Cara Menggugurkan Kandungan atau obat aborsi Situbondo 087776558899
PPT Kuliah 14 (1).pptx
1. Landas Kontinen
Landas Kontinen Indonesia menurut Pasal 1 huruf a
UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen adalah
dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan
wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 (sekarang
UU No.6 Tahun 1996) sampai kedalaman 200 meter
atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan
eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.
2. Pasal 1 ayat (1) Perairan Indonesia ialah laut
wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia.
3. • (ayat 2) Laut! wilayah! Indonesia! Ialah lajur
laut sebesar dua belas mil laut yang garis
luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar
atau titik pada garis dasar yang terdiri dari
garis garis lurus yang menghubungkan titik
titik terluar pada garis air rendah daripada
pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang
terluar wilayah Indonesia dengan ketentuan
bahwa jika ada selat yang lebarnya melebihi 24
mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan
satu-satunya negara tepi,maka garis batas laut
wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
4. Ayat (3) Perairan pedalaman Indonesia ialah
semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari
garis!dasar sebagai yang dimaksud ayat(2).
Terdapat seluruhnya 200 titik pangkal yang
dihubungkan oleh 196 buah garis lurus.
5. Kekayaan alam Menurut Pasal 1 huruf b UU No. 1
Tahun 1973 tentang Landas Kontinen adalah mineral
dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut
dan/atau di dalam lapisan tanah di bawahnya
bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk
dalam jenis sendinter yaitu organisme yang pada masa
berkembangnya tidak bergerak baik di atas maupun
dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali
dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau
lapisan tanah dibawahnya.
6. Pasal 4 UU No.1 Tahun 1973, Eksplorasi dan eksploitasi
adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam di
landas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang masing-masing.
Pasal 5 UU No.1 Tahun 1973, Penyelidikan ilmiah
adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam di landas
kontinen menurut ketentuan Pasal 1 huruf d.
Status kekayaan alam di landas kontinen Indonesia,
penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan
alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya
ada pada Negara menurut ketentuan Pasal 2 UULKI
1973.
7. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk
depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen
Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan
garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat
dilakukan dengan cara mengadakan perundingan
untuk mencapai suatu persetujuan menurut ketentuan
Pasal 3
Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan
alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dibidang masing-masing menurut ketentuan Pasal 4
sedangkan penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas
kekayaan alam di Landas Kontinen menurut ketentuan
Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber
kekayaan alam di Landas Kontinen menurut ketentuan
Pasal 6 ayat (1), dapat dibangun, dipelihara dan
dipergunakan instalasi-intalasi, kapal-kapal dan/atau
alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau di
atasnya.
Untuk melindungi instalasi-intalasi, kapal-kapal
dan/atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak
lain pemerintah dapat menetapkan suatu daerah
terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter,
dihitung dari setiap titik terluar pada intalasi-instalasi,
kapal-kapal dan alat-alat lainnya di sekeliling instalasi-
intalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang
terdapat di Landas Kontinen atau di atasnya menurut
ketentuan ayat (2).
9. Disamping daerah terlarang menurut ketentuan ayat
(3), Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah
terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung
dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana
kapal-kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang
atau membongkar sauh. Syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan tentang pembangunan, perlindungan dan
penggunaan instalasi dan/atau alat-alat tersebut di
atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
10. Barang siapa melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan
penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan alam di
landaskontinen Indonesia, wajib mencegah terjadinya
pencemaran air laut di landas kontinen dan udara di
atasnya, mencegah meluasnya pencemaran dalam hal
terjadi pencemaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pencegahan dan penanggulangannya akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah menurut
ketentuan Pasal 8.
11. Terhadap perbuatan dan peristiwa yang terjadi di atas
atau di bawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau
kapal-kapal yang berada di Landas Kontinen dan/atau
diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau
eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau
daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-
instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal
yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala
peraturan perundang-undangan Indonesia menurut
ketentuan Pasal 9 ayat (1).
12. Instalasi-instalasi dan alat-alat di Landas Kontinen
Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan
eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan
sebagai daerah Pabean Indonesia menurut ketentuan ayat
(2) nya.
Dalan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan
alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi
kepentingan-kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, perhubungan, telekomunikasi dan transmisi listrik
dibawah laut, perikanan, penyelidikan oceanografi dan
penyelidikan ilmiah lainnya, dan cagal alam menurut
ketentuan Pasal 10 ayat (1).
13. Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara
kepentingan-kepentingan tersebut di atas mengenai
pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas
Kontinen Indonesia, akan diselesaikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut
ketentuan ayat (2) nya.
Apabila terjadi pertentangan dengan ketentuan
tersebut di atas, Pemerintah dapat menghentikan
untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat
mencabut izin usaha yang bersangkutan, menurut
ketentuan ayat (3) nya.