Obat Aborsi jakarta WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di jakarta
7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi.pdf
1. Modul 7
MELAKSANAKAN OPERASI
KESELAMATAN KONSTRUKSI
Pada Tingkat Risiko Keselamatan
Konstruksi Kecil
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Dalam acara:
Bimbingan Teknis
Sistem Manajemen KeselamatanKonstruksi
2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
PERA
TURANMENTERI PEKERJAANUMUM
DANPERUMAHANRAKY
A
TNOMOR... TAHUN2021
tentangPedomanPenyelenggaraanKonstruksi Berkelanjutan
3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
PERA
TURANMENTERI PEKERJAANUMUM
DANPERUMAHANRAKY
A
TNOMOR... TAHUN2021
tentangPedomanPenyelenggaraanKonstruksi Berkelanjutan
Tujuan Pembelajaran
3
Peserta Mampu Membentuk struktur organisasi Unit
Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan
tanggung jawabnya
Peserta Menerapkan pengendalian operasi
keselamatan konstruksi
Peserta Mampu Menerapkan kesiapan dan
tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek
Peserta Mampu Melakukan investigasi kecelakaan
konstruksi dilokasi proyek
4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
PERA
TURANMENTERI PEKERJAANUMUM
DANPERUMAHANRAKY
A
TNOMOR... TAHUN2021
tentangPedomanPenyelenggaraanKonstruksi Berkelanjutan
Daftar Materi
MEMBENTUK
KESELAMA
TAN
STRUKTUR
KONSTRUKSI
ORGANISASI UNIT
(UKK), TUGAS DAN
TANGGUNG JAWABNYA
MENERAPKAN PENGENDALIAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI
OPERASI
MENERAPKAN KESIAPAN DAN TANGGAPAN
TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
MELAKUKAN INVESTIGASI KECELAKAAN
KONSTRUKSI DILOKASI PROYEK
1
2
3
4
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil 4
5. 5
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
JUDUL UNIT SKKNI:
MELAKSANAKAN OPERASI
KESELAMATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
6. 6
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
SKKNI NO.48 TAHUN 2022-PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
Daftar Unit Kompetensi
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
7. SKKNI NO.48 TAHUN 2022-PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
7
8. SKKNI NO.48 TAHUN 2022-PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
8
9. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1. MEMBENTUK STRUKTUR
ORGANISASI UNIT KESELAMATAN
KONSTRUKSI (UKK), TUGAS DAN
TANGGUNG JAWABNYA
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
9
10. * Struktur Organisasi Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi dapat mengikuti
contoh. Untuk pekerjaan dengan Risiko
KeselamatanKonstruksi Kecil
* * OrganisasiProyekPimpinanmerangkap
PetugasKeselamatanKonstruksi
Pimpinan Lapangan/ dapat dirangkap Pimpinan UKK**
Pelaksana Konstruksi Logistik Petugas KK/ Satgas covid 19
Mandor 1 Mandor 2 Mandor 3
Tukang 1 Tukang 2 Tukang 3
Administrasi Proyek
Anggota UKK Anggota UKK
Satgas Covid 19 PUPR
STRUKTUR ORGANISASI UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK),
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
STRUKTURORGANISASI TINGKA
TPROYEK
UNITKESELAMA
T
AN KONSTRUKSI*
MENERAPKAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
10
11. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK),
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
STRUKTURORGANISASITERPISAHSTRUKTURORGANISASIPROYEKDENGAN
UNITKESELAMA
T
AN KONSTRUKSI
Pimpinan UKK
Petugas KK/ Satgas covid 19
Anggota UKK Anggota UKK
Satgas Covid 19 PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
11
12. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK),
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN SMKK
PIMPINAN UKK
• Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan
konstruksi
• Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
dalam penerapan SMKK
• Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di
tempat kerja terlaksana dengan baik
• Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat
kerja
• Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
12
13. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK),
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN SMKK
ANGGOTA PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
• Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi
• Melaksanakan konsultasi dan komunikasi
Keselamatan Konstruksi di tempat kerja
• Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat
kerja
• Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun
accident kepada Pimpinan Proyek
• Mengikuti Inmen PUPR No. 02/2020 tentang Protokol
Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
13
14. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KESELAMATAN KONSTRUKSI (UKK),
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENERAPAN SMKK
PETUGAS TANGGAP DARURAT
• Melaporkan kejadian tanggap darurat ke
Kepala Proyek
• Mengumumkan kondisi darurat di tempat
kerja, kepada seluruh pekerja
• Mengevakuasi pekerja di titik kumpul
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
14
16. standar dan/atau Peraturan
dengan tingkat risiko hasil
harus berdasarkan
perundangan sesuai
identifikasi bahaya.
PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
1. ANALISIS KESELAMATAN KONSTRUKSI (AKK) / CONSTRUCTION SAFETYANALYSIS
AKK PADA SAAT PCM YANG HARUS DIPERHATIKAN
• Keterangan: Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10
item
• Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus
melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait
bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat,
lingkungan.
• Untuk pekerjan yang memerlukan perpanjangan waktu
dengan kasus yang sama dengan hasil identifikasi dan
pengendalian yang sama, maka dapat diperpanjang
satu kali perpanjangan.
• Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Teknik sesuai
bidangnya/Penanggung Jawab Proses.
• Pengendalian bersifat teknis, perlengkapan APK, APD,
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
16
17. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
2. Identifikasi Bahaya & AKK
1. Semua pekerjaan yang mempunyai tingkat
risiko keselamatan besar dan/atau sedang
2. Pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan
metode kerja Konstruksi dalam RKK
3. Pekerjaan dengan adanya Perubahan Metoda
Kerja .
4. Pekerjaan yang Baru
WAJIB MEMBUAT AKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
17
18. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
3. Dokumen AKK
1. Identifikasi Bahaya & Risiko:
Pekerja, Peralatan, material &
lingkungan
2. Perundangan yg digunakan
3. Penilaian Tingkat Risiko
4. Pengendalian Risiko
5. Penilaian sisa Risiko
6. Pengendalian Risiko Lanjutan
1.Pekerjaan
2. Urutan Pekerjaan Utama
3.Identifikasi Bahaya: Pekerja,
Peralatan, Material, Lingkungan
4. Pengendalian
5. Penaggung jawab
DIBUAT OLEH PETUGAS KK/ PETUGAS K3 KONSTRUKSI
PEKERJAAN KONSTRUKSI BUAT IBPRP BUAT AKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
18
19. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
3. Dokumen AKK
1. Identifikasi Bahaya & Risiko: Pekerja,
Peralatan, material & lingkungan
2. Perundangan yg digunakan
3. Penilaian Tingkat Risiko
4. Pengendalian Risiko
5. Penilaian sisa Risiko
6. Pengendalian Risiko Lanjutan
BUAT IBPRP
DIBUAT OLEH PETUGAS KK/ PETUGAS K3 KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
19
20. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
3. Dokumen AKK
1.Pekerjaan
2. Urutan Pekerjaan Utama
3.Identifikasi Bahaya: Pekerja, Peralatan,
Material, Lingkungan
4. Pengendalian
5. Penaggung jawab
BUAT AKK
DIBUAT OLEH PETUGAS KK/ PETUGAS K3 KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
20
21. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4. Izin Kerja
BUAT CHECKLIST
AKK IZIN KERJA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
RENCANA
METODE
PELAKSANAAN
KERJA
RENCANA PEMERIKSAAN
PENGUJIAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
21
22. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
4. Izin Kerja
Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan lingkup
pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang
ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi
diantaranya adalah sebagai berikut:
ADA IZIN
KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
22
23. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
WAJIB BUAT AKK
PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI WAJIB BUAT AKK
Erection Perancah PEMASANGAN BEGISTING & PERANCAH GALIAN TANAH & PEMASANGAN PIPA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
23
24. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
Format AKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
24
25. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PEMBANGUNAN JALAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
25
26. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE APD
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
26
27. 27
• Pengendalian untuk mengurangi pada pekerjaan konstruksi kebisingan
• Pengendalian getaran
• Pengendalian limbah konstruksi
• Pengendalian Debu Pekerjaan Konstruksi
• Pengendalian Emisi pada Mesin Konstruksi
• Pengendalian Pencahayaan di Tempat Kerja
• Pengendalian Suhu & Kelembaban Pekerjaan Konstruksi
• Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun
PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI- LINGKUNGAN
PROYEK
Penerapan metode teknik tertentu untuk sampai batas yang masih dapat ditolerir oleh manusia dan
lingkungannya dengan Nilai Ambang Batas (NAB) dan Baku Mutu Lingkungan.
Nilai Ambang Batas adalah kadar rata-rata faktor dalam lingkungan kerja agar tenaga kerja
yang bekerja paling lama 8 jam perhari dan 40 jam perminggu tidak mengalami gangguan
kesehatan atau gangguan kenyamanan kerja.
JENIS PENGENDALIAN LINGKUNGAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
27
28. PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI- LINGKUNGAN
PROYEK
28
CONTOH
LINGKUNGAN
PROYEK TIDAK
MENERAPKAN 5R
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
28
29. Pisahkan dan
singkirkan barang
yang tidak perlu
dari tempat kerja
Bersihkan tempat
kerja dan
senantiasa
melaksanakan
kebersihan
Jadikan sebagai
suatu kebiasaan
Atur dan susun
tata letak
peralatan dan
perlengkapan
kerja agar selalau
siap pada saat
diperlukan
Pertahankan
ringkas, rapi, resik,
29
Partisipasi dan dukungan semuMae
p
n
i
h
j
a
a
d
k
ikesadaran setiap orang
Adanya komitmen manSaejjeamlaenndenganprogram kualitas lainnya
30. 30
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan
PENGENDALIAN OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI- LINGKUNGAN
PROYEK
Penerapan metode teknik tertentu untuk
sampai batas yang masih dapat ditolerir oleh manusia dan lingkungannya dengan Nilai
30
Pencahayaan di Tempat
pekerjaan konstruksi kebisingan
• Pengendalian getaran
• Pengendalian limbah konstruksi
• Pengendalian Debu Pekerjaan Konstruksi
• Pengendalian Emisi pada Mesin Konstruksi
• Pengendalian
Kerja
• Pengendalian Suhu & Kelembaban
Pekerjaan Konstruksi
• Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun
JENIS PENGENDALIAN
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI
• Pengendalian untuk mengurangi pada
Nilai Ambang Batas adalah kadar rata-rata faktor
dalam lingkungan kerja agar tenaga kerja yang
bekerja paling lama 8 jam perhari dan 40 jam
perminggu tidak mengalami gangguan kesehatan
atau gangguan kenyamanan kerja.
Ambang Batas (NAB) dan Baku Mutu Lingkungan.
31. PENGENDALIAN OPERASI KESEHATAN KERJA - PENYAKIT AKIBAT KERJA
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja
Kepres no.22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja
Ø Penyakit paru-paru karena debu
Ø Penyakit karena Kebisingan
suara
Ø Penyakit karena bahan kimia B3
Ø Penyakit karena getaran
Ø Penyakit karena pencahayaan
yang menyilaukan mata
Ø Penyakit Iritasi
Ø Penyakit Radiasi
31
33. PENGENDALIAN OPERASI KESEHATAN KERJA
Struktur tempat
kerja yang aman
Prosedur untuk
kondisi darurat
Emergency exit Pencegahan
Kebakaran
Kamar Mandi dan
WC
Supply air minum dan
udara bersih
(jika diperlukan)
Area makan yang
bersih & pencahayaan
33
Tempat cuci
tangan
34. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
34
35. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
35
36. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
36
37. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
37
38. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
38
39. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
39
40. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
40
41. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
41
42. PENGENDALIAN DOKUMEN OPERASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI
6. FORMAT-FORMAT PENERAPAN SMKK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
42
43. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
3. MENERAPKAN KESIAPAN DAN
TANGGAPAN TERHADAP KONDISI
DARURAT DI LOKASI PROYEK
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
43
44. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
BANJIR
GEMPABUMI
BADAI
KEBAKARAN
KETUMP
AHAN
BAHANKIMIA
GUNUNGMELETUS
KEBOCORANGAS
BERACUN
DINAMIT/ BOM TSUNAMI
Huruhara
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
44
45. 02 - Kegagalan Teknis
ü Pemadaman listrik
ü Peristiwa
Kebakaran/ledakan
ü Kecelakaan konstruksi
ü Kecelakaan lalu lintas
01 - Bencana Alamiah
ü Banjir
ü Kekeringan
ü Angin topan
ü Gempa
ü Petir
Huru Hara - 03
Perang / Kerusuhan /
Terorisme
Medis - 04
Wabah, Pandemi,
Serangan Jantung,
Keracunan, dll.
01
02
03
04
Keadaan
Darurat
(Bencana
Alamiah)
Technological
Hazard
(Kegagalan
Teknis)
Huru Hara
Medis
TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
JENIS KEADAAN DARURAT
Natural Hazard
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
45
46. INVESTIGASI KECELAKAAAN KONSTRUKSI
AKIBAT KEADAAN DARURAT RENCANA TANGGAP DARURAT
Fisik dan Material
a. Korban manusia (mati atau cacat tetap)
b. Korban harta benda dan sarana /
materiil untuk kehidupan masyarakat
atau sarana produksi bagi kegiatan
konstruksi
Non Materiil
a. Terganggunya struktur kegiatan proyek
bagi suatu konstruksi atau kegiatan
sosial bagi masyarakat.
b. Terganggunya kondisi ekonomi.
dampak
oleh
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
46
yang
Keadaan
Tujuan :
a. Mengurangi
diakibatkan
Darurat
b. Kesiapsiagaan menghadapi
Keadaan Darurat
c. Tanggap menghadapi Keadaan
Darurat
d. Pemulihan setelah terjadi
Keadaaan Darurat
47. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
CONTOH AKIBAT KEADAAN DARURAT
KEBAKARAN PROYEK PEMBANGUNANAN GEDUNG VANDALISME MASYARAKAT MARAH BONGKAR
BANGUNAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
47
48. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PEMAHAMAN SEDERHANA
ANDA MENGERTI
TIDAK MENGERTI
DILOKALISIR DISELESAIKAN
KORBAN
MINIM
MELUAS KORBAN
BANYAK
PANIK
KEADAAN
DARURAT MELUAS
DARURAT
• Kebakaran
• Ledakan
• Banjir
• Kecelakaan PENYELESAIAN SULIT
PROSEDUR
TINDAKAN
TERENCANA
PELATIHAN
• Evakuasi
• APAR
• P3K
• Bencana
RISIKO
MINIMAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
48
49. Evakuasi P3K APAR Pengamanan
TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
Kebutuhan Organisasi Tanggap Darurat dan Pembagian Tugas
Anggota Unit
Kelengkapan :
1. Seragam dan Tanda Petugas
2. APD sesuai Bidangnya: ditambah Masker, Kacamata,
Sarungtangan, Helmet
3. Senter, Bendera, HT, Pengeras suara, Peluit, Tas P3K Kecil
4. Nomor-nomor penting internal dan Pihak Luar
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
49
50. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
KESIAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT
Perlengkapan Peralatan P3K
No. Isi Jumlah
1 Kasa Steril Terbungkus 20
2 Perban (lebar 5 cm) 2
3 Perban (lebar 10 cm) 2
4 Plester (Lebar 1,25 cm) 2
5 Plester Cepat 10
6 Kapas (25 gram) 1
7 Kain segitiga/mittela 2
8 Gunting 1
9 Peniti 12
10 Sarung tangan sekali pakai (pasangan) 2
11 Masker 2
12 Pinset 1
13 Lampu senter 1
14 Gelas untuk cuci mata 1
15 Kantong plastik bersih 1
16 Aquades (100 ml larutan saline) 1
17 Povidon Iodin (60 ml) 1
18 Alkohol 70% 1
19 Buku panduan P3K di tempat kerja 1
20 Buku catatan 1
21 Daftar isi kotak 1
Isi Kotak P3K
(Permenakertrans No.PER.15/MEN/VIII/2008)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
50
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
52. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
KESIAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT
Tabung APAR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
52
53. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
A. Identifikasi keadaan darurat:
1. Identifikasi semua situasi darurat yang mungkin dihadapi i selama jam kerja atau setelah jam kerja di proyrk.
2. Pertimbangkan lokasi proyek, sifat pekerjaan proyek, mesin atau bahan kimia yang digunakan, dibuat, atau disimpan di dalam lokasi.
3. Buat daftar semua potensi keadaan darurat yang mungkin dihadapi proyek.
4. Lakukan penilaian risiko yang terkait dengan keadaan darurat ini.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
53
54. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
B. Identifikasi persediaan/sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat:
1. Menilai kemampuan tempat kerja.
2. Respon keadaan darurat, termasuk sumber daya internal dan eksternal, persediaan medis atau lainnya yang
diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat.
3. Pengendalian beberapa keadaan darurat dengan kontrol proaktif, seperti mengurangi sumber pengapian.
4. Identifikasi kontrol reaktif seperti saluran komunikasi, bantuan medis, generator, peralatan pemadam kebakaran, dan
lain-lain yang mungkin diperlukan saat keadaan darurat terjadi.
Hydrant di lingkungan proyek
perumahan
Fasilitas pos jaga proyek perumahan
SDM yang Kompeten
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
54
55. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
C. Buat rencana tanggap darurat:
Rencana Tanggap Darurat yang tepat perlu dibuat setelah keadaan darurat dan mekanisme tanggapan diidentifikasi.
Prosedur mencakup untuk penanganan keadaan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat, prosedur
evakuasi, alarm dan fasilitas darurat.
Fasilitas alarm
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
55
Rambu Jalur evakuasi Rambu Titik Kumpul
56. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
D. Komunikasikan dan Latih pekerja/pemangku
kepentingan yang relevan tentang tanggap
darurat:
Penting untuk mengkomunikasikan
Tanggap Darurat kepada
pekerja/pemangku kepentingan yang
Rencana
semua
relevan.
Pelatihan pekerja untuk menangani situasi
darurat. Latihan darurat yang sering dilakukan
untuk mendidik pekerja dari waktu ke waktu.
E. Evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat:
Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi
setelah latihan atau setelah keadaan darurat
dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus
diubah atau direvisi berdasarkan hasil pengujian
atau latihan.
56
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
57. E. Evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat:
Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah
latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika
perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi
berdasarkan hasil pengujian atau latihan.
TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
KECELAKAAN
Diobati dengan
fasilitas P3K
Tidak
PARAH
Petugas KK & Petugas P3K
membawa ke klinik terdekat
Petugas KK & Petugas P3K
membawa ke Rumah Sakit
Terdekat
Petugas KK melapor kecelakaan menggunakan form laporan kecelakaan
Petugas KK Bersama Bersama kepala proyek melakukan investigasi
Korban yang rawat inap di RS dipantau
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
57
ya
58. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
PERENCANAAN TANGGAP DARURAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
58
59. TANGGAPAN TERHADAP KONDISI DARURAT DI LOKASI PROYEK
1. Identifikasi Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
MENJALANKAN JADWAL PELATIHAN TANGGAP DARURAT
Diperlukan pembentukan kesepakatan dengan pihak lain (Emergency
service & industrial agent) dalam hal darurat / emergency:
• Rumah Sakit
• Perusahaan / supplier emergency support
• Pemadam Kebakaran
• Kepolisian, SAR, PMI
• Lembaga Asuransi.
Menyediakan nomor-nomor penting saat terjadi tanggap darurat.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
59
60. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
4.MELAKUKAN INVESTIGASI
KECELAKAAN KONSTRUKSI
DILOKASI PROYEK
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
60
61. INVESTIGASI KECELAKAAAN KONSTRUKSI
INVESTIGASI KECELAKAAN
Investigasi kecelakaan adalah suatu cara untuk mencari data dan
fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang
mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
Investigasi kecelakaan dilakukan guna mencari akar penyebab dari
kecelakaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
TUJUAN INVESTIGASI
Investigasi kecelakaan bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi
sebagai bahan analisis untuk menentukan penyebab kecelakaan
kerja, sehingga dapat dibuat tindakan koreksi yang sesuai agar
kecelakaan serupa dapat dicegah.
Selain itu investigasi kecelakaan kerja juga dilakukan untuk mencari
tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi terbaik guna
mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kecelakaan
tersebut
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
61
62. INVESTIGASI KECELAKAAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
62
63. No. Jenis Kegiatan
Batas Waktu
Maksimal Pelaporan
Tim Investigasi
1. Ringan
Nearmiss, kecelakaan (accident)
tingkat keparahan ringan,
kerusakan asset ringan, NCR
arsitektural & dampak lingkungan
ringan.
2 x 24 jam Oleh
Pelapor/saksi.
• Ahli K3 & memiliki sertifikat
investigasi kecelakaan
sebagai ketua tim investigasi
• Quality control/pelaksana.
• Tim Proyek boleh menjadi
anggota tim investigasi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
63
INVESTIGASI KECELAKAAAN KONSTRUKSI
Tabel Batas Waktu Maksimal Pelaporan Dan Penetapan Tim Investigasi
64. INVESTIGASI KECELAKAAAN KONSTRUKSI
Contoh Investigasi pada kecelakaan di proyek konstruksi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
MELAKSANAKANOPERASIKESELAMATANKONSTRUKSI
PadaTingkatRisikoKeselamatanKonstruksiKecil
64
