SlideShare a Scribd company logo

Revolusi Industri 4.0

•
•
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Halaman 13…!!! Reformasi birokrasi merupakan salah satu angkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yangbaik, efektif, dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama. Tiga sasaran tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Government & Nonprofit
1 of 68
Download to read offline
EDISI 2 / 2019 Wadah Komunikasi dan Informasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang MENJAWAB TANTANGAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 NIKMATI MANDEH, RAJA AMPAT ALA SUMATERA BARAT MONITORING LEBARAN DAN ANGKUTAN HAJI 1440 H OTBAN VI PADANG: NORMAL, LANCAR, SELAMANYA MOMEN AGUSTUSAN DI OTBAN VI PADANG REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN LOMPATAN BESAR SEKTOR PENERBANGAN • MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI • IMPLEMENTASI E-JALDIN OTBAN VI PADANG • GERAKAN BERSEPEDA OTBAN VI PADANG
Salam jumpa, Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di segala sektor. Revolusi industri 4.0 secara singkat adalah menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Tren ini mengubah banyak sektor bidang kehidupan manusia termasuk salah satunya sektor penerbangan di Indonesia. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga turut mendukung implementasi revolusi industri 4.0 di penerbangan nasional. Dimulai dari menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang unggul, transparan dan berintegritas untuk penerapan layanan digital. Membuat website dan akun-akun media sosial untuk mendekatkan diri ke masyarakat serta mengawal akuntabilitas kinerja organisasi. Dan juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan mengambil tema besar menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 pada awal Agustus lalu. Revolusi industri 4.0 ini pula yang menjadi tema besar dari majalah Regio 6 edisi kedua tahun 2019 yang saat ini tengah anda baca. Selain mengulas persiapan menghadapi revolusi industri 4.0, kami juga paparkan kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan Otban VI Padang selama semester 2 tahun 2018 hingga semester 1 tahun 2019 ini. Di sisi lain, kami juga menggandeng stakeholder penerbangan di wilayah kami untuk memberikan sumbangan tulisan sehingga artikel di majalah ini menjadi lebih berwarna. Dan tak lupa, kami sisipkan juga artikel-artikel ringan yang cukup menghibur seperti misalnya lokasi-lokasi wisata menarik di Sumatera Barat, kolam terapi ikan dan ajakan untuk bike to work. Kami berharap artikel-artikel yang kami sajikan dapat memberikan inspirasi bagi anda sekalian. Selamat membaca. Salam dari Padang. Cover copy @ American Association of Law Libraries Redaksi menerima kiriman tulisan dan foto kegiatan terkait penerbangan di wilayah Kantor OBU VI Padang melalui imel: otbanwil_vi@dephub.go.id Alamat Redaksi: Kantor OBU Wil. VI Padang Jl. MR.H.Sutan Moh. Rasjid, Kec. Batang Anai, Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat 25586 Telp. (0751) 819174 Fax. (0751) 819173 Email: otbanwil_vi@dephub.go.id TIM REDAKSI Penanggung Jawab: Agoes Soebagio, SH, DESS Redaktur: Junita Manurung, SE, MM Editor: • Barkah Gunawan,ST • Salahuddin Karim, S.SIT Anggota Tim Redaksi: • Yudha Inderawan, SE, M.Kom • Annilka Syahrul, ST • Dendy Muriyansyah, A.Md • Miftah Farid, ST • Muhammad Arif, A.Ma • Dice Yanmar, S.Pd • Giovanni Batista Vico, ST • Dini Arisyi, A.Md • Marisa • Abdul Halim, ST • Kiki Rahmat Syair, ST • Yuhendri Eko Putra, ST • Wira Septiana Bakkara, SE • Harry Andhika Fitra, ST • Jemy Rolly • Rifki Khairin Desain Grafis: • Giovanni Batista Vico, ST • Abdul Halim, ST Fotografer: • Giovanni Batista Vico, ST • Yuhendri Eko Putra, ST Sekretaris Redaksi: • Muhammad Arif, A.Ma • Wira Septiana Bakkara, SE • Abdul Halim, ST Facebook: Kantor Otoritas Wilayah VI – Padang Twitter: @6Otoritas Website: Otban6.id Youtube: OtbanEnam Instagram: @otoritasbandarawil6 2 | - EDISI 2 / 2019
Daftar Isi Dari Redaksi Overview: Tiada Yang Abadi Kecuali Perubahan Rakorwil: Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 Dan Lompatan Besar Sektor Penerbangan Revolusi industri 4.0 diyakini akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Kehadiran revolusi industri 4.0 mampu menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru dan profesi baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Integrasi Sistem Menuju Satu Data Indonesia Kenali Penanganan Pertama Kecelakaan Di Bandar udara Membangun Zona Integritas Bebas Korupsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang akan mengajukan usulan Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dijadikan sebagai unit yang melaksanakan akselerasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Monitoring Angkutan Lebaran dan Haji Otban VI Padang: Normal, Lancar, Selamanya Kerjasama Otban II dan Otban VI Melancarkan Keberangkatan Jamaah Haji Ratusan Ramp Check di Otban Padang OJT Training Conformity Inspection di PTDI Avsec Awareness Airnav Cabang Padang Meningkatkan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan 02 04 06 08 10 12 13 14 18 22 24 26 27 28 29 30 32 34 36 39 40 41 42 45 46 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 62 66 Koordinasi FAL Bandar udara Internasional Minangkabau Pengukuran dan Pengawasan Kualitas Koordinat Navigasi Penerbangan Otban VI Targetkan Semua Bandar Udara Miliki AEP Pentingnya Menjaga Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pemeriksaan Dan Pengujian Kendaraan PKP-PK Sultan Thaha Database Lisensi Personil Dan Sertifikat Peralatan Bandar udara Safety Commitment di Bandar udara Internasional Minangkabau Rakor UPKS Wilker Otban VI Padang Penggunaan Portal IMSIS Di Otban Padang Meningkat Implementasi E-Jaldin Otban VI Padang Bandara Depati Amir Layani Penerbangan Wings Air Tiga Tahap Pengembangan Bandara Internasional Minangkabau Pengembangan bandara yang mulai dioperasikan pada Agustus tahun 2005 ini karena kapasitasnya sudah tidak bisa menampung pergerakan penumpang yang dilayani tiap tahunnya. Bandara Silampari Tingkatkan Pelayanan Pada Penumpang Bandara SMB II Layani Pendaratan Pesawat Raksasa Antonov Bandara Muara Bungo: Mengembangkan Perekonomian 5 Kabupaten Otoritas Bandar Udara Dalam Perspektif ICAO Otban VI Padang Raih Penghargaan dari KPPN Padang Otban VI Padang Memasuki Era Millenial Membangun Komunikasi Melalui Coffee Morning Gerakan Bersepeda Otban VI Padang Nikmati Mandeh, Raja Ampat ala Sumatera Barat Tour to Bukittinggi Momen Agustusan Di Otban VI Padang Yuk Terapi Ikan EDISI 2 / 2019 EDISI 2 / 2019 - | 3
OVERVIEW Tiada Yang Abadi Kecuali Perubahan T here is nothing permanent except change. Begitu dikatakan Heraclitus, filsuf yang hidup pada tahun 540-475 SM. Pernyataan yang tak lekang oleh masa. Karena bila kita meresapi pesan tersebut, maka kita akan selalu menyadari bahwa tak ada orang yang bisa hidup tanpa perubahan. Dan perubahan itu berada di segala lini. Cara-cara lama yang sukses, tidaklah bisa menggaransi kesuksesan yang ada saat ini maupun yang akan datang. Kita harus berubah. Tetapi seperti apa perubahan itu, harus pula menjadi exercise baru yang benar-benar terkaji dengan matang. Tidak bisa asal berubah, tetapi harus berubah karena sesuai yang dikehendaki dan menjadi tuntutan dari zaman yang ada. Yang pasti, kalau tidak berubah, pasti tertinggal! Era revolusi industri 4.0 menyebabkan organisasi dan bisnis mengalami peningkatan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity yang biasa dikenal dengan istilah VUCA. Volatility adalah lingkungan yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar. Uncertainty adalah sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi. Complexity adalah tantangan menjadi lebih lebih rumit karena multi faktor yang saling terkait. Dan ambiguity adalah ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Perubahan dalam dunia kerja semakin tak terbendung. Tuntutan produktivitas yang tinggi dan gaya hidup dalam bekerja yang terus berubah menuntut siapapun untuk siap berubah. Dulu, bekerja di kantor adalah sebuah keharusan. Namun seiring majunya teknologi komunikasi, bekerja bisa dilakukan di manapun. Pegawai bisa bekerja di rumah, rapat di sebuah cafe yang nyaman, sampai melakukan teleconference dengan klien dari luar negeri. Artinya, dengan perubahan gaya bekerja seperti ini, siapapun bisa berimprovisasi agar tetap menghasilkan produktifitas yang tinggi. Pekerjaan yang sedang kita hadapi bukan tujuan akhir dari hidup. Akan tetapi kita bekerja karena ingin mengembangkan diri ke arah yang lebih baik lagi. Ada beberapa alasan untuk tetap mengembangkan diri, baik terhadap organisasi maupun untuk diri sendiri. Bagi 4 | - EDISI 2 / 2019
organisasi, pengembangan diri adalah cara yang paling tepat untuk membuat anggotanya bekerja sesuai etos kerja mereka. Sedangkan bagi kita, pengembangan diri baik untuk pengembangan karir atau untuk pekerjaan yang lebih baik selanjutnya. TEKNOLOGI 4.0 Setiap instansi pasti melakukan perubahan dalam menjalankan organisasinya, seperti halnya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Saat ini Otban VI Padang telah memiliki website yang diintegrasikan dengan Integrated Management Safety Information System (IMSIS) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Semua hal tersebut untuk menjawab setiap perubahan, khususnya ketika bentuk kegiatan dialihkan ke bentuk komputerisasi berbasis digital atau teknologi 4.0. Aplikasi lain yang telah dikembangkan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang adalah aplikasi e-jaldin. Dimana pelaporan kegiatan atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilakukan di manapun pegawai tersebut berada. Dengan menggabungkan manfaat teknologi saat kegiatan atau perjalanan dinas, dapat membantu para pegawai bekerja lebih produktif dan efektif. Saat ini juga sedang dikembangkan aplikasi database yang menghimpun database peralatan dan lisensi personel GSE, fasilitas dan personel bandar udara, serta kartu pas. Hal ini dimaksudkan sebagai media pemenuhan (compliance) bagi operator terhadap regulasi yang berlaku. Memastikan peralatan dalam kondisi laik dan personelnya berkompetensi. Memastikan operator tertib terhadap validitas peralatan dan lisensinya. Serta dapat menjadi bahan perhitungan proyeksi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang akan diterima. RELAKSASI Ketika beban pekerjaan semakin meningkat bisa menimbulkan stres yang merupakan suatu kondisi dimana tekanan, beban, konflik, keletihan, panik, kecemasan, kemurungan dan hilangnya daya seorang pegawai, relaksasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang juga telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan kolam terapi ikan yang berada dilingkungan kantor. Dengan cara mencelupkan kedua kaki kedalam kolam yang didiami oleh ratusan ikan kecil, untuk kemudian ikan-ikan tersebut secara bergerombol akan ‘menyerbu’ dan menggigiti kaki anda. Gigitan ikan kecil tersebut memicu terjadinya peningkatan sekresi hormon endorfin. Dengan diproduksi dan dilepaskannya endorfin ini, lantas memberikan efek bahagia sehingga stres pun otomatis hilang. Perasaan suka dan bahagia yang dirasakan ketika relaksasi ini akan menstimulasi kerja otak kita, sehingga pikiran lebih segar dan tidak mumet. Cara di atas merupakan segelintir tindakan yang sudah dilakukan oleh Otban VI Padang. Ke depannya, tetaplah untuk selalu membawa perubahan positif dalam lingkungan pekerjaan. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio EDISI 2 / 2019 - | 5
FOKUS Rakorwil Otban VI Padang Tahun 2019: Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 B anyak orang khawatir di era Industri 4.0 ini. Kekhawatiran itu menyeruak lantaran era ini mengakibatkan disrupsi lapangan kerja. Era ini menawarkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan banyak orang, kini bisa dikerjakan oleh beberapa orang atau bahkan satu orang saja. “Inilah era dari yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak diatur atau tidak ada dalam aturan, bisa bakal banyak aturan baru. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Terutama persiapan terkait harmonisasi peraturan – peraturan perundangan dan regulasi-regulasi lainya,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II- Medan, Bintang Hidayat saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI di Padang pada Selasa, 06 Agustus 2019. Dalam sambutanya, Bintang Hidayat yang mewakili Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, mengharapkan forum ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan tukar pikiran. Dengan demikian dapat menghasilkan rumusan atau masukan yang bermanfaat dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan regulasi dan standar – standar ataupun kebijakan Kementerian Perhubungan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan jasa transportasi udara. Kehadiran Revolusi Indistri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan ekonomi digital, yakni pergeseran tren tenaga kerja yang tidak lagi bergantung pada tenaga manusia, tapi pada mesin. Industri 4.0 memberikan tantangan tersendiri di sektor transportasi udara, dalam hal menggenjot Sumber Daya Manursia (SDM) yang serasi dengan perkembangan Industri kekinian. SDM di Bidang Penerbangan dituntut harus siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 ini, terutama untuk selalu menghadirkan penerbangan yang Selamat, Aman, dan Nyaman. 6 | - EDISI 2 / 2019
SDM Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan ujung tombak penyelenggara kebijakan di Bidang Penerbangan baik yang menyangkut Pesawat Udara, Bandar Udara, Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Keamanan Penerbangan. Untuk itu Kantor Otoritas Bandar Udara harus memastikan pemenuhan terhadap peraturan – peraturan dibidang penerbangan melalui pengawasan yang ketat yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. “Rakorwil ini diharapkan menghasilkan masukan – masukan yang stategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini dihadapi. Baik itu pada tataran kebijakan maupun tataran operasional yang pada akhirnya bisa meningkatkan pelayanan transportasi udara” lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, Agoes Soebagio selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa kegiatan Rakorwil tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan. Sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah – langkah srategis untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang perhubungan udara yang lebih baik. Rakorwil mengambil tema “Membangun Sinergi dan Integritas Kita Tingkatkan Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Penerbangan Dalam Menjawab Tantangan Era Revolusi 4.0”. Adapun tujuan diselenggarakanya adalah untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi para pemangku kepentingan penerbangan untuk mencapai kinerja yang optimal dengan komitmen yang tinggi seluruh komponen di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Rakorwil Tahun 2019 ini dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari perwakilan Direktorat Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Hadir pula perwakilan penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, maskapai penerbangan, ground handling serta perwakilan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Agenda yang dibahas dalam Rakorwil yang berlangsung selama dua hari ini antara lain terkait dengan Penanganan Pertama Incident/ Accident Pesawat Udara di Bandar Udara Guna Keperluan Investigasi oleh Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Capt. Nurcahyo Utomo; Integrasi System Menuju Satu Data Indonesia oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Operasional TIK Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIKOM) Kementerian Perhubungan Heru Dharmawan; Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Suba Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Maizar Radjin. Selain itu juga membahas pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone ditinjau dari aspek keamanan penerbangan oleh Kepala Seksi Penilaian Resiko Direktorat Keamanan Penerbangan Ahmad Suyono; pengoperasian drone dalam perspektif bisnis dan komersial oleh Vice President Bussiness Development Direktorat Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia Tbk Hari Agung Saputra. Juga dibahas tentang penegakan sanksi administratif berbasis web (e-Law Enforcement) oleh Sub Bagian Penegakan Sanksi Administratif Ivan Rhesa; serta Pemahaman dan Persamaan Persepsi Antara Regulator dan Operator oleh EGM PT AP II Bandara Internasional Minangkabau Dwi Ananda Wicaksana, GM Perum LPPNPI Cabang Palembang Ari Subandrio, Ketua Airlines Operator Committe (AOC) Bandara Internasional Minangkabau Eko Pujianto dan perwakilan dari UPBU H. AS. Hanandjoeddin Ridho Bernado. Sementara itu Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang Agoes Soebagio menyampaikan materi tentang Otoritas Bandar Udara Dalam Perspektif ICAO serta penyampaian Program Kerja Otban VI Tahun 2019 dan Capaian Semester I Tahun 2019. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 7
FOKUS Revolusi Industri 4.0 Dan Lompatan Besar Sektor Penerbangan A pa yang dimaksud dengan revolusi industri? Secara singkat, pengertian revolusi industri merupakan perubahan besar yang radikal dan cepat atas perkembangan manusia dalam membuat peralatan kerja untuk menambah hasil produksi atau industri. Tak hanya dari segi produksi, namun juga keseluruhan rantai nilai untuk mencapai efisiensi yang optimal sehingga melahirkan model bisnis baru saat ini yang berbasis digital. Para pakar mencatat, perubahan besar ini sudah terjadi tiga kali. Dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia. Seperti pada revolusi industri 1.0 yang melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah oleh James Watt pada abad ke-18. Revolusi industri pertama tersebut sangat penting dan mengubah banyak hal serta meningkatkan perekonomian dunia yang luar biasa. Pada revolusi industri 2.0 ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Pada era ini bermunculan produksi manufaktur seperti pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang. Selanjutnya, pada revolusi industri 3.0 ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi seperti misalnya komputer. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan dengan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi 8 | - EDISI 2 / 2019
manusia. Komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya. Pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Kemudian adalah kehadiran teknologi digital dan internet yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 dan ditandai dengan berkembangnya Internet of Things (IoT). Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0 yaitu Internet of Things, Artificial Intellegence, Human-Machine Interface, teknologi robotik, dan sensor. Penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saingnya. Revolusi industri 4.0 diyakini akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Kehadiran revolusi industri 4.0 mampu menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru dan profesi baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Namun ada pula resiko yang mungkin muncul, seperti berkurangnya peran sumber daya manusia (SDM) karena diganti oleh mesin atau robot. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk di sektor transportasi udara atau penerbangan. Berjuta peluang ada disitu, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi. Di Indonesia, beberapa operator penerbangan sudah mulai mengantisipasi revolusi industri 4.0 tersebut. Salah satu operator penerbangan yang sudah mengantisipasi hal tersebut adalah maskapai Garuda Indonesia. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Tahun 2019 yang diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 di Padang, VP Business Development PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Hari Agung Saputra mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia berencana menggunakan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/ UAV) atau dikenal dengan drone sebagai pengembangan bisnis angkutan kargo udara masa depan guna mereduksi tarif. Disampaikan Hari Agung alasan penggunaan drone tersebut karena dinilai lebih efisien dan meminimalkan resiko. Di sisi lain, investasi untuk pesawat tersebut lebih murah dibandingkan dengan jenis konvensional. Penggunaan drone dinilai lebih efisien karena tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak. Selain itu juga bisa mengurangi biaya pegawai dalam bentuk set crew seperti pada pesawat konvensional. Teknologi UAV memang sudah mulai digunakan di beberapa negara dan pengoperasian di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja. Hanya saja yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana dengan kesiapan regulasinya? Revolusi industri 4.0 juga melanda pengelolaan bandar udara. Salah satu contohnya terkait dengan penanganan bagasi secara otomatis yang harus mengintrodusir penggunaan kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan dan internet. Model pembongkaran bagasi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan dan internet memberikan akses bagi penumpang maupun maskapai penerbangan untuk memonitor proses muat dan pembongkaran bagasi dengan cermat hingga bagasi diterima penumpang melalui conveyor belt. Sistim ini menjadi penting digunakan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen. Semakin cepat barang sampai kepada penumpang, maka semakin sedikit waktu tunggu penumpang pesawat di bandar udara dan tentu itu akan memenuhi kepuasan penumpang. Sementara itu, sistim navigasi penerbangan juga tak luput dari penggunaan teknologi 4.0. General Manager Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Cabang Palembang Ari Subandrio dalam Rakorwil tersebut menyampaika bahwa Perum LPPNPI merencanakan untuk menerapkan prosedur navigasi berupa Remotely Aerodrome Flight Information Services (AFIS), Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA) dan Flight Watch khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan diberlakukannya prosedur berbasis teknologi 4.0 ini diharapkan tidak ada lagi blank spot di langit Indonesia dari layanan navigasi penerbangan. Dan dengan demikian keselamatan penerbangan akan lebih terjamin. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 9
FOKUS Integrasi Sistem Menuju Satu Data Indonesia D ata, belakangan banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparatur pemerintahan, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan juga masyarakat sipil. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Karena data yang kredibel merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan 10 | - EDISI 2 / 2019
hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Sayangnya, dalam praktik, data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Saat ini, perkembangan teknologi di dunia semakin maju. Memasuki era digital berbasis teknologi 4.0 diperlukan pemahaman, pengertian, dan antisipasi dari ketertinggalan teknologi di masa depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini telah merilis Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dengan menggunakan kode referensi dan data induk. Satu Data Indonesia sangat membantu untuk mendapatkan informasi penting perihal perkembangan terkini terkait bidang- bidang yang menjadi perhatian Pemerintah. Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Perhubungan, c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara turut berpartisipasi dalam mendukung program yang telah ditetapkan sebagai agenda nasional ini. “Integrasi data sangat diperlukan untuk menunjang fungsi pelayanan kepada stakeholder perhubungan udara. Integrasi data diperlukan juga sebagai fungsi kontrol dan monitoring serta fungsi pengambilan keputusan dari manajemen kantor pusat maupun Kantor Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara, serta Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Sehingga akan didapat data yang cepat, akurat, informatif dan transparan,” demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Operasional TIK Pustikom Kementerian Perhubungan Heru Dharmawan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang yang diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 lalu di Padang. Menurut Heru, sistim Satu Data Perhubungan Udara ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder dan dapat menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, di mana salah satunya adalah bisa diaksesnya informasi perhubungan udara dengan lebih mudah dan efisien. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 11
FOKUS Kenali Penanganan Pertama Kecelakaan Di Bandar Udara D alam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 357 dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan mengenai setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil di Indonesia. Demikian ungkap Capt. Nurcahyo Utomo, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) pada kegiatan Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang pada 6 Agustus 2019 lalu. Nurcahyo menjadi narasumber pertama (first responder) terkait penanganan kecelakaan yang memberikan sosialisasi penanganan pertama kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara di bandar udara guna keperluan investigasi pada para peserta Rakorwil. Tujuan dilakukan sosialisasi terhadap penanganan di lokasi kecelakaan oleh first responder dari KNKT adalah untuk meningkatkan pengetahuan berbagai bahaya yang mungkin timbul di lokasi kecelakaan. Juga sebagai pengetahuan perlengkapan perlindungan diri dan melaksanakan investigasi secara aman. Selain itu juga agar mempunyai pengetahuan untuk dapat menjaga barang bukti yang diperlukan untuk investigasi. “Yang dimaksud dengan “kecelakaan” adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan; dan korban jiwa atau luka serius dalam kecelakaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “kejadian serius” adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan,” ujar Nurcahyo. Hasil investigasi kecelakaan pesawat udara tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pengadilan, namun demikian hasil investigasi kecelakaan pesawat yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia dapat diumumkan kepada masyarakat. Investigasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara tidak hanya terhadap pesawat udara nasional tetapi juga terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia. Di Indonesia lembaga penanganan kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara adalah Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. Kecelakaan pesawat udara dapat terjadi di dalam atau di sekitar bandar udara maupun di luar bandar udara. Apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, maka personil atau petugas yang berada di lokasi kejadianlah yang pertama kali menangani barang bukti (evidence). Investigator KNKT terkadang kesulitan untuk segera sampai di lokasi kejadian, karena biasanya dilakukan penutupan bandar udara lokasi kejadian. Lokasi kejadian adalah tempat yang berbahaya yang mungkin timbul dari alam, mekanis, dan mikroorganisme yang ada di dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia (blood borne panthogen), seperti Hepatitis A, B, dan C, serta HIV. “Kenali bahayanya dan gunakan alat pelindung diri yang memadai. Bukti sangat penting untuk investigasi dan dapat rusak, untuk itu perlu dijaga,” pungkas Nurcahyo Utomo (Yudha Inderawan) 12 | - EDISI 2 / 2019
FOKUS K antor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang akan mengajukan usulan Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dijadikan sebagai unit yang melaksanakan akselerasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pengusulan ini didasarkan beberapa pertimbangan yaitu memiliki sumber daya yang cukup, belum pernah mendapatkan predikat WBK, tidak memiliki temuan audit oleh aparat pengawas yang subtantif, serta pimpinan dan pegawainya tidak sedang menjalankan hukuman disiplin maupun dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio mengingatkan kepada jajarannya bahwa diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut. “Perlu saya sampaikan, kendatipun kita membuat sistem, membangun perangkat, membuat fasilitas, menyediakan perlengkapan lengkap, tanpa SDM yang berintegritas yang mempunyai kemampuan melayani, percuma saja,” ujarnya di sela acara Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Tahun 2019 di Padang, Selasa 06 Agustus yang lalu Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Maizar Radjin, saat memberikan paparan dalam acara Rakorwil tersebut menjelaskan titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurut Maizar, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama. Tiga sasarn tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terdapat lima tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan yaitu tahap pengusulan, tahap pencanangan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, serta tahap review dan evaluasi. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Reformasi biokrasi dinyatakan baik bila telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan, yaitu manajemen reformasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menyatakan baik, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal. (Yudha Inderawan) Membangun Zona Integritas Bebas Korupsi Di Otban VI Padang EDISI 2 / 2019 - | 13
LAPORAN KHUSUS Monitoring Angkutan Lebaran Dan Haji 1440 H/ 2019 M Otban VI Padang: Normal, Lancar, Selamanya S eperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga melakukan monitoring angkutan udara selama periode Lebaran dan angkutan jamaah Haji tahun 1440 H/ 2019 M. Monitoring dilaksanakan di lima bandar udara utama yang berada di wilayah kerja Otban VI Padang yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang, Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang, Bandar Udara Sultah Thaha Jambi, dan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selain itu juga dilaksanakan di tiga bandar udara tambahan yaitu Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, dan Bandar Udara Muaro Bungo Jambi. Monitoring dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Agoes Soebagio, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juni 2019 untuk Lebaran dan 6 Juli hingga 4 September 2019. 14 | - EDISI 2 / 2019
“Alhamdulillah, kegiatan monitoring posko angkutan udara lebaran dan haji tahun 2019 di lima bandar udara utama dan tiga bandar udara tambahan berjalan dengan normal, lancar, terkendali dengan selamat, aman dan nyaman atau selamanya,” ujar Agoes. Menurut Agoes, peralatan dan utilitas bandar udara, operasional dan jasa terkait, serta pelayanan dan fasilitas navigasi penerbangan berjalan dengan normal. Keterlambatan penerbangan sudah ditangani dengan baik oleh badan usaha angkutan udara atau maskapai penerbangan sesuai PM 89 tahun 2015 tentang delay management. “Terkait harga tarif di tiket yang diperjualbelikan oleh maskapai juga sudah sesuai dengan KM 106 Tahun 2019,” lanjut Agoes. Monitoring dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor INST 02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2019 M/ 1440 H dan INST 03 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Haji 1440 H / 2019 M. Tujuan monitoring adalah untuk memastikan keselamatan, keamananan, pelayanan dan pengoperasian penerbangan pada saat Lebaran dan angkutan haji tahun 1440 H/ 2019 M berjalan sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Serta terlaksananya pemenuhan standar dan prosedur keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan pada saat lebaran sesuai dengan yang telah di tetapkan. Monitoring dilaksanakan terhadap kegiatan badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara dan jasa terkait terhadap pelayanan kepada pengguna jasa. Kegiatan maskapai niaga berjadwal EDISI 2 / 2019 - | 15
terhadap penetapan tarif batas atas dan batas bawah; penanganan keterlambatan (delay management). Kegiatan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia terhadap pelayanan dan fasilitas yang tersedia di bandar udara; memonitor prosentase pertumbuhan pesawat dan penumpang di tahun 2019 terhadap tahun 2018 selama H-7 dan H+7. Serta memonitor secara umum pelayanan dan pengoperasian angkutan udara Lebaran tahun 2019 di bandar udara wilayah kerja. Sebenarnya, Otban VI Padang mendapat tugas untuk melakukan monitoring di lima bandar udara utama. Tiga bandar udara tambahan yang dimonitoring adalah inisiatif dari Otban VI Padang. Agoes mengharapkan di periode pelaksanaan pemantauan untuk LAPORAN KHUSUS Grafik Perbandingan Jumlah Pesawat Udara Grafik Perbandingan Jumlah Penumpang 16 | - EDISI 2 / 2019
peak season selanjutnya, yaitu pada Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru, Bandar udara H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan dapat dimasukkan ke dalam pemantauan nasional, karena sudah berstatus bandar udara internasional. Selain melakukan monitoring, Agoes menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan dokumentasi kegiatan monitoring tersebut. Dokumentasi itu bisa di akses melalui 12 link Youtube milik Otban VI Padang dengan alamat @OtbanEnam. Dari hasil monitoring terlihat jumlah total pergerakan pesawat udara yang beroperasi di 8 bandar udara tersebut mengalami penurunan -18,88%. Pada tahun 2018 tercatat total 5975 pergerakan pesawat dan di tahun 2019 ini tercatat 4. 847 pergerakan pesawat, atau terdapat selisih -1.128 pergerakan. Sementara itu untuk pertumbuhan jumlah penumpang juga mengalami penurunan -28,26%. Tahun 2018 jumlah penumpang mencapai 806.075 orang. Sedangkan tahun 2019 berjumlah 578.263 orang. Sehingga ada selisih – 227.812 orang. (Abdul Halim) EDISI 2 / 2019 - | 17
Kerjasama Otban II dan Otban VI Melancarkan Keberangkatan Jamaah Haji K antor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan yang membawahi Bandar udara Internasional Hang Nadim Batam dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang yang membawahi Bandar udara Sultan Thaha Jambi melakukan kerjasama monitoring berkelanjutan untuk memperlancar proses keberangkatan jamaah calon haji kloter 21 dari Jambi. Jamaah tersebut terbang menuju tanah suci pada hari Kamis, 25 Juli 2019 melalui embarkasi Batam. Kerjasama meliputi inspeksi pesawat yang melakukan penerbangan antara jamaah calon haji dari Jambi menuju Batam, LAPORAN KHUSUS 18 | - EDISI 2 / 2019
penyediaan  sarana dan prasarana untuk pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) jamaah calon haji di Jambi serta beberapa hal lainnya. Kerjasama tersebut mampu mempersingkat proses keberangkatan dan memudahkan jamaah calon haji dari kloter 21 Jambi dalam penerbangan dari Jambi - Batam - Jeddah (Arab Saudi). Menurut Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, kerjasama dilakukan juga untuk memberi kenyamanan kepada jamaah calon haji sehingga mampu melaksanakan ibadah haji yang penuh kegiatan fisik tersebut dengan lebih lancar dan khusyuk. “Selain itu, penerbangan haji sangat ketat, terutama dalam hal slot penerbangan di bandar udara tujuan di Arab Saudi karena banyaknya pesawat yang datang dari berbagai negara. Jika proses di negara asal bagus dan tepat waktu, akan sangat membantu saat nanti proses di Arab Saudi. Jadi kerjasama ini sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan di semua kantor Otoritas Bandar udara di seluruh Indonesia,” ujar Polana. Kepala Kantor OBU Wilayah II Bintang Hidayat, menyatakan kerjasama dilakukan karena penerbangan haji antara ini meliputi dua wilayah kerja OBU yang berbeda. “Dengan monitoring berkelanjutan ini, kerja kami menjadi lebih mudah dan cepat karena adanya monitoring yang sudah dilakukan lebih dulu di Jambi oleh OBU Padang. Dengan demikian kami memiliki waktu yang lebih untuk melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat,” ujar Bintang. Sementara itu Kepala Kantor OBU Wilayah VI Padang Agoes Soebagio juga merasa senang dengan kerjasama yang mampu memudahkan jamaah haji ini. “Kami menerjunkan Tim Monitoring EDISI 2 / 2019 - | 19
Haji 2019M/1440H untuk melakukan monitoring. Di antaranya dengan melakukan inspeksi terhadap 3 pesawat Garuda yang membawa jamaah haji dari Jambi ke Batam. Alhamdulillah penerbangan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali, tidak ada temuan yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Agoes. Menurut Agoes, jamaah calon haji kloter 21 yang berjumlah 449 orang terdiri dari 190 laki-laki dan 259 perempuan dari Jambi tidak bisa langsung terbang menuju ke Arab Saudi, namun harus melalui Embarkasi Batam. Dari Jambi, jamaah calon haji diangkut dengan 3 pesawat Boeing B737-800NG Garuda Indonesia yaitu GA - 1510 yang berangkat pukul 03.28 WIB, GA- 1300 berangkat pukul 03.40 WIB, dan GA- 1320 yang berangkat pukul 04.18 WIB. Para jamaah calon haji dari Jambi tersebut juga langsung menuju ruang tunggu keberangkatan di Bandar udara Hang Nadim Batam. Para jamaah calon haji tidak lagi transit di Asrama Haji Batam dan tidak LAPORAN KHUSUS 20 | - EDISI 2 / 2019
lagi check-in serta diperiksa CIQ karena semua proses tersebut sudah dilakukan di Bandar udara Sultan Thaha Jambi. Selanjutnya 448 jamaah calon haji bersama 6 petugas kloter 21 diterbangkan menuju Jedah, Arab Saudi dengan pesawat Boeing B747- 400 oleh maskapai Saudi Airlines nomor penerbangan SV - 5421 pada pukul 10.00 WIB, lebih cepat 10 menit dari jadwal awal pukul 10.10 WIB. Seorang jamaah No. 257 a.n Ishak Yahya Akim batal berangkat dikarenakan sakit. (*Rifqi) EDISI 2 / 2019 - | 21
KELAIKUDARAAN Ratusan Ramp Check di Otban VI Padang T ransportasi udara pada saat ini telah menjadi elemen penting dalam laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Sejalan dengan perkembangan teknologi industri, masyarakat semakin sadar bahwa peranan transportasi udara sangat penting karena dirasakan lebih efisien dari sisi waktu di bandingkan dengan sarana tranportasi lainnya. Walaupun harga tiketnya dinilai masih relatif lebih mahal. Meskipun demikian transportasi udara merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk memperlancar arus pengangkutan penumpang dan barang baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Oleh karena itu faktor keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan dapat terus berperan dalam menumbuhkembangkan suatu daerah. Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan nasional berkomitmen untuk mewujudkan Safety, Security, and Service through Compliance (3S + 1C) demi menjaga kepuasan pengguna jasa angkutan udara. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU no 1 tahun 2019 tentang Penerbangan terutama di pasal 3 yang disebutkan di antaranya bahwa penerbangan diselenggrakan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu juga untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal itulah diperlukan kesinergian antara regulator, operator penerbangan, maupun pengguna jasa penerbangan. Sebagai perwakilan dari regulator pusat yang berada di wilayah, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga senantiasa mendukung dan melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan Safety, Security, and Service through Compliance (3S + 1C) d wilayah kerjanya. Hal tersebut sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 41 Tahun 2011, serta PM 22 Tahun 2015 sehingga inspektur penerbangan bidang kelaikudaraan Otban VI Padang secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Pengawasan ini dilakukan guna menjamin maskapai yang akan digunakan oleh masyarakat dalam keadaan aman serta laik terbang. Dalam praktik pengawasannya digunakan metode pemeriksaan acak (ramp check) secara periodik dan lebih intens pada saat peak season (hari besar dan tahun baru). Pelaksanaan ramp chek tersebut dilaksanakan di bandar udara-bandar udara besar di 5 (lima) Provinsi dibawah wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI Padang. Bandar udara-bandar udara yang menjadi target pelaksanaan ramp check antara lain Bandar udara Internasional Minangkabau Padang (Sumatera Barat), Bandar udara Sultan Thaha (Jambi), Bandar udara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Bandar udara Depati Amir Pangkal Pinang (Bangka), Bandar udara 22 | - EDISI 2 / 2019
Internasional H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan (Belitung), dan Bandar udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang (Sumatera Selatan). Adapun operator penerbangan yang diperiksa antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia Air Asia, Travel Express Aviation, Susi Air, Deraya Air, dan Saudi Arabian Airlines. Selama periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019, Inspektur Kelaikudaraan Otban VI Padang telah melaksanakan ramp chek sebanyak 445 kali. Rinciannya adalah 223 kali pemeriksaan terhadap pesawat maskapai nasional yang beregestrasi kebangsaan Indonesia (PK) dan sebanyak 12 kali terhadap tiga pesawat maskapai asing yang beregestrasi kebangsaan Islandia (TF). Rincian kegiatan ramp check tersebut terdiri dari penerbangan reguler sebanyak 147 kali, angkutan lebaran 2019 sebanyak 268 kali dan angkutan haji 2019 sebanyak 30 kali. Sedangkan untuk kegiatan surveillance terhadap operator yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Juli 2019 sebanyak 8 kali. Terdiri dari surveillance AOC 121 Garuda Indonesia di Jambi, AOC 121 Lion Air di Jambi, PSC 141 PT. Deraya Fying School (dua kali), AOC 121 NAM Air di Pangkal Pinang, AMO 145 NAM Air di Pangkal Pinang, AOC 121 Wings Air di Palembang, dan AMO 145 Wings Air di Palembang. Dari hasil kegiatan ramp check dan surveillance, seluruh temuan telah dilakukan corrective action (tindakan perbaikan) oleh operator penerbangan dan data tersebut telah dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara dalam hal ini Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Dengan demikian seluruh pesawat yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI dalam kondisi laik terbang. Pada bulan ramadhan tahun 2019 ini tim Otban VI Padang juga kedatangan tamu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang melakukan peninjauan angkutan lebaran tahun 2019 di wilayah Sumatera Barat. Dalam salah satu kunjungannya, mereka memonitoring pengawasan angkutan lebaran yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI Padang. Pada kegiatannya tersebut, mereka menanyakan standart operating procedure (SOP) ramp check pesawat udara serta melakukan peninjauan secara langsung kegiatan ramp check yang dilakukan oleh tim inspektur kelaikudaraan Otban VI Padang. Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab tuntas oleh tim inspektur kelaikudaraan Otban VI Padang dan mendapat apresiasi dari tim Itjen Kementerian Perhubungan. (Budi) EDISI 2 / 2019 - | 23
OJT Training Conformity Inspection di PTDI M engusung misi menjadi yang terdepan di segmen pasar pesawat turboprop kelas ringan dan sedang, serta menjadi acuan bagi industri penerbangan di Asia Pasifik dengan menerapkan optimalisasi kompetensi industri dan komersial, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Inspektur Kelaikudaraan melaksanakan kegiatan Manufacturing Conformity Inspection pesawat N219. Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan aspek keselamatan dalam pembuatan dan pengembangan pesawat tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tim inspektur kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada tanggal 12-16 Agustus 2019 lalu berkesempatan untuk melaksanakan Manufacturing Conformity Inspection terhadap pesawat N219 di kompleks PTDI Bandung. Dalam proses pelaksanaannya, para inspektur Otban VI membandingkan part, assy dan sub KELAIKUDARAAN 24 | - EDISI 2 / 2019
assy terhadap standar (type design). Dengan kata lain compare actual with reference, memeriksa drawing dan sertifikasi pesawat dan melihat pengetesan setiap fungsi sistim dari N219. Selain itu juga melihat pekerjaan yang ada di sana mulai dari proses receiving raw material, forming part dan komponen, proses pembuatan part dari bahan komposite, proses assembly sampai dengan line produksi N219 berikut dengan dokumen – dokumen yang disiapkan untuk proses sertifikasi part. Sedikit perkenalan dengan pesawat N219. N219 adalah pesawat commuter yang termasuk dalam kategori Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 23. Pesawat dengan kapasitas 19 penumpang ini dikembangkan bersama antara PTDI dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sejak 2014. Spesifikasi pesawat sangat sesuai untuk dioperasikan di daerah remote area, penghubung antar kota dan antar pulau. Dalam proses pembuatan pesawat N219, PTDI melakukan sendiri manufacturing dan assembly untuk detail parts dan komponen sesuai dengan standar dalam industri penerbangan. Oleh karena itu dukungan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan nasional sangat dibutuhkan untuk menciptakan industri lokal dengan produk yang qualified sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku. (Annil) EDISI 2 / 2019 - | 25
KEAMANAN Avsec Awareness Airnav Cabang Padang P eraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional mengamanahkan kepada penyelenggara layananan navigasi penerbangan untuk berkewajiban mengikutikan seluruh karyawannya dengan kegiatan Avsec Awareness. Terkait dengan hal tersebut, Airnav cabang Padang bekerjasama dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di ruang rapat gedung OPB mengadakan kegiatan sosialisasi bagi seluruh pegawai/ karyawan Airnav cabang Padang. Airnav cabang Padang merupakan salah satu cabang yang telah memiliki dokumen Air Navigation Services Security Program (ANSSP) dan telah dilakukan audit baik dari manajemen internal Airnav Indonesia maupun Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sosialisasi di Airnav cabang Padang ini sekaligus juga sebagai tindaklanjut dari temuan audit Direktorat Keamanan Penerbangan. Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dipaparkan beberapa materi terkait dengan keamanan penerbangan. Materi tersebut antara lain terkait program keamanan penerbangan nasional, program keamanan penerbangan navigasi penerbangan, pembagian kategori daerah keamanan di daerah navigasi penerbangan, tanda izin masuk ke daerah navigasi penerbangan; dan daerah keamanan terbatas di bandar udara. Dalam sambutanya pada pembukaan sosialisasi, General Manager Airnav cabang Padang Wisnu Hadi menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh terkait aspek keamanan penerbangan. “Kini Airnav tidak hanya concern ke aspek safety saja, melainkan juga security menjadi prioritas kami,” ujarnya. Menurutnya, sosialisasi ini berbanding lurus dengan implementasi yang sudah diterapkan oleh Airnav cabang Padang yang sudah memiliki program keamanan, fasilitas penunjang maupun sumber daya personel aviation security yang memiliki lisensi. Terpisah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio mengapresiasi kegiatan sosialisasi avsec awareness tersebut. “Secara nasional Airnav Padang termasuk cabang yang pertama yang telah memiliki dokumen keamanan dan telah dilakukan audit secara komprehensif oleh Direktorat Keamanan Penerbangan,” ujarnya. Kegiatan sosialisasi yang dibagi menjadi dua sesi, pagi dan siang, ini diikuti oleh seluruh manajemen dan pegawai Airnav cabang Padang dengan antusias. (Rahmat) 26 | - EDISI 2 / 2019
KEAMANAN Meningkatkan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan P ada tanggal 3 hingga 5 Juli 2019 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang bekerjasama dengan Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan. Kegiatan bimtek tersebut mengambil tema Investigasi Keamanan Penerbangan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I sampai dengan X dan inspektur keamanan penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara. Total peserta berjumlah 24 orang inspektur keamanan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi inspektur keamanan penerbangan khususnya terkait dengan investigasi masalah-masalah keamanan penerbangan. Dalam kegiatan ini peserta bimtek dibekali bagaimana teknik berkomunikasi yang baik, teknik interview, teknik mendengar sampai pengumpulan data dan pelaporan terkait dengan investigasi keamanan penerbangan. Dijelaskan oleh pemateri bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, mempunyai gaya berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, pengulangan, verifikasi serta penyimpulan dari komunikasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk tujuan investigasi dapat melalui pendekatan rasional, empiris, atau sistematis. Observasi terhadap data diperlukan guna mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi. Dalam melakukan investigasi, seorang investigator harus bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif . Investigator dimungkinkan dapat melihat hal – hal yang oleh subjek investigasi sendiri kurang disadari. Selain itu juga dimungkinkan memperoleh data tentang hal – hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek investigasi secara terbuka dalam wawancara . Dalam kegiatan bimtek ini juga disimulasikan sebuah studi kasus. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk mendiskusikan beberapa contoh kasus yang terkait keamanan penerbangan. (Rahmat) EDISI 2 / 2019 - | 27
Koordinasi FAL Bandar Udara Internasional Minangkabau U ntuk melakukan koordinasi dalam pemberian fasilitas penerbangan internasional yang lebih baik di Bandar udara Internasional Minangkabau Padang, pada Selasa 2 Juli 2019 lalu, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite Fasilitasi (FAL) Bandar udara Internasional Minangkabau. Rapat yang berlangsung di Hotel Mercure Padang ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Hal ini karena komite FAL Bandar udara Internasional Minangkabau diketuai oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. FAL Bandar udara Internasional Minangkabau Padang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, nomor: KP344 Tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2020. Komite Fasilitasi (FAL) di bandar udara internasional dibentuk berdasarkan Annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Tujuannya di antaranya untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang persediaan pesawat tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu. Menurut ketentuan Annex 9 tersebut, rapat Komite Fasilitasi (FAL) merupakan pertemuan komite yang wajib dilakukan sekurang kurangnya minimal 1 kali dalam setahun. Dalam rapat ini anggota Komite Fasilitasi menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala di lapangan terkait penyelenggaraan penerbangan internasional untuk dicarikan solusi bersama. Kegiatan rapat FAL Bandar udara Internasional Minangkabau ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar udara Internasional Minangkabau, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Padang, Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I Padang serta hadir juga Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat. Dari operator penerbangan, terlihat hadir Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, General Manager Perum LPPNPI (Airnav) cabang Padang, Maintenance Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, Airport Operation and Services Junior Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, General Manager PT. Garuda Indonesia Cabang Padang, Senior Manager Lion Air Group cabang Padang yang juga diamanahkan sebagai Ketua AOC Bandar udara Internasional Minangkabau, Distrik Manager PT AirAsia Cabang Padang, General Manager PT. Gapura Angkasa Cabang Padang, dan General Manager PT. PTN Cabang Padang. Bertindak sebagai pemateri 1 dalam kegiatan ini adalah Dwi Ananda Wicaksana selaku Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau. Dalam paparannya Dwi menyampaikan kegiatan fasilitasi terkait penyelenggara bandar udara serta rencana pengembangan infrasturuktur Bandar udara Internasional Minangkabau untuk peningkatan pelayananan kebandarudaraan. Pada sesi yang kedua disampaikan paparan oleh Kepala Balai Karantina Kesehatan Bandar udara Internasional Minangkabau Dr. Jalil Alfani, M.Kes. Dalam paparannya Jalil menyampaikan terkait kegiatan fasilitasi kekarantinaan kesehatan di bandar udara dan materi terkait penanggulangan penyakit berpotensi KLB di Bandar udara Internasional Minangkabau. (Rahmat) KEAMANAN 28 | - EDISI 2 / 2019
NAVIGASI Pengukuran Dan Pengawasan Kualitas Koordinat Navigasi Penerbangan A spek keselamatan penerbangan termasuk dengan segala persyaratan pendukungnya merupakan elemen yang khusus dan mutlak harus diwujudkan. Termasuk di antaranya adalah elemen-elemen dalan navigasi penerbangan. Seperti misalnya titik koordinat referensi bandar udara (Aerodrome Reference Point/ARP), maupun letak lokasi suatu peralatan navigasi (Navigation Aid’s) atau objek lain yang dianggap penting untuk keperluan navigasi dan operasi penerbangan. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengawasan ulang titik koordinat bandar udara dan navigasi penerbangan di bandar udara wilayah kerjanya. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/29/II/2010 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengukuran dan pengawasan kualitas koordinat navigasi penerbangan dengan sistim geodesi dunia (world geodetic system) 1984 bagian 173-4 (Advisory Circular Part 173-4). WGS-84 merupakan sistem koordinat Kartesian Geosentrik menggunakan Ellipsoid GRS (Geodetic Reference System) 80. Lokasi kegiatan pengukuran titik koordinat tersebut berada di parking stand Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang Sumatera Barat. Kegiatan pengukuran dilaksanakan oleh inspektur navigasi penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dengan menggunakan sistim geodesi dunia (world geodetic system) 1984. Tujuan penggunaan menggunakan sistem WGS-84 adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan presisi agar pelaksanaan pengukuran mendapatkan hasil kualitas yang baik. (Dendy Muriyansyah) EDISI 2 / 2019 - | 29
BANDAR UDARA Otban VI Targetkan Semua Bandar Udara Miliki AEP O toritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sangat konsen terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan terutama dalam hal penanggulangan keadaan darurat di bandar udara yang berada di wilayahnya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan darurat. Terkait dengan hal tersebut, OBU VI juga konsen dengan kelengkapan dokumen bandar udara terkait keselamatan dan kemanan. Salah satunya adalah airport emergency plan (AEP) document dan pelatihan keadaan darurat atau airport emergency execise. “Hampir semua bandar udara di wilayah kerja kami sudah memiliki airport emergency plan document. Dari 14 bandar udara, 11 bandar udara sudah memiliki dokumen AEP dan beberapa bandar udara sudah melakukan airport emergency execise. Ditargetkan tahun depan seluruh bandar udara di lingkungan kerja OBU VI sudah memiliki airport emergency plan document,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio. Bandar udara yang sudah mempunyai AEP adalah Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang, SM. Badaruddin II – Palembang, Depati Amir - Pangkal Pinang, Sultan Thaha – Jambi, Fatmawati Soekarno – Bengkulu, H.AS. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan, Muara Bungo, Silampari - Lubuk Linggau, Atung Bungsu - Pagar Alam, Depati Parbo – Kerinci, dan Mukomuko. Sedangkan bandar udara yang saat ini sedang memproses dokumen tersebut adalah Rokot – Sipora, Enggano dan Pusako Anak Nagari - Pasaman Barat. Sementara itu bandar udara yang sudah melaksanakan pelatihan keadaan darurat (PKD) atau airport 30 | - EDISI 2 / 2019
emergency execise adalah Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang, SM. Badaruddin II – Palembang, Depati Amir - Pangkal Pinang, Sultan Thaha – Jambi, H.AS. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan, dan Silampari - Lubuk Linggau. Bandar udara yang sudah merencanakan melakukan PKD adalah Fatmawati Soekarno – Bengkulu, Muara Bungo, dan Mukomuko. Airport emergency planning merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu bandar udara untuk mengatasi situasi keadaaan darurat yang berada di dalam bandar udara dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memperkecil akibat yang akan timbul dari suatu keadaan darurat, khususnya meminimalkan korban jiwa maupun harta benda akibat kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam bandar udara atau wilayah sekitarnya. Selain itu juga untuk mempertahankan operasional penerbangan yang ada di bandar udara. Airport emergency planning merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan bandar udara dalam mengemban tugasnya sebagai penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara. Pengelola bandar udara wajib membuat program penanggulangan keadaan darurat. sesuai ketentuan Annex 14 tentang Aerodromes Chapter 9.1 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ ICAO). Pada annex tersebut disebutkan bahwa setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.). Mengingat kecelakaan pesawat udara ataupun bentuk acaman tersebut tidak selalu dapat di prediksi dan bisa terjadi secara tiba-tiba, pihak bandar udara harus selalu siap dan waspada terhadap segala jenis kemungkinan emergency yang terjadi. Pertolongan harus dengan cepat, terukur serta terlaksana dengan baik sehingga diperlukan adanya kesepakatan bersama untuk melakukan persiapan, fasilitasi dan penyediaan personel yang mampu dan berkompeten. Selain itu juga harus melakukan latihan-latihan berkala baik secara bersama maupun parsial guna meningkatkan koordinasi, komando, komunikasi dan kompetensi personel masing-masing instansi yang terlibat dalam Airport emergency commite. Setiap bandar udara harus memiliki airport emergency plan procedure yang baik, walaupun dalam pelaksanaanya terkadang tidak semua aspek yang tercantum di dalamnya dilakukan. Untuk itulah diperlukan adanya latihan airport emergency plan yang efektif sebagai bentuk kegiatan untuk membiasakan dan menanamkan prosedur baku yang ada secara optimal pada setiap instansi yang ada. Dengan demikian ketika harus berhadapan dengan keadaan darurat penerbangan yang sebenarnya seluruh instansi dalam airport emergency commite dapat melaksankan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa angkutan udara di bandar udara juga harus ikut berperan serta dan aktif dalam setiap kegiatan airport emergency execise di suatu bandar udara. (M Arif) EDISI 2 / 2019 - | 31
BANDAR UDARA Pentingnya Menjaga Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan H allo gaes, semua sudah pernah naik pesawat ataupun ke bandar udara kan? Semenjak adanya penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier/ LCC) pesawat udara menjadi moda transportasi yang diminati oleh semua kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah penerbangan pun meningkat. Tahukah kalian, hal yang paling utama dalam penerbangan adalah hal keselamatan. Keselamatan tidak hanya saat pesawat terbang di udara namun juga saat pesawat berada di bandar udara. Dari data statistik, 95% kecelakaan terjadi saat pesawat berada di bandar udara. Untuk itulah diperlukan suatu pengaturan terkait keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara. Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang mengatur soal penerbangan nasional, telah mengatur mengenai batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan. Pengaturan tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 44 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan antara lain tentang batas jarak dan ketinggian bangunan ataupun benda tumbuh dan/ atau bergerak di sekitar bandar udara. Mengingat pentingnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara, maka melalui Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pemerintah menetapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi buat pelanggar aturan tersebut adalah pidana penjara tiga tahun dan denda paling banyak satu milyar Rupiah. Untuk mengendalikan KKOP maka Kementerian Perhubungan menetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk pembangunan di sekitar bandar udara. 32 | - EDISI 2 / 2019
Untuk membangun sebuah bangunan di area tersebut diperlukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, selain pengendalian dari sisi pembangunan bangunan di sekitar area KKOP, hal yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan penerbangan. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah bermain layang- layang, penyalahgunaan laser pointer, menerbangkan lampion, menerbangkan balon udara dan mengoperasikan drone di area KKOP. Kita tentu tidak ingin terjadi kecelakaan pesawat di sebuah bandar udara. Jadi kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut agar keselamatan penerbangan terjamin. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menggunakan pesawat terbang. Apakah itu rekan kita, keluarga kita atau diri kita sendiri. Jika terjadi apa- apa dengan pesawat tersebut, tentu yang rugi juga kita sendiri. Untuk itu, mari bersama kita jaga keselamatan penerbangan. Ingatlah selalu jargon di dunia penerbangan: “The sky is a vast place but there is no room for error”. (Harry Andhika Fitra) Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS: Ketinggian gedung/ bangunan Di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Definisi: Izin ketinggian gedung/bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan merupakan izin komersial. Merupakan batasan ketinggian yang diberikan terhadap rencana gedung/bangunan sesuai dengan batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Lembaga yang menerbitkan: Kementerian Perhubungan Pejabat yang menandatangani: Kantor Otoritas Bandar Udara Waktu Proses: 14 Hari kerja setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan Jenis Perizinan: Izin Operasional/ Komersial Biaya: Rp. 2,750,000 / rekomendasi Prosedur: Manual; Dengan menggunakan web form; Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan. Persyaratan: 1. Registrasi ke sistem OSS; 2. Surat Permohonan ditandatangani pemohon / penerima kuasa; 3. Fotocopy KTP Pemilik tanah/Pemohon, 1 lbr; 4. Fotocopy surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir atau Kartu Kapling dari Pemda/Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling) atau bukti penguasaan bahan (sewa); 5. Alamat Lokasi yang dimohonkan; 6. Koordinat lokasi dengan ketentuan: § Koordinat geografis WGS’84; § Satuan derajat, menit dan detik; § Ketelitian 2 angka di belakang koma; 7. Elevasi tanah lokasi dalam satuan Meter, MSL (Mean Sea Level); 8. Peta/denah lokasi yang dimohonkan; 9. Pembayaran PNBP (SIMPONI); 10. Gambar rencana ketinggian; 11. Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara Persyaratan Verifikator: 1. Memiliki kompetensi dan terampil untuk melaksanakan kegiatan survey lapangan guna pengambilan data rencana bangunan terhadap bandar udara (koordinat, elevasi, jarak dan azimuth atau arah serta ketinggian bangunan); 2. Memiliki kemampuan dalam mengolah data hasil survey; 3. Mempunyai kemampuan membuat kajian teknis KKOP mengacu data hasil survey dan peraturan serta ketentuan yang berlaku; 4. Mempunyai kemampuan dalam pembuatan konsep rekomendasi ketinggian bangunan terhadap KKOP. EDISI 2 / 2019 - | 33
BANDAR UDARA Pemeriksaan Dan Pengujian Kendaraan PKP-PK Sultan Thaha D alam rangka memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional serta mempertahankan kinerja fasilitas pelayanan darurat di bandar udara sehingga mendapatkan hasil guna yang maksimum, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala dan/ atau khusus terhadap fasilitas tersebut. Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp. 605 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Fasilitas Pelayanan Darurat. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang selaku wakil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator penerbangan nasional di wilayah kerjanya, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kinerja kendaraan utama PKP-PK di Bandar udara Sultan Thaha Jambi. Kegiatan pengukuran dan pengujian tersebut dilaksananakan pada 25 April 2019 lalu di kompleks Bandar udara Sultan Thaha. Sebagai tenaga penguji adalah inspektur PKP-PK dan Salvage Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang atas nama Imanda Alsyah dan Jemi Rolly dengan didampingi tim PKP-PK Bandar udara Sultan Thaha yaitu R. Ruri Ardiyandi, Achmad Sauki dan Findi Heriyanto. Objek pemeriksaan dan pengujian kinerja adalah kendaran utama PKP-PK F1 Merk Oshkosh (type 1). Sedangkan parameter pengujian adalah respons time, kecepatan maksimum (km/jam), akselerasi (detik) pada 0 – 80 km/jam, discharge range turret (meter), stopping distance (meter) pada 32 km/jam, fungsi ground sweep, hose reel, hand line, pump and rool, main water pump discharge rate (liter/ menit), dan pemeriksaan peralatan pendukung di kendaraan utama. Hasil dari pemeriksaan dan 34 | - EDISI 2 / 2019
Pelayanan Darurat dan/ atau Otoritas Bandar Udara. Namun demikian juga bisa dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara khusus pada keadaan tertentu. Seperti misalnya apabila dibutuhkan karena alasan tertentu; fasilitas pelayanan darurat selesai proses perbaikan dengan skala besar/overhaul/rekondisi; pengadaan dan/atau peremajaan kendaraan; sertifikasi kelaikan kendaraan PKP- PK; dan sertifikasi pelayanan PKP- PK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan didampingi Otoritas Bandar Udara setempat. Pemeriksaan dan pengujian bertujuan untuk memastikan kondisi kinerja fasilitas pelayanan darurat masih sesuai ketentuan. Adapun parameter pemeriksaan dan pengujian terdiri dari pemeriksaan fisik dan pengujian kinerja kendaraan. Untuk pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan roda kendaraan; warna kendaraan; call sign kendaraan; kaca spion; lampu kendaraan dan sirene; pintu dan kompartemen kendaraan; pemeriksaan seluruh komponen, indicator instrument, sistim kelistrikan, pneumatic system dan lainnya pada kendaraan; dan peralatan pendukung operasional PKP-PK. Sedangkan pengujian kinerja kendaraan utama PKP-PK meliputi kecepatan maksimum (top speed) - (km/jam); akselerasi (acceleration) - (detik) pada 0-80 km/ jam; laju pancaran (discharge rate) - (liter/menit); jarak pancaran turret (discharge range turret) - (meter); jarak pengereman (stopping distance) - (meter); pengoperasian handline; pengoperasian hose reel; dan pengoperasian ground sweep nozzle. Hasil pemeriksaan dan pengujian dicatat dan didokumentasikan di dalam kertas kerja dan dilaporkan kepada kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Direktorat Bandar Udara. (Jemi Rolly) pengujian, secara mayoritas kendaraan utama PKP-PK milik Bandar udara Sultan Thaha tersebut dalam keadaan baik dan laik beroperasi sesuai ketentuan. Sebagaimana diketahui, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Sedangkan pengujian adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar teknis operasional fasilitas pelayanan darurat. Pemeriksaan dan/ atau pengujian tersebut secara berkala 1 bulan sekali oleh Penyelenggara Fasilitas EDISI 2 / 2019 - | 35
BANDAR UDARA Database Lisensi Personil Dan Sertifikat Peralatan Bandar Udara B erbicara mengenai bandar udara, maka kita akan membahas tentang sebuah tempat di mana segala hal yang ada di dalamnya sudah teratur dan diatur dengan jelas. Pengaturan tersebut untuk mempertahankan tiga aspek penting, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Di antara sekian banyak komponen dalam bandar udara yang sudah diatur dengan jelas tersebut adalah terkait dengan personel dan peralatan bandar udara. Dua komponen ini adalah motor penggerak dalam rangkaian besar kegiatan sebuah bandar udara. Sehingga sudah menjadi keharusan dua komponen tersebut untuk selalu dijaga, dirawat, diperiksa dan secara berkala diuji untuk memastikan kapabilitasnya masih sesuai dengan peraturan yang sudah dipersyaratkan. LISENSI PERSONEL Fungsi dari lisensi personel bandar udara adalah sebagai bukti kecakapan seorang operator dalam mengoperasikan peralatan atau utilitas di bandar udara. Mengingat fungsinya yang demikian vital, maka tidak sembarang orang bisa mendapatkan lisensi ini. Karena dengan memiliki lisensi maka seorang operator sudah dinyatakan layak dan melekat kewajiban untuk senantiasa mematuhi peraturan, melakukan pekerjaan sesuai bidangnya, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Untuk mendapatkan lisensi, pertama kali seorang operator harus melalui dua tahapan ujian, yaitu ujian teori dan ujian praktek. Sedangkan untuk memperpanjang validasi lisensinya, seorang operator cukup melalui ujian teori saja yang berbasis Computer Assisted Test (CAT). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 41 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Advisory Circular CASR Part 139-11 Lisensi dan/ atau Rating Personel Bandar Udara, proses perpanjangan lisensi personel bandar udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara. Namun demikian Kantor Otoritas Bandar Udara hanya dapat memproses perpanjangan lisensi/ rating personel yang masih 36 | - EDISI 2 / 2019
stiker kelaikan peralatan. Untuk pembuatan stiker harus menunggu surat tindak lanjut dari operator apabila sebelumnya ditemui kekurangan pada peralatan setelah dilakukan pengujian kelaiakannya. PORTAL DATABASE Pemasalahan dalam perpanjangan sertifikat peralatan dan lisensi personel yang masih ditemui di lapangan adalah adanya operator yang belum tertib dalam mengajukan surat perpanjangan sehingga ketika dilakukan pengawasan masih ditemukan peralatan atau lisensi personel yang sudah habis masa berlakunya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengingat dan peringatan bagi operator untuk senantiasa mengajukan proses perpanjangan sebelum masa berlaku sertifikat atau lisensinya habis. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memandang aktif. Jadi apabila lisensi/ rating personel sudah expired maka harus diproses di Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Demikian juga halnya dengan penambahan rating atau pengajuan lisensi baru juga harus melalui Direktorat Bandar Udara di Jakarta. Saat ini, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sudah memiliki penguji lisensi untuk dua bidang yaitu lisensi personel GSE dan marshaller. Sedangkan untuk bidang- bidang lain masih meminta bantuan dari penguji di Direktorat Bandar Udara. Proses perpanjangan lisensi personel bandar udara terdiri dari dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan ujian teori berbasis Computer Assisted Test (CAT). Dua tahapan ini tidak dapat dilaksanakan secara paralel sehingga apabila secara administratif dokumen pemohon tidak lengkap maka tahapan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. SERTIFIKAT KELAIKAN PERALATAN Seperti halnya personel bandar udara, peralatan yang terdapat di bandar udara juga harus senantiasa dijaga performanya dan diperbarui validasi sertifikatnya. Operator harus senantiasa memperhatikan kelaikan operasi peralatan bandar udara karena operator yang baik/ layak saja belum cukup apabila peralatan yang dioperasikan ternyata tidak berfungsi dengan baik atau tidak layak. Proses perpanjangan sertifikat kelaikan operasi peralatan bandar udara juga secara garis besar sama dengan mekanisme perpanjangan lisensi personel bandar udara. Perbedaaanya hanya pada penyerahan kembali sertifikat kepada operator dan pembuatan EDISI 2 / 2019 - | 37
serius terkait sertifikat kelaikan operasi peralatan dan lisensi personel bandar udara sehingga kemudian pada tahun 2019 ini membuat sebuah portal database untuk memantau validasi sertifikat peralatan dan lisensi personel bandar udara. “Kami sedang mengembangkan sebuah portal database peralatan dan lisensi personel bandar udara. Portal website ini kami rancang dapat memunculkan reminder atau pengingat kepada kami ketika dalam waktu 30 hari ke depan ada sertifikat peralatan atau lisensi personel yang akan habis masa berlakunya,“ ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Agoes Soebagio dalam diskusi dengan tim portal website dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. “Dari reminder ini kami akan bersurat supaya operator untuk segera mengajukan proses perpanjangannya. Nantinya akan ada reminder lagi dalam waktu 15 hari kalender setelah masa berlaku lisensi atau sertifikat peralatan habis. Namun kali ini kami tidak lagi mengingatkan operator melainkan akan langsung memberikan surat peringatan. InsyaAllah doakan di akhir tahun ini semua database sudah masuk dan portal tersebut sudah rampung sehingga sudah bisa digunakan,” lanjut Agoes Soebagio. “Mungkin sepintas portal ini terlihat sederhana. Namun jangan lupa, aplikasi ini bisa juga menjadi acuan bagi kami dalam menghitung besaran PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang akan didapatkan pada tahun depan. Nanti ketika sudah smooth, kami akan integrasikan aplikasi ini ke dalam portal DJPU, sehingga siapapun dan dari manapun, asalkan memiliki akses, dapat membuka database kami. Dan satu lagi, aplikasi ini baru sebatas embrio, nantinya database lisensi personel keamanan penerbangan, PKP-PK, dan database pas bandar udara juga akan masuk ke dalam aplikasi ini,” terang Agoes. Sebelumnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sudah memiliki database sertifikat kelaikan operasi peralatan dan lisensi personel. Namun sistim ini belum secara otomatis memberikan umpan balik berupa peringatan ketika validasi sertifikat maupun lisensi personel bandar udara sudah mendekati akhir masa berlakunya. Demikian juga halnya dengan aksesibilitas yang tidak dapat diakses secara online. Dengan adanya portal database yang baru nanti diharapkan permasalahan terkait validasi sertifikat peralatan dan lisensi personel bandar udara dapat diatasi. Sehingga kepastian kelaikan operasi peralatan dan kecakapan personel bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dapat dipastikan sudah memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan. (Miftah Farid) BANDAR UDARA 38 | - EDISI 2 / 2019
Safety Commitment Di Bandar Udara Internasional Minangkabau K eselamatan bersama dengan keamanan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam sektor penerbangan. Semua stakeholder seperti regulator, operator dan masyarakat wajib memiliki komitmen untuk bekerjasama, selalu menjaga dan meningkatkan keselamatan penerbangan secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang selaku perwakilan regulator di wilayahnya menyelenggarakan penandatangan safety commitment bersama seluruh stakeholder yang melakukan operasional di wilayah Bandar udara Internasional Minangkabau Padang. Penandatanganan safety commitment dilakukan pada Rabu, 6 Maret 2019 bertempat di Ballroom Hotel Basko Padang. Kegiatan safety commitment ini dihadiri 14 stakeholder serta Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Asri Santosa. “Terwujudnya safety commitment antara regulator, operator, dan stakeholder merupakan tanggungjawab bersama,” ujar Asri Santosa. Diharapkan safety commitment selanjutnya dapat terus dilakukan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar udara Wilayah VI lainnya. Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di lingkungan Bandar udara Internasional Minangkabau. “Penandatanganan safety commitment bertujuan menyatukan pandangan terkait keselamatan penerbangan antara regulator dengan seluruh stakeholder di lingkungan Bandar udara International Minangkabau Padang demi tercapainya lingkungan penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman,” ujar Agoes. Penandatangan safety commitment merupakan langkah awal demi menjaminnya level keselamatan penerbangan. Setelah itu perlu adanya upaya bersama demi terwujudnya keselamatan penerbangan. Juga diperlukan prosedur standar operasi (SOP) bersama untuk kelanjutan dari safety commitment. Dengan terwujudnya safety commitment ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif. Antara lain terkait operasional penerbangan yang menjadi lebih lancar baik administratif ataupun teknis, tingkat kenyamanan meningkat, dan kepercayaan masyarakat bertambah terhadap penggunaan pesawat udara. (*Sambiilan) BANDAR UDARA EDISI 2 / 2019 - | 39
ANGKUTAN UDARA Rakor UPKS Wilker Otban VI Padang: Pastikan Pelaksanaan Slot Time Sesuai Aturan U ntuk memastikan bahwa pelaksanaan slot time oleh PIC Unit Pelaksana Koordinator Slot (UPKS) baik itu dari penyelenggara bandara (PT. Angkasa Pura II) maupun penyelenggara navigasi penerbangan (Perum LPPNPI) pada 5 bandara di wilayah kerja berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan penerbangan dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI– Padang melaksanakan Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Koordinator Slot (UPKS). Rakor tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam hal pelaporan bulanan ke Direktorat Angkutan Udara dan dalam rangka untuk memahami segala permasalahan slot time yang terjadi pada bandara – bandara dibawah wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI -Padang Rakor kali ini dilaksanakan di BW Suite Hotel – Tanjung Pandan pada tanggal 4 - 6 April 2019. Rakor dihadiri oleh 10 PIC UPKS yaitu PIC UPKS PT. AP II Bandara International Minangkabau – BIM Padang; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara International Minangkabau - BIM – Padang; PIC UPKS PT. AP II Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang; PIC UPKS PT. AP II Bandara International HAS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan; PIC UPKS Kantor Perwakilan Perum LPPNPI Bandara International HAS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan; PIC UPKS PT. AP II Bandara Sultan Thaha – Jambi; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara Sultan Thaha – Jambi; PIC UPKS PT. AP II Bandara Depati Amir – Pangkal Pinang; dan PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara Depati Amir – Pangkal Pinang. Rakor juga menghasilkan beberapa poin penting terkait pelaksanaan slot time di wilayah kerja Otban VI Padang. Beberapa poin penting tersebut adalah telah disepakati dan ditandatangani berita acara Notice Airport Capacity (NAC) Winter 2019 - 2020 (Oktober 2019-Maret 2020), dan terbentuknya SK PIC UPKS di 5 bandara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Selain itu juga disepakati bahwa Bandara International Minangkabau masih memakai berita acara NAC Summer 2019 (Maret 2019 – Oktober 2019) dikarenakan renovasi bangunan terminal sedang berjalan. Berita acara NAC Bandara International Minangkabau - BIM dapat berubah apabila bangunan operasional sudah selesai. Di akhir acara, para PIC UPKS pada pada 5 bandara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang diharapkan segera memberikan masukan apabila terdapat perubahan – perubahan pada NAC pada bandaranya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang selaku Ketua UPKS. (Annil) 40 | - EDISI 2 / 2019
TATA USAHA Penggunaan Portal IMSIS Di Otban Padang Meningkat P enggunaan portal IMSIS di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang meningkat pesat. Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Kelaikudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Haribowo, penggunaan awal portal IMSIS DJPU hingga 1 Juli 2019 di OBU Wilayah VI Padang hanya sebesar 18,4%. Namun setelah dihimbau oleh Agoes Soebagio selaku Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, pada pertengahan Juli 2019 penggunaan portal IMSIS DJPU di lingkungan Otoritas Bandar Udara Wilayah Wilayah VI – Padang meningkat menjadi 62%. Portal Integrated Management Safety Information System (IMSIS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) dengan link https:// imsis-djpu.dephub.go.id adalah portal informasi terintegrasi di lingkungan kerja DJPU untuk mewadahi tiap satuan kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, termasuk di antaranya adalah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. IMSIS dibuat guna kesatuan informasi dan tata cara administrasi yang lebih terpusat. Portal IMSIS DJPU telah disosialisasikan melalui dua kali bimbingan teknis (Bimtek). Yang pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 20-21 Februari 2019 dan kedua di Yogyakarta pada tanggal 20- 21 Maret 2019. Selain itu juga melalui praktek langsung bersama tim humas DJPU di Padang pada tanggal 1 Juli 2019. Portal IMSIS DJPU memiliki 6 fitur utama, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Public Access, Unit Kerja Direktorat, Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Balai-Balai, serta Organisasi Penerbangan di Indonesia dan Lembaga Terkait Lainnya. Untuk Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, IMSIS dapat diakses pada tiap sub bagian dengan login menggunakan username NIP (PNS) dan NIK (Non PNS). Untuk fitur yang dapat di akses oleh masing- masing PNS dan Non PNS adalah e-letter. Portal IMSIS sangatlah diperlukan untuk tata cara administrasi dan informasi terpadu di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dengan adanya portal IMSIS, ke depannya semua data yang nantinya dibutuhkan untuk penentuan kategori di Organisasi Penerbangan SIpil Internasional (ICAO), terkait kelayakan untuk mendapatkan privilege tertentu atau mendapatkan larangan karena gagal melengkapi data tertentu, dapat diakses lengkap oleh pejabat yang bersangkutan. (Wira SB)
TATA USAHA Implementasi E-Jaldin Otban VI Padang D alam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan mengacu kepada PMK No. 45/PMK.05/2011, tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, yang mana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu PMK No. 113/PMK.05/2012, serta PMK No. 37/PMK.02/2012, tentang standar Biaya Tahun 2012 sebagai Acuan Perhitungannya maka dibuatlah suatu aplikasi Sistim Perjalanan Dinas Pemerintah. Sistim ini merupakan program aplikasi komputer untuk mendukung dan mempermudah satuan kerja dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas. Aplikasi Perjalanan Dinas Pemerintah ini dibangun berbasis web. Titik sentral aplikasi perjalanan dinas tersebut adalah pengawasan perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pejabat atau pegawai sehingga tidak terjadi lagi perjalanan dinas yang tumpang tindih pada satuan kerja. Tujuan dari pembuatan sistim aplikasi perjalanan dinas pemerintah adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan perjalanan pada instansi/ satuan Kerja. Sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintah, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga telah mempergunakan aplikasi yang sering disebut sebagai E-Jaldin tersebut. KEMUDAHAN Ada beberapa kemudahan yang didapat dengan menggunakan sistim ini. Kemudahan tersebut di antaranya adalah pembuatan surat tugas lebih teratur. Dengan menggunakan program aplikasi perjalanan dinas ini maka untuk pembuatan surat tugas atau Surat Perintah Tugas (SPT) untuk keperluan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat menjadi lebih teratur dan tertib sehingga tidak terjadi lagi penomoran surat tugas yang sama untuk tiap 42 | - EDISI 2 / 2019
maupun pemakai data. Keseragaman Dalam Bentuk. Melalui program ini dipastikan bahwa bentuk-bentuk laporan atau output yang akan dipergunakan oleh satuan kerja dalam pengadministrasian semua kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh para pegawai maupun pejabat menjadi lebih seragam. Rekonsiliasi Data Lebih Mudah. perjalanan. Akurasi data perjalanan. Akurasi data perjalanan yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai atau pejabat yang melakukan perjalanan tidak mungkin lagi dibuatkan surat perintah tugas (SPT) melakukan perjalanan pada hari yang sudah ditetapkan. Mereka harus menunggu sampai perjalanan sebelumnya selesai. Dengan demikian tidak dimungkinkan seseorang melaksanakan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada hari yang sama. Administrasi Data Lebih Informatif. Dari output yang dihasilkan aplikasi ini diharapkan administrasi data menjadi lebih informatif karena menggambarkan beberapa uraian- uraian yang diperlukan oleh pengguna EDISI 2 / 2019 - | 43
Penggunaan program ini juga untuk mempermudah pada saat rekonsiliasi data. Dengan hasil laporan yang selalu up to date dan otomatis atas data- data perjalanan yang dilaksanakan oleh pegawai maupun pejabat maka kebenaran data akan selalu terpelihara. Monitoring Data Perjalanan Dinas. Dengan penggunaan aplikasi perjalanan dinas ini maka dipastikan kegiatan monitoring atas kegiatan perjalanan ataupun orang yang melaksanakan perjalanan dapat di monitor setiap saat sesuai keinginan yang diharapkan oleh pengguna. Meningkatkan Kinerja Instansi. Penggunaan program aplikasi perjalanan dimas ini juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja instansi. Proses pengelolaan kegiatan perjalanan yang dapat dilakukan dengan cepat tentunya akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi menurut prinsip anggaran basis kinerja (performance budgeting system). Dengan adanya standardisasi pada kegiatan perjalan dinas maka pengawasan terhadap kinerja dan pemeriksaan atas dokumen transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Apalagi aplikasi ini dilengkapi dengan sistem back up dan restore data yang akan meningkatkan kinerja melalui pendelegasian wewenang beberapa pekerjaan terkait dengan perjalanan dinas kepada instansi vertikal di bawahnya dengan tetap mengawasi berdasarkan data masukan yang dikirimkan mereka. PROSES KERJA Program aplikasi Perjalanan Dinas merupakan aplikasi yang berflatform web atau yang biasa dikenal dengan Web Base Application. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa program PHP dengan menggunakan My SQL sebagai database. Untuk supporting program menggunakan Dream Weaver. Sedangkan Database Administrator menggunakan Sql Yog Enterprises dengan OS Windows sehingga lebih mudah untuk dioperasikan oleh siapa saja (user friendly). Proses yang harus dilakukan dalam program aplikasi perjalanan dinas ini yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan perjalanan dinas diawali dengan entry data pagu anggaran. Data pagu anggaran perjalanan dinas harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum data yang lain karena data pagu anggaran akan menjadi dasar pembebanan setiap transaksi kegiatan perjalanan dinas. Pagu anggaran ini dapat diprose melalui data dari RKAK. Selanjutnya adalah entry data perjalanan. Pada proses ini, data transaksi perjalanan untuk setiap orang yang melakukan perjalanan harus di input, sehingga dapat menjadi dasar aplikasi untuk melakukan penomoran maupun penguncian nama pegawai yang melakukan perjalanan sehingga orang tersebut selesai. Setelah melakukan entry data bukti transaksi maka dilakukan pencetakan surat perjalanan dinas (SPD). Namun sebelum mencetak SPD perlu dilengkapi beberapa data yang berkaitan dengan SPD tersebut. Dan proses yang terakhir adalah pencetakan output atau laporan. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi perjalanan dinas ini dapat berupa daftar nominatif, kuitansi, daftar pengeluaran riil, SPD rampung dan bentuk monitoring untuk orang yang melakukan perjalanan. (Yuetra) TATA USAHA 44 | - EDISI 2 / 2019
STAKEHOLDER Bandara Depati Amir Layani Penerbangan Wings Air M ulai tanggal 09 Agustus 2019, Bandara Depati Amir Pangkalpinang melayani satu penerbangan tambahan. Penerbangan tersebut adalah Wings Air, anak perusahaan Lion Air Group yang menjalankan penerbangan berjadwal tiap hari untuk rute Bandung – Pangkalpinang PP. Penerbangan Wings Air tersebut dilayani dengan pesawat turboprop ATR 72-600 dengan lama penerbangan sekitar 1 jam 50 menit. Penerbangan perdana Wings Air dari Bandung menuju Pangkalpinang diresmikan oleh Direktur Operasi Wings Air, Capt Redi Irawan beserta perwakilan pusat layanan operasional (station) Lion Air Group dan pihak terkait. Wings Air mengucapkan terima kasih atas dukungan dan koordinasi dari regulator, pemerintah daerah setempat beserta jajaran, pangkalan TNI Angkatan Udara, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara dan berbagai pihak lainnya dalam mewujudkan kelancaran terselenggaranya penerbangan perdana. Pembukaan rute baru dan penambahan frekuensi terbang telah menjadi wujud keseriusan Wings Air dengan pertimbangan potensi pasar serta diikuti tingginya permintaan masyarakat yang mengharapkan tersedianya alternatif penerbangan langsung, sehingga tercipta interkonektivitas antardestinasi. Rute tersebut juga menjadi bagian upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata nasional, termasuk kunjungan wisatawan serta pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari Bandung, Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1776 terbang pada pukul 06.15 WIB dan akan sampai di Pangkalpinang pada pukul 08.05 WIB. Sebaliknya, Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1777 akan terbang dari Pangkal Pinang pada pukul 14.30 WIB dan direncanakan sampai Bandung pukul 16.20 WIB. Menurut Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Depati Amir, Chuanda mengatakan dengan adanya penerbangan ini diharapkan akan mewujudkan konektivitas antara Jawa dan Sumatera, terutama dalam hal wisata. “Baik di Pangkalpinang maupun di Bandung, Jawa Barat banyak sekali obyek wisata yang bisa dikunjungi. Semoga dengan adanya penerbangan ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di dua daerah tersebut,” ujarnya. (*Annil) EDISI 2 / 2019 - | 45
Tiga Tahap Pengembangan Bandara Internasional Minangkabau B andara Internasional Minangkabau yang terletak di kota Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini tengah dikembangkan. Pengembangan bandara yang mulai dioperasikan pada Agustus tahun 2005 ini karena kapasitasnya sudah tidak bisa menampung pergerakan penumpang yang dilayani tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penumpang bandara ini sudah mencapai 3,9 juta penumpang. Sementara kapasitas terminalnya hanya bisa melayani 1,2 juta penumpang per tahun. Akibatnya terlihat penumpukan penumpang, terutama di jam-jam sibuk pagi atau sore hari. Bahkan kalau memasuki peak season di lebaran, natal dan tahun baru, penumpang bisa meluber. Untuk itulah diperlukan pengembangan bandara. Pengembangan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi udara dengan pengembangan apron dan taxiway serta sisi darat dengan pengembangan terminal dan bangunan-bangunan pendukung operasional bandara. STAKEHOLDER 46 | - EDISI 2 / 2019
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Minangkabau Propinsi Sumatera Barat, lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk perluasan terminal penumpang dan prasarana penunjangnya adalah pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan elektronika, pekerjaan interior, pekerjaan landscape dan green building. Untuk bangunan penunjang yang akan dikembangkan adalah bangunan maintenance airport, bangunan GSE ( ground service equipment ), bangunan kargo, bangunan hanggar, bangunan administrasi, bangunan security, bangunan jasa boga, bangunan power house, dan bangunan sumber air. PROSES PEMBANGUNAN Untuk perluasan terminal penumpang lokasinya disesuaikan dengan masterplan keseluruhan kompleks kawasan Bandara Minangkabau. Adapun rencana perluasan terminal ini dibagi menjadi EDISI 2 / 2019 - | 47
dua bagian, yaitu bangunan existing akan direnovasi menjadi terminal keberangkatan dan bangunan baru nantinya menjadi terminal kedatangan. Agar proses pembangunan ini nantinya tidak mengganggu operasional bandara, terutama saat renovasi terminal existing, perlu dilakukan beberapa pentahapan pekerjaan. Tahap pertama merupakan tahap pembangunan bangunan baru yang nantinya akan berfungsi sebagai Terminal kedatangan. Namun pada tahap ini disiapkan juga Terminal keberangkatan sementara di gedung tersebut. Terminal keberangkatan sementara ini akan dioperasikan saat terminal existing direnovasi. Tahap kedua merupakan tahap renovasi bangunan existing. Dan tahap ketiga merupakan tahap renovasi terminal keberangkatan sementara yang disesuaikan dengan rencana keseluruhan. Pengembangan sisi udara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan akan dilaksanakan dalam empat tahap pembangunan. Tahap pertama sudah dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu Perluasan Apron Menjadi 84.372 m2 , Parking Stand Menjadi 16 aircraft dengan pesawat tersebsar yang dapat dilayani adalah jenis Boeing B 777- 300. Tahap kedua dimulai tahun 2018- 2019 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 500 x 30 m dan Taxiway D menjadi 186 X 30 m. Tahap ketiga tahun 2019-2020 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 1000 x 30 m, Taxiway F menjadi 164 X 30 m dan Rapid Exit Taxiway menjadi 230 x 30 m. Sedangkan tahap keempat dimulai tahun 2023 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 1500 x 30 m, Taxiway G menjadi 164 X 30 m dan Rapid Exit Taxiway menjadi 230 x 30 m. Sementara itu bangunan penunjang yang akan dibangun meliputi Gedung Kargo dengan luas total 2523 m2 (2 Lantai), Gedung GSE Luas total 796.84 m2 (2 Lantai), Kantor Administrasi Luas total 2906.21 m2 (2 Lantai), Hanggar Luas total 5397 m2, Gedung Security Luas total 111.23 m2 , Gedung Jasa Boga Luas total 914 m2 , Power house: 917 m2 , Airport Maintenance Building Luas total 597 m2 , dan Cooling Tower 607 m2 . KONDISI SAAT INI Bandar Udara Internasional Minangkabau terletak di wilayah administrasi Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dengan jarak sekitar ±24 km dari pusat kota Padang. Letak geografis bandar udara pada koordinat 0,47’12” LU dan antara 100.16’50” BT dengan ketinggian 18 kaki ( 5 meter ) di atas permukaan laut rata-rata (MSL= Mean Sea Level). Wilayah bandara ini berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan laut. Saat ini Bandara Udara Minangkabau memiliki luas tanah ± 464,60 Ha. Di atas lahan tersebut terdapat landas pacu (runway) yang berdimensi 2.750 meter x 45 meter dan arah landas pacu 15 – 33. Total pergerakan pesawat adalah 10 pergerakan per hari dengan operasional bandara selama 12 jam. Untuk pengembangan bandara, sudah disiapkan lahan di sisi timur dan barat dengan luas 41,60 Ha. Di sisi udara Bandar Udara Minangkabau mempunyai tiga taxiway. Taxiway A berukuran 448 x 30 m2, Taxiway B berukuran 334 x 30 m2 dan Taxiway C berukuran 305 x 23 m2. Sementara itu untuk apron saat ini seluas 37.800 m2. Apron ini dilengkapi dengan parking stand untuk 7 pesawat narrow body sekelas Boeing B737 atai Airbus A320 dan Garbarata 4 Unit. Sementara itu, runway bandara mempunyai ukuran 2750 X 45 M dengan tingkat perkerasan (Pavement Classification Number/ PCN) 72 F/C/X/T. (Annil) STAKEHOLDER 48 | - EDISI 2 / 2019
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0

Recommended

22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata
22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata
22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisataShintaDevi11
 
Windrose
WindroseWindrose
WindroseWahh Yudi
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanYogga Haw
 
Laporan tugas besar struktur bangunan baja
Laporan tugas besar struktur bangunan bajaLaporan tugas besar struktur bangunan baja
Laporan tugas besar struktur bangunan bajaAndhika Fajar
 
Bab 2 perencanaan gording
Bab 2 perencanaan gordingBab 2 perencanaan gording
Bab 2 perencanaan gordingGraham Atmadja
 
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas Praktisi
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas PraktisiBahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas Praktisi
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas PraktisiPengajarPraktikKunin
 
Desain balok kantilever
Desain balok kantileverDesain balok kantilever
Desain balok kantileverCow Sepur
 
Company Profil PT. Global Manajemen Sertifikasi
Company Profil PT. Global Manajemen SertifikasiCompany Profil PT. Global Manajemen Sertifikasi
Company Profil PT. Global Manajemen SertifikasiBUAT.WEB.ID
 

Recommended

22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata
22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisata
22 juni, sambutan bupati gebyar promo pariwisataShintaDevi11
 
Windrose
WindroseWindrose
WindroseWahh Yudi
 
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanJuknis penyusunan rencana induk pelabuhan
Juknis penyusunan rencana induk pelabuhanYogga Haw
 
Laporan tugas besar struktur bangunan baja
Laporan tugas besar struktur bangunan bajaLaporan tugas besar struktur bangunan baja
Laporan tugas besar struktur bangunan bajaAndhika Fajar
 
Bab 2 perencanaan gording
Bab 2 perencanaan gordingBab 2 perencanaan gording
Bab 2 perencanaan gordingGraham Atmadja
 
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas Praktisi
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas PraktisiBahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas Praktisi
Bahan Tayang Lokakarya 01 PGP_Pengembangan Komunitas PraktisiPengajarPraktikKunin
 
Desain balok kantilever
Desain balok kantileverDesain balok kantilever
Desain balok kantileverCow Sepur
 
Company Profil PT. Global Manajemen Sertifikasi
Company Profil PT. Global Manajemen SertifikasiCompany Profil PT. Global Manajemen Sertifikasi
Company Profil PT. Global Manajemen SertifikasiBUAT.WEB.ID
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
 
Step by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca colStep by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca colAfret Nobel
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdShintaDevi11
 
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dllPola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dllKanaidi ken
 
Lapisan atmosfer
Lapisan atmosfer Lapisan atmosfer
Lapisan atmosfer christopher9tbcs
 
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1suningterusberkarya
 
Proposal lomba beton
Proposal lomba betonProposal lomba beton
Proposal lomba betonUmiKholifatun
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
Geografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptxGeografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptxTriasFebri2
 
Analisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat beratAnalisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat beratAbdulRohmanHadi
 
Tentang kpbu (indo)
Tentang kpbu (indo)Tentang kpbu (indo)
Tentang kpbu (indo)purnawan aditomo
 
Pondasi bendungan
Pondasi bendunganPondasi bendungan
Pondasi bendungantina002
 
Arus Laut
Arus LautArus Laut
Arus LautJavier Ramdhinov
 
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSARTUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSARSumarno Feriyal
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptxPaparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptxUjangLukman
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhanDidik Purwiyanto Vay
 
Pondasi sumuran
Pondasi sumuranPondasi sumuran
Pondasi sumuranYessica Sihotang
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fixSambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fixShintaDevi11
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 
Profil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaruProfil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaruLily Oktavia
 
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdfDiskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdfAbdul Qifli Sangadji
 

More Related Content

What's hot

Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
 
Step by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca colStep by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca colAfret Nobel
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdShintaDevi11
 
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dllPola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dllKanaidi ken
 
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1suningterusberkarya
 
Proposal lomba beton
Proposal lomba betonProposal lomba beton
Proposal lomba betonUmiKholifatun
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
Geografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptxGeografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptxTriasFebri2
 
Analisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat beratAnalisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat beratAbdulRohmanHadi
 
Pondasi bendungan
Pondasi bendunganPondasi bendungan
Pondasi bendungantina002
 
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSARTUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSARSumarno Feriyal
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptxPaparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptxUjangLukman
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhanDidik Purwiyanto Vay
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fixSambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fixShintaDevi11
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpriShintaDevi11
 

What's hot (20)

Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
 
Step by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca colStep by step desain kolom menggunakan software pca col
Step by step desain kolom menggunakan software pca col
 
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakdSambutan bupati wonosobo acara tpakd
Sambutan bupati wonosobo acara tpakd
 
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dllPola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
Pola KERJA SAMA BUMN_KSP, BOT, BOO, dll
 
Lapisan atmosfer
Lapisan atmosfer Lapisan atmosfer
Lapisan atmosfer
 
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
Pertemuan 01 prasarana dan sarana wilayah kota 1
 
Proposal lomba beton
Proposal lomba betonProposal lomba beton
Proposal lomba beton
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
Geografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptxGeografi Kota (1).pptx
Geografi Kota (1).pptx
 
Analisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat beratAnalisa biaya penggunaan alat berat
Analisa biaya penggunaan alat berat
 
Tentang kpbu (indo)
Tentang kpbu (indo)Tentang kpbu (indo)
Tentang kpbu (indo)
 
Pondasi bendungan
Pondasi bendunganPondasi bendungan
Pondasi bendungan
 
Arus Laut
Arus LautArus Laut
Arus Laut
 
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSARTUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
TUGAS AKHIR TINJAUAN DESAIN BANGUNAN KOLAM RENANG PADA HOTEL WHIZ MAKASSAR
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
 
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptxPaparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
Paparan_Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Merdeka Belajar 2023.pptx
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
 
Pondasi sumuran
Pondasi sumuranPondasi sumuran
Pondasi sumuran
 
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fixSambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
Sambutan bupati wonosobo acara pembukaan pelatihan blk fix
 
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
20 sept, sambutan ketua korpri pengukuhan ketua dan pengurus korpri
 

Similar to Revolusi Industri 4.0

Profil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaruProfil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaruLily Oktavia
 
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdfDiskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdfAbdul Qifli Sangadji
 
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem Informasi
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem InformasiLaporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem Informasi
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem InformasiFachry Putera Pratama
 
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)Abu Amar Fikri
 
Laporan geladi
Laporan geladiLaporan geladi
Laporan geladiririssihwa
 
Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranKesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranitemagil
 
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...Puji Astuti
 
Implementasi ISO PAS 45005
Implementasi ISO PAS 45005Implementasi ISO PAS 45005
Implementasi ISO PAS 45005Instansi
 
Pembaharuan diklat dan globalisasi
Pembaharuan diklat dan globalisasiPembaharuan diklat dan globalisasi
Pembaharuan diklat dan globalisasiAgus Dwiyanto
 
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...ridhosetiadi69
 
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Dini Septiana
 
Sia, wulansari,suryanih,institut stiami
Sia, wulansari,suryanih,institut stiamiSia, wulansari,suryanih,institut stiami
Sia, wulansari,suryanih,institut stiamiWulan Sari
 
Cover skripsi silvi
Cover skripsi silviCover skripsi silvi
Cover skripsi silvicuman Aja
 
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...SubmissionResearchpa
 
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesai
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesaiLaporan prakerin xi tkj2 edit selesai
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesaiistiakhidah
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalWitra Apdhi Almash
 

Similar to Revolusi Industri 4.0 (20)

Profil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaruProfil perusahaan cv elte internasional terbaru
Profil perusahaan cv elte internasional terbaru
 
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdfDiskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
Diskusi Singkat mengenai Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.pdf
 
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem Informasi
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem InformasiLaporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem Informasi
Laporan kerja praktek / Muh.Fachry Putera P. / 1106120033 / Sistem Informasi
 
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)
Majalah Suara Bisnis Indonesia - Edisi 1 (praktek matkul komputer grafis)
 
Laporan geladi
Laporan geladiLaporan geladi
Laporan geladi
 
Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranKesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran
 
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...
SIM, Puji Astuti, Artikel Implementasi SIM pada PT Garuda Indonesia Tbk., Uni...
 
Implementasi ISO PAS 45005
Implementasi ISO PAS 45005Implementasi ISO PAS 45005
Implementasi ISO PAS 45005
 
Pembaharuan diklat dan globalisasi
Pembaharuan diklat dan globalisasiPembaharuan diklat dan globalisasi
Pembaharuan diklat dan globalisasi
 
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
 
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
 
Sia, wulansari,suryanih,institut stiami
Sia, wulansari,suryanih,institut stiamiSia, wulansari,suryanih,institut stiami
Sia, wulansari,suryanih,institut stiami
 
Cover skripsi silvi
Cover skripsi silviCover skripsi silvi
Cover skripsi silvi
 
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...
Implementasi Sistem Informasi Pendidikan Muhammadiyah (Sidikmu) Dalam Layanan...
 
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesai
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesaiLaporan prakerin xi tkj2 edit selesai
Laporan prakerin xi tkj2 edit selesai
 
Laporan prakerin
Laporan prakerinLaporan prakerin
Laporan prakerin
 
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
1. Manajemen ASN Outlook (2021).pdf
 
Laporan skb
Laporan skbLaporan skb
Laporan skb
 
contoh laporan magang kerja "MECROZE"
contoh laporan magang kerja "MECROZE"contoh laporan magang kerja "MECROZE"
contoh laporan magang kerja "MECROZE"
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 final
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

Revolusi Industri 4.0

  • 1. EDISI 2 / 2019 Wadah Komunikasi dan Informasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang MENJAWAB TANTANGAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 NIKMATI MANDEH, RAJA AMPAT ALA SUMATERA BARAT MONITORING LEBARAN DAN ANGKUTAN HAJI 1440 H OTBAN VI PADANG: NORMAL, LANCAR, SELAMANYA MOMEN AGUSTUSAN DI OTBAN VI PADANG REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN LOMPATAN BESAR SEKTOR PENERBANGAN • MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS BEBAS KORUPSI • IMPLEMENTASI E-JALDIN OTBAN VI PADANG • GERAKAN BERSEPEDA OTBAN VI PADANG
  • 2. Salam jumpa, Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di segala sektor. Revolusi industri 4.0 secara singkat adalah menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Tren ini mengubah banyak sektor bidang kehidupan manusia termasuk salah satunya sektor penerbangan di Indonesia. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga turut mendukung implementasi revolusi industri 4.0 di penerbangan nasional. Dimulai dari menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang unggul, transparan dan berintegritas untuk penerapan layanan digital. Membuat website dan akun-akun media sosial untuk mendekatkan diri ke masyarakat serta mengawal akuntabilitas kinerja organisasi. Dan juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan mengambil tema besar menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 pada awal Agustus lalu. Revolusi industri 4.0 ini pula yang menjadi tema besar dari majalah Regio 6 edisi kedua tahun 2019 yang saat ini tengah anda baca. Selain mengulas persiapan menghadapi revolusi industri 4.0, kami juga paparkan kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan Otban VI Padang selama semester 2 tahun 2018 hingga semester 1 tahun 2019 ini. Di sisi lain, kami juga menggandeng stakeholder penerbangan di wilayah kami untuk memberikan sumbangan tulisan sehingga artikel di majalah ini menjadi lebih berwarna. Dan tak lupa, kami sisipkan juga artikel-artikel ringan yang cukup menghibur seperti misalnya lokasi-lokasi wisata menarik di Sumatera Barat, kolam terapi ikan dan ajakan untuk bike to work. Kami berharap artikel-artikel yang kami sajikan dapat memberikan inspirasi bagi anda sekalian. Selamat membaca. Salam dari Padang. Cover copy @ American Association of Law Libraries Redaksi menerima kiriman tulisan dan foto kegiatan terkait penerbangan di wilayah Kantor OBU VI Padang melalui imel: otbanwil_vi@dephub.go.id Alamat Redaksi: Kantor OBU Wil. VI Padang Jl. MR.H.Sutan Moh. Rasjid, Kec. Batang Anai, Ketaping, Padang Pariaman, Sumatera Barat 25586 Telp. (0751) 819174 Fax. (0751) 819173 Email: otbanwil_vi@dephub.go.id TIM REDAKSI Penanggung Jawab: Agoes Soebagio, SH, DESS Redaktur: Junita Manurung, SE, MM Editor: • Barkah Gunawan,ST • Salahuddin Karim, S.SIT Anggota Tim Redaksi: • Yudha Inderawan, SE, M.Kom • Annilka Syahrul, ST • Dendy Muriyansyah, A.Md • Miftah Farid, ST • Muhammad Arif, A.Ma • Dice Yanmar, S.Pd • Giovanni Batista Vico, ST • Dini Arisyi, A.Md • Marisa • Abdul Halim, ST • Kiki Rahmat Syair, ST • Yuhendri Eko Putra, ST • Wira Septiana Bakkara, SE • Harry Andhika Fitra, ST • Jemy Rolly • Rifki Khairin Desain Grafis: • Giovanni Batista Vico, ST • Abdul Halim, ST Fotografer: • Giovanni Batista Vico, ST • Yuhendri Eko Putra, ST Sekretaris Redaksi: • Muhammad Arif, A.Ma • Wira Septiana Bakkara, SE • Abdul Halim, ST Facebook: Kantor Otoritas Wilayah VI – Padang Twitter: @6Otoritas Website: Otban6.id Youtube: OtbanEnam Instagram: @otoritasbandarawil6 2 | - EDISI 2 / 2019
  • 3. Daftar Isi Dari Redaksi Overview: Tiada Yang Abadi Kecuali Perubahan Rakorwil: Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 Dan Lompatan Besar Sektor Penerbangan Revolusi industri 4.0 diyakini akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Kehadiran revolusi industri 4.0 mampu menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru dan profesi baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Integrasi Sistem Menuju Satu Data Indonesia Kenali Penanganan Pertama Kecelakaan Di Bandar udara Membangun Zona Integritas Bebas Korupsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang akan mengajukan usulan Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dijadikan sebagai unit yang melaksanakan akselerasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Monitoring Angkutan Lebaran dan Haji Otban VI Padang: Normal, Lancar, Selamanya Kerjasama Otban II dan Otban VI Melancarkan Keberangkatan Jamaah Haji Ratusan Ramp Check di Otban Padang OJT Training Conformity Inspection di PTDI Avsec Awareness Airnav Cabang Padang Meningkatkan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan 02 04 06 08 10 12 13 14 18 22 24 26 27 28 29 30 32 34 36 39 40 41 42 45 46 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 62 66 Koordinasi FAL Bandar udara Internasional Minangkabau Pengukuran dan Pengawasan Kualitas Koordinat Navigasi Penerbangan Otban VI Targetkan Semua Bandar Udara Miliki AEP Pentingnya Menjaga Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pemeriksaan Dan Pengujian Kendaraan PKP-PK Sultan Thaha Database Lisensi Personil Dan Sertifikat Peralatan Bandar udara Safety Commitment di Bandar udara Internasional Minangkabau Rakor UPKS Wilker Otban VI Padang Penggunaan Portal IMSIS Di Otban Padang Meningkat Implementasi E-Jaldin Otban VI Padang Bandara Depati Amir Layani Penerbangan Wings Air Tiga Tahap Pengembangan Bandara Internasional Minangkabau Pengembangan bandara yang mulai dioperasikan pada Agustus tahun 2005 ini karena kapasitasnya sudah tidak bisa menampung pergerakan penumpang yang dilayani tiap tahunnya. Bandara Silampari Tingkatkan Pelayanan Pada Penumpang Bandara SMB II Layani Pendaratan Pesawat Raksasa Antonov Bandara Muara Bungo: Mengembangkan Perekonomian 5 Kabupaten Otoritas Bandar Udara Dalam Perspektif ICAO Otban VI Padang Raih Penghargaan dari KPPN Padang Otban VI Padang Memasuki Era Millenial Membangun Komunikasi Melalui Coffee Morning Gerakan Bersepeda Otban VI Padang Nikmati Mandeh, Raja Ampat ala Sumatera Barat Tour to Bukittinggi Momen Agustusan Di Otban VI Padang Yuk Terapi Ikan EDISI 2 / 2019 EDISI 2 / 2019 - | 3
  • 4. OVERVIEW Tiada Yang Abadi Kecuali Perubahan T here is nothing permanent except change. Begitu dikatakan Heraclitus, filsuf yang hidup pada tahun 540-475 SM. Pernyataan yang tak lekang oleh masa. Karena bila kita meresapi pesan tersebut, maka kita akan selalu menyadari bahwa tak ada orang yang bisa hidup tanpa perubahan. Dan perubahan itu berada di segala lini. Cara-cara lama yang sukses, tidaklah bisa menggaransi kesuksesan yang ada saat ini maupun yang akan datang. Kita harus berubah. Tetapi seperti apa perubahan itu, harus pula menjadi exercise baru yang benar-benar terkaji dengan matang. Tidak bisa asal berubah, tetapi harus berubah karena sesuai yang dikehendaki dan menjadi tuntutan dari zaman yang ada. Yang pasti, kalau tidak berubah, pasti tertinggal! Era revolusi industri 4.0 menyebabkan organisasi dan bisnis mengalami peningkatan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity yang biasa dikenal dengan istilah VUCA. Volatility adalah lingkungan yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar. Uncertainty adalah sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi. Complexity adalah tantangan menjadi lebih lebih rumit karena multi faktor yang saling terkait. Dan ambiguity adalah ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Perubahan dalam dunia kerja semakin tak terbendung. Tuntutan produktivitas yang tinggi dan gaya hidup dalam bekerja yang terus berubah menuntut siapapun untuk siap berubah. Dulu, bekerja di kantor adalah sebuah keharusan. Namun seiring majunya teknologi komunikasi, bekerja bisa dilakukan di manapun. Pegawai bisa bekerja di rumah, rapat di sebuah cafe yang nyaman, sampai melakukan teleconference dengan klien dari luar negeri. Artinya, dengan perubahan gaya bekerja seperti ini, siapapun bisa berimprovisasi agar tetap menghasilkan produktifitas yang tinggi. Pekerjaan yang sedang kita hadapi bukan tujuan akhir dari hidup. Akan tetapi kita bekerja karena ingin mengembangkan diri ke arah yang lebih baik lagi. Ada beberapa alasan untuk tetap mengembangkan diri, baik terhadap organisasi maupun untuk diri sendiri. Bagi 4 | - EDISI 2 / 2019
  • 5. organisasi, pengembangan diri adalah cara yang paling tepat untuk membuat anggotanya bekerja sesuai etos kerja mereka. Sedangkan bagi kita, pengembangan diri baik untuk pengembangan karir atau untuk pekerjaan yang lebih baik selanjutnya. TEKNOLOGI 4.0 Setiap instansi pasti melakukan perubahan dalam menjalankan organisasinya, seperti halnya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Saat ini Otban VI Padang telah memiliki website yang diintegrasikan dengan Integrated Management Safety Information System (IMSIS) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Semua hal tersebut untuk menjawab setiap perubahan, khususnya ketika bentuk kegiatan dialihkan ke bentuk komputerisasi berbasis digital atau teknologi 4.0. Aplikasi lain yang telah dikembangkan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang adalah aplikasi e-jaldin. Dimana pelaporan kegiatan atau perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilakukan di manapun pegawai tersebut berada. Dengan menggabungkan manfaat teknologi saat kegiatan atau perjalanan dinas, dapat membantu para pegawai bekerja lebih produktif dan efektif. Saat ini juga sedang dikembangkan aplikasi database yang menghimpun database peralatan dan lisensi personel GSE, fasilitas dan personel bandar udara, serta kartu pas. Hal ini dimaksudkan sebagai media pemenuhan (compliance) bagi operator terhadap regulasi yang berlaku. Memastikan peralatan dalam kondisi laik dan personelnya berkompetensi. Memastikan operator tertib terhadap validitas peralatan dan lisensinya. Serta dapat menjadi bahan perhitungan proyeksi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang akan diterima. RELAKSASI Ketika beban pekerjaan semakin meningkat bisa menimbulkan stres yang merupakan suatu kondisi dimana tekanan, beban, konflik, keletihan, panik, kecemasan, kemurungan dan hilangnya daya seorang pegawai, relaksasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang juga telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan kolam terapi ikan yang berada dilingkungan kantor. Dengan cara mencelupkan kedua kaki kedalam kolam yang didiami oleh ratusan ikan kecil, untuk kemudian ikan-ikan tersebut secara bergerombol akan ‘menyerbu’ dan menggigiti kaki anda. Gigitan ikan kecil tersebut memicu terjadinya peningkatan sekresi hormon endorfin. Dengan diproduksi dan dilepaskannya endorfin ini, lantas memberikan efek bahagia sehingga stres pun otomatis hilang. Perasaan suka dan bahagia yang dirasakan ketika relaksasi ini akan menstimulasi kerja otak kita, sehingga pikiran lebih segar dan tidak mumet. Cara di atas merupakan segelintir tindakan yang sudah dilakukan oleh Otban VI Padang. Ke depannya, tetaplah untuk selalu membawa perubahan positif dalam lingkungan pekerjaan. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio EDISI 2 / 2019 - | 5
  • 6. FOKUS Rakorwil Otban VI Padang Tahun 2019: Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 B anyak orang khawatir di era Industri 4.0 ini. Kekhawatiran itu menyeruak lantaran era ini mengakibatkan disrupsi lapangan kerja. Era ini menawarkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan banyak orang, kini bisa dikerjakan oleh beberapa orang atau bahkan satu orang saja. “Inilah era dari yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak diatur atau tidak ada dalam aturan, bisa bakal banyak aturan baru. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Terutama persiapan terkait harmonisasi peraturan – peraturan perundangan dan regulasi-regulasi lainya,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II- Medan, Bintang Hidayat saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI di Padang pada Selasa, 06 Agustus 2019. Dalam sambutanya, Bintang Hidayat yang mewakili Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, mengharapkan forum ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan tukar pikiran. Dengan demikian dapat menghasilkan rumusan atau masukan yang bermanfaat dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan regulasi dan standar – standar ataupun kebijakan Kementerian Perhubungan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan jasa transportasi udara. Kehadiran Revolusi Indistri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan ekonomi digital, yakni pergeseran tren tenaga kerja yang tidak lagi bergantung pada tenaga manusia, tapi pada mesin. Industri 4.0 memberikan tantangan tersendiri di sektor transportasi udara, dalam hal menggenjot Sumber Daya Manursia (SDM) yang serasi dengan perkembangan Industri kekinian. SDM di Bidang Penerbangan dituntut harus siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 ini, terutama untuk selalu menghadirkan penerbangan yang Selamat, Aman, dan Nyaman. 6 | - EDISI 2 / 2019
  • 7. SDM Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan ujung tombak penyelenggara kebijakan di Bidang Penerbangan baik yang menyangkut Pesawat Udara, Bandar Udara, Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Keamanan Penerbangan. Untuk itu Kantor Otoritas Bandar Udara harus memastikan pemenuhan terhadap peraturan – peraturan dibidang penerbangan melalui pengawasan yang ketat yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. “Rakorwil ini diharapkan menghasilkan masukan – masukan yang stategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini dihadapi. Baik itu pada tataran kebijakan maupun tataran operasional yang pada akhirnya bisa meningkatkan pelayanan transportasi udara” lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, Agoes Soebagio selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa kegiatan Rakorwil tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan. Sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah – langkah srategis untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang perhubungan udara yang lebih baik. Rakorwil mengambil tema “Membangun Sinergi dan Integritas Kita Tingkatkan Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Penerbangan Dalam Menjawab Tantangan Era Revolusi 4.0”. Adapun tujuan diselenggarakanya adalah untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi para pemangku kepentingan penerbangan untuk mencapai kinerja yang optimal dengan komitmen yang tinggi seluruh komponen di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Rakorwil Tahun 2019 ini dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari perwakilan Direktorat Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Hadir pula perwakilan penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, maskapai penerbangan, ground handling serta perwakilan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Agenda yang dibahas dalam Rakorwil yang berlangsung selama dua hari ini antara lain terkait dengan Penanganan Pertama Incident/ Accident Pesawat Udara di Bandar Udara Guna Keperluan Investigasi oleh Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Capt. Nurcahyo Utomo; Integrasi System Menuju Satu Data Indonesia oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Operasional TIK Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIKOM) Kementerian Perhubungan Heru Dharmawan; Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Suba Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Maizar Radjin. Selain itu juga membahas pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone ditinjau dari aspek keamanan penerbangan oleh Kepala Seksi Penilaian Resiko Direktorat Keamanan Penerbangan Ahmad Suyono; pengoperasian drone dalam perspektif bisnis dan komersial oleh Vice President Bussiness Development Direktorat Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia Tbk Hari Agung Saputra. Juga dibahas tentang penegakan sanksi administratif berbasis web (e-Law Enforcement) oleh Sub Bagian Penegakan Sanksi Administratif Ivan Rhesa; serta Pemahaman dan Persamaan Persepsi Antara Regulator dan Operator oleh EGM PT AP II Bandara Internasional Minangkabau Dwi Ananda Wicaksana, GM Perum LPPNPI Cabang Palembang Ari Subandrio, Ketua Airlines Operator Committe (AOC) Bandara Internasional Minangkabau Eko Pujianto dan perwakilan dari UPBU H. AS. Hanandjoeddin Ridho Bernado. Sementara itu Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang Agoes Soebagio menyampaikan materi tentang Otoritas Bandar Udara Dalam Perspektif ICAO serta penyampaian Program Kerja Otban VI Tahun 2019 dan Capaian Semester I Tahun 2019. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 7
  • 8. FOKUS Revolusi Industri 4.0 Dan Lompatan Besar Sektor Penerbangan A pa yang dimaksud dengan revolusi industri? Secara singkat, pengertian revolusi industri merupakan perubahan besar yang radikal dan cepat atas perkembangan manusia dalam membuat peralatan kerja untuk menambah hasil produksi atau industri. Tak hanya dari segi produksi, namun juga keseluruhan rantai nilai untuk mencapai efisiensi yang optimal sehingga melahirkan model bisnis baru saat ini yang berbasis digital. Para pakar mencatat, perubahan besar ini sudah terjadi tiga kali. Dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia. Seperti pada revolusi industri 1.0 yang melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah oleh James Watt pada abad ke-18. Revolusi industri pertama tersebut sangat penting dan mengubah banyak hal serta meningkatkan perekonomian dunia yang luar biasa. Pada revolusi industri 2.0 ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Pada era ini bermunculan produksi manufaktur seperti pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang. Selanjutnya, pada revolusi industri 3.0 ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi seperti misalnya komputer. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan dengan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi 8 | - EDISI 2 / 2019
  • 9. manusia. Komputer menjadi otaknya, robot menjadi tangannya. Pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Kemudian adalah kehadiran teknologi digital dan internet yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 dan ditandai dengan berkembangnya Internet of Things (IoT). Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0 yaitu Internet of Things, Artificial Intellegence, Human-Machine Interface, teknologi robotik, dan sensor. Penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saingnya. Revolusi industri 4.0 diyakini akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Kehadiran revolusi industri 4.0 mampu menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru dan profesi baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Namun ada pula resiko yang mungkin muncul, seperti berkurangnya peran sumber daya manusia (SDM) karena diganti oleh mesin atau robot. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk di sektor transportasi udara atau penerbangan. Berjuta peluang ada disitu, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi. Di Indonesia, beberapa operator penerbangan sudah mulai mengantisipasi revolusi industri 4.0 tersebut. Salah satu operator penerbangan yang sudah mengantisipasi hal tersebut adalah maskapai Garuda Indonesia. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Tahun 2019 yang diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 di Padang, VP Business Development PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Hari Agung Saputra mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia berencana menggunakan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/ UAV) atau dikenal dengan drone sebagai pengembangan bisnis angkutan kargo udara masa depan guna mereduksi tarif. Disampaikan Hari Agung alasan penggunaan drone tersebut karena dinilai lebih efisien dan meminimalkan resiko. Di sisi lain, investasi untuk pesawat tersebut lebih murah dibandingkan dengan jenis konvensional. Penggunaan drone dinilai lebih efisien karena tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak. Selain itu juga bisa mengurangi biaya pegawai dalam bentuk set crew seperti pada pesawat konvensional. Teknologi UAV memang sudah mulai digunakan di beberapa negara dan pengoperasian di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja. Hanya saja yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana dengan kesiapan regulasinya? Revolusi industri 4.0 juga melanda pengelolaan bandar udara. Salah satu contohnya terkait dengan penanganan bagasi secara otomatis yang harus mengintrodusir penggunaan kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan dan internet. Model pembongkaran bagasi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkoneksi dengan jaringan dan internet memberikan akses bagi penumpang maupun maskapai penerbangan untuk memonitor proses muat dan pembongkaran bagasi dengan cermat hingga bagasi diterima penumpang melalui conveyor belt. Sistim ini menjadi penting digunakan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen. Semakin cepat barang sampai kepada penumpang, maka semakin sedikit waktu tunggu penumpang pesawat di bandar udara dan tentu itu akan memenuhi kepuasan penumpang. Sementara itu, sistim navigasi penerbangan juga tak luput dari penggunaan teknologi 4.0. General Manager Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Cabang Palembang Ari Subandrio dalam Rakorwil tersebut menyampaika bahwa Perum LPPNPI merencanakan untuk menerapkan prosedur navigasi berupa Remotely Aerodrome Flight Information Services (AFIS), Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA) dan Flight Watch khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan diberlakukannya prosedur berbasis teknologi 4.0 ini diharapkan tidak ada lagi blank spot di langit Indonesia dari layanan navigasi penerbangan. Dan dengan demikian keselamatan penerbangan akan lebih terjamin. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 9
  • 10. FOKUS Integrasi Sistem Menuju Satu Data Indonesia D ata, belakangan banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparatur pemerintahan, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan juga masyarakat sipil. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Karena data yang kredibel merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan 10 | - EDISI 2 / 2019
  • 11. hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Sayangnya, dalam praktik, data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Saat ini, perkembangan teknologi di dunia semakin maju. Memasuki era digital berbasis teknologi 4.0 diperlukan pemahaman, pengertian, dan antisipasi dari ketertinggalan teknologi di masa depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini telah merilis Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dengan menggunakan kode referensi dan data induk. Satu Data Indonesia sangat membantu untuk mendapatkan informasi penting perihal perkembangan terkini terkait bidang- bidang yang menjadi perhatian Pemerintah. Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Perhubungan, c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara turut berpartisipasi dalam mendukung program yang telah ditetapkan sebagai agenda nasional ini. “Integrasi data sangat diperlukan untuk menunjang fungsi pelayanan kepada stakeholder perhubungan udara. Integrasi data diperlukan juga sebagai fungsi kontrol dan monitoring serta fungsi pengambilan keputusan dari manajemen kantor pusat maupun Kantor Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara, serta Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Sehingga akan didapat data yang cepat, akurat, informatif dan transparan,” demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Operasional TIK Pustikom Kementerian Perhubungan Heru Dharmawan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang yang diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 lalu di Padang. Menurut Heru, sistim Satu Data Perhubungan Udara ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder dan dapat menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, di mana salah satunya adalah bisa diaksesnya informasi perhubungan udara dengan lebih mudah dan efisien. (Yudha Inderawan) EDISI 2 / 2019 - | 11
  • 12. FOKUS Kenali Penanganan Pertama Kecelakaan Di Bandar Udara D alam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 357 dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan mengenai setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil di Indonesia. Demikian ungkap Capt. Nurcahyo Utomo, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) pada kegiatan Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang pada 6 Agustus 2019 lalu. Nurcahyo menjadi narasumber pertama (first responder) terkait penanganan kecelakaan yang memberikan sosialisasi penanganan pertama kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara di bandar udara guna keperluan investigasi pada para peserta Rakorwil. Tujuan dilakukan sosialisasi terhadap penanganan di lokasi kecelakaan oleh first responder dari KNKT adalah untuk meningkatkan pengetahuan berbagai bahaya yang mungkin timbul di lokasi kecelakaan. Juga sebagai pengetahuan perlengkapan perlindungan diri dan melaksanakan investigasi secara aman. Selain itu juga agar mempunyai pengetahuan untuk dapat menjaga barang bukti yang diperlukan untuk investigasi. “Yang dimaksud dengan “kecelakaan” adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan; dan korban jiwa atau luka serius dalam kecelakaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “kejadian serius” adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan,” ujar Nurcahyo. Hasil investigasi kecelakaan pesawat udara tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pengadilan, namun demikian hasil investigasi kecelakaan pesawat yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia dapat diumumkan kepada masyarakat. Investigasi kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara tidak hanya terhadap pesawat udara nasional tetapi juga terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia. Di Indonesia lembaga penanganan kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara adalah Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. Kecelakaan pesawat udara dapat terjadi di dalam atau di sekitar bandar udara maupun di luar bandar udara. Apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, maka personil atau petugas yang berada di lokasi kejadianlah yang pertama kali menangani barang bukti (evidence). Investigator KNKT terkadang kesulitan untuk segera sampai di lokasi kejadian, karena biasanya dilakukan penutupan bandar udara lokasi kejadian. Lokasi kejadian adalah tempat yang berbahaya yang mungkin timbul dari alam, mekanis, dan mikroorganisme yang ada di dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia (blood borne panthogen), seperti Hepatitis A, B, dan C, serta HIV. “Kenali bahayanya dan gunakan alat pelindung diri yang memadai. Bukti sangat penting untuk investigasi dan dapat rusak, untuk itu perlu dijaga,” pungkas Nurcahyo Utomo (Yudha Inderawan) 12 | - EDISI 2 / 2019
  • 13. FOKUS K antor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang akan mengajukan usulan Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menetapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dijadikan sebagai unit yang melaksanakan akselerasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pengusulan ini didasarkan beberapa pertimbangan yaitu memiliki sumber daya yang cukup, belum pernah mendapatkan predikat WBK, tidak memiliki temuan audit oleh aparat pengawas yang subtantif, serta pimpinan dan pegawainya tidak sedang menjalankan hukuman disiplin maupun dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio mengingatkan kepada jajarannya bahwa diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut. “Perlu saya sampaikan, kendatipun kita membuat sistem, membangun perangkat, membuat fasilitas, menyediakan perlengkapan lengkap, tanpa SDM yang berintegritas yang mempunyai kemampuan melayani, percuma saja,” ujarnya di sela acara Rakorwil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Tahun 2019 di Padang, Selasa 06 Agustus yang lalu Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Maizar Radjin, saat memberikan paparan dalam acara Rakorwil tersebut menjelaskan titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurut Maizar, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama. Tiga sasarn tersebut yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terdapat lima tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan yaitu tahap pengusulan, tahap pencanangan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, serta tahap review dan evaluasi. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Reformasi biokrasi dinyatakan baik bila telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan, yaitu manajemen reformasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menyatakan baik, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal. (Yudha Inderawan) Membangun Zona Integritas Bebas Korupsi Di Otban VI Padang EDISI 2 / 2019 - | 13
  • 14. LAPORAN KHUSUS Monitoring Angkutan Lebaran Dan Haji 1440 H/ 2019 M Otban VI Padang: Normal, Lancar, Selamanya S eperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga melakukan monitoring angkutan udara selama periode Lebaran dan angkutan jamaah Haji tahun 1440 H/ 2019 M. Monitoring dilaksanakan di lima bandar udara utama yang berada di wilayah kerja Otban VI Padang yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang, Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang, Bandar Udara Sultah Thaha Jambi, dan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selain itu juga dilaksanakan di tiga bandar udara tambahan yaitu Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, dan Bandar Udara Muaro Bungo Jambi. Monitoring dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Agoes Soebagio, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juni 2019 untuk Lebaran dan 6 Juli hingga 4 September 2019. 14 | - EDISI 2 / 2019
  • 15. “Alhamdulillah, kegiatan monitoring posko angkutan udara lebaran dan haji tahun 2019 di lima bandar udara utama dan tiga bandar udara tambahan berjalan dengan normal, lancar, terkendali dengan selamat, aman dan nyaman atau selamanya,” ujar Agoes. Menurut Agoes, peralatan dan utilitas bandar udara, operasional dan jasa terkait, serta pelayanan dan fasilitas navigasi penerbangan berjalan dengan normal. Keterlambatan penerbangan sudah ditangani dengan baik oleh badan usaha angkutan udara atau maskapai penerbangan sesuai PM 89 tahun 2015 tentang delay management. “Terkait harga tarif di tiket yang diperjualbelikan oleh maskapai juga sudah sesuai dengan KM 106 Tahun 2019,” lanjut Agoes. Monitoring dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor INST 02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2019 M/ 1440 H dan INST 03 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Haji 1440 H / 2019 M. Tujuan monitoring adalah untuk memastikan keselamatan, keamananan, pelayanan dan pengoperasian penerbangan pada saat Lebaran dan angkutan haji tahun 1440 H/ 2019 M berjalan sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Serta terlaksananya pemenuhan standar dan prosedur keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan pada saat lebaran sesuai dengan yang telah di tetapkan. Monitoring dilaksanakan terhadap kegiatan badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara dan jasa terkait terhadap pelayanan kepada pengguna jasa. Kegiatan maskapai niaga berjadwal EDISI 2 / 2019 - | 15
  • 16. terhadap penetapan tarif batas atas dan batas bawah; penanganan keterlambatan (delay management). Kegiatan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia terhadap pelayanan dan fasilitas yang tersedia di bandar udara; memonitor prosentase pertumbuhan pesawat dan penumpang di tahun 2019 terhadap tahun 2018 selama H-7 dan H+7. Serta memonitor secara umum pelayanan dan pengoperasian angkutan udara Lebaran tahun 2019 di bandar udara wilayah kerja. Sebenarnya, Otban VI Padang mendapat tugas untuk melakukan monitoring di lima bandar udara utama. Tiga bandar udara tambahan yang dimonitoring adalah inisiatif dari Otban VI Padang. Agoes mengharapkan di periode pelaksanaan pemantauan untuk LAPORAN KHUSUS Grafik Perbandingan Jumlah Pesawat Udara Grafik Perbandingan Jumlah Penumpang 16 | - EDISI 2 / 2019
  • 17. peak season selanjutnya, yaitu pada Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru, Bandar udara H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan dapat dimasukkan ke dalam pemantauan nasional, karena sudah berstatus bandar udara internasional. Selain melakukan monitoring, Agoes menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan dokumentasi kegiatan monitoring tersebut. Dokumentasi itu bisa di akses melalui 12 link Youtube milik Otban VI Padang dengan alamat @OtbanEnam. Dari hasil monitoring terlihat jumlah total pergerakan pesawat udara yang beroperasi di 8 bandar udara tersebut mengalami penurunan -18,88%. Pada tahun 2018 tercatat total 5975 pergerakan pesawat dan di tahun 2019 ini tercatat 4. 847 pergerakan pesawat, atau terdapat selisih -1.128 pergerakan. Sementara itu untuk pertumbuhan jumlah penumpang juga mengalami penurunan -28,26%. Tahun 2018 jumlah penumpang mencapai 806.075 orang. Sedangkan tahun 2019 berjumlah 578.263 orang. Sehingga ada selisih – 227.812 orang. (Abdul Halim) EDISI 2 / 2019 - | 17
  • 18. Kerjasama Otban II dan Otban VI Melancarkan Keberangkatan Jamaah Haji K antor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan yang membawahi Bandar udara Internasional Hang Nadim Batam dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang yang membawahi Bandar udara Sultan Thaha Jambi melakukan kerjasama monitoring berkelanjutan untuk memperlancar proses keberangkatan jamaah calon haji kloter 21 dari Jambi. Jamaah tersebut terbang menuju tanah suci pada hari Kamis, 25 Juli 2019 melalui embarkasi Batam. Kerjasama meliputi inspeksi pesawat yang melakukan penerbangan antara jamaah calon haji dari Jambi menuju Batam, LAPORAN KHUSUS 18 | - EDISI 2 / 2019
  • 19. penyediaan  sarana dan prasarana untuk pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine) jamaah calon haji di Jambi serta beberapa hal lainnya. Kerjasama tersebut mampu mempersingkat proses keberangkatan dan memudahkan jamaah calon haji dari kloter 21 Jambi dalam penerbangan dari Jambi - Batam - Jeddah (Arab Saudi). Menurut Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, kerjasama dilakukan juga untuk memberi kenyamanan kepada jamaah calon haji sehingga mampu melaksanakan ibadah haji yang penuh kegiatan fisik tersebut dengan lebih lancar dan khusyuk. “Selain itu, penerbangan haji sangat ketat, terutama dalam hal slot penerbangan di bandar udara tujuan di Arab Saudi karena banyaknya pesawat yang datang dari berbagai negara. Jika proses di negara asal bagus dan tepat waktu, akan sangat membantu saat nanti proses di Arab Saudi. Jadi kerjasama ini sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan di semua kantor Otoritas Bandar udara di seluruh Indonesia,” ujar Polana. Kepala Kantor OBU Wilayah II Bintang Hidayat, menyatakan kerjasama dilakukan karena penerbangan haji antara ini meliputi dua wilayah kerja OBU yang berbeda. “Dengan monitoring berkelanjutan ini, kerja kami menjadi lebih mudah dan cepat karena adanya monitoring yang sudah dilakukan lebih dulu di Jambi oleh OBU Padang. Dengan demikian kami memiliki waktu yang lebih untuk melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat,” ujar Bintang. Sementara itu Kepala Kantor OBU Wilayah VI Padang Agoes Soebagio juga merasa senang dengan kerjasama yang mampu memudahkan jamaah haji ini. “Kami menerjunkan Tim Monitoring EDISI 2 / 2019 - | 19
  • 20. Haji 2019M/1440H untuk melakukan monitoring. Di antaranya dengan melakukan inspeksi terhadap 3 pesawat Garuda yang membawa jamaah haji dari Jambi ke Batam. Alhamdulillah penerbangan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali, tidak ada temuan yang mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Agoes. Menurut Agoes, jamaah calon haji kloter 21 yang berjumlah 449 orang terdiri dari 190 laki-laki dan 259 perempuan dari Jambi tidak bisa langsung terbang menuju ke Arab Saudi, namun harus melalui Embarkasi Batam. Dari Jambi, jamaah calon haji diangkut dengan 3 pesawat Boeing B737-800NG Garuda Indonesia yaitu GA - 1510 yang berangkat pukul 03.28 WIB, GA- 1300 berangkat pukul 03.40 WIB, dan GA- 1320 yang berangkat pukul 04.18 WIB. Para jamaah calon haji dari Jambi tersebut juga langsung menuju ruang tunggu keberangkatan di Bandar udara Hang Nadim Batam. Para jamaah calon haji tidak lagi transit di Asrama Haji Batam dan tidak LAPORAN KHUSUS 20 | - EDISI 2 / 2019
  • 21. lagi check-in serta diperiksa CIQ karena semua proses tersebut sudah dilakukan di Bandar udara Sultan Thaha Jambi. Selanjutnya 448 jamaah calon haji bersama 6 petugas kloter 21 diterbangkan menuju Jedah, Arab Saudi dengan pesawat Boeing B747- 400 oleh maskapai Saudi Airlines nomor penerbangan SV - 5421 pada pukul 10.00 WIB, lebih cepat 10 menit dari jadwal awal pukul 10.10 WIB. Seorang jamaah No. 257 a.n Ishak Yahya Akim batal berangkat dikarenakan sakit. (*Rifqi) EDISI 2 / 2019 - | 21
  • 22. KELAIKUDARAAN Ratusan Ramp Check di Otban VI Padang T ransportasi udara pada saat ini telah menjadi elemen penting dalam laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Sejalan dengan perkembangan teknologi industri, masyarakat semakin sadar bahwa peranan transportasi udara sangat penting karena dirasakan lebih efisien dari sisi waktu di bandingkan dengan sarana tranportasi lainnya. Walaupun harga tiketnya dinilai masih relatif lebih mahal. Meskipun demikian transportasi udara merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk memperlancar arus pengangkutan penumpang dan barang baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Oleh karena itu faktor keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan dapat terus berperan dalam menumbuhkembangkan suatu daerah. Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan nasional berkomitmen untuk mewujudkan Safety, Security, and Service through Compliance (3S + 1C) demi menjaga kepuasan pengguna jasa angkutan udara. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU no 1 tahun 2019 tentang Penerbangan terutama di pasal 3 yang disebutkan di antaranya bahwa penerbangan diselenggrakan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu juga untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal itulah diperlukan kesinergian antara regulator, operator penerbangan, maupun pengguna jasa penerbangan. Sebagai perwakilan dari regulator pusat yang berada di wilayah, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga senantiasa mendukung dan melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan Safety, Security, and Service through Compliance (3S + 1C) d wilayah kerjanya. Hal tersebut sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 41 Tahun 2011, serta PM 22 Tahun 2015 sehingga inspektur penerbangan bidang kelaikudaraan Otban VI Padang secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Pengawasan ini dilakukan guna menjamin maskapai yang akan digunakan oleh masyarakat dalam keadaan aman serta laik terbang. Dalam praktik pengawasannya digunakan metode pemeriksaan acak (ramp check) secara periodik dan lebih intens pada saat peak season (hari besar dan tahun baru). Pelaksanaan ramp chek tersebut dilaksanakan di bandar udara-bandar udara besar di 5 (lima) Provinsi dibawah wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI Padang. Bandar udara-bandar udara yang menjadi target pelaksanaan ramp check antara lain Bandar udara Internasional Minangkabau Padang (Sumatera Barat), Bandar udara Sultan Thaha (Jambi), Bandar udara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Bandar udara Depati Amir Pangkal Pinang (Bangka), Bandar udara 22 | - EDISI 2 / 2019
  • 23. Internasional H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan (Belitung), dan Bandar udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang (Sumatera Selatan). Adapun operator penerbangan yang diperiksa antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia Air Asia, Travel Express Aviation, Susi Air, Deraya Air, dan Saudi Arabian Airlines. Selama periode Januari 2019 sampai dengan Juli 2019, Inspektur Kelaikudaraan Otban VI Padang telah melaksanakan ramp chek sebanyak 445 kali. Rinciannya adalah 223 kali pemeriksaan terhadap pesawat maskapai nasional yang beregestrasi kebangsaan Indonesia (PK) dan sebanyak 12 kali terhadap tiga pesawat maskapai asing yang beregestrasi kebangsaan Islandia (TF). Rincian kegiatan ramp check tersebut terdiri dari penerbangan reguler sebanyak 147 kali, angkutan lebaran 2019 sebanyak 268 kali dan angkutan haji 2019 sebanyak 30 kali. Sedangkan untuk kegiatan surveillance terhadap operator yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Juli 2019 sebanyak 8 kali. Terdiri dari surveillance AOC 121 Garuda Indonesia di Jambi, AOC 121 Lion Air di Jambi, PSC 141 PT. Deraya Fying School (dua kali), AOC 121 NAM Air di Pangkal Pinang, AMO 145 NAM Air di Pangkal Pinang, AOC 121 Wings Air di Palembang, dan AMO 145 Wings Air di Palembang. Dari hasil kegiatan ramp check dan surveillance, seluruh temuan telah dilakukan corrective action (tindakan perbaikan) oleh operator penerbangan dan data tersebut telah dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara dalam hal ini Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Dengan demikian seluruh pesawat yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI dalam kondisi laik terbang. Pada bulan ramadhan tahun 2019 ini tim Otban VI Padang juga kedatangan tamu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang melakukan peninjauan angkutan lebaran tahun 2019 di wilayah Sumatera Barat. Dalam salah satu kunjungannya, mereka memonitoring pengawasan angkutan lebaran yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI Padang. Pada kegiatannya tersebut, mereka menanyakan standart operating procedure (SOP) ramp check pesawat udara serta melakukan peninjauan secara langsung kegiatan ramp check yang dilakukan oleh tim inspektur kelaikudaraan Otban VI Padang. Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab tuntas oleh tim inspektur kelaikudaraan Otban VI Padang dan mendapat apresiasi dari tim Itjen Kementerian Perhubungan. (Budi) EDISI 2 / 2019 - | 23
  • 24. OJT Training Conformity Inspection di PTDI M engusung misi menjadi yang terdepan di segmen pasar pesawat turboprop kelas ringan dan sedang, serta menjadi acuan bagi industri penerbangan di Asia Pasifik dengan menerapkan optimalisasi kompetensi industri dan komersial, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Inspektur Kelaikudaraan melaksanakan kegiatan Manufacturing Conformity Inspection pesawat N219. Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan aspek keselamatan dalam pembuatan dan pengembangan pesawat tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tim inspektur kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada tanggal 12-16 Agustus 2019 lalu berkesempatan untuk melaksanakan Manufacturing Conformity Inspection terhadap pesawat N219 di kompleks PTDI Bandung. Dalam proses pelaksanaannya, para inspektur Otban VI membandingkan part, assy dan sub KELAIKUDARAAN 24 | - EDISI 2 / 2019
  • 25. assy terhadap standar (type design). Dengan kata lain compare actual with reference, memeriksa drawing dan sertifikasi pesawat dan melihat pengetesan setiap fungsi sistim dari N219. Selain itu juga melihat pekerjaan yang ada di sana mulai dari proses receiving raw material, forming part dan komponen, proses pembuatan part dari bahan komposite, proses assembly sampai dengan line produksi N219 berikut dengan dokumen – dokumen yang disiapkan untuk proses sertifikasi part. Sedikit perkenalan dengan pesawat N219. N219 adalah pesawat commuter yang termasuk dalam kategori Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 23. Pesawat dengan kapasitas 19 penumpang ini dikembangkan bersama antara PTDI dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sejak 2014. Spesifikasi pesawat sangat sesuai untuk dioperasikan di daerah remote area, penghubung antar kota dan antar pulau. Dalam proses pembuatan pesawat N219, PTDI melakukan sendiri manufacturing dan assembly untuk detail parts dan komponen sesuai dengan standar dalam industri penerbangan. Oleh karena itu dukungan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan nasional sangat dibutuhkan untuk menciptakan industri lokal dengan produk yang qualified sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku. (Annil) EDISI 2 / 2019 - | 25
  • 26. KEAMANAN Avsec Awareness Airnav Cabang Padang P eraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional mengamanahkan kepada penyelenggara layananan navigasi penerbangan untuk berkewajiban mengikutikan seluruh karyawannya dengan kegiatan Avsec Awareness. Terkait dengan hal tersebut, Airnav cabang Padang bekerjasama dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di ruang rapat gedung OPB mengadakan kegiatan sosialisasi bagi seluruh pegawai/ karyawan Airnav cabang Padang. Airnav cabang Padang merupakan salah satu cabang yang telah memiliki dokumen Air Navigation Services Security Program (ANSSP) dan telah dilakukan audit baik dari manajemen internal Airnav Indonesia maupun Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sosialisasi di Airnav cabang Padang ini sekaligus juga sebagai tindaklanjut dari temuan audit Direktorat Keamanan Penerbangan. Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dipaparkan beberapa materi terkait dengan keamanan penerbangan. Materi tersebut antara lain terkait program keamanan penerbangan nasional, program keamanan penerbangan navigasi penerbangan, pembagian kategori daerah keamanan di daerah navigasi penerbangan, tanda izin masuk ke daerah navigasi penerbangan; dan daerah keamanan terbatas di bandar udara. Dalam sambutanya pada pembukaan sosialisasi, General Manager Airnav cabang Padang Wisnu Hadi menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh terkait aspek keamanan penerbangan. “Kini Airnav tidak hanya concern ke aspek safety saja, melainkan juga security menjadi prioritas kami,” ujarnya. Menurutnya, sosialisasi ini berbanding lurus dengan implementasi yang sudah diterapkan oleh Airnav cabang Padang yang sudah memiliki program keamanan, fasilitas penunjang maupun sumber daya personel aviation security yang memiliki lisensi. Terpisah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio mengapresiasi kegiatan sosialisasi avsec awareness tersebut. “Secara nasional Airnav Padang termasuk cabang yang pertama yang telah memiliki dokumen keamanan dan telah dilakukan audit secara komprehensif oleh Direktorat Keamanan Penerbangan,” ujarnya. Kegiatan sosialisasi yang dibagi menjadi dua sesi, pagi dan siang, ini diikuti oleh seluruh manajemen dan pegawai Airnav cabang Padang dengan antusias. (Rahmat) 26 | - EDISI 2 / 2019
  • 27. KEAMANAN Meningkatkan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan P ada tanggal 3 hingga 5 Juli 2019 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang bekerjasama dengan Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan. Kegiatan bimtek tersebut mengambil tema Investigasi Keamanan Penerbangan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I sampai dengan X dan inspektur keamanan penerbangan Direktorat Keamanan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara. Total peserta berjumlah 24 orang inspektur keamanan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi inspektur keamanan penerbangan khususnya terkait dengan investigasi masalah-masalah keamanan penerbangan. Dalam kegiatan ini peserta bimtek dibekali bagaimana teknik berkomunikasi yang baik, teknik interview, teknik mendengar sampai pengumpulan data dan pelaporan terkait dengan investigasi keamanan penerbangan. Dijelaskan oleh pemateri bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, mempunyai gaya berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, pengulangan, verifikasi serta penyimpulan dari komunikasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk tujuan investigasi dapat melalui pendekatan rasional, empiris, atau sistematis. Observasi terhadap data diperlukan guna mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi. Dalam melakukan investigasi, seorang investigator harus bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif . Investigator dimungkinkan dapat melihat hal – hal yang oleh subjek investigasi sendiri kurang disadari. Selain itu juga dimungkinkan memperoleh data tentang hal – hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek investigasi secara terbuka dalam wawancara . Dalam kegiatan bimtek ini juga disimulasikan sebuah studi kasus. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk mendiskusikan beberapa contoh kasus yang terkait keamanan penerbangan. (Rahmat) EDISI 2 / 2019 - | 27
  • 28. Koordinasi FAL Bandar Udara Internasional Minangkabau U ntuk melakukan koordinasi dalam pemberian fasilitas penerbangan internasional yang lebih baik di Bandar udara Internasional Minangkabau Padang, pada Selasa 2 Juli 2019 lalu, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite Fasilitasi (FAL) Bandar udara Internasional Minangkabau. Rapat yang berlangsung di Hotel Mercure Padang ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Hal ini karena komite FAL Bandar udara Internasional Minangkabau diketuai oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. FAL Bandar udara Internasional Minangkabau Padang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, nomor: KP344 Tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2020. Komite Fasilitasi (FAL) di bandar udara internasional dibentuk berdasarkan Annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Tujuannya di antaranya untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang persediaan pesawat tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu. Menurut ketentuan Annex 9 tersebut, rapat Komite Fasilitasi (FAL) merupakan pertemuan komite yang wajib dilakukan sekurang kurangnya minimal 1 kali dalam setahun. Dalam rapat ini anggota Komite Fasilitasi menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala di lapangan terkait penyelenggaraan penerbangan internasional untuk dicarikan solusi bersama. Kegiatan rapat FAL Bandar udara Internasional Minangkabau ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar udara Internasional Minangkabau, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Padang, Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I Padang serta hadir juga Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat. Dari operator penerbangan, terlihat hadir Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, General Manager Perum LPPNPI (Airnav) cabang Padang, Maintenance Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, Airport Operation and Services Junior Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau, General Manager PT. Garuda Indonesia Cabang Padang, Senior Manager Lion Air Group cabang Padang yang juga diamanahkan sebagai Ketua AOC Bandar udara Internasional Minangkabau, Distrik Manager PT AirAsia Cabang Padang, General Manager PT. Gapura Angkasa Cabang Padang, dan General Manager PT. PTN Cabang Padang. Bertindak sebagai pemateri 1 dalam kegiatan ini adalah Dwi Ananda Wicaksana selaku Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandar udara Internasional Minangkabau. Dalam paparannya Dwi menyampaikan kegiatan fasilitasi terkait penyelenggara bandar udara serta rencana pengembangan infrasturuktur Bandar udara Internasional Minangkabau untuk peningkatan pelayananan kebandarudaraan. Pada sesi yang kedua disampaikan paparan oleh Kepala Balai Karantina Kesehatan Bandar udara Internasional Minangkabau Dr. Jalil Alfani, M.Kes. Dalam paparannya Jalil menyampaikan terkait kegiatan fasilitasi kekarantinaan kesehatan di bandar udara dan materi terkait penanggulangan penyakit berpotensi KLB di Bandar udara Internasional Minangkabau. (Rahmat) KEAMANAN 28 | - EDISI 2 / 2019
  • 29. NAVIGASI Pengukuran Dan Pengawasan Kualitas Koordinat Navigasi Penerbangan A spek keselamatan penerbangan termasuk dengan segala persyaratan pendukungnya merupakan elemen yang khusus dan mutlak harus diwujudkan. Termasuk di antaranya adalah elemen-elemen dalan navigasi penerbangan. Seperti misalnya titik koordinat referensi bandar udara (Aerodrome Reference Point/ARP), maupun letak lokasi suatu peralatan navigasi (Navigation Aid’s) atau objek lain yang dianggap penting untuk keperluan navigasi dan operasi penerbangan. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengawasan ulang titik koordinat bandar udara dan navigasi penerbangan di bandar udara wilayah kerjanya. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/29/II/2010 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pengukuran dan pengawasan kualitas koordinat navigasi penerbangan dengan sistim geodesi dunia (world geodetic system) 1984 bagian 173-4 (Advisory Circular Part 173-4). WGS-84 merupakan sistem koordinat Kartesian Geosentrik menggunakan Ellipsoid GRS (Geodetic Reference System) 80. Lokasi kegiatan pengukuran titik koordinat tersebut berada di parking stand Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang Sumatera Barat. Kegiatan pengukuran dilaksanakan oleh inspektur navigasi penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dengan menggunakan sistim geodesi dunia (world geodetic system) 1984. Tujuan penggunaan menggunakan sistem WGS-84 adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan presisi agar pelaksanaan pengukuran mendapatkan hasil kualitas yang baik. (Dendy Muriyansyah) EDISI 2 / 2019 - | 29
  • 30. BANDAR UDARA Otban VI Targetkan Semua Bandar Udara Miliki AEP O toritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sangat konsen terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan terutama dalam hal penanggulangan keadaan darurat di bandar udara yang berada di wilayahnya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan darurat. Terkait dengan hal tersebut, OBU VI juga konsen dengan kelengkapan dokumen bandar udara terkait keselamatan dan kemanan. Salah satunya adalah airport emergency plan (AEP) document dan pelatihan keadaan darurat atau airport emergency execise. “Hampir semua bandar udara di wilayah kerja kami sudah memiliki airport emergency plan document. Dari 14 bandar udara, 11 bandar udara sudah memiliki dokumen AEP dan beberapa bandar udara sudah melakukan airport emergency execise. Ditargetkan tahun depan seluruh bandar udara di lingkungan kerja OBU VI sudah memiliki airport emergency plan document,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio. Bandar udara yang sudah mempunyai AEP adalah Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang, SM. Badaruddin II – Palembang, Depati Amir - Pangkal Pinang, Sultan Thaha – Jambi, Fatmawati Soekarno – Bengkulu, H.AS. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan, Muara Bungo, Silampari - Lubuk Linggau, Atung Bungsu - Pagar Alam, Depati Parbo – Kerinci, dan Mukomuko. Sedangkan bandar udara yang saat ini sedang memproses dokumen tersebut adalah Rokot – Sipora, Enggano dan Pusako Anak Nagari - Pasaman Barat. Sementara itu bandar udara yang sudah melaksanakan pelatihan keadaan darurat (PKD) atau airport 30 | - EDISI 2 / 2019
  • 31. emergency execise adalah Bandar Udara Internasional Minangkabau – Padang, SM. Badaruddin II – Palembang, Depati Amir - Pangkal Pinang, Sultan Thaha – Jambi, H.AS. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan, dan Silampari - Lubuk Linggau. Bandar udara yang sudah merencanakan melakukan PKD adalah Fatmawati Soekarno – Bengkulu, Muara Bungo, dan Mukomuko. Airport emergency planning merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu bandar udara untuk mengatasi situasi keadaaan darurat yang berada di dalam bandar udara dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memperkecil akibat yang akan timbul dari suatu keadaan darurat, khususnya meminimalkan korban jiwa maupun harta benda akibat kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam bandar udara atau wilayah sekitarnya. Selain itu juga untuk mempertahankan operasional penerbangan yang ada di bandar udara. Airport emergency planning merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan bandar udara dalam mengemban tugasnya sebagai penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara. Pengelola bandar udara wajib membuat program penanggulangan keadaan darurat. sesuai ketentuan Annex 14 tentang Aerodromes Chapter 9.1 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ ICAO). Pada annex tersebut disebutkan bahwa setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.). Mengingat kecelakaan pesawat udara ataupun bentuk acaman tersebut tidak selalu dapat di prediksi dan bisa terjadi secara tiba-tiba, pihak bandar udara harus selalu siap dan waspada terhadap segala jenis kemungkinan emergency yang terjadi. Pertolongan harus dengan cepat, terukur serta terlaksana dengan baik sehingga diperlukan adanya kesepakatan bersama untuk melakukan persiapan, fasilitasi dan penyediaan personel yang mampu dan berkompeten. Selain itu juga harus melakukan latihan-latihan berkala baik secara bersama maupun parsial guna meningkatkan koordinasi, komando, komunikasi dan kompetensi personel masing-masing instansi yang terlibat dalam Airport emergency commite. Setiap bandar udara harus memiliki airport emergency plan procedure yang baik, walaupun dalam pelaksanaanya terkadang tidak semua aspek yang tercantum di dalamnya dilakukan. Untuk itulah diperlukan adanya latihan airport emergency plan yang efektif sebagai bentuk kegiatan untuk membiasakan dan menanamkan prosedur baku yang ada secara optimal pada setiap instansi yang ada. Dengan demikian ketika harus berhadapan dengan keadaan darurat penerbangan yang sebenarnya seluruh instansi dalam airport emergency commite dapat melaksankan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa angkutan udara di bandar udara juga harus ikut berperan serta dan aktif dalam setiap kegiatan airport emergency execise di suatu bandar udara. (M Arif) EDISI 2 / 2019 - | 31
  • 32. BANDAR UDARA Pentingnya Menjaga Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan H allo gaes, semua sudah pernah naik pesawat ataupun ke bandar udara kan? Semenjak adanya penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier/ LCC) pesawat udara menjadi moda transportasi yang diminati oleh semua kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah penerbangan pun meningkat. Tahukah kalian, hal yang paling utama dalam penerbangan adalah hal keselamatan. Keselamatan tidak hanya saat pesawat terbang di udara namun juga saat pesawat berada di bandar udara. Dari data statistik, 95% kecelakaan terjadi saat pesawat berada di bandar udara. Untuk itulah diperlukan suatu pengaturan terkait keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara. Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang mengatur soal penerbangan nasional, telah mengatur mengenai batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan. Pengaturan tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 44 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan antara lain tentang batas jarak dan ketinggian bangunan ataupun benda tumbuh dan/ atau bergerak di sekitar bandar udara. Mengingat pentingnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara, maka melalui Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pemerintah menetapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi buat pelanggar aturan tersebut adalah pidana penjara tiga tahun dan denda paling banyak satu milyar Rupiah. Untuk mengendalikan KKOP maka Kementerian Perhubungan menetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk pembangunan di sekitar bandar udara. 32 | - EDISI 2 / 2019
  • 33. Untuk membangun sebuah bangunan di area tersebut diperlukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, selain pengendalian dari sisi pembangunan bangunan di sekitar area KKOP, hal yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan penerbangan. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah bermain layang- layang, penyalahgunaan laser pointer, menerbangkan lampion, menerbangkan balon udara dan mengoperasikan drone di area KKOP. Kita tentu tidak ingin terjadi kecelakaan pesawat di sebuah bandar udara. Jadi kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut agar keselamatan penerbangan terjamin. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menggunakan pesawat terbang. Apakah itu rekan kita, keluarga kita atau diri kita sendiri. Jika terjadi apa- apa dengan pesawat tersebut, tentu yang rugi juga kita sendiri. Untuk itu, mari bersama kita jaga keselamatan penerbangan. Ingatlah selalu jargon di dunia penerbangan: “The sky is a vast place but there is no room for error”. (Harry Andhika Fitra) Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS: Ketinggian gedung/ bangunan Di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Definisi: Izin ketinggian gedung/bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan merupakan izin komersial. Merupakan batasan ketinggian yang diberikan terhadap rencana gedung/bangunan sesuai dengan batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Lembaga yang menerbitkan: Kementerian Perhubungan Pejabat yang menandatangani: Kantor Otoritas Bandar Udara Waktu Proses: 14 Hari kerja setelah dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan Jenis Perizinan: Izin Operasional/ Komersial Biaya: Rp. 2,750,000 / rekomendasi Prosedur: Manual; Dengan menggunakan web form; Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan. Persyaratan: 1. Registrasi ke sistem OSS; 2. Surat Permohonan ditandatangani pemohon / penerima kuasa; 3. Fotocopy KTP Pemilik tanah/Pemohon, 1 lbr; 4. Fotocopy surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir atau Kartu Kapling dari Pemda/Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling) atau bukti penguasaan bahan (sewa); 5. Alamat Lokasi yang dimohonkan; 6. Koordinat lokasi dengan ketentuan: § Koordinat geografis WGS’84; § Satuan derajat, menit dan detik; § Ketelitian 2 angka di belakang koma; 7. Elevasi tanah lokasi dalam satuan Meter, MSL (Mean Sea Level); 8. Peta/denah lokasi yang dimohonkan; 9. Pembayaran PNBP (SIMPONI); 10. Gambar rencana ketinggian; 11. Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara Persyaratan Verifikator: 1. Memiliki kompetensi dan terampil untuk melaksanakan kegiatan survey lapangan guna pengambilan data rencana bangunan terhadap bandar udara (koordinat, elevasi, jarak dan azimuth atau arah serta ketinggian bangunan); 2. Memiliki kemampuan dalam mengolah data hasil survey; 3. Mempunyai kemampuan membuat kajian teknis KKOP mengacu data hasil survey dan peraturan serta ketentuan yang berlaku; 4. Mempunyai kemampuan dalam pembuatan konsep rekomendasi ketinggian bangunan terhadap KKOP. EDISI 2 / 2019 - | 33
  • 34. BANDAR UDARA Pemeriksaan Dan Pengujian Kendaraan PKP-PK Sultan Thaha D alam rangka memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional serta mempertahankan kinerja fasilitas pelayanan darurat di bandar udara sehingga mendapatkan hasil guna yang maksimum, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala dan/ atau khusus terhadap fasilitas tersebut. Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp. 605 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Fasilitas Pelayanan Darurat. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang selaku wakil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator penerbangan nasional di wilayah kerjanya, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kinerja kendaraan utama PKP-PK di Bandar udara Sultan Thaha Jambi. Kegiatan pengukuran dan pengujian tersebut dilaksananakan pada 25 April 2019 lalu di kompleks Bandar udara Sultan Thaha. Sebagai tenaga penguji adalah inspektur PKP-PK dan Salvage Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang atas nama Imanda Alsyah dan Jemi Rolly dengan didampingi tim PKP-PK Bandar udara Sultan Thaha yaitu R. Ruri Ardiyandi, Achmad Sauki dan Findi Heriyanto. Objek pemeriksaan dan pengujian kinerja adalah kendaran utama PKP-PK F1 Merk Oshkosh (type 1). Sedangkan parameter pengujian adalah respons time, kecepatan maksimum (km/jam), akselerasi (detik) pada 0 – 80 km/jam, discharge range turret (meter), stopping distance (meter) pada 32 km/jam, fungsi ground sweep, hose reel, hand line, pump and rool, main water pump discharge rate (liter/ menit), dan pemeriksaan peralatan pendukung di kendaraan utama. Hasil dari pemeriksaan dan 34 | - EDISI 2 / 2019
  • 35. Pelayanan Darurat dan/ atau Otoritas Bandar Udara. Namun demikian juga bisa dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara khusus pada keadaan tertentu. Seperti misalnya apabila dibutuhkan karena alasan tertentu; fasilitas pelayanan darurat selesai proses perbaikan dengan skala besar/overhaul/rekondisi; pengadaan dan/atau peremajaan kendaraan; sertifikasi kelaikan kendaraan PKP- PK; dan sertifikasi pelayanan PKP- PK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan didampingi Otoritas Bandar Udara setempat. Pemeriksaan dan pengujian bertujuan untuk memastikan kondisi kinerja fasilitas pelayanan darurat masih sesuai ketentuan. Adapun parameter pemeriksaan dan pengujian terdiri dari pemeriksaan fisik dan pengujian kinerja kendaraan. Untuk pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan roda kendaraan; warna kendaraan; call sign kendaraan; kaca spion; lampu kendaraan dan sirene; pintu dan kompartemen kendaraan; pemeriksaan seluruh komponen, indicator instrument, sistim kelistrikan, pneumatic system dan lainnya pada kendaraan; dan peralatan pendukung operasional PKP-PK. Sedangkan pengujian kinerja kendaraan utama PKP-PK meliputi kecepatan maksimum (top speed) - (km/jam); akselerasi (acceleration) - (detik) pada 0-80 km/ jam; laju pancaran (discharge rate) - (liter/menit); jarak pancaran turret (discharge range turret) - (meter); jarak pengereman (stopping distance) - (meter); pengoperasian handline; pengoperasian hose reel; dan pengoperasian ground sweep nozzle. Hasil pemeriksaan dan pengujian dicatat dan didokumentasikan di dalam kertas kerja dan dilaporkan kepada kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Direktorat Bandar Udara. (Jemi Rolly) pengujian, secara mayoritas kendaraan utama PKP-PK milik Bandar udara Sultan Thaha tersebut dalam keadaan baik dan laik beroperasi sesuai ketentuan. Sebagaimana diketahui, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Sedangkan pengujian adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar teknis operasional fasilitas pelayanan darurat. Pemeriksaan dan/ atau pengujian tersebut secara berkala 1 bulan sekali oleh Penyelenggara Fasilitas EDISI 2 / 2019 - | 35
  • 36. BANDAR UDARA Database Lisensi Personil Dan Sertifikat Peralatan Bandar Udara B erbicara mengenai bandar udara, maka kita akan membahas tentang sebuah tempat di mana segala hal yang ada di dalamnya sudah teratur dan diatur dengan jelas. Pengaturan tersebut untuk mempertahankan tiga aspek penting, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Di antara sekian banyak komponen dalam bandar udara yang sudah diatur dengan jelas tersebut adalah terkait dengan personel dan peralatan bandar udara. Dua komponen ini adalah motor penggerak dalam rangkaian besar kegiatan sebuah bandar udara. Sehingga sudah menjadi keharusan dua komponen tersebut untuk selalu dijaga, dirawat, diperiksa dan secara berkala diuji untuk memastikan kapabilitasnya masih sesuai dengan peraturan yang sudah dipersyaratkan. LISENSI PERSONEL Fungsi dari lisensi personel bandar udara adalah sebagai bukti kecakapan seorang operator dalam mengoperasikan peralatan atau utilitas di bandar udara. Mengingat fungsinya yang demikian vital, maka tidak sembarang orang bisa mendapatkan lisensi ini. Karena dengan memiliki lisensi maka seorang operator sudah dinyatakan layak dan melekat kewajiban untuk senantiasa mematuhi peraturan, melakukan pekerjaan sesuai bidangnya, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Untuk mendapatkan lisensi, pertama kali seorang operator harus melalui dua tahapan ujian, yaitu ujian teori dan ujian praktek. Sedangkan untuk memperpanjang validasi lisensinya, seorang operator cukup melalui ujian teori saja yang berbasis Computer Assisted Test (CAT). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 41 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Advisory Circular CASR Part 139-11 Lisensi dan/ atau Rating Personel Bandar Udara, proses perpanjangan lisensi personel bandar udara dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara. Namun demikian Kantor Otoritas Bandar Udara hanya dapat memproses perpanjangan lisensi/ rating personel yang masih 36 | - EDISI 2 / 2019
  • 37. stiker kelaikan peralatan. Untuk pembuatan stiker harus menunggu surat tindak lanjut dari operator apabila sebelumnya ditemui kekurangan pada peralatan setelah dilakukan pengujian kelaiakannya. PORTAL DATABASE Pemasalahan dalam perpanjangan sertifikat peralatan dan lisensi personel yang masih ditemui di lapangan adalah adanya operator yang belum tertib dalam mengajukan surat perpanjangan sehingga ketika dilakukan pengawasan masih ditemukan peralatan atau lisensi personel yang sudah habis masa berlakunya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengingat dan peringatan bagi operator untuk senantiasa mengajukan proses perpanjangan sebelum masa berlaku sertifikat atau lisensinya habis. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memandang aktif. Jadi apabila lisensi/ rating personel sudah expired maka harus diproses di Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Demikian juga halnya dengan penambahan rating atau pengajuan lisensi baru juga harus melalui Direktorat Bandar Udara di Jakarta. Saat ini, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sudah memiliki penguji lisensi untuk dua bidang yaitu lisensi personel GSE dan marshaller. Sedangkan untuk bidang- bidang lain masih meminta bantuan dari penguji di Direktorat Bandar Udara. Proses perpanjangan lisensi personel bandar udara terdiri dari dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan ujian teori berbasis Computer Assisted Test (CAT). Dua tahapan ini tidak dapat dilaksanakan secara paralel sehingga apabila secara administratif dokumen pemohon tidak lengkap maka tahapan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. SERTIFIKAT KELAIKAN PERALATAN Seperti halnya personel bandar udara, peralatan yang terdapat di bandar udara juga harus senantiasa dijaga performanya dan diperbarui validasi sertifikatnya. Operator harus senantiasa memperhatikan kelaikan operasi peralatan bandar udara karena operator yang baik/ layak saja belum cukup apabila peralatan yang dioperasikan ternyata tidak berfungsi dengan baik atau tidak layak. Proses perpanjangan sertifikat kelaikan operasi peralatan bandar udara juga secara garis besar sama dengan mekanisme perpanjangan lisensi personel bandar udara. Perbedaaanya hanya pada penyerahan kembali sertifikat kepada operator dan pembuatan EDISI 2 / 2019 - | 37
  • 38. serius terkait sertifikat kelaikan operasi peralatan dan lisensi personel bandar udara sehingga kemudian pada tahun 2019 ini membuat sebuah portal database untuk memantau validasi sertifikat peralatan dan lisensi personel bandar udara. “Kami sedang mengembangkan sebuah portal database peralatan dan lisensi personel bandar udara. Portal website ini kami rancang dapat memunculkan reminder atau pengingat kepada kami ketika dalam waktu 30 hari ke depan ada sertifikat peralatan atau lisensi personel yang akan habis masa berlakunya,“ ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Agoes Soebagio dalam diskusi dengan tim portal website dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. “Dari reminder ini kami akan bersurat supaya operator untuk segera mengajukan proses perpanjangannya. Nantinya akan ada reminder lagi dalam waktu 15 hari kalender setelah masa berlaku lisensi atau sertifikat peralatan habis. Namun kali ini kami tidak lagi mengingatkan operator melainkan akan langsung memberikan surat peringatan. InsyaAllah doakan di akhir tahun ini semua database sudah masuk dan portal tersebut sudah rampung sehingga sudah bisa digunakan,” lanjut Agoes Soebagio. “Mungkin sepintas portal ini terlihat sederhana. Namun jangan lupa, aplikasi ini bisa juga menjadi acuan bagi kami dalam menghitung besaran PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang akan didapatkan pada tahun depan. Nanti ketika sudah smooth, kami akan integrasikan aplikasi ini ke dalam portal DJPU, sehingga siapapun dan dari manapun, asalkan memiliki akses, dapat membuka database kami. Dan satu lagi, aplikasi ini baru sebatas embrio, nantinya database lisensi personel keamanan penerbangan, PKP-PK, dan database pas bandar udara juga akan masuk ke dalam aplikasi ini,” terang Agoes. Sebelumnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sudah memiliki database sertifikat kelaikan operasi peralatan dan lisensi personel. Namun sistim ini belum secara otomatis memberikan umpan balik berupa peringatan ketika validasi sertifikat maupun lisensi personel bandar udara sudah mendekati akhir masa berlakunya. Demikian juga halnya dengan aksesibilitas yang tidak dapat diakses secara online. Dengan adanya portal database yang baru nanti diharapkan permasalahan terkait validasi sertifikat peralatan dan lisensi personel bandar udara dapat diatasi. Sehingga kepastian kelaikan operasi peralatan dan kecakapan personel bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dapat dipastikan sudah memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan. (Miftah Farid) BANDAR UDARA 38 | - EDISI 2 / 2019
  • 39. Safety Commitment Di Bandar Udara Internasional Minangkabau K eselamatan bersama dengan keamanan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam sektor penerbangan. Semua stakeholder seperti regulator, operator dan masyarakat wajib memiliki komitmen untuk bekerjasama, selalu menjaga dan meningkatkan keselamatan penerbangan secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang selaku perwakilan regulator di wilayahnya menyelenggarakan penandatangan safety commitment bersama seluruh stakeholder yang melakukan operasional di wilayah Bandar udara Internasional Minangkabau Padang. Penandatanganan safety commitment dilakukan pada Rabu, 6 Maret 2019 bertempat di Ballroom Hotel Basko Padang. Kegiatan safety commitment ini dihadiri 14 stakeholder serta Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Asri Santosa. “Terwujudnya safety commitment antara regulator, operator, dan stakeholder merupakan tanggungjawab bersama,” ujar Asri Santosa. Diharapkan safety commitment selanjutnya dapat terus dilakukan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar udara Wilayah VI lainnya. Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di lingkungan Bandar udara Internasional Minangkabau. “Penandatanganan safety commitment bertujuan menyatukan pandangan terkait keselamatan penerbangan antara regulator dengan seluruh stakeholder di lingkungan Bandar udara International Minangkabau Padang demi tercapainya lingkungan penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman,” ujar Agoes. Penandatangan safety commitment merupakan langkah awal demi menjaminnya level keselamatan penerbangan. Setelah itu perlu adanya upaya bersama demi terwujudnya keselamatan penerbangan. Juga diperlukan prosedur standar operasi (SOP) bersama untuk kelanjutan dari safety commitment. Dengan terwujudnya safety commitment ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif. Antara lain terkait operasional penerbangan yang menjadi lebih lancar baik administratif ataupun teknis, tingkat kenyamanan meningkat, dan kepercayaan masyarakat bertambah terhadap penggunaan pesawat udara. (*Sambiilan) BANDAR UDARA EDISI 2 / 2019 - | 39
  • 40. ANGKUTAN UDARA Rakor UPKS Wilker Otban VI Padang: Pastikan Pelaksanaan Slot Time Sesuai Aturan U ntuk memastikan bahwa pelaksanaan slot time oleh PIC Unit Pelaksana Koordinator Slot (UPKS) baik itu dari penyelenggara bandara (PT. Angkasa Pura II) maupun penyelenggara navigasi penerbangan (Perum LPPNPI) pada 5 bandara di wilayah kerja berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan penerbangan dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI– Padang melaksanakan Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Koordinator Slot (UPKS). Rakor tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam hal pelaporan bulanan ke Direktorat Angkutan Udara dan dalam rangka untuk memahami segala permasalahan slot time yang terjadi pada bandara – bandara dibawah wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI -Padang Rakor kali ini dilaksanakan di BW Suite Hotel – Tanjung Pandan pada tanggal 4 - 6 April 2019. Rakor dihadiri oleh 10 PIC UPKS yaitu PIC UPKS PT. AP II Bandara International Minangkabau – BIM Padang; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara International Minangkabau - BIM – Padang; PIC UPKS PT. AP II Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang; PIC UPKS PT. AP II Bandara International HAS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan; PIC UPKS Kantor Perwakilan Perum LPPNPI Bandara International HAS. Hanandjoeddin – Tanjung Pandan; PIC UPKS PT. AP II Bandara Sultan Thaha – Jambi; PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara Sultan Thaha – Jambi; PIC UPKS PT. AP II Bandara Depati Amir – Pangkal Pinang; dan PIC UPKS Perum LPPNPI Bandara Depati Amir – Pangkal Pinang. Rakor juga menghasilkan beberapa poin penting terkait pelaksanaan slot time di wilayah kerja Otban VI Padang. Beberapa poin penting tersebut adalah telah disepakati dan ditandatangani berita acara Notice Airport Capacity (NAC) Winter 2019 - 2020 (Oktober 2019-Maret 2020), dan terbentuknya SK PIC UPKS di 5 bandara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang. Selain itu juga disepakati bahwa Bandara International Minangkabau masih memakai berita acara NAC Summer 2019 (Maret 2019 – Oktober 2019) dikarenakan renovasi bangunan terminal sedang berjalan. Berita acara NAC Bandara International Minangkabau - BIM dapat berubah apabila bangunan operasional sudah selesai. Di akhir acara, para PIC UPKS pada pada 5 bandara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang diharapkan segera memberikan masukan apabila terdapat perubahan – perubahan pada NAC pada bandaranya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang selaku Ketua UPKS. (Annil) 40 | - EDISI 2 / 2019
  • 41. TATA USAHA Penggunaan Portal IMSIS Di Otban Padang Meningkat P enggunaan portal IMSIS di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang meningkat pesat. Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Kelaikudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Haribowo, penggunaan awal portal IMSIS DJPU hingga 1 Juli 2019 di OBU Wilayah VI Padang hanya sebesar 18,4%. Namun setelah dihimbau oleh Agoes Soebagio selaku Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, pada pertengahan Juli 2019 penggunaan portal IMSIS DJPU di lingkungan Otoritas Bandar Udara Wilayah Wilayah VI – Padang meningkat menjadi 62%. Portal Integrated Management Safety Information System (IMSIS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) dengan link https:// imsis-djpu.dephub.go.id adalah portal informasi terintegrasi di lingkungan kerja DJPU untuk mewadahi tiap satuan kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, termasuk di antaranya adalah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. IMSIS dibuat guna kesatuan informasi dan tata cara administrasi yang lebih terpusat. Portal IMSIS DJPU telah disosialisasikan melalui dua kali bimbingan teknis (Bimtek). Yang pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 20-21 Februari 2019 dan kedua di Yogyakarta pada tanggal 20- 21 Maret 2019. Selain itu juga melalui praktek langsung bersama tim humas DJPU di Padang pada tanggal 1 Juli 2019. Portal IMSIS DJPU memiliki 6 fitur utama, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Public Access, Unit Kerja Direktorat, Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Balai-Balai, serta Organisasi Penerbangan di Indonesia dan Lembaga Terkait Lainnya. Untuk Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, IMSIS dapat diakses pada tiap sub bagian dengan login menggunakan username NIP (PNS) dan NIK (Non PNS). Untuk fitur yang dapat di akses oleh masing- masing PNS dan Non PNS adalah e-letter. Portal IMSIS sangatlah diperlukan untuk tata cara administrasi dan informasi terpadu di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dengan adanya portal IMSIS, ke depannya semua data yang nantinya dibutuhkan untuk penentuan kategori di Organisasi Penerbangan SIpil Internasional (ICAO), terkait kelayakan untuk mendapatkan privilege tertentu atau mendapatkan larangan karena gagal melengkapi data tertentu, dapat diakses lengkap oleh pejabat yang bersangkutan. (Wira SB)
  • 42. TATA USAHA Implementasi E-Jaldin Otban VI Padang D alam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan mengacu kepada PMK No. 45/PMK.05/2011, tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, yang mana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu PMK No. 113/PMK.05/2012, serta PMK No. 37/PMK.02/2012, tentang standar Biaya Tahun 2012 sebagai Acuan Perhitungannya maka dibuatlah suatu aplikasi Sistim Perjalanan Dinas Pemerintah. Sistim ini merupakan program aplikasi komputer untuk mendukung dan mempermudah satuan kerja dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas. Aplikasi Perjalanan Dinas Pemerintah ini dibangun berbasis web. Titik sentral aplikasi perjalanan dinas tersebut adalah pengawasan perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pejabat atau pegawai sehingga tidak terjadi lagi perjalanan dinas yang tumpang tindih pada satuan kerja. Tujuan dari pembuatan sistim aplikasi perjalanan dinas pemerintah adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan perjalanan pada instansi/ satuan Kerja. Sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintah, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang juga telah mempergunakan aplikasi yang sering disebut sebagai E-Jaldin tersebut. KEMUDAHAN Ada beberapa kemudahan yang didapat dengan menggunakan sistim ini. Kemudahan tersebut di antaranya adalah pembuatan surat tugas lebih teratur. Dengan menggunakan program aplikasi perjalanan dinas ini maka untuk pembuatan surat tugas atau Surat Perintah Tugas (SPT) untuk keperluan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat menjadi lebih teratur dan tertib sehingga tidak terjadi lagi penomoran surat tugas yang sama untuk tiap 42 | - EDISI 2 / 2019
  • 43. maupun pemakai data. Keseragaman Dalam Bentuk. Melalui program ini dipastikan bahwa bentuk-bentuk laporan atau output yang akan dipergunakan oleh satuan kerja dalam pengadministrasian semua kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh para pegawai maupun pejabat menjadi lebih seragam. Rekonsiliasi Data Lebih Mudah. perjalanan. Akurasi data perjalanan. Akurasi data perjalanan yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai atau pejabat yang melakukan perjalanan tidak mungkin lagi dibuatkan surat perintah tugas (SPT) melakukan perjalanan pada hari yang sudah ditetapkan. Mereka harus menunggu sampai perjalanan sebelumnya selesai. Dengan demikian tidak dimungkinkan seseorang melaksanakan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada hari yang sama. Administrasi Data Lebih Informatif. Dari output yang dihasilkan aplikasi ini diharapkan administrasi data menjadi lebih informatif karena menggambarkan beberapa uraian- uraian yang diperlukan oleh pengguna EDISI 2 / 2019 - | 43
  • 44. Penggunaan program ini juga untuk mempermudah pada saat rekonsiliasi data. Dengan hasil laporan yang selalu up to date dan otomatis atas data- data perjalanan yang dilaksanakan oleh pegawai maupun pejabat maka kebenaran data akan selalu terpelihara. Monitoring Data Perjalanan Dinas. Dengan penggunaan aplikasi perjalanan dinas ini maka dipastikan kegiatan monitoring atas kegiatan perjalanan ataupun orang yang melaksanakan perjalanan dapat di monitor setiap saat sesuai keinginan yang diharapkan oleh pengguna. Meningkatkan Kinerja Instansi. Penggunaan program aplikasi perjalanan dimas ini juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja instansi. Proses pengelolaan kegiatan perjalanan yang dapat dilakukan dengan cepat tentunya akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi menurut prinsip anggaran basis kinerja (performance budgeting system). Dengan adanya standardisasi pada kegiatan perjalan dinas maka pengawasan terhadap kinerja dan pemeriksaan atas dokumen transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Apalagi aplikasi ini dilengkapi dengan sistem back up dan restore data yang akan meningkatkan kinerja melalui pendelegasian wewenang beberapa pekerjaan terkait dengan perjalanan dinas kepada instansi vertikal di bawahnya dengan tetap mengawasi berdasarkan data masukan yang dikirimkan mereka. PROSES KERJA Program aplikasi Perjalanan Dinas merupakan aplikasi yang berflatform web atau yang biasa dikenal dengan Web Base Application. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa program PHP dengan menggunakan My SQL sebagai database. Untuk supporting program menggunakan Dream Weaver. Sedangkan Database Administrator menggunakan Sql Yog Enterprises dengan OS Windows sehingga lebih mudah untuk dioperasikan oleh siapa saja (user friendly). Proses yang harus dilakukan dalam program aplikasi perjalanan dinas ini yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan perjalanan dinas diawali dengan entry data pagu anggaran. Data pagu anggaran perjalanan dinas harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum data yang lain karena data pagu anggaran akan menjadi dasar pembebanan setiap transaksi kegiatan perjalanan dinas. Pagu anggaran ini dapat diprose melalui data dari RKAK. Selanjutnya adalah entry data perjalanan. Pada proses ini, data transaksi perjalanan untuk setiap orang yang melakukan perjalanan harus di input, sehingga dapat menjadi dasar aplikasi untuk melakukan penomoran maupun penguncian nama pegawai yang melakukan perjalanan sehingga orang tersebut selesai. Setelah melakukan entry data bukti transaksi maka dilakukan pencetakan surat perjalanan dinas (SPD). Namun sebelum mencetak SPD perlu dilengkapi beberapa data yang berkaitan dengan SPD tersebut. Dan proses yang terakhir adalah pencetakan output atau laporan. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi perjalanan dinas ini dapat berupa daftar nominatif, kuitansi, daftar pengeluaran riil, SPD rampung dan bentuk monitoring untuk orang yang melakukan perjalanan. (Yuetra) TATA USAHA 44 | - EDISI 2 / 2019
  • 45. STAKEHOLDER Bandara Depati Amir Layani Penerbangan Wings Air M ulai tanggal 09 Agustus 2019, Bandara Depati Amir Pangkalpinang melayani satu penerbangan tambahan. Penerbangan tersebut adalah Wings Air, anak perusahaan Lion Air Group yang menjalankan penerbangan berjadwal tiap hari untuk rute Bandung – Pangkalpinang PP. Penerbangan Wings Air tersebut dilayani dengan pesawat turboprop ATR 72-600 dengan lama penerbangan sekitar 1 jam 50 menit. Penerbangan perdana Wings Air dari Bandung menuju Pangkalpinang diresmikan oleh Direktur Operasi Wings Air, Capt Redi Irawan beserta perwakilan pusat layanan operasional (station) Lion Air Group dan pihak terkait. Wings Air mengucapkan terima kasih atas dukungan dan koordinasi dari regulator, pemerintah daerah setempat beserta jajaran, pangkalan TNI Angkatan Udara, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara dan berbagai pihak lainnya dalam mewujudkan kelancaran terselenggaranya penerbangan perdana. Pembukaan rute baru dan penambahan frekuensi terbang telah menjadi wujud keseriusan Wings Air dengan pertimbangan potensi pasar serta diikuti tingginya permintaan masyarakat yang mengharapkan tersedianya alternatif penerbangan langsung, sehingga tercipta interkonektivitas antardestinasi. Rute tersebut juga menjadi bagian upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata nasional, termasuk kunjungan wisatawan serta pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari Bandung, Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1776 terbang pada pukul 06.15 WIB dan akan sampai di Pangkalpinang pada pukul 08.05 WIB. Sebaliknya, Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1777 akan terbang dari Pangkal Pinang pada pukul 14.30 WIB dan direncanakan sampai Bandung pukul 16.20 WIB. Menurut Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Depati Amir, Chuanda mengatakan dengan adanya penerbangan ini diharapkan akan mewujudkan konektivitas antara Jawa dan Sumatera, terutama dalam hal wisata. “Baik di Pangkalpinang maupun di Bandung, Jawa Barat banyak sekali obyek wisata yang bisa dikunjungi. Semoga dengan adanya penerbangan ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di dua daerah tersebut,” ujarnya. (*Annil) EDISI 2 / 2019 - | 45
  • 46. Tiga Tahap Pengembangan Bandara Internasional Minangkabau B andara Internasional Minangkabau yang terletak di kota Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini tengah dikembangkan. Pengembangan bandara yang mulai dioperasikan pada Agustus tahun 2005 ini karena kapasitasnya sudah tidak bisa menampung pergerakan penumpang yang dilayani tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penumpang bandara ini sudah mencapai 3,9 juta penumpang. Sementara kapasitas terminalnya hanya bisa melayani 1,2 juta penumpang per tahun. Akibatnya terlihat penumpukan penumpang, terutama di jam-jam sibuk pagi atau sore hari. Bahkan kalau memasuki peak season di lebaran, natal dan tahun baru, penumpang bisa meluber. Untuk itulah diperlukan pengembangan bandara. Pengembangan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi udara dengan pengembangan apron dan taxiway serta sisi darat dengan pengembangan terminal dan bangunan-bangunan pendukung operasional bandara. STAKEHOLDER 46 | - EDISI 2 / 2019
  • 47. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Minangkabau Propinsi Sumatera Barat, lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk perluasan terminal penumpang dan prasarana penunjangnya adalah pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan elektronika, pekerjaan interior, pekerjaan landscape dan green building. Untuk bangunan penunjang yang akan dikembangkan adalah bangunan maintenance airport, bangunan GSE ( ground service equipment ), bangunan kargo, bangunan hanggar, bangunan administrasi, bangunan security, bangunan jasa boga, bangunan power house, dan bangunan sumber air. PROSES PEMBANGUNAN Untuk perluasan terminal penumpang lokasinya disesuaikan dengan masterplan keseluruhan kompleks kawasan Bandara Minangkabau. Adapun rencana perluasan terminal ini dibagi menjadi EDISI 2 / 2019 - | 47
  • 48. dua bagian, yaitu bangunan existing akan direnovasi menjadi terminal keberangkatan dan bangunan baru nantinya menjadi terminal kedatangan. Agar proses pembangunan ini nantinya tidak mengganggu operasional bandara, terutama saat renovasi terminal existing, perlu dilakukan beberapa pentahapan pekerjaan. Tahap pertama merupakan tahap pembangunan bangunan baru yang nantinya akan berfungsi sebagai Terminal kedatangan. Namun pada tahap ini disiapkan juga Terminal keberangkatan sementara di gedung tersebut. Terminal keberangkatan sementara ini akan dioperasikan saat terminal existing direnovasi. Tahap kedua merupakan tahap renovasi bangunan existing. Dan tahap ketiga merupakan tahap renovasi terminal keberangkatan sementara yang disesuaikan dengan rencana keseluruhan. Pengembangan sisi udara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan akan dilaksanakan dalam empat tahap pembangunan. Tahap pertama sudah dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu Perluasan Apron Menjadi 84.372 m2 , Parking Stand Menjadi 16 aircraft dengan pesawat tersebsar yang dapat dilayani adalah jenis Boeing B 777- 300. Tahap kedua dimulai tahun 2018- 2019 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 500 x 30 m dan Taxiway D menjadi 186 X 30 m. Tahap ketiga tahun 2019-2020 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 1000 x 30 m, Taxiway F menjadi 164 X 30 m dan Rapid Exit Taxiway menjadi 230 x 30 m. Sedangkan tahap keempat dimulai tahun 2023 untuk membuat Paralel Taxiway menjadi 1500 x 30 m, Taxiway G menjadi 164 X 30 m dan Rapid Exit Taxiway menjadi 230 x 30 m. Sementara itu bangunan penunjang yang akan dibangun meliputi Gedung Kargo dengan luas total 2523 m2 (2 Lantai), Gedung GSE Luas total 796.84 m2 (2 Lantai), Kantor Administrasi Luas total 2906.21 m2 (2 Lantai), Hanggar Luas total 5397 m2, Gedung Security Luas total 111.23 m2 , Gedung Jasa Boga Luas total 914 m2 , Power house: 917 m2 , Airport Maintenance Building Luas total 597 m2 , dan Cooling Tower 607 m2 . KONDISI SAAT INI Bandar Udara Internasional Minangkabau terletak di wilayah administrasi Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dengan jarak sekitar ±24 km dari pusat kota Padang. Letak geografis bandar udara pada koordinat 0,47’12” LU dan antara 100.16’50” BT dengan ketinggian 18 kaki ( 5 meter ) di atas permukaan laut rata-rata (MSL= Mean Sea Level). Wilayah bandara ini berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan laut. Saat ini Bandara Udara Minangkabau memiliki luas tanah ± 464,60 Ha. Di atas lahan tersebut terdapat landas pacu (runway) yang berdimensi 2.750 meter x 45 meter dan arah landas pacu 15 – 33. Total pergerakan pesawat adalah 10 pergerakan per hari dengan operasional bandara selama 12 jam. Untuk pengembangan bandara, sudah disiapkan lahan di sisi timur dan barat dengan luas 41,60 Ha. Di sisi udara Bandar Udara Minangkabau mempunyai tiga taxiway. Taxiway A berukuran 448 x 30 m2, Taxiway B berukuran 334 x 30 m2 dan Taxiway C berukuran 305 x 23 m2. Sementara itu untuk apron saat ini seluas 37.800 m2. Apron ini dilengkapi dengan parking stand untuk 7 pesawat narrow body sekelas Boeing B737 atai Airbus A320 dan Garbarata 4 Unit. Sementara itu, runway bandara mempunyai ukuran 2750 X 45 M dengan tingkat perkerasan (Pavement Classification Number/ PCN) 72 F/C/X/T. (Annil) STAKEHOLDER 48 | - EDISI 2 / 2019