Makalah ini membahas manajemen bencana dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang definisi bencana dan jenis-jenisnya, definisi manajemen bencana, tahapan dan kegiatan manajemen bencana, serta prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Makalah ini juga membahas langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran Covid-19.

1. MAKALAH MANAJEMEN BENCANA PADA PENANGANAN COVID 19
DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada awal Maret 2020 Presiden Jokowi secara resmi menyampaikan
kasus pertama virus corona di Indonesia. Dari penyampaian tersebut,
perkembangan informasi mengenai virus corona di berbagai media mendapat
tanggapan yang beragam dari publik. Tindakan yang diambil masyarakat pun
juga demikian, ada yang tidak melakukan tindakan apapun dan ada beberapa
masyarakat yang terlihat panik.
Bukti kepanikan di tengah masyarakat antara lain sulit ditemukannya
masker dan hand sanitizer serta beberapa ramuan rempah yang semakin
banyak dicari di berbagai kota. Penyebab kepanikan tersebut terjadi karena
kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat masyarakat. Informasi
menjadi penting karena mampu memengaruhi keadaan sikap dan perilaku
masyarakat dalam mengambil keputusan, sehingga hal ini perlu dikelola
dengan baik melalui manajemen bencana oleh pemerintah.
Perlu diingat bahwa bencana bukan hanya meliputi banjir, tanah
longsor, kebakaran lahan, gempa bumi, dan tsunami saja, tetapi wabah
penyakit juga termasuk dalam kategori bencana. Oleh karena itu kejadian ini
juga memerlukan mitigasi dan skenario penanganan yang matang terkait
wabah penyakit yang mungkin saja bisa muncul di masa mendatang dan bisa
ditangani dengan baik.
Sebelum masuk ke Indonesia, fenomena virus corona telah lama
diketahui masyarakat. Jangka waktu tersebut seharusnya dapat diantisipasi
oleh pemerintah agar siap sewaktu-waktu sampai ke Indonesia dengan
melakukan mitigasi penyebarannya.
B. Rumusan masalah

2. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di peroleh berbagai macam
pembahasan atau masalah yang akan di bahas dalam penulisan makalah ini.
Adapun berbagai macam pembahasan dalam makalah ini dapat di temukan
berbagai titik permasalahan yang membentuk suatu pertanyaan sebagai
berikut :
1. Apa yang di maksud dengan bencana dan apa saja jenis bencana?
2. Apa yang di maksud dengan manajemen bencana?
3. Apa saja kegiatan dan tahapan manajemen bencana?
4. Apa saja prinsip-prinsip penanggulangan bencana?
5. Apa saja tindakan dalam Manajemen Penanganan Wabah Covid 19 di
Indonesia?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui:
1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan bencana dan apa saja jenis
bencana?
2. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan manajemen bencana
3. Untuk mengetahui apa saja kegiatan dan tahapan manajemen bencana
4. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip penanggulangan bencana
5. Untuk mengetahui tindakan dalam Manajemen Penanganan Wabah Covid
19 di Indonesia
D. Manfaat
1. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dan penulis dalam hal
menajemen bencana.
2. Pembaca dapat menerapkan upaya penanggulangan bencana, terutama
untuk para petugas kesehatan.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Dan Jenis Bencana
Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut
menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan
manusia. Oleh karena itu, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tersebut juga
mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana
sosial.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi. Dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atauserangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat, dan teror.
B. Definisi Manajemen Bencana
Penanggulangan bencana atau yang sering didengar dengan manajemen
bencana (disaster management) adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Konsep
manajemen bencana saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari
pendekatan konvensional menuju pendekatan holistik (menyeluruh). Pada
pendekatan konvensial bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tidak

4. terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga
manajemen bencana lebih fokus pada hal yang bersifat bantuan (relief) dan
tanggap darurat (emergency response).
Selanjutnya paradigma manajemen bencana berkembang ke arah
pendekatan pengelolaan risiko yang lebih fokus pada upaya-upaya
pencegahan dan mitigasi, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural
di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana, dan upaya membangun
kesiap-siagaan.
Sebagai salah satu tindak lanjut dalam menghadapi perubahan
paradigma manajemen bencana tersebut, pada bulan januari tahun 2005 di
kobe-jepang, diselengkarakan konferensi pengurangan bencana dunia (world
conference on disaster reduction) yang menghasilkan beberapa substansi
dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, sosial,
ekonomi dan lingkungan. Substansi dasar tersebut yang selanjutnya
merupakan lima prioritas kegiatan untuk tahun 2005-2015 yaitu :
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional
maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan
yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta
menerapkan sistem peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan membangun
kesadaran kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana
pada semua tingkat masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan
masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif
C. Tahapan Dan Kegiatan Dalam Manajemen Bencana
1. Pencegahan (prevention)
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin
dengan meniadakan bahaya).
Misalnya :

5. a. Melarang pembakaran hutan dalam perladangan
b. Melarang penambangan batu di daerah yang curam
c. Melarang membuang sampah sembarangan
2. Mitigasi Bencana (Mitigation)
Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana (UU 24/2007) atau upaya yang dilakukan
untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Bentuk mitigasi :
a. Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai,
rumah tahan gempa, dll.)
b. Mitigasi non-struktural (peraturan perundang-undangan, pelatihan,
dll.)
3. Kesiapsiagaan (Preparedness)
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna (UU 24/2007) Misalnya:
Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi
evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan / pedoman
penanggulangan bencana.
4. Peringatan Dini (Early Warning)
Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada
masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat
oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk
memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera
terjadi.
Pemberian peringatan dini harus :
a. Menjangkau masyarakat (accesible)
b. Segera (immediate)
c. Tegas tidak membingungkan (coherent)
d. Bersifat resmi (official)
5. Tanggap Darurat (response)

6. Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk
menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan
korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.
6. Bantuan Darurat (relief)
Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar berupa :
a. Pangan
b. Sandang
c. Tempat tinggal sementara
d. kesehatan, sanitasi dan air bersih
7. Pemulihan (recovery)
Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana,
dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan
semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan
pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas, dll).
8. Rehabilitasi (rehabilitation)
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada
wilayah pascabencana.Upaya langkah yang diambil setelah kejadian
bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas
umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda
perekonomian.
9. Rekonstruksi (reconstruction)
Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik,
sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada
kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Rekonstruksi adalah
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada
wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan

7. bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan
masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta
benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya
suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban
yang tidak kita harapan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan
upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.
Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis
masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan
proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya
kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk
peraturan nagari dan peraturan daerah atas menejemen bencana. Yang tak
kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi
kehatian-hatian terutama pada daerah rawan bencana.
D. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana
Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan pasal 3 uu
no. 24 tahun 2007, yaitu:
1. Cepat dan tepat. Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah
bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat
dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas. Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila
terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan
diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi dan keterpaduan. Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi”
adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan”
adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling
mendukung.

8. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya
guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang
dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan
penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya
yang berlebihan.
5. Transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “prinsip
transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan
“prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan.
7. Pemberdayaan
8. Nondiskriminatif. Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi”
adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan
perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan
aliran politik apa pun.
9. Nonproletisi. Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa
dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat
bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat
bencana.
E. Manajemen Penanganan Wabah Covid 19 di Indonesia
1. Social separation (SS) atau pemisahan sosial
a. Pengertian
Social separation atau pemisahan sosial yang dimaksud di sini
adalah merupakan metode dalam penanggulangan wabah penyakit
dengan memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat.
b. Kelaziman
Metode ini sudah lumrah dilakukan di dunia peternakan yang
sedang menghadapi wabah dengan memisahkan ternak yang sehat dan

9. yang sakit atau lazim disebut metode karantina. Bahkan metode ini
secara historis dokumenter pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad
SAW dengan memerintahkan:
"Janganlah (unta) yang sakit
itu didekatkan dengan (unta) yang sehat."
Terkait dengan penyakit yang diderita manusia, Nabi juga
pernah bersabda:
"Janganlah orang yang berpenyakit berdekatan dengan orang
yang sehat."
c. Tujuan
Metode separasi sosial ini bertujuan agar tidak terjadi
penyebaran virus dari orang yang terpapar Covid-19 kepada orang
yang sehat. ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam
Pengawasan) serta Pasien Positif
Corona diisolasi di rumah dan rumah sakit, sedangkan
lingkungan luar rumah (ruang public) merupakan ruang orang-orang
yang sehat dan produktif untuk menggerakkan roda ekonomi guna
membiayai orang-orang yang terkena wabah Covid-19.
d. Teknis Penerapan Social Separation (SS)
Penanganan Covid-19 dengan pola Social Separation yang
memisahkan kelompok masyarakat berdasarkan status kesehatannya
(memisahkan yang sehat dan yang sakit) ini harus menjadi sebuah
gerakan sosial yang total. Pola SS ini secara garis besar terdiri dari tiga
langkah. Yakni, Tahap Tracking dan Tahap Testing serta Tahap
Healing. Sementara itu, petugas utama adalah birokrasi dari level RT,
aparat keamanan, dan tenaga medis mulai dari level Puskesmas.
e. Syarat yang Dibutuhkan
Syarat pendukung agar Pola SS ini bisa berhasil dengan baik
maka syarat dan sarana pendukung antara lain:
1) Swab test dengan metode Rapid Test PCR dengan peralatan yang
mampu deteksi dini, cepat dan akurat.

10. 2) Peralatan APD yang aman bagi person yang merawat dan
mengobati pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit
3) Untuk kehati-hatian: protocol kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu
penggunaan masker, physical distancing, cuci tangan, penggunaan
hand snitizer, penggunaan disinfektan yang tepat.
4) Edukasi yang benar terhadap semua masyarakat.
5) Pengawasan yang ketat dari apparat yang diberi wewenang.
2. Sekedar Alternatif alat Rapid Test PCR
Ada salah satu alat yang canggih yaitu produksi Bioneer atau yang
perusahaan sejenisnya. Dimana yang menjadi penting adalah: bisa deteksi
dini (sehari terpapar bisa terdeteksi, sedangkan rapid test dengan serologi
hanya bisa mengetahui setelah seminggu terpapar Covid-19), cepat (8
jam), dan akurat.
3. Tahap Tracking
Tracking atau pelacakan terhadap penyebaran virus Corona, basisnya
dilakukan terhadap semua penduduk di tingkat RT. Tujuan tracking untuk
mendeteksi dan menemukan ODP yaitu orang-orang yang pernah
berhubungan dengan penderita Covid-19 atau orang-orang yang pernah
bepergian ke negara atau wilayah pandemic dan orang-orang yang
memiliki gejala Covid-19.
4. Tahap Testing
Testing dilakukan dengan metode dan peralatan yang cepat dan
akurat serta bisa untuk deteksi sedini mungkin, yaitu menggunakan swab
test (hasil bisa diketahui 8 jam) yang dilakukan terhadap: ODP dan orang
yang memiliki gejala Covid-19 (PDP). Setelah dites, penduduk yang
positif Covid-19 harus diisolasi. Orang positif Covid-19 dengan gejala
ringan cukup diisolasi di rumah, sedangkan yang memiliki gejala sedang
diisolasi di Rumah Sakit Darurat. Sedangkan yang memiliki gejala berat
diisolasi di Rumah Sakit Rujukan. Sementara itu penduduk yang sehat dan
produktif justru didorong untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah.
Tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan pekerjaan dilakukan di

11. dalam rumah. Penduduk sehat yang keluar rumah bisa diberi keterangan
oleh petugas medis.
5. Tahap Caring and Healing
Tahap ini merupakan tahap perawatan dan penyembuhan yang
dilakukan bagi orang-orang yang menderita COVID-19 baik di rumah,
Rumah Sakit Darurat, maupun Rumah Sakit Rujukan. Perawatan dan
penyembuhan di rumah dilakukan oleh anggota keluarga yang sehat
dan/atau tidak bekerja sedangkan di rumah sakit dilakukan tenaga medis.
Baik perawatan dan penyembuhan di rumah maupun di rumah sakit harus
menggunakan protocol dan peralatan kesehatan yang standar dan/ atau
aman dari kemungkinan penyebaran virus.

12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pola Social Separation dalam penanganan Covid-19 ini sesuai dengan
latar belakang sosial dan budaya serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia
sehingga akan bisa efektif. Semoga pola ini bisa segera diterapkan atau
setidaknya pola yang ada bisa dimodifikasi dengan Pola SS ini.
B. Saran
Masalah penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban
pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait. Tetapi juga diperlukan
dukungan dari masyarakat umum. Diharapkan masyarakat dari tiap lapisan
dapat ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.

13. DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. 2011. Indonesia Negara Rawan Bencana.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110810_indo
nesia_tsunami.shtml. Di akses tanggal 18 September 2017
Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. 2007. Pengenalan
Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia.(2 th ed).
Jakarta: Direktorat Mitigasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008. Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta:
BNPB
Kamus Kesehatan. http://kamuskesehatan.com/arti/triage/. Di akses tanggal 18
September 2017
Ledysia, Septiana. 2013. Januari 2013, Indonesia Dirundung 119 Bencana.
http://news.detik.com /read /2013 /02/02/002615/2159288/10/januari-
2013-indonesia-dirundung-119-bencana. Di akses tanggal 18
September 2017
Pusat Data, Informasi dan Humas. 2010. Sistem Penangulangan Bencana.
http://bnpb.go.id/page/read/7/sistem-penanggulangan-bencana. Diakses
tanggal 18 September 2017
Pusat Data, Informasi dan Humas. 2012. Definisi dan Jenis Bencana.
http://www.bnpb.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana. Diakses
tanggal 18 September 2017
Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Jakarta: DPR RI dan Presiden RI
Sudiharto. 2011. Manajemen Disaster.
http://bppsdmk.depkes.go.id/bbpkjakarta/wp-content /uploads/ 2011/06/
Manajemen Disaster .pdf. Di akses tanggal 18 September 2017
Sinurat, Hulman., & Adiyudha, Ausi. 2012. Sistem Manajemen Penanggulangan
Bencana Alam Dalam Rangka Mengurangi Dampak Kerusakan Jalan
Dan Jembatan. Jakarta: Puslitbang Jalan dan Jembatan
Udiyana, Nyoman Dwi Maha. Bencana datang Tanpa Rencana, Namun
Penanggulangan Harus
terencana.http://www.academia.edu/3716116/Bencana_datang_Tanpa_
Rencana_Namun_Penanggulangannya_Harus_Terencana. Di akses
tanggal 18 September 2017