SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, Msi
Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
UNISSULA SEMARANG
Sabtu, 11 Mei 2019
PENGGAGAS
 Teori keadilan bermartabat digagas oleh:
 PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.
 Guru besar Fak Hukum UPH Karawaci Jakarta.
 Anggota DKPP Republik Indonesia.
 Karya tulis buku yang telah diterbitkan 35 judul.
 Aktif menulis di jurnal nasional/internasional hukum.
BUKU UTAMA TEORI KEADILAN
BERMARTABAT
Hakikat Teori Keadilan Bermartabat
• Ontologis:
• Apa pengertian teori keadilan bermartabat?
• Epistemologis:
• Bagaimana asal-muasal teori keadilan bermartabat?
• Aksiologis:
• Untuk apa teori keadilan bermartabat dibangun?
Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami
atau mendekati pikiran Tuhan. (Prof Teguh Prasetyo)
Pikiran Tuhan
SkopaTeoriKeadilanBermartabat
Lapisan-lapisandalamilmuhukum
 Dalam teori keadilan bermartabat tidak dikehendaki adanya konflik dalam
lapisan-lapisan ilmu hukum itu.
Filsafat Hukum
( Philosophy of Law )
Teori Hukum
( Legal Theory )
Dogmatik Hukum
( Jurisprudence )
Hukum dan Praktik Hukum
( Law and Legal Practice )
Kerangka Kerja Teori Keadilan Beermartabat
Dikte
hukum
sebagai
Masukan
Proses Legislasi dan
Diskresi, serta proses
peradilan menurut
hukum acara sebagai
konversi
Loloh balik
(Feedback)
Eksekusi/
Pelaksanaan
Keluaran
(Output)
Peraturan,
Keputusan, dan
Putusan
Periode Hukum
Periode Pertama:
• Berlangsung di
taman eden/sorga.
• Berbentuk lisan.
Periode Kedua:
• Setelah negara terbentuk.
• Tertulis.
• Otoritas pembuat adalah Tuhan.
• Karakter hukum tidak berubah
(tetap sejumlah perintah dan
larangan).
Ciri-ciri yang sama antara kedua periode
 Hukum sebagai peraturan tingkah-laku
manusia.
 Adanya perintah dan larangan.
 Adanya sanksi yang tegas apabila perintah dan
larangan itu tidak dipatuhi.
 Adanya otoritas pembuat hukum yang jelas
keberadaannya, sehingga hukum itu
mempunyai kekuatan mengikat dan
memperoleh legitimasi yang kuat.
ASAL-USUL
Tarik menarik antara Lex Eterna
(arus atas) dan Volksgeist (arus
bawah), dalam memahami
Hukum sebagai Usaha untuk
mendekati Pikiran Tuhan,
menurut Sistem Hukum
Berdasarkan Pancasila.
PENDEKATAN
Hukum sebagai Filsafat
Hukum, Teori Hukum,
Dogmatik Hukum dan
Praktik Hukum;
Berdialektika secara sistemik
TUJUAN
Menjelaskan apa itu
Hukum.
PRINSIP-PRINSIP
 Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum
sebagai suatu sistem; dimana satu ciri penting di dalamnya
adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang
dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat,
dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran
hukum.
 Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan
radikal.
 Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah
suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau
memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah
dan asas atau substantive legal disciplines.
Latar belakang teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat tidak
mengabaikan Renaissance.
Teori keadilan bermartabat memberi
konteks kepada pemikiran hukum
modern menurut Volksgeist Indonesia
yang bersumber kepada Pancasila.
VOLKSGEIST = PANCASILA
Jiwa bangsa,
Telah disepakati sebagai suatu
kesepakatan bersama,
Sumber dari segala sumber
kesepakatan,
Sumber dari segala sumber hukum,
Falsafah bangsa.
Teori Keadilan Bermartabat
memandang bahwa
Volksgeist atau Pancasila itu
menjadi inspirasi
pencerahan yang digali dari
dalam jiwa bangsa.
PANCASILA
DASAR TEORI KEADILAN BERMARTABAT
 Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara
kekeluargaan, namun tidak begitu saja
mengesampingkan individu.
 Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem.
 Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai
sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu
dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila
yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan.
Teori Keadilan Bermartabat dapat
disebut juga dengan suatu teori
sistem hukum berdasarkan
Pancasila.
( Hlm 90 )
KEBERSATUAN
HUKUM DAN KEADILAN
 Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap
sistem hukum. (Akan tetapi sementara pihak berpendapat
bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan
ekonomi, bersifat kebendaan ~ utilitarian).
 Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa keadilan
yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah
keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di
kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.
 Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem
hukum di dunia.
GAGASAN KEADILAN
Sumber
Keadilan
• Titik temu antara “arus atas”, pemikiran Tuhan, dan “arus bawah”,
Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila.
• Meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Pendekatan
• Murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi
filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religiusitas.
• Mendasarkan diri kepada rechtsidee yaitu Pancasila, bela negara.
Sasaran
Akhir
• Hukum dan sistem hukum.
• Negara hukum berdasarkan Pancasila (Bermartabat)
Teori Keadilan Bermartabat
berangkat dari postulat sistem;
bekerja mencapai tujuan, yaitu
keadilan bermartabat.
Keadilan yang memanusiakan
manusia, keadilan yang nge wong
ke wong.
Buku PEMILU BERMARTABAT
VIDEO TALK SHOW
PEMILU BERMARTABAT
 https://www.youtube.com/watch?v=8uutReAoJDU
Wujudkan Pemilu Bermartabat #1
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&
v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #2
 https://www.youtube.com/watch?v=hMq6jOlYlPw
Wujudkan Pemilu Bermartabat #3
 https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH
gAgRlrKBJA/videos Acara Pro Justisia di Ratih TV
BEBERAPA ARTIKEL
Teori Keadilan Bermartabat
 http://www.hmk.co.id/2018/03/10/sekilas-teori-keadilan-
bermartabatnya-prof-teguh-prasetyo/ Sekilas Teori Keadilan
Bermartabatnya Prof Teguh Prasetyo
 http://www.kebumenekspres.com/2017/08/perspektif-keadilan-
bermartabat-dalam_15.html Merokok Perspektif Keadilan Bermartabat
 https://www.youtube.com/watch?v=GCfhphHbR8g LGBT Perspektif
Keadilan Bermartabat
 http://kabarkebumen.com/web/read/1463/perspektif.keadilan.bermart
abat.dalam.jurus.penanganan.konflik.sosial Jurus Penanganan Konflik
Sosial Perspektif Keadilan Bermartabat
 https://www.academia.edu/35020016/Penanganan_Konflik_Sosial_Ber
basis_Keadilan_Bermartabat
Beberapa Artikel
 http://www.hmk.co.id/2018/03/04/perlindungan-
masyarakat-dari-cybercrimes-berbasis-keadilan-
bermartabat/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI
CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN
BERMARTABAT
 http://www.hmk.co.id/
 https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH
gAgRlrKBJA/videos
 https://www.facebook.com/ahmad.lee.752861
SAMPAI JUMPA LAGI
No HP: 0819 83 7055
eMmail: hmkhambali@yahoo.com

More Related Content

What's hot

Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Manchester United
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)ahmad sururi
 
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)isni arifa
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaLana Karyatna
 
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budha
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budhapedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budha
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budhaAat Faras
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSela Puji
 
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA  KEHIDUPAN  DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA  KEHIDUPAN  DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...Nurfaizatul Jannah
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanMushoddik Indisav
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negaraMeita Purnamasari
 
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINAT
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINATXI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINAT
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINATsebelasipaxxx
 
Keterkaitan ilmu (sospol)
Keterkaitan ilmu (sospol)Keterkaitan ilmu (sospol)
Keterkaitan ilmu (sospol)John Exe
 
1 pengantar pelatihan
1 pengantar pelatihan1 pengantar pelatihan
1 pengantar pelatihandanianggara
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiMuhammad Ridwan
 
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarang
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarangPancasila sebagai etika politik universitas negeri semarang
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarangfauziahekasafitri
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaIzzatul Ulya
 

What's hot (20)

Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)
Pancasila (pancasila sebagai sistem etika)
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
 
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budha
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budhapedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budha
pedagang penguasa dan pujangga pada masa hindu budha
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adat
 
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA  KEHIDUPAN  DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA  KEHIDUPAN  DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEG...
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINAT
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINATXI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINAT
XI_3.9 AKAR-AKAR NASIONALISME SEJARAH MINAT
 
Kebebasan Beragama
Kebebasan BeragamaKebebasan Beragama
Kebebasan Beragama
 
Keterkaitan ilmu (sospol)
Keterkaitan ilmu (sospol)Keterkaitan ilmu (sospol)
Keterkaitan ilmu (sospol)
 
Makalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukumMakalah tugas sosiologi hukum
Makalah tugas sosiologi hukum
 
1 pengantar pelatihan
1 pengantar pelatihan1 pengantar pelatihan
1 pengantar pelatihan
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai Ideologi
 
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarang
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarangPancasila sebagai etika politik universitas negeri semarang
Pancasila sebagai etika politik universitas negeri semarang
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
 

Similar to Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev

Teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatTeori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatmkhambali
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptAfrinaldRizhan1
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528Yori Feriyandi
 
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxDonnyNazar
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
hahah.docx
hahah.docxhahah.docx
hahah.docxTenouye
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukumKau Hatiku
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfbungarhamasta
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalKau Hatiku
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen ZanibarFilsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibarhelmiputrisiregar
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptAndyWarnet99
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukumKau Hatiku
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
 

Similar to Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev (20)

Teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabatTeori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat
 
RPT Tahun 5
RPT Tahun 5RPT Tahun 5
RPT Tahun 5
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
 
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
Tujuan hukum
Tujuan hukumTujuan hukum
Tujuan hukum
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
hahah.docx
hahah.docxhahah.docx
hahah.docx
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Teori Hukum
Teori HukumTeori Hukum
Teori Hukum
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen ZanibarFilsafat_Hukum dan Teori Hukum  oleh Zen Zanibar
Filsafat_Hukum dan Teori Hukum oleh Zen Zanibar
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.ppt
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
 

Recently uploaded

materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggissuser8b8170
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 

Recently uploaded (9)

materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 

Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev

  • 1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, Msi Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH Program Doktor Ilmu Hukum (S3) UNISSULA SEMARANG Sabtu, 11 Mei 2019
  • 2. PENGGAGAS  Teori keadilan bermartabat digagas oleh:  PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.  Guru besar Fak Hukum UPH Karawaci Jakarta.  Anggota DKPP Republik Indonesia.  Karya tulis buku yang telah diterbitkan 35 judul.  Aktif menulis di jurnal nasional/internasional hukum.
  • 3. BUKU UTAMA TEORI KEADILAN BERMARTABAT
  • 4. Hakikat Teori Keadilan Bermartabat • Ontologis: • Apa pengertian teori keadilan bermartabat? • Epistemologis: • Bagaimana asal-muasal teori keadilan bermartabat? • Aksiologis: • Untuk apa teori keadilan bermartabat dibangun?
  • 5. Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan. (Prof Teguh Prasetyo) Pikiran Tuhan
  • 6. SkopaTeoriKeadilanBermartabat Lapisan-lapisandalamilmuhukum  Dalam teori keadilan bermartabat tidak dikehendaki adanya konflik dalam lapisan-lapisan ilmu hukum itu. Filsafat Hukum ( Philosophy of Law ) Teori Hukum ( Legal Theory ) Dogmatik Hukum ( Jurisprudence ) Hukum dan Praktik Hukum ( Law and Legal Practice )
  • 7. Kerangka Kerja Teori Keadilan Beermartabat Dikte hukum sebagai Masukan Proses Legislasi dan Diskresi, serta proses peradilan menurut hukum acara sebagai konversi Loloh balik (Feedback) Eksekusi/ Pelaksanaan Keluaran (Output) Peraturan, Keputusan, dan Putusan
  • 8. Periode Hukum Periode Pertama: • Berlangsung di taman eden/sorga. • Berbentuk lisan. Periode Kedua: • Setelah negara terbentuk. • Tertulis. • Otoritas pembuat adalah Tuhan. • Karakter hukum tidak berubah (tetap sejumlah perintah dan larangan).
  • 9. Ciri-ciri yang sama antara kedua periode  Hukum sebagai peraturan tingkah-laku manusia.  Adanya perintah dan larangan.  Adanya sanksi yang tegas apabila perintah dan larangan itu tidak dipatuhi.  Adanya otoritas pembuat hukum yang jelas keberadaannya, sehingga hukum itu mempunyai kekuatan mengikat dan memperoleh legitimasi yang kuat.
  • 10. ASAL-USUL Tarik menarik antara Lex Eterna (arus atas) dan Volksgeist (arus bawah), dalam memahami Hukum sebagai Usaha untuk mendekati Pikiran Tuhan, menurut Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.
  • 11. PENDEKATAN Hukum sebagai Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum dan Praktik Hukum; Berdialektika secara sistemik
  • 13. PRINSIP-PRINSIP  Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum sebagai suatu sistem; dimana satu ciri penting di dalamnya adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat, dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran hukum.  Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan radikal.  Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines.
  • 14. Latar belakang teori keadilan bermartabat Teori keadilan bermartabat tidak mengabaikan Renaissance. Teori keadilan bermartabat memberi konteks kepada pemikiran hukum modern menurut Volksgeist Indonesia yang bersumber kepada Pancasila.
  • 15. VOLKSGEIST = PANCASILA Jiwa bangsa, Telah disepakati sebagai suatu kesepakatan bersama, Sumber dari segala sumber kesepakatan, Sumber dari segala sumber hukum, Falsafah bangsa.
  • 16. Teori Keadilan Bermartabat memandang bahwa Volksgeist atau Pancasila itu menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa.
  • 17. PANCASILA DASAR TEORI KEADILAN BERMARTABAT  Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan, namun tidak begitu saja mengesampingkan individu.  Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem.  Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan.
  • 18. Teori Keadilan Bermartabat dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila. ( Hlm 90 )
  • 19. KEBERSATUAN HUKUM DAN KEADILAN  Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. (Akan tetapi sementara pihak berpendapat bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi, bersifat kebendaan ~ utilitarian).  Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa keadilan yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.  Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem hukum di dunia.
  • 20. GAGASAN KEADILAN Sumber Keadilan • Titik temu antara “arus atas”, pemikiran Tuhan, dan “arus bawah”, Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila. • Meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pendekatan • Murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religiusitas. • Mendasarkan diri kepada rechtsidee yaitu Pancasila, bela negara. Sasaran Akhir • Hukum dan sistem hukum. • Negara hukum berdasarkan Pancasila (Bermartabat)
  • 21. Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, keadilan yang nge wong ke wong.
  • 23. VIDEO TALK SHOW PEMILU BERMARTABAT  https://www.youtube.com/watch?v=8uutReAoJDU Wujudkan Pemilu Bermartabat #1  https://www.youtube.com/watch?time_continue=35& v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #2  https://www.youtube.com/watch?v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #3  https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH gAgRlrKBJA/videos Acara Pro Justisia di Ratih TV
  • 24. BEBERAPA ARTIKEL Teori Keadilan Bermartabat  http://www.hmk.co.id/2018/03/10/sekilas-teori-keadilan- bermartabatnya-prof-teguh-prasetyo/ Sekilas Teori Keadilan Bermartabatnya Prof Teguh Prasetyo  http://www.kebumenekspres.com/2017/08/perspektif-keadilan- bermartabat-dalam_15.html Merokok Perspektif Keadilan Bermartabat  https://www.youtube.com/watch?v=GCfhphHbR8g LGBT Perspektif Keadilan Bermartabat  http://kabarkebumen.com/web/read/1463/perspektif.keadilan.bermart abat.dalam.jurus.penanganan.konflik.sosial Jurus Penanganan Konflik Sosial Perspektif Keadilan Bermartabat  https://www.academia.edu/35020016/Penanganan_Konflik_Sosial_Ber basis_Keadilan_Bermartabat
  • 25. Beberapa Artikel  http://www.hmk.co.id/2018/03/04/perlindungan- masyarakat-dari-cybercrimes-berbasis-keadilan- bermartabat/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT  http://www.hmk.co.id/  https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH gAgRlrKBJA/videos  https://www.facebook.com/ahmad.lee.752861
  • 26. SAMPAI JUMPA LAGI No HP: 0819 83 7055 eMmail: hmkhambali@yahoo.com