Recommended
More Related Content
Similar to pp uu 11 2020 ciptaker.pptx
Similar to pp uu 11 2020 ciptaker.pptx (20)
More from Di Prihantony
More from Di Prihantony (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
pp uu 11 2020 ciptaker.pptx
- 1. PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NO 11TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Direktur Jenderal Bina Konstruksi Jakarta, Maret 2021
- 2. AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 01
- 3. a Menyediakan lapangan kerja sebanyak- banyaknya bagi para pencari kerja Memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk membuka usaha baru Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi UU Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi 3
- 4. PERATURAN PELAKSANA UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT SEKTOR JASA KONSTRUKSI 1. PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 2. PP 14Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 3. PP 15Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Perpres 12Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 4. Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK 5. 4
- 5. 5 TUJUAN PENGATURAN CIPTA KERJABIDANG JASA KONSTRUKSI 02
- 6. 1.KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PENGHAPUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI MENJADI PERIZINAN BERUSAHA PENYEDERHANAAN PROSESBISNIS Pasal 102 PPNo 5 Tahun 2021 SEBELUM Persyaratan Berusaha terdiri dari: 1. IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 2. SBU dan SKA, SKTK diterbitkan oleh LPJK UU CIPTA KERJA Persyaratan Berusaha terdiri dari: SBU, SKK Konstruksi, NIB diterbitkan oleh Pemerintah Pusat PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA (SBU, SKK KONSTRUKSI, DAN NIB) MELALUI SATU PINTU Online Single Submission (OSS) LSBU/LSP KONSTRUKSI Data pendukung SBU+NIB/ SKKK+NIB Notifikasi Proses Asesmen Notifikasi Terbit SBU/SKK SBU: 15Hari Kerja (termasuk VVA) SKKK:15Hari Kerja (termasuk Assessment) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi dan bupati/wali kota melakukan PENGAWASAN dan pengenaan sanksi sesuai kewenangannya masing-masing. LEMBAGA OSS PELAKU USAHA BUJK TKK 6
- 7. Lembaga Lembaga OSS Asosiasi Badan Membentuk Lisensi Proses di DPR LS- BU Lembaga Diklat LSP Sertifikasi Terintegrasi Terintegrasi Tenaga Kerja Konstruksi Sertifikasi Perizinan Berusaha Akreditasi Lisensi LSBU 30 hari kerja Pasal 41A-41R PP 14/2021 Terakreditasi Membentuk Pasal 42A – 42K PP 1 4/2021 Asosiasi Profesi Menteri Pasal 6A PP14/2021 Membentuk Lisensi sesuai UU 13/2003 & UU 1 1 /2014 (LSP 60 hari kerja) Pasal 30, Pasal 30C PP 14/2021 Membentuk Badan Usaha Jasa Konstruksi 7 UNSUR: 1.Asosiasi BUJK 2.Asosiasi Profesi 3. Pengguna Jasa Usaha Terakreditasi 4. Perguruan Tinggi/ Pakar 5. Asosiasi terkait Rantai Pasok Akreditasi 2. PERKUATAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi dalam LPJK Unsur Pengurus Pemilihan Pengurus bersama DPR Asosiasi terakreditasi Pengembangan usaha berkelanjutan Pengembangan keprofesian berkelanjutan
- 8. 2. PERKUATAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI (2) LSPyang dibentuk Asosiasi Profesi Terakreditasi Klasifikasi dan Subklasifikasi asosiasi profesi pembentuknya Jabatan operator, teknisi/analis dan ahli 1. 2. LSPyang dibentuk Lembaga Pendidikan Peserta didik lulusan dari Lembaga Pendidikan tersebut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 8 Pasal 30H Ayat (1) PP14/2021 Pasal 30G PP14/2021 Sertifikasi Kompetensi Kerja Semua klasifikasi dan Subklasifikasi sesuai jurusan atau bidang studi lembaga pendidikan Jabatan ahli bagi Perguruan Tinggi Jabatan analis/teknisi bagi Poltek Jabatan operator bagi SMK
- 9. 2. PERKUATAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI (3) LSPyang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 1Klasifikasi dan maksimal 5 Subklasifikasi Jabatan operator, teknisi/analis, dan ahli 3. LSPyang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan Semua klasifikasi dan subklasifikasi sesuai bidang perusahaan induknya Jabatan operator, teknisi/analis, dan ahli 5. LSPyang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan operator dan teknisi/analis. Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan ahli untuk ASN pada unit LPK dan Instansi induknya serta jejaringnya. 4. Pasal 30H Ayat (2) PP14/2021 9 Pasal 30H Ayat (3) PP14/2021 Pasal 30H Ayat (4) PP14/2021 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sertifikasi Kompetensi Kerja
- 10. 4. EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA INTEGRASI DATA JASA KONSTRUKSI EFISIEN TRANSPARAN AKUNTABEL SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI SBU, SKK Konstruksi LSBU/LSP PENGALAMAN BUJK, TKK LPJK AHU KUMHAM PAJAK DITJENPAJAK NIB OSS NIK DUKCAPIL PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 10 DATA
- 11. 4. EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA (2) SIMPAN PUPR SIKI LPJK- DJBK DUKCAPIL KEMENDAGRI SPSE LKPP PAJAK KEMENKEU E- MONITORING PUPR AKUNTABEL Meningkatkan Kualitas PBJ EFISIENSI Pembangunan Infrastuktur Tepat Waktu TRANSPARANSI Profesionalisme & Daya Saing Penyedia Jasa Meningkat (Pasal 6V PP14/2021) (Pasal 6W PP14/2021) 11 INFORMASI PENGALAMAN DATA PENGALAMAN BUJK & Tenaga Ahli Jasa Konstruksi
- 12. 4. EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA (3) INFORMASI KINERJA MENTERI 12 Mengumumkan daftar penyedia mampu Kinerja Penyedia Jasa Kinerja Tahunan Kinerja Sesaat Pasal 61 PP14/2021
- 13. 5. INFRASTRUKTURBERKUALITAS PENERAPAN KONSTRUKSI KEBERLANJUTAN 1. Secara ekonomi layak dan meningkatkan kesejahteran Menjaga pelestarian lingkungan 2. Mengurangi disparitas sosial 3. 3 pilar Konstruksi Berkelanjutan Pasal 84 ayat (1),(2) & (7) Perencanaan Umum Pemrograman Konsultansi Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Penerapan SMKK Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi Keberlanjutan Bila tidak memenuhi Standar K4 KEGAGALAN BANGUNAN (Bangunan Runtuh/ Tidak Berfungsi) PENILAI AHLI Pasal 84 Ayat (6) | PP 14/2021 Mewujudkan Bangunan Gedung/sipil yang berkualitas, handal dan berkelanjutan PENERAPAN SMKK PEMENUHAN STANDAR K4 Konstruksi Konstruksi Pemenuhan Standar K4 13
- 14. 6. PERKUATAN RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI Sebagai pangkalan data 1. Minimalisir ketidakpastian informasi ketersediaan material dan peralatan. 2. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, waktu, dan biaya 3. Mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. 4. Pasal 26A- 26C PP14/2021 TUJUAN PENCATATAN Dicatat dalam SIJK 14 SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI LULUSUJI OLEH LEMBAGAYANG BERWENANG OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERCATAT
- 15. 6. PERKUATAN RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI (2) Pendaftaran dan pembuatan akun 1. Pengisian & pengunggahan dokumen pencatatan 2. 3. Verifikasi & validasi Penerbitan & penetapan nomor pencatatan 4. Pemutakhiran data 5. Publikasi & pengarsipan data dan informasi pencatatan 6. 15 Pasal 26A- 26C PP14/2021 TAHAPAN PENCATATAN SDMPK
- 16. AMANAT PP KEPERPRESDAN PERMEN 03
- 17. 17 7. AMANAT PP KEPERPRESDAN PERMEN PP14/2021 1.Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi 2.Dokumen kontrak konstruksi yang terstandar 3.Kegagalan bangunan dan penilai ahli 4. Konstruksi Berkelanjutan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi 5.Rancangan Konseptual SMKK 6.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi PP5/2021 Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk PERMEN PUPR PP14/2021 1.Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK 2.Ketentuan Pemilihan penyedia Jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara → Perpres No 12Tahun 2021 PERPRES
- 18. 18 SANKSI 04
- 19. 19 8. SANKSI PENGENAAN SANKSIADMINISTRATIF Pasal 85Q, Pasal 152- Pasal 154, Pasal 154A-Pasal 154B, Pasal 157A, Pasal 161,Pasal 163,Pasal 164, Pasal 168A OBJEK: PENYEDIA JASA •BUJK •BUJKA •Orang Perseorangan PENGGUNA JASA •Pemerintah •Swasta PERSEORANGAN •Penilai Ahli •TKK INSTITUSI •LSP •Asosiasi BU •Asosiasi Profesi •LSBU Pemerintah Pusat; atau Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota SUBJEK
- 20. TERIMA KASIH