1. Manajemen bencana adalah proses terus-menerus yang meliputi kegiatan seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan guna melindungi masyarakat dari bencana.

1. Manajemen Bencana
Dosen : Elina.H, SKM, M.Si

2. Pengertian Manajemen Bencana
• Manajemen Bencana adalah ilmu
pengetahuan yg mempelajari bencana beserta
segala aspek yg berkaitan dg bencana,
terutama risiko bencana dan bagaimana
menghindari risiko bencana.
• Manajemen bencana merupakan proses
dinamis ttg bekerjanya fungsi-fungsi yg kita
kenal selama ini misalnya fungsi planing,
organizing, actuating dan controlling.

3. • Cara bekerja manajemen bencana adalah
melalui kegiatan-kegiatan yg ada pd tiap
kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan,
mitigasi dan kesiap siagaan, tanggap darurat,
serta pemulihan.
• Tujuannya (secara umum ) antara lain utk
melindungi masyarakat beserta harta
bendanya dari (ancaman) bencana

4. Gambar standar/dasar siklus
manajemen bencana
Brncana
Tanggap darurat
Pemulihan
pembagunan
kesiapsiagaan
mitigasi
Pencegahan
Dikemukakan oleh Nick Carter

5. • Gambar format standar/dasar Manajemen
bencana diatas hendaknya dimaknakan jika telah
dilakukan langkah-langkah/ kegiatan sejak fase
pencegahan/mitigasi, dan kesiapsiagaan, jika
kemudian terjadi bencana maka hal tsb
memasuki fase tanggap darurat, kemudian fase
pemulihan dan kemudian kembali lagi ke fase
pencegahan/mitigasi.
• Pencegahan/mitigasi yg dimaksud pd akhir
kalimat diperlukan ytk menghadapi kemubgkinan
terjadinya bencana dimasa yg akan datang.

6. • Kegiatan Manajemen bencana merupakan
kegiatan yg tidak berdiri sendiri, akan tetapi
terkait dg berbagai aspek kehidupan masyarakat
dan memerlukan pendekatan yg bersifat multi
disiplin.
• Kegiatan manajemen bencana dilaksanakan oleh
sektor-sektor, sedangkan kegiatan lembaga
kebencanaan sebagian besar adalah
mengkoordinasikan kegiatan yg dilakukan oleh
sektor.

7. • Berbagai pihak yg terlibat dalam Manajemen
Bencana harus saling bekerjasama dan
menyamakan persepsi ttg Bencana dan
Manajemen Bencana melalui sebuah
sistem/aturan main yg disepakati yaitu Sistem
Manajemen Bencana.
• Melalui Manajemen Bencana program/ kegiatan
dilaksanakan pd tiap kuadran/siklus/ bidang kerja
oleh para pemangku kepentingan scr
komprehensif dan terus menerus.

8. • Pelaksanaan scr periodik atau sebagai reaksi/
repons thdp kejadian bencana akan menjadi
sia-sia karena bencana akan terus terjadi scr
berulang.

9. Definisi Manajemen Bencana
1. Penanggulangan Bencana : adalah “proses yg
terus menerus dimana setiap individu,
kelompok, dan masyarakat berusaha
mengatur risiko utk menghindari atau
memperbaiki dampak dari suatu bencana yg
dihasilkann dari suatu musibah” (Wikipedia,
Emergency Mangement, 2007)

10. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana
adalah “serangkaian upaya yg meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yg
berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi” (Undang-undang No.24 Th.2007
Ps 1 angka 5)

11. Prinsip-prinsip Manajement Bencana
• Ps 3 Undang-undang No.24 th.2007 ttg
Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa
penanggulangan bencana harus didasarkan pd
azas/prinsip-prinsip utama : kemanusiaan,
keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan, keseimbangan,
keselarasan dan keserasian, ketertiban dan
kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan
teknologi.

12. • Penanggulangan bencana juga harus
didasarkan pd prinsip-prinsip praktis sbb:
cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan
keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna,
transparansi dan akutanbilitas, kemitraan,
pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non
proselitisi.

13. 1. Cepat dan Tepat
adalah bahwa penanggulangan bencana
dilaksanakan scr cepat dan tepat sesuai dg
tuntutan keadaan
2. Prioritas
sebagai upaya penanggulangan bencana yg
harus mengutamakan kelompok rentan.
3. Koordinasi dan keterpaduan

14. 3. Koordinasi dan Keterpaduan
koordinasi yg dimaksudkan adalah sebagai
upaya penanggulangan bencana yg didasarkan
koordinasi yg baik dan saling mendukung.
Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai
upaya penanggulangan bencana dilaksanakan
oleh berbagai sektor secara terpadu yg
didasarkan pd kerjasama yg baik dan saling
mendukung.

15. 4. Berdayaguna dan berhasilguna
dalam mengatasi kesulitan masyarakat
dilakukan dg tdk membuang waktu, tenaga,
biaya yg berlebihan.
5. Transparansi dan akutanbilitas
transparansi dimaksudkan bahwa
penanggulangan bencana dilakukan scr
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
secara etik dan hukum.

16. 6. Kemitraan :
Penanggulangann bencana harus melibatkan
berbagai pihak secara seimbang.
7. Pemberdayaan
adalah bahwa penanggulangan bencana
dilakukan dg melibatkan korban bencana scr
aktif, korban bencana hendaknya tdk
dipandang sebagai objeck semata.

17. 8. Non diskriminatif
dalam penanggulangan bencana tdk
memberikan perlakuan yg berbeda thdp jenis
kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik
apapun.
9. Non Proselitisi
dalam penanggulangan bencana dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan.

18. D. Manjemen risiko Bencana
• Manajemen risiko bencana berada pd fase
prabencana yg dilakukan melalui pencegahan,
mitigasi, dan kesiapsiagaan. Langkah-langkah
yg harus dilakukan adalah sbb;
1. Mengenali bahaya yg ada disekitar tempat
tinggal kita.
2. Mengidentifikasi risiko berdasarkan
probabilitas/ kemungkinan terjadinya
bencana beserta intensitas/dampaknya.

19. 3. Menganalisis/menilai jenis ancaman yg
berisiko tinggi dari beberapa jenis ancaman
yg ada
4. Mengelola risiko dg melakukan pencegahan,
mitigasi, dan memindahkan sebagian beban /
risiko misalnya melalui asuransi sebagaimana
dijelaskan mengenai pemulihan pd kegiatan
manajemen bencana.

20. 5. Menerima total atau pasrah menerima
adanya bahaya akan tetapi masyarakat harus
disiagakan.
6. Setelah semua langkah tsb dilalui, setiap saat
dan secra terus menerus dilakukan
pemantauan thdp perkembangan ancaman
dan kerentanan masyarakat utk
mengantisipasi upaya peningkatan
kemampuan yg diperlukan.

21. • Kegiatan-kegiatan dlm Manajemen Risiko
Bencana meliputi kegiatan pd tahap Pra-bencana
(situasi tdk terjadi bencana dan situasi terdapat
potensi bencana).
1. Pd situasi tidakterjadi Bencana
situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi
suatu wilayah yg berdasarkan analisis
kerawanan pd periode waktu ttt tidak
menghadapi ancaman bencana yg nyata. Pd
situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan sbb:

22. a. Perencanaan penanggulangan bencana
perencanaan penanggulangan bencana
dilakukan melalui penyusunan data ttg risiko
bencana pd suatu wilayah dlm wakt ttt
berdasarkan dokumen resmi yg berisi
program kegiatan penanggulangan bencana.

23. Hal tsb meliputi :
• pengenalan dan pengkajian ancaman bencana,
• pemahaman ttg kerentanan masyarakat,
• analisis kemungkinan dampak bencana,
• pilihan tindakan pengurangan risiko bencana,
• penentuan mekanisme kesiapan dan
penanggulangan dampak bencana,
• dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya
yg tersedia.

24. • Berdasarkan bidang/tahapan dlm Manajemen
Bencana diatas, dapat disusun jenis-jenis
rencana secara spesifik pd setiap tahapan/
bidang kerja, yg merupakan hasil dari
perencanaan, sebagaimana dijelaskan pd tabel
berikut : jenis Rencana dalam Manajemen
Bencana ( dalam Word)

25. Tahapan perencanaan dlm Manajemen
Bencana dlm gambar berikut:
Rencana
Rencana
operasi
Rencana
pemulihan
pemulihan
Rencana
Kontijensi
Rencana
Mitigasi
Bencana
Tanggap darurat
Kesiapsiagaan
Pencegahann dan mitigasi Rencana
penanggulangan
bencana

26. b. Pengurangan Risiko Bencana
pengurangan risiko bencana dilakukan utk
mengurangi dampak buruk yg mungkin timbul,
terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak
terjadi bencana, yg meliputi pengenalan dan
pemantauann risiko bencana, perencanaan
partisipatif penanggulangan bencana,
pengembangan budaya sadar bencana,
peningkatan komitmen thdp pelaku
penanggulangan bencana, dan penerapan upaya
fisik, nonfisik, serta pengaturan penanggulangan
bencana.

27. c. Pencegahan
Pencegahan merupakan langkah-langkah /
kegiatan yg dilakukan utk mencegah bencana
atau risiko yg mungkin terjadi melalui
pengendalian dan pengubah –sesuaian fisik
dan lingkungan.

28. Hal ini meliputi:
• identifikasi dan pengenalan scr pasti thdp
sumber bahaya atau ancaman bahaya bencana,
• kontrol thdp penguasaan dan pengelolaan
sumberdaya alam yg scr tiba-tiba dan/atau
berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber
bahaya ancaman atau bahaya bencana,
• penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
hidup, serta penguatan ketahanan sosial
masyarakat.

29. d. Pemaduan kedalam perencanaan Pembangunan
dilakukan melalui pencantuman unsur-unsur
rencana penanggulangan bencana kedalam
rencana pembangunan pusat dan daerah.
e. Persyaratan analisis risiko bencana
analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian
dan studi ttg kegiatan yg memungkinkan
terjadinya bencana dan pemenuhan syarat
analisis risiko bencana ditunjukkan dalam
dokumen yg disahkan oleh yg berkompeten.

30. f. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata
Ruang : dilakukan utk mengurabgi risiko
bencana yg mencakup pemberlakuan
peraturan ttg penataan ruang, standar
keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap
pelanggar. Secara berkala harus dilakukan
pemantauan dan evaluasi thdp pelaksanaan
tata ruang dan pemenuhan standar
keselamatan.

31. g. Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka menyiapkan menghadapi becana
utk mengurangi jatuhnya korban, maka dalam
kurikulum pendidikan formal perlu
diakomodasikan materi ttg kebencanaan
/penanggulangan bencana kususnya masa
kedaruratan bencana, termasuk melakukann
pelatihan dalam menghadapi kedaruratan
bencana bagi masyarakat yg berada dalam
wilayah yg rawan bencana.

32. h. Persyaratan standar teknis penanggulangan
bencana.
ditetapkan oleh pemerintah dan
disosialisasikan kepada pihak-pihak yg terkait
dg penanggulangan bencana termasuk
masyarakat.

33. • Kegiatan-kegiatan dlm Manajemen Risiko
Bencana meliputi kegiatan pd tahap Pra-
bencana (situasi tdk terjadi bencana dan
situasi terdapat potensi bencana).
2. Pd situasi terdapat Potensi Bencana
pd situasi ini dilakukan kegiatan-kegiatan
kesiapsiagaan peringatan dini dan Mitigasi
Bencana.

34. a. Kesiapsiagaan : adalah perkiraan-perkiraan ttg
kebutuhan yg akan timbul Jika terjadi bencana
dan memastikan sumber daya utk memenuhi
kebutuhan tsb. Dg demikian, kesiapsiagaan
akan membawa manusia di daerah rawan
bencana pd tataran kesiapan/kesiapsiagaan yg
lebih baik dalam menghadapi bencana.

35. • Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-
aturan penanggulangan kedaruratan
sedemikian rupa shg menjadi lebih efektif,
termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba
rencana kontijensi, mengorganisasi,
memasang , dan mengyuji sistem peringatan
dini, logsitik kebutuhan dasar, pelatihan, dan
prosedur tetap lainnya.

36. b. Peringatan dini dimaksudkan sbg serangkaian
proses pengumpulan dan analisis data yg
dilakukan scr sistematis serta diseminasi
informasi ttg keberadaan bahaya dan/ atau
peningkatan keadaan bahaya.
• Peringatan dini digunakan mengantisipasi eskalasi
bahaya, mengembangkan strategi
tanggapan/response dan bahann utk
pengambilan keputusan thdp kemungkinan akan
segera terjadi bencana.

37. • Tujuan peringatan dini adalah utk
menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah
korban bencana (jika bencana terjadi) melalui
peningkatan aksesibilitas informasi.
• Peringatan dini dilakukan melalui kegiatan
pengamatan gejala bencana, analisis hasil
pengamatan gejala bencana, pengambilan
keputusan oleh pihak yg berwenang,
penyebarluasan informasi ttg peringatan
bencana, dan pengambilan tindakan oleh
masyarakat.

38. c. Mitigasi bencana : adalah utk mengurangi risiko
yg ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi
bencana).
• Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan
perhatian pd pengurangan dampak dari ancaman
shg akan menguragi kemunginann dampak
negatif bencana. meliputi upaya-upaya peraturan
dan pengaturan, pemberian sanksi dan
penghargaan utk mendorong perilaku yg tepat,
dan upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan
informasi utk memberikan kesadaran dan
pengertian kpd manusia thdp usaha utk
mengurangi dampak dari suatu bencana.

39. • Mitigasi bencana meliputi :
– mitigasi struktural mis; membuat cekdam,
bendungan, tanggul sungai dll.
– Mitigasi non struktural mis; membuat peraturan,
tata ruang, pelatihan, dll.
– Mitigasi “spiritual” melalui pendekatan kegatan
agama.

40. Perbedaan Mitigasi dg Pencegahan
• Pencegahan : adalah upaya manusia agar
ancaman/bahaya tdk bertemu dg kerentanan
shg tdk terjadi bencana
• Mitigasi adalah bahaya/ancaman tetap
bertemu dg kerentanan artinya manusia tetap
terkena bencana akan tetapi akibatnya
diperkecil.

41. • Contoh pencegahan: jika suatu daerah terancam
banjir/ genangan air, maka upaya yg paling
mudah utk dilakukan adalah memindahkan
masyarakat ke tempat yg aman
(menjauh/menghindar)
• Contoh Mitigasi: jika masyarakat tdk bisa atau tdk
bersedia dipindahkan, maka sebagai upaya
mitigasi adalah mis; pembuatan rumah
bertingkat, penyiapan saluran air yg memadai, dll
shg ketika datangnya banjir, risikonya dapat
diperkecil.

42. E. Manajemen Tanggap
Darurat/Kedaruratan
• Manajemen kedaruratan adalah seluruh
kegiatan yg meliputi aspek perencanaan dan
penanganan kedaruratan, pd saat menjelang,
saat darurat dan sesudah terjadi keadaan
darurat, yg mencakup kesiapsiagaan darurat,
tanggap darurat dan pemulihan darurat,
termasuk di dalamnya adalah transisi dari
darurat ke pemulihan khususnya pemulihan
dini .

43. • Posisi Manajemen kedaruratan dlm
Manajemen Bencana adalah : dimulai sejak
adanya tanda-tanda kemungkinan akan terjadi
bencana (pd tahap kesiapsiagaan darurat)
sampai dg transisi dari kondisi darurat ke
pemulihan/ kondisi normal dimana kegiatan
sosio-ekonomi masyarakat sudah mulai
berjalan walaupun dalam batas minimal.

44. • Scr umum Manajemen kedaruratan hampir sama
dg Manajemen Tradisional /umum,
perbedaannya terletak pd aspek sbb :
1. Waktu sangat mendesak
kondisi darurat hanya berlangsung singkat,oleh
karena itu segala sesuatunya harus ditangani scr
cepat dan tepat. Penanganannya semakin lama
akan berakibat kondisi semakin memburuk dan
dpt menimbulkan ketergantungann bagi korban
bencana.

45. • Semakin cepat pengakhiran tanggap darurat
akan semakin baik shg korban bencana tdk ber
larut-larut tenggelam dlm penderitaan dan
keterpurukan.
2. Semua keputusan berisiko tinggi
dlm penanganan darurat diperlukan
pengambilan keputusan scr cepat dan tepat
oleh penanggungjawab penanganan darurat.

46. • Seorang Incident Commander harus memiliki
kompetensi, pengalaman dan tanggungjawab
yg besar, serta keberanian bertindak dan
mengambil keputusan secara cepat dan tepat
dg mengupayakan risiko dpt ditekan hingga
sekecil mungkin. Jika tdk, akan berakibat fatal,
kemungkinan korban bencana akan semakin
bertambah, kerusakan dan kerugian akan
semakinn besar.

47. 3. Kebutuhan lebih besar dari kemampuan
sumber daya
pd saat kejadian bencana/ darurat, pd
umumnya kebutuhan sumberdaya sangat
besar akibat dari skala/besarnya bencana.
Karena keterbatasan sumberdaya dibutuhkan
dukungan dari sumber lain di luar daerah
bencana.

48. 4. Kewenangan koordinasi kabur.
pd saat darurat, pd umumnya semua pihak yg
terlibat dlm penanganan darurat panik, tdk tahu
apa yg harus dilakukan dan tdk pihak-pihak yg
mengambil komando atau penanganan darurat.
Atau mungkin terjadinya sebaliknya ,masing-
masing pihak merasa paling bertanggungjawab
shg terjadi konflik kepentingan antar
pihak/sektor. Pd saat seperti ini diperlukan
seorang Incident Commander utk mengendalikan
situasi dan mengkoordinasikan semua pihak.

49. Tujuan Manajemen Kedaruratan
1. Mencegah bertambah besarnya jumlah
korban dan kerusakan/kerugian
2. Meringankan penderitaan
3. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi
4. Mengamankan asset vital atau fasilitas kunci.
5. Menyediakan pelayanan dasar dlm
penanganan pasca-darurat
6. Meringankan beban masyarakat setempat.

50. 7. Dalam memenuhi kebutuhan dasar selama
darurat, perlu diperhatikan hak-hak kelompok
rentan (Orang jompo, ibu hamil, balita, orang
sakit, orang cacat, usia lanjut, dan juga
keompok termarjinalkan)

51. • Manajemen kedaruratan dimulai sejak adanya
tanda-tanda akan terjadi becana (pd tahap siaga
darurat) sampai dg berakhirnya pemulihan
darurat dan transisi dari darurat kepemulihan yg
dilakukan melalui proses dibawah ini :
1. Siaga Darurat
siaga darurat ditetapkan setelah ada tanda-
tanda darurat bahwa kemungkinan besar
bencana segera terjadi. Pd saat itu dilakukan

52. • Pd saat itu dilakukan upaya peningkatan
kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat utk
menghindari jatuhnya korban, dan dapat dilakuka
kegiatan tanggap darurat.
• Keadaan Darurat : adalah suatu situasi ketika
kehidupan atau kesejahteraan masyarakat korban
akan teracam apabila tindakan yg tepat dan
segera tdk diambil; ketika situasi tsb menuntut
tanggapan besar-besaran dan dg cara-cara yg luar
biasa.

53. • Dalam kondisi demikian pejabat yg berwenang
menyatakan siaga darurat karena dalam
keadaan terdapat potensi bencana tsb
terdapat peningkatan eskalasi ancaman.
2. Penyiapan operasi tanggap darurat
jika terjadi becana/kedaruratan segera
lakukan tindakan/ rapat koordinasi utk
melakukan tindakan sbb:
a. Penunjukan Incident Commander

54. b. Aktivasi Posko
Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi
(Pusdalops) menjadi Posko (Pos Komando).
Pusdalops harus didukung dg sistem informasi
dan komuniiasi yg baik agar mampu
menyediakan informasi yg dibutuhkan utk
pengambilan keputusan.

55. Posko berfungsi sebagai :
Pusat informasi
Pemecahan masalah
Pengambilan keputusan
Evaluasi kegiatan harian /berkala dan
Media center
Induk dari semua pos-pos dari sektor (mis; pos
kesehatan, pos evakuasi)

56. • Posko minimal memiliki 6 (enam) ruangan yg
berfungsi :
– Rapat koordinas
– Pimpinan Posko
– Alat komunikasi
– Operasi
– Data dan media cente
Posko harus mudah diakses berada didaerah/lokasi
yg aman

57. C. Penugasan Tim Reaksi Cepat
Utk melakukan pertolongan, penyelamatan dan
evakuasi serta kaji cepat (rapid assessment)
utk mendata luasan wilayah dampak, jumlah
korban, kerusakan/kerugian, kebutuhan dan
kemampuan sumber daya serta prediksi
perkembangan situasi kedepan. Hasil kerja
TRC menjadi acuan antara lain utk melakukan
operasi tanggap darurat.

58. d. Perencanaan Operasi
Adalah proses penyusunan rencana tanggap
darurat yg didsarkan pd rencana kontijensi yg
telah dibuat sebelumnya.
Secara sederhana Rencana Operasi adalah
Rencana Kontijensi yg telah disesuaikan isinya
(kegiatan, pelaku, kebutuhan sumber daya
dan aspek-aspek lainnya) berdasarkan hasil
kegiatan .

59. e. Operasi Tanggap Darurat
Tanggap darurat merupakan upaya yg diakukan
segera setelah kejadian bencana, utk
menanggulangi dampak bencana.
Tujuan tanggap darurat agar masyarakat / korban
bencana dpat mempertahankan hidup meskipun
dalam kondisi minimal.
Kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yg
dilakukan oleh sekelompok orang/Instansi /
organisasi dll yg bekerja dlam kelompok/Tim utk
mencapai tujuan disebut Operasi Tanggap
Darurat.

60. • Incident Commando memiliki 3 fungsi:
1) Komando, yaitu fungsi perintah yg didasarkan
atas sistem hirarki suatu organisasi scr vertikal
2) Pengendalian, yaitu fungsi mengarahkan dan
dilakukan pd suatu situasi litas organisasi
3) Koordinasi, yaitu fungsi keduanya (Komando dan
pengendalian) yg diarahkan pd penggunaan
sumberdaya scr sistematis dan efektif yg berasal
dari berbagai sumber.

61. • Aspek-aspek teknis dalam operasi tanggap
darurat diklakukan oleh sektor-sektor mis;
1. Manajement dan koordinasi
2. Penyelamatan dan perlindungan,penerimaan
dan pendataan
3. Permakanan (pangan dan non pangan
termasuk nutrisi
4. Logistik dan transportasi
5. Penampungan sementara

62. 6. Penampungan sementara
7. Air bersih dan sanitasi
8. Kesehatan (layanan medis dan obat-obatan)
9. Pendidikan
10. Pelayanan Masyarakat
11.aspek/sektor lain sesuai kebutuhan
berdasarkan sesuai skala besaran bencana,
termasuk Media center

63. F. Manajemen Pemulihan
• Pemulihan merupakan awal upaya
pembangunan kembali dan menjadi bagian
dari pembangunan pd umumnya yg dilakukan
melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Rehabilitasi dpt diartikan sbg segala upaya
perbaikan utk mengembalikan fungsi scr
minimal thdp sarana, prasarana dan fasilitas
umum yg rusak akibat bencana.

64. • Sasaran utama Rehabilitasi adalah normalisasi/
berjalannya secara wajar berbagai aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti
pd kondisi sebelum terjadinya bencana.
• Rekonstruksi dpt diartikan sbg segala upaya
pembangunan kembali sarana, prasarana dan
fasilitas umum, dan kapasitas kelembagaan yg
rusak akibat bencana baik pd level pemerintahan
maupun masyarakat /komunitas.

65. • Tujuan rekonstruksi adalah ; utk
menumbuhkembangkann kegiatan sosial,
ekonomi dan budaya dg sasaran utamanya
tumbuhkembangnya kegiatan ekonommi,
sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban
serta bangkitnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan.

66. • Kegiatan Manajemen pemulihan dilaksanakan
sejak proses penilaiannkerusakan dan
kerugian, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta
pengawasannya yg didukung pendanaan
secara memadai.

67. • Termasuk dalam kegiatan tsb adalah
memasukkan unsur pengurangan risiko
bencana kedalam kegiatan pemulihan pasca
bencana melalui pendekatan “build back
better” atau membangun dengan lebih baik/
berkualitas utk mencegah terulangnya kembali
kerusakan akibat bencana di masa yg akan
datang.

68. Kerangka kerja penilaian penilaian
kebutuhan pasca bencana
1. Aspek Kemanusiaan
terkait dg pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat/korban bencana dan tdk terbatas
hanya pd fase “tanggap darurat”.
Sasarannya adalah kelangsungan hidup dan
berjalannya kegiatan sosial-ekonomi
masyarakat/korban bencana.
2. Aspek pemulihan

69. 2. Aspek pemulihan
terkait dg perbaikan dan pemulihan semua
aspek layanan publik/masyarakat sampai
tingkat memadai/normal, termasuk
pemulihan sosial-ekonomi utk jangka
menengah-panjang.
Sasarannya adalah normaisasi/berfungsinya
cr wajar berbagai aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat.

70. 3. Aspek Pembangunan, terkait dg pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana serta
kelembagaan di wilayah pasca-bencana sekaligus
mengakomodsikn aspek “pengurangan risiko
bencana” dan pembangunan “manusianya”.
Sasarannya adalah tumbuh kembangnya kegiatan
sosial, ekonomi dan budaya, tegaknya humkum
dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspekkehidupan.

71. G. Manajemen Logistik dan Peralatan
• Diluar bahasan Manajemen Bencana, terdapat
Manajemen Logistik dan Peralatan yg
mendukung penyelenggaraan manajemen
bencana.
• Logistik merupakan kegiatan pengadaan dan
penyaluran suplai (bahan pasokan), jumlah,
kualitas, kondisi, keamanan, tempat, dan
waktu yg tepat.

72. • Logistik dapat diartikan sebagai sesuatu yg
berwujud utk pemenuhan kebutuhan dasar
berupa sandang, pangan, papan, kesehatan,
yg digunakan dalam penanggulangan
bencana.
• Peralatan dapat diartikan sebagai segala
bentuk alat dann peralatan yg digunakan utk
kegiatan penanggulangan bencana.

73. • Kegiatan Manajemen Logistik dan peralatann
meliputi inventarisasi, pemenuhankebutuhan,
pengadaan, pergudangan, pendistribusian,
dan pebghapusan/pemusnahan.
• Manajemen Logistik dan peralatan diperlukan
utk mengendalikan scr holistik persediaan dan
kebutuhan logistik dan peralatan multi-lokasi,
multi-hazard dan terpadu antar instansi
/organisasi/pemangku kepentingan.

74. • Kondisi logistik yg ada di Indonesia :
1. Sumber bahan pokok pangan yg dibutuhkan
masyarakat belum dpat memenuhi jumlah
kebutuhan penduduk baik skala daerah maupun
skala nasional
2. Penyiapan logistik berdasarkan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan belum dapat
menjangkau sampai daerah pedalaman,
terpencil atau pulau-pulau kecil terluar
diperbatasan.

75. 3. Penyiapan sarana tempat penyimpanan
logistik di daerah yg berjalan hingga saat ini
adalah logistik dari Badan Urusan Logistik
(BULOG) dan PERTAMINA (urusan bahan bakar
minyak). Inipun hanya terdapat didaerah yg
padat penduduknya. Pusat penimbunan
logistik sektor lain yg lebih spesifik belum
terwujud.

76. 4. Penyiapan rencana tata ruang wilayah belum
dapat diwujudkan karena masih tumpang
tindih pemetaan di daerah antara tata ruang
utk kesejahteraan masyarakat dg tata ruang
wilayah yg lain.

77. • Persiapan logistik dan peralatan yg paling
tepat adalah yg bersumber dari lokal (daerah
setempat dan sekitarnya).
• Utk mobilisasi logistik dan peralatan dalam
sistem manajemen ini diperlukan unsur
transportasi. Untukmengatasi kendala ini
perlu dirancang utk mendekatkan semacam
tempat penyimpanan logistik dan peralatan
disekitar lokasi bencana.

78. • Model ini mmemerlukan pendekatan obyektif
analisis risiko bencana atau paling tidak
analisis hazard (peta ancaman) yg saat ini
lebih populer disebut dg istilah “peta rawan
bencana”
• Kondisi geografis Indonesia yg sangat luas dan
berpulau-pulau membutuhkan sistem logistik
yg tangguh, yg mampu mensuplai logistik dan
peralatan ke lokasi bencana dg tepat waktu,
tepat kebutuhan, tepat sasaran.

79. • Prinsip penanganan logistik dan peralatan yg
diharapkan diantanya adalah:
1. Pemda sbg pemegang wewenang dlm
pengelolaan sumberdaya di wilayahnya
mempunyai kewajiban mengembangkan
sistem logistik berbasis kewilayahan
berdasarkan keunggulan potensi daya yg
dimiliki.
2. Dibentuk sistem dukungsn logistik dan
peralatan yg berbasis kewilayahan dan
hazard index utk jangka panjang

80. 3. Lembaga pemerintah baikpusat maupun daerah,
Kementrian/Instansi, BUMN, BUMD, harus
terkoordinasi
4. Dukungan logistik harus bersifat mobile/tdk statis
namun terintegrasi antara yg satu dg yg lain.
5. Manajemen pengelolaan sistem logistik wilayah
yg berbasis kewilayahann hendaknya
terkoordinasi scr komprehensif integral, baik
antara pemerintah dg pemerintah daerah,
pemerintah daerah dg pemerintah daerah lainnya
serta seluruh institusi yg terkait.

81. Terimakasih

82. Sumber bacaan
• Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Alfabeta
Bandung, 2011.