manajemen bencana

2. I. TERMINOLOGI MEDIS
1. Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis. Kejadian destruktif yang
mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara penolong dan
korban.
2. Depsos : Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi
urusan sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang
Menteri Sosial (Mensos)
3. LSM : Sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya
4. Mitigasi : Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
5. Kesiapsiagaan : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melaluipengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya guna.
6. Rehabilitasi : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahandan
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Mengapa bencana tidak dapat dilupakan dan butuh waktu lama untuk pulih
dari bencana?
2. Apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana ?
3. Apa saja fungsi Depsos ?
4. Bagaimana manajemen gawat darurat dalam menanggapi bencana ?

3. 5. Apa saja jenis bencana ?
6. Apa yang dilakukan jika jumlah penolong lebih sediit daripada korban ?
7. Apa lembaga yang mengatur bencana dan apa tugasnya ?
8. Apa saja peraturan tentang bencana ?
9. Apa tujuan lembaga kemanusiaan datang ke RS saat bencana ?
10. Apa saja yang harus dipenuhi agar LSM internasional bisa membantu negara
jika terjadi bencana ?
11. Apa program kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana ?
12. Mengapa daerah sumbar dikatakan rawan bencana ?
13. Mengapa program kesiapsiagaan dan mitigasi belum terlaksana sepenuhnya
baik oleh pemerintah dan masyarakat sendiri ?
14. Apa saja yang termasuk dalam program rehabilitasi dalam bencana ?
III. ANALISIS MASALAH
1. Bencana bisa merenggut apa saja baik harta benda atau nyawa. Bencana
meninggalkan trauma fisik ataupun psikis yang tidak semua orang bisa
sembuh dari trauma tersebut dengan cepat.
2. Jika terjadi bencana :
i. Pihak medis : pertolongan pertama(resusitasi) dan memprioritaskan
yang mudah ditolong agar bisa membantu yang lain.
ii. Masyarakat : jauhi sumber bencana, minta pertolongan, selamatkan
diri dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan.
1. Jangan cemas
2. Gempa : jauhi bangunan tinggi, pergi ke tanah lapang
Tsunami : jauhi sumber tsunami, ke tempat tinggi(bukit)
Evakuasi dengan jalan kaki, jangan menggunakan kendaran.
3. Fungsi Depsos
4. Manajemen bencana
i. Pra bencana : kegiatan menyiapkan diri untuk menghadapi bencana
yang akan datang, contohnya : kesiapsiagaan, mitigasi
ii. Saat bencana : kegiatan tanggap darurat yaitu penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda , pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan,
serta pemulihan sarana dan prasarana
iii. Pasca bencana : meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi
5. Jenis bencana

4. i. Bencana Alam : terjadi karena faktor alam sendiri, contohnya : banjir,
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan dll.
ii. Bencana Non alam : terjadi karena faktor manusia, contohnya : gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit
iii. Bencana sosial : konflik dan teror
6. Jika jumlah penolong lebih sedikit dari korban, maka dalam tatalaksana medis
memilih korban yang memiliki sedikit trauma dan kesempatan hidup yang
lebih besar, karena korban tersebut bisa membantu untuk korban lain,
seperti orang yang luka robek di tangan dan orang yang fraktur femur
terbuka, kita dahulukan orang yang luka robek. Bagi dokter spesialis yang
pernah memiliki kompetensi dokter umum, bisa mengerjakan kompetensi
tersebut dalam kondisi darurat.
7. Lembaga yang mengatur tentang bencana
i. Lembaga nasional :
1. BNPD(Badan Nasional Penanggulan Bencana)
2. BPBD(Badan Penanggulan Bencana Daerah)
ii. Lembaga international :
1. UNICEF, UNESCO, PMI
8. Peraturan tentang bencana
i. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
ii. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
iii. PP No. 23 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana
iv. PP No. 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
v. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan
Bencana
vi. Perka No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
vii. Permenkes 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan KLB
viii. Perka No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
Banan Nasional Penanggulangan Bencana
9. Lembaga kemanusiaan terdiri dari lembaga nasional dan internasional
dengan tujuan bantuan obat-obatan dan tenaga medis

5. 10. Yang harus dipenuhi agar LSM internasional agar bisa masuk ke LSM nasional
adalah
i. Ada pernyataan resmi dari kepala negara pembantu
ii. Sesuai azas Pancasila dan UUD 1945, harus transparan, akuntabilitas,
menjunjung azas, mengikuti aturan.
11. Program kesiapsiagaan dan Mitigasi dalam Bencana
i. penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan
standar
ii. pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan
iii. pembuatan brosur/leaflet/poster
iv. analisis risiko bencana
v. pembentukan tim penanggulangan bencana
vi. pelatihan dasar kebencanaan
vii. membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis
masyarakat
12. Sumbar merupakan daerah rawan bencana karena dari segi goegrafis sumbar
memiliki lempengan, dekat pantai, gunung api yang masih aktif, mudah
longsor karena banyak bukit.
13. Program kesiapsiagaan dan mitigasi belum berjalan dengan baik karena
i. Infrastruktur seperti bangunan tahan gempa dll blum sesuai standar
karena belum ada dana
ii. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan masih kurang
iii. Pelatihan kesiapsiagaan yang kurang diminati oleh masyarakat
iv. Tidak tahu jalur evakuasi
v. Tata cara evakuasi yang salah, seperti membawa kendaraan saat
evakuasi
vi. Tidak mempersiapkan diri menghadapi bencana yang datang tiba-tiba.
14. Program rehabilitasi dalam bencana
i. Beri bantuan dana untuk membangun rumah(rekonstruksi)
ii. Pemulihan psikologis pasca bencana
iii. Pemulihan sosioekonomi
iv. Pemulihan pelayanan publik
v. Perbaikan lingkungan

6. IV. SKEMA
V. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Bencana
2. Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentang Upaya Penanggulangan Gawat
Darurat Medis dalam Bencana
3. Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentang Peraturan tentang
Penganggulangan Bencana
4. Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentang Peran Lembaga dalam
Penanggulangan Bencana
5. Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentang Manajemen Kesiapsiagaan dan
Mitigasi dalam Bencana
VI. BELAJAR MANDIRI
1. Manajemen penanggulangan bencana memiliki kemiripan dengan sifat‐sifat
manajemen lainnya secara umum. Meski demikian terdapat beberapa
perbedaan, yaitu:
i. nyawa dan kesehatan masyarakat merupakan masalah utama;
ii. b. waktu untuk bereaksi yang sangat singkat;
iii. risiko dan konsekuensi kesalahan atau penundaan keputusan dapat
berakibat fatal
iv. situasi dan kondisi yang tidak pasti
v. petugas mengalami stres yang tinggi
vi. informasi yang selalu berubah.

7. Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan penggunaan
sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman bencana dengan melakukan
perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tahap
penanggulangan bencana yaitu pra, saat dan pasca bencana. Pada dasarnya, upaya
penanggulangan bencana meliputi:
 Tahap prabencana, terdiri atas:
o Situasi tidak terjadi bencana, kegiatannya adalah pencegahan dan
mitigasi
o Situasi potensi terjadi bencana, kegiatannya berupa kesiapsiagaan
 Tahap saat bencana, kegiatan adalah tanggap darurat dan pemulihan darurat
 Tahap pasca bencana, kegiatannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi
Setiap tahapan bencana tersebut dapat digambarkan dalam suatu siklus seperti
dibawah.
Setiap tahap penanggulangan tersebut tidak dapat dibatasi secara tegas.
Dalam pengertian bahwa upaya prabencana harus terlebih dahulu diselesaikan
sebelum melangkah pada tahap tanggap darurat dan dilanjutkan ke tahap
berikutnya, yakni pemulihan. Siklus ini harus dipahami bahwa pada setiap waktu,
semua tahapan dapat dilaksanakan secara bersama‐sama pada satu tahapan
tertentu dengan porsi yang berbeda. Misalnya, tahap pemulihan kegiatan utamanya
adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi dapat juga dilakukan
untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.
Berbagai upaya penanggulangan bencana yang dapat dilakukan pada setiap
tahap dalam siklus bencana antara lain:
a. Pencegahan Dan Mitigasi
Upaya ini bertujuan menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko
dampak bencana. Upaya‐upaya yang dilakukan antara lain:
1) penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar;
2) pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan

8. 3) pembuatan brosur/leaflet/poster
4) analisis risiko bencana
5) pembentukan tim penanggulangan bencana
6) pelatihan dasar kebencanaan
7) membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis masyarakat.
b. Kesiapsiagaan
Upaya kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya bencana. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai
teridentifikasi akan terjadi. Upaya‐upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1) penyusunan rencana kontinjensi;
2) simulasi/gladi/pelatihan siaga;
3) penyiapan dukungan sumber daya;
4) penyiapan sistem informasi dan komunikasi.
5) tanggap darurat;
Upaya tanggap darurat bidang kesehatan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa
dan mencegah kecacatan. Upaya yang dilakukan antara lain:
1) penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment);
2) pertolongan pertama korban bencana dan evakuasi ke sarana
3) kesehatan;
4) pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan;
5) perlindungan terhadap kelompok risiko tinggi kesehatan.
c. Pemulihan.
Upaya pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya rehabilitasi
bertujuan mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak
menentu ke kondisi normal yang lebih baik. Upaya rekonstruksi bertujuan
membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih
baik dan sempurna. Upaya‐upaya yang dilakukan antara lain:
1) perbaikan lingkungan dan sanitasi;
2) perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan
3) pemulihan psiko‐sosial;
4) peningkatan fungsi pelayanan kesehatan
2. Peraturan tentang Bencana
i. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
1. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder
diatur
2. Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta
aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional
3. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko
Bencana
4. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra
bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan terpadu

9. 5. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam
menghadapi bencana
6. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
melalui
7. Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
8. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D,
RPJP/D)
ii. Peraturan Pemerintah
1. Penyelenggaraan Pb (Pp. No. 21/2007)
2. Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Pp. No.
22/2007)
3. Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non
Pemerintah (PP. No. 23/2007)
iii. Peraturan Kepala BNPB
1. Perka No. 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Perka No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Perka No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana
4. Perka No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana
Siap Pakai
5. Perka No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
6. Perka No. 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Dan
Besaran Bantuan Santunan Duka Cita
7. Perka No. 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi
Cepat Banan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Perka No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap
Darurat Bencana
9. Perka No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
10. Perka No. 12 Tahun 2008 Tentang Kajian Pembentukan Dan
Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis
11. Perka No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen
Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana
12. Perka No. 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana 2010-2014
13. Perka No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012
3. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
a. Tingkat pusat
i. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

10. Bnpb merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat
menteri yang memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat,
efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Adapun tugas dari bnpb adalah sebagai berikut:
a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara
adil dan setara;
b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundangundangan;
c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari anggaran pendapatan dan belanja negara
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundangundangan
h. Menyusun pedoman pembentukan bpbd.
ii. Kementerian kesehatan
Tugas dan kewenangan kementerian kesehatan adalah merumuskan
kebijakan, memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan penanganan
krisis dan masalah kesehatan lain, baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah
terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait, baik
pemerintah maupun non pemerintah, lsm, lembaga internasional, organisasi profesi
maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Selain itu kementerian kesehatan secara aktif membantu mengoordinasikan
bantuan kesehatan yang diperlukan oleh daerah yang mengalami situasi krisis dan
masalah kesehatan lain.
b. Tingkat daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah. Pada tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat
setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib dan pada tingkat
kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota
atau setingkat eselon IIa.
Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex‐officio) oleh Sekretaris Daerah yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah.
BPBD mempunyai fungsi :

11.  perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;
 pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
BPBD mempunyai tugas :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah
daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangundangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala
daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu anggota
unsur pengarah penanggulangan bencana memiliki tanggung jawab dalam
penanganan kesehatan akibat bencana dibantu oleh unit teknis kesehatan yang ada
di lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas penanganan kesehatan
akibat bencana di lingkungan dinas kesehatan dikoordinasikan oleh unit yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan surat keputusan. Tugas dan
kewenangan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota adalah melaksanakan dan
menjabarkan kebijakan, memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan
kegiatan penanganan kesehatan akibat bencana di wilayah kerjanya.
Dalam hal memerlukan bantuan kesehatan karena ketidakseimbangan antara
jumlah korban yang ditangani dengan sumber daya yang tersedia di tempat, dapat
meminta bantuan ke Kemenkes cq Pusat Penanggulangan Krisis maupun ke pusat
bantuan regional.
4. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu
aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha
yang dilakukan untuk megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban
jiwa maupun harta. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang
kita harus lakukan ialah melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut.
Dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui Bahaya

12. (hazard), Kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) suatu wilayah yang
berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya..
Bahaya (hazard) adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk
menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta
benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap
sebuah bencana (disaster) apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.
Kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah
bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat
menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat
berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat
dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap
dampak bahaya.
Jenis-jenis kerentanan :
o Kerentanan Fisik : Bangunan, Infrastruktur, Konstruksi yang lemah.
o Kerentanan Sosial : Kemiskinan, Lingkungan, Konflik, tingkat
pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia.
o Kerentanan Mental : ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya
diri, dan lainnya.
Kapasitas (capacity) adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap
situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan dan
lainnya). Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan
secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Resiko bencana (Risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan
harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. , akibat kombinasi dari bahaya,
kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan.
Menghitung Resiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada penilaian
bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah tersebut. Menghitung resiko bencana
menggunakan persamaan sebagai berikut :
Risk (R) = H xV/ C
Keterangan => R : Resiko Bencana
H : Bahaya
V : Kerentanan
C : Kapasitas
Setelah melakukan resiko bencana, yang harus kita lakukan ialah melakukan
tindakan untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Tindakan yang dilakukan
bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan menambah kapasitas sebuah daerah.
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menguarangi resiko bencana antara lain :
 Relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, misal memindahkan
penduduk yang berada dipinggir tebing yang mudah longsor
 Pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah
daerah.
 Pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana.
 Bangunannya relatif lebih kuat jika dilanda gempa.
 Penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan.