Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Semen Padang Tbk.

1. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fmkultas HukrJr-r-l Universifas lndrrresia
HASIL EKSAMINASI
MAIELIS EKSAMINASI
terhadap ,
Penetapan Pengadilan Negeri Padang
No. 93/PDT/P/200 2l PN IPDG
Penetapan Pengadilan Negeri Padang
No. LZ4|PDff lP 12002/PN. PDG
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No,3252 Klp.dtl}}AZ.
Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang
No, 2L IPDT.G/2003/PN. PDG
Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang
No, 45 IPDT.G/2003 PN. PDG
;
dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT, Semen Padang Tbk.
i
Dengan Majelis Eksaminasi:
lohannes Johansyah, S.H.
Abdul Fickar HadjEr, S.H.
Iskandar Sonhadji, S.H.
Kurnia Toha, S,H,, LL,M.
Safri Nugraha, S,H., LL.M,, Phd.

2. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas' Hukutn Universifas lndanesia
BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN
f. Latar Belakang
Kasus Semen Padang merupakan lmbas dari permasalahan rsetelah terjadinya perubahan
pemberlakuan sistem pemerintahan daerah dari sistem yang ,semula sentralistik menjadi
pemerintahan daerah yang desentralistik, sehingga timbul gugatan-gugatan terhadap asset
negara yang berada didaerah antara laln tentang seberapa jauh wewenang dan keterlibatan
masyarakat daerah Mtadap asset-asset
...tercebut
serta gugatan terhadap kebijakan
Pemerintahan Pusat dalam mengelola asset tersebut.
' Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengelola sebagian asset negara yang ada
di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi kearah privatisasi BUMN yang dianggap layak jual
telah menimbulkan banyak pro dan kontra, karena selama berlaku kerangka hukum perseroan
terbatas terhadap BUMN yang diprivatisasi, maka mekanisme dalam mengambil keputusan
terhadap perseroan ek BUMN tersebut mau tidak mau harus tunduk pada hukum perseroan.
Dalam hal ini mayoritas suara dipegang oleh pemegang saham terbanya( sehingga suara daerah
yang merasa mempunyii asset dasar yang dikelola perseroan, merasa ditinggalkan, karena
memang secara hukum perseroan biasanya daerah tidak mempunyai saham perseroan aquo,
sehingga dalam kasus ini Jika pembahasan hanya diletakkan dengan konteks hukum perseroan
semata-mata maka kedudukan dan apa yang telah dilakukan oleh Semen Gresik telah sesuai
dengan hukum perseroan, tetapi dari sisi penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah
dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam karena
menyangkut masalah rasa keadilan orang daerah, tetapi ini tidak berarti merupakan langkah
pembenaran terhadap langkah-langkah manuver melalui proses hukum dengan cara-cara yang
bertentangan dengan etika yang menjunjung tinggi kejujuran. ,
Oleh karena itu perlu adanya perumusan baru terhadap pengeleloaan asset kekayaan
negara yang ada di daerah, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah baik dari segi
pendapatan maupun segi pengelolaannya, karena dengan cara demikianlah dapat dicegah
pengekplotasian yang berlebihan dengan atas nama keuntungan semata tanpa memperhatikan
pengelolaan lingkungan, yang akhirnya menyebabkan penderitaan masyarakat daerah.
Selain itu, kasus Semen Padang yang berlarut-larut hingga kini sungguh merupakan
cerminan ketidakpastian hukum bagi para investor di Indonesia. Berbagai benturan kepentingan
telah tefiadi di dalamnya, baik mengenai penerapan ketentuan tentang hukum perseroan, hukum
investasi, hukum adat dan berbagai aspek hukum lainnya terjadl dalam kasus tersebut. Berbagai
wama-warni politik ikut juga mewarnai penyelesaian kasus tersebut sehingga menyebabkan

3. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
F;rkultas Hukunr Univerg,lifas lndrrnesia
kasusnya belum tuntas secara effektif-yuridis. Namun, yanE menjadi fokus dalam eksaminasi jni
hanya penyimpangan hukum yang terJadi pada saat pengaJuan RUPS,.
Pertentangan antpra Direksi yang tama (yang telah diberhentikan melalui RUPSLB)
dengan Direki baru (yang dlangkat melalui RUPSLB yang sama) qencerminkan juga terjadinya
ketldakpastian hukum dalam penerapan hukum perseraan sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menyebabkan juga
keUdakpastlan hukum bagi pemegang saham PT Semen Gresik selaku pemilik PT Semen padang,
terutama paftner aslng pemegang saham PT Semen Gresik, yaitrl Cemex. Walaupun akhirnya
Direkl baru bisa memasuki areal pabrik melalui suatu proses eksekusi, namun bagaimanapun
kasus Semen Padang lni telah memberikan gambaran yang negatif bagi kepastian hukum untuk
metakukan investasi di Indonesia, karena bagraimanapun kepentingan investor yang mempunyai
Itikad baik untuk melakukan lnvestasi dl Indonesia harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di
Indonesia.
II. Kasus Posisi
Kasus inidimulai pada tanggal 30 April 2002 ketika PT. Semen Gresik, sebagai pemegang
saham mayoritas PT. Semen Padang (99,99o), mengaJukan permintaan tertulis kepada Direki
Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB. Berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, RUpS
tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah surat permintaan tersebut
diterima, dalam hal ini berarti selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2002 RUPSLB harus
diselenggarakan. Narnun atas permintaan PT. Semen Gresik tadi, pada tanggal 29 Mei 2002,
Direksi Perseroan menolak permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Atas penolakan ini,
dengan di'dasarkan pada pasal 67 ayat (1) huruf b dan pasal 67 ayat (2) UUPT, pT. Semen Gresik
mengaJukan permohonan untuk memanggilsendiri RUPSLB kepada Ketua PN padang.
Atas permohonan tersebut, PN Padang menolak seluruh permohonan PT Semen Gresik.
Dalam penetapannya, Ketua PN Padang menyatakan surat PT. SEmen Gresik kbpada Direksi pT.
Semen Padang tidak memenuhi persyaratan formal sebagai suatu surat permintaan pemegang
saham untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Direki PT. Semen Padang karena tanpa
disertai alasan untuk penggantian Direki dan Komisaris sebagaimana telah ditentukan dalam
ketiga pasal tersebut.
Setelah ditolaknya permohonan pertama, PT. Semen Gresik kemudian kembali
mengajukan permintaan tertulis kepada Direki PT. Semen Padang melalui surat tanggal 10 Juli
200? yang isinya kurang lebih meminta kepada Direki Perseroan agar dilaksanakan RUPSLB
dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris. Surat tersebut sudah menyebutkan
alasan rnengaPa perseroan perlu menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian
Direki dan Komisaris, Adapun afasan pokok yang dlsampaikan oleh Pemohon adalah untuk

4. illasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
fimkulEas Hukum Univglrs'ifms lndrlnesia
meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal. Namun, atas permohonan yang ke-2 ini,
Direki PT Semen Padang iyga menolak mengadakan RUpSLB
Berdasarkan pasal gl ayat (1) UUPT jo pasal 10 ayat (3) AD PT Semen padang
menentukan bahwa anggota Direki dapat diberhentikan kapan saJa oleh RUPS. Demikian pula
halnya dengan Komisaris yang dapat diberhentikan keanggotaannya apabila dianggap perlu oleh
pemegang saham dalam RUPS berdasarkan pasal 101 ayat (1) UUPTjo Pasal 13 ayat (3) AD pT
Semen Padang. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon, sebag'ai Pemilik Saham perseroan,
berhak penuh untuk memherhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris perseroan
sepanjang pemberhentian tersebut dilakukan dalam RUPS, pemberhentian mana tetap dapat
dllakanakan walaupun masa Jabatan dari anggota Direksi dan Komisaris tersebut belum
berakhir.
Kemudian, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan permohonan kepada pN padang
untuk memanggil RUPSLB sendiri, Permohonan kedua PT Semen Gresik juga ditolak oleh pN
Padang yang dalam penetapannya menyebutkan bahwa surat permohonan PT Semen Gresik
kepada Direki PT Semen Padang untuk melakanakan RUPSLB tidak mendapatkan persetujuan
tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, namun hanya ditandatangi oleh
DireKur Utama dan Direktur Keuangan. Hal tersebut menyimpang dan melanggar pasal 12 ayat
(3) huruf i AD PT SerneR Gresik (Persero), Tbk. Atas pertimbangan inilah, pN padang
menyatakan bahwa PT. Semen Gresik telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. pN padang
juga menyatakan bahwa surat permohonan tersebut memuat materi permohonan yang sama
dengan makud dan tujuan dengan surat permohonan Pemohon yang peftama, maka pN padang
menilai bahwa surat permohonan pemohon yang kedua dikualifisir sebagai perkara Nebis In
Idem,
,Sebagai tindak lanjut atas Penetapan Ketua PN Padang tersebut, maka pT. Semen Gresik
mengaJukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, PT Semen Gresik
menyatakan antara lain: j
- Surat permohonan PT Semen Gresik kepada PT Semen Padang untuk mengadakan RUpSLB
tidak perlu ditandatangi oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama berdasarkan
doktrin tentang Perseroan Terbatas menurut Fred B. G. Tumbuan, dan Chidir AIi, SH yang
pada pokoknya berpendapat, bahwa tindakan hukum Direki yang tanpa persetujuan dari
Komisaris ataupun RUPS walaupun hal tersebut melampaui kewenangannya, dan ternyata
menguntungkan, tindakan tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum bagi
perusahaan.
- PN Padang dalam perkara a guo mengambil alih fungsi.dan wewenang para pemegang
saham setta menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan yang Melanggar
Hukum. Menurut dostrin dari Ny. Retno Wulan, 5H., "Bahwa didalam perkara yang disebut
permohondn/tidak ada sengketa, hakim hanya berfungsi sebagai tenaga tata usaha
negara, dan putusannya bersifat declaratoir/menerangkan saja", sedangkan menurut

5. illasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
FmkulEag HukrJflat Univensitas' lndanesia
penJelasan pasal 67 ayat (4) UUPT, pada pokoknya rnenjelaskan maksud dari ketentuan
pasal tersebut adalah agar kepentlngan para pemegang saham dalam menyelenggarakan
RUPSLB dapat dilakanakan tanpa ada halangan.
- Asas llebis In lderytidakberlaku dalam perkara perdata permohonan. Pertimbangan Judex
Factie "bahwa surat permohonan pemohon tanggal 28 Agustus 2002 dikwalifisir sebagai
Nebis In ldem dan beffiifat sebagal suatu perbuatan melanggar hukum". Pertimbangan
tesebut Jelas telah salah dalam menerapkan hukum karena sisuai pasal 1917 KUHPerdata
yang pada pokoknya mengatur untuk dapat menggunakan kekuatan putusan hakim yang
telah berkekuatan hukum tetap, permasalahan yang dituntut harus sama, jadi sesuai
dengan aturan pasal 1917 KUHPerdataf azas Nebis In ldem hanya berlaku untuk perkara
sengketa gugahnlYurlsdiffi Contestiosa, dan bukan dalam perkara
permohonan lYurtsddlan Volunbrls, dan Juga pihaknya harus lebih dari satu.
' Atas permohonan kasasl FT Semen Gresik ini, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon, membatalkan Penetapan PN Padangtanggal 7 September
2002 No L}4lPdtlplilO zlPN. Pd9., dan memberikan ijln kepada pemohon untuk
menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat pergantian susunan Direki dan
Komisaris Perseroan.
Meskipur demikian, masih ada pihak yang mempermasalahkan, tidak hanya keinginan
PT. Semen Gresik untuk mengadakan RUPSLB, tapi juga mengenai kepemilikan saham PT.
Semen Gresik atas FT. Semen Padang. Hal ini terlihat dengan diaJukannya gugatan oleh Yayasan
Minang Maimbau kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (Tergugat I), Kementrian Negara
BUMN (Tergugat II), Depaftemen Keuangan N (Tergugat III) dan PT. Sernen Padang (Iergugat
IV) pada tanggal 18 Mei 2002. Dengan pengajuan secara Legal Standing, yayasan ini
menganggap bahwa akuisisi yang dilakukan PT. Semen Gresik terhadap PT. Semen Padang
adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.
Atas gugatan tersebut, t{aJells Hakim mengabulkan gqrgatan provisi'penggugat yaitu
"Menyatakan membekukan segala hak-hal{keistimewaan yang didapat Tergugat I selaku
pemegang saharn" dan "Mer-rcrhtahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan
hukum/perbuatan hukum serta usaha-usaha yang mengatasnamakan pemegang saham dengan
segala hak keistimewaan yang didapatnp."
Walaupun Pufusan Sela PN Padang membekukan segala hak-hak PT. Semen Gresik
terhadap PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik tetap menyelenggarakan RUPSLB tanggal 12 Mel
2003 dengan agenda penggantian Direksidan Komisaris PT. Semen Padang. Hasil dari RUPSLB
inipun tldak dapat sdgera dilakanakan karena Direksi dan Komisaris Lama PT. Semen Padang
berpegang pada Putusan Sela PN Padang.
Setelah penyelenggaraan RUPS, PN Padang mengeluarkan Putusan Sela No.
45lPdl.Gl210g/pt'f.pOg. (tanggal 13 Agustus 2003) dalam perkara antara Ir. Erizal anwar Cs

6. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fnkultms HukurTr Univglrxitmm tndnrresim
selaku pengurus Koperasi KeluarEa besar PT. Semen Padang melawan PT. Semen Gresik dan Ir.
Dwi Soe[iipto Cs (pengurus PT. SP hasil RUPSLB) dan Direksi serta Komisaris PT Semen padang
yang lama yang berisi : a) menolak gugatan provisi Penggugat, b) mengabulkan gugatan provisi
Penggugat Rekonvensi, cj memberi izin Penggugat Rekonvensi selaku Direki dan Komisaris pT.
Semen Padang yang satr untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efeKif
sebagaimana mestinya dalam lokasl dan wilayah kkerja PT. Semen Padang, d) memerintahkan
para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Direki dan Komisaris PT. Semen Padang yang
telah diganti berdasarkan RUPSLB 12 Mei 2003 untuk meninggalkan lokasi dan wilayah kerja pT.
Semen Padang dan menetapkan sanki untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.10.000.000.perhari seJak putusan ini diucapkan

7. lwasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fmkultas Hukrrm Unlversitss' lndarresim
BAGIAN KEDUA
ANALISA
I. Materiil
. Hak Pemegang Saham Meminta penyelenggaraan RUpSi
Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu kewajiban Direki dalam menjalankan
tugasnya dalam rangl<a menguru$ Perseroan. Selain menyelenggarakan RUpS tahunan, Direki
juga waJib menyelenggarakan RUPS lainnya manakala pemegang saham memintanya untuk
menyelenggarakan RUPS (pasal66 aytt (3) UU.PT), Permohonan penyelenggaraan RUpS ini harus
rnemuat alasan'alasan diselenggarakannya RUPS yang nantinya akan menjadi agenda
pembahasan dalam RUPS.
Dalam losus lni, Direki tidak memberikan izln tersebut sehingga pemegang saham
mengaJukar permohonan tersebut kepada tGtua pengadilan Negeri padang.
Menurut kami, penolakan yang dilakukan oleh Direki tersebut bertentangan dengan
kewaJlhannya, Meskipun telah dljelaskan sebelumnya bahwa UUPT hanya memberikan
kewenangan kepada Direki secara limitatif dan kemudian dalam pasal 63 ayat (1) menegaskan
bahwa wewenang lain yang tldak diberilon kepada Direksi atau Komisaris merupakan
kewenangan RUPS. Namun hal initidak menjadikan bahwa Direki hanya dapat bertindak sebatas
apa yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar saja ataupun sebaliknya Direksi dapat
melakukan tindakan apapun sepanjang udak dilarang oleh anggaran dasar.
Salah satu batasan bagi kewenangan Direki adatah doktrin fiduciary duty. Dikaitkan
dengan'kasus ini, maka perbuatan Direki yang menolak mengadakan RUpS bertentangan
dengan kewajibannya bahwa Dtrekimelakut<an pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan
Petseroan semata-mata, Kemudiah dalam salah satu atasan pennohonan RUpS yang diajukan pf.
Semen Gresik adalah untuk rnenilai kine{a PT. Semen Padang karena menurut pT. Semen Gresik
sebagai pemegang saham hasil produki PT, Semen Fadang masih kurang jika dibandingkan
dengan anak perusahaan PT. Semen Gresik lainnya di industri semen. penyelenggaraan RUpS
dimakudkan untuk meminta keterangan dari Direkidan komisaris PT. Semen padang berkaitan
dengan kinerja Perseroan. Hal inl dlkarenakan sahh satu kewaJlban Direki adalah untuk dapat
menJalankan Peigeroan hlngga nremberikan keuntungnn bagi perseroan.
Adanya pelanggaran atas kewajiban Direki tersebut maka menurut kami pemegang
saham dapat menggunakan hak derivativenya untuk menuntut Direki apabila tindakan Direki
yang melangga. ke*aJibannya itu dinilai menimbulkan kerugian dalam Ferseroan dengan
didasarkan pasal 85 UUPT ayat (3) UUpr.

8. lUlasAarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Hmkultas Huk;um Universitas lndanesim
Sesual ketentuan pasal 91 ayat (f) UU No. I tahun 1995 dan sebagaimana diatur juga
dalam pasal 17 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik lrlBgara, maka anEgota Direki
PT (Persero) sewaktu-waftu Oapat diberhenUkan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUpS
dengan menyebutkan alaiannya. Penolakan Direkiterhadap ketentuan itu merupakan perbuatan
melawan hukum terhadiip ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan untuk perbuatan
semacam ini maka kepada DJreksi yang rnenolak mengadakan RUPS dan menolak hasil RUpS
tersebut seharusnya diberikan sanki hukum.
Mengenai pemberhentian Dlreksi dltengah masa jabatannya juga diatur dalam Anggaran
Dasar PT Semen Padang, yaitu dalam pasal 10 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "para anggota
Dlreki diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentlkannya sewaKu-waKu" dan pasal 10 ayat I yaitu: )abatan anggota Dire6i
perakhir apablla: e. DihrhenUkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham"
Dalam pasal 91 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 disebutkan keputusan untuk
memberhentikan anggota Direki sebagaimana di makud dalam ayat (1) hanya dapat diambil
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari dalam RUPS. Sesuai dengan
ketentuan dalam pasal ini, Jika Dlrelai PT Semen Padang merasa keberatan akan penggantian
dirinya maka yang seharusnya dia fakukan adalah tetap menyelenggarakan RUpS dan
mengemukakan alasan keberatan pnggantian dirinya didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan
apabila menurut Direksi pengEantian dirinya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah maka
dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan didasarkan pada pasal 1365 KUH perdata.
Menurut pendapat Kami, terhadap penggantian Direksi oleh RUPS ini tidak perlu
dipeftanyakan alasannya. Direksi diangkat dan diherhentlkan oleh RUPS, pemegang saham
mempunyai hak untuk memberhentikan Direkl ditengah masa jabatannya, terutama jika
pemegang saham menilai kinerJa Direki untuk perusahaan tidak optimal. Jika semua alasan
pemberhentian Direksi selalu dipertanyakan dan Direki yang bersangkutan menolak
mengadakan RUPS untuk penggantian dirinya maka setiap penggantian Direki dapat berakhir di
pengadilan.
II. Formll
A. PENETAP,AN PN Padang !{omor 93|PDTlpl2O02/pN.pDG
. Tidak Terpenuhinya Syarat Formll Dalam Permohonan RUpS
Datam pgrkara ini, Perrnohonan yang diajukan oleh Pemohon (Direksi PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk), tanggal 5 Juli 2ffi2 adalah tepat karena berdasarkan Pasal 66 ayat (Z) dan (3) Jo.
rL

9. illasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fcrkultas Huk um Universifas' lndanesia
I
Pasal 67 UUPT. Pemohon adalah Dlreki dari PT. Semen Gresik (Persero), Tbk dimana pemohon
adalah pemllik 332.000,000 lernbar saham Perseroan yang disetorkan (99,9V0 darijumlah seluruh
saham).
Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No.
93lPWlpl200ZlPN/PDG.'Alasan penolakan adalah: Tidak terpenuhinya syarat formil dimana
harus menyertakan alasan dlselenggarakannya RUPSLB tersebut dalam rangka penggantian
Direkidan Komisaris PT. Semen Padang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3)
UU PTdan pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Semen Padang.
Bahwa, dalam melakukan ekaminasi terhadap putusan No.93/PDT/P/2002/PN.PDG,
tidak tersedianya mahri buktl P.2 (Surat Permohonan PT. Semen Gresik kepada Direksi PT.
Semen Padang), maka tidak blsa dllakukan evaluasi terhadap surat permohonan RUPSLB dari
Pemohon, sudah cukup alasan atau belum dalam meminta RUPS terhadap PT Semen Padang.
lika dilihat berkas putusan no.93lPDT/P/2002/PN PDG maka memang tidak ada cukup alasan
Pemohon meminta RUPSLB pada Direki PT Semen Padang, untuk penggantian Direbi
perseroan.
Namun dengan melihat berkas yang ada, dalam hal ini adalah penetapan hakim,
ditemukan suatu kejanggalan dalam proses permohonan ini. Dalam penetapan ini diketahui
bahwa pennohonan diajukan pada tanggal 5 Juni 2002, sedangkan penetapan sendiri dikeluarkan
pada tanggal 12 Juni 2002. Selain itu berdasarkan keterangan dari pihak Semen Gresik, Hakim
tidak meminta pihak Semen Gresik untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan
permohonannya tersebut. Dalam proses pemerikaan Permohonan lyurisdlctio voluntarls karena
pihaknya hanya satu, maka biasanya berlaku sangat longgaq dimana te{adi komunikasi intensif
dan pemberian toleransi waktu pada Pemohon untuk melengkapi buktFbuktinya sefta meminta
keterangan tambahan jika diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika sudah diberi wa6u
tertentu/saran tertentu ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi baru Pengadilan memutus.
Mengenai hal lni secara formal telah diatur dalam pasal 119 HIR, dimana Ketua pengadilan negeri
harus atau bisa memberikan nasehat kepada pemohon ataui penggugat untuk melengkapi
permohonan ataupun gugatannya. Dengan demikian seharusnya hakim meminta keterangan,
terutama yang berkaitan dengan alasan permohonan menyelenggarakan RUPS.
B. PENETAPAN PN Padang Nomor L24|POT|P/2002/PN.PDG
' Ketua PN Padang Melampaui Batas Kewenangannya Dengan Menyatakan
Pemohon Melakukan Perbuahn Melanggar Hukum
Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak
dapat diterima. Adapun alasan yang diber,ikan adalah surat permohonan (kedua) PT. Semen
Gresik tanggal 10 Juli 2002, kepada Direki PT Semen Padang uhtuk menyelenggarakan RUPSLB,
yang ditandatangani oleh Satriyo dan Cholil Hasan tanpa adanya persetujuan Komisaris Utama
dan Wakil Komisaris Utama merupakan perbuatan hukum yang menyimpang dan melanggar

10. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fcrkultas Hukt-rrn U'nilrersffEs lndanesia
pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (ne'rsero), Tbk dan pN padang
mengkuallfislr perbuatan hukum tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum;
dlmana surat terEebut adalah lllegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk
mendukung maksud dan tuJuan permohonan pemohon.
Mengenal masalah pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Semen Gresik yang
menyatakan: "Direksi berhak rnewakili perserqan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala keJadian, mengikat perserban dengan pihafi tain dan pihak lain dengan
Perseroan, serta menJalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemillkan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk rnempergunakan setiap hak yang
dimlliki oleh setiap Frnegang saham pada setiap anak perusahaan atau perusahaan lain yang
berusaha dalam industrl semen di dalam mana Perseroan mempunyai penyertaan modalnya,
Direlcsi harus mendapat pemtujuan brtulis dari dan atau Akta yang bersangkutan turut ditanda
tanganl oleh Komisarls Utama dan Wakil Komisarls tJtama,,,.dst."
Dari rumusan tersebut menurut pendapat kami, persetujuan dari Komisaris pada Direksi,
dapat berupa persetuJuan tertulis (surat langsung dari komisaris) maupun dapat berwujud AKa
(beriha acara yang ditanda tangani Komisaris).
Pengadilan Negeri merumuskan sebagai"persetujuan tertulis dari dan atau turut ditanda
tangani oleh Komisaris" sehingga hilang kata Akb,
Dengan hilangnya kata akta, seolah olah ijin itu harus berupa persetujan tertulis, atau
turut ditandatangani (surat) oleh komisaris, aftinya menurut pengadilan Negeri, surat tanggal 10
Juli 2002 harus mendapat persetuJuan tertulis atau Komisaris harus ikut dalam tanda tangan
dalam surat,
Menurut pendapat kami hal tersebut keliru, karena persetuJuan itu dapat berupa
persetujuan tertulis dalam surat dari Komisaris, tetapi jugn dapat berupa Akta yang memuat
berita acara rapat dirnana Kamisaris h;rdlr dan ikut tanda tangan.
Dengan demikian alasan dimana Pernohon telah mdlakukan perbuatan melanggar
hukurn, dimana surat tersebut adalah illegal karena tidak terdapat persetujuan teftulis atau
tanda'tanEan dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama dalam surat permohonan
tersebut, adalah sangat berlebihan dan melampaui kewenangan PN dalarn memerika suatu
permohonan. Penehpan yang dikeluarkan dalam suatu permohonan seharusnya
adalah putusan yang beruitat dadaratolr atau penetapan saja, dimana istnya adalah
menerlma atau menolak permohonan tersebut. Sedangkan dalam pertimbangannya hakim
menyatakan adanya suati perbualan rnelanggarlmelawan hukum yang dilakukan oleh pemohon.
Salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya kerugian yang diderita oleh
pihak lain. Dalam kaius ini tidak ada pihak lain yang menuntr.lt dengan alasan telah dirugikan
oleh perbuatan Pemohon. DenEan demikian patut dipertanyakan atas kepentingan siapa hakim

11. frlasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fmkulfas Hukum Univerg,itas lndrinesia
mengkualifisir adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemohon tersebut? OIeh
karena itu pertimbangan haklm lni berleblhan dan tidak pada tempatnya.
Selain itu, Putusan hakim PN Padang yang menyatakan telah terJadinya perbuatan
melanggar hukum yang. dilakukan PT Semen Gresik tidak sepatutnya diberikan karena posisi
Ketua PN Padang adalah rnengabulkan atau tidak permohonan RUpStB yang diajukan oleh PT
Semen Gresik sesual ketentuan UU Ns, l Thhun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tidak pada
posisi untuk rnemberikan suatu putusan yang mene,tapkan telah terjadinya perbuatan melanggar
hukum oleh Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan pernyataan tentang
dikabulkanltidaknya permoho,nan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut pendapat kami Putusan Pengadilan Negeri
tidak nekal, seolah ada kepentingan yang dilindungi di luar kepentingan Femohon, hal dapat
terlihat dengan Jelas, hilangnya kalimat "akta" dalam menafsirkan pasal 13 ayat (2), dan dengan
menyatakan pernohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, secara tidak tangsung
Fengadilan hendak mengatakan adanya pihak yang dirugikan jika pengadilan memberikan ijin,
pada hal pihak yang dirugikan tidak pernah muncul dalam persidangan.
. Ketua PN Padang Salah Menerapkan Nebis In ldem Dalam Suatu Permohonan
Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak
dapat diterlma karena perrnohonan tanggal 28 Agusuts 2002 memuat materi yang sama dan
makud tujuan yang sama dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2002, maka pN padang
menilaidan mengkualifikasi sebagai Perkara Nebie In ldem.
Dasar pettimbangan PN Padang yang mengkualifikasi permohonan yang diajukan oleh pT
Semen Gresik (Persero), Tbk sebagai Nebis In ldem adalah keliru, karena kualifikasi Nebis In
Idem adalah dalam hal perkara contentfosa, bukan untuk perkara voluntair. Bahwa, dalam
permohonan hanya satu pihak, sedangkan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran asas nebis in
idem apabila gugatan diajukan terhadap subyek dan obyek gugatan yang sama, dalam
permohonan subyek gugatan tidak ada, yang ada hanyalah subyek pemohon. Oleh karena itu
pengajuan permohonan dua kali tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran asas nebis in idem.
Seharusnya Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena
ada beberapa syarat formil yang belum dilengkapi, untuk itulah Hakim dapat menetapkan bahwa
permohonan tetsebut tldak &pat dlt€rlma agar pemohon mengajukan permohonan baru dengan
syarat formil yang telah lengkap. Permohonan baru dalam hal ini adalah dalam hal pendaftaran,
surat permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku
Register dan diberi nomor urut yang baru yang berbeda denlan permohonan yang diajukan
sebelumnya.

12. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
Fakultas HukrJm Univg:rsftas lndnrresia
C. PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 3252 K/PdtlZOOz
. Kamsl cebagal upaya hukum atao penolakan peniberlan izin RUPS oleh
Pengadllan Negeri.
Dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT, ditegaskan bahwa: .
Ketua Pengadttan Negeri yang daerah hukumnya metiputi tempat kedudukan pe*eroan dapat
memberlkan izin kepada pmohon untuk:
a. melakukan sendlrl pemanggltan RIIPS tahunan, atas pemohonan pemegang saham
apabila Direksi atau l(omlsarts tidak menyelenggarakan RWS tahunan pada waku yang
telah ditentukan; atau
b. melakukan sendiri Wmanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, apabila Direki atau Komlsaris lewat
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung seJak pennintaan ttdak metakukan pemanggilan
RUPS lainnya.
. Sedangkan dalam pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa: "Penetapan Ketua
Pengadilan Nqerl mengenai pemberian izin sebagaimana dimakud dalam ayat (l) merupalcan
penetapan instansi peftama dan terakhlt"'
Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, upaya hukum yang dapat ditakukan atas suatu
penetapan adalah upaya hukum Kasasi. Namun, apakah terhadap permohonan seperti yang
termakud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT tersebut diatas dapat dimintakan kasasi?
Menurut pendapat kami, terhadap permohonan tersebut dapat dimohonkan kasasi ke
Mahkamah Agung berdasarkan pasal 30 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang
menyatakan:
MA dalam tlngt<at kasast memfutalt<an putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari
semaa Llngkungan peradilan krena:
a, Tldak berwenang afiu melampaui babs wewenang;
b, Salah dalam menerapkn a u rnelanggar hukum yang berlaku;
c, lalai memenuhl syarat-syarat ltang diwajiblan oleh peraturan perundang-undangan yang
menganarm kelalaian ltu dengan batalnya putumn yang bersangkubn.
Dalam kasus Semen Padang, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan permohonan
kasasl atas penetapan PN Padang No. 124IPDT/P120A2/PN PDG yang menolak permohonan pT
Semen Gresik (Persero), Tbk untuk mengadakan BUPS. Makamah Agung dapat menerima
permohonan kaeasi Ini berdasarkan paeal 30 UU No.14 tahun 1985 tersebut diatas,
karena PN Padang telah *alah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku yaltu dalam penetapan a quo, PN Padong telah menitai dan mengkuatifikasi
suatu permohonan.sebagai perkara Nebb fn fdem. :
Dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan penetapan a quo
tetapi juga mengadlll eandiri. Pasal 30 UU No 14 tahun 1985 menyebutkan bahwa "Iy'24
dalam tingkat kssl membablkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua

13. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fnkultas Hukurn Univglrsiitas lndanesia
llngkungan petadllan..' Di hln pihak, pasal 52 UU No.14 tahun lg85 menyebutJon bahwa:
"Dalatn mengambtl pufrtxn, kbhkarnah Agung tldak tedbt pda alasan-alasan yang diajukan
oteh pmalnn lasst A*nbWt mematat alasanalasan hukum laln', f,imana pasal ini menjadi
dasar bagiHaklm-Hakim Agung untuk mengadilisendlrlsuatu perkara yang dlmohonkan kasasi,
Dengan dldasarken pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, maka MA dapat
mengadlli sendld suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti pemerikaan atas
perkara tersebut dllakukan tidak hanya terbatas pada alasan-alasaniyang dikemukakan pemohon
dalam memori kasasi. Dengnn demlkfan MA akan menempatkan dirinya sebagai Pengadllan
Negerlyang kemudian memeriksa dan mengeluarlon suatu putusan dimana dalam kasus ini MA,
dalam putusannya, memberikan izin penyelenggaraan RUPSLB kepada PT. Semen Gresik.
Sebenarnya pengertian'mengadill sendiri'dalam pasal 52 ini plakanaannya terikat dengan
pasal 30, sehlngga MA tidalr berwenang untuk memeriksa fakta-faKa yang ada. Namun dalam
perkembangannya, hal inl telah serlngkall diterobos, bahkan di negeri Belanda pun MA telah
dianggap memiliki kewenangan untuk memerika kembali fakta-fakta selayaknya Pengadilan
Tingkat Pertama. Flal inilah yang kemudian menJadikan MA sebagai Pengadilan Tingkat Ketiga
(melalul Kasasl) dan kemungkinan tlngkat keempat (melalui peninjauan kembali).
D. PUTUSAN EEIA Nomon 2UPW.6|2003/PN.PDG.
.
.
Penggugat Udak memenuhl syarat pengatuan Legal Standlng
Untuk dapat mengaiukan gugatan secara iegal standing, maka pihak penggugat harus
memenuhl syarat syarat yang ditetaplon oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia,
rnengenal syarat legal standing lni dlatur dalam beberapa peratumn yaitu: pasal 3g ayat (3) UU
no. 23 Tahun 1997 Tentarg Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 46 ayat (1) UU no. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan l$nsumen, pasal 73 ayat (1) Ul{ no. 41 tahun 1999 Tentang
Kehubnan' Fada intinya dalam hal pengajuan gugatan legal standing maka penggugat harus
memenuhi krlteria sebagai berikut:
- berbentuk badan hukum atau yayasan;
' dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan
dengan tegas bahwa tuJuan didirikannya organisasi tersebut adalah
sesual dengan kepenUngan yang disampaikan dalam gugatannya;
telah melaksanalon kegiatan ssual dengan anggaran dasarnya.
Dalam kasus t/ayasan Minang Malmbau yang mengajukan gugatan tqat sbndtng,
Yayasan Mlnang Maimbau telah memenuhl persyaratan bahwa yayasan Minang Maimbau adalah
sebuah badan hukurn yang didkikan herdasarkan akta notarls Indra Jaya, SH. Nomor 198 tanggal
31 Januarl 2003.

14. iliiisUaraXat Pemantau Peradilan Indonesia
Fmkultas Huk;um Universitas lndsrresia
t
Yayasan Minang Maimbau Juga telah memenuhi kriteria sebagai yayasan yang memiliki
tuJuan yang seJalan dengan gugatan. TuJuan yang dimaksud 'adalah sebagaimana yang
tercanturn dalam anggaran dasarnya. Penggugat merupakan yayasan yang berdiri atas akta
notaris no. 198 tanggal 3tr Januari 2003 dan memiliki tujuan maksud dan tujuan membantu
Pemerinbh dan Negara indonesfa dalam bidang kepedulian terhadap asset Nqara di Sumatera
Barat. Untuk mencapai makud dan tujuan tersebut yayasan dapat melakukan kegiatan usaha:
1. MengaJak masyarakat untuk mengawasi jalannya :
pembangunan di
Sqmatera Barat, agar pembangunan berjalan effektif dan effisien dan
benar-benar bertujuan untuk keseJahteraan rakyat,
2, MengaJak masyarakat untuk peduli terhadap asset negara di Sumatera
Barat dalam bentuk memelihara dan menJaga Asset tersebut untuk
kepentingan ralryat banyak.
3. Mengajak masyarakat untuk mengawasi pembangunan di Sumatera Barat
agar berJalan effeKif dan effisien dalam lingkup perduli terhadap asset
Negara,
4, Mengajak masyarakat untuk mempenuangkan kembali asset-asset negara
yang berada di Sumatera Bamt yang beralih kepemilikann dan
peruntukkannya secara tidak sah dan tidak wajar.
5. Mengadakan kaJian.kaJlan hukurn dan langkah-langkah hukum untuk
mengembalikan asset Negara di Sumatera Barat yang telah beralih haknya
secara tidak sah menurut hukum.
Ada beberapa halyang menarik perhatian kami mengenai hal ini. Dari prespeKif hukum
positif, Yayasan Minang Maimbau Udak mempunyai kepentingan hukum/hak gugat untuk
mengajukan gugatan ke PN Padang dalam kaitannya dengan kepemilikan saham PT Semen
Padang. Hal inl dlsebabkan tidak adanya dasar hukum posltif yang memberikan kewenangan
kepada Yayasan Minang Maimbau melakukan gugatan tegat standing, Hukum positif yang
mengatur tentang keuangan nggara baik ICVr, maupun peraturan perundang-undangan lainnya
tidak memberikan kewenang€n bagl Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengaJukan gugatan
lgat sbndhg, Dan kalaupun Yayasan MinanE Maimbau fienganatogikah kedudukannya
sebagaimana LSM dalam bidang lingkungan hidup menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup,
maka Yayasan Minang Maimbau belum memenuhi syarat dalam arti belum terbukti adanya
keglatan.keglatan sebagalrnana disebutlon dalam Anggaran Dasarnya, karena disamping
Yayasan Minang Maimbau. inl instltusl yang baru didirlkan, juga nampak pendiriannya hanya
sebagai respon atas permasalahan "permohonan izln RUPSLB penggantian Direki dan Komisaris
PT Semen Padang" saJa. Selain ltu, Yayasan Minang Maimbau berdiri setelah timbulnya kemelut
antara Direksl PT Sernen Padang dengan pemegang saham PT Semen Gresik (Persero) Tbk, oleh
karena itu sebagal Penggugat hgal standing, penggugat harus membuktikan terlebih dahulu
pngakuan darl masyqrakat setempat, hal ini belum terllhat padb diri Penggugat, oleh karena itu
Penggugat menurut pendapat kaml belum sepantasnya melakukan gugatan legal standing.

15. '
F;:kultas Huk:Ltrt Universitas lndanesia
E:
|UTUSAN SELA No.45/PDT.G/20O3.PN.PDG
. Error ln Percona Pada Gugatan Rekonpenci t
Perkara antara Ir, ErizalAnwar Cs selaku pengurus Koperasi Keluarga besar pT. Semen
Padang melawan PT. SeJnen Gresik dan Ir. Dwi Soe$ipto Cs (pengurus PT Semen Padang hasil
RUPSLB) sebagai Tergugat I-KI, dan Direkl serta Komisaris PI- Semen Padang yang lama
sebagal Turut Tergugat.
Datam ketentuan Pasal 132 a HIR dinyatakan bahwa hak inengajukan gugatan kembali
oleh pihak tergugat kepada penggugat asal dapat dljalankan dengan mengajukan gugatan
rekonpensl. Dalam pu-tusan sela Nq. 45lPCIT.Gl2003lPN.Pdg, pihak penggugat asal adalah
l$perasi Keluarga Besar $emen Padang selaku pemegang I (satu) lembar saham dalam pT
Semen Padang, bukan Direksi dan Komisaris PT Semen padang.
Dalam rekonpensf tergugat asal seharusnya tidak dapat mengajukan gugatan terhadap
pihak lain, keuali kepada pihak penggugat asal, yaitu Koperasi Keluarga Besar Semen padang,
Ternyata dalam gugatan rekonpensl, pihak tergugat asal (penggugat rekonpensi) mengajukan
gugatannya kepada pihak lain, yaitu Direki dan Komisaris PT Semen padang.
Menurut kami, MaJelis Hakim PN Padang telah keliru memberikan pertimbangan hukum
"Atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat II ampl dengan )O datam Konpensl menJadi para
Penggugnt dalam Rekonpensl gdangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat I dalam
Rekonpensl dan turut TArgugat I datam Konpensl menjadi Tergugat II dalam Rekonpensi sefta
turut teryugat II dalam Konpnsl menJadi tergugat III dalam Rekonpensi." Datam hal ini
seharusnya maJells hakim sepatutnya mengetahuibahwa diantara para tergugat dalam konpensi
tidak dapat dtajukan sehagai tergugat dalam rekonpensi (Lihat pasat 132a HIR).
Dengan demlkian, menurut kami, MaJells Hakim PN Padang telah keliru mengabulkan
gugatan rekonpensi yang diaJukan oleh pihak tergugat asal (Penggugat rekonpensi) tersebut di
atas.
. Penerapan Dwangeom Dalam Putusan Provlsi
Bahwa, putusan provlsi adalah merupakan putusan menyatakan status quo terhadap
suatu keadaan, penguasaan atas suatu barang selama belum adanya putusan akhir, dalam
putusan sela perkara inl, PerEgugat Rekonvensi dilobulkan tuntutan Provisiantara lain:
"Memerintahkan para Direksi dan Komisaris PT Semen Padang untuk segera
menlnggalkan lokasi dan wilayah kerJa PT Semen Padang terhitung semenJak Putusan provisi ini
diucapkan Jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib ".
"Apablla Telgugat II dan tergugat II dalam Rellonpensi melanggar atau lalai
melalcanakan isi putdsan provisl lni dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesa r Rp. 10,0i0.000.perhari seJak putusan lni d I ucapkan ".

16. Mbsgarakat Pemantau Peradilan Indsnesia
Fpkultas Huk um Universifas Indanesia
!
Pasal 180 HIR, menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu
atau serta mer[a, antara laln apabila ada putusan provlsi. Sehingga Semua putusan provisi harus
dilakanakan secarc serta,.merta, Dengan slfat serta merta ini seharusnya ekekusi atas putusan
provlsi dapat dilakukan tanpa perlu adanya sanki dwangsorn. Kemudian yang menjadi
pertanyaan adalah mengaFa dalam putusan provisi ini Hakim menyertakan sanki dwangsom
apabila Tergugat II dan Tergugat II dalam Rekonpensi tidak melakanakan isi putusan provisi?
Dlllhat dari segi hukum positif yang ada, maka hal ini dapat sajd dilakukan karena tidak ada
peraturan yang melarang hal tersebut.
HIR tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa saJa yang dapat dikabulkan dalam suatu
putusan provisi. Namun dalam prakteknya, yang dapat dikabulkan dalarn putusan provisi adalah
hal-hal yang bukan menyangkut pokok perkara. Begitupula halnya dengan Dwangsom,
dwangsom diatur dalam pasal 606 a Rv, dimana pasal 606 a Rv itu sendiri tidak diatur mengenai
hal'hal apa saja yang dapat dikenakan dwangsom. Dalam teori ditegaskan bahwa dwangsom
hanya bisa dikenakan terhadap putusan yang bercifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok
untuk melakukan prestasi lain, yang bukan merupakan suatu putusan untuk membayar sejumlah
uang. Sebaliknya, atas putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif tidak dapat diterapkan
dwangsom. ABu dengan kata lain hanya putusan dengan ekekusi riil (reele executi) dapat
diJatuhlon uang paka (Dwangsom). Sehingga penerapan dwangsom dalam kasus ini tidak dapat
dikatakan sebagai putusan yang berlebihan.

17. lWas, 'arakat Pemantau Peradilan Indanesia
FeEkultas'. Huk um Univers'ifas lndpnesia
BAGIAN KETIGA
PEHUTUP
I. Kesimpulan
1. Sesual ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 1 tahun tggs tan sebagaimana tiatur luga
dalam pasal tr7 UlJ No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka anggota
Direlsl PT (Percero) sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari Jabatannya berdasarkan
keputusan RUP$ dergan menyebutkan alasannya, Penolakan Dlreksl terhadap ketentuan
Itu merupakan F&uatan melawan, hukum ter:hadap ketentuan Undang-Undang
Perserqan Terbatas dan untuk perbuatan semacam ini maka kepada Direksl yang
, menolak rnengadakan RUPS dan menolak hasil RUPS tersebut seharusnya diberikan
sanki hukum. Kemudian pasal 91 ayat (2) menyebutkan bahwa keputusan untuk
memberhentikan anggota Direksi sebagaimana di makud dalam ayat (1) hanya dapat
diarnbil setetah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari dalam RUpS.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, jika Direksl PT Semen Padang merasa
keberatan akan penggantian dirinya maka yang seharusnya dia lakukan adalah tetap
menyelenggarakan RUPS dan mengemukakan alasan keberatan penggantian dirinya
didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan apabila menurut Direksi penggantian dirinya tidak
didasarlon pada suatu alasan yang sah maka dia dapat mengajukan gugatan ke
Fengadilan dengan didasarkan pada pasal f365 KUH perdata.
2, Dalam proses pemeriksaan Permohonan/ yurtsdictio voluntaris karena pihaknya hanya
satu, maka biasanya berlaku sangat longgar, dimana terjadl komunlkasi intensif dan
pemberian toleransl waktu pada Femohon untuk melengkapi bukti-buktinya serta
meminta keterangan &mhahan Jika diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika
sudah dihri waktu teftentulsaran tertentu ternyata Pdmohon tidak dapat memenuhi
baru Pengadllan memutus. Dengan demikian seharusnya hakim meminta keterangan,
terutama yang berka-ltan dengan alasan pennohsnan menyelenggarakan RUpS.
3. Pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Sernen Gresik :"...Direksi harus mendapat
petsotuJuan teftulis dari dan abu Akb yang bercangkutan turut dltanda tangant oteh
Kamlsaris Utama dan l4/akil Koml$aris tJbma...,.dst," . Menurut pendapat kami
persetuJuan itu dap,at herupa persetuJuan itu dapat tertulis dalam surat dari Komisaris,
tetapiJuga dawt MruH Akta yang memuat furlta acara rupat dimana Komisaris hadir
dan lkut tandA tangan, L
4, Putumn hakim PN Padang yang menyatalon telah terjadlnya perbuatan melanggar
hukum ypng dilakukan PT $emen Gresik tidak sepatutnya diberikan karena posisi Ketua
PN Padang adalah rnengabulkan atau tidak pennohonan RUPSLB yang diajukan oleh pT

18. 5.
ilfasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fmkulfas Hukum Universitas lndanesia
Semen Gresik sesuai ketentuan UU No, 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan
tldak pada posisi untuk memberikan suatu putusan yang nrenetapkan telah terjadinya
prbuatan melanggar hukum oleh Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan
pernyataan tentanE dlkabulkan/tidaknya permohonan tersebut.
Kuallfikasi Nebis In Idem adalah dalam hal perkara contentiosa, bukan untuk perkara
volunbln Eahwa, dalam permohonan hanya ada satu pihak, sedangkan dap4t dinyatakan
sebagal pelanggaran asas nebis ln i&m apabila gugatan diajukan terhadap subyek dan
obyek gugatan yang sama, dalam permohonan subyek gugatan tidak ada, yang ada
hanyalah subyek pemohon. Oleh karena itu pengaJuan permohonan dua kali tidak
memenuhi syarat adanya planggaran asas nebis ln idem,
Makamah Agung gapat meneiima pennohonan tcasasi terhadap permohonan sepertiyang
temakud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT, berdasarkan pasal 30 UU No.14 tahun 1985
tercebut diatas, karena PN Padang telah salah dalam menerapkan atau metanggar
hukum yang berlaku yaitu dalam penetapan a guo, pN padang telah menilai dan
mengkualifikasi suat-u pennohonan sebagai perkara Nebis In ldem,
Dengan didasarkan pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, MA dapat mengadili sendiri
suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti pemerilsaan atas perkara
tersebut dilakukan tidak hanya terbatas pada alasan-alasan yang dikemukakan pemohon
dalam memori kasasi. Dengan demikian MA akan menempatkan dirinya sebagai
Pengadllan Negeri yang kemudian memerlka dan mengeluarkan suatu putusan dimana
dalam kasus ini MA, dalam putusannya, memberikan 'izin penyelenggaraan RUpsLB
kepada PT. Semen Grcsik.
Dengan mernperhatikan syamt mengajukan gugatan legal standing, Yayasan Minang
'Malmbau
(YMM) belum memenuhi syarat ketiga dalam artt betum terbuku adanya
kqtabn'krylabn sebagalmana dlsebutlcan dalam AD-nya, karena disamping yMM ini
institusi yang baru didirikan, Juga nampak pendirlannla hanya sebigal respon atas
permasalahan'lpermohonan izin RUPSLB penggantian Dlreki dan Komisaris pT Semen
Padang" saja.
Menurut kami, Majelis Haklm PN Padang telah keliru memberikan pertimbangan hukum
"Atas gugabn Rekanpnst iersebut rergugat II sampat dengan fr datam Konpensi
menJadi para kngEugat dalam Rekonpensl, sedangkan penggugat dalam Konpensi
menfidi Tergugnt I dalam Rekanpnsl dan turut reryugat I datam Konpensi
mejadTeryugat II dalan Rekonpensl serta turut teryugat II datam Konpensi menjadi
tergugat III dalam Relconpnsl." Dalam hal ini seharusnya maJelis hakim sepatutnya
mengetahul bahwa di antara para tergugat dalam konpensl tidak dapat diajukan sebagai
tergugat dalam rekonpensi (Lihat Pasal 132a HIR).
6.
7.
8.
oJ.

19. lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Feekulfas H.ukum UniverE'ifms lncrrrresia
10. Fasal 180 HIR menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilakanakan terlebih dahulu
atau serta merta, antara lain apabila ada putusan prwid. Sehingga semua putusan
provlsi harus dilaGnakan secara serta mefta. Dengan sifat sqrta merta ini seharusnya
ekekusi atas putusan provisl dapat dllakukan tanpa perlu adanya sanki dwangsom.
II. Saran
: '
1. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, masalah
desentralisasi dalam berbagai bidang kepemerintahan telah menjadi isu yang
mengemuka. Hal Inl dikarenakan dalam melakanakan UU No. 22 Tahun 1999 itu sendiri
masih memerlukan perangkat hukum lain. Selain itu dengan adanya UU otonomi daerah
lnimaka perlu dilakukan penycsuaian terhadap UU lain yang telah ada sebelumnya,
2, Darl sisl penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah dalam kerangka pelakanaan
Otonoml Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam karena menyangkut masalah
rasa keadilan orang daerah. Diperlukan adanya perumusan baru serb pengaturan lebih
lanjut terhadap pngnlolaan asset kekayaan negtsra yang ada di daerah, dengan
mempertimbangkan kepentingan daerah baik dari segi pendapatan maupun segi
pengelolaannya, karena dengan cara demikianlah dapat dicegah pengekplotasian yang
berlebihan dengan atas nama keuntungan semata tanpa memperhatikan pengelolaan
llngkungan, ya ng akh irnya menyeba bkan penderitaa n masya ra kat daerah.
3. Tersebarnya asset kekayaan negara di daerah, memerlukan pengaturan lebih lanjut
mengenai seJauh mana keterllbatan ma'syarakat daerah dalam pengelolaan asset
terrebut. Hal tersebut Juga dengan mempertimbangkan adanya hak ulayat masyarakat
hukum adat.
4, Mesklpun dalam kasus ini terdapat penafsiran mengenai pasal 67 ayat (1) dan ayat (4)
UUPT melalui pasal 30 dan pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, hal ini.tidak menjadikan
putusan MA tersebut sebagai suatu yurisprudensi yang mengikat keputusan hakim di
masa mendatang. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas
untuk menghindarl terJadinya suatu perbedaan penafsiran.
5. Selring dengan berkembangnya hukum privat seharusnya perkembangan tersebut tidak
hanya di bagian materilnya saja namun Juga harus diikutl dengan perkembangan di
bagian formll.
6, Dahm memutus suatu perkara, hakim seharusnya lndependen. Tidak terbebani oleh
adanya tekanan baik darl cabang kekuasaan yang lain, kalangan hakim hakim sendiri,
pihak-pihak yang berperkara ataupun tekanan dari publik.
7. Jlka hakim dalarn menjalankan fungsl peradilan yang merdeka itu menyimpang,
melanggbr kode etilq tidak memiliki dasar pernbenaran metodologis atau tidak

20. lWEsgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fdkultas Hukurn Universitas lndonesia
menunjukkan sifat merdeka lagi, baik karena ada ancaman maupun godaan yang berarti
pula mencederai, moralihas kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka konsekuensi
etisnya hakim atau.majells haklro tersebut diadili di mahkamah kode etik (vide pasal 20
(?) UU No.2 tahuh 1986). (Artidjo Alkotsar dalam buku Andai Saya Terpilih Janji-janji
Calon Ketua Dan Wakil Ketua MA, cet.l, (Jakarta: Lembagd Kajian dan Advokasi untuk
Independensi Peradilan, 2002)
a