2. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB I - KMP
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATA KELOLA ORGANISASI PKM
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
2 KRITERIA
11 EP
5 KRITERIA
14 EP
6 KRITERIA
22 EP
8 KRITERIA
30 EP
3 KRITERIA
15 EP
1 KRITERIA
8 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
7 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
MANAJEMEN KEUANGAN
1 KRITERIA
2 EP
1.5
3. Standar 1.3
Manajemen Sumber Daya Manusia Puskesmas Dilakukan Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
• 1.3.1. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jenis, jumlah dan
kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (5 EP)
• 1.3.2. Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi
dasar dalam pelaksanaan maupun penilaian kinerja pegawai (5 EP)
• 1.3.3. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
ilmu dan keterampilan yang diperlukan (4 EP)
• 1.3.4. Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan
mutakhir (2 EP)
• 1.3.5 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu
melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (2 EP)
• 1.3.6. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). (4 EP)
4. STANDAR 1.3
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KETERSEDIAAN SDM
SESUAI JUMLAH, JENIS
& KOMPETENSI SESUAI
KEBUTUHAN &
PERATURAN
1.3.1
URAIAN TUGAS
1.3.2
1.3.3
ORIENTASI PEGAWAI
1.3.5
PENYELENGGARAAN
K3
1.3.6
STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM
FILE KEPEGAWAIAN
1.3.4
PENINGKATAN
KOMPETENSI
5. KETERSEDIAAN SDM
SESUAI JUMLAH, JENIS &
KOMPETENSI SESUAI
KEBUTUHAN &
PERATURAN
1.3.1
POKOK PIKIRAN
• Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka
perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja
• Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur
organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di
Puskesmas.
• Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan
harapan pengguna layanan dan masyarakat
ELEMEN PENILAIAN
1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (R, D)
2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan
dan analisis beban kerja. (R, D, W)
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan
kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) .
4. Tersedia mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan dan
kompetensi, pengalaman, orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini (D, W)
5. Tersedia hasil kredensialing yang mencakup sertifikasi dan lisensi (D,W)
1.3.1. KETERSEDIAAN SDM
6. 1. Dokumen analisis kebutuhan tenaga
2. Dokumen peta jabatan dan uraian
jabatan
3. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga
berdasarkan peta jabatan
7. Peta jabatan adalah susunan nama dan
tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional
yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi
dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
PETA JABATAN
8. KLS B K +/-
KLS = kelas jabatan
B = besetting
K = kebutuhan
+/- = lebih/kurang
Catatan: Kelas jabatan digunakan untuk
Melakukan penilaian untuk menentukan
TPP (tambahan penghasilan pegawai)
Acuan:
Permenpan 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
Permen PANRB No 1/2020
KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018
9.
10. POKOK PIKIRAN
• Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan
kegiatan pelayanan
• Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung
jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
• Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan
SK jabatan fungsional
• Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan
pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan
• Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan pelayanan dan kegiatan
• Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non
ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan
• Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian
tugas dan tata nilai yang disepakati
ELEMEN PENILAIAN
1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R)
2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R)
3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai
untuk upaya perbaikan. (D, W)
4. Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan kepemimpinan dan
manajemen, UKM, UKPP dan kinerja pelayanan Puskesmas. (R)
5. Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai. (D, W)
URAIAN TUGAS
1.3.2
1.3.2. URAIAN TUGAS
11. 1. SK Penetapan Uraian Tugas
2. SK indiKator Kinerja
Pegawai
3. Dokumen hasil Penilaian
Kinerja Pegawai dan RTL
12. POKOK PIKIRAN
ELEMEN PENILAIAN
1. Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di
Puskesmas (R,D).
2. Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (D,W)
3. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil
peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (D,W)
4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai
Puskesmas (D)
PENINGKATAN
KOMPETENSI
1.3.3
1.3.3. PENINGKATAN KOMPETENSI
• Dalam upaya peningkatan kompetensi dari semua pegawai yang ada di puskesmas, maka puskesmas perlu
merencanakan, dan memberi kesempatan bagi seluruh pegawai yang ada di puskesmas untuk meningkatkan kompetensi
melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Selain itu peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan cara
mengikuti workshop/lokakarya, seminar, symposium, dan on the job training (OJT) baik secara daring dan atau luring.
• Puskesmas melakukan analisis gap kompetensi untuk memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai.
• Hasil gap kompetensi dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan peningkatan kompetensi para pegawai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
• Puskesmas memfasilitasi pemenuhan gap kompetensi pegawai sesuai dengan mekanismeyang telah ditetapkan sebagai
bentuk dukungan dari manajemen bagi semua tenaga puskesmas.
• Puskesmas melakukan pendokumentasian hasil peningkatan kompetensi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
1.3.3. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan
13.
14. 1.3.4 Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir
POKOK PIKIRAN
• Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas
sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan
dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR),
dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain:
• bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya
• bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik
• bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik
• uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan
• bukti sertifikat pelatihan
• bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan
• hasil penilaian kinerja pegawai
• bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan
• bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
• bukti pelaksaanaan orientasi.
ELEMEN PENILAIAN
1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W)
2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W)
URAIAN TUGAS
1.3.4
1.3.4. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN
16. 1.3.5 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu
melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
POKOK PIKIRAN
• Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus
mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab
yang akan diemban
• Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan
• Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas
pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan
pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi.
• Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung
jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan
pegawai tersebut.
• Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis,
panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya.
ELEMEN PENILAIAN
1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W)
2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W)
ORIENTASI
PEGAWAI
1.3.5
1.3.5. ORIENTASI PEGAWAI
17. 3. Dokumen Bukti Pelaksanaan
Orientasi sesuai dg KAK
4. Dokumen bukti evaluasi dan
tindak lanjut terhadap
pelaksanaan orientasi
1. SK penetapan pelaksaan Orientasi
2. KAK
2. KAK Orientasi
18. PENYELENGGARAAN
K3
1.3.6
POKOK PIKIRAN
• Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan
penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam
pelayanan baik langsung maupun tidak langsung
• Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi
risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan
penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan
konseling perlu disusun dan diterapkan
• Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna
layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai
• Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana
cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut
akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami
identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan
keselamatan lainnya
ELEMEN PENILAIAN
1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W)
2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program
yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W)
3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W)
4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat
kerja. (D, W)
1.3.6. PENYELENGGARAAN K3
19. Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian
risiko K3
SISTEM MANAJEMEN K-3
Penerapan kewaspadaan standar
KEBIJAKAN K-3 Penerapan prinsip ergonomi
Pemeriksaan kesehatan berkala
PERENCANAAN
K-3
Pemberian imunisasi
Pembudayaan PHBS
Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3)
Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3)
PEMANTAUAN
& EVALUASI
KINERJA K-3
PELAKSANAAN
K-3
Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau
bencana, termasuk kebakaran
Pengelolaan bahan dan limbah B-3
REFERENSI :
PMK 52/2018
Pengelolaan limbah domestik
ttg K3 FASYANKES
PENINJAUAN
KINERJA
K-3
STANDAR K-3
20. Ada SK
Ka
Puskesma
s
Tim K3
ttg
1.3.5.1
Dokumen Program
dan
Pelaksanaan
Program
1.3.5.3
Imunisasi
diprioritaskan
bagi SDM yang
berisiko tinggi
1.3.5.2
Program Pemeriksaan
kesehatan, minimal
1x/th
1.3.5.4
Konseling
Tindak lanjut jika terjadi
kekerasan di tempat kerja
W Wawancara kepada Tim K-3 dan
petugas tentang implementasi K-
3
Identifikasi area berisiko
kekerasan
PROGRAM K-3
STANDAR K-3
SISTEM
MANAJEMEN
K-3
21. N0 ELEMEN PENILAIAN KRITERIA SKORING NILAI ASESSET NILAI VALIDASI
1 Pemenuhan SDM Jenis & Jumlah SDM
PKM sesuai ABK
(PMK 33/2015, dan
Standar Minimal
(PMK 43/2019)
SDM Kes
Puskesmas
sesuai ABK
10
10
2
3
SDM Kes sesuai
Standar
Minimal tetapi
tidak sesuai
ABK
5.
SDM PKM tdak
sesuai standar
dan/atau ABK.
0
10
5
PARAMETER PENILAIAN : PEMENUHAN SUMBER DAYA PKM
