Dokumen tersebut membahas tentang kelembagaan pengelola sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPAL-T) di Indonesia. Ia menjelaskan perlunya pembentukan lembaga pengelola SPAL-T, peran regulator dan operator, serta peran pemerintah daerah dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan SPAL-T di wilayahnya. Dokumen ini juga memberikan daftar modul pelatihan mengenai kelembagaan dan pembiayaan

1. Sanitasi.Net
Penataan Organisasi Pengelola
SPAL-Terpusat
Modul A:
Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T))
Agustus, 2015
KAP-A1

2. Sanitasi.Net
Pokok Bahasan Modul
Kelembagaan SPAL-Terpusat
Modul A1
Penataan Organisasi Pengelola
Modul A2
Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional
Modul A3
Tata Organisasi dan SOP
Modul A4
Struktur Organisasi
Modul A5
Kemitraan dan CSR

3. Sanitasi.Net
ESENSI KELEMBAGAAN
PENGELOLA SPAL-T
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

4. Sanitasi.Net
Kelembagaan SPAL-T
• Pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat perlu
pengelolaan yang baik, oleh sebab itu perlu dibentuk
kelembagaan atau institusi yang akan bertanggung jawab atas
pengoperasian dan pemeliharaan sistem pelayanan.
• Tanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan berarti
akan menjamin terjadinya hasil pengolahan air limbah melalui
sistem perpipaan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas.

5. Sanitasi.Net
Pembentukan Kelembagaan SPAL-T
• Kelembagaan penyelenggara SPALT harus dilengkapi dengan
sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan
SPALT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
• Kelembagaan pengelola dibentuk agar penyelenggaraan SPALT
sesuai dengan pengaturan tujuan penyelenggaraan SPALT.
• Kegiatan kelembagaan dapat dimulai setelah adanya
izin/kerjasama antara penyelenggara
dengan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

6. Sanitasi.Net
Fungsi Regulator dan Operator
• Regulator
– Merupakan pihak yang mengembangkan
kebijakan, norma, dan standar bagi
pelaksanaan pelayanan publik.
– Regulator juga melakukan fungsi
pengawasan dan pengendalian agar
pelaksanaan pelayanan publik bisa berjalan
sesuai koridor yang telah ditetapkan.
• Operator
– Merupakan pelaksana pelayanan publik yang
melakukan perencanaan dan implementasi
kegiatan sesuai arahan dari regulator.
• Pembedaan fungsi ini
dapat membantu
menghindarkan
terjadinya konflik
kepentingan bagi para
pelaksana pelayanan
publik.
• Diharapkan timbul
mekanisme check and
balance yang memas-
tikan proses pelayanan
publik berjalan
berkesinambungan dan
menghasilkan manfaat
sebesar-besarnya bagi
masyarakat.

7. Sanitasi.Net
Kesepakatan Investasi Pusat-Daerah
• Agar pengelolaan SPALT berjalan dengan lancar, kelembagaan
pengelola harus “telah siap” saat SPALT telah terbangun.
• Bagi SPALT yang investasinya dibantu oleh pemerintah pusat :
– Pemerintah daerah wajib berkontribusi menyiapkan perangkat
penyelenggaranya agar SPALT yang terbangun dapat beroperasi dan
dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
– Hal ini sesuai dengan kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang mendapatkan
bantuan.

8. Sanitasi.Net
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat

9. Sanitasi.Net
Peran Pemerintah Daerah
dalam hal Pengaturan di Bidang Air Limbah
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan
pengembangan PS air limbah di wilayah
provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
2. Pembentukan lembaga tingkatprovinsi
sebagai penyelenggara PS air limbah di
wilayah provinsi.
3. Penetapan peraturan daerah NSPK
berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah.
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air
limbah lintas kabupaten/kota.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan
pengembangan PS air limbah di wilayah
kabupaten/kota mengacu pada kebijakan
nasional dan provinsi.
2. Pembentukan lembaga tingkat
kabupaten/kotasebagai penyelenggara PS
air limbah di wilayah kabupaten/kota.
3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan
NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
dan provinsi.
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air
limbah di wilayah kabupaten/kota.

10. Sanitasi.Net
Peran Pemerintah Daerah
dalam hal Pembinaan di Bidang Air Limbah
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat
lintas kabupaten/kota.
2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan
masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek)
pengembangan PS air limbah lintas
kabupaten/kota.
1. Penyelesaian masalah pelayanan di
lingkungan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha
dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan PS air limbah
kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan,
pemerintah desa, serta kelompok
masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan PS air limbah.

11. Sanitasi.Net
Peran Pemerintah Daerah
dalam hal Pembangunan di Bidang Air Limbah
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas
kabupaten/kota di wilayah provinsi.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS
air limbah lintas kabupaten/kota.
3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.
1. Penyelenggaraan pembangunan PS air
limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam
rangka memenuhi SPM.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan
PS air limbah kabupaten/kota.
3. Penanganan bencana alam tingkat lokal
(kabupaten/kota).

12. Sanitasi.Net
Peran Pemerintah Daerah
dalam hal Pengawasan di Bidang Air Limbah
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya.
2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air
limbah di wilayah provinsi lintas
kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.
1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah
di kabupaten/kota.
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan
pengembangan air limbah di
kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan SPM.

13. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

14. Sanitasi.Net
Daftar Modul
Kelembagaan & Pembiayaan SPAL Terpusat
Modul
A. Kelembagaan
B. Administrasi
C. Pembiayaan
Sub-Modul
A1 Penataan Organisasi
Pengelola
A2 Lembaga Pengelola dan
Kerjasama Regional
A3 Tata Organisasi dan
A4 Struktur Organisasi
A5 Kemitraan dan CSR

15. Sanitasi.Net
Terimakasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org