Hukum dan Pancasila di Indonesia

2.  Secara arti kata pancasila mengandung arti,
panca yang berarti “lima” dan sila yang
berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila
artinya lima dasar.
 Pancasila adalah idelogi dasar bagi negara
indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan
pedoman kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi seluruh rakyat indonesia.

3.  Pancasila Sebagai Dasar Negara : Pancasila
sebagai dasar negara mempunyai arti
menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa :
Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun
manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya
mampu menumbuhkan tekad untuk
mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-
hari.

4.  Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan
Negara Indonesia : Pancasila sebagai suatu
ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup,
namun bersifat reformatif, dinamis dan
terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi
Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis,
antisipatif dan senantiasa mampu
menyelesaikan dengan perkembangan jaman
ilmu pengetahuan dan teknologi serta
dinamika perkembangan aspirasi
masyarakat.

5.  Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi
dasar dan asumsi teoritis yang umum
dan dijadikan sumber hukum, metode
serta penerapan dalam ilmu
pengetahuan sehingga sangat
menentukan sifat, cirri dan karakter ilmu
pengetahuan itu sendiri.

6.  Paradigma hukum adalah paradigma
yang memang secara eksplisit dilahirkan
oleh kajian hukum. Sementara itu, yang
menganggap ini adalah dua kata yang
berbeda, lebih suka membedahnya
satu-satu untuk menemukan
kesimpulan.

7.  Pancasila sebagai paradigma artinya
nilai-nilai dasar pancasila secara
normatif menjadi dasar, kerangka
acuan, dan tolok ukur segenap
aspek pembangunan nasional yang
dijalankan di Indonesia.

8.  Kasus 1 “mengenai razia”
 Kasus 2 “Kisah sepasang sandal jepit
seorang BRIPTU”
 Kasus 3 “Kecelakaan maut antara anak
menteri dengan masyarakat”
 Kasus 4 ” Kasus Nenek Asyani Potret
Buram Hukum”

9.  Kasus 1 “mengenai razia”
Ketika sedang ada razia kendaraan meliputi
razia STNK, Helm, Forbiden dan sebagainya
yang mana hal-hal tersebut sebenarnya
sudah diatur dalam UUD ’45 dan terdapat
sanksi jika melanggarnya namun hanya
karena uang semua bisa beres seketika
tanpa harus ikut sidang ataupun mengikuti
sanksi yang seharusnya.

10.  Kasus 2 “Kisah sepasang sandal jepit seorang
BRIPTU”
Sepasang sandal jepit milik seorang BRIPTU yang
dicuri siswa SMK berusia 15 tahun. Akibat
pencuriannya siswa itu mendapat hukuman
selama 5 tahun. Rakyat kecil yang hanya mencuri
sandal jepit yang harganya sekitar Rp. 10.000
dikenakan ancaman hukuman selama 5 tahun,
sungguh ironis memang negeri kita tercinta ini,
seharusnya hukum bisa menjadi sebuah sandaran
bagi rakyat kecil tapi sebaliknya hukum malah
mencekik rakyat kecil.

11.  Kasus 3 “Kecelakaan maut antara anak menteri dengan
masyarakat”
Putra bungsu Hatta Radjasa itu pada 1 Januari silam, mengemudikan
mobil BMW dengan kecepatan tinggi lalu menabrak mobil Luxio di
Tol Jagorawi. Dalam kecelakaan tersebut dua orang meninggal.
Dalam kasus ini polisi tidak berani terbuka soal kecelakaan maut
BMW tersebut. Memang Rasyid sudah menjadi tersangka, tapi
diistimewakan. Rasyid dijerat pasal 283, 287 dan 310 UU Lalu
Lintas No 22Tahun 2009, dengan ancaman hukuman 6 tahun
penjara.

12.  Kasus 4 ” Kasus Nenek Asyani Potret Buram Hukum”
Kasus pengadilan terhadap nenek Asyani, 70, di Situbondo Jawa
Timur (Jatim) menunjukkan potret buram penegakan hukum diTanah
Air. Penegak hukum semestinya mengedepankan restorative justice
(keadilan restoratif) dalam menangani kasus dugaan pencurian 7
batang kayu jati tersebut.
“Ini kan dugaan pencurian 7 batang kayu, apalagi terdakwa (nenek
Asyani) memiliki bukti kepemilikan tanah dan ini bukan tuduhan
pengambilan lahan. Khawatirnya ada kriminalisasi, yang semula
bukan kejahatan dijadikan kejahatan,” ujarAsep saat dihubungi
kemarin. Menurut Asep, dakwaan jaksa yang menjerat nenek Asyani
dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU)Tahun 2013
tentang IllegalLogging dengan ancaman 5 tahun penjara tidak tepat,
bahkan keterlaluan.

13. Bahwa nilai-nilai, arti atau makna yang
terdapat dalam sila Pancasila merupakan
landasan kerangka berpikir untuk mencapai
tujuan bersama, sehingga layak disebut
sebagai paradigma dalam pembangunan,
lebih khususnya adalah bidang hukum.