RENSTRA KESBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2012-2017
KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI
Kompleks Perkantoran Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gd. C Lt.4 Blok Jati
Cihanjuang Cimahi 40513 Telp (022) 6631859

Kantor Kesatuan Bangsa i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohim,
Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Dengan kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi Tahun 2012-2017 telah dapat diselesaikan. Shalawat serta salam
selalu disampaikan bagi junjunan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga,
sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi periode
2012-2017 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program
pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 – 2013, Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun
2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.
Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi berupaya untuk menyusun dokumen Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi periode 2012 – 2017 yang terdiri dari visi-misi-tujuan-sasaran
yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dengan disertai strategi kebijakan
dan program yang akan dilakukan serta indikator untuk mengukur pencapaian
kinerja.
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa untuk 5 (lima)
tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan
bagi keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan dan misi pembangunan, serta visi
Kota Cimahi.

Kantor Kesatuan Bangsa ii
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Cimahi periode 2012-2017 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat
dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi dalam berupaya mewujudkan visinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Cimahi, Mei 2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI
Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19711003 199101 1 002

Kantor Kesatuan Bangsa iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8
2.2 Sumber Daya SKPD 18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD 25
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI 27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD 27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 29
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN 31
4.1 Visi dan Misi SKPD 31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 32
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 33
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 34
5.1 Rencana Program dan Kegiatan 34
5.2 Indikator Kinerja 35

Kantor Kesatuan Bangsa iv
5.3 Kelompok Sasaran 35
5.4 Pendanaan Indikatif 36
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD 37
BAB VII : PENUTUP 38
7.1 Kesimpulan 38
7.2 Saran 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kantor Kesatuan Bangsa 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai
dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap
lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta
memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta
kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2017.
Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017
yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Kantor
Kesatuan Bangsa, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5
(Lima) tahun mendatang.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah membuka
peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya
sesuai kebutuhan dan prioritasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) seperti
yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem
penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan
anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang
tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.
Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus
menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun

berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang
tingkat kelurahan maupun kecamatan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana
Strategik Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009, Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09
dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;
Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Nirlaba Lainnya Dalam
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Kominda;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat No 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
28. Peraturan Dearah Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
86 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005
– 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (KPPT) Kota Cimahi;
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-
2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor
Kesatuan Bangsa Kota Cimahi untuk Tahun 2012–2017 ini dimaksudkan
untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana
program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan
politik.
2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan
dalam jangka waktu 5 ( Lima ) Tahun ke depan.
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun.
4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang
ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi
dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
B. Tujuan
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
Tahun 2012 – 2017 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kantor
Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga
setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur.
Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut :
1. Menentukan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem
pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan
sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan
dalam program kerja.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Cimahi, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada Bab II diuraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor
Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Bab ini berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
serta Strategi dan Kebijakan SKPD yang diambil oleh Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menampilkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada Bab ini diuraikan Indikator Kantor Kesatuan Bangsa yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam
rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga
teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan,
menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan
Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah
dan Hubungan Antar Lembaga.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa sebagai bagian dari Pemerintah di Kota
Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi
Nomor 12 Tahun 2011, Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga
teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun
pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian
Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan perangkat daerah
unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor
Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan
sebagai berikut :
1. Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di
bidang Kesatuan Bangsa;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor.
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa adalah :
1. Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
bidang kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar
lembaga;

2. Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada nomor 1
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis
daerah dan hubungan antar lembaga;
c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa;
4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang pada Kantor
Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor
Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan
menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan
bangsa.
Untuk menyelenggarakan tugas, kepala kantor mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri;
c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri;
d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Kantor adalah :
b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kantor Kesatuan
Bangsa;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan
kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama
dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja
(RENJA) kantor;
e. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai bidang tugasnya;
f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup
tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku;
g. Membina dan mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha, seksi
Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi
Hubungan Antar Lembaga;
h. Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, seksi
Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi
Hubungan Antar Lembaga;
i. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah
provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
m.Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi
terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui sekretaris daerah;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Kasubag Tata Usaha
Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan,
kepegawaian dan pengelolaan aset.
Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan,
keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset
Kantor Kesatuan Bangsa;
b. Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum,
ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan
Bangsa;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan pelaporan,
keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset
Kantor Kesatuan Bangsa;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program
dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan
pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
Adapun uraian tugas dari Kasubag Tata Usaha adalah :
a. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA)
dan Rencana Kerja (RENJA) kantor;
b. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya lingkup kantor;
c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program,
kegiatan serta anggaran dari masing-masing seksi;
d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi serta menyusun RKA
dan DPA lingkup kantor;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
lingkup kantor;
f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kantor
yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji
Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu
Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes,
taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai,
membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan
pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan
tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)
Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat
konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat
konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau
mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan
pegawai (DP-3);
g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai
h. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kantor sesuai
i. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
dan pegawai tidak tetap di lingkup kantor;
j. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di
lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemecahannya;
l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
m.Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan
kebangsaan.
Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi antara lain :
a. Perencanaan program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan
kebangsaan;
b. Pelaksanaan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan
kebangsaan;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan bina
ideologi dan wawasan kebangsaan;
Adapun uraian tugas dari Kasie Kesatuan Bangsa adalah :
a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesuai lingkup tugasnya;
c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
sesuai lingkup tugasnya;
d. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan skala kota;
e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi)

di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
skala kota;
f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kota;
g. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama
dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kota;
h. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan
evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
skala kota;
i. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kota;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemecahannya;
k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m.Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

n. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
melaporkan pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri.
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi antara lain :
a. Perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri;
b. Pelaksanaan urusan politik dalam negeri;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan politik
dalam negeri;
Adapun uraian tugas dari Kasie Hubungan Antar Lembaga adalah :
d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemecahannya;
h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan
k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah
melaporkan pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional.
Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah mempunyai fungsi antara lain:
a. Perencanaan program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;
b. Pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan
kewaspadaan nasional;
Adapun uraian tugas dari Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah
adalah :

d. Melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing skala kota;
dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
asing skala kota;
dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing skala kota;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemecahannya;
h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan
k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Sebagaimana diuraikan di
atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Sebagai berikut :
Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu
lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Politik, Sosial
Budaya dan Kemasyarakatan, yang mempunyai :
1. Jumlah SDM sebanyak 18 orang dengan rincian seperti terlihat pada tabel
berikut :
KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA
KASIE
KESATUAN BANGSA
KASIE PENGKAJIAN
STRATEGIS DAERAH
KASIE HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
KEPALA
SUB BAGIAN TU

Jumlah SDM Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi
No Pangkat / Golongan / Ruang Jumlah
1 Pembina Tk. I / IV.b 1 orang
2 Pembina / IV.a 1 orang
3 Penata Tk. I / III.d 3 orang
4 Penata / III.c 2 orang
5 Penata Muda Tk. I / III.b 4 orang
6 Penata Muda / III.a 1 orang
7 Pengatur Tk. I / II.d 2 orang
8 Pengatur / II.c 1 orang
9 Pengatur Muda Tk. I / II.b 1 orang
10 Honorer/Sukarelawan 2 orang
2. Jumlah Sarana dan Prasarana, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi
No Nama Barang Jumlah
1 Alat Penghancur Kertas 1 buah
2 AC SPLIT 5 buah
3 Band Kas 1 buah
4 Camera + Attachment 2 buah
5 Cassette Recorder 1 buah
6 Camera Video 1 buah
7 Dispenser 3 buah
8 Filling Besi/Metal 12 buah
9 Faximile 1 buah
10 Handycam 1 buah
11 Infocus 2 buah
12 Kipas Angin 2 buah
13 Kompor Gas 1 buah
14 Kursi Lipat 4 buah
15 Kursi Rapat 42 buah
16 Kursi Tamu 1 buah

No Nama Barang Jumlah
17 Lemari Besi 8 buah
18 Lemari Besi Pendek 4 buah
19 Lemari Buku 1 buah
20 Lemari Es 1 buah
21 Lemari Kayu 1 buah
22 Lukisan/Foto 1 set
23 Meja 3/4 Biro 3 buah
24 Meja 1/2 Biro 14 buah
25 Meja Kayu 1 buah
26 Meja Rapat 1 buah
27 Meja Komputer 1 buah
28 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 buah
29 Mesin Tik Elektrik 1 buah
30 Mobil Kijang 1 buah
31 Mesin Fotocopy 1 buah
32 Notebook 4 buah
33 Overhead Projektor 2 buah
34 Peralatan Jaringan Komputer 1 buah
35 P.C Unit 13 buah
36 Papan Struktur Organisasi 1 buah
37 Papan Visual 1 buah
38 Partisi 1 set
39 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 1 buah
40 Pesawat Telephone 8 buah
41 Printer 6 buah
42 Radio 1 buah
43 Sepeda Motor 6 buah
44 Scanner 1 buah
45 Sofa 1 set
46 Tabung Gas 1 buah
47 Televisi 2 buah
48 Tempat Sampah 27 buah
49 Tiang Bendera 1 buah
50 UPS/Stabilizer 10 buah
51 White Board 3 buah
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
A. Jenis Pelayanan
1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik;
2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Permohonan Rekomendasi Keramaian;
4. Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan
Yayasan;
5. Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan, Mencari Data dan Riset.

B. Prosedur Pelayanan
1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik
a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan keberadaan Partai
Politik (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui
bagian Sie HAL;
b. Pemohon mengisi formulir isian data Partai Politik dengan lengkap
dan benar;
c. Jika formulir isian dan persyaratan belum lengkap, maka pemohon
harus melengkapi terlebih dahulu;
d. Jika formulir isian dan persyaratan lengkap, akan dilakukan survey
lapangan oleh petugas dari Kantor Kesbang;
e. Jika hasil survey tidak cocok dengan data pada formulir isian, maka
akan dibuatkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Pemberitahuan
Keberadaan Partai Politik;
f. Jika hasil survey cocok dengan data pada formulir isian, maka data
akan diinput ke database Partai Politik;
g. Setelah data dientri ke dalam database, data akan disimpan dalam
Database Partai Politik;
h. Surat Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik akan diproses;
i. Surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang,
dan dibuat 2 rangkap, masing-masing untuk Partai Politik
bersangkutan dan sebagai arsip di Kantor Kesbang.
2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik
a. Pemohon mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang
melalui bagian Sie HAL;
b. Sie HAL memeriksa kelengkapan syarat. Jika tidak lengkap, berkas
akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
c. Sesudah data dan persyaratan lengkap, berkas akan diproses;

d. Sie HAL akan membuatkan nota dinas untuk pencairan dana
bantuan keuangan parpol yang bersangkutan, yang ditujukan ke
sekretariat daerah;
e. Sekretariat daerah akan mendisposisikan kepada bagian keuangan
sekretaris daerah untuk melakukan pencairan dana bantuan
keuangan tersebut;
f. Bagian keuangan memberitahukan PARPOL yang bersangkutan
untuk menandatangani bukti pencairan dana;
g. Jika bukti pencairan dana selesai ditandatangani, dana akan
dicairkan melalui rekening PARPOL;
h. Jika dana belum juga masuk ke rekening PARPOL, maka parpol
yang bersangkutan dapat menghubungi kembali bagian keuangan
sekretariat daerah.
3. Permohonan Rekomendasi Keramaian
a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan Rekomendasi
Keramaian (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui
bagian Sie HAL;
c. Jika persyaratan sudah lengkap, berkas-berkas akan diproses;
d. Data-data yang diperlukan akan diinput, sebagai bahan penerbitan
Surat Rekomendasi Keramaian;
e. Surat Rekomendasi Keramaian akan ditandatangani oleh Kepala
Kantor Kesbang dan dibuat 4 (empat) rangkap (lembar 1 untuk
arsip, lembar 2 untuk pihak epolisian, lembar 3 untuk
penanggungjawab kegiatan dan lembar 4 untuk pihak lain yang
berwenang);
f. Surat Rekomendasi Keramaian ini sebagai bahan untuk pengajuan
rekomendasi keramaian ke kepolisian.
Yayasan
a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan keberadaan
Orkemas/LSM/Yayasan-nya (surat diajukan kepada Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor
Kesbang melalui bagian Sie HAL;
c. Sesudah data dan persyaratan lengkap, berkas akan diproses;
d. Data yang diisikan harus benar, karena akan dilakukan survey
lapangan oleh petugas dari Kantor Kesbang;
e. Jika hasil survey tidak cocok dengan data pada formulir isian, maka
akan dibuatkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Pemberitahuan
Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan;
f. Jika hasil survey cocok dengan data pada formulir isian, maka data
akan diinput ke database Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan
Yayasan;
g. Setelah data dientri ke dalam database, data akan disimpan dan
diterbitkan Surat Pemberitahuan Keberadaan Organisasi
Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan;
h. Data yang telah diproses akan dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap;
i. Surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang;
j. Rangkap 1 untuk arsip di Kantor Kesbang;
k. Rangkap 2 untuk Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan
yang bersangkutan.
a. Pemohon mengajukan surat permohonan PKL/Riset/Mencari Data
(surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui bagian
Sie HAL;
b. Jika syarat belum lengkap, maka pemohon harus melengkapi
terlebih dahulu;
c. Setelah persyaratan lengkap, data akan dientri;
d. Setelah selesai dientri, Surat Keterangan PKL/Mencari Data/Riset
akan diproses;
e. Surat keterangan tersebut di atas akan dibuat 3 (tiga) rangkap,
rangkap 1 untuk arsip, rangkap 2 untuk yang bersangkutan,
rangkap 3 untuk tempat tujuan PKL/Mencari Data/Riset;

f. Tembusan surat disampaikan oleh masing-masing pemohon ke
tujuan CC surat, dan pemohon bisa mulai PKL/Riset/Mencari Data;
g. Setelah selesai melakukan kegiatan (PKL/Riset), pemohon harus
membuat laporan kegiatan PKL/Riset/Mencari Data;
h. Laporan kegiatan PKL/Riset/Mencari data disampaikan kepada
Kepala Kantor Kesbang.
C. Persyaratan Pelayanan
1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik
a. Surat permohonan untuk Penerbitan Surat Pemberitahuan
Keberadaan Partai Politik;
b. Fotocopy Akta Notaris;
c. Fotocopy SK Kepengurusan dari Pengurus Provinsi;
d. Fotocopy AD/ART;
e. Surat Keterangan Domisili (sampai tingkat kecamatan);
f. Fotocopy NPWP;
g. Program Kerja;
h. Fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris & Bendahara);
i. Pas Foto pengurus.
2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik
a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU;
b. Susunan kepengurusan Partai Politik;
c. Rekening Kas Umum Partai Politik;
d. NPWP Partai Politik;
e. Rencana pengajuan dan bantuan keuangan PartaiPolitik, dan
f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
tahun anggaran sebelumnya.
3. Permohonan Rekomendasi Keramaian
a. Surat permohonan untuk Penerbitan Surat Rekomendasi
Keramaian;
b. Proposal Kegiatan;
c. Surat izin penggunaan tempat dari Instansi Pemilik Tempat;
d. Fotocopy KTP Penanggungjawab Kegiatan.

Yayasan
a. Surat permohonan untuk penerbitan Surat Pemberitahuan
Keberadaan Ormas/LSM/Yayasan.
b. Fotocopy Akta Notaris;
c. Fotocopy SK Kepengurusan;
d. Fotocopy AD/ART;
e. Surat Keterangan Domisili (sampai tingkat kecamatan);
f. Fotocopy NPWP;
g. Program Kerja;
h. Fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris & Bendahara);
i. Pas Foto pengurus
a. Surat permohonan untuk PKL/Riset/Mencari Data ditujukan kepada
Kepala Kantor Kesbang;
b. Fotocopy KTM/Kartu pelajar;
c. Pas Foto pemohon;
d. Proposal (bagi yang mengajukan riset dan mencari data);
e. Tempat dan masa pelaksanaan PKL/Riset/mencari Data.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
1. Analisis Kekuatan (Strength)
Kekuatan Kantor Kesatuan Bangsa adalah :
a. Visi dan misi yang jelas;
b. Adanya dukungan dana yang cukup;
c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang
pendidikannya;
d. Struktur organisasi yang jelas;
e. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.
2. Analisis Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa antara
lain :

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa
masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
b. Padatnya volume pekerjaan;
c. Beban kerja yang tidak seimbang.
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. Analisis Peluang (Opportunities)
Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang –
peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian
informasi yang cepat dan tepat;
b. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang
untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kota dan
potensi di segala bidang yang ada;
c. Sumber Daya Alam yang minim untuk dikelola di Kota Cimahi,
menjadi pemicu bagi kota untuk mengembangkan ekonominya.
Pemerintah Kota Cimahi mencoba mengembangkan Sumber Daya
Manusia dengan fokus pada bidang jasa perdagangan dan seni.
Hal ini memberikan peluang bagi kota untuk mengembangkan
industri kreatif di bidang teknologi dan informasi.
2. Analisa Ancaman (Threat)
Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan
bagi Kantor Kesatuan Bangsa. Tantangan yang harus dijawab adalah
sebagai berikut :
a. Krisis multi dimensi yang masih berlangsung;
b. Penurunan disiplin;
d. Terjebak rutinitas kerja;
e. Kesulitan dalam pengawasan pegawai.

BAB III
ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Karakteristik masyarakat Kota Cimahi yang heterogen dengan multi
kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Cimahi yang
sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kota Cimahi dapat
dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama
terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif
yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan
perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga
memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.
3.1.1Seksi Hubungan Antar Lembaga
Secara umum bidang Hubungan Antar Lembaga di Kota Cimahi masih
perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif
yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat
diformulasikan sebagai berikut :
 Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna
meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan daerah.
 Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat
untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan
perilaku berdemokrasi.
 Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilu.
 Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.
3.1.2Seksi Kesatuan Bangsa
 Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Bangsa Indonesia pada
tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap

persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam
pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial
yang terjadi akhir – akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi
dampaknya di Kota Cimahi.
 Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial,
melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa,
pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
 Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun
ajaran dalam beragama sering temui dalam aplikasinya masih dirasakan
belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan
yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
 Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok
ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan
di tengah – tengah kehidupan masyarakat Kota Cimahi. Kondisi demikian
sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik
SARA.
3.1.3Seksi Pengkajian Strategis Daerah
Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga dan
muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi seringkali
mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan
Kota Cimahi menjadi tidak kondusif.
Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :
 Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam
kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan
menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari
terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan
golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan

kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi
 Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota
(UMK).
 Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja
Asing) maupun lembaga asing yang berada di Kota Cimahi.
 Isu – isu terorisme.
 Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat
adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat
umum lainnya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
A. Visi
“MENUJU CIMAHI CERDAS”
B. Misi
1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang;
2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan
dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat;
4. Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan;
5. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak
Mulia;
6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan.
C. Program
Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan pada periode 2012
– 2017 secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
4. Program Keamanan dan Kenyamanan Sosial
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam menjalankan administrasi
Pemerintahan Daerah masih ditemukan kendala – kendala antara lain :
1. Masih ditemukannya pegawai yang melanggar disiplin;
2. Masih rendahnya SDM aparatur daerah;
3. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah;
4. Masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaporan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan daerah;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal
menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012–2017; “MENUJU
CIMAHI CERDAS” yaitu mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan
ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi Kota yang
unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam
kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan
berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang
menuju kemandirian pelayanan Kota bagi kehidupan yang lebih baik.
Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Cimahi yang
dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan.
Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika.
Untuk tahun 2012-2017, dirumuskan 6 (enam ) pernyataan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan kreativitas dalam segala bidang;
2. Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan
kondisi masyarakat secara cepat;
4. Mempertahankan dinamika perkehidupan dalam pembangunan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia;
6. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Mengacu Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi, maka dalam rangka
mengimplementasikannya Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi telah
merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :
4.1 Visi dan Misi SKPD
Visi :
“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan, Wawasan Kebangsaan dan
Ketentraman Masyarakat Kota Cimahi Yang Heterogen Menuju Kehidupan
Politik Yang Harmonis“

Misi :
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan
dalam beberapa Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan
kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya
dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan
berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses
penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika
politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur
agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram,
dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini,
memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian
masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi
Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi
organisasinya.
6. Mewujudkan SDM Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang
profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku
disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan
pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan bagi unsur organisasi
politik, organisasi pemuda, karang taruna, remaja dan pegawai negeri sipil
oleh Kantor Kesatuan Bangsa yang tertuang dalam dokumen Rencana
Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, berdasarkan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan.

Hubungan keselarasan rumusan tujuan dan sasaran jangka
menengah Kantor Kersatuan Bangsa diuraikan dalam Tabel 4.1
sebagaimana terlampir.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan
politis dan demokratis merupakan strategi dalam meningkatkan wawasan
kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Upaya mengimplementasikan atau mewujudkan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagaimana yang sudah menjadi komitmen dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi
Tahun 2012 – 2017 diuraikan dalam rumusan kebijakan strategis yang akan
dicapai melalui kebijakan dan program yang disajikan dalam Tabel 4.2
sebagaimana terlampir.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan
tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan
program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit
untuk mencapai tujuan dan program.
Program dan kegiatan Tahun 2012-2017 pada Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari
masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.
Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala
prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan
aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012-2017 Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Cimahi.
Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
10. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5.2 Indikator Kinerja
Indikator Kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai
keberhasilan pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi yang
diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 1 (satu) program.
Indikator kinerja program Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
adalah sebagai berikut :
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian.
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
- Meningkatnya Manajemen Ormas, LSM dan LNL.
- Meningkatnya Peran Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat dan FKUB dalam Penyelesaian Konflik Antar
dan Inter Umat Beragama.
- Memantapkan Pelaksanaan 4 (empat ) Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara (Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI).
- Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Masyarakat Tentang
Kehidupan Politik dan Demokrasi.
- Fasilitasi Pemilu.
5.3 Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun ke-depan
pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
a. Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa.
b. Anggota Pengurus FKUB Kota Cimahi, Camat, Lurah, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat.
c. Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat.
d. Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai Pemerintahan dan Ormas serta
Pelaku usaha.
e. Pengurus Partai Politik.

f. LSM, OKP, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Yayasan dan
Paguyuban.
g. Anggota dan Pegurus Forum Pembauran Kebangsaan.
h. Anggota Intelijen instansi terkait.
5.4 Pendanaan Indikatif
Adapun jumlah Dana yang di Usulkan untuk selama 5 (lima) Tahun
adalah sebagai berikut
 Tahun 2013 Rp. 2.422.374.000,-
 Tahun 2014 Rp. 2.621.036.009,-
 Tahun 2015 Rp. 3.553.277.320,-
 Tahun 2016 Rp. 4.441.596.884,-
 Tahun 2017 Rp. 5.853.769.081,-
 Total Rp. 18.892.053.294,-
Kenaikan Anggaran yang signifikan setiap tahunnya dikarenakan
adanya Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012
tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menggambarkan kinerja
yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-
2017 sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 :

BAB VII
PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2012-
2017 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin
dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk
penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam
penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai
dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun
isu strategis yang ada.
Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat
dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan
rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan.
Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2012-2017
akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi
dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Kantor
Kesatuan Bangsa.
7.2 Saran
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan dokumen
acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap
dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang
telah disepakati.
Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tahun 2012 – 2017,
harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi.
Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan
apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan
operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga
kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan
mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan
didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2012 -2017,
sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai
dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk
diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan
program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.
Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Cimahi tahun 2012 – 2017 yang tercermin dari Renja Kantor Kesatuan
Bangsa Kota Cimahi harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis
dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana
ketentuan peraturan yang berlaku.
Diterima tanggal Maret 2012
Yang Menerima
------------------------------
--
Cimahi, Mei 2013
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI
Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711003 199101 1 002

RENSTRA KESBANG

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to RENSTRA KESBANG

Similar to RENSTRA KESBANG (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

RENSTRA KESBANG