RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025

1
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa Provinsi Sulawesi Barat sebagai sebuah Provinsi
yang baru, memerlukan perencanaan pembangunan jangka
panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara
menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
daerah ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan ayat
(3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 ;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No.
4421) ;
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara RI

2
No.4422) ;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Negara 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4815) ;
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4817) ;

3
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 39) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2005 – 2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD
Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

4
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang
selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005 – 2009, RPJM Nasional II
Tahun 2010 – 2014, RPJM Nasional III Tahun 2015 – 2019, dan RPJM
Nasional IV Tahun 2020 – 2024.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD Provinsi adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur
dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM
Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005
– 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten/Kota adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut sebagai RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Walikota dengan
berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Provinsi.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya
disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi untuk
periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
RKPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota
untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencananan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.

5
BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama
para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.
(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah.
(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional.
BAB III
SISTEMATIKA RPJPD PROVINSI
Pasal 3
(1) Sistematika RPJPD Provinsi terdiri dari :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
:
:
:
:
:
:
:
PENDAHULUAN.
KONDISI UMUM DAERAH.
ISU-ISU STRATEGIS.
VISI DAN MISI.
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH.
KAIDAH PELAKSANAAN.
PENUTUP.
(2) Isi dan uraian RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
RPJP Nasional.
BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
RPJPD Provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Provinsi Sulawesi
Barat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.
Pasal 5
(1) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJMD Provinsi yang memuat Visi, Misi dan Program
Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur.
(2) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi
acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota.
(3) RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten yang memuat Visi, Misi dan Program
Prioritas Bupati/Wakil Bupati.
(4) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
memperhatikan RPJMD Provinsi.

6
(5) RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi dan RKPD
Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten/Kota.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari
kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang menjabat
pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi untuk tahun pertama periode
pemerintahan Gubernur berikutnya.
(2) RKPD Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
pertama periode pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur berikutnya.
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 7
(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
(2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan
pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.
Pasal 8
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengendalian
terhadap :
a. kebijakan perencanan pembangunan daerah ; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 9
(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
(2) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan
daerah lingkup Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi evaluasi terhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah ; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Ketentuan mengenai RPJMD Provinsi yang telah ada masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib
disesuaikan RPJMD Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(2) RPJPD Kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib disesuaikan dengan

7
RPJPD Provinsi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini.
(3) RPJMD Kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan
dengan RPJPD Kabupaten yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 September 2010
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 September 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
H.M. ARSYAD HAFID
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 05

8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2005– 2025
I. UMUM
Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2004 dan secara geografis letaknya sangat strategis yaitu terletak
diantara 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi
Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang
berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu
lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang
sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan.
Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung baik di
darat maupun di laut dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan
sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan
untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi Rencana Pembangunan
Jangkah Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik dalam lingkup
Provinsi maupun koordinasi antar Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.
Penyusunan RPJPD ini mengacu pada RPJP Nasional yang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025. Salah satu arahan penting dalam
undang-undang tersebut adalah periodesasi RPJPD harus disesuaikan dengan
periodesasi RPJP Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar
perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan
evaluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan.
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan (2005-2025). sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan guna
memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam
mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan sesuai karakteristik
dan potensi daerah. RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan

9
mengenai periode pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang
harus dicapai pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut
dapat efektif dicapai. Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi
perencanaan wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 tahun ke depan,
dengan memasukkan peran sub wilayah dalam pelaksanaan pembangunan
sebagaimana yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Barat (RTRWP Sulbar).
RPJPD merupakan dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir
dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif, RPJPD menjadi
pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan pembangunan agar Visi
Provinsi Sulawesi Barat dapat secara bertahap dicapai oleh segenap pihak
secara bersama-sama.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Maksud dari RPJPD Provinsi mengacu kepada RPJP Nasional bukan
untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan
yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan
pembanguan di Daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang
dimiliki Daerah berdasarkan RPJP Nasional.
RPJPD Provinsi dijabarkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan
visi, misi Gubernur yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah
Provinsi.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)

10
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan RKPD Provinsi untuk tahun pertama
pemerintahan Gubernur berikutnya adalah RKPD Tahun 2012, 2017,
2022 dan 2027.
Hal ini dimaksudkan agar Gubernur terpilih periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD
pada tahun pertama pemerintahannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Tahun 2012, 2017, 2022 dan 2027.
Hal ini dimaksudkan agar Gubernur terpilih periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun pertama
pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah-Perubahan).
Pasal 7
Ayat (1)
Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah
untuk keseluruhan perencanan pembangunan daerah, dan oleh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk program dan/atau
kegiatan sesuai dengan tugas okok dan fungsinya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Evaluasi oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah
untuk keseluruhan perencanan pembangunan daerah, dan oleh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk capaian kinerja

11
pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
periode sebelumnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 51

RPJP Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025
Daftar Isi hal. i
DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan  1
1.1. Latar Belakang  1
1.2. Pengertian  3
1.3. Maksud dan Tujuan  3
1.4. Landasan Hukum  3
1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Lainnya  4
1.6. Sistematika Penulisan  5
Bab II Kondisi Umum Daerah  7
Bab III Isu-Isu Strategis  17
Bab IV Visi dan Misi  21
4.1. Visi  21
4.2. Misi  21
Bab V Arah Pembangunan Daerah  23
5.1. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang  23
5.2. Peran Sub-Wilayah  38
5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah  41
Bab VI Kaidah Pelaksanaan  46
Bab VII Penutup  48

Bab I Pendahuluan hal. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Berbagai perubahan yang terjadi pada tingkat nasional, juga memberi
dampak yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah. Salah satunya adalah perubahan sistem
perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pemerintah daerah wajib menyusun berbagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangkah Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dll.
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan.

Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang
maupun rencana pengembangan prasarana wilayah yang bersifat lintas
kabupaten dan kota, serta pemaduannya dengan tata ruang wilayah
provinsi tetangga. Perencanaan tata ruang wilayah juga menjadi pedoman
bagi pemerintah kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk
menata ruang wilayah dalam tataran kabupaten dan kota agar terwujud
struktur dan pola ruang wilayah antar daerah yang sinergis dan terpadu
dalam sistem tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Secara konseptual, penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Di dalam peraturan
perundangan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa RPJPD memuat
gambaran umum kondisi daerah, isu-isu strategis, visi dan misi daerah, dan
arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun
ke depan.

Sebagai sebuah dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir
dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif, RPJPD ini
sudah seharusnya menjadi pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan
pembangunan, khususnya mengenai kesepakatan terhadap Visi dan Misi
yang ingin dicapai 20 tahun kedepan. Ini dimaksudkan agar Visi Provinsi
Sulawesi Barat dapat secara bertahap dicapai oleh segenap pihak secara
bersama-sama.
1.2. Pengertian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat untuk waktu 20 tahun kedepan (2005-2025).
1.3. Maksud dan Tujuan
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah selama periode 2005-2025 yang disusun dengan
maksud memberikan arah pembangunan daerah sekaligus menjadi acuan
bagi semua pihak (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam
mewujudkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah yang diinginkan 20
tahun kedepan. Dengan demikian, RPJPD ini merupakan koridor bagi arah
pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap
melalui periodesasi lima tahunan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan.
1.4. Landasan Hukum
Dalam penetapan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025,
peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum, adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Negara Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4022).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Negara RI Nomor 4437).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
1.5. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
untuk kurun waktu yang sama yaitu 2005-2025. RPJPD ini selanjutnya
merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat untuk periode lima
tahun sesuai dengan masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat. Selanjutnya RPJMD tersebut menjadi pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk periode satu tahun.
RPJPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. RPJPD Kabupaten selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten, dan RPJMD
Kabupaten menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam
penyusunan RKPD.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD merupakan pedoman
dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode lima
tahun. Renstra SKPD selanjutnya menjadi bahan acuan bagi SKPD dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.
1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 ini mengacu
pada berbagai peraturan perundangan, terutama Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, merupakan uraian mengenai latar belakang
penyusunan dan penetapan RPJPD ini, pengertian, maksud dan tujuan
penyusunan, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan, hubungan
antara RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, dan sistematika penyusunan.
Bab II Kondisi Umum Daerah, berisi deskripsi mengenai berbagai kondisi
faktual Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data-data terakhir, antara lain
kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan
sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, dan
pemerintahan daerah. Selanjutnya untuk masing-masing kondisi tersebut
dilakukan analisis dan prediksi untuk 20 tahun kedepan.
Bab III Isu-Isu Strategis, berisi deskripsi mengenai berbagai isu strategis
bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang dipersepsi akan tetap
aktual dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan.
Bab IV Visi dan Misi, yang menguraikan Visi dan Misi Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan.
Bab V Arah Pembangunan Daerah, yang menguraikan Arah Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan. Bab ini juga
memuat tentang peran sub-wilayah pembangunan di daerah dan
pentahapan pembangunan lima tahunan.
Bab VI Kaidah Pelaksanaan, memuat penegasan bahwa RPJPD merupakan
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
serta kaidah pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat.
Bab VII Penutup, menguraikan kesimpulan dari evaluasi RPJMD provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2006-2011.

Bab II Kondisi Umum Daerah hal. 7
BAB II
KONDISI UMUM DAERAH
2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Geomorfologi Provinsi Sulawesi Barat dicirikan oleh dataran tinggi
(terutama di Kabupaten Mamasa), dataran rendah (semua kabupaten,
kecuali Mamasa), rawa-rawa (terutama Mamuju Utara), kawasan pesisir
(semua kabupaten, kecuali Mamasa), dan kawasan hutan (terutama di
Mamasa dan Mamuju). Dengan luas wilayah daratan 16.990,77 km persegi,
luas wilayah laut 20.342 km persegi, panjang garis pantai 677 km dan
terletak pada koordinat 118°43’15’’ - 119°54’3’’ Bujur Timur serta 0°12’
hingga 03°38’ Lintang Selatan, geomorfologi Sulawesi Barat juga ditandai
oleh 12 sungai besar (Sungai Mamasa, Mambi, Mapilli, Mandar, Kalukku,
;Manyamba, Karama, Lariang, Benggaulu, Suremana, Malunda dan
Pasangkayu). Kondisi morfologis demikian menjadi basis bagi
berkembangnya aktivitas pertanian padi sawah, usahatani ladang/kebun
(terutama kakao), perkebunan sawit, peternakan, perikanan dan
pertambangan.
Permasalahan utama dibalik geomorfologi demikian adalah buruknya
kondisi hidrologis, sehingga setiap tahun terjadi luapan sungai dan banjir
yang menyebabkan rusaknya jembatan, terputusnya jalan, tanah longsor,
terbenamnya pemukiman dan lahan usahatani serta penurunan kualitas air.
Gangguan hidrologis ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan untuk
perkebunan sawit (terutama di Mamuju dan Mamuju Utara), kerusakan
hutan di daerah hulu (terutama di Mamasa), bangunan hunian di bantaran
sungai, serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Bencana
alam berupa gelombang pasang juga signifikan melanda kota dan
pemukiman di sepanjang garis pantai Sulawesi Barat. Pembuangan limbah
industri, memperparah masalah hidrologis ini, terutama dengan
menurunnya kualitas air.
Beberapa upaya pemecahan masalah telah ditempuh berupa: terbangunnya
pemecah gelombang dan tanggul penahan pada lokasi pantai yang rawan
gelombang pasang terutama di Polewali Mandar, Majene dan Mamuju;
penanaman bibit untuk rehabilitasi hutan dan lahan; perbaikan dan
peningkatan kapasitas bangunan air untuk mengatasi banjir dan tanah
longsor di daerah aliran sungai (terutama di Mamuju Utara dan Mamuju);

peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha atas masalah
lingkungan; serta penyediaan fasilitas air bersih pada seluruh ibu kota
kabupaten dan beberapa kecamatan/desa.
Dalam 20 tahun ke depan, banyaknya jumlah sungai memberi peluang bagi
Sulawesi Barat untuk menjadi pemasok sumberdaya energi dan air baku
untuk air minum. Posisi Sulawesi Barat di Selat Makassar yang merupakan
Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), dalam 20 tahun ke depan
berpeluang untuk menjadi simpul Transportasi Laut Utama di Indonesia,
Regional dan Global. Di sisi lain, bencana longsor dan banjir juga akan
semakin mengancam kehidupan masyarakat di sekitar lereng gunung dan
bantaran sungai serta jalur-jalur transportasi. Apalagi bila lahan sawit
mengalami kemunduran produktivitas dan ekologis dalam 20 tahun ke
depan. Seiring dengan perubahan iklim global, ancaman gelombang pasang
dan intrusi air laut di sepanjang garis pantai serta gangguan keamanan
pelayaran diproyeksikan juga akan meningkat.
Dapat diproyeksi bahwa masalah lingkungan, terutama gangguan yang
bersumber dari tata hidrologis yang buruk pada dataran rendah, kerusakan
hutan pada dataran tinggi dan daerah aliran sungai, serta gelombang
pasang dan keamanan pelayaran, akan semakin signifikan dalam 20 tahun
ke depan. Apalagi dalam jangka waktu 20 tahun ke depan akan semakin
banyak orang yang beraktivitas di Sulawesi Barat, baik karena kelahiran
dan terutama karena imigrasi, yang berkonsekuensi pada meningkatnya
kepadatan lalu lintas, polusi udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas
air tanah. Kedepan juga akan terjadi pergeseran tata ruang wilayah, yang
berpengaruh pada ekosistem dan aktivitas kehidupan masyarakat.
Pembangunan lingkungan hidup dan penataan geomorfologi Sulawesi Barat
diharapkan menciptakan penataan hidrologis dan rehabilitasi hutan di
daratan, adaptasi dan mitigasi terhadap bencana gelombang pasang,
keamanan pelayaran, pengelolaan dampak ekologis perkebunan sawit
terhadap kondisi tanah. Selain itu, pembangunan terkait morfologi dan
lingkungan hidup juga seyogyanya dapat mewujudkan pemanfaatan potensi
sungai untuk pembangkit energi dan optimalisasi manfaat perairan Sulawesi
Barat dalam pelayaran Indonesia, regional dan global.
2.2. Demografi dan Kualitas Manusia
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 adalah
1.022.257 jiwa (510.928 jiwa laki-laki dan 511.330 jiwa perempuan).

Jumlah ini meningkat dari 885.726 jiwa (2001), 900.862 jiwa (2002),
933.513 jiwa (2003), 962.713 jiwa (2004), 996.843 jiwa (2005) dan
1.022.257 jiwa (2007). Laju pertumbuhan penduduk dari 2001 hingga 2008
rata-rata 2,75%, daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah
Mamuju dan Mamuju Utara (diatas 3%) sedangkan laju pertumbuhan
penduduk terendah adalah Mamasa (dibawah 1%). Pertumbuhan penduduk
yang relatif tinggi disebabkan oleh imigrasi yang didorong oleh pembukaan
perkebunan kelapa sawit dan program transmigrasi, dan sejak berdirinya
Provinsi Sulawesi Barat imigrasi juga didorong oleh terbukanya peluang
kerja sebagai pegawai negeri.
Dari segi ketenagakerjaan, angka pengangguran pada 2007 sebesar
11,97%, relatif membaik dibanding kondisi 2005 (13,06%) dan
sebelumnya. Dari segi kualitas manusia, kondisi Sulawesi Barat relatif
tertinggal, IPM pada 2007 sebesar 68,4 dan menempati posisi 29 di
Indonesia. Angka melek huruf, rata-rata lama usia sekolah dan angka
harapan hidup penduduk Sulawesi Barat juga relatif rendah. Pada 2007,
jumlah penduduk miskin mencapai 19,03%, meskipun ada perbaikan
dibanding kondisi sebelum pembentukan provinsi, tetapi masih diatas rata-
rata nasional.
Tingginya pertumbuhan penduduk dengan rata-rata kualitas manusia yang
rendah dapat membawa masalah dalam pembangunan jangka panjang
Sulawesi Barat. Angka melek huruf, rata-rata lama usia sekolah, angka
harapan hidup yang rendah dan serta masih tingginya angka kemiskinan
merupakan masalah yang mengancam di masa depan, dan dapat berakibat
pada masalah lebih jauh lagi berupa rendahnya produktivitas SDM dalam
pengelolaan sumberdaya alam. Upaya pengembangan SDM berupa
berdirinya Perguruan Tinggi Negeri, perbaikan akses pendidikan dasar dan
menengah, serta perbaikan layanan kesehatan sejak berdirinya Provinsi
Sulawesi Barat, sudah membawa perubahan tetapi belum cukup untuk
mengejar ketertinggalan.
Pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan diharapkan dapat
mewujudkan struktur demografis dan kualitas manusia Sulawesi Barat yang
mencitrakan ciri malaqbi (unggul dan bermartabat). Kondisi dimana angka
melek huruf, rata-rata usia sekolah, angka harapan hidup, daya
beli/pendapatan, angka pengangguran dan angka kemiskinan minimal sama
dengan rata-rata nasional.

2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam
Kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat cukup bervariasi. Kondisi
ini didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya alam yang sangat
memadai. Dengan sumberdaya alam yang potensial telah menyebabkan
munculnya berbagai aktivitas ekonomi. Sebagian penduduk bekerja di
sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, tranportasi
dan jasa-jasa lainnya. Aktivitas penduduk pada berbagai lapangan usaha
telah memberikan hasil yang cukup signifikan dalam menggerakkan
perekonomian.
Namun dibalik itu, struktur perekonomian masih sulit untuk berkembang
secara berkelanjutan karena diperhadapkan oleh sejumlah permasalahan
yang cukup serius, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor
eksternal terutama efek globalisasi (keterbukaan ekonomi) yang
menyebabkan persaingan pemasaran hasil-hasil produksi subsektor
perkebunan menjadi semakin ketat. Sementara faktor internal meliputi
peningkatan investasi swasta masih sulit tercapai karena berbagai faktor
penyebab, pengangguran masih relatif tinggi, usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) sebagai penopang untuk mengurangi pengangguran
juga belum berkembang secara signifikan, beberapa blok migas masih
dalam tahap eksplorasi, dan kerusakan lingkungan hidup akibat
pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek
keberlanjutan.
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan
tersebut antara lain: kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
peningkatan kuantitas dan kualitas kakao melalui pencanangan Gerakan
Pembaruan Kakao (GPK), penciptaan iklim investasi melalui stabilisasi
keamanan dan ketertiban masyarakat, perbaikan iklim usaha kecil dan
menengah dan beberapa upaya lainnya. Upaya tersebut tampaknya telah
memberi dampak positif terhadap kondisi perekonomian dalam empat
tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,5%
rata-rata pertahun selama periode 2004-2007. Selain itu, pendapatan per
kapita juga memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan
hasil perhitungan dan analisis sektoral, sektor pertanian dan jasa
merupakan sektor basis sekaligus sebagai penyumbang terbesar atas
kinerja perekonomian yang telah dicapai, sementara sektor-sektor lainnya
masih memberi kontribusi yang relatif kecil. Keberhasilan sektor pertanian
sangat ditunjang oleh subsektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata
28,04%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian/subsektor

perkebunan merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar
penduduk di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam 20 tahun mendatang, terdapat sejumlah proyeksi permasalahan
sekaligus merupakan ancaman yang dapat mempengaruhi struktur
perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain: sumberdaya alam
semakin berkurang, persaingan akan semakin tajam akibat dari munculnya
berbagai produksi perkebunan yang sama dari wilayah lain dengan kualitas
yang jauh lebih baik, dan fungsi kelembagaan lokal dalam merespon
globalisasi dan pasar bebas belum kuat. Namun dibalik itu, terdapat pula
sejumlah proyeksi peluang dalam 20 tahun ke depan dan apabila
pemerintah daerah mampu menangkap dan memanfaatkan peluang dengan
optimal, maka perekonomian diproyeksikan akan semakin membaik.
Peluang yang dimaksud berupa potensi sumberdaya di bidang pertanian-
perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa dalam dan
potensi kehutanan, perikanan dan kelautan, peluang atas munculnya
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, blok migas dan potensi
sumberdaya pertambangan.
Dengan memanfaatkan peluang dan berupaya untuk menghindari ancaman,
harapan akan terwujudnya Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu
daerah penghasil utama komoditas perkebunan, hasil hutan dan hasil laut
serta sebagai lumbung pangan nasional sangat signifikan dalam 20 tahun
ke depan. Kondisi ini akan terwujud secara nyata bilamana tercipta
sinergitas pembangunan disegala bidang termasuk sinergitas antara
pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pertambahan kapasitas
daerah maupun sinergitas pembangunan antar kabupaten dan antar
wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi dan komunikasi
dan kemampuan penerapan teknologi industri menjadi faktor lainnya yang
juga sangat penting.
2.4. Sosial Budaya dan Politik
Keteguhan terhadap adat dan tradisi budaya serta nilai-nilai moral dalam
kehidupan masyarakat merupakan poin penting bagi keberlanjutan
pembangunan sosial budaya dan politik di Provinsi Sulawesi Barat.
Masyarakat Sulawesi Barat dengan mayoritas suku Mandar sudah dikenal
sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap adat dan tradisi mereka.
Pada hakekatnya masyarakat di daerah ini senantiasa bersikap dinamis
dalam mengikuti perkembangan zaman untuk mencari identitas diri, namun
dalam prosesnya seringkali diperhadapkan pada situasi yang berdampingan

antara gejala positif yang menuju pada pencerahan dan gejala negatif yang
dapat merusak peradaban masyarakat.
Dalam perkembangan kehidupan aspek sosial budaya dan politik di daerah
ini telah ditemukan sejumlah permasalahan pokok, antara lain:
kecenderungan menurunnya tata krama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai
religius dalam kehidupan bermasyarakat; kerenggangan ikatan sosial dalam
masyarakat akibat dari sikap apatis sebagian kelompok masyarakat; etos
kerja dan semangat kegotongroyongan cenderung menurun; dan pilihan
masyarakat terhadap budaya modern semakin berkembang sehingga
produksi lokal dan budaya tradisional tertinggalkan seperti kalindaqdaq,
pattuqduq, toyang roeng, dan engrang.
Sebagian dari permasalahan tersebut telah dipecahkan dengan berbagai
bentuk sehingga pembangunan sosial budaya dan politik telah
menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. Prestasi tersebut
tercermin dari kehidupan keagamaan yang semakin membaik baik secara
kuantitatif maupun kualitatif; stabilitas keamanan dan ketertiban relatif
terjaga; peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial yang diukur dari semakin berkurangnya penduduk
miskin, usia harapan hidup yang meningkat dari 66,3 tahun (2004) menjadi
67,3 tahun (2007), angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan
semakin baik. Selain itu, dengan semangat kebersamaan masyarakat
melalui kultur masyarakat Malaqbi, Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil
dalam menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan secara demokratis,
meskipun diakui masih seringkali disertai dengan berbagai masalah.
Dalam masa 20 tahun ke depan, sejumlah permasalahan dan ancaman
masih menghadang pembangunan sosial budaya dan politik jika tidak
diantisipasi sejak dari masa sekarang. Dampak globalisasi yang membawa
arus informasi dan teknologi dapat mengancam eksistensi budaya lokal,
nilai-nilai moral, nilai-nilai religius dan ketidakstabilan politik nasional dan
daerah. Konsekuensi dari heterogenitas komposisi penduduk dapat juga
menjadi permasalahan dan sekaligus ancaman dalam masa 20 tahun
mendatang. Namun demikian, dampak dari beberapa keberhasilan yang
telah dicapai tampaknya diproyeksikan akan menjadi sebuah peluang dalam
meningkatkan pembangunan sosial budaya dan politik. Misalnya, dengan
berkembangnya iklim demokratis yang semakin kondusif akan mendukung
pelaksanaan pembangunan secara komprehensif; harmonisasi antar umat
beragama akan membawa peluang terciptanya semangat kebersamaan dan
penghormatan nilai-nilai keagamaan; aktivitas kepariwisataan yang

semakin terbuka dan berkembang pesat akan membawa peluang usaha di
sektor pariwisata; peningkatan pelayanan publik dasar seperti pelayanan
kesehatan, pendidikan dan infrastruktur akan membawa efek positif
terhadap pembangunan secara keseluruhan.
Dengan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman, maka dalam
kurun waktu 20 tahun ke depan, harapan pembangunan sosial budaya dan
politik di Provinsi Sulawesi Barat adalah terwujudnya pengayaan nilai-nilai
sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai moral seiring dengan perkembangan
arus globalisasi; revitalisasi dan modernisasi kebudayaan lokal;
terwujudnya kultur masyarakat Malaqbi yang mengedepankan penegakan
dan penghormatan hukum legal dari setiap aspek kehidupan, menjunjung
tinggi nilai moral-etika dan toleransi keagamaan; peningkatan apresiasi
terhadap budaya lokal sebagai respon dari pengembangan kepariwisataan;
terciptanya kestabilan politik dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat
dari profesionalisme aparat penegak hukum.
2.5. Infrastruktur
Sebagai provinsi yang baru terbentuk, infrastruktur yang tersedia di
Provinsi Sulawesi Barat relatif sangat terbatas pada hampir semua aspek:
transportasi, ketenagalistrikan, air bersih, telekomunikasi, dan lainnya.
Keterbatasan infrastruktur yang paling menonjol terjadi di sektor
perhubungan dan transportasi. Aksessibilitas antar dan inter daerah relatif
terbatas, bahkan di beberapa kabupaten masih terdapat wilayah-wilayah
yang sulit di akses dengan kendaraan (terisolir), misalnya di sejumlah
wilayah di Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara. Padahal, transportasi
mempunyai fungsi yang sangat vital yaitu sebagai katalisator dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan
menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Jika ditelusuri lebih jauh, tampak jelas, infrastruktur transportasi darat,
laut, dan udara masih jauh dari memuaskan. Untuk transportasi darat
misalnya, dari panjang jalan nasional 544 km, panjang jalan provinsi 566,1
km, panjang jalan kabupaten 4.891,90 km, masing-masing hanya 82,72%,
13,88%, dan 12,46% dalam kondisi baik. Untuk transportasi laut, meski
sudah terdapat pelabuhan laut sebanyak 15 unit dengan rincian pelabuhan
nasional 3 buah, pelabuhan regional 1 buah, dan pelabuhan lokal 11 buah
yang tersebar pada empat kabupaten, namun fasilitasnya sangat minim.
Begitu pula untuk transportasi udara, meski telah tersedia Bandar Udara

Tampa Padang, namun fasilitasnya sangat minim dan hanya mampu
didarati oleh pesawat kecil dengan jumlah kursi (seat) sebanyak 56 buah.
Gambaran serupa juga terjadi pada infrastruktur ketenagalistrikan dan air
bersih (minum). Tenaga listrik dan air bersih yang ada saat ini belum
mampu mensupplai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi
Sulawesi Barat. Terjadi kesenjangan antara jumlah pasokan dan besarnya
kebutuhan, baik untuk listrik maupun air bersih. Sebagai gambaran,
layanan listrik saat ini hanya mampu menjangkau sekitar 100.000
pelanggan (rumah tangga, pemerintah, industri, niaga, sosial, dan budaya).
Untuk air bersih, di ibukota Mamuju, layanan air bersih hanya mampu
menjangkau 37 persen penduduk dengan kapasitas terpasang 65 liter/detik
dan produksi 47 liter/detik. Di ibukota Majene, sedikit lebih baik dimana
layanan air bersih mencapai 48 persen penduduk dengan produksi air bersih
65 liter/detik. Di ibukota Polewali Mandar, layanan air bersih hanya
mencapai 32 persen. Sedangkan di ibukota Mamasa dan Mamuju Utara,
layanan air bersih hanya mencapai masing-masing 21 persen dan 8 persen.
Untuk jaringan telekomunikasi (telepon), gambarannya hampir serupa.
Hingga saat ini, jumlah sambungan telepon hanya 8.184 SST yang tersebar
di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar (4.200 SST),
Kabupaten Majene (2.300 SST), dan Kabupaten Mamuju (1.684 SST). Dua
kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara
sama sekali belum memiliki jaringan telepon.
Kondisi ini melahirkan berbagai masalah, seperti rendahnya mobilitas
distribusi barang dan jasa, rendahnya mobilitas dan aksessibilitas
penduduk, terhambatnya aktivitas perdagangan, rendahnya kegiatan
investasi baru, dan menurunnya daya saing wilayah/daerah.
Keterbatasan infrastruktur tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah
daerah ini kedepan karena ketersediaan infrastruktur dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai menjadi prasyarat penting untuk mengakselerasi
pembangunan di provinsi ini. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah daerah
kecuali melakukan pembangunan infrastruktur secara terencana, bertahap,
dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam beberapa tahun terakhir, antara lain, melakukan rehabilitasi
terhadap berbagai infrastruktur yang rusak, membuka ruas jalan baru dan
pembangunan jembatan di berbagai wilayah kabupaten utamanya ke
sentra-sentra produksi, membangun gardu induk listrik di Kabupaten

Mamuju dan Majene, meningkatkan dan memperluas kapasitas PDAM,
merencanakan perluasan jaringan telepon di seluruh kabupaten, dan
lainnya. Selain itu, pemerintah Sulawesi Barat juga telah terlibat aktif dalam
Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) untuk
memperjuangkan perbaikan infrastruktur trans-Sulawesi dan pembangunan
lintas kereta api yang menghubungkan enam provinsi di Pulau Sulawesi.
Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan kondisi infrastruktur di
Provinsi Sulawesi Barat telah memadai yang ditandai dengan: (i)
tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan sehingga tidak ada lagi
wilayah/daerah yang terisolir; (ii) tersedianya infrastruktur listrik yang
mampu menjangkau seluruh rumah tangga; (iii) tersedianya infrastruktur
air bersih yang mampu melayani seluruh penduduk; (iv) lancarnya arus
manusia, barang dan jasa dari dan keluar wilayah dengan menggunakan
berbagai moda transportasi.
2.6. Pemerintahan
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat
sudah berjalan dengan relatif baik, baik pada level provinsi maupun level
kabupaten. Ini bisa diamati dari sejumlah aspek seperti telah terbentuknya
perangkat organisasi pemerintah daerah, bekerjanya roda pemerintahan,
terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan, dan terlaksananya berbagai
layanan publik.
Namun, jika diamati secara mendalam, masih terdapat berbagai
permasalahan, baik secara internal maupun eksternal, yang terkait dengan
pemerintahan. Secara internal, masalah yang masih tampak jelas adalah
terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran, rendahnya kinerja
sumberdaya aparatur, belum memadainya kapasitas kelembagaan,
lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektifitas dan efisiensi
kerja, belum memadainya layanan publik, dan belum tuntasnya
penyelesaian batas-batas wilayah, baik antar kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat, maupun antara Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi
Sulawesi Selatan.
Sedangkan secara eksternal, kuatnya arus demokratisasi dan desentralisasi
telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan
publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan
akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya
tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik seperti

transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada
hukum, serta meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab,
kewenangan dan pengambilan keputusan.
Selain itu, salah satu masalah yang diidentifikasi potensial menghambat
jalannya roda pemerintahan di tahap awal pembangunan Provinsi Sulawesi
Barat adalah terjadinya konflik horisontal antar masyarakat mengenai
wilayah hasil pemekaran terkait dengan pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat. Konflik horisontal dimaksud terjadi akibat adanya sikap pro dan
kontra atas pembentukan Kabupaten Mamasa yang merupakan pemekaran
dari Kabupaten Polewali Mamasa. Masyarakat Aralle-Tabulahan-Mambi yang
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Palopo dan Kabupaten Mamasa, ditetapkan masuk kedalam wilayah
Kabupaten Mamasa, lebih memilih untuk tetap bergabung dengan
kabupaten induk (Kabupaten Polman).
Terkait dengan konflik horizontal tersebut berbagai upaya telah dilakukan
oleh pemerintah daerah, antara lain, melakukan mediasi terhadap pihak-
pihak yang bertikai, melakukan pengamanan secara intensif, dan
melakukan advokasi kepada masyarakat.
Sedangkan terkait dengan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,
pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya, antara lain, penguatan
kelembagaan, perbaikan sistem ketata-laksanaan, peningkatan kualitas
sumberdaya aparatur, peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan,
dan mendorong partisipasi masyarakat.
Kehidupan pemerintahan dalam 20 tahun kedepan diharapkan dapat
tercipta kondisi berupa: (i) semakin terwujudnya pemerintahan yang baik
dan bersih; (ii) optimalnya pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat; (iii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik; dan (iv) tereliminasinya berbagai konflik vertikal dan
horizontal.

Bab III Isu-Isu Strategis hal. 17
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Keterbelakangan dan Ketertinggalan
Dengan mengacu pada kriteria yang disusun oleh Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal, seluruh kabupaten yang ada di Provinsi
Sulawesi Barat terkategori sebagai daerah tertinggal. Kriteria penentuan
daerah tertinggal didasarkan pada sejumlah kriteria dasar seperti
perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur),
kemampuan keuangan daerah, aksessibilitas, dan karakteristik daerah.
Secara relatif, dari lima kabupaten, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten
Mamuju Utara merupakan daerah yang paling tertinggal. Di kedua daerah
ini, infrastruktur jalan sangat buruk, fasilitas listrik dan air bersih sangat
terbatas, jaringan telepon sama sekali belum tersedia, sarana dan
prasarana pendidikan dan kesehatan jauh dari memadai, perekonomian
masyarakat bertumbuh dengan lambat, kemampuan keuangan daerah
belum memadai, dan seterusnya.
3.2. Kemiskinan
Menurut data BPS terakhir (Maret 2008), jumlah penduduk miskin di
Provinsi Sulawesi Barat mencapai 162.666 jiwa atau 16,73 % dari total
penduduk. Dengan kata lain, secara rata-rata setiap enam orang penduduk
Provinsi Sulawesi Barat, satu diantaranya terkategori miskin. Meskipun
angka tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan ketika daerah ini baru
memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan, namun angka tersebut
masih jauh berada di atas rata-rata nasional (2008 sebesar 15,40%).
Bahkan angka tersebut telah menempatkan daerah ini pada posisi ke-28
dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, Provinsi Sulawesi Barat
menempati urutan keenam jumlah penduduk miskin terbesar, setelah
Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo. Posisi
ini relatif tidak mengalami perubahan berarti dalam beberapa tahun
terakhir.
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Berdasarkan nilai absolut, IPM Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami
perbaikan. Jika pada tahun 2005 IPM mencatat angka 65,70, maka pada

tahun 2007 IPM sudah mencapai 68,40. Meskipun demikian, secara relatif,
IPM Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami perubahan berarti, yaitu posisi
ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia, atau urutan kelima terendah setelah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua
Barat. Posisi ini relatif tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam
beberapa tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa provinsi lainnya juga
mengalami perbaikan nilai absolut IPM.
3.4. Infrastruktur
Secara keseluruhan kuantitas dan kualitas infrastruktur di wilayah Provinsi
Sulawesi Barat sangat terbatas. Hampir setiap tahun, jalur utama yang
menghubungkan antar kabupaten selalu terputus akibat jembatan yang
rusak atau tanah longsor. Kualitas jalan dan jembatan yang paling parah
terjadi di jalan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Polman
dengan Kabupaten Mamasa. Kedua kabupaten tersebut hanya berjarak 90
Km, namun memiliki waktu tempuh sekitar 5 jam. Layanan listrik dan air
bersih hanya mampu melayani rumah tangga dengan jumlah yang sangat
terbatas. Begitu pula layanan telepon hanya mampu melayani rumah
tangga di tiga kabupaten dari lima kabupaten dengan jumlah yang sangat
terbatas.
3.5. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM).
Sejumlah indikator kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Barat tampak sangat
rendah. Pada tahun 2007, angka melek huruf hanya sekitar 87%, jauh
berada di bawah rata-rata nasional (92%). Begitu pula rata-rata lama
sekolah hanya 6,5 tahun, yang juga berarti jauh berada di bawah rata-rata
nasional (7,25 tahun). Berbagai indikator kualitas SDM lainnya, seperti
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua tingkatan pendidikan, proporsi
penduduk yang menyelesaikan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Perguruan Tinggi (PT), juga relatif sangat rendah, setidaknya
jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
3.6. Pelayanan publik
Berbagai bentuk layanan publik relatif sangat terbatas, baik dari segi
kuantitas dan kualitas maupun dari segi jangkauan dan sebaran. Layanan
pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pembangunan, belum
sepenuhnya menunjukkan kinerja yang memuaskan serta belum mampu
menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama di daerah perdesaan

dan terpencil. Terbatasnya infrastruktur, kapasitas kelembagaan/aparat,
anggaran, dan aksessibilitas menjadi penyebab utama terbatasnya berbagai
layanan publik. Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan berbagai
layanan publik juga masih sangat terbatas.
3.7. Komoditas unggulan
Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian, pengembangan
komoditas unggulan menjadi sebuah keniscayaan. Dari hasil identifikasi,
sedikitnya ada empat komoditas unggulan di daerah ini, yaitu kakao, kopi,
kelapa sawit, dan kelapa dalam, yang tersebar hampir merata di seluruh
wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Namun keempat komoditas unggulan
tersebut masih diperhadapkan pada berbagai masalah. Dari sisi penawaran
(supply side), masalah tampak pada rendahnya tingkat produktivitas, nilai
tambah, kualitas, dan dukungan teknologi. Sedangkan dari sisi permintaan
(demand side), masalah tampak pada harga yang relatif tidak stabil, pasar
komoditas yang semakin kompetitif dan menuntut kualitas, pemberlakuan
automatic detention di beberapa negara tujuan ekspor, dan sebagainya.
3.8. Pengembangan dan Pemekaran Daerah
Sejak pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, semua daerah di wilayah ini
digolongkan sebagai daerah tertinggal. Itu sebabnya, di wilayah ini hanya
terdapat daerah yang berciri perdesaan (kabupaten) dan sama sekali tidak
terdapat daerah yang berciri perkotaan (kota). Untuk konteks Provinsi
Sulawesi Barat, upaya mendorong pembangunan daerah agar lebih
akseleratif serta memperluas jangkauan layanan publik, dapat dilakukan
melalui dua cara: pertama, mendorong pemekaran daerah, terutama untuk
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar; dan kedua,
mendorong beberapa kabupaten, terutama Kabupaten Mamuju, untuk
bertumbuh menjadi kota.
3.9. Kesenjangan Wilayah
Fenomena ketimpangan pembangunan, baik antar daerah kabupaten
maupun antar wilayah perkotaan dengan perdesaan, sesungguhnya sudah
tampak nyata sejak provinsi ini terbentuk pada tahun 2004. Fenomena ini
dikhawatirkan akan terus berlanjut jika strategi dan kebijakan
pembangunan daerah tidak diarahkan untuk mengatasi dan mengantisipasi
ketimpangan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, strategi
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat harus diarahkan untuk

mengatasi dua masalah besar secara simultan, yaitu, di satu sisi
mengangkat dan mengakselerasi pembangunan daerah agar mampu
terlepas dari predikat daerah tertinggal, dan di sisi lain, mengatasi
ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah.

Bab IV Visi dan Misi hal. 21
BAB IV
VISI DAN MISI
4.1. Visi
Visi yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Barat dalam 20 (dua
puluh) tahun ke depan adalah:
”Terwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi ”
Visi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:
 Sulawesi Barat yang Sejahtera dapat dimaknakan sebagai
pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik, yang ditandai oleh
terpenuhinya hak-hak dasar dan meningkatnya taraf hidup masyarakat
secara berkelanjutan.
 Sulawesi Barat yang Maju dapat diartikan sebagai kemampuan
daerah ini untuk mampu sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Visi ini penting mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan
provinsi yang baru terbentuk (pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan).
Dukungan sumberdaya alam dan akar budaya yang kuat, menjadi
pondasi yang kuat untuk menuju Sulawesi Barat yang Maju.
 Sulawesi Barat yang Malaqbi lebih dimaknakan sebagai kemampuan
manusia daerah ini untuk mencapai derajat sebagai manusia mulia dan
bermartabat. Manusia mulia dan bermartabat dimaksud merupakan
manifestasi dari nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Sulawesi
Barat. Visi ini sekaligus ingin menegaskan bahwa manusia merupakan
muara dari seluruh aktivitas pembangunan.
4.2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut di atas maka ditempuh sejumlah Misi sebagai
berikut:

Bab IV Visi dan Misi hal. 22
1. Mendorong pemenuhan hak-hak dasar melalui pertumbuhan ekonomi,
perluasan lapangan kerja, dan peningkatan akses penduduk terhadap
sumberdaya.
2. Mendorong kemajuan daerah secara merata melalui optimalisasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta pengembangan
kerjasama antar daerah dan kemitraan antar pelaku dalam pengelolaan
sumberdaya.
3. Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan kehidupan
beragama, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan,
pengembangan seni budaya dan olah raga.

Bab V Arah Pembangunan Daerah hal. 23
BAB V
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan
terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang,
peran sub-wilayah, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima
tahunan merupakan bagian penting dalam RPJP Provinsi Sulawesi Barat.
Arah umum pembangunan jangka panjang menunjukkan sasaran akhir
yang ingin dicapai oleh setiap misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Peran sub-wilayah memperlihatkan kontribusi masing-masing
sub wilayah terhadap pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan
pentahapan pembangunan merupakan skala prioritas atau tekanan
pembangunan daerah yang harus dilakukan untuk masing-masing periode
lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang yang telah
ditetapkan. Dengan adanya arah dan pentahapan pembangunan daerah ini
diharapkan RPJP Provinsi Sulawesi Barat akan dapat memberikan gambaran
yang jelas dan kongkrit tentang peta perjalanan (road map) pembangunan
RPJP Provinsi Sulawesi Barat selama periode 20 tahun kedepan.
5.1. Arah Umum Pembangunan Jangka Panjang
Arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun
2005-2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi
pembangunan daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju,
dan manusia yang malaqbi.
A. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera
Sasaran
Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran
utama, yaitu:
1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai
oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan
kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.

2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh
meningkatnya pendapatan per kapita dan menurunya jumlah penduduk
miskin.
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan kedua sasaran tersebut di atas, indikator kinerja utama pada
tahun 2025 adalah:
1. Persentase penduduk miskin ditargetkan berada di bawah angka dua
digit atau paling tidak sama dengan angka persentase penduduk miskin
nasional.
2. Pendapatan per kapita penduduk setara dengan pendapatan per kapita
rata-rata nasional.
3. Untuk mencapai kedua target tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi
diharapkan akan tetap berada di atas 7% per tahun atau di atas
pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat pengangguran terbuka lebih
rendah dari tingkat pengangguran nacional atau di bawah 7,5% per
tahun.
Arah Pembangunan
Sebagai sebuah daerah dengan persentase penduduk miskin yang relatif
besar, posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempati urutan
lima terbawah, dan taraf hidup penduduk yang secara umum relatif rendah,
mengharuskan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat harus
diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas
hidup masyarakat. Hanya dengan cara ini, masyarakat Sulawesi Barat dapat
hidup lebih layak seperti halnya daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.
1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat
a. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada meningkatnya
kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan
dan gizi secara seimbang, serta mampu menentukan pilihan yang
terbaik baginya melalui upaya: (i) peningkatan ketersediaan pangan
dengan meningkatkan produksi pangan dalam jumlah yang dapat
memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga; (ii) pemerataan
distribusi pangan dengan menyusun peta ketahanan pangan yang
sanggup memberi informasi mengenai wilayah/daerah dan kelompok

masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi; (iii)
peningkatan akses terhadap pangan dengan meningkatkan kemampuan
daya beli rumah tangga; (iv) peningkatan kualitas konsumsi pangan
dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran mengenai pentingnya gizi
yang seimbang; dan (v) perumusan kebijakan penanggulangan
ketahanan pangan dan gizi dengan melibatkan berbagai stakeholder.
b. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada
terselenggaranya pembangunan perumahan yang memadai, layak huni,
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; tersedianya sarana dan
prasarana pendukung perumahan yang memperhatikan fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup, melalui upaya pembangunan
perumahan murah dan terjangkau, perbaikan sanitasi lingkungan,
penataan lingkungan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana
pendukung seperti listrik, air bersih, dll.
c. Pembangunan kesejahteran sosial diarahkan pada meningkatnya
aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan
meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas
masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan
kesejahteraan sosial, melalui upaya: (i) peningkatan kualitas pelayanan
dan bantuan dasar kesejahteraan sosial; (ii) peningkatan kualitas
manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; (iii) penguatan ketahanan
sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan (iv) peningkatan
partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesejahteraan sosial.
d. Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada
meningkatnya produksi, produktivitas, dan daya saing komoditas
tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan serta
meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan para pelaku di tanaman
pangan dan hortikultura, melalui upaya: (i) peningkatan akses petani
terhadap sarana produksi pertanian; (ii) penguatan kelembagaan petani;
(iii) penguatan manajemen usaha tani dan sistem pemasaran; (iv)
perbaikan infrastruktur pertanian dan perdesaan, terutama bendungan
dan irigasi; dan (v) perbaikan mutu melalui perbaikan teknologi
pertanian peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil.
e. Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada: (i) meningkatkan
produktivitas dan pendapatan petani nelayan; (ii) meningkatnya
produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan; dan (iii)

meningkatnya kemampuan petani nelayan dalam mengelola sumberdaya
perikanan dan kelautan, melalui upaya: (i) penataan dan perbaikan
lingkungan perikanan budidaya; (ii) perbaikan dan peningkatan
sumberdaya perikanan tangkap; (iii) pengembangan kelembagaan dan
pembinaan petani nelayan; (iv) pengembangan pasca panen untuk
meningkatkan nilai tambah; (v) pengembangan budidaya perikanan dan
kelautan; (vi) peningkatan kemampuan kualitas SDM petani nelayan;
(vii) optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan
kelautan (hasil tangkap dan budidaya); (viii) pengelolaan sumberdaya
laut yang berbasis ekosistem; dan (ix) pengurangan pelanggaran dan
perusakan sumberdaya pesisir dan laut.
f. Pembangunan peternakan diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan
protein hewani masyarakat dan taraf hidup peternak melalui upaya: (i)
peningkatan produksi pangan hewani; (ii) peningkatan populasi ternak,
produksi ternak dan hasil ikutan lainnya; (iii) pembinaan kelompok-
kelompok peternak guna peningkatan kualitas SDM; (iv) peningkatan
olahan pakan ternak; dan (v) penguatan kelembagaan dan peningkatan
akses terhadap permodalan.
2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat
a. Pembangunan UMKM dan Koperasi diarahkan pada meningkatnya
kontribusi (share) UMKM dan Koperasi terhadap perekonomian daerah,
seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan daya saing daerah serta membaiknya taraf hidup dan
kesejahteraan para pelaku UMKM dan Koperasi, melalui upaya: (i)
peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya
terhadap pemodalan, teknologi, dan pasar; (ii) penguatan kelembagaan
dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan,
penataan organisasi, pengembangan kemitraan, dan lain-lain; (iii)
perbaikan iklim usaha melalui penataan peraturan/regulasi dan
perbaikan proses pelayanan perizinan; dan (iv) penyediaan skim-skim
pembiayaan alternatif.
b. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada terwujudnya kemandirian
masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan
perbaikan kualitas kehidupan mereka, melalui upaya: (i) perluasan
kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan fasilitasi kepada
masyarakat; (ii) peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan

masyarakat; dan (iii) perbaikan sarana dan prasarana sosial ekonomi
masyarakat.
c. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada menurunnya persentase
penduduk miskin di bawah angka rata-rata nasional dan meningkatnya
kemandirian masyarakat, melalui upaya: (i) penyediaan lapangan kerja
bagi penduduk miskin; (ii) perbaikan infrastruktur pedesaan; (iii)
pemberian berbagai bentuk bantuan dan subsidi; (iv) peningkatan akses
penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan; dan (v)
pemberian berbagai bentuk keterampilan kepada penduduk miskin.
d. Pembangunan ketenaga-kerjaan diarahkan pada menurunnya angka
pengangguran dan membaiknya taraf hidup para pekerja, melalui
upaya: (i) pengembangan sektor ekonomi strategis; (ii) penciptaan iklim
usaha yang lebih kondusif; (iii) peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja; (iv) pengembangan lembaga atau balai latihan kerja; (v)
penyediaan asuransi dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
(vi) peningkatan upah minimum provinsi secara berkelanjutan.
e. Pembangunan pedesaan diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan
masyarakat pedesaan dan membaiknya infrastruktur pedesaan, melalui
upaya: (i) perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan; (ii) penyediaan
layanan air bersih dan listrik; (iii) perbaikan infrastruktur pertanian
seperti irigasi, jalanan desa, dll.; (iv) penguataan kelembagaan
pemerintah dan masyarakat pedesaan; dan (v) pengembangan kegiatan
ekonomi masyarakat pedesaan.
B. Mewujudkan Daerah Yang Maju
Sasaran
Dalam jangka panjang, pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk
mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah,
yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur
(transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan
ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi
pendapatan secara merata.

2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya
eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya
pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian
lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.
3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang
sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan,
akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik
(vertikal dan horizontal).
Berdasarkan ketiga sasaran tersebut di atas, indikator kinerja utama pada
tahun 2025 adalah:
1. Seluruh daerah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat
terlepas dari predikat sebagai daerah tertinggal.
2. Indeks ketimpangan regional (antar kabupaten) menurun sebesar 5
point.
3. Proporsi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar
meningkatnya secara bertahap, sehingga pada tahun 2025 sudah
mencapai di atas 40%.
4. Perbandingan proporsi antara belanja birokrasi dan belanja publik
berada pada kisaran 30:70.
5. Minimal setengah dari jumlah rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat
telah menikmati fasilitas listrik dan air bersih.
6. Peran dan kontribusi setiap kabupaten terhadap pembentukan
pendapatan regional Provinsi Sulawesi Barat relatif seimbang.
7. Provinsi Sulawesi Barat tetap berada pada angka Indeks Kerusakan
Lingkungan lima terkecil secara nasional. Posisi tersebut dapat
dipertahankan dengan penerapan PDRB hijau (green GDRP) secara
konsisten.
8. Peraturan daerah relatif sesuai dengan peraturan perundangan diatasnya
dan sesuai pula dengan kepentingan masyarakat.

9. Semua SKPD mampu melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada
publik. Selian itu, masyarakat semakin terlibat, berpartisipasi, dan
memiliki akses yang semakin baik terhadap perumusan dan
implementasi kebijakan publik.
10.Prinsip-prinsip good governance dan clean government terimplementasi
dengan baik yang ditandai oleh berkurangnya secara signifikan kasus
dan praktek KKN.
Arah Pembangunan
Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baru terbentuk, ketimpangan
pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
yang belum optimal nampaknya masih cukup terasakan secara signifikan di
daerah ini. Untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah yang
maju, maka arah pembangunan daerah ke depan harus diorientasikan pada
pembangunan yang merata baik antar sektor maupun antar wilayah dan
optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam untuk menuju kepada
terciptanya pembangunan berkelanjutan.
1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar
wilayah
a. Pembangunan infrastruktur daerah diarahkan pada berkurangnya
kesenjangan antarwilayah yang tercermin dari terpenuhinya pelayanan
dasar masyarakat sampai ke wilayah terpencil seperti ketersediaan air,
listrik, transportasi dan telekomunikasi; meningkatnya pertumbuhan
ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sebagai akibat dari
kelancaran distribusi barang dan jasa; meningkatnya arus informasi
IPTEK; dan meningkatnya investasi dari sektor swasta, melalui upaya:
(i) perbaikan infrastruktur jalanan dan jembatan provinsi dan kabupaten
melalui pengaspalan dan pelebaran jalanan, pelebaran jembatan
permanent dan perbaikan jalanan semua desa agar dapat dijangkau
kendaraan roda empat; (ii) peningkatan pelayanan infrastruktur air
bersih dan tenaga listrik; dan (iii) peningkatan kerjasama dengan sektor
swasta dalam pembangunan infrastruktur.
b. Pengembangan investasi daerah diarahkan pada terwujudnya iklim
investasi yang kondusif dan sehat untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi daerah yang tinggi, penurunan pengangguran, dan tingkat
kemiskinan baik di perkotaan maupun dipedesaan; terciptanya
pengembangan wilayah; dan meningkatnya peran Sulawesi Barat dalam

pembangunan regional Sulawesi, melalui upaya: (i) peningkatan jaminan
dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan
usaha dan kejelasan peraturan daerah; (ii) penciptaan iklim investasi
yang kondusif seperti pemberian insentif bagi dunia bisnis, kemudahan
perijinan usaha (pemangkasan birokrasi); dan (iii) peningkatan promosi
dan kerjasama investasi seperti penyusunan profil investasi daerah,
pengembangan pameran investasi dan pengembangan potensi unggulan
daerah.
c. Pembangunan wilayah dan tata ruang diarahkan pada terciptanya
keserasian pemanfaatan tata ruang dan terciptanya optimalisasi
pengembangan wilayah melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan
wilayah, melalui upaya: (i) perbaikan percepatan infrastruktur; (ii)
pemetaan ruang secara optimal seperti perbaikan lokasi kegiatan dan
batasan kemampuan lahan; (iii) pemanfaatan ruang wilayah dengan
tetap memperhatikan aspek wilayah lainnya; (iv) penguatan
kelembagaan daerah; (v) peningkatan koordinasi dan kerjasama antar
wilayah; dan (vi) regulasi tata ruang yang mendukung berkurangnya
kerentanan wilayah terhadap bencana.
d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada lahirnya
teknologi berbasis pengetahuan asli masyarakat dan tepat guna bagi
pengembangan produk unggulan serta sumberdaya lokal, melalui upaya:
(i) kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi serta adopsi teknologi
dari luar; (ii) peningkatan kreativitas masyarakat melalui pelatihan
penerapan teknologi; dan (iii) penyiapan sarana dan prasarana untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Pengembangan kerjasama daerah diarahkan pada meningkatnya
pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat; melalui upaya: (i) pengembangan kerjasama dalam
keterkaitan fungsional antar wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi
Barat, terutama keterkaitan aktivitas ekonomi antara kabupatan dalam
wilayah Propinsi Sulawesi Barat; (ii) pengembangan kerjasama
fungsional dengan wilayah-wilayah yang berbatasan secara langsung,
khususnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan
jaringan industri dan distribusi komoditas-komoditas unggulan; (iii)
pengembangan pola kemitraan dalam pembangunan infrastruktur; (iv)
peningkatan koordinasi antar daerah; (v) penguatan kelembagaan baik
pemerintah, swasta maupun masyarakat; (vi) peningkatan investasi

melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif; dan (vii) peningkatan
kerjasama di bidang ekonomi.
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup secara berkelanjutan
a. Pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada
meningkatnya hasil dan nilai tambah sumberdaya alam, tertekannya
tingkat kerusakan sumberdaya alam secara fisik dan biotik serta
meningkatnya daya dukung lingkungan bagi keberlanjutan
pembangunan, melalui upaya: (i) penegakan hukum untuk menjamin
berkurangnya kerusakan lingkungan; (ii) perbaikan sistem pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (iii) optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya alam seperti hasil hutan, hasil tambang dan hasil laut; (iv)
perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
(v) peningkatan nilai tambah hasil sumberdaya alam; dan (vi)
peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan yang mendukung
pengembangan pariwisata.
b. Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada: (i) meningkatnya
produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan seperti rumput
laut, ikan tuna, teripang, lobster dan lain-lain; (ii) meningkatnya
kemampuan petani nelayan dalam mengelola sumberdaya alam yang
selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani nelayan; dan (iii)
berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumberdaya pesisir dan laut,
melalui upaya: (i) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan
budidaya; (ii) perbaikan dan peningkatan sumberdaya perikanan
tangkap; (iii) pengembangan kelembagaan dan pembinaan petani
nelayan; (iv) pengembangan pasca panen untuk meningkatkan nilai
tambah; (v) pengembangan budidaya perikanan dan kelautan; (vi)
peningkatan kemampuan kualitas SDM petani nelayan; (vii) optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan kelautan (hasil
tangkap dan budidaya); (viii) pengelolaan sumberdaya laut yang
berbasis ekosistem; dan (ix) pengurangan pelanggaran dan perusakan
sumberdaya pesisir dan laut.
c. Pengembangan perkebunan diarahkan pada: (i) meningkatnya daya
saing, produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan
seperti, kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa dalam; (ii) meningkatnya
kesejahteraan petani; dan (iii) meningkatnya volume ekspor komoditas
unggulan hasil perkebunan, melalui upaya: (i) peningkatan kualitas SDM

petani melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta
penguatan kelembagaan para petani; (ii) peningkatan kesejahteraan
petani,melalui penciptaan kualitas dan nilai tambah hasil perkebunan;
(iii) peningkatan pemasaran hasil perkebunan; (iv) peningkatan
penerapan teknologi; dan (v) peningkatan volume ekspor komoditas
unggulan hasil perkebunan melalui peningkatan mutu dan kualitas
produk hasil perkebunan.
d. Pembangunan kehutanan diarahkan pada meningkatnya produksi dan
nilai tambah hasil hutan dan terpeliharanya hutan secara berkelanjutan,
meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar kawasan hutan, dan
terwujudnya keseimbangan fungsi hutan dan alam hayati lainnya
sebagai penopang kelanjutan sistem kehidupan. Sasaran tersebut
diharapkan mampu dicapai melalui upaya: (i) pemanfaatan secara
optimal potensi sumberdaya hutan; (ii) pengembangan jenis-jenis
tanaman baru yang memiliki nilai tinggi dan mampu berproduktivitas
tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri; (iii) pemberdayaan dan
peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi
hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; (iv)
perlindungan sumberdaya hutan seperti penyadaran kepada masyarakat
mengenai dampak pembakaran hutan, sosialisasi pencegahan kebakaran
hutan dan lahan; (v) pengembangan industri dan pemasaran hasil
hutan; (vi) penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk
menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan
hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri dan
perlindungan dalam arti luas; dan (vii) peningkatan koordinasi dan
penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS dan diikuti dengan
peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
e. Pembangunan pertambangan diarahkan pada terkondisinya
pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara
efisien dan berkelanjutan, melalui upaya: (i) identifikasi potensi-potensi
pertambangan yang potensial dan berdaya saing; (ii) peningkatan
produksi dan nilai tambah hasil pertambangan; dan (iii) pengelolaan
potensi sumberdaya tambang secara efisien dan berkelanjutan,
terutama eksplorasi migas, baik di darat maupun di lepas pantai.
f. Pengembangan perindustrian diarahkan pada meningkatnya daya saing,
produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil industri, terciptanya
perluasan lapangan kerja, berkembangnya industri yang berorientasi
ekspor dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, melalui upaya:

(i) peningkatan daya saing melalui peningkatan mutu dan kualitas
produk; (ii) peningkatan pola kemitraan/kerjasama dengan lembaga-
lembaga terkait; (iii) penguatan kelembagaan industri kecil dan
menengah; (iv) peningkatan pemasaran hasil industri, (iv) Peningkatan
kemudahan aksesibilitas modal bagi industri kecil kepada perbankan; (v)
peningkatan kemampuan penerapan teknologi industri; (vi)
pengembangan sentra-sentra industri potensial; dan (vii) penyediaan
fasilitas sarana dan prasarana pendukung.
g. Pengembangan perdagangan diarahkan pada meningkatnya skala dan
volume perdagangan antar daerah, kawasan, dan pulau serta
membaiknya sistem distribusi barang dan jasa melalui upaya: (i)
peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi
barang dan jasa antar daerah, kawasan, dan pulau; (ii) pengembangan
pasar lokal di daerah-daerah perdesaan, terutama daerah terpencil,
terisolasi dan tertinggal; (iii) peningkatan peran usaha perdagangan
skala mikro, kecil dan menengah dalam bidang jasa perdagangan; (v)
peningkatan kerjasama perdagangan antar kawasan, pulau, dan negara;
(vi) penguatan kelembagaan perdagangan seperti kelembagaan
perlindungan konsumen dan kelembagaan persaingan usaha yang sehat
serta kelembagaan perdagangan lainnya; dan (vii) penyederhanaan
prosedur dan perijinan yang menghambat kelancaran distribusi barang
dan jasa.
h. Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan penerimaan
daerah, memperluas kesempatan kerja, pelestarian dan pengenalan
kebudayaan daerah yang sejalan dengan letak Provinsi Sulawesi Barat
yang strategis dalam Lintas Sulawesi. Sasaran pengembangan
pariwisata tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi
sumberdaya yang dimiliki Sulawesi Barat, khususnya yang berkaitan
dengan kebaharian, kebudayaan dan sejarah melalui upaya: (i)
pengembangan pemasaran pariwisata melalui pembentukan jaringan
kerjasama; (ii) pembangunan dan peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata; (iii) pengembangan daerah tujuan wisata; (iv)
pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan (v)
pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi
yang sehat dan dinamis

a. Pembangunan pemerintahan diarahkan pada terimplementasikannya
prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui upaya: (i)
pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif antara kelembagaan
pemerintah, kelembagaan swasta dan kelembagaan masyarakat yang
berlangsung transparan dan akuntabel; (ii) peningkatan kualitas
pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat; (iii) penguatan
kelembagaan dan kapasitas aparat pemerintah pada setiap tingkatan
pemerintahan; (iv) efektifitas koordinasi antar unit kerja dan antar
daerah kabupaten; dan (v) peluasan jangkauan pelayanan pemerintahan
pada daerah-daerah terisolasi dan terpencil, rawan bencana, serta
daerah tertinggal dan perbatasan.
b. Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan serta kematangan berdemokrasi, melalui upaya: (i)
pengembangan organisasi sosial, budaya, ekonomi dan politik serta
kemasyarakatan lainnya sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat;
(ii) sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui kerjasama dengan instansi
terkait; (iii) pengembangan organisasi dan profesionalisme partai politik;
(iv) peningkatan peran partai politik sebagai sarana sosialisasi,
komunikasi, dan rekruitmen politik; (v) peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan
publik; dan (vi) peningkatan kapasitas dan kapabilitas DPRD sebagai
mitra kerja eksekutif.
c. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya kehidupan
masyarakat yang tertib dan sadar hukum, iklim investasi yang baik dan
hubungan perusahaan dengan pekerja yang harmonis, melalui upaya
perumusan peraturan daerah dan penegakan hukum. Pembangunan
hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme.
d. Pengembangan kesatuan bangsa diarahkan untuk memantapkan
harmoni antar etnis, agama, golongan dan lapisan serta merestorasi
modal sosial melalui dorongan kerjasama, resolusi konflik, dan saling
percaya serta penguatan organisasi sosial kemasyarakatan.
C. Mewujudkan Manusia yang Malaqbi
Sasaran

Dalam jangka panjang, Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan
untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang
semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur ditandai
oleh terkondisikannya rasa aman, damai dan demokratis;
terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan
lokal serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan
globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni sosial
serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik
masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri;
dan semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum.
2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya
saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi ditandai
oleh angka melek huruf dan lama sekolah minimal sama dengan rata-
rata nasional; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata
nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan
rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat
serta keberdayaan perempuan yang tinggi.
Berdasarkan kedua sasaran tersebut di atas, indikator kinerja utama pada
tahun 2025 adalah:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) minimal berada pada peringkat 20
di antara seluruh provinsi di Indonesia.
2. Indikator kesehatan, seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi,
dan angka kematian ibu melahirkan, minimal sama dengan angka rata-
rata nasional.
3. Indikator pendidikan, seperti angka melek huruf, angka partisipasi
sekolah, dan rata-rata lama sekolah, minimal sama dengan angka rata-
rata nasional.
4. Indeks kriminalitas (crime-rate) tetap berada di bawah angka rata-rata
nasional.

Arah Pembangunan
1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat
yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya
luhur
Terbangunnya karakter manusia dan masyarakat yang malaqbi, yang
dicirikan oleh akhlak yang mulia, moralitas yang tinggi dan budaya yang
luhur berdasarkan nilai, norma dan kearifan lokal, merupakan dasar bagi
perkembangan dan kemajuan sekaligus identitas bagi Sulawesi Barat.
Dengan karakter manusia dan masyarakat yang demikian, Sulawesi Barat
akan berkontribusi signifikan bagi eksistensi dan identitas nasional sekaligus
merespons dinamika perubahan yang dibawa oleh globalisasi.
a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan peran agama
sebagai landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat,
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan melalui
upaya peningkatan iman dan takwa serta pembinaaan akhlak dan budi
pekerti. Selain itu pembangunan agama juga diarahkan untuk
memantapkan kerukunan antar umat beragama dengan mendorong
saling percaya dan harmonisasi antar penganut agama serta
memfasilitasi kecukupan sarana ibadah bagi penganut agama.
b. Pengembangan identitas dan jati diri daerah diarahkan untuk revitalisasi
nilai dan norma luhur dalam sikap dan perilaku manusia dan masyarakat
Sulawesi Barat guna merespons dinamika perubahan akibat modernisasi
dan globalisasi serta mendukung kesatuan bangsa. Revitalisasi nilai dan
norma luhur dilakukan melalui upaya: (i) penyadaran dan keteladanan
oleh pemimpin formal, tokoh masyarakat dan tokoh adat; (ii)
pembelajaran etika dalam sekolah, rumah tangga, keluarga dan
komunitas; (iii) revitalisasi kesenian tradisional; dan (iv) pengembangan
pariwisata budaya.
c. Pengembangan budaya lokal diarahkan pada tergalinya dan
teraktualisasinya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan
kemasyarakatan, melalui upaya: (i) identifikasi budaya lokal; (ii)
penulisan kembali (transkripsi) naskah-naskah budaya; (iii) sosialisasi
nilai-nilai budaya lokal; (iv) peningkatan peran serta masyarakat dalam
kegiatan-kegiataan kebudayaan; dan (v) pelaksanaan dialog-dialog
kebudayaan

d. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk terwujudnya keluarga
kecil yang berkualitas melalui pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi yang makin baik. Selain itu, persebaran
penduduk didorong untuk terjadinya distribusi yang seimbang antar
kabupaten sesuai daya dukung lingkungan dengan memperhatikan
kelestarian sumberdaya alam dan kondisi multietnis masyarakat
Sulawesi Barat.
2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang
berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang
tinggi
Manusia dan masyarakat yang berdaya saing tinggi sangat diperlukan
Sulawesi Barat dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Manusia
dengan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi akan menjadi
modal yang kuat bagi pembangunan, begitu pula masyarakat dengan
kemampuan pengorganisasian diri yang tinggi akan menjadi modal yang
kuat bagi pembangunan. Dengan unsur ini ciri malaqbi dalam tatanan
Sulawesi Barat dapat signifikan terwujud.
a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan angka rata-
rata lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka
partisipasi murni, dan angka partisipasi sekolah. Pembangunan
pendidikan juga diarahkan untuk memperbaiki akuntabilitas dan
transparansi manajemen pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan,
pengembangan perguruan tinggi (universitas) dan pengembangan SDM
sesuai potensi lokal melalui pendidikan kejuruan.
b. Pembangunan kesehatan diarahkan pada perbaikan pelayanan
kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup, penurunan angka
kematian bayi, penurunan angka kematian ibu melahirkan, dan
penghapusan kasus gizi kurang dan gizi buruk melalui penyediaan
dokter dan dokter ahli, tenaga paramedis, dan peralatan rumah sakit
yang cukup.
c. Pemberdayaan perempuan diarahkan pada tercapainya kesetaraan
gender melalui peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan
gender dalam manajemen pembangunan serta upaya perlindungan
perempuan dan anak dari deskriminasi, eksploitasi dan tindak kekerasan
pada berbagai aktivitas dan bidang kehidupan dengan tetap
mengapresiasi prinsip-prinsip lokal seperti sibaliqparri.

d. Pembangunan pemuda, kesenian dan olah raga diarahkan supaya terjadi
peningkatan prestasi kepemudaan, kesenian dan olah raga bertaraf
nasional bahkan internasional serta pemantapan peran pemuda dalam
pembangunan dan kehidupan sosial-kemasyarakatan melalui upaya: (i)
pengembangan sarana dan prasaran olah raga serta kesenian; (ii)
pembinaan organisasi keolahragaan dan kesenian; dan (iii) pembinaan
organisasi pemudaan.
e. Pembangunan informasi dan komunikasi diarahkan untuk tercapainya
proses komunikasi dan arus informasi yang berimbang diantara para
pemangku kepentingan melalui pemeranan yang optimal lembaga
pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) serta
penerapan E-Government.
5.2. Peran Sub Wilayah
Pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Provinsi Sulawesi Barat harus
pula memperhatikan daya dukung wilayah kabupaten. Wilayah – wilayah
kabupaten harus diarahkan pada rencana pengembangan jangka panjang
agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sinergis, integratif, dan
saling mendukung sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah
kabupaten. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah pada rencana
tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat, arah pembangunan daerah
masing–masing kabupaten telah disesuaikan dengan karakteristik, potensi,
dan prospek pengembangannya, khususnya menyangkut aspek ekonomi,
infrastruktur, dan sosial budaya.
1. Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memegang
peran strategis pada pengembangan wilayah sebagai pusat
pemerintahan. Selain itu sesuai dengan potensi dan karakteristiknya,
Kabupaten Mamuju dalam bidang pembangunan ekonomi diarahkan
pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipadu-
selaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai
(DAS) yang potensial menyediakan air sepanjang tahun, pengembangan
sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra-sentra perkebunan
kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan
kelapa dalam, pengembangan kawasan pertambangan minyak blok
karama dan blok budong-budong, dan pusat pengembangan energi

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025

Similar to RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (20)

More from Muh Saleh

More from Muh Saleh (20)

RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025