Efektivitas, Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, Tokoh agama

1. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
1
Efektivitas Pelaksanaan Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana
Bagi Tokoh Agama
(Studi di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung)
Munawar Shodiq
Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
Jalan Abdi Negara No. 3 Bandar Lampung
(Diterima 01-03-2017; Diterbitkan 06-03-2017)
Abstract: The porpouse of this research is to describe and analyze the execution and to
investigate the effectiveness of the implementation of Population and Family Planning
Training for Religious Leaders in the Field of Training and Development BKKBN
Representative Lampung Province 2016. This research used a qualitative research method
with a descriptive approach and analyzed using descriptive analysis, interactive.
The results showed that the implementation of Population and Family Planning Training for
Religious Leaders in the Field of Training and Development BKKBN Representative
Lampung Province 2016 can be summed included in the effective less category, because the
participants are only able to master the material with enough categories, facilities and
infrastructure that is not maximized, time implementation of education and training less
objective because it is in the classroom. Advice can be given relevant research results are
facilitators need to be given early in order to provide information in accordance with the
material contained in the learning modules, facilities and infrastructure more attention, time
implementation of education and training is more extended.
Keywords: Effectiveness, Education and Training Population and Family Planning,
Religious Leaders.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Corresponding author: Munawar Shodiq, E-mail: munawar.shodiq1@gmail.com

2. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
2
Abstrak: Efektivitas Pelaksanaan Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi
Tokoh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis
pelaksanaan serta untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Diklat Kependudukan dan
Keluarga Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan
BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang
bersifat interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Kependudukan dan Keluarga
Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN
Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat disimpulkan termasuk dalam katagori kurang efektif,
karena peserta hanya mampu menguasai materi dengan kategori cukup, sarana dan
prasarana yang belum maksimal, waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kurang
obyektif karena hanya berada di kelas. Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian
adalah fasilitator perlu diberikan informasi awal agar memberikan materi sesuai dengan
yang tercantum di dalam modul pembelajaran, sarana dan prasarana lebih diperhatikan lagi,
waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lebih diperpanjang.
Keywords: Efektivitas, Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, Tokoh Agama.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Corresponding author: Munawar Shodiq, E-mail: munawar.shodiq1@gmail.com
Pendahuluan
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan
Nasional. Oleh karena itu peningkatan SDM merupakan kenyataan yang harus dilakukan
secara terencana, intensif, efektif dan efisien guna menghadapi persaingan dalam era
globalisasi yang sangat kompetitif. Hal ini disadari karena manusia sebagai subyek dan obyek
dalam pembangunan. Pembangunan SDM harus diarahkan agar benar-benar mampu dan
memiliki etos kerja yang produktif, terampil, disiplin dan profesional.
Sejalan dengan pemikiran diatas, maka keberadaan lembaga kediklatan dalam hal ini
Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dituntut agar
mampu dan dapat menunjukkan profesionalitasnya sebagai penyelenggara diklat, serta
mampu menciptakan tenaga-tenaga program yang handal dan profesional khususnya ditingkat
kelurahan/desa.
Keberhasilan diklat tidak terlepas dari beberapa faktor antara lain proses belajar
mengajar, kurikulum, tenaga diklat serta fasilitas diklat. Diklat yang efektif bisa tercapai
apabila program diklat yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan dan hasil yang dicita-citakan.
Namun pada beberapa kasus ditemukan pelaksanaan diklat pada umumnya diklat dipandang

3. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
3
sebagai proses formalitas saja tanpa ada tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas setelah
mengikutinya. Kebanyakan peserta diklat juga lebih berorientasi pada sertifikat bukan pada
pengetahuan dan keterampilan. Akibatnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
belum memberikan kontribusi untuk pencapaian program. Permasalahan lain yang ditemukan
dalam penyelengaraan diklat adalah materi diklat yang ketinggalan, fasilitator yang bervariasi
dalam hal kompetensi, sikap, variasi mengajar yang mempengaruhi pelaksanaan diklat. Oleh
sebab itu diperlukan evaluasi.
Evaluasi bertujuan untuk menjamin standar mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan
diklat, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam evaluasi diperlukan
instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat standar dan fleksibel, sehingga setiap
komponen yang akan dipantau dan dievaluasi benar-benar sesuai dengan kebijakan dan
peraturan kediklatan yang ada.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan
Diklat Keluarga Berencana dan Kependudukan bagi Tokoh Agama yang diselenggarakan di
Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung tahun 2016.
Metodologi
Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendapatkan
hasil data deskriptif berisi kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dari
seseorang. (Bogdan dan Taylor, 2012, h.4). Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di
Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Teknik
pengumpulan data yang dipakai yaitu interview/wawancara, observasi/pengamatan, dan
dokumentasi. Model analisis data yang dipakai peneliti yaitu model analisis interaktif dari
Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.
Landasan Teori
1. Kependudukan
Kependudukan adalah hal ihwal penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran,
mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut ketaqwaan, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya.

4. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
4
Pakar kependudukan memberikan definisi kependudukan antara lain Ananta
(1993:22) yaitu: Kependudukan, studi kependudukan mempelajari variabel-variabel
demografi, juga memperhatikan hubungan (asosiasi) antara perubahan penduduk dengan
berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan dan lain
sebagainya.
Definisi kependudukan menurut Ananta tersebut menunjukkan setidaknya terdapat
dua variabel yang terkait dengan kependudukan yaitu yang pertama, variabel demografi
yaitu mortalitas (mortality), fertilitas (fertility) dan migrasi (migration) yang saling
mempengaruhi terhadap jumlah, komposisi, persebaran penduduk. Yang kedua, variabel non
demografi yang dimaksud misalnya pendidikan, pendapatan penduduk, pekerjaan, kesehatan,
dan lain-lain.
Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Shryock dan Siegel (1971),
kependudukan merupakan demografi dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit, demografi
disebut formal demografi yang hanya mempelajari secara statistik dan matematik tentang
jumlah, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahannya sebagai akibat dari kelahiran,
kematian, perkawinan, dan migrasi serta mobilitas sosial, pendapat tersebut diperkuat seperti
dikemukakan oleh Donald J. Bogue.
Jadi, kependudukan sebagai studi (Population studies) memberikan informasi yang
lebih komperhensif mengenai sebab-akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya
fenomena demografi. Kependudukan sebagai sebuah multidisiplin ilmu (studies) yang
memfokuskan pada berbagai persoalan kehidupan manusia menunjukkan space
kependudukan yang sangat luas. Keluasan studi kependudukan memungkinkan untuk
memberikan penjelasan fenomena sosial, budaya, ekonomi, ketahanan, lingkungan fisik yang
dihadapi oleh penduduk baik dalam wilayah pedesaan pertanian, pesisir maupun perkotaan.
2. Keluarga Berencana
Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organisation) adalah tindakan
yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk : (1) mengindari kelahiran yang
tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara
kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri,
(5) menetukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004).
Pengertian Keluarga berencana dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2019 tentang
perkembangan keluarga dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak,
jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan

5. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
5
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan
pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal
dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. Keluarga berkualitas adalah keluarga
yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju,
mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab,
harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu program yang
dimaksudkan untuk membantu para pasangan dan perorangan dalam mencapai kesehatan
reproduksi mereka, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi insiden
kehamilan berisiko tinggi, kesakitan dan kematian, membuat pelayanan yang bermutu,
terjangkau, diterima dan mudah diperoleh bagi semua orang yang membutuhkan,
meningkatkan mutu, nasehat, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan pela-yanan,
meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pria dalam praktek KB, dan meningkatkan
pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk penjarangan kehamilan.
3. Tokoh Agama
Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian ulama berasal dari
bahasa Arab, jama dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu.
Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuan. Pemakaian kata ini
di Indonesia agak bergesar sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia,
alim diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara.
Gelar ulama diperoleh seseorang dengan dua syarat : 1. Mempunyai pengetahuan
agama islam 2. Pengakuan masyarakat. Syarat pertama dapat dipenuhi seseorang sesudah ia
menempuh masa belajar yang cukup lama. Syarat kedua, baru dapat dipenuhi sesudah
masyarakat melihat ketaatannya terhadap ajaran islam disamping pengetahuannya tentang
ajaran itu. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu, tidak cukup untuk menarik
pengakuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pengakuan sebagai ulama, diiringi
dengan penghormatan terhadap orang yang diakui itu. Sedangkan terhadap orang yang
mengetahui saja tanpa mengamalkan, tidak ada penghormatan itu, bahkan sebaliknya akan
mendapat celaan, lebih dari celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan, sedang ia pun
tidak mengetahui.
Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama),
golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka

6. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
6
memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya
tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga
berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum
diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang
agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian
Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam
bidang keagamaan Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia
memiliki pengetahuan dalam keagamaan diatas manusia pada umumnya. Tokoh Agama
merupakan orang yang dihormati dikalangan masyarakat, karena takaran taqwa dan wawasan
agamanya sangat luas dan mendalam.
4. Efektivitas diklat
Steers (1980) menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk
memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga dengan sepandai mungkin dalam
mengejar tujuan operasional.
Menurut Donald L. Kirkpatrick, untuk mengukur efektivitas suatu program pelatihan
dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh pada empat tingkatan/level. Empat
level tersebut adalah level reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil.
a. Reaksi (Reaction)/Tanggapan
Pengukuran diklat pada tingkatan ini adalah menilai perasaan, opini peserta diklat
kepada program diklat. Pada tingkat ini mengukur reaksi/tanggapan terhadap pendidikan dan
pelatihan meliputi: reaksi terhadap kurikulum pendidikan dan pelatihan, reaksi terhadap
pelatih yang mengajar, reaksi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pendidikan dan pelatihan. Reaksi ini dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan program
pendidikan dan pelatihan, juga perasaan partisipan terhadap pengalaman pendidikan dan
pelatihan.
Pentingnya mengukur reaksi untuk memberikan masukkan yang berharga kepada
penyelenggara pelatihan dalam meningkatkan program pelatihan dimasa datang; memberikan
saran dan masukkan kepada pengajar mengenai tingkat efektifitas mereka dalam mengajar;
dapat memberikan informasi kuantitatif kepada para pembuat keputusan terkait dengan
pelaksanaan program pelatihan; serta agar dapat memberikan informasi kuantitatif kepada

7. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
7
pengajar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat standar pengajaran untuk
program yang akan datang.
b. Pembelajaran (Learning)
Evaluasi di level-2 berhubungan dengan pengukuran peningkatan kompetensi peserta,
baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan diadakannya
pelatihan. Pembelajaran didefinisikan sebagai prinsip, fakta-fakta, dan teknik yang dimengerti
dan diserap oleh peserta (Kirkpatrick. 1979). Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi belajar di
level-2 menurut Kennedy, E., P., Chyung, Y., S., Winiecki, J., D., & Brinkerhoff, O., R.
(2013) adalah untuk mengukur seberapa baik peserta didik dalam mempelajari pengetahuan
atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pengajaran. Dari definisi tersebut,
mengukur pembelajaran berarti menentukan satu hal atau lebih yang berhubungan dengan
tujuan pelatihan, seperti pengetahuan apa yang telah dipelajari, keterampilan apa yang telah
dikembangkan atau ditingkatkan, dan sikap apa yang telah berubah.
c. Perilaku (Behaviour)
Evaluasi level-3 dilakukan untuk mengindikasikan sejauh mana materi dalam
pelatihan diaplikasikan pada pekerjaan dan tempat kerja peserta. Menurut Tan, K. &
Newman, E. (2013) evaluasi perilaku mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap apa
yang dipelajari untuk diaplikasikan atau dipindahkan pada pekerjaan. Dari definisi tersebut
dapat diartikan tujuan dilakukannya evaluasi di level 3 adalah untuk mengukur perubahan
dalam perilaku kerja yang muncul karena pegawai tersebut mengikuti program pelatihan.
Untuk dapat mengaplikasikan perubahan perilaku tersebut, menurut Kirkpatrick, D.,
L. & Kirkpatrick J., D. (2006) terdapat empat kondisi yang diperlukan, yaitu: seseorang harus
mempunyai keinginan untuk berubah; seseorang harus tahu apa yang harus dilakukan dan
bagaimana cara melakukan hal tersebut; seseorang harus bekerja dalam lingkungan kerja
yang tepat; serta seseorang harus mendapatkan penghargaan karena dia berubah. Program
pelatihan dapat memberikan kondisi pertama dan kedua dengan program pelatihan yang
mendukung perubahan sikap sesuai dengan tujuan pelatihan dengan memberikan materi
terkait pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Tetapi untuk hal ketiga tentang lingkungan
kondisi kerja yang tepat, berkaitan langsung dengan atasan dan lingkungan peserta
d. Hasil (Result)
Pelaksanaan program pelatihan, tentunya bertujuan mendapatkan hasil yang baik,
seperti peningkatan kualitas, produktivitas, atau tingkat keselamatan. Evaluasi hasil menurut
Kirkpatrick, D., L. & Kirkpatrick J., D. (2006) dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil akhir
yang terjadi sebagai akibat peserta mengikuti program pelatihan. Hasil akhir dalam konteks

8. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
8
evaluasi di level 4 mencakup hasil produksi yang meningkat, kepuasan pelanggan,
peningkatan moral pegawai, dan peningkatan keuntungan perusahaan (Arthur dalam
Praslova.2010). Hubungan antara hasil positif yang diterima oleh Perusahaan dengan kegiatan
pelatihan merupakan hal yang rumit, karena banyak aspek-aspek lain yang mempengaruhi hal
tersebut dan pelatihan mungkin adalah salah satunya
Hasil dan Pembahasan
Program BKKBN sejak dulu selalu melibatkan para tokoh agama dalam pelaksanaan
program keluarga berencana, karena BKKBN menyadari pengaruh tokoh agama sangatlah
penting dalam mengajak masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan ummat. Sampai
sekarang BKKBN masih tetap mengharapkan dukungan dan partisipasi dari tokoh agama,
mengingat tokoh agama merupakan panutan yang selalu memberikan wejangan kepada
masyarakat. Disamping itu peran penting tokoh agama dalam Program BKKBN adalah
mempercepat gerakan penyadaran masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengendalian
penduduk, ikut sebagai peserta keluarga berencana dan aktif dalam pembangunan keluarga.
Mengingat keberadaan tokoh Agama memiliki peranan penting di tengah-tengah
masyarakat, yang merupakan salah satu faktor strategis dan cukup menentukan dalam
keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana. Maka Perwakilan BKKBN
Provinsi Lampung melalui Bidang Pelatihan dan Pengembangan memadang perlu
menyelenggarakan kegiatan Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh
Agama.
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu program diklat yang
dilaksanakan, perlu dilakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program
diklat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program yang dilakukan
secara rutin dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan model evaluasi yang dapat
memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan. Kirkpatrick mengatakan bahwa dalam penilaian/pengukuran efektivitas
pendidikan dan pelatihan terdapat empat tingkatan. Empat tingkatan tersebut adalah:
a. Reaksi (Reaction)/Tanggapan
b. Pembelajaran (Learning)
c. Perilaku (Behavior)
d. Hasil (Result)
Dari keempat pengukuran efektivitas diklat di atas, peneliti mengambil satu
pengukuran yaitu reaksi atau tanggapan. Tanggapan ini merupakan tanggapan peserta Diklat

9. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
9
Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan
Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung terhadap efektivitas pelaksanaan
diklat tersebut dan perasaan peserta mengenai pengalaman selama mengikuti diklat.
Efektivitas pelaksanaan diklat dapat dicapai jika unsur-unsur yang tergabung dalam proses
pelaksanaannya berperan dengan baik. Bersatunya unsur-unsur tersebut menentukan
efektifnya pelaksanaan diklat.
Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, peneliti
mendapatkan hasil tanggapan peserta terhadap penguasaan materi fasilitator dan penyampaian
materi, tanggapan terhadap fasilitas yang diberikan, tanggapan terhadap kesesuaian manfaat
materi, dan tanggapan terhadap jadwal Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi
Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi
Lampung.
Hasil tanggapan peserta terhadap fasilitator dalam penguasaan materi dan
penyampaian materi, didapatkan informasi bahwa secara umum fasilitator sudah menguasai
materi dengan cukup baik dan dalam penyampaian materinya pun sudah cukup baik. Akan
tetapi, masih ditemukan beberapa fasilitator dalam penyajian materi menggunakan
pendekatan pedagogik, padahal tuntutan bagi seorang fasilitator adalah menggunakan
pendekatan andragogik, dengan asumsi bahwa peserta sudah memiliki pengetahuan tentang
apa yang diajarkan sehingga tidak ada paksaan bagi peserta dalam menerima materi yang
diajarkan. Demikian pula didapati sebagian fasilitator belum dapat membuat suasana diklat
yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis,dan dialogis dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan tanggapan peserta terhadap fasilitas yang diberikan selama mengikuti
diklat, diketahui bahwa secara umum fasilitas yang digunakan untuk proses belajar mengajar
sudah memadai dari segi kondisi dan jumlahnya. Sehingga menunjukkan sudah cukup
menunjang proses belajar mengajar yang dilakukan. Akan tatapi ada beberapa yang harus
dilakukan perbaikan kedepannya antara lain peserta masih sering kekurangan air baik untuk
buang air maupun untuk mandi. Selain itu kotak sampah tidak tersedia di beberapa titik
strategis, sehingga menyulitkan peserta untuk membuang sampah. Yang paling utama adalah
belum adanya ruang baca/perpustakaan membuat peserta kesulitan jika ingin menambah
pengetahuan ilmu dan materi.
Berkaitan dengan tanggapan peserta terhadap kesesuaian materi dengan bidang tugas
peserta, didapatkan hasil bahwa beberapa materi Diklat Kependudukan dan Keluarga
Berencana bagi Tokoh Agama yang diberikan masih ada bubungan dengan bidang tugas

10. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
10
peserta. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat, karena materi yang disampaikan
membuka wawasan peserta bahwa tokoh agama memegang peran strategis dalam mendukung
program BKKBN sejak program dicanangkan menjadi Program Nasional pada era tahun 70
an. Peran tokoh agama bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menjadi sangat
menonjol bahkan menjadi titik sentral keberhasilan program dalam upaya memberikan
penyadaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya keluarga berencana dalam
membangun keluarga bahagia sejahtera
Sedangkan tanggapan peserta terhadap jadwal diklat pada Diklat Kependudukan dan
Keluarga Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan
BKKBN Provinsi Lampung, didapatkan informasi bahwa jadwal yang telah ditetapkan untuk
diklat ini kurang efektif, karena terlalu banyak di dalam ruangan kelas, sehingga ketika
kembali ke instansi masing-masing tidak bisa diterapkan secara optimal semua ilmu yang
telah didapat. Sedangkan untuk pelaksanaan diklat nya sendiri tidak mengganggu pekerjaan
pokok para peserta diklat, karena sudah dikondisikan dengan keadaan yang ada, maka
dibebastugaskan dari pekerjaan pokoknya sehingga para peserta memang difokuskan untuk
mengikuti Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang
Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Kependudukan dan Keluarga
Berencana bagi Tokoh Agama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN
Provinsi Lampung tahun 2016 dikategorikan kurang efektif. Hal ini dikarenakan beberapa
fasilitator kurang menerapkan pendekatan andragogik, beberapa sarana dan prasarana yang
diberikan masih belum memadai semuanya, waktu pelaksanaan diklat kurang objektif karena
hanya berada di kelas, sehingga peserta ketika kembali ke instansi masing-masing tidak dapat
menerapkan semua teori yang telah didapatkan.
Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian tersebut adalah fasilitator perlu
diberikan informasi awal agar memberikan materi sesuai dengan yang tercantum di dalam modul
pembelajaran, perbaikan fasilitas yang digunakan, serta waktu pelaksanaan diklat akan lebih
baik bila diperpanjang, agar teori yang telah didapatkan peserta dari pelaksanaan diklat bisa
langsung diterapkan di instansi masing-masing peserta.

11. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-3
Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten
Tangerang, 6 – 9 Maret 2017
11
Daftar Pustaka
Arikunto, S. 2008. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara
BKKBN. 2014. RoadMap Pengendalian Penduduk Provinsi Lampung 2010-2035. Bandar
Lampung: BKKBN
Bovie. 2007. Analisis Hasil SDKI 2007. Bandar Lampung: BKKBN Provinsi Lampung.
BKKBN. 2000. Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB
dan Kesehatan Reproduksi yang Berwawasan Gender. Jakarta: BKKBN
Taufik Abdullah. 1983. Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV Rajawali
Hermansjah, Tamim. D. 2002. Diklat Sebagai Suatu Sistem. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara.
Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga
Berencana