SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, MSi
Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH
Program Doktor Ilmu Hukum
UNISSULA SEMARANG
28 April 2018
PENGGAGAS
 Teori keadilan bermartabat digagas oleh:
 PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.
 Guru besar Fak. Hukum UKSW Salatiga
 Anggota DKPP Republik Indonesia.
 Karya tulis buku yang telah diterbitkan 35 judul.
 Aktif menulis di jurnal nasional/internasional hukum.
BUKU UTAMA TEORI KEADILAN
BERMARTABAT
Hakikat Teori Keadilan Bermartabat
• Ontologis:
• Apa pengertian teori keadilan bermartabat?
• Epistemologis:
• Bagaimana asal-muasal teori keadilan bermartabat?
• Aksiologis:
• Untuk apa teori keadilan bermartabat dibangun?
Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami
atau mendekati pikiran Tuhan. (Prof Teguh Prasetyo)
Pikiran Tuhan
SkopaTeoriKeadilanBermartabat
Lapisan-lapisandalamilmuhukum
 Dalam teori keadilan bermartabat tidak dikehendaki adanya konflik dalam
lapisan-lapisan ilmu hukum itu.
Filsafat Hukum
( Philosophy of Law )
Teori Hukum
( Legal Theory )
Dogmatik Hukum
( Jurisprudence )
Hukum dan Praktik Hukum
( Law and Legal Practice )
Kerangka Kerja Teori Keadilan Beermartabat
Dikte
hukum
sebagai
Masukan
Proses Legislasi dan
Diskresi, serta proses
peradilan menurut
hukum acara sebagai
konversi
Loloh balik
(Feedback)
Eksekusi/
Pelaksanaan
Keluaran
(Output)
Peraturan,
Keputusan, dan
Putusan
Periode Hukum
Periode Pertama:
• Berlangsung di
taman eden/sorga.
• Berbentuk lisan.
Periode Kedua:
• Setelah negara terbentuk.
• Tertulis.
• Otoritas pembuat adalah Tuhan.
• Karakter hukum tidak berubah
(tetap sejumlah perintah dan
larangan).
Ciri-ciri yang sama antara kedua periode
 Hukum sebagai peraturan tingkah-laku
manusia.
 Adanya perintah dan larangan.
 Adanya sanksi yang tegas apabila perintah dan
larangan itu tidak dipatuhi.
 Adanya otoritas pembuat hukum yang jelas
keberadaannya, sehingga hukum itu
mempunyai kekuatan mengikat dan
memperoleh legitimasi yang kuat.
ASAL-USUL
Tarik menarik antara Lex Eterna
(arus atas) dan Volksgeist (arus
bawah), dalam memahami
Hukum sebagai Usaha untuk
mendekati Pikiran Tuhan,
menurut Sistem Hukum
Berdasarkan Pancasila.
PENDEKATAN
Hukum sebagai Filsafat
Hukum, Teori Hukum,
Dogmatik Hukum dan
Praktik Hukum;
Berdialektika secara sistemik
TUJUAN
Menjelaskan apa itu
Hukum.
PRINSIP-PRINSIP
 Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum
sebagai suatu sistem; dimana satu ciri penting di dalamnya
adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang
dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat,
dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran
hukum.
 Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan
radikal.
 Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah
suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau
memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah
dan asas atau substantive legal disciplines.
Latar belakang teori keadilan bermartabat
Teori keadilan bermartabat tidak
mengabaikan Renaissance.
Teori keadilan bermartabat memberi
konteks kepada pemikiran hukum
modern menurut Volksgeist Indonesia
yang bersumber kepada Pancasila.
VOLKSGEIST = PANCASILA
Jiwa bangsa,
Telah disepakati sebagai suatu
kesepakatan bersama,
Sumber dari segala sumber
kesepakatan,
Sumber dari segala sumber hukum,
Falsafah bangsa.
Teori Keadilan Bermartabat
memandang bahwa
Volksgeist atau Pancasila itu
menjadi inspirasi
pencerahan yang digali dari
dalam jiwa bangsa.
PANCASILA
DASAR TEORI KEADILAN BERMARTABAT
 Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara
kekeluargaan, namun tidak begitu saja
mengesampingkan individu.
 Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem.
 Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai
sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu
dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila
yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan.
Teori Keadilan Bermartabat dapat
disebut juga dengan suatu teori
sistem hukum berdasarkan
Pancasila.
( Hlm 90 )
KEBERSATUAN
HUKUM DAN KEADILAN
 Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap
sistem hukum. (Akan tetapi sementara pihak berpendapat
bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan
ekonomi, bersifat kebendaan ~ utilitarian).
 Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa keadilan
yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah
keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di
kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.
 Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem
hukum di dunia.
GAGASAN KEADILAN
Sumber
Keadilan
• Titik temu antara “arus atas”, pemikiran Tuhan, dan “arus bawah”,
Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila.
• Meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Pendekatan
• Murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi
filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religiusitas.
• Mendasarkan diri kepada rechtsidee yaitu Pancasila, bela negara.
Sasaran
Akhir
• Hukum dan sistem hukum.
• Negara hukum berdasarkan Pancasila (Bermartabat)
Teori Keadilan Bermartabat
berangkat dari postulat sistem;
bekerja mencapai tujuan, yaitu
keadilan bermartabat.
Keadilan yang memanusiakan
manusia, keadilan yang nge wong
ke wong.
Buku PEMILU BERMARTABAT
VIDEO TALK SHOW
PEMILU BERMARTABAT
 https://www.youtube.com/watch?v=8uutReAoJDU
Wujudkan Pemilu Bermartabat #1
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&
v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #2
 https://www.youtube.com/watch?v=hMq6jOlYlPw
Wujudkan Pemilu Bermartabat #3
 https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH
gAgRlrKBJA/videos Acara Pro Justisia di Ratih TV
BEBERAPA ARTIKEL
Teori Keadilan Bermartabat
 http://www.hmk.co.id/2018/03/10/sekilas-teori-keadilan-
bermartabatnya-prof-teguh-prasetyo/ Sekilas Teori Keadilan
Bermartabatnya Prof Teguh Prasetyo
 http://www.kebumenekspres.com/2017/08/perspektif-keadilan-
bermartabat-dalam_15.html Merokok Perspektif Keadilan Bermartabat
 https://www.youtube.com/watch?v=GCfhphHbR8g LGBT Perspektif
Keadilan Bermartabat
 http://kabarkebumen.com/web/read/1463/perspektif.keadilan.bermart
abat.dalam.jurus.penanganan.konflik.sosial Jurus Penanganan Konflik
Sosial Perspektif Keadilan Bermartabat
 https://www.academia.edu/35020016/Penanganan_Konflik_Sosial_Ber
basis_Keadilan_Bermartabat
Beberapa Artikel
 http://www.hmk.co.id/2018/03/04/perlindungan-
masyarakat-dari-cybercrimes-berbasis-keadilan-
bermartabat/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI
CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN
BERMARTABAT
 http://www.hmk.co.id/
 https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH
gAgRlrKBJA/videos
 https://www.facebook.com/ahmad.lee.752861
SAMPAI JUMPA LAGI
No HP: 0819 83 7055
eMmail: hmkhambali@yahoo.com

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIswirawan
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1ariirwanto
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of lawAmyarimbi
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...PT PINUS MERAH ABADI
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
Teori biologi kriminal
Teori biologi kriminalTeori biologi kriminal
Teori biologi kriminal
 

Similar to TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019mkhambali
 
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 RevTeori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Revmkhambali
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptAfrinaldRizhan1
 
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxDonnyNazar
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528Yori Feriyandi
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalKau Hatiku
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukumKau Hatiku
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
hahah.docx
hahah.docxhahah.docx
hahah.docxTenouye
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptAndyWarnet99
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukumKau Hatiku
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfbungarhamasta
 

Similar to TEORI KEADILAN BERMARTABAT (20)

Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019Teori keadilan bermartabat 2019
Teori keadilan bermartabat 2019
 
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 RevTeori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
Teori keadilan bermartabat 11 mei 2019 Rev
 
RPT Tahun 5
RPT Tahun 5RPT Tahun 5
RPT Tahun 5
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
 
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptxppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
ppt FILSAFAT HUKUM KEL 2.pptx
 
Tujuan hukum
Tujuan hukumTujuan hukum
Tujuan hukum
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Pengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikalPengembanan hukum teoretikal
Pengembanan hukum teoretikal
 
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
hahah.docx
hahah.docxhahah.docx
hahah.docx
 
Teori Hukum
Teori HukumTeori Hukum
Teori Hukum
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.ppt
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Filsafat hukum dan Teori Hukum
Filsafat hukum  dan Teori HukumFilsafat hukum  dan Teori Hukum
Filsafat hukum dan Teori Hukum
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (6)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

TEORI KEADILAN BERMARTABAT

  • 1. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, MSi Dr. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA SEMARANG 28 April 2018
  • 2. PENGGAGAS  Teori keadilan bermartabat digagas oleh:  PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.  Guru besar Fak. Hukum UKSW Salatiga  Anggota DKPP Republik Indonesia.  Karya tulis buku yang telah diterbitkan 35 judul.  Aktif menulis di jurnal nasional/internasional hukum.
  • 3. BUKU UTAMA TEORI KEADILAN BERMARTABAT
  • 4. Hakikat Teori Keadilan Bermartabat • Ontologis: • Apa pengertian teori keadilan bermartabat? • Epistemologis: • Bagaimana asal-muasal teori keadilan bermartabat? • Aksiologis: • Untuk apa teori keadilan bermartabat dibangun?
  • 5. Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan. (Prof Teguh Prasetyo) Pikiran Tuhan
  • 6. SkopaTeoriKeadilanBermartabat Lapisan-lapisandalamilmuhukum  Dalam teori keadilan bermartabat tidak dikehendaki adanya konflik dalam lapisan-lapisan ilmu hukum itu. Filsafat Hukum ( Philosophy of Law ) Teori Hukum ( Legal Theory ) Dogmatik Hukum ( Jurisprudence ) Hukum dan Praktik Hukum ( Law and Legal Practice )
  • 7. Kerangka Kerja Teori Keadilan Beermartabat Dikte hukum sebagai Masukan Proses Legislasi dan Diskresi, serta proses peradilan menurut hukum acara sebagai konversi Loloh balik (Feedback) Eksekusi/ Pelaksanaan Keluaran (Output) Peraturan, Keputusan, dan Putusan
  • 8. Periode Hukum Periode Pertama: • Berlangsung di taman eden/sorga. • Berbentuk lisan. Periode Kedua: • Setelah negara terbentuk. • Tertulis. • Otoritas pembuat adalah Tuhan. • Karakter hukum tidak berubah (tetap sejumlah perintah dan larangan).
  • 9. Ciri-ciri yang sama antara kedua periode  Hukum sebagai peraturan tingkah-laku manusia.  Adanya perintah dan larangan.  Adanya sanksi yang tegas apabila perintah dan larangan itu tidak dipatuhi.  Adanya otoritas pembuat hukum yang jelas keberadaannya, sehingga hukum itu mempunyai kekuatan mengikat dan memperoleh legitimasi yang kuat.
  • 10. ASAL-USUL Tarik menarik antara Lex Eterna (arus atas) dan Volksgeist (arus bawah), dalam memahami Hukum sebagai Usaha untuk mendekati Pikiran Tuhan, menurut Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.
  • 11. PENDEKATAN Hukum sebagai Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum dan Praktik Hukum; Berdialektika secara sistemik
  • 13. PRINSIP-PRINSIP  Teori keadilan bermartabat menawarkan postulat hukum sebagai suatu sistem; dimana satu ciri penting di dalamnya adalah tidak dikehendaki adanya konflik. Yang dikehendaki adalah suatu perdebatan yang sehat, dialektika yang bermanfaat bagi pembangunan pemikiran hukum.  Teori keadilan bermartabat tidak sekedar mendasar dan radikal.  Karakter teori keadilan bermartabat antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines.
  • 14. Latar belakang teori keadilan bermartabat Teori keadilan bermartabat tidak mengabaikan Renaissance. Teori keadilan bermartabat memberi konteks kepada pemikiran hukum modern menurut Volksgeist Indonesia yang bersumber kepada Pancasila.
  • 15. VOLKSGEIST = PANCASILA Jiwa bangsa, Telah disepakati sebagai suatu kesepakatan bersama, Sumber dari segala sumber kesepakatan, Sumber dari segala sumber hukum, Falsafah bangsa.
  • 16. Teori Keadilan Bermartabat memandang bahwa Volksgeist atau Pancasila itu menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa.
  • 17. PANCASILA DASAR TEORI KEADILAN BERMARTABAT  Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan, namun tidak begitu saja mengesampingkan individu.  Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem.  Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren, yakni mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan.
  • 18. Teori Keadilan Bermartabat dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila. ( Hlm 90 )
  • 19. KEBERSATUAN HUKUM DAN KEADILAN  Keadilan adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. (Akan tetapi sementara pihak berpendapat bahwa keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi, bersifat kebendaan ~ utilitarian).  Teori keadilan bermartabat berpandangan bahwa keadilan yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang berdimensi spiritual, yang berada di kedalaman konsep kemerdekaan itu sendiri.  Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem hukum di dunia.
  • 20. GAGASAN KEADILAN Sumber Keadilan • Titik temu antara “arus atas”, pemikiran Tuhan, dan “arus bawah”, Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila. • Meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pendekatan • Murni pendekatan hukum yang tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis, dan religiusitas. • Mendasarkan diri kepada rechtsidee yaitu Pancasila, bela negara. Sasaran Akhir • Hukum dan sistem hukum. • Negara hukum berdasarkan Pancasila (Bermartabat)
  • 21. Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, keadilan yang nge wong ke wong.
  • 23. VIDEO TALK SHOW PEMILU BERMARTABAT  https://www.youtube.com/watch?v=8uutReAoJDU Wujudkan Pemilu Bermartabat #1  https://www.youtube.com/watch?time_continue=35& v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #2  https://www.youtube.com/watch?v=hMq6jOlYlPw Wujudkan Pemilu Bermartabat #3  https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH gAgRlrKBJA/videos Acara Pro Justisia di Ratih TV
  • 24. BEBERAPA ARTIKEL Teori Keadilan Bermartabat  http://www.hmk.co.id/2018/03/10/sekilas-teori-keadilan- bermartabatnya-prof-teguh-prasetyo/ Sekilas Teori Keadilan Bermartabatnya Prof Teguh Prasetyo  http://www.kebumenekspres.com/2017/08/perspektif-keadilan- bermartabat-dalam_15.html Merokok Perspektif Keadilan Bermartabat  https://www.youtube.com/watch?v=GCfhphHbR8g LGBT Perspektif Keadilan Bermartabat  http://kabarkebumen.com/web/read/1463/perspektif.keadilan.bermart abat.dalam.jurus.penanganan.konflik.sosial Jurus Penanganan Konflik Sosial Perspektif Keadilan Bermartabat  https://www.academia.edu/35020016/Penanganan_Konflik_Sosial_Ber basis_Keadilan_Bermartabat
  • 25. Beberapa Artikel  http://www.hmk.co.id/2018/03/04/perlindungan- masyarakat-dari-cybercrimes-berbasis-keadilan- bermartabat/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI CYBERCRIMES BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT  http://www.hmk.co.id/  https://www.youtube.com/channel/UCce4xc6fb1YnH gAgRlrKBJA/videos  https://www.facebook.com/ahmad.lee.752861
  • 26. SAMPAI JUMPA LAGI No HP: 0819 83 7055 eMmail: hmkhambali@yahoo.com