Sistem Pengendalian Intern Kas Pada CV.Busana Perkasa

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan/instansi sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai
kegiatan tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada
umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan
usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus
membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi
perusahaan, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem
perusahaan yang telah di bentuk oleh perusahaan.
Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti
mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan
siap digunakan di dalam transaksi, setiap saat diinginkan. namun kas juga
merupakan aktiva yang paling sensitive terhadap tindak kecurangan oleh
karyawan, sebab kecil volume fisiknya, dapat diuangkan segera, mudah dibawa-bawa,
tidak mencantumkan identitas pemiliknya, dan mudah ditransfer menjadi
aktiva lain. Kerugian yang mungkin timbul dari perbuatan tidak etis itu dapat
dihindari atau diminimumkan dengan pengendalian intern yang memadai
terhadap perubahan kas sejak diterima pertama kali hingga dikeluarkan dari
perusahaan (Karrenbrock dan Simons, 1958).
Apabila pengendalian intern tidak memadai maka akan sangat potensial
terjadinya penggelapan kas. Pengendalian internal yang paling memadai sangat
dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada.Sebagaimana diketahui bahwa
definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan American Institute of Cartified
Public Accountant (AICPA) adalah sebagai berikut :

2. “Pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang
diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan
akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi
dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan
serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen” (Hall, 2011 : 181).
Oleh sebab itulah diantara empat tujuan pengendalian intern adalah menjaga
kekayaan perusahaan.Karena kerentanannya itulah biasanya perusahaan
memakai rekening koran atau kas kecil untuk pembayaran jangka pendek. Hal
itu diterapkan berdasarkan adanya sistem pengendalian intern dalam akuntansi.
Bagi sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting.
Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat
diperlukan, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat
dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan
tanpa pembatasan).
Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama dalam menjaga
keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya
kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat perusahaan
beroperasi. Manajemen terhadap kas juga bertanggungjawab terhadap
pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau otorisasi serta menetapkan
dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian internal.
Manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk transaksi kas,
yaitu pengendalian internal harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada
transaksi yang tidak diotorisasi oleh pejabat atau karyawan, dan informasi yang
diperlukan untuk manajemen kas yang ada ditangan dan transaksi harus
tersedia.
Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas dalam
pengendalian internal yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan.
Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewegan seperti
melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur pencatatan
2

3. yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap harta,
utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian canggih atau dengan
disusunnya sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu menghindarkan
kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk melakukan
suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna
lagi.
CV.Busana Perkasa adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam
bidang Garment,dimana perusahaan tersebut merupakan Distributor untuk
beberapa Brand yang di pasarkan untuk Seluruh Wilayah Papua yang
mempunyai misi dan visi yang ingin dicapai.sebagai suatu perusahaan pasti
mempunyai Kas.
Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya misi dan visi serta
tujuan perusahaan.maka dari CV.Busana Perkasa memerlukan sistem
pengendalian intern kas yang efektif. Untuk melindungi kas dan menjamin
keakuratan catatan akuntansi atas kas. Hal ini sangat di perlukan untuk
mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kas pada CV.Busana
Perkasa
Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas sistem pengendalian atas
penerimaan dan pengeluaran kas di CV.Busana Perkasa. Sesuai dengan latar
belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan dan
membahas penelitian dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Kas Pada
CV.Busana Perkasa.
3
1.2 Pokok Pembahasan
Pengendalian internal akan dapat dilaksanakan apabila di dalam perusahaan
telah memiliki sistem dan prosedur akuntansi. Hal ini disebabkan karena sistem
dan prosedur akuntansi merupakan pedoman atau standar dalam pelaksanaan
kegiatan operasi perusahaan. Dari latar belakang yang di kemukakan di atas,
dapat diambil permasalahan pokok yaitu :

4. 1. Apakah CV.Busana Perkasa dalam melaksanakan sistem pengendalian
4
intern kas sudah efektif ?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern kas pada CV.Busana Perkasa untuk
mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi?
1.3 Tujuan
Untuk menganalisa dan mengevaluasi sistem pengendalian intern kas pada
CV.Busana Perkasa
1.4 Profil Singkat Organisasi / Unit Kerja
a. Sejarah Ringkas
CV.Busana Perkasa adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang
garment, yang merupakan Distributor untuk beberapa Brand di seluruh
wilayah Papua.Berdiri pada tahun 2007 dengan
“ Visi CV.Busana Perkasa Menjadi distributor garment terbesar di wilayah
Papua untuk seluruh produk garment dan Accesories.”
Struktur Organisasi sangat diperlukan instansi untuk membedakan batas-batas
wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan
adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk
mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan
ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan
sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam
instansi.Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan
pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat
diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan
perusahaan dapat dicapai.

5. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan
perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan
serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal
melalui saluran tunggal.
5
Gambar 1.
Bagan Struktur Kerja CV.Busana Perkasa
Dewan
Komisaris
Wakil Direktur
Direktur
Finance & Acc
Logistik
Marketing
Salesman
Staff Adm
Logistik
Staff Logistik
Driver

6. 6
b. Job Description
Berikut ini adalah Job Description pada Bagian Struktur kerja CV.Busana
Perkasa
1. Finance dan Accounting
1) Komitmen dengan jadwal meeting dengan Logistik dan Marketing.
a. Membicarakan kesulitan yang ada
b. Mempesrkuat teamwork
c. Mencari solusi
d. Evaluasi pencapaian penjualan yang sudah di capai.
e. Menentukan target pembayaran :
a) Lihat pembayaran tahun lalu.
b) Diskusikan bersama ( Logistik dan Marketing )
c) Memberikan target ke devisi Sales
d) Melakukan pengawasan /kontrol/monitoring bersama
dengan Logistik dan Marketing.
2) Menyusun Budget
a. Budget harus dibuat per akhir bulan untuk dipakai sebagai acuan
bulan berjalan berikutnya
b. Menerima pengajuan budget logistik
c. Menerima pengajuan budget operasional salesman (biaya
perjalanan luar dan dalam kota, rencana entertaint dll) dari
Marketing
d. Dijalankan dengan sebaik-baiknya
e. Evaluasi bersama Logistik dan Marketing pada Minggu ke 2,
untuk realisasi budget: apakah budget berjalan sesuai rencana
atau tidak.
f. Membuat report realisasi budget setiap akhir bulan
g. Report diberikan kepada Direksi dan team (Logistik dan
Marketing).
3) Mempersiapkan sebaik-baiknya perjalanan salesman:

7. a. Sesuai jadwal yang telah disusun oleh salesman
b. Membuat budget perjalanan salesman
c. Menyiapkan tagihan
d. Buat catatan-catatan khusus terutama yang menyangkut prioritas
pembayaran tagihan toko yang harus diselesaikan oleh salesman
e. Mengkooordinasikan dengan Logistik dan Marketing
f. Memastikan teamwork berjalan dan memiliki mindset yang
7
sama.
4) Fokus pada data tagihan toko:
a. Komitment pada pelayanan data untuk salesman:
a) Mengupdate pembayaran toko
b) Memberikan data Update ke devisi Sales sesuai kebutuhan
perminggu/per sepuluh hari untuk strategi penagihan
salesman ke toko.
c) Menyiapkan dan berikan data tanpa di minta devisi sales.
b. Mengontrol dan mengevaluasi pembayaran toko yang terealisasi
dan yang belum:
a) Mengingatkan ke Salesman.
b) Membuat catatan progressnya, apakah team Salesman
melaksanakannya dengan baik atau tidak.
c. Mengontrol cash flow:
a) Jadwal penerimaan per bulan (anggaran pendapatan)
b) Jadwal penerimaan perbulan (anggran pendapatan).
c) Budget pengeluaran (anggaran pengeluaran).
d. Membuat rencana order ke supplier, komunikasi dengan
Logistik dan Marketing.
a) Mengaturan pembayaran ke supplier (atur jatuh temponya).
b) Melihat nilai stock barang gudang/inventorty.
c) Melihat nilai tagihan toko untuk brand yang akan di order.
5) Mengontorl stock barang (inventory)
a. Nilai stock barang per brand/kategori

8. 8
b. Periode Update mingguan
c. Konsultasikan bersama Logistik dan Marketing.
d. Pastikan ada solusi untuk problem yang ada.
6) Membimbing dan Melatih salesman baru:
a. Kedisiplinan
b. Peningkatan kemampuan dasar:
a) Pemahanan proses dan alur prosedur akunting.
b) Tata cara penagihan ke toko
c) Pemahaman masalah tagihan,plafon toko,giro/cheque dan
lain-lain.
d) Fokus pada praktek dilapangan bagaimana cara prosedur
penyiapan tagihan toko sebelum berangkat tugas yang
baik,bagaimana cara menagih yang baik,bagaimana
memahami karakter orang toko/owner toko.
e) Fokus pada pembayaran (tugas salesman menerima
pembayaran toko).
f) Pastikan salesman baru mengerti dan paham tugasnya
dilapangan.
2. Logistik
1 Komitmen dengan jadwal meeting dengan Finance dan Marketing.
a. Membicarakan kesulitan yang ada
b. Memperkuat teamwork
c. Mencari Solusi
d. Mengevaluasi pencapaian pengiriman barang yang sudah
dicapai, problem apa yang dihadapi.
e. Menentukan target pengiriman :
a) Melihat pencapaian data pengiriman tahun lalu.
b) Menyiapkan teamwork pelaksana gudang yang efektif.
c) Mendiskusikan bersama Finance dan Marketing.
d) Memberikan Target Purchasing Order (PO) ke devisi sales.

9. e) Melakukan pengawasan/ kontrol/ monitoring bersama
9
Finance dan Marketing.
2 Menyusun budget operasional logistik/gudang dan budget rumah
tangga kantor/mess:
a. Budget harus dibuat perakhir bulan untuk dipakai sebagai acuan
bulan berjalan berikutnya.
b. Menjalankan dengan sebaik-baiknya.
c. Ajuan disyahkan ke Finance dan Marketing.
d. Ajuan diserahkan ke Finance untuk di masukkan kedalam total
budget bulan berjalan.
e. Mengevaluasi bersama Finance dan marketing pada minggu ke
dua,untuk realisasi budget,apakah budget berjalan sesuai dengan
rencana atau tidak.
3 Mempersiapkan sebaik-baiknya perjalanan salesman:
a. Sesuai jadwal yang talah disusun oleh salesman.
b. Persiapkan salesman sample berdasarkan permintaan salesamn
dan sesuaikan berdasarkan sisa stock barang per artikel/brand
yang masih tinggi.
c. Menyiapkan data sisa stock yang salesman sample yang di bawa
oleh salesman.
d. Membuat catatan-catatan khusus terutama yang menyangkut
prioritas sisa stock barang gudang yang harus diselesaikan oleh
salesman.
e. Mengkoordinasikan dengan Finance dan Marketing.
f. Memastikan teamwork berjalan dan memiliki mindset yang
sama.
4 Fokus pada Data sisa stock dan target pengiriman per bulan:
a. Komitmen pada pelayanan data untuk salesman:
a) Mengupdate sisa stock barang.
b) Memberikan data update ke devisi sales(Marketing) dan
Finance sesuai kebutuhan,perminggu atau per sepuluh hari

10. untuk strategi penjualan salesman ke toko dan rencana
pembelian ke supplier.
c) Menyiapkan dan berikan data tanpa diminta ke devisi
10
Marketing dan finance.
b. Mengontrol dan mengevaluasi stock barang,sales order (SO) dan
pengiriman yang terealisasi dan yang belum:
a) Menginformasikan ke Marketing.
b) Membuat catatan progressnya, untuk target pengurangan
sisa stock barang yang masih tinggi, apakah team salesman
melaksanakannnya dengan baik atau tidak.
c. Membuat rencana Purchasing Order (PO) ke supplier,
komunikasi dengan Finance dan Marketing:
a) Khusus underwear Rider dan Leggs.
b) Pengaturan purchasing order (PO)per size per artikel.
c) Menentuka stocklimit gudang per artikel per size.
d) Membuat rencana purchasing Order (PO) per dua
minggu(underwear) sesuai pengeluaran stock atau
penjualan.
e) Melihat nilai stock barang gudang atau inventory.
f) Melihat nilai tagihan toko untuk brand yang akan di order.
5 Mengontrol Stock barang (inventory):
a. Nilai stock barang per brand/kategori
b. Periode up date mingguan
c. Konsultasikan bersama Mia dan Stanley
d. Memastikan ada solusi untuk problem yang ada
6 Membimbing dan melatih salesman baru:
a. Kedisiplinan
b. Peningkatan kemampuan dasar:
a) Product knowledge pengetahuan product per brand)
kelompok artikel dan size yang berlaku dan karakteristik

11. kategori per brand (atasan,bawahan,accesories,dan lain-lain).
b) Pemahaman proses dan alur prosedur logistik (Sales order
11
sampai dengan pengiriman barang).
c) Tata cara Sales Order(SO).
d) Pemahaman masalah sisa stock barang,prioritas jual.
c. Pastikan salesman baru mengerti dan paham tugasnya di
lapangan.
3. Marketing
1 Menkoordinasikan tugas-tugas salesman:
a. Tidak boleh ada salesman yang tidak bekerja atau waktu
kosong.Buatkan jadwal dan monitor untuk memastikan tugas-tugas
yang diberikan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya.
b. Memastikan tugas salesman berjalan tanpa ada kesulitan.
c. Apabila muncul hambatan tugas harus ada solusi.
d. Diskusikan oleh Finance dan Logistik.
e. Mengechek dan rechek hasil kerja salesman antara lain
penjualan dan tagihan atau pembayaran toko.
2 Menyusun budget operasional salesman:
a. Budget harus dibuat per akhir bulan untuk dipakai sebagai acuan
bulan berjalan berikutnya.
b. Dijalankan sebaik-baiknya.
c. Ajuan disyahkan oleh Finance dan Logistik.
d. Ajuan di serahkan ke Finance untuk dimasukkan kedalam total
budget bulan berjalan.
e. Mengevaluasi bersama Finance dan Logistik pada minggu ke
dua, untuk realisasi budget apakah budger berjalan sesuai
rencana atau tidak.
f. Mebuat report realisasi budget setiap akhir bulan.
g. Report di berikan ke Direksi dan team ( Finance dan Logistik)

12. 3 Komitment dengan jadwal meeting mingguan dengan Finance dan
12
Logistik:
a. Membicarakan kesulitan yang ada.
b. Memperkuat teamwork
c. Mencari solusi
d. Mengevaluasi target penjualan yang sudah di capai.
e. Menentukan target penjualan:
a) Lihat penjualan tahun lalu.
b) Diskusikan bersama.
c) Berikan target ke salesman.
d) Lakukan pengawasan/kontrol/monitoring bersama Finance
dan Logistik.
f. Menentukan target pembayaran toko:
a) Membuat target bersama Finance dan Logistik.
b) Menyampaikan target penerimaan tagihan toko ke salesman.
c) Melakukan pengawasan /kontrol/monitoring bersama
Finance dan Logistik
4 Fokus pada stock barang.
a. Komitment pada jadwal kunjungan yang dibuat.
b. Mengontrol sisa stock di gudang,koordinasi bersama Logistik.
c. Membuat jadwal meeting dengan salesman dau kali seminngu:
a) Mengevaluasi pencapaian penjualan.
b) Mengevaluasi pencapaian pembayaran atau tagihan.
c) Komunikasi ke salesman sisa stock barang gudang.
d) Membuat penugasan salesman.
d. Membuat rencana Purchasing order (PO) ke
Supplier,komunikasikan dengan Finance dan Logistik.
5 Fokus pada tagihan toko:
a. Meminta data Update pembayaran toko ke Finance.
b. Membuat update setiap minggu (setiap hari senin) posisi tagihab
toko yang sudah jatuh tempo.

13. c. Menghubungi toko atau Berkomunikasi aktif dengan pihak toko
untuk realisasi pembayaran,chesk apakah ada masalah di toko.
13

14. 14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Defenisi Penatausahaan Keuangan
Pada prinsipnya tata usaha keuangan daerah dapat dobagi atas dua jenis,
yaitu: Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Keuangan.
1) Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat,
mengagendakan dokumentasi lainnya.
2) Tata Usaha Keuangan ada;a tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip,
standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga
dapat memberikn informasi aktual di bidang keuangan.
2.2 Pengertian Penatausahaan Keuangan
Dikumentasi yang digunakan pada prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya sebagai berikut:
1) Angaran Kas;
Yaitu dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan arus kas keluar untuk ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
2) Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD):
Yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiyaan
yang digunakan sebagai daerah pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.
3) Buku Kas Umum Daerah;
yaitu tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar pengeluaran daerah.

15. 15
4) Rekening Kas Umum Daerah;
Yaitu rekening tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Yaitu surat/laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan
penerimaan uang yang disampaikan kepada Pejabat Pengelolah Keuangan
Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan uang persdiaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah
Yaitu bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dokumen/arsip merupakan endapan informasi terekam yang selain
mencerminkan segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan juga menjadi bukti otentik dan
terpercaya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional yang sekaligus
menjadi identitas jati diri bangsa. (Widjaja, 2002:64).
2.3 Pokok Penatausahaan Keuangan
Daerah pasal6 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara disebut bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaanpengelolah keuangan Negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi
kewenangan yang bersifat umum dan wewenang yang bersifat khusus.
Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum,
strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetan pedoman
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,penerapan pedoman penyusunan
rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta

16. pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus
meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,
antara lain keputusan sidang cabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan
dana perimbangan, penghapusan asset dan piutang negara.
Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
keuangan negara disebut bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari
presiden diserahkan kepada Guernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah
daerah. Untuk mengelolah keuangan daerah dan walikota pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan bagi
Gubernur/Bupati/Walikota/Bupati yang besifat umum meliputi penetapan arah,
kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam mengelolah APBD antara lain:
1. Penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawabn APBD
2. Penetapan pedoman penyusunan rencana kerja dinas/kantor/badan
3. Penetapan gaji dan tunjangan
4. Pedoman pengelolaan pemerintah daerah
Kewenangan gubernur/walikota/bupati yang bersifat khusus meliputi
keputusan/kebijakan teknis yang terkait dengan pengelolaan APBD antara lain:
Keputusan sidang perangkat daerah dibidang pengelolaan APBD, keputusan
rincian APBD, keputusan dana bagi hasil dan bantuan keuangan, penghapusan
asset dan piutang daerah.
16
2.4 Sistem dan Kebijakan Akuntansi
Dalam melakukan penatausahaan dan penyusun laporan keuanagn pemerintah
daerah menyusun sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang mengacu pada
standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.Sistem akuntansi pemerintahdaerah merupakan serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data,pencatatan,pengikhitisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerinta daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

17. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.Dengan
mengacu pada standar akuntansi disusun kebijakan akuntansi dan ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prisip akuntansi yang di pilih berdasarkan
standar akuntansi pemerintah untuk ditetapkan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kebijakan Akuntansi antara lain mengenai:
1. Pengakuan Pendapatan
2. Pengakuan Belanja
3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan
4. Investasi
5. Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak
17
berwujud
6. Kontrak-kontrak konstruksi
7. Kebijakan kapitalisasi belanja
8. Kemitraan dengan pihak ketiga
9. Biaya pelatihan dan pengembangan
10. Persediaan baik yang untuk dijual maupun yang dipakai sendiri
11. Dana Cadangan
12. Penjabatan mata uang asing
2.5 Penatausahaan Pendapatan / Penerimaan
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengetahuan dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam kaitannya dengan penerimaan daerah bendahara penerimaan
wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Penerimaan
daerah disetor ke rekening umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk

18. dan penyetoran dianggap sah apabila kuasa BUD menerima nota kredit. Kepala
daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening umum kas daerah
18
dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
b. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
a) Bendahara uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya
lebih dari satu hari kerja, dan /atau
b) Menyimpan dan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau
giro pos atas pelaksanaan APBD
Namun dalam pelaksanaanna dilakukan pengecualian terhadap daerah dengan
kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, hal
ini dapat dilakukan penyetoran melebihi waktu penyetoran yang ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah.
Dalam hal ini objek pendapatan daerah tersebar, jumlah nilai pungutan relatif
kecil atau atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib
retribusi tidak memungkinkan membayar langsung kewajibannya pada badan,
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi bendahara penerimaan, kepala SKPD dapat menunjuk bendahara
penerimaan pembantu.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar penatausahaan pendapatan:
1. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)
3. Surat Tanda Setoran (STS)
4. Surat tanda bukti pembayaran
5. Bukti penerimaan lainnya yang sah
6. Nota kredit
Sedangkan buku-buku yang digunakan untuk melakukan penatausahaan
minimal sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum (BUK)

19. 19
b. Buku-Buku pembantu
c. Jurnal
d. Buku Besar
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara administrative atas pengelolaan yang yang menjadi tanggungjawab
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna berikutnya.
Bendahara penerimaan pada SKPD juga wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tenggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
PPKD selaku BUD meakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan. Bendahara hasil verifikasi, evaluasi
dan analisis PPKD menerbitkan surat pengesahan atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.
2.6 Penatausahaan Belanja/pengeluaran
Dalam kaitannya dengan belanja setiap pengeluaran belanja atas beban
APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan telah mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksudnya
Dokumen / bukti yang digunakan untuk penatausahaan belanja /
pengeluaran antara lain :
1. Kontrak / perjanjian kerja / surat perintah kerja
2. Berita acara kemajjuan / penyerahan pekerjaan
3. Surat Penyediaan Dana (SPD)
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
5. Bukti Pembyarana / kwitansi pihak ketiga
6. Surat keputusan
7. Bukti pengeluaran kas dan bukti pendukung

20. 20
8. Surat Perintah Membayar (SPM)
9. Surat perintah Penyediaan Dana (SP2D)
10. Laporan kegiatan / dokumentasi dengan surat
Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran dan/atau
pengeluaran terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.
Untuk penatausahaan atas pelaksanaan belanja/pengeluaran digunakan
buku-buku minimal :
a. Register (SPD,SPP,SPM,SP2D)
b. Buku Kas Umum (BKU)
c. Buku-buku pembantu
d. Buku pengawasan anggaran
e. Jurnal
f. Buku besar
Kepala SKPD selaku pengguna anggran menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkpan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran
3. Menyiapkan SPM
4. Melakukan verifikasi SPP
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melakukan akuntansi SKPD dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara /
Daerah,Bendahara, dan/atau PPTK.

21. Dalam melakukan verifikasi atas laporam pertanggungjawaban yang
disampaikan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD berkewajiban;
a. Meneliti kelengkapan dokumen dan kebebasan bukti-bukti pengeluaran
21
yang dilampirkan
b. Menguji kebenaran perhitungan ketersediaan dana dan menguji
pembebanan
c. Menguji ketersediaan dana
d. Menghitung kebenaran perhitungan PPN/PPh atas beban belanja
e. Menguji kesesuaian antara SPP, bukti pendukung dan SPM

22. 22
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Sistem Pengendalian Kas Pada CV.Busana Perkasa
3.1.1. Pengertian kas
Kas adalah alat tukar yang standar ,oleh karena itu kas merupakan alat
pengukur dari setiap aktifitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran
barang dan jasa,kas juga merupakan komponen aktiva yang sangat
penting dan sangat mempengaruhi semua transaksi yang terjadi
karena berlaku sebagai alat tukar yang syah di Indonesia.
Setiap aktifitas perusahaan membutuhkan penyelesaian dengan
mengunakan alat tukar yakni kas, sehingga hampir semua kegiatan
perusahaan melibatkan kas baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid dan terdiri dari bagian
yang bertindak sebagai alat pertukaran serta memberikan dasar untuk
perhitungan akuntansi,merupakan alat pembayaran yang diterima
umum,yang tersedia untuk pembayaran kewajiban jangka
pendek,yang tidak dibatasi penggunaannya,baik yang berada ditangan
maupun yang berada dibank. Kas meliputi koin, uang kertas, cek,
wesel dan uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa
pembatasan dari bank yang bersangkutan. Lazimnya, kas dapat ditarik
sebagai segala sesuatu yang diterima bank untuk disetorkan ke
rekening bank lainnya.
Dari pengertian kas diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:
A. Yang termasuk golongan kas terdiri dari :
1. Uang tunai (unag kertas dan uang logam)
Uang tunai adalah alat tukar atau alat pembayaran yang syah
dan dapat di terima secara umum.
2. Dana Yang tersedia di Bank

23. Adalah simpanan yang setiap saaat dapat diambil dan di
keluarkan untuk pembayaran
23
3. Cek
Cek yang diterima dari pihak lain sebagai alat pembayaran dan
dapat dicairkan setiap saat di bank.
4. Cek Perusahaan
Adalah surat perintah pada bagian keuangan untuk
mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarkan kepada
pihak lain.
5. Cek Dalam Perjalanan
Cek yang di keluarkan oleh perusahaan kepada pihaklain tetapi
belum diuangkan di bank.
6. Wesel Pos
Wesel pos yang menurut sifatnya dapat segera diuangkan pada
waktu yang diperlukan.
B. Yang tidak termasuk kas terdiri atas :
1. Cek Mundur
2. Pembayaran-pembayaran yang dimuka
3. Surat Berharga Jangka Pendek
4. Perangko dan Materai
5. Deposito Berjangka
6. Kas Yang disisihakan untuk tujuan tertentu dan sifatnya terkait
seperti dana pensiun,pelunasan obligasi dan pembayaran
deviden.
7. Wesel tagih.
Adapun fungsi dari kas adalah :
1. Sebagai alat tukar atau alat bayar dalamjumlah besar atau jumlah
kecil.

24. 2. Alat yang di terima oleh Bank sebagai setoran sebesar nilai
24
nominalnya.
3. Kas juga di gunakan untuk investasi baru dalamaktiva tetap.
3.1.2. Pengendalian Intern
1. Pengertian dan tujuan pengendalian intern
Pengertian pengendalian intern
Pengendalian intern merupakan sesuatu yang sangat penting sekali
dalam
pencapaian tujuan usaha atau perusahaan.Suatu perusahaan yang
telah beroperasi harus memonitor kegiatan dan hasil yang
diperolehnya.oleh karena itu maka perusahaan perlu membuat
sitem pengendalian intern.
Sistem pengendalian intern Menurut Mulyadi (2002: 163):
Pengendalian inter meliputi struktur organisasi, metode, dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
untuk mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen.
Pengendalian intern tersebut menentukan tujuan yang hendak
dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem
tersebut. Pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku
baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara
manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa :
1) Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai
tujuan tertentu.
2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang
organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen,dan
personel lain.

25. 3) Pengendalian intern diharapkan dapat memberikan keyakinan
25
yang memadai bagi manajemen dan dewan komisaris.
4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang
saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan,kepatuhan dan
operasi.
Manajemen bertanggung jawab dalam pembentukan dan
pembinaan sistem pengendalian intern. Untuk ini manajer perlu
mengendalikannya secara terus menerus agar sistem pengendalian
intern berjalan dengan semestinya dan dapat dimodifikasi
seluruhnya sesuai dengan perubahan
Tujuan Pengendalian Intern
Tujuan pengendalian intern pada dasarnya adalah mengusahakan
agar apa yang telah di rencanakan menjadi suatu kenyataan.
Menurut Widjajanto (2001: 18):
“Pengendalian Intern (Internal control) adalah: Suatu sistem
pengedalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua
metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan
tujuan untuk :
1) Mengamankan aktiva perusahaan
2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi
3) Meningkatkan efisiensi
4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap
jajaran organisasi
Adapun tujuan pengendalian menurut Hall (2001 : 150) adalah :
1) Untuk menjaga aktiva perusahaan
2) Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya
catatan dan informasi akuntansi
3) Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan

26. 4) Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan
26
prosedur yang telah telah ditetapkan oleh manajemen.
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengendalian intern
bertujuan untuk menjaga integritas Informasi
Akuntansi,melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan,
pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam
maupun di luar perusahaan. Pengawasan dan penelaahan pada
sistem pengendalian intern yang baik akan mampu melindungi
kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan
ketidaktelitian yang terjadi.
Agar dapat berajalan dengan baik,suatu sistem pengendalian
intern harus memiliki unsur-unsur pokok. Menurut Mulyadi (2009
: 183), unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :
1 Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian
dalam suatu organisasi dan mempengaruhi personel organisasi
tentang pengendalian. Dan lingkungan pengendalian juga
merupakan unsur yang merupakan landasan untuk semua
unsur pengendalilan intern, yang membentuk disiplin dan
struktur.
2 Penaksiran Resiko
Penaksiran resiko biasanya digunakan dalam pelaksanaan
pelaporan keuangan, yaitu penaksiran risiko yang terkandung
dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain
implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk
mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan
mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

27. 27
3 Informasi dan Komunikasi
Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua
personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang
bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan orang lain, baik
yang berada di dalam maupun di luar organisasi.
4 Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang
dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kegiatan dan prosedur
ini dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian
tujuan entitas.
5 Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu.
2. Pengendalian Intern Kas
Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan,
perusahaan harus mengendalikan kas yang menyangkut dengan
segala aktivitasnya baik yang berkaitan dengan arus masuk
maupun arus keluar. Sistem pengendalian kas harus disesuaikan
dengan kekhususan usaha. Namun demikian, secara umum sistem
pengendalian kas menolak adanya campur tangan terhadap catatan
akuntansi oleh mereka yang menangani kas. Hal ini akan
mengurangi kemungkinan terjadinya ayat jurnal yang tidak wajar
untuk menyembunyikan penyalahgunaan penerimaan dan
pengeluaran kas. Selanjutnya sistem tersebut biasanya
mensyaratkan adanya pemisahan tugas fungsi penerimaan dan
pembayaran.
Menurut Smith dan Skousen (2000 : 247) karakteristik dasar
dari suatu sistem pengendalian kas adalah :

28. a) Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani
28
penerimaan kas.
b) Pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas.
c) Penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari (lazimnya
kerekening bank).
d) Sistem voucher untuk rnengendalikan pembayaran kas.
e) Audit internal pada selang waktu yang tak terduga.
f) Pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan,
dengan rekonsiliasi yang dilaksankan oleh seorang diluar
bagian akuntansi.
Sistem pengendalian kas meningkatkan kemungkinan pelaporan
nilai kas dan ekuivalen kas menjadi akurat dan dapat diandalkan
oleh pemakai laporan keuangan. Menurut Dyckman dkk (1999 :
297), Sistem pengendalian intern kas harus :
a) Memisahkan penyimpanan dan akuntansi untuk kas
b) Mencatat semua transaksi kas
c) Memelihara hanya saldo kas minimum yang dibatuhkan
d) Melaksanakan perhitungan periodik atas saldo kas
e) Melakukan rekonsiliasi atas saldo akun kas buku besar dan
saldo kas bank.
f) Memperoleh pengembalian yang layak atas saldo kas yang
menganggur.
Pengunaan dana kas kecil dan rekonsiliasi bank dapat
membantu mengidentifikasikan setiap kekurangan kas atau
kekeliruan yang telah dilakukan dalarn akuntansi untuk kas.
3. Pengedalian Intern Atas Penerimaan Kas
Suatu istansi/perusahaan harus mengendalikan kas mulai dari
diterimanya hingga disetor ke bank. Prosedur semacam ini disebut

29. pengendalian preventif. Prosedur yang dirancang untuk
mendeteksi pencurian atau penyalahgunaan kas disebut
pengendalian detektif. Dalam pengertian tertentu, pengendalian
detektif juga bersifat preventif (mencegah) karena para karyawan
akan berupaya menghindarkan pencurian atau penyalahgunaan.
Menurut Hall (2011 : 180),
“Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal
adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek
mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak
manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi
pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik.
Selain itu, pihak manajemen bertanggung jawab untuk
melengkapi pemegang saham serta calon investor dengan
informasi keuangan yang andal secara tepat waktu. Sistem
pengendalian internal yang memadai penting bagi pihak
manajemen untuk melakukan kewajiban ini”.
Salah satu tugas pemimpin perusahaan adalah harus mampu
mengawasi secara keseluruhan kegiatan perusahaan yang
dipimpinnya, tidak terkecuali kas yang dimiliki perusahaan
tersebut. Kagiatan ini sangat penting namun cukup sulit untuk
melaksanakannya karena aktivitas perusahaan yang semakin
berkembang.Sehubungan dengan hal tersebut maka CV.Busana
Perkasa memerlukan adanya sistem pengendalian intern kas,
karena kas merupakan komponen yang paling penting di dalam
melaksanakan aktivitas usahanya. Disamping itu, kas juga
merupakan aktiva yang paling mudah diselewengkan.
Prosedur Penerimaan Kas Pada CV.Busana Perkasa
Prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan CV.Busana Perkasa
meliputi serangkaian proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai
29

30. dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan
kas serta pertanggung jawaban kembali. Proses ini dapat
dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan sistem
komputerisasi.
Adapun prosedur yang dilaksanakan oleh CV.Busana Perkasa
secara lebih rinci meliputi :
1. Setoran Kas Bank
2. Membuat rencana budget anggaran kepada pimpinan
3. Setelah diperiksa dan di bandingkan antara budget bulan
30
lalu,pimpinan menyetujui rencana budget tersebut.
4. Pihak staff Accounting membukakan cek sesuai dengan
budget anggaran yang diajukan.
5. Staff Accounting melampirkan dokumen bukti penerimaan
uang/cek,dan ditandatangi oleh pimpinan.
6. Staff Accounting akan mencatat pada buku pengeluaran
giro/cek
7. Cek/dana yang diterima di bukukan pada kas kecil dan di
kelola untuk membiayai semua kebutuhan/kegiatan
operasional perusahaan.
8. Bagian keuangan membuat pembukuan atas pemakaian
cek/dana tersebut.
9. Jika terjadi kelebihan dana,maka dana tersebut akan di
masukkan sebagai saldo awal pada kas kecil untuk bulan
berikutnya.
Jenis penerimaan kas pada CV.Busana Perkasa adalah dari
penjualan berupa pembayaran toko atau langganan.Prosedur
penerimaan kas pada CV.Busana Perkasa perlu dirancang
sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak
diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi

31. menjadi sekecil mungkin. Prosedur penerimaan kas perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Terdapat Pemisahan tugas antara yang menyimpan,menerima
31
dan mencatat penerimaan uang.
2. Setiappenerimaan uang langsung di setor ke bank
sebagaimana adanya.untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip
pengendalian inter dalam hal ini penerimaan kas,perlu
pemisahan fungsi seperi pemisahan antara penerimaan
uang,pencatata dan penyimpanan serta yang melakukan
rekonsiliasi bank.
Unsur pengendalian intern penerimaan kas yang sehat menurut
Mulyadi (2001 : 60) untuk organisasi, sistem otoritas dan
prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat adalah :
1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan
fungsi penerimaan.
2. Penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi,
3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk
cek atas nama atau dengan pemindah bukuan (bilyet giro).
4. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar
daftar piutang yang harus ditagih yang disebut fungsi
akuntansi
5. Pengkreditab rekening pembantu piutang oleh fungsi
akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat
pemberitahuan yang berasal dari debitur.
6. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan
kas dan disetor penuh ke bank dengan segera.
7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan.
8. Kas dalam perjalanan (baik yang berada di tangan kasa
maupun di tangan penagih perusahaan) harus di asuransikan (
case-in-safe dan case-in-transit insurance)

32. 32
aPenagih /
salesmn
kassa
Mengirim uang
tunai/cek/bilyet
giro
Kantor
penerimaanuang
tunai/cek/bilyet
giro
Setor ke
bank/ atau
kerekening
perusahaan
Gambar 2
toko
Pencatatan
buku pada
tanda terima
pembayaran
Melampirkan
bukti
penerimaan
Prosedur penerimaan kas pada CV.Busana Perkasa
4. Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas
Pengendalaian intern atas pembayaran kas harus memberikan
jaminan yang memadai bahwa pembayaran di lakukan hanya untuk
transaksiyang diotorisas.di samping itu,pengendalian harus
memastika bahwa kas di gunakan secara efesien.pengeluran kas

33. dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet
giro.pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek aau
bilyet giro (biasanya karena jumlah relatif kecil), dilaksanakan
melalui dana kas kecil yang diselengarakan dengan salah satu
sistem.
Pengeluaran kas dengan memiliki kebaikan di tinjau dari
pengendalian inter berikut:
1. Digunakan cek atas nama,pengeluaran cek akan di terima oleh
pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir
cek,dengan demikian pengeluaran kas dengan jaminan
diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud pihak
pembayaran.
2. Dilibatkannya pihak luar (dalamhalini bank) dalam pencatatan
transaksi pengeluaran kas perusahaan.dengan digunakannya cek
dalam setiappengeluaran kas perusahaan,transaksi pengeluaran
kas di rekam juga oleh bank, secara periodik mengirimkan
rekening koran bank (bank statement) kepada perusahaan
nasabahnnya. Direkam rekening bank inilah yang dapat
digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan
transaksi kas perusahaan dalam jurnal penerimaan dan
pengeluaran kas.
ProsedurPengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa
Prosedur pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa meliputi
serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai
pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung
jawaban yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada CV.Busana
Perkasa.
33

34. Adapun prosedur pengeluaran kas secara rinci dilaksanakan oleh
CV.Busana Perkasa meliputi:
1. Menerima Berkas/Kwitansi tagihan pembayaran
2. Melampirkan dokumen pendukung pengeluaran uang
3. Membuat bukti pengeluaran kas/cek
4. Meminta tanda tangan pengesahan persetujuan pembayaran di
34
bukti pengeluaran kas/cek.
5. Meminta pengesahan yang berhak menyetujui pembayaran di bukti
pengeluaran kas/bank
6. Untukpembayaran melalui bank di buatkan cek/giro.
7. Meminta tanda tangan pejabat yang berhak menyetujui pembayaran
pada cek/giro
8. Mencatat pada buku kas atau buku besar keuangan setiap jumlah
pengeluaran.
9. Membuat laporan dalam realisasi anggaran untuk di laporka
kembali ke pejabat yang berwenang.
Dokumen-dokumen pendukung yang di gunakan pada prosedur
akuntansi pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa terdiri atas:
1. Kwitansi penagihan yang harus segera dibayar.
2. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan
dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
3. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti apabila pembayaran
di lakukan melalui transfer anatar bank.
4. Buku besar pengeluaran kas merupakan catatan yang di
selenggarakan oleh fungsi akuntansi untukmencatat atau
menggolonglan semua transsksi atas kejadian yang berhubungan
dengan pengeluaran kas.

35. Jenis-jenis pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa baik antara lain:
35
1. Belanja Barang
1) Barang jaualan
2) Inventaris
3) ATK
4) Langganan daya dan jasa,misalnya rekening telepon
2. Belanja Pemeliharaan mencakup:
1) Pemeliharaan kendaraan operasional, misalnya service
kendaraan motor/mobil,ganti oli
2) Pemeliharaan Inventarsi,misalnya service ac,mesin print,mesin
jahit.
3) Pemeliharaan gedung,instalasi air dan listrik.
3. Belanja perjalanan mencakup:
1) Perjalanan kanvas daerah maupun kota oleh salesman.
2) Perjalanan kunjungan ke supplier
3) Perjalanan kunjungan Principle.
Semua pengeluaran kas tercatat pada buku besar pengeluaran kas,cek
dan giro.pengendalian pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa akan
di pertanggung jawabkan pada pejabat yang berwenang dan di laporka
pada kurun waktu yang telah di tentukan.
Pada dasarnya untuk menghasilkan sistem pengendalian yang
baik,posedur pengeluara kas harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

36. 1. Semua pengeluaran dilakukan denga cheque,pengeluaran-pengeluaran
dalamjumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang
36
berwenang terlebih dahulu.
3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui
pengeluaran kas,yang menyimpan uang kas dan melakukan
pengeluaran serta mencatat pengeluaran kas.
Unsur pengendalian intern pengeluaran kas yang sehat menurut
Mulyadi (2001 : 78) untuk organisasi, sistem otorisasi, prosedur
pencatatan dan praktik yang sehat adalah :
1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh
dilaksanakan sendiri oleh bagian kasir sejak awal sampai
akhir,tanpa campur tangan fungsi yang lain.
3. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat berwenang.
4. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan
persetujuan dari pejabat yang berwenang.
5. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode
pencatatan dalamregister cek) harus didasarkan buktikas keluar
yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabata yang berwenang
dan di lampiri dokumen pendukung yang lengkap.
6. Saldokas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan
pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
7. Dokumen dan dasar dan pendukung transaksi pengeluaran kas
harus dibubuhi cap “lunas”oleh bagian kasir setelah pengeluaran
kas dilakukan.
8. Penggunaan rekening koran bank (bank statement) yang merupakan
informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas
oleh fungsi pemeriksaan intern (internal audit function) yang

37. merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan
penyimpanan kas.
9. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama
37
perusahaan penerima atau dengan pemindah bukuan.
10. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang
kecil,pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas
melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan
imperst sistem.
11. Secara periodik dilakukan pencocokan jumlah fisikkas yang ada di
tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi.
12. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di
perjalanan(cash in transit)di asuransikan dari kerugian.
13. Kasir diasuransikan (fidelity bond insurance).
14. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya
pencurian terhadap kas yang ada ditangan (misalnya mesin register
kas,lemari besi dan strong room).
15. Semua nomor cek harus dipertanggung jawabkan oleh kas

38. 38
Melampirkan dokumen
pendukung pengeluaran kas
Membuat bukti pengeluaran kas
Meminta tanda tangan
pengesahan pengelluaran uang
Meminta pengesahan pejabat yang
berhak menyetujui pembayaran
Mencatat pengeluaran di buku
besar keuangan pembayaran
Membuat laporan realisasi
pembayaran
Gambar.3
Menerima berkas
tagihan
pembayaran
Untuk pembayaran
melalui bank di
buatkan cek/giro
Prosedur Pengeluaran Kas pada CV.Busana Perkasa

39. 39
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penatausahaan Keuangan
3.2.1 Faktor Pendukung
Dana yang di anggarkan telah tersedia sebagaimana yang tertuang
dalam dokumen penetapan anggaran DPA pada setiap
SKPD,ketersedian dana tersebut menjadi faktor pendukung dalam
menata keuangan daerah dengan sebaik mungkin artinya bahwa dengan
tersediannya dana yang cukup dan sudah ada di depan mata, maka
sudah selayaknya penatusahaan keuangan daerah perlu dimamfaatkan
dengan baik dan tepat sasaran.
3.2.1 Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan pembiayaan atas keuangan daerah sering kali
terjadi defisit anggaran.penyebabnya karena penataan atas keuangan
daerah yang kurang tertata dengan baik.Ketersediaan sumber daya
manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu dalam
penatausahaan keuangan daerah.sementara itu, kinerja pegawai yang
profesional dan akuntabel merupakan kunci dalam menentukan
pengelolaan keuangan daerah dengan lebih tepat sasaran,efesien dan
transparan.
Salah satu faktor yang bisa menghambat penatusahaan keuangan adalah
masih terbatasnya tenaga atau sumner daya manusia yang mampu bekerja
secara jujur dan lebih terbuka.Hal ini merupakan tantangan bagi para
pejabat struktural pada setiap SKPD untuk lebih profesional dan
bertanggung jawab khususnya dalam mengelolah keuangan daerah dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang makmur dan sejahtera.

40. 40
BAB.IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah disusun oleh penulis maka dapat
disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus tetap menjaga jumlah uang kasnya
agar tetap mencukupi pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Manajemen kas
yang efektif juga memerlukan pengendalian internal yang baik guna melindungi
kas dari pencurian atau penggelapan kas. Hal ini karena kas merupakan aktiva
yang paling lancar, sehingga lebih mudah untuk diselewengkan jika tidak dijaga
dengan baik.
Secara umum, sistem pengendalian kas selalu dibedakan antara pihak
yang menangani pemasukan dan pengeluaran dengan pihak yang melakukan
pembukuan. Hal ini bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi
dalam pencatatan/pembukuan.
Karakteristik dari suatu pengendalian kas adalah :
1. Menetapkan tanggung jawab dan tugas secara khusus dalam menangani
penerimaan dan pengeluaran kas.
2. Mengadakan pemisahan terhadap penanganan dan pencatatan penerimaan
kas.
3. Memilih dan menetapkan karyawan yang jujur dalammemgang kas.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengendalian intern kas pada CV.Busana
Perkasa,Maka penulis dapat menarik kesimpulansebagai berikut:
1. Struktur organisasi pada CV.Busana Perkasa dinilai sudah cukup baik
karena dapat menunjang terbentuknya kesatuan perintah yang terarah dan
pembagian tugas,fungsi,wewenang serta tanggung jawab yang jelas.hal ini
sangat membantu dalam pelaksanaan pengendalian intern kas efektif pada
CV.Busana Perkasa.
2. Penerimaan kas pada CV.Busana Perkasa dari penjualan ke toko.

41. 3. Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi semua cara
yang dipakai dalam suatu perusahaan/instansi untuk mengawasi kegiatan
perusahaan yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan
dari penyelewengan,agar semua rencana yang telah di tetapkan dapat
berjalan secara baik.
4. Prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa
sudah cukup baik dengan adanya bukti-bukti yang di laporkan dan disimpan
oleh pihak yang berwenang serta telah di lakukan pencatatan langsung dari
penerimaan dan pengeluaran kas.Hal ini membuktikan bahwa sistem
pengendalian intern kas pada CV.Busana Perkasa dapat memperbaiki
adanya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.
41
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran
yang mungkin bermanfaat kepada pihak Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara dalam memajukan fakultas ekonomi, yaitu sebagai berikut :
1. Sistem pengendalian intern kas yang telah efektif harus tetap di pertahankan
agar CV.Busana Perkasa dapat mencapai sasaran atau tujuan yang
diharapkan.
2. Sebaiknya selalu dilakukan pemeriksaan,ketelitian terhadap angka dalam
penjumlahan dan penerimaan kas dan di buat laporan realisasi harian untuk
pengeluaran kas sehari-hari
3. Sebaiknya di lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap prosedur
penerimaan dan pengeluaran kas pada CV.Busana Perkasa.
4. Untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan pada CV.Busana
Perkasa,sebaiknya semua kwitansi yang masih kosong di beri nomor urut
agar tidak terjadi penyalahgunaan kwitansi,dan yang telah digunakan di
catat dalam suatu daftar berdasarkanwaktu pengeluaran secara berurutan,
yang sebelumnya harus dis esuaikan tanggal dan nama pada kwitansi agar
sesuai dengan yang tercatat dalam buku kas.

42. 42
DAFTAR PUSTAKA
Hall, James, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat, Salemba Empat,
Jakarta.
Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetaka Ketiga, Salemba Empat,
Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. Sistem Administrasi
Negara Republik Indonesia.Jakarta: Toko Gunung Agung