Pelatihan ASN

2. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumse
Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05
RW.02 Bukit Lama Palembang

3. IDENTITAS DIRI
• Nama : Dr. HM. Hoyin Rizmu, SE.,MM
• NIP : 196208021989021001
• Tempat Tgl Lahir : Baru Lubay, 2 Agustus 1962
• Agama : I s l a m
• Alamat rumah : Jl. Sultan Mansyur 386 RT.02 RW.05
Palembang
• Nomor Telpon : 0811789909
• Alamat Kantor : BPSDMD Provinsi Sumsel Jl. Putri
Kembang Dadar No.77 Bukit Besar
• Palembang, Telp. 0711 440646
BIODATA WIDYAISWARA

4. • Pekerjaan : Widyaiswara Ahli Madya
Dosen S2. STIE APRIN
Dosen Poltek Negeri Sriwijaya
Ketua STIA Bala Putra Dewa
• Pendidikan : S1 Universitas Sriwijaya Palembang
S2 Universitas Sriwijaya Palembang
S3 YAI Jakarta
• Pengalaman Kerja : 30 Tahun di Keuangan Pemkot Palembang
 4 tahun Kasubbag Pembukuan Keuangan
 5 tahun Kasubbag Perbendaharaan
 17 tahun sebagai Ka BPKAD
 3 tahun sebagai Asisiten Adm. Umum
 1 tahun sebagi Staf Ahli Walikota

5. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. POLITIK LUAR
NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
6. AGAMA
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
BKPSD ProvSumsel

6. 6

7. Inpres
10/2016
Permen PPN
No
1Tahun 2013
UU No 7
Tahun 2006
Konvesi PBB
anti Korupsi
Aksi K/L
dan
Pemda
Perpres 55
Tahun
2012
Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (Jangka
Menengah 2012-2014, Jangka Panjang 2012-2025).
 Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasi, disusun Permen PPN No. 1
Tahun 2013.
 Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK
melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda.
Gerakan Nasional Non Tunai dari BI dan Menkeu Slide - 3
Inpres
1/2013
Inpres
2/2014
Inpres
7/2015
LANDASAN
GNNT
2014

8. Strategi Aksi PPK
Tahun 2016 dan Tahun 2017
Percepatan
Implementasi
transasi non tunai
di KL dan Pemda
PMK
SE MDN
APBN
APBD

9. SE MDN No 900/1866/SJ dan No 900/1867/SJ
Tgl 17 April 2017
Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan
paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu; dan
b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/
bendahara peugeluaran pembantu'
Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai diminta kepada
Gub/Bup/Walkot untul melakukan koordirlasi dengan lembaga keuangan
bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi
non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan
dimaksud

10. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait
dengan penyelengg transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah
dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan
transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran
Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi
transaksi non tunai pada pemerintah provinsi paling lambat 1 September
2017.
Provinsi melakukan monitoring/evaluasi atas pada kabupateri/kota di
wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan
kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri
Dalam Negeri cq' Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat
tanggal 1 oktober 2017 dan Kab/Kota.

11. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melakukan pergeseran uang dari bank ke kas
tunai untuk membiayai belanja-belanja yang
tidak dapat dilakukan dengan transfer
Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai
harus disesuaikan dengan kebutuhan
Batas maksimal kas tunai yang boleh
dipegang oleh Bendahara Pengeluaran adalah
jumlah uang persediaan dikurangi dengan
rencana pembayaran belanja secara transfer
KAS TUNAI
Bendahara Pengeluaran SKPD membatasi
bahkan tidak perlu lg melakukan pergeseran
uang dari bank ke kas tunai
Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai
harus dibatasi menyesuaikan dengan kondisi
geografis/teknologi
Batas maksimal kas tunai yang boleh
dipegang oleh Bendahara Pengeluaran adalah
jumlah uang persediaan dikurangi dengan
rencana pembayaran belanja secara transfer
NON TUNAI
Implikasi Transaksi Non Tunai
Pergeseran Uang Persediaan

12. SPP – SPM – SP2D
UP / GU / TU / LS
MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN

13. Transaksi di Pemda
• SPP...SPM...SP2D...NoncashBUD
• Penerimaan (SKP/SKR)....CASH
• Pengeluaran (UP/TU) .... CASHBendahara

14. P P T K
(menyiapkan dokumen)
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
BUDSPM
BANK
PIHA
K III
SP2D
PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN LS
Uang
BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPP-LS)
Non
Tunai

15. PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN UP/GU/TU
BENDAHARA
PENGELUARAN
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
SPP-
UP/GU/TU
KUASA
BUD
SPM-UP/GU/TU
BANK
SP2D
UANG
PIHA
K IIITunai
Catatan :
Dari bendahara ke Pihak III biasa dapat dilakukan dengan Cash.
Non
Tunai

16. IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA
BELANJA
DAERAH
IMPLEMENTASI LS
PELAKSANAAN
UP/GU/TU
NON CASH
PENETAPAN BESARAN UP SKPD
DIEVALUASI SETIAP TAHUN
PERSYARATAN
Tidak ada uang tunai
UP di brankas
bendahara
Pembayaran atas
tagihan UP dilakukan
melalui transfer ke
rekening bank
penerima/pihak ketiga

17. PROSES TRANSAKSI NON TUNAI DILAKUKAN DENGAN MENGGANTI
LOKET PENDAPATAN DAN BELANJA MELALUI SISTEM PERBANKAN
PENDAPATAN
BUD
BENDAHARA BELANJA

18. TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI
(Berdasarkan Besaran Transasi)
KOMITMEN
PENGGUNAAN UANG
TUNAI MAX Rp 20 JUTA
PENGGUNAAN UANG
TUNAI MAX Rp 10 JUTA
PENGGUNAAN UANG
TUNAI MAX Rp 2,5 JUTA
TRANSAKSI NON TUNAI
Diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
(SE, Intruksi, Peraturan)

19. Tahapan Berdasarkan Jenis Transaksi
PENERIMAA
N
PENGELUAR
AN
PAJAK
RETRIBUSI
1. PKB
2. BBNKB
3. Hotel
4. Restoran
5. Hiburan
6. Parkir
7. dst
1. Plyanan kesehatan
2. Kebersihan.
3. Pasar
4. Pemeriksaan alat
5. dst
PNS/non
PNS
Barang
1. Gaji/tujangan
2. Honor/nasum
3. Perjadin
4. upah
5. dst
1. ATK
2. Pemeriharaan
3. BBM
4. Makan/minum
5. Sewa
6. dst

20. CEK
Tarik
Tunai
Bayar
Tunai
Bilyet Giro,
E-Bank
APMK
Transfer ke
Rekening
Penerima
MEKANISME PEMBAYARAN YANG
DIHARAPKAN
XX
TUNAI
NON
TUNAI
BENDAHARA

21. PERJADIN
HONOR
MERCHAN
T/TOKO
BENDA
HARA
PPTK
SPJ
REK BENDAHARA
1
2
4
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN
Penjelasan:
1. Pembelian barang dan penyampaian tagihan;
2. Dokumen transakasi
3. Verifikasi dan validasi tagihan ;
4. Debet rekening ;
5. Kredit pihat ketiga;
PA/KPA
3
5
PIHAK KETIGA Rek
Balyet giro
I-BANKING/
TOKEN
APMK (ATM, KK,
KD, dll)

22. PDRD
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
LAIN-LAIN
PAD
REK.
BENDAHARA
REK. BUD
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI OLEH
BENDAHARA PENERIMAAN/BUD
CATATAN:
 PDRD & Lain-lain PAD penerimaannya dapat
melalui rek. Bendahara penerimaan
 Dana transfer & Lain-lain pendapatan langsung
ke rek BUD
PIHAK KETIGA
DANA
TRANSFER
REKON HARIAN
TRANSAKSI REAL TIME

23. MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI
Secara umum:
1) Menghemat pengeluaran negara, mencegah
peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi
ilegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih
mudah, cepat dan aman
2) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri
sehingga lebih akuntabel
2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang
sah
3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas
4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat
5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time
6) Mendukung implementasi accrual basis
7) Proses tutup buku lebih cepat.
8) Belanja lebih efektif dan efisien
TERCIPTANYA
AKUNTABILITAS
DAN
TRANSPARANSI
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

24. KESIAPAN
PEMDA
KOMITMEN
SDM
REGULASI
PERBANKAN
PENGAWASAN
SISTIM INFORMASI
TERINTEGRASI
1
2
3
4
5
6
24
STRATEGI IMPLEMENTASI NON TUNAI
PENYEDIA
BARANG/JASA
7

25. 25
KOMITMEN
Kepala
Daerah
DPRD
BPKD/
PPKD
Kepala SKPD
Inspektorat
Seluruh
Pegawai
25
1.Komitmen/Pengawasan Pihak-Pihak Terkait

26. 26
PERKADA/IN
KADA
Sisdur
Penglolaan
keuada
Pelaksanaan
Pembayan
Non Tunai
Kebijakan
Akuntansi
TUKD
Bendahara
26
2. Regulasi

27. SDM
Rekrumen
Bendahara
Sosialisasi Non
Tunai
Bintek BerkalaPendampingan
Riword and
Punishment
3. Sumber Daya Manusia

28. PENERAP
AN
E-BKU
sistem
UP/GU/TU
Sistem
Pembayaran
non tunai
Integrasi SIPKD
dng Bank
(Aplikasi)
Jaringan
Internet
Evaluasi
Priodik
4. Sistem Informasi

29. BANK
Aplikasi Bank
Fasilitas Bank
Internet
Banking
Kartu Debet
CMS
Cetak
transasi
5. Dukungan Perbankan

30. Punya rekening bank
Punya No NPWP
Ikut SOP Pembayaran Pemda
Sesuai mekanisme pengadaan
6. KERJASAMA PENYEDIA BARANG/JASA

31. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN
• K/L/Pemda melaporkan
capaian Aksi per triwulan
melalui sistem
pemantauan online
• Bappenas melakukan
verifikasi K/L, Kemendagri
melakukan verifikasi
Pemda
• Kunjungan lapangan
(insitu)
• Bappenas menyampaikan
laporan triwulanan
kepada Presiden
• Capaian Aksi disampaikan
juga kepada pimpinan
K/L/Pemda dan
masyarakat
Evaluasi
• Bappenas bersama KSP
dan BPKP melakukan
evaluasi terhadap
capaian
Aksi PPK dan capaian
outcome Stranas PPK
Pelaporan
kepada PresidenPemantauan

32. KEADAAN HANYA BISA DIUBAH JIKA KITA
PUNYA KEMAUAN TUK MENGUBAHNYA

33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI –DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH 33
 Gubernur/Bupati/Walikota menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD)
 Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di
daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
 Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada
pemerintah Provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi non tunai pada
kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.
 Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan
bank terkait di daerah untuk persiapan Implementasi Transaksi Non Tunai.
 Pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan Transaksi
Non Tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan Transaksi Non Tunai
dimaksud secara bertahap;
 Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta
menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
SE MDN No 900/1866/SJ dan No 900/1867/SJ

34. SURAT KEMENDAGRI TTG PERKEMBANGAN NON TUNAI
No. 900/5275/Keuda Tanggal 16 Oktober 2018
Melaporkan perkembangan Implementasi Transaksi Non Tunai di wilayah
masing-masing
Melakukan monitoring/evaluasi atas Implementasi Transaksi Non Tunai
pada Kabupaten/Kota di wilayahnya masing–masing; dan
Perkembangan Implementasi Transaksi Non Tunai dimaksud pada angka 1
dan 2, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah paling lambat 31 Oktober 2018.
1
2
3

35. 35
PERBANKAN BERDASARKAN JENIS USAHA
BANK PEMBANGUNAN
DAERAH

36. 36
PEMERINTAH PUSAT
1. Menetapkan kebijakan pembatasan transaksi tunai pada Pemerintah Daerah
2. Monitoring implementasi transaksi non tunai
3. Koordinasi kepada Pemerintah Daerah terkait implementasi transaksi non tunai
PEMERINTAH DAERAH
1. Menyiapkan landasan hukum melalui penetapan peraturan Kepala Daerah terkait
kebijakan implementasi transaksi non tunai
2. Menyiapkan aspek teknologi dan SDM dalam implementasi transaksi non tunai
3. Koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank
BANK INDONESIA
1. Fasilitator untuk penyiapan sistem pembayaran antara Pemerintah dan Perbankan
2. Assesmen dan persetujuan sistem pembayaran yang digunakan
3. Menyusun model bisnis transaksi non tunai dan monev terhadap penerapannya
PERBANKAN
1. Menyediakan teknologi CMS sesuai kebutuhan Pemerintah
2. Bekerjasama dengan Pemerintah untuk penggunaan CMS
PERAN PIHAK

37. 37
KENDALA DAN ALTERNATIF SOLUSI

38. 38
RINGAN
AMAN
TIDAK REPOT
ASLI
MUDAH
FLEKSIBLEHEMAT
DARURAT
DITERIMA
TERCATAT
10 MANFAAT NON TUNAI

39. 39
Potensi Bisnis di Daerah yang Dapat Didukung Perbankan
Dalam Transaksi Non Tunai
Potensi Bisnis di Daerah, terutama
Koperasi, UKM dalam memanfaatkan
peluang Pariwisata, Jasa Service,
Cattering diantaranya memperluas
cakupan serta meningkatkan
pelayanan terbaik bagi konsumen.
Transaksi non-tunai juga dapat
meningkatkan produktivitas bisnis
dengan memungkinkan pelaku usaha
untuk dapat melakukan pelacakan
aliran transaksi secara lebih valid.
UMKM
KOPERASI
PARIWISATA
Jasa Service
Cattering
S

40. TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI
40
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
PERUMUSAN KONSEP DAN KERJASAMA DENGAN PERBANKAN
TRIAL AND ERROR APLIKASI
PERUMUSAN REGULASI
SOSIALISASI KEPADA STAKEHOLDERS
IMPLEMENTASI
PER JANUARI 2018
(pembatasan uang
per hari Rp 5.000.000)
DESEMBER
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

41. MASTER PLAN
41
KOMITMEN DAN
PENYUSUNAN
REGULASI
PENGGUNAAN
UANG TUNAI
MAKSIMAL Rp.5
JUTA PER HARI
MINIMALISASI
TRANSAKSI TUNAI
DAN SPOT PUBLIC
LAYANAN CASHLESS
2017
2018
2019

42. 42
BEFORE AFTER

43. 43
SP2D ONLINEINTERNET BANKING
CORPORATE
 Pembayaran belanja Uang
Persediaan yang bersifat SELF
SERVICE;
 Disediakan 2 TOKEN PIN:
MAKER untuk BENDAHARA
dan APPROVAL untuk
PPK-SKPD;
Uang Persediaan Non Tunai
PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI
APLIKASI PERBANKAN
ELEKTRONIFIKASI PENGELUARAN DAERAH
 Layanan pencairan SP2D
secara HOST to HOST antara
sistem aplikasi dengan aplikasi
BPD;
 Mengurangi resiko HUMAN
ERROR;
 Bersifat PAPERLESS.
Pemindahbukuan RKUD

44. 44
ILUSTRASI PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING
PIHAK KETIGA
BENDAHARA
PENGELUARAN
PPK-SKPD MELAKUKAN VERIFIKASI
DAN OTORISASI PADA TRANSAKSI
YANG AKAN DISETUJUI (CHECKER)
BENDAHARA MENGINPUT
TRANSKASI PADA BKU DAN
INTERNET BANKING (MAKER)
PRINT OUT TRANSFER SEBAGAI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ
SECARA OTOMATIS AKAN
MENDEBET SALDO REKENING
GIRO BENDAHARA
PENGELUARAN SKPD DAN
DITRANSFER KE REKENING
PENERIMA

45. 45
INTERNET BANKING CORPORATE
Layanan Internet Banking Corporate digunakan oleh Pemda
untuk melakukan transaksi pembayaran belanja tanpa harus
datang ke Bank. Untuk keamanan transaksi menggunakan Hard
Token, dimana Hard Token dipegang oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD sebagai Maker dan PPK-SKPD sebagai
Approval.
Catatan:
Batas maksimal penggunaan Uang Persediaan secara tunai per
hari contoh : sebesar lima juta rupiah.
PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI-PENGGUNAAN
UP

46. 46
SP2D Online (UP/GU/TU/LS)
Layanan pencairan SP2D secara Host to Host antara APLIKASI
KEUDA dengan Sistem BPD sehingga mengurangi kesalahan input,
memudahkan rekonsiliasi dan mempercepat proses pencairan
SP2D.
PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

47. 47
ALUR SP2D ONLINE
Database
Private
Database
Antara
Vendor
Server
BANK
LAN Link
Private Link
Mengambil data untuk keperluan SP2D dari
tabel yang disediakan pada Database
Aplikasi Keuda dan “mengcopy ke
Database Antara dengan cara Replikasi
“

48. 48
1. Biaya jasa layanan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah
dibebankan pada pembayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya jasa layanan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah
dibebankan pada penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk transfer ke banyak penerima (> 20 nomor rekening) dapat
menggunakan Standing Instruction melalui surat yang diajukan oleh
Pengguna Anggaran kepada Bank.
4. Untuk mengakomodir pembayaran honor kepada pihak eksternal dalam
jumlah banyak dapat diakomodir melalui Koordinator yang ditunjuk oleh
Pengguna Anggaran.
5. Pembayaran atas pajak belanja GU menggunakan mekanisme yang telah
ditentukan oleh Bank.
KETENTUAN LAIN-LAIN

49. 49
Pemahaman SDM terhadap aplikasi perbankan
Masih belum terkoneksinya aplikasi perbankan dengan
aplikasi penatausahaan keuangan Pemda (one click
entry)
Pembebanan biaya layanan perbankan
KENDALA DAN HAMBATAN

50. 50
•Koordinasi secara intensif antar Kementerian dan
Lembaga antara lain: Kemendagri, BI, Kemenkeu, dan
Perbankan dalam rangka keselarasan implementasi
Koordinasi dengan
Stakeholders
Pelatihan mandiri
kepada pejabat dan
pelaksana
penatausahaan
keuangan SKPD oleh
Perbankan
•Pelatihan dan bimtek internet banking corporate
•Konsultasi permasalahan layanan perbankan
•Penambahan fasilitas payment point
•Layanan konsultasi penatausahaan keuangan
•Forum diskusi dan sharing
•Edukasi dan fasilitasi permasalahan teknis aplikasi
keuangan
Pendampingan dan
Evaluation Desk kepada
pejabat dan pelaksana
penatausahaan
keuangan SKPD oleh
BUD
LANGKAH STRATEGIS

51. Pelaksanaan TNT :
51
Paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi:
 Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengel
uaran/bendahara pengeluaran pembantu
 Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara peneri
ma/bendahara penerimaan pembantu

52. 52

53. KENDALA TNT DARI SISI BELANJA:
53
• Belum semua ASN memiliki rekening BPD , sehingga BPD siap melayani
pembukaan rekening secara serempak di masing2 SKPD, dengan cara
bendahara mengakomodir KTP dan NPWP ASN yang belum memiliki
rekening BPD
• Belum semua rekanan pihak ketiga memiliki rekening agar memudahkan
pembayaran non tunai.
• Aplikasi CMS Bendahara belum tersedia (rencana awal tahun 2018 sudah
tersedia untuk proses uji coba)

54. KENDALA TNT DARI SISI PENDAPATAN:
54
• MASIH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DENGAN
MEKANISME NON TUNAI
• KESIAPAN INFRASTRUKTUR BELUM MEMADAI TERUTAMA WILAYAH
TERPENCIL

55. Undang-undang dan Peraturan
Terkait
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan daerah
• Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
• Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1866/SJ tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
• Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik
Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor
POS Antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali Nomor : PRJ-104/PB/2015 dan
0460.A/SPK/DIR/DJA/2015

56. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
nomor 910/1866/SJ & 910/1867/SJ
• Mulai 1 Januari 2018 :
 Melaksanakan transaksi non tunai untuk penerimaan daerah yang dilakukan
oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu;
 Melaksanakan transaksi non tunai untuk pengeluaran daerah yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
• Paling lambat 1 Oktober 2017, melaporkan
perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai
dan melakukan monitoring / evaluasi kepada Menteri
Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
oleh Pemerintah daerah Provinsi
• Paling lambat 1 September 2017, melaporkan
perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai
dan melakukan monitoring / evaluasi kepada Gubernur
dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

57. Flowchart Pelayanan Non Tunai dan Otomatisasi
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah