Recommended
More Related Content
Similar to JOGJA_TUGASLPJK- Update 22Okt2022 #2.pdf
Similar to JOGJA_TUGASLPJK- Update 22Okt2022 #2.pdf (20)
More from masgon
More from masgon (6)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
JOGJA_TUGASLPJK- Update 22Okt2022 #2.pdf
- 1. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LPJK SEBAGAI LEMBAGA NON-STRUKTURAL
- 2. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #2 LPJK SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL KEMENTERIAN PUPR PROSES PENGADUAN MASYARAKAT OUTLINE
- 3. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #3 LPJKSEBAGAILEMBAGA NONSTRUKTURAL KEMENTERIANPUPR
- 4. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #4 UU 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi PP 28/2000 JO PP 4/2010 JO PP 92/2010 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi PP 4/2010 Sekretariat LPJK di bawah Kementerian PUPR namun tidak disetujui oleh Masyarakat Jakon; ke PP 92/2010 PP 29/2000 JO PP 59/2010 JO PP 79/2015 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Konstruksi PP 30/2000 UU 02/2017 Tentang Jasa Konstruksi PP 22/2020 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Permen PUPR No. 9 Tahun 2020 Perubahan LPJK dari Lembaga Masyarakat menjadi Lembaga Pemerintah) Permen PUPR No. 10 Tahun 2020 Akreditasi Asosiasi BU, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Rantai Pasok Mencabut 3 PP Pelaksanaan UU 18/1999 dan Perubahannya UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja PP 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggar aan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP 5 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 Permen PUPR No. 12 Thn 2021 Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan DASAR HUKUM
- 5. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #5 STRUKTUR ORGANISASI LPJK MENTERI PUPR Ketua LPJK Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. BIDANG 2 Lisensi dan PTUK BIDANG 3 Pelatihan, Uji Kompetensi dan Penetapan Penilai Ahli BIDANG 4 Penyetaraan Tenaga Kerja Asing dan Akreditasi BIDANG 5 Pengembangan Penyelenggaraan Jasa & Usaha Sektor Konstruksi Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi Agus Gendroyono, ST., MT. Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN., Eng. Ir. Tri Widjajanto, MT. Prof. Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak, ST., MT., D.Min BIDANG 6 Program Rencana Kerja dan Monev Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng, IPU BIDANG 1 Registrasi Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, ST, M.Sc Sekretaris LPJK Ahmad Agus Fitrah Akbar, ST., MT. Kepala Bag. Administrasi LPJK KelompokJabatan Fungsional Dewan Pengawas 1. Dirjen Bina Konstruksi 2. Ir. Widiarto. Sp.1 3. Ses Kementerian BUMN 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP 5. Staf Khusus Bidang HI Kemenhub 6. Ir. Ruslan Rivai, MM 7. Dr. Sigit Adjar Susilo, MM ❑ Pembentukan LPJK berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2020 sebagai Lembaga Non Struktural di bawah Menteri PUPR. ❑ Penetapan Pengurus LPJK Periode 2021-2024 berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 1792/KPTS/M/2020.
- 6. 6 Lembaga Non Struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR Pembentukan LNS berdasarkan • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Keputusan Presiden Tugasnya melaksanakan: • registrasi, • akreditasi, • penetapan penilai ahli, • pembentukan LSP, • pemberian lisensi dan • penyetaraan dibidang Jasa Konstruksi. Unsurnya terdiri dari: • asosiasi badan usaha terakreditasi, • asosiasi profesi terakreditasi, • asosiasi rantai pasok terakreditasi, • institusi pengguna jasa, • pakar/PT yang sesuai kriteria Lembaga strategis sebagai penghubung antara Pemerintah & Masyarakat Jasa Konstruksi LPJK SINERGITAS LPJK SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang- undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, Sumber Anggaran Berasal dari sumber dana APBN dan pengelolaannya sesuai dengan aturan keuangan Negara. Lembaga Non Struktural yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan diamanatkan dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) dan (4) serta PerMen PUPR No 9 Tahun 2020 Keberadaan LNS dapat menjadi faktor pendorong dalam rangka check and balances, terwujudnya sistem administrasi negara yang baik, serta birokrasi pemerintahan yang berkualitas. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #6 Proses Rekrutmen Pengurus LPJK • Dilakukan seleksi secara bertahap dan transparan • Seleksi tahap terakhir melalui fit & proper test di DPR L
- 7. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #7 ISU KRITIS JASA KONSTRUKSI 2022 1. Perubahan Klasifikasi dari 5 ( ASMET) klas menjadi 8 klas ( ASMTPwkAlidi Science) 2. Perubahan jenjang KKNI 6 jenjang menjadi 9 3. Konversi Jabatan Kerja 4. Perubahan KBLI 2017-2020 untuk bidang usaha 5. Sertifikat elektronik di BNSP untuk konstruksi 6. Mekanisme satu pihak LPJKN menjadi multi pihak ( OSS-Portal- LPJK-LSP/LSBU – BNSP) dan integrasi sistem 7. Kesiapan LSP dan LSP asosiasi dan Jabker belum ada pengampu 8. Perubahan mindset pelaku jasa konstruksi, ketimpangan informasi pusat-provinsi-kabupaten 9. Kekurangan personil setelah larangan perangkapan PJSKBU , PJTBU( digunakan tanpa mengetahui) 10. Kesulitan implementasi persyaratan relaksasi,
- 8. 8 PERBANDINGAN TUGAS LPJK L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #8 a. Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha b. Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan pemberian rekomendasi LSP c. Pencatatan dan menetapkan Penilai Ahli d. Penyetaraan Tenaga Kerja Asing e. Membentuk LSP atau Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) f. Lisensi LSBU g. Pencatatan BUJK dan Tenaga Kerja h. Pencatatan Pengalaman Badan Usaha , TKK i. Pencatatan LSP dan LSBU j. Pelaksanaan Tugas Tambahan dari Menteri PUPR a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; d. melakukan registrasi BUJK; dan e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. LPJKN dan LPJKP LPJK (LNS Kementerian PUPR) UU 2/2017 Jasa Konstruksi PP 22/2020 Jasa Konstruksi UU 11/2020 Cipta Kerja Permen PUPR 9 Tahun 2020 LPJK PP 14/2021 Jasa Konstruksi UU 18/1999 Jasa Konstruksi DICABUT DENGAN
- 9. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #9 A. AKREDITASI OBJEK AKREDITASI Asosiasi Badan Usaha Asosiasi Profesi Asosiasi terkait Rantai Pasok SUBJEK AKREDITASI MENTERI LPJK ⮚ Status Akreditasi: terakreditasi dan tidak terakreditasi ⮚ Status akreditas berlaku: 4 tahun ⮚ permohonan Akreditasi: • Periode penetapan diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan. • Permohonan Akreditasi diterima kurang dari 1 (satu) bulan sebelum batas periode penetapan Akreditasi . PP NO 14 TAHUN 2021 Pasal 42A dan Pasal 42C-
- 10. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #10 KATEGORI ASOSIASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 42D, Pasal 42E, dan Pasal 42F- Asosiasi Badan Usaha Jasa konsultasi konstruksi Pekerjaan konstruksi terintegrasi Pekerjaan Konstruksi Umum Mewadahi BU pada lebih dari 1 klasifikasi usaha Khusus Mewadahi BU pada 1 subklasifikasi usaha atau 1 klasifikasi usaha Asosiasi terkait Rantai Pasok Asosiasi material konstruksi Asosiasi peralatan konstruksi Asosiasi terkait teknologi konstruksi Asosiasi SDM di bidang jasa konstruksi ASOSIASI PROFESI (8 Bid. Keilmuan : Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Tata Lingkungan, arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, Manajemen Pelaksanaan) Umum Mewadahi TKK ahli pada lebih dari 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi bid.keilmuan Khusus Mewadahi TKK ahli pada 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi bid.keilmuan
- 11. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #11 PERSYARATAN AKREDITASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 42 G berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di daerah Jumlah dan Sebaran Anggota a. pengembangan usaha berkelanjutan bagi asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi; dan b. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi asosiasi profesi. Pemberdayaan Kepada Anggota a. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan b. susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pemilihan pengurus secara demokratis 1. Bangunan Gedung Kantor (Wajib) 2. Perlengkapan Kantor (Wajib) 3. Sumber Daya Manusia/Karyawan (Wajib) 4. Website 5. Pangkalan data sistem informasi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Kewajiban Sesuai Perundang-undangan ▪ Telah terdaftar di administrasi hukum umum
- 12. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #12 TAHAPAN AKREDITASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 42H dan Pasal 42I- 1. Dalam hal hasil veritifikasi dan tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan Akreditasi maka permohonan dinyatakan gugur. 2. Dalam hal asosiasi lulus berdasarkan hasil penilaian dan penetapan, maka LPJK menetapkan status Akreditasi. 3. Asosiasi yang gugur atau tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali. 4. Status asosiasi terakreditasi yang habis masa berlaku dapat mengajukan permohonan kembali. 5. Tata cara permohonan Akreditasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Akreditasi kembali ▪ Setiap permohonan yang dinyatakan lengkap dikenakan biaya administrasi. ▪ Pembayaran biaya Akreditasi dilakukan paling lambat 5 hari kerja sejak bukti tagihan diterbitkan. ▪ SAAT INI BIAYA NYA RP.0,00, dibiayai oleh APBN Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan dan Penilaian Akreditasi dilakukan kali dalam satu tahun April, Agustus Desember pada tanggal 20
- 13. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #13 HAK DAN KEWAJIBAN ASOSIASI TERAKREDITASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 42J a. mendapatkan surat tanda terakreditasi; b. membentuk LSBU asosiasi badan usaha dan LSP bagi asosiasi profesi; dan c. mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK. Hak a. menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya; b. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi; c. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota asosiasi profesi; d. melakukan pemberdayaan kepada anggotanya; e. menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; f. menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban
- 14. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI ASOSIASI TERAKREDITASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 42K Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 kali per tahun Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas: Pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi yang telah ditetapkan Dilaksanakan oleh Menteri Berdasar data dan informasi dari: a.laporan kinerja tahunan asosiasi terakreditasi; b.sistem informasi terkait PUB atau PKB; dan c.fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat. mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang diperoleh.
- 15. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #15 SANKSI ASOSIASI TERAKREDITASI PP NO 14 TAHUN 2021 -Pasal 157A- Sanksi Peringatan Tertulis Sanksi Pembekuan Akreditasi Sanksi Pencabutan Akreditasi Jangka waktu pemenuhan kewajiban selama 30 hari kalender Sanksi administratif diberikan kepada Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi atas terbukti tidak lagi memenuhi syarat status Akreditasi yang ditetapkan dan kewajiban. Implikasi LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi tidak dapat melakukan proses perpanjangan lisensi. Jangka waktu pemenuhan kewajiban selama 30 hari kalender Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak dapat mengusulkan anggotanya menjadi pengurus LPJK Asosiasi dapat menyampaikan permohonan Akreditasi baru paling cepat 1 (satu) tahun setelah akreditasinya dicabut. LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi tidak memperoleh rekomendasi Menteri untuk mendapatkan lisensi
- 16. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #16 REKOMENDASI LSP PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT) Lembaga Pendidikan (LP) teregistrasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) teregistrasi https://lisensijakon.pu.go.id/ REKOMENDASI LISENSI LSP Membentuk LSP LSP P3 LSP P1 LSP P2
- 17. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #17 B. PENILAI AHLI UU 2/2017 : Jasa Konstruksi Pasal 60 : ❑ Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli ❑ Penilai Ahli ditetapkan oleh Menteri UU 11/2020 : Cipta Kerja Pasal 52 : Perubahan Ketentuan Pasal 5 UU 2/2017 Pemerintah Pusar memiliki kewenangan: Menyelenggarakan registrasi Penilai Ahli Menetapkan Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan PP 22/2020 : Peraturan Pelaksanaan UU 2/ 2017 Pasal 6 : Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi , antara lain: Meregistrasi dan menetapkan Penilai Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan PP 14/2021 : Perubahan Atas PP 22/2020 Pasal 85R : Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegagalan Bangunan dan Penilai Ahli diatur oleh Menteri Permen PUPR 8/2021 Pasal 2 : Penilai Ahli diberikan kewenangan melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan terdiri atas : orang perseorangan ; kelompok; atau Lembaga Pasal 3 : Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelatihan , uji kompetensi , pencatatan , pembinaan Penilai Ahli dan penetapan penugasan Penilai Ahli dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan Kewenangan dilaksanakan oleh LPJK Dasar Hukum
- 18. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #18 PROSES REKRUTMEN PENILAI AHLI Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan a. Penyusunan draft surat edaran tentang pedoman teknis penugasan dan penetapan penilai ahli terkait penilaian kegagalan bangunan b. Sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan penugasan penilai ahli dalam penilaian kegagalan bangunan. Pendaftaran Calon Penilai Ahli Penilaian daftar Calon Penilai Ahli Reguler yang ditetapkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Pelatihan Calon Penilai Ahli a. Penyusunan modul pelatihan penilai ahli b. Penetapan Profil Penilai Ahli Reguler yang sudah mendapatkan Surat Teknis Tamat Pelatihan (STTP) Penilai Ahli yang diterbitkan oleh LPJK Uji Kompetensi Penilai Ahli Reguler Penetapan profil penilai ahli regular yang sudah lulus Uji Kompetensi Penilai Ahli dan berhak mendapatkan Sertifikat Penilai Ahli (SPA) Penugasan Penilai Ahli terkait Kegagalan Bangunan
- 19. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #19 C. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN PP No. 14 Tahun 2021 Pasal 29C sampai dengan Pasal 29J Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengaturan terkait PKB diatur dalam: REGULASI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
- 20. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #20 KEGIATAN PKB Kegiatan PKB Unsur Kegiatan Jenis Kegiatan Sifat Kegiatan Metode Kegiatan Tingkat Kegiatan U T A M A Pendidikan dan Pelatihan Formal a) pendidikan strata lanjut b) pendidikan singkat c) pelatihan kerja formal Pendidikan Nonformal a) Pembelajaran mandiri b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja Partisipasi dalam Pertemuan Profesi a) Peserta pertemuan profesi b) Partisipasi dalam kepanitiaan Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur a) Sayembara/kompetisi b) Paparan dan laporan teknis internal c) Paparan pada pertemuan teknis d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi f) Penulisan untuk majalah atau jurnal g) Penulisan buku/bahan ajar/modul h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur a) Paparan film arsitektur b) Gelar karya arsitektur c) Pengenalan produk d) Ziarah arsitektur P E N U N J A N G a. pakar atau narasumber; b. pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau c. penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya. Unsur Kegiatan PP 14/2021 Pasal 29D Lampiran PP 14/2021 Bagian VII Besaran dan Bobot Penilaian dan Penetapan SKPK Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.
- 21. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #21 KEGIATAN PKB Kegiatan PKB Terverifikasi merupakan Kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh penyelenggara PKB yang telah terdaftar, telah diajukan permohonan kegiatan PKBnya, dan nantinya berkewajiban atas pelaporan kegiatan PKB yang dilaksanakannya. Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi 1. Kegiatan PKB diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada Kegiatan PKB terverifikasi, meliputi: a. Kegiatan PKB yang dapat diverifikasi dan divalidasi penyelenggaranya. b. Kegiatan PKB yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi penyelenggaranya 2. Kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli UMUM KHUSUS Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang PKB tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. Kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli Jenis Kegiatan Sifat Kegiatan Penjelasan PP 14/2021 Pasal 29D huruf b Penjelasan PP 14/2021 Pasal 29D huruf c Tatap muka Daring Metode Kegiatan Penjelasan PP 14/2021 Pasal 29D huruf d Tingkat Kegiatan Nasional Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri Internasional yang diselenggarakan di luar negeri 1 2 3 Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri. • Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri • Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri PP 14/2021 Pasal 29E • Pada Kegiatan PKB Terverifikasi : verifikasi, validasi, dan penilaian dilakukan oleh LPJK, dan LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi Terakreditasi • Pada Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi : verifikasi, validasi, dan penilaian dilakukan oleh LPJK, dan LPJK dapat melibatkan LSP Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021
- 22. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #22 PENYELENGGARA KEGIATAN PKB a PENYELENGGARA PKB Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota b Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan asosiasi lainnya yang terkait dengan jasa konstruksi c Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja d Konsultan konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi e Perakit (Fabricator), Distributor, Aplikator Material dan Peralatan Konstruksi f Lembaga/Organisasi lain yang memiliki visi pengembangan SDM jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB • Pelaksanaan Kegiatan PKB dilakukan mengikuti tata cara: a) pendaftaran penyelenggara kegiatan PKB; b) pengajuan kegiatan PKB; dan c) pelaporan kegiatan PKB. • Masing-masing tata cara tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh LPJK. • Proses verifikasi dan validasi, LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi. PP 14/2021 Pasal 29F Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021
- 23. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #23 PEMENUHAN NILAI KREDIT KEGIATAN PKB • Penilaian Kegiatan PKB dilakukan dengan cara memperoleh Nilai Kredit • Nilai Kredit digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK (PP 14/2021 Pasal 29B Ayat (2)) 200 SKPK 150 SKPK 100 SKPK AHLI JENJANG UTAMA (Jenjang 9) AHLI JENJANG MADYA (Jenjang 8) AHLI JENJANG MUDA (Jenjang 7) PP 14/2021 Pasal 29C Ayat (1) s/d Ayat (5) PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT KOMPOSISI NILAI KREDIT • Komposisi Nilai Kredit unsur Kegiatan PKB penunjang paling banyak 25% dan unsur Kegiatan PKB utama paling sedikit 75%. • Komposisi Nilai Kredit Kegiatan PKB unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling banyak 25% dan selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling sedikit 75%. • Komposisi Nilai Kredit Kegiatan PKB khusus paling sedikit 60% dan Kegiatan PKB umum paling banyak 40%. • Komposisi Nilai Kredit Kegiatan PKB terverifikasi paling sedikit 60% dan Kegiatan PKB tidak terverifikasi paling banyak 40%. PP 14/2021 Pasal 29C Ayat (6) s/d Ayat (8) Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 Untuk Perpanjangan SKK yang memiliki Masa Berlaku 5 Tahun Dalam Pengaturan sebelumnya (Permen 45/2015) Persyaratan Nilai Kredit 120 SKPK dalam kurun waktu 3 Tahun.
- 24. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #24 D. PENYETARAAN TKKA Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 5. Ayat (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan : j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; Perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 84. Ayat (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. Ayat (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: e. penyetaraan tenaga kerja asing; (2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu LPJK. LPJK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MELAKSANAKAN PENYETARAAN KOMPETENSI TKKA
- 25. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #25 KETENTUAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING SESUAI PP 14 TAHUN 2021
- 26. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #26 PENETAPAN HASIL PENYETARAAN KOMPETENSI DAN PENCATATAN TKK ASING SESUAI PP 14 TAHUN 2021
- 27. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #27 KEBIJAKAN PENGGUNAAN TKA & TKA SEKTOR KONSTRUKSI Permohonan Pengesahan RPTKA Penilaian Kelayakan Permohonan Penerbitan visa dan izin tinggal Penyetaraan Kompetensi Pencatatan Penyampaia n Data Calon TKA Pembayaran DKPTKA Pengesaha n RPTKA Penyampaia n Data TKA PP Nomor 34 Tahun 2021 PP Nomor 14 Tahun 2021 DATANG DI INDONESIA LAYANAN JASA KONSTRUKSI Verifikasi Data Calon TKA Kemenaker Imigrasi Pemberi Kerja TKA Kementerian PUPR Permohonan Verifikasi Uji/audit Portofolio Penetapan Hasil Penyetaraan Pemantauan dan Evaluasi LPJK LPJK Rencana kerja sama Kemenaker dan KemenPUPR untuk integrasi sistem Catatan :
- 28. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #28 PEMILIHAN METODE PENYETARAAN TKA ASEAN DAN NON ASEAN MELALUI SKEMA MRA
- 29. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #29 HASIL PENYETARAAN KOMPETENSI DENGAN KESESUAIAN PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI DENGAN KETIDAKSESUAIAN 1 2 memenuhi kesesuaian kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi Jasa Konstruksi memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai pekerjaan konstruksi yang dilakukan tidak memenuhi kesesuaian kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi Jasa Konstruksi tidak memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai pekerjaan konstruksi yang dilakukan PENERBITAN PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI DENGAN KESESUAIAN DENGAN KETIDAKSESUAIAN 1 2 Turut diserahkan kepada Pemberi Kerja TKA: ❑ Rekomendasi Ketua LPJK terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing. Tenaga Kerja Konstruksi Asing dapat memulai layanan jasa di Indonesia. Pasal 28I-28J SIJK terintegrasi PENCATATAN
- 30. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #30 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN TKA ASING Kesesuaian penetapan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi sebagai hasil penyetaraan kompetensi terhadap jabatan kerja tertentu yang diduduki PEMANTAUAN DAN EVALUASI Penggunaan tenaga kerja pendamping Pelaksanaan alih pengetahuan dan alih teknologi 1 2 3 PROFIL/PEMETAAN PENGGUNAAN TKA SEKTOR KONSTRUKSI PROFIL PEMBERI KERJA TKA SEKTOR KONSTRUKSI (BUJK N/A) KEMENAKER KEMENPUPR PENGESAHAN RPTKA LAPORAN PENGGUNAAN TKA LAPORAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING TKA LAPORAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA PENYETARAAN KOMPETENSI PENCATATAN 1 2 Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun Pasal 28K PELAPORAN
- 31. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #31 E. MEMBENTUK PUTK PP NOMOR 14TAHUN 2021 Pasal 6 LPJK melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membentuk LSP atau PanitiaTeknis Uji Kompetensi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PTUK ABU ❖ Tuntutan sertifikasi kompetensi asesor badan usaha ❖ Pembentukan PTUK atas permintaan Dirjen Bina Konstruksi No BK401-DK/819 tanggal 6 September 2021 ❖ PTUK ABU DitetapkanTanggal 9 September 2021 ❖ Masa tugas PTUK ABU adalah 6 (enam) bulan, berakhir pada tanggal 8 Maret 2022 ❖ PTUK ABU telah melakukan menetapkan 330 Asesor Badan Usaha
- 32. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #32 F. LISENSI LSBU TAHAPAN Pendaftaran (Disampaikan kepada LPJK melalui OSS) Lisensi Baru Penambahan Skema Perpanjang an Lisensi Validasi Penerbitan Lisensi -Pasal 41K dan Pasal 41L PP 14/2021
- 33. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #33 PERSYARATAN LISENSI LSBU PERSYARATAN LISENSI LSBU 01 SURAT PERMOHONAN 02 Kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi OPTION 03 Alat kelengkapan (Prasarana dan sarana pendukung kegiatan) 04 Rencana kegiatan 05 Skema Sertifikasi, Pedoman Manajemen LSBU, dan Perangkat Asesmen 06Standar Penilaian Keampuan badan usaha mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi; 1. surat pengesahan badan hukum 2. surat penetapan kepengurusan 3. NPWP atas nama LSBU 4. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan 5. Surat pernyataan kebenaran isi data dan informasi dokumen/berkas 1. kepemilikan kantor dan foto kantor tampak depan yang memuat papan nama; 2. kepemilikan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; dan 3. personil yang kompeten termasuk asesor badan usaha. pedoman manajemen LSBU antara lain Dokumentasi sistem manajamen umum berupa panduan, kebijakan, tugas pokok, dan fungsi LSBU; Pengendalian dokumen; Pengendalian rekaman; Tinjauan manajemen; Audit internal; Tindakan korektif; dan Tindakan pencegahan. -Pasal 41L dan Penjelasan- PP14/2021
- 34. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #34 HAK DAN KEWAJIBAN LSBU BERLISENSI a. mengusulkan skema sertifikasi; b. mendapatkan pembinaan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya. Hak a. menyampaikan laporan kinerja LSBU; b. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mengintergrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan sistem informasi Pemerintah Pusat; d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.; e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban -Pasal 41R- PP 14/2021
- 35. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #35 G. PENCATATAN BUJK DAN TENAGA KERJA REALISASI SBU NASIONAL Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 Indonesia SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 5,044 61,452 318,816 2,452 387,764 SBU 1,704 13,461 80,188 1,011 96,364 BU 1.30% 15.85% 82.22% 0.63% 100.00%
- 36. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #36 Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 REALISASI SBU BJKW IV NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 JAWA TENGAH 149 3,214 27,045 107 30,515 2 JAWA TIMUR 283 4,648 36,705 319 41,955 91 997 9,131 123 10,342 3 DI YOGYAKARTA 41 643 3,900 21 4,605 15 134 932 6 1,087 4 BALI 13 671 4,435 16 5,135 5 NTB 21 534 6,287 6 6,848 6 NTT 6 732 6,004 25 6,767 TOTAL BJKW IV 513 10,442 84,376 494 95,825 182 2,185 20,945 202 23,514 10.17% 16.99% 26.47% 20.15% 24.71% *) Badan Usaha (*) (*) (*)
- 37. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #37 Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 Indonesia REALISASI SKA, SKT dan SKK - NASIONAL SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 163,290 329,764 493,054 SKK 121,800 279,984 401,784 TK 33.12% 66.88% 100.00%
- 38. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #38 Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) (*) REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW IV NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 JAWA TENGAH 18,017 26,559 44,576 2 JAWA TIMUR 20,996 37,710 58,706 15,915 32,196 48,111 3 DI YOGYAKARTA 4,312 6,071 10,383 3,039 4,889 7,928 4 BALI 3,859 4,582 8,441 5 NTB 2,590 8,599 11,189 6 NTT 2,576 5,704 8,280 TOTAL BJKW IV 52,350 89,225 141,575 39,473 77,295 116,768 32.06% 27.06% 28.71% *) Tenaga Kerja Konstruksi (*)
- 39. #39 REALISASI SERTIFIKASI OLEH LSBU PENAMBAHAN PEMOHON MINGGU INI 1.143 (Data SIKI : 21 Oktober 2022) PENAMBAHAN SERTIFIKAT TERCETAK MINGGU INI 350 PERSENTASE PERMOHONAN TERCETAK 69,96% TOTAL PERMOHONAN 76.071 TOTAL SBU TERCETAK 53.218 TOTAL SBU DITOLAK 5.486 SISA TUMPUKAN SKK 17.362 (23%) Hasil SBU oleh LSBU Permohonan SBU oleh LSBU 1,143 350
- 40. REALISASI SKK-K OLEH LSP 27 Januari 10 Februari 17 Februari 24 Februari 4 Maret 11 Maret 18 Maret 26 Maret 31 Maret 8 April 18 April 22 April 2 Mei 9 Mei 13 Mei 20 Mei 27 Mei 3 Juni 10 Juni 17 Juni 24 Juni 1 Juli 8 Juli 15 Juli 25 Juli 29 Juli 5 Agustus 12 Agustus 19 Agustus 26 Agustus 2 September 9 September 16 September 23 September 30 September 07 Oktober 14 Oktober 21 Oktober SKK oleh LSP Permohonan SKK oleh LSP PENAMBAHAN PEMOHON MINGGU INI 2.906 (Data SIKI : 21 Oktober 2022) PENAMBAHAN SERTIFIKAT TERCETAK MINGGU INI 1.065 PERSENTASE PERMOHONAN TERCETAK 56,84% TOTAL PERMOHONAN 54.068 TOTAL SKK TERCETAK 30.737 TOTAL SKK DITOLAK 12.096 SISA TUMPUKAN SKK 11.235 (20,77%) 2.906 1.065
- 41. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #41 H. PENCATATAN PENGALAMAN BUJK DAN TENAGA KERJA PEMANFAATAN e-SIMPAN - Permohonan SBU Badan Usaha menyampaikan persyaratan penjualan tahunan dengan bukti kontrak kerja konstruksi yang tercatat di SIMPAN dan terintegrasi dengan Portal Perizinan PUPR Efektif sejak 26 Agustus 2022 - Permohonan SKK Tenaga kerja konstruksi menyampaikan persyaratan pengalaman dengan bukti pengalaman proyek yang tercatat di SIMPAN dan terintegrasi dengan Portal Perizinan PUPR Efektif sejak 1 Otober 2022 - Informasi Pengalaman Kerja Konstruksi Data pengalaman akan digunakan dalam rangka tender - * • Pasal 6V PP 14 tahun 2021 Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat melalui LPJK, • Pasal 6W PP 14 tahun 2021 SetiapTenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman professional kepada Pemerintah Pusat melalui LPJK • Surat Menteri PUPR No KP.06.01- Mn/1140 tahun 2021 DASAR HUKUM Pencatatan pengalaman pada laman https://simpan.pu.go.id/
- 42. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #42 I. PENCATATAN LSP DAN LSBU DAFTAR LSP TERLISENSI (1) No. Nama LSP Asosiasi Pembentuk Klasifikasi Subklasifikasi 1 LSP ASTEKINDO Konstruksi Mandiri ASTEKINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan,Bendung dan Bendungan, Irigasi dan Rawa, Sungai dan Pantai, Air Tanah dan Air Baku, Geoteknik dan Pondasi, Geodesi, Pembokaran Bangunan, Drainase Perkotaan, Bangunan Pelabuhan 2 LSP GATAKI Konstruksi Mandiri GATAKI Manajemen Pelaksana Hukum Kontrak Konstruksi, Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi 3 LSP PETAKINDO Konstruksi Mandiri PETAKINDO Mekanikal Teknik Tata Udara dan Refigrasi, Plambing dan Pompa Mekanik, Proteksi kebakaran, Teknik Mekanikal, Alat Berat 4 LSP K3 Konstruksi PAKKI Manajemen Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi 5 PT. ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA ATAKI Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Air Tanah dan Air Baku 6 LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK HATSINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Air Tanah dan Air Baku 7 AFILIASI TENAGA INFRASTRUKTUR ASTTI Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Drainase Perkotaan, Geoteknik dan Pondasi, Pembongkaran Bangunan 8 PT.SERTIFIKASI PROFESI KONSTRUKSI ASTTATINDO ASTTATINDO Sipil Gedung, Material, Jalan, Jembatan, Sungai dan Pantai, Air Tanah dan Air Baku, Bangunan Air Minum, Bangunan Pelabuhan 9 LSP Survey Pemetaan Ikatan Surveyor Indonesia ISI Sipil Geodesi 10 BINA KONSTRUKSI NUSANTARA ASTEKINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan,Bendung dan Bendungan, Irigasi dan Rawa, Sungai dan Pantai, Air Tanah dan Air Baku, Geoteknik dan Pondasi, Geodesi, Pembokaran Bangunan, Drainase Perkotaan, Bangunan Pelabuhan https://lisensijakon.pu.go.id/
- 43. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #43 DAFTAR LSP TERLISENSI (2) No. Nama LSP Asosiasi Pembentuk Klasifikasi Subklasifikasi 11 PT LSP PERTAHKINDO Konstruksi Nasional PERTAHKINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Sungai dan Pantai, irigasi dan Rawa 12 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ATAKNAS PROFESIONAL KONSTRUKSI ATAKNAS Sipil Jalan, Jembatan, Gedung, Air Tanah dan Air Baku 13 LSP Jakon Intakindo INTAKINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Air Tanah dan Air Baku 14 Perencanaan Wilayah dan Kota IAP Perencanaan Wilayah dan Kota Perencanaan Wilayah 15 Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia HPJI Sipil Jalan, Jembatan, Terowongan 16 LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI GATENSI Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Air Tanah dan Air Baku, Bangunan Air Minum, Jalan Rel, Bangunan Pelabuhan, Material, Irigasi dan Rawa, Geoteknik dan Pondasi, Geodesi 17 LSP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA AK3L Manajemen Pelaksana Keselamatan Konstruksi 18 AHLI STRUKTUR BANGUNAN SIPIL INDONESIA (ASBSI) HAKI Sipil Gedung 19 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOTEKNIK INDONESIA HATTI Sipil Geoteknik dan Pondasi 20 LSP SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI INDONESIA ASDAMKINDO Sipil Gedung, Jalan, Jembatan, Manajemen Konstruksi / Manajemen Proyek, Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi https://lisensijakon.pu.go.id/lsp/daftar-lsp-lisensi https://lisensijakon.pu.go.id/
- 44. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #44 DAFTAR LSBU TERLISENSI No Nama LSBU Asosiasi Pembentuk Alamat Kontak JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 1 PT. Lembaga Sertifikasi INKINDO INKINDO Jln. Bendungan Hilir Raya No. 29, Jakarta Pusat, 10210 (021) 5738577 lsi@lembagasertifikasiinkindo.net 2 PT. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi PERKINDO Ruko Grand Pasar Minggu Jl. Rawa Bambu No.88X, Pasar Minggu - Jakarta Selatan (021) 27806899 pt.serbujakons@serbujakons.co.id PEKERJAAN KONSTRUKSI 3 PT. Gamana Krida Bhakti GAPENSI Jln. Raya Ragunan No. C1, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 (021) 78847247 cs@lsbu.id 4 PT. Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional ASKONAS Jln. Madrasah No. 1 RT 03 RW 03 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 (021) 27820777 info@lsbu-askonas.co.id 5 PT. Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia GAPEKSINDO Jln. Minangkabau No. 41 A, Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12970 (021) 83784056 info@lsbugapeksindo.id 6 PT. ASPEKNAS Konstruksi Mandiri ASPEKNAS Jln. Pluit Raya, Kav 12, Blok A-5, Jakarta Utara, 14440 (021) 6622925 lsbu.aspeknas@gmail.com 7 PT. Sertifikasi Kontraktor Indonesia AKI Wijaya Grand Centre Blok D-1, Lantai 3, Jalan Dharmawangsa Raya No. 2, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 (021) 27937206 lsbu.ptski@gmail.com 8 LSBU Konstruksi Indonesia ASPEKINDO Ruko Mutiara Faza Blok RA-4, Jl. Raya Condet No. 27 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760 (021) 87783349 lsbukonstruksi@gmail.com 9 PT. LSBU GAPEKNAS Infrastruktur GAPEKNAS Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No. 21 Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur (021) 4711796 pt.lsbugapeknas21@gmail.com PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI 10 PT. Bina Mitra Rancang Bangun GAPENRI Grand Duren Tiga Lantai 4, Jalan Duren Tiga No. 9, Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, 12760 (021) 26962968 admin@ptbmr.co.id 11 PT. Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia AKTI Jl. Cipinang Kebembem I No. 2A, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13240 (021) 47864774 sekretariat@sertindo.co.id https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/lsbu_terlisensi https://lisensijakon.pu.go.id/
- 45. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #45 J. TUGAS TAMBAHAN DARI MENTERI Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi Pencatatan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Monev Asosiasi Terakreditasi Pencatatan Asesor Kompetensi dan Asesor Badan Usaha
- 46. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #46 PROSES PENGADUAN MASYARAKAT
- 47. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #47 PENGADUAN MASYARAKAT 31% 9% 4% 56% 2.049 Permintaan Informasi 3.671 Permohonan Penghapusan/ Pencabutan/ Penghentian TKK 620 Pengaduan 275 Permohonan Validasi SBU & SKK-K TOTAL s.d 21 Oktober : 6.615 TOTAL s.d 18 Oktober: 6.405 (Data SIKI : 21 Oktober 2022) APLIKASI PENCABUTAN: https://siki.pu.go.id/peru bahan-tkk/ bantuanlpjk@pu.go.id & sekretariatlpjk@pu.go.id LAPOR BAPAK: https://lpjk.pu.go.id/lap or-bapak/ BANTUAN LPJK: bantuanlpjk@pu.go.id
- 48. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #48 CONTOH PENGADUAN PERTANYAAN ke LPJK Kami mohon pencabutan tenaga pjsk atas nama kami yang dipake XXYYZZ karena perusahaan tersebut kami tidak kenal dan pemakaianya tidak atas persetujuan kami. Terimakasih NAMA MIDUK P------------ KATEGORI PERTANYAAN PENCABUTAN PJSK JAWABAN LPJK APLIKASI PENCABUTAN Kunjungi situs: https://siki.pu.go.id/perubahan-tkk/ 01. Pencabutan Tenaga Kerja KBLI 2017 (SBU LPJK) 02. Pencabutan Tenaga Kerja KBLI 2020 LSBU Penerbit 03. Pengecekan data Tenaga Kerja di Badan Usaha Website LPJK Kunjungi situs: https://lpjk.pu.go.id/bank- data/Data/pengecekan_te naga_kerja_dibadan_usaha 04. Penggantian nama PJBU/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap di SBU KBLI 2017 Badan Usaha Asosiasi Badan Usaha LPJK (SIKI)
- 49. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #49 PERMOHONAN PENGHAPUSAN / PENCABUTAN / PENGHENTIAN TKK KEPADA LPJK (Data SIKI : 21 Oktober 2022) Terdapat total 3.671 Permohonan Penghapusan / Pencabutan / Penghentian TKK kepada LPJK sampai dengan 21 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan status sebagai berikut: Uraian Total Permohona n STATUS Belum Diproses Proses Klarifikasi Proses di LSBU Tolak/Drop Permohonan Selesai Tumpukan Sebelum Aplikasi 2.276 0 0 539 148 1.589 0 Oktober (Aplikasi) 1.395 78 105 295 213 704 183 Total 3.671 78 105 834 361 2.293 183 Alasan Tolak/Drop : • Data tidak ditemukan • Persyaratan tidak lengkap (Tidak melakukan pengiriman ulang persyaratan)
- 50. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #50 CONTOH PERMOHONAN VALIDASI Yth. CV J------ P-------- S------ di Tempat Sehubungan dengan email Saudara tanggal 7 September 2022 perihal Permohonan Validasi SBU, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi a/n Menteri PUPR Nomor BK 0301-Mn/2289 pada angka 3 Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU & SKK-K pada SIJKT melalui: a. aplikasi LPJK Scanner hingga 31 Desember 2021; b. aplikasi Jakontrust mulai 1 Januari 2022. 2. Sesuai pangkalan data pada sistem informasi LPJK sampai dengan tanggal 13 September 2022 pukul 10.00 WIB bahwa SBU CV J------ P-------- S----- (NPWP xxxxxxx) sudah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Mei 2021 dan belum mengajukan permohonan perpanjangan kepada LSBU melalui OSS. 3. Untuk melihat proses sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi oleh LSBU dan LSP, dapat mengunjungi website www.lpjk.pu.go.id, kemudian pilih menu Cek Status Permohonan SBU & SKK-K di LSBU & LSP (pilih sesuai kebutuhan SBU/SKK-K). Untuk mengetahui tata cara pengecekan status Badan Usaha dan SKK-K dapat memilih menu Download Panduan, setelah masuk ke menu Cek Status Permohonan SBU & SKK-K di LSBU & LSP. 4. Apabila ditemukan badan usaha tersebut di atas sedang dalam proses di LSBU maka permohonan untuk memperoleh klarifikasi dan validasi dapat diajukan ke LSBU dimana tempat badan usaha tersebut berproses. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. PERTANYAAN ke LPJK Selamat Pagi Apakah SBU CV J------ P-------- S------ dengan NPWP xxxxxx telah diperpanjang dalam masa transisi apakah masih berlaku? Sekian Terima kasih. Salam, NAMA CV J------ P-------- S------ KATEGORI PERTANYAAN PERMOHONAN VALIDASI SBU JAWABAN LPJK
- 51. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #51 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, 12110 Phone : +62 21-27093738 sekretariatlpjk@pu.go.id https://lpjk.pu.go.id PUPR_LPJ K PUPR.LPJ K PUPR_LPJ K PUPR_LPJ K @
- 52. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #52 LAMPIRAN LAMPIRAN
- 53. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #53 REALISASI SBU BJKW I NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 ACEH 40 1,535 12,370 43 13,988 19 308 2,969 11 3,307 2 SUMATERA UTARA 64 2,574 14,805 66 17,509 3 SUMATERA BARAT 15 1,002 10,983 7 12,007 4 RIAU 48 1,785 10,392 101 12,326 5 KEP. RIAU 7 789 5,402 41 6,239 JUMLAH BJKW I 174 7,685 53,952 258 62,069 88 1,650 13,045 123 14,906 3.45% 12.51% 16.92% 10.52% 16.01% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) *) Badan Usaha (*)
- 54. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #54 REALISASI SBU BJKW II NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 SUMATERA SELATAN 57 1,811 10,446 31 12,345 36 406 2,681 15 3,138 2 KEP. BANGKA BELITUNG 6 264 3,036 2 3,308 3 JAMBI 13 627 3,629 21 4,290 4 BENGKULU 1 319 2,747 5 3,072 5 LAMPUNG 36 1,010 6,706 17 7,769 JUMLAH BJKW II 113 4,031 26,564 76 30,784 71 884 6,644 34 7,633 2.24% 6.56% 8.33% 3.10% 7.94% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) *) Badan Usaha (*)
- 55. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #55 REALISASI SBU BJKW III NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 BANTEN 178 2,725 12,545 177 15,625 2 DKI JAKARTA 3,138 13,225 10,397 809 27,569 895 2,987 2,961 311 7,154 3 JAWA BARAT 481 7,753 31,346 301 39,881 TOTAL BJKW III 3,797 23,703 54,288 1,287 83,075 1,107 5,425 14,525 543 21,600 75.28% 38.57% 17.03% 52.49% 21.42% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) *) Badan Usaha (*)
- 56. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #56 REALISASI SBU BJKW V NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 KALIMANTAN BARAT 27 1,230 11,146 16 12,419 2 KALIMANTAN TENGAH 28 870 5,714 9 6,621 3 KALIMANTAN SELATAN 20 757 6,925 19 7,721 12 164 1,685 4 1,865 4 KALIMANTAN TIMUR 93 2,554 12,318 89 15,054 5 KALIMANTAN UTARA 9 282 1,803 5 2,099 TOTAL BJKW V 177 5,693 37,906 138 43,914 101 1,193 9,430 51 10,775 3.51% 9.26% 11.89% 5.63% 11.32% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) *) Badan Usaha (*)
- 57. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #57 REALISASI SBU BJKW VI NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 SULAWESI SELATAN 130 2,750 14,138 85 17,103 SBU 53 556 3,339 26 3,974 BU 2 SULAWESI BARAT 0 238 1,395 5 1,638 3 SULAWESI TENGAH 6 647 5,448 14 6,115 4 SULAWESI TENGGARA 11 686 5,220 7 5,924 5 SULAWESI UTARA 20 826 3,604 16 4,466 SBU 9 154 912 8 1,083 BU 6 GORONTALO 3 219 1,583 4 1,809 SBU 3 50 460 2 515 BU TOTAL BJKW VI 170 5,366 31,388 131 37,055 SBU 79 1,130 7,680 45 8,934 BU 3.37% 8.73% 9.85% 5.34% 9.56% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022
- 58. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #58 REALISASI SBU BJKW VII NO PROVINSI SERTIFIKAT BADAN USAHA Besar Menengah Kecil Spesialis/ Perorangan Jumlah 1 MALUKU 9 565 2,744 11 3,329 2 MALUKU UTARA 9 481 3,073 22 3,585 3 PAPUA 56 2,081 11,601 22 13,760 44 489 3,077 3 3,613 4 PAPUA BARAT 26 1,405 12,924 13 14,368 TOTAL BJKW VII 100 4,532 30,342 68 35,042 76 994 7,919 13 9,002 1.98% 7.37% 9.52% 2.77% 9.04% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 (*) *) Badan Usaha (*)
- 59. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #59 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW I NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 ACEH 3,960 8,535 12,495 2,813 7,128 9,941 2 SUMATERA UTARA 7,394 15,463 22,857 3 SUMATERA BARAT 4,569 12,565 17,134 4 RIAU 3,990 7,246 11,236 5 KEP. RIAU 1,787 7,042 8,829 JUMLAH BJKW I 21,700 50,851 72,551 15,499 38,928 54,427 13.29% 15.42% 14.71% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 *) Tenaga Kerja Konstruksi (*) (*)
- 60. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #60 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW II NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 SUMATERA SELATAN 4,410 12,282 16,692 3,347 11,755 15,102 2 KEP. BANGKA BELITUNG 621 4,083 4,704 3 JAMBI 1,782 8,596 10,378 4 BENGKULU 1,421 4,294 5,715 5 LAMPUNG 3,434 11,584 15,018 JUMLAH BJKW II 11,668 40,839 52,507 8,292 35,028 43,320 7.15% 12.38% 10.65% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 *) Tenaga Kerja Konstruksi (*) (*)
- 61. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #61 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW III NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 BANTEN 6,074 9,015 15,089 2 DKI JAKARTA 12,873 13,981 26,854 10,195 12,807 23,002 3 JAWA BARAT 24,577 32,151 56,728 TOTAL BJKW III 43,524 55,147 98,671 33,992 48,432 82,424 26.65% 16.72% 20.01% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 *) Tenaga Kerja Konstruksi (*) (*)
- 62. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #62 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW V NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 KALIMANTAN BARAT 3,258 10,271 13,529 2 KALIMANTAN TENGAH 1,623 2,830 4,453 3 KALIMANTAN SELATAN 3,155 8,442 11,597 2,261 7,614 9,875 4 KALIMANTAN TIMUR 4,391 10,019 14,410 5 KALIMANTAN UTARA 729 2,579 3,308 TOTAL BJKW V 13,156 34,141 47,297 9,483 29,543 39,026 8.06% 10.35% 9.59% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 *) Tenaga Kerja Konstruksi (*) (*)
- 63. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #63 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW VI NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 SULAWESI SELATAN 7,646 14,738 22,384 5,483 12,850 18,333 2 SULAWESI BARAT 423 2,496 2,919 3 SULAWESI TENGAH 2,320 6,909 9,229 4 SULAWESI TENGGARA 1,921 6,586 8,507 5 SULAWESI UTARA 2,182 4,396 6,578 1,563 3,646 5,209 6 GORONTALO 935 2,507 3,442 691 2,068 2,759 TOTAL BJKW VI 15,427 37,632 53,059 11,187 32,615 43,802 9.45% 11.41% 10.76% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022
- 64. L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #64 REALISASI SKA, SKT dan SKK - BJKW VII NO PROVINSI SERTIFIKAT KERJA KONSTRUKSI SKA - SKK Ahli SKT - SKK Teknisi/ Analis/ Operator Jumlah 1 MALUKU 1,056 4,737 5,793 2 MALUKU UTARA 940 3,541 4,481 3 PAPUA 2,327 8,810 11,137 1,557 7,163 8,720 4 PAPUA BARAT 1,142 4,841 5,983 TOTAL BJKW VII 5,465 21,929 27,394 3,874 18,143 22,017 3.35% 6.65% 5.56% Sumber : SIKI LPJK, 21 Oktober 2022 *) Tenaga Kerja Konstruk (*) (*)