Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom

Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mai...
SELEKTA

2

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

BIN Janji
Netral dalam
Pelaksanaan
Pemilu

12 Nama Masuk,
Pendaftaran Calon
Hakim MK...
HUKUM

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

3

Naskah Akademik RUU
KUHP dan KUHAP
tidak Memadai
PERMOHONAN penundaan pembahasan revis...
4

INDONESIA MEMILIH

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

Prabowo Mulai Lirik
Din Syamsuddin

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

DEKLARASI PEMI...
PLATFORM PARTAI

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

1 Partai NasDem

7 Partai Demokrat

SEBETULNYA sebagai negara agraris, kita ber...
TIPIKOR

6

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

Baru Mobil yang Disita
dari Catherine

MI/ROMMY PUJIANTO

DIDUGA TERIMA MOBIL: Artis...
panti asuhan

SELASA, 25 februari 2014

7

Cerita Pilu dari Panti Samuel
Pemilik The Samuel’s Home bisa dijerat
dengan UU ...
MEGAPOLITAN

8

SELASA, 25 febRUARI 2014

LINTAS BERITA

Puncak Monas Bisa Dikunjungi

antara/zabur karuru

KEMBALI SEMRAW...
BENCANA

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

9

Abu Kelud
Bisa untuk
Campuran Semen

ATAP RUMAH
DARURAT: Puluhan
atap rumah warga
ya...
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Media Indonesia 25 Februari 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Media Indonesia 25 Februari 2014

1,954 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Media Indonesia 25 Februari 2014

  1. 1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SELASA, 25 FEBRUARI 2014 / NO. 11999 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Aksi Buang 1 Ton Apel Petani Malang Biaya Rehab Rumah Rp25,95 Miliar Tuduhan Konspirasi di Balik Krisis Petani apel dari Malang, Jawa Timur, mencemaskan serbuan produk sejenis dari China yang berharga murah. Penghasilan mereka menurun tajam. Untuk mengurangi risiko banjir lahar, dilakukan perbaikan enam kantong lahar dan pengerukan Waduk Siman. Presiden Venezuela Nicolas Maduro begitu yakin bahwa Amerika Serikat kembali menciptakan trik-trik kotor untuk menumbangkan pemerintahan sosialis. Selekta, Hlm 2 Bencana, Hlm 9 Fokus Internasional, Hlm 22-23 Diamputasi, Bubarkan saja KPK Dua Bayi itu Merintih Konspirasi Perlambatan Pangan Kalau pemerintah ngotot mengesahkan, lembaga antirasywah itu meminta aturan tentang tipikor dikeluarkan dari KUHP. LINA HERLINA P ERMINTAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemerintah dan DPR agar me nunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Un dang Hukum Pidana (KUHP) bertepuk sebelah tangan. KPK menilai pemerintah dan parlemen bekerja sama melumpuhkan lembaga antirasywah. Kedua RUU itu diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013, dan masuk prioritas program legislasi nasional periode 2009-2014. RUU KUHP memuat 766 pa sal atau bertambah 197 pa sal dari KUHP lama yang hanya memuat 569 pasal. Setidaknya ada 12 isu penting yang menjadi polemik dalam RUU KUHAP karena berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan KPK. Setelah menerima kedua naskah itu, DPR membentuk Panja Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Syamsudin dengan 26 anggota dari berbagai fraksi. Panja telah memanggil sejumlah pihak terkait, kecuali penundaan pembahasan RUU Perubahan KUHAP dan KUHP? Kita melihat ada beberapa pasal yang bisa mengamputasi dan mengeliminiasi keberadaan dan kewenangan KPK. Maka, kita minta Presiden dan DPR (pembahasan) ditangguhkan sementara untuk bisa dibahas secara jernih dengan seluruh elemen yang berkepentingan terhadap keberadaan UU KUHAP dan KUHP ini. Mengapa KPK hanya meminta penangguhan, bukan pembatalan saja? Posisi KPK di sini hanya meminta penundaan supaya bisa dibahas kembali. Tidak ada niat untuk membatalkan. Ada tenggat yang ditentukan KPK untuk menunggu jawaban Presiden dan DPR terkait permintaan tersebut? Saya yakin surat yang kita ajukan akan ditanggapi positif oleh Presiden dan DPR. Apa masalah krusial dalam kedua RUU itu? Ada beberapa poin yang memang kita persoalkan, termasuk tidak masuknya delik penyuapan dalam korupsi. Kalau toh pemerintah tetap akan mengesahkan, itu tidak masalah, yang penting Kita pun bertanyatanya, jangan-jangan perlambatan produksi pangan sesungguhnya persekongkolan jahat agar kita tetap bergantung pada impor? MI/ANGGA YUNIAR BEBASKAN ANAK: Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (belakang) dan polisi menggendong anak-anak yang mereka evakuasi dari Panti Asuhan The Samuel’s Home, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, kemarin. H KPK, untuk membahas RUU KUHAP. Perihal posisi Aziz juga dipersoalkan karena Wakil Ketua Komisi III dari Partai Golkar tersebut pernah disebut dalam kasus korupsi pengadaan simulator uji kendaraan di Korlantas Polri dan proyek pembangunan kawasan pengembangan dan pembinaan terpadu sumber daya manusia kejaksaan di Ceger, Jaktim. Apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan KPK? Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Lina Herlina dengan Ketua KPK Abraham Samad seusai memberi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Kampus Samata, Makassar, kemarin. Berikut petikannya: Apa sebenarnya yang mendasari KPK menyurati Presiden dan DPR yang meminta aturan tentang tindak pidana korupsi (tipikor) dikeluarkan dari KUHP. Bagaimana kalau pemerintah dan DPR tetap ngotot? Kalau ngotot, kita persilakan, tapi tolong yang terkait tipikor dikeluarkan. Itu saja jalan tengahnya. Anda melihat RUU KUHAP dan KUHP itu sebagai upaya penggembosan KPK? Wallahualam. Saya belum tahu persis itu. Saya hanya melihat, kalau ini dilaksanakan, keberadaan KPK menjadi tidak signifikan lagi. Kalau memang itu dipaksakan, dan keberadaan KPK diamputasi, mending lembaga ini tidak ada lagi. Ada tapi diamputasi dan terlalu dipaksakan, saya pikir mending KPK bubar saja. (X-5) lina@mediaindonesia.com Berita terkait hal 3 Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com BILA dikatakan Indonesia ialah negeri agraris, itu kini tinggal kenangan. Sekurang-kurangnya, ia kini menjadi cita-cita besar yang entah kapan terwujud. Fakta terbaru yang dikemukakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperlihatkan sepanjang Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB II berkuasa, pertumbuhan produksi pangan melambat. Produk domestik bruto atau PDB sektor pertanian subsektor tanaman bahan makanan di periode KIB I tumbuh rata-rata 4% per tahun. Namun, pada periode KIB II, pertumbuhan melambat hingga rata-rata 2% per tahun. Pada 2004, periode sebelum SBY memerintah, pertumbuhan tahunan PDB sektor tanaman pangan mencapai 2,9%. Masih menurut data Bappenas, di sisi lain, peningkatan produksi yang lambat itu mampu meningkatkan swasembada pangan utama. Pada 2013 surplus beras 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton 2014. Kita mengapresiasi pencapaian itu. Namun, selain swasembada beras dan jagung, pemerintah memiliki program swasembada kedelai, daging sapi dan gula. Dengan adanya program tersebut, bukankah seharusnya produksi pangan meningkat? Nyatanya yang terjadi di lapangan memang berkebalikan. Salah satu jalan mencapai swasembada pangan ialah ekstensifikasi pertanian, perluasan lahan pertanian. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permuSilakan tanggapi kiman berlangsung semenaEditorial ini melalui: mena. www.metrotvnews.com Kalaupun ada pembukaan lahan baru, ia bertujuan memenuhi kebutuhan pasar global. Lahan dibuka bukan untuk komoditas yang dibutuhkan rakyat seperti kedelai, beras, atau jagung, melainkan untuk kelapa sawit dan cokelat. Pembukaan lahan itu bukan diperuntukkan petani, melainkan justru korporasi besar. Cara lain untuk mencapai swasembada pangan ialah intensifikasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan irigasi. Celakanya, pememerintah seperti setengah hati melakukannya. Penggunaan nanoteknologi di bidang pertanian masih separuh hati. Setelah kian menjadi anak tiri, petani kita pun harus berjibaku dengan irigasi yang rusak. Pada 2013, Kementerian Pertanian mengungkapkan 2,4 juta ha lahan pertanian irigasi memerlukan rehabilitasi. Ironisnya, meski data kerusakan infrastruktur sudah dipaparkan di mana-mana, perbaikan tidak kunjung usai. Dana yang dianggarkan per tahun hanya sekitar Rp6 triliun, termasuk perbaikan berbagai infrastruktur perdesaan. Alih-alih melakukan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat, negara justru menempuh jalan instan lewat impor. Kita tak habis pikir mengapa pemerintah ogah-ogahan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang merupakan langkah strategis mencapai kedaulatan pangan. Kita pun bertanya-tanya, jangan-jangan perlambatan produksi pangan sesungguhnya sebuah persekongkolan jahat agar kita tetap bergantung pada impor? Kita tahu pertumbuhan penduduk kita terbilang tinggi. Jika produksi pangan terus melambat, pada satu titik kita akan menghadapi rawan pangan. Oleh karena itu, kita berharap pemerintahan baru kelak sungguh-sungguh mengurus pertanian demi mencapai kedaulatan pangan. ARU mewarnai Panti Asuhan The Samuel’s Home di Sektor 6, GC 10 No 1, Cluster Miccelia, Summarecon Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Di antara belasan balita yang sedang bermain di pintu gerbang berwarna hitam itu, dua balita perempuan terkulai lemah. Mereka tergeletak di sebuah kasur di lantai rumah mewah itu. Begitu didekati, ternyata kedua balita itu sedang demam tinggi. “Tolong angkat dan bawa masuk ke kamar anak itu. Panasnya tinggi. Jangan sampai masuk angin lagi,” kata Kapolsek Kelapa Dua Komisaris Sulistino yang hadir beberapa menit sebelum Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait, kemarin. Pihak kepolisian dan Komnas PA kemudian mengevakuasi dua balita tersebut ke Rumah Sakit (RS) Bethsaida, Gading Serpong, untuk dirawat. Balita yang sakit itu digendong seorang polwan ke mobil karena Sumini, pembantu panti asuhan, sibuk memasak dan membersihkan rumah itu. “Badannya panas sekali,” kata sang polwan. Kedua balita itu hanya merintih dan tidak menge- luarkan air mata. “Kasihan dia. Anak kecil jangan dibiarkan seperti ini karena mereka gampang step,” tambah polwan itu lagi. Setelah melihat kondisi itu, Arist langsung menggendong balita lainnya sambil bertanya apakah mereka sudah dibawa berobat ke rumah sakit kepada pemilik panti asuhan, Samuel Watulingas, 50. Baru tujuh dari 37 anak dari panti tersebut yang bisa diselamatkan LBH Mawar Saron, dengan bantuan donatur yang melaporkan peristiwa itu. “Belum, hanya diberi obat penurun panas. Sekarang ini cuacanya kan selalu berubah-rubah, jangankan anak kecil, saya juga agak flu,” jawab Samuel. Seusai mendengar jawaban itu, Arist pun langsung membawa kedua balita ke RS Bethsaida. “Yang penting selamatkan dulu nyawa anak ini,” katanya. Ia juga membawa 10 anak lainnya ke Kantor Komnas PA. Masalah hukumnya, lanjut Arist, dibicarakan nanti setelah hasil penyelidikan. Yang jelas, tambah Ketua Komnas PA itu, penanganan kesehatan dan pelayanan terhadap anak-anak di panti asuhan tersebut jauh dari standardisasi internasional. Kepala Divisi Nonlitigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, Jecky Tengens, mengecam dan menuntut agar pihak berwajib bertindak cepat dan tegas terhadap peristiwa mengenaskan tersebut. “Bukan baru kali ini panti asuhan ini dilaporkan atas tindakan kekerasan dan penyiksaan yang terjadi,” ujar Jecky di LBH Mawar Saron, Jalan Boulevard Sunter, Jakarta Utara, kemarin. Menurutnya, baru tujuh dari 37 anak dari panti tersebut yang bisa diselamatkan LBH Mawar Saron, dengan bantuan donatur yang melaporkan peristiwa itu. “Laporan polisi yang dibuat pada Selasa (11/2) di Mabes Polri pun terkesan belum menemukan perkembangan berarti,” tambah Jecky. Yayasan yang dikelola pasangan suami istri Chemy Watulingas alias Samuel dan Yuni Winata, 47, itu tidak memiliki papan nama seperti panti asuhan pada umumnya. (Sumantri/ Thomas/X-7) Berita terkait hlm 7 Gunung Api dan Pemanasan Global LETUSAN gunung api membawa berkah. Di antaranya, selain menyuburkan tanah, letusan itu ternyata memperlambat pemanasan global. Hal itu diutarakan peneliti AS, Benjamin Santer, dalam jurnal Nature Geoscience. Santer mengatakan letusan gunung berapi telah EBET membantu meredupkan sinar matahari dan mengimbangi emisi tinggi yang terperangkap di atmosfer. Berdasarkan data yang dimiliki, laju kenaikan suhu permukaan bumi telah melambat setelah 1998. Selama satu dasawarsa, setidaknya ada 17 gunung api meletus. Namun, lanjutnya, meski letusan gunung api telah memperlambat pemanasan global, tingkat emisi dunia harus tetap diturunkan sebelum bencana perubahan iklim menjadi besar. “Gunung berapi memberi kita waktu sementara untuk beristirahat dari tekanan pemanasan tanpa henti akibat karbon dioksida yang terus meningkat,” kata Profesor Perubahan Iklim Universitas Leeds, Inggris, Piers Forster menanggapi hasil penelitian Santer. (Guardian/Kid/X-4)
  2. 2. SELEKTA 2 SELASA, 25 FEBRUARI 2014 BIN Janji Netral dalam Pelaksanaan Pemilu 12 Nama Masuk, Pendaftaran Calon Hakim MK Ditutup DPR sudah menerima 12 nama calon hakim konstitusi menggantikan posisi hakim Harjono dan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf mengatakan pihaknya menerima ke-12 nama calon hakim konstitusi yang sudah memenuhi persyaratan. “Kami sudah sepakat, hari ini (kemarin) tanggal 24 Februari batas terakhir penyerahan persyaratan calon hakim konstitusi,” kata Muzammil di kompleks gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Muzammil menuturkan, proses seleksi dijadwalkan dilakukan mulai hari ini melalui tes pembuatan makalah selama dua hari. Ia mengatakan, Komisi III DPR akan segera menyelesaikan proses seleksi hakim konstitusi. “Kami enggak mau lama-lama, karena kami reses 6 Maret mendatang,” tuturnya. Selain itu, ia menjelaskan, dalam rapat terakhir kemarin, Komisi III DPR juga sepakat untuk membentuk tim pakar yang akan membantu untuk menciptakan proses seleksi yang terbuka dan dipercaya publik. “Ada dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kepakaran, mantan Hakim MK, akademisi, tokoh agama, dan tim panitia pembuatan undang-undang dasar. Mereka akan menanya dan mengorek kemampuan para calon ini. Mereka akan mempresentasikan hasil seleksi mereka, dan nanti bersama kita memutuskan siapa yang akan menjadi hakim konstitusi,” ujarnya. Karena itu, kata Al Muzzamil, publik tidak perlu mengkhawatirkan proses seleksi calon hakim konstitusi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin mengatakan, proses fit and proper test akan dilaksanakan pada 3-5 Maret mendatang dengan alokasi waktu 90 menit untuk tiap calon hakim konstitusi. Ada 8 nama anggota tim pakar yang sudah mengonfirmasi membantu Komisi III DPR dalam menyeleksi calon hakim konsitusi, antara lain Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum Nadhatul Ulama), Laica Marzuki (mantan Hakim Konstitusi dan mantan Hakim Agung), Zain Bajeber (mantan politikus PPP), Andi Matalatta (mantan Menkum dan HAM), Natabaya (mantan Hakim Konstitusi), Lauddin Muzani, dan Saldi Isra (pakar hukum tata negara Universitas Andalas). (*/X-6) ANTARA/RUDI MULYA BERSIHKAN RUANG KELAS: Siswa SD Negeri III Puncu, Kediri, Jawa Timur, membersihkan ruang kelas mereka dari material vulkanis letusan Gunung Kelud, kemarin. Sejumlah sekolah di Kecamatan Puncu dan Kecamatan Kepung, Kediri, tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar karena atapnya jebol akibat erupsi Kelud. Berita halaman 9 Aksi Buang 1 Ton Apel Petani Malang Petani apel dari Malang, Jawa Timur, mencemaskan serbuan produk sejenis dari China yang berharga murah. Penghasilan mereka menurun tajam. IQBAL MUSYAFFA D UA orang berdandan ala pocong dengan pupur tebal jalan beriringan. Sejurus kemudian tanpa canggung mereka beraksi bak aktor pantomim di depan gerbang Gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, kemarin. Di belakang kedua ‘pocong’ tersebut puluhan petani asal Malang mengusung dua keranda berisi apel segar. Mereka memaksa masuk ke halaman Kantor Kemendag yang dijaga puluhan polisi. Karena ditolak aparat, para pengunjuk rasa melampiaskan amarah mereka dengan menumpahkan isi keranda dan belasan karung apel di pelataran pintu masuk Kantor Kemendag. Buah apel berwarna hijau itu pun menggelinding ke segala sudut. Aksi buang-buang 1 ton apel menjadi bentuk protes para petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Hortikultura Nasional atas kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) yang membuka keran impor apel sehingga petani lokal terpuruk. Para petani mendesak Mendag Muhammad Lutfi menarik Permendag impor holtikultura termasuk apel. “Kami ingin meningkatkan kualitas dan produktivitas apel malang,” kata Sekjen Asosiasi Hortikultura Ramdansyah kepada Metro TV. Menurut Ramdansyah, kini komoditas apel malang dan beberapa kota lain di Jawa Timur kalah bersaing oleh apel China. Melimpahnya apel impor dengan harga murah sehingga penghasilan para petani berkurang drastis. “Kami meminta menteri mengurangi volume impor 37 produk hortikultura dan tidak menetapkan preferensi harga terutama apel. Kami juga mendesak Kemendag dan Kementerian Pertanian melindungi petani,” ujar Ramdansyah. MI/RAMDANI TUNTUT PERLINDUNGAN: Petani apel melakukan aksi teatrikal dengan menumpahkan apel malang di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin. Petani meminta perlindungan terhadap buah yang menjadi ikon Kota Malang itu karena harganya kian terpuruk akibat serbuan buah impor. Siapa dirigennya Saat menanggapi protes puluhan petani apel dari Malang itu, pengamat ekonomi pertanian Husein Sawit mengakui impor produk hortikultura begitu masif. “Kalau surplus, mengapa harga naik sehingga harus impor?” tanya Husein. Apabila terjadi surplus produksi hortikultura, lanjut Husein, seharusnya harga stabil bahkan cenderung turun. Kondisi itu tercipta karena pemerintah mengabaikan upaya peningkatan produksi. “Naiknya alokasi anggaran di sektor pertanian seperti pupuk selalu menjadi tameng. Mestinya dipecahkan dulu persoalan konversi lahan dan perbaikan kualitas tanam,” tandas Husein. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyoroti melambatnya produksi pangan termasuk hortikultura karena persoalan Lima Perusahaan Pencetak Soal Ditunjuk 7 Juta Siswa Siap Ikuti Ujian Nasional SEBANYAK 7.157.218 siswa akan mengikuti ujian nasional (UN) tahun ini, yang tersebar di delapan wilayah regional dengan anggaran mencapai Rp560 miliar. Mendikbud Mohammad Nuh mengemukakan sekitar 7 juta siswa tersebut terdiri sekitar 1,6 juta siswa SMA sederajat, 2,9 juta siswa SMP, dan 1,1 juta peserta didik SMK. “Jumlah tujuh juta lebih siswa itu masih ditambah dengan peserta dari paket A dan B. Mereka akan dinilai hasil belajarnya yang diselenggarakan pemerintah,” papar M Nuh kepada pers di Kemendikbud Jakarta, kemarin, seusai penandatanganan kontrak dengan lima perusahaan percetakan pemenang tender dan penyerahan naskah soal UN kepada lima perusahaan terkait. Adapun lima perusahaan pencetak naskah soal UN antara lain PT Temprina Media Grafika yang akan mencetak naskah untuk tiga wilayah regional. Ketiga wilayah itu antara lain regional dua terdiri Sumsel, Babel, Lampung, Bengkulu, regional tujuh terdiri NTT, NTB, Bali, dan regional delapan terdiri Sulsel, Sulbar, Sultara, Sulut, Sulteng, dan Gorontalo. PT Karya Kita akan mencetak naskah untuk regional satu terdiri dari Sumatra Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatra Barat. Adapun, PT Jasuindo Tiga Perkasa mencetak naskah regional tiga seperti DKI Jakarta, Banten, Kalbar, Kalteng, Jambi, Papua, Papua Barat, Maluku,Maluku Utara, dan regional enam terdiri Jatim, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Lalu PT Balebat akan mencetak naskah di regional empat hanya di Jawa Barat dan PT Masscom akan mencetak naskah di regional lima terdiri Yogyakarta dan Jateng. Sekretaris Balitbang Kemendikbud Dadang Sudiarto menambahkan, saat pengumuman lelang dibuka terdapat 50-70 perusahaan di setiap regional yang membaca pengumuman tersebut. Lalu ketika masuk proses penawaran di setiap region ada 4-8 perusahaan yang memasukkan proposal. Kemendikbud sendiri memenangkan percetakan yang tidak ada masalah administrasi dan teknis. Pihaknya menilai kapasitas pabriknya dan mesin yang dipakai dan jumlah pekerja. UN SMA/sederajat dijadwalkan akan berlangsung pada 14-16 April. Adapun UN SMP/sederajat pada 5-8 Mei mendatang. (Bay/X-6) dalam pengadaan benih. “Selain itu, alokasi pupuk juga menurun. Petani dianjurkan menggunakan pupuk organik. Konsekuensinya, produksi berkurang,” jelas Winarno. Winarno menduga pemerintah sengaja menjadikan produksi pangan di dalam negeri melambat agar impor komoditas hortikultura jalan terus. “Saya tidak tahu siapa dirigennya, karena kalau impor, pasti menerima sesuatu. Bumpernya ada di Kemendag,” kata Winarno. Dua petani berdandan pocong berkemas dari gerbang Kantor Kemendag. Para pengunjuk rasa nelangsa karena petinggi Kemendag tidak menemui mereka. Atau, pejabat Kemendag sedang kongko dengan importir? (Wes/*/X-3) iqbal@mediaindonesia.com 191 Daerah Ditegur karena belum Selesaikan APBD WAKIL Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pihaknya terus mengingatkan Kementerian Dalam Negeri agar daerah segera menyelesaikan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2014. Seharusnya APBD tersebut sudah selesai sebelum pemerintah memulai pembahasan APBN. “Ada beberapa yang sering terlambat karena pembahasan di beberapa daerah kan masingmasing bicara dengan DPRD,” kata Anny ketika ditemui di Gedung DPR seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan, dan Bappenas, kemarin. Kemenkeu mengatur agar batas waktu penyerahan perda APBD ke pusat ialah pertengahan Maret. Jika hingga batas waktu tersebut APBD belum selesai, pemerintah akan memberikan sanksi penundaan transfer dana alokasi umum sebesar 25% per bulan sampai dengan APBD diselesaikan. Tahun lalu, ada 17 daerah yang terlambat menyampaikan APBD 2013. Kementerian Keuangan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada 191 pemerintah daerah yang belum menyampaikan perda APBD 2014, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Surat tertanggal 14 Februari itu diunggah di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan BADAN Intelijen Negara (BIN) bersama jajaran intelijen negara lainnya menegaskan akan menjaga netralitas mereka dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Hal itu disampaikan Kepala BIN Marciano Norman seusai rapat koordinasi tertutup dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. “BIN dengan seluruh komunitas intelijen akan melaksanakan tugas secara profesional dan menjamin netralitas seluruh jajaran kami dalam pemilu nanti,” tugas Marciano. Marciano juga menegaskan BIN bersama komunitas intelijen lain akan selalu berupaya mengoptimalkan deteksi dan pencegahan dini terhadap semua potensi yang dikhawatirkan mengganggu pemilu. “Kami juga berharap pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya. “BIN dengan seluruh komunitas intelijen akan melaksanakan tugas secara profesional dan menjamin netralitas seluruh jajaran kami dalam pemilu nanti.” Marciano Norman Kepala BIN Menurut dia, potensi ancaman dalam Pemilu 2014 selalu ada. Karena itu, ia berharap rakyat waspada dan tidak terhasut setiap upaya dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemilu. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan rapat digelar untuk memastikan intelijen negara netral dan bisa menjaga pemilu kalis dari gangguan. “Karena, teror ke tokoh-tokoh politik sudah mulai. BIN harus menjaga pemilu aman dan tertib,” tukasnya. Selain BIN, rapat itu juga dihadiri jajaran dari mitra intelijen negara lainnya, di antaranya Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Bais Polri, Kesbangpol, dan Jamintel Kejagung. Rapat di-pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang. Dalam rapat itu juga dibahas tentang penyadapan yang dilakukan Australia, AS, dan negara lain terhadap Indonesia. Karena itu, BIN selaku pemimpin badan intelien negara akan menata kembali peralatan yang dimiliki agar Indonesia tidak mudah disadap. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan BIN dan komunitas intelijen sepakat meningkatkan koordinasi dalam menjaga informasi negara. “Ini penting karena menyangkut keselamatan bangsa dan negara.” Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno menilai pemerintah terlalu utopis bahwa interaksi internasional bisa teratur dalam hukum internasional, perjanjian, dan kode etik. “Bagaimanapun, intelijen kita harus punya kemampuan deteksi adanya penyadapan,” pungkasnya. (*/X-4) Kemenkeu, kemarin. Dalam surat itu disebutkan ada 14 provinsi yang belum membuat perda APBD 2014, termasuk di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta Papua. Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah yang belum menyampaikan perda APBD 2014 di antaranya Bandung, Yogyakarta, Palangkaraya, Fakfak, Manggarai, dan Bima. Sekretaris Daerah Papua Herry Dosinaen mengatakan pihaknya telah mengonsultasikan rancangan APBD dengan Kementerian Dalam Negeri pada 22 Januari lalu. Bahkan, saat itu tim ia pimpin sendiri. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengakui ada dua daerah di Jawa Tengah yang terlambat menyusun APBD. Dua daerah yang belum menuntaskan perda APBD di Jateng ialah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Blora. (Ghe/MC/HT/X-2)
  3. 3. HUKUM SELASA, 25 FEBRUARI 2014 3 Naskah Akademik RUU KUHP dan KUHAP tidak Memadai PERMOHONAN penundaan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih disebabkan naskah akademik dari pemerintah jauh dari memadai. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, draf revisi KUHAP dibuat pada 1999-2006 dan draf KUHP yang dibuat pada 1980 (sebagian perumusnya sudah almarhum) mempunyai problem paradigmatik karena politik hukum dan politik penegakan hukum yang disebut dalam naskah akademik revisi mengabaikan spiritualitas penting yang tersebut dalam TAP MPR No XI/1998 dan TAP MPR No VIII/dan jiwa hukum yang ada dalam tuntutan reformasi yang dikobarkan rakyat. Selain alasan substantif tersebut, waktu kerja anggota dewan sekarang di bawah 100 hari kerja lagi sehingga tidak mungkin dilakukan secara utuh, mendalam, dan tuntas. Pembahasan revisi seharusnya dilakukan atas KUHP dulu sebagai UU materiil setelah itu baru revisi KUHAP sebagai pelaksanaan UU materiil. Selain hal itu, imbuh Bambang, ada perasaan psikologis dari masyarakat bahwa suasana korupsi di Tanah Air masih dalam kondisi darurat. KPK, menurut Bambang, memang bukan pembuat UU sehingga dengan mudah menjadi korban dan disingkirkan dalam proses pembahasan. Inilah yang disesalkan, KPK sebagai pengguna (user) tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut. “Tidak ada sulitnya untuk melakukan hal itu. Lembaga penegak hukum lain serta lembaga terkait sebaiknya dilibatkan secara menyeluruh, utuh, paripurna, khususnya lembaga seperti MA, KY, PPATK, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan lainnya.” Sikap yang tidak MI/M IRFAN transparan dan meng“Tidak ada sulitnya untuk melakukan abaikan prinsip partisipatif itulah yang hal itu. Lembaga penegak hukum menyebabkan dampak lain serta lembaga terkait sebaiknya ownership dan self bedilibatkan secara menyeluruh, utuh, longing dari pemangku paripurna, khususnya lembaga seperti kepentingan tidak utuh serta menimbulkan MA, KY, PPATK, Kompolnas, Komisi syakwasangka, adanya Kejaksaan, dan lainnya.” agenda tersembunyi dari otoritas kekuasaan serta potensial disusupi Bambang Widjojanto atau ditunggangi kepenWakil Ketua KPK tingan para koruptor dan komparadornya yang lihai dalam memanipulasi kepentingannya. Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf optimistis bahwa DPR bisa menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP hingga masa akhir jabatannya. Hal ini didasarkan pengalaman DPR pada periode sebelumnya (2004-2009). Saat itu, dengan rentang waktu yang sama, DPR berhasil menyelesaikan pembahasan lima UU, seperti UU tipikor, agama, umum, PTUN dan kekuasaan kehakiman. dalam menanggapi beberapa keberatan yang disampaikan KPK tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf (F-PKS) mengaku optimistis DPR bisa menyelesaikan pembahasan kedua rancangan undang-undang itu, hingga masa akhir jabatannya. Menurut Al Muzzammil, pembahasan RUU KUHAP dan KUHP tidak bisa dibatalkan. Alasannya, periode DPR yang baru akan membahas kembali hal tersebut dari awal. “DPR yang baru tidak terikat dengan DPR yang lama,” tegasnya di Kompleks Senayan, kemarin. Dia menambahkan RUU KUHAP dan KUHP yang dibahas pemerintah dan DPR juga telah ditentukan di program legislasi nasional (prolegnas) pada awal kepemimpinan DPR. Hasil prolegnas menyatakan pemerintah yang mengusulkan RUU KUHP/KUHAP. Maka dari itu, imbuhnya, penarikan pembahasan RUU tersebut berada di tangan pemerintah, bukan DPR.(EB/*/P-2) Kritik Rakyat Harus Didengar Kelanjutan pembahasan revisi KUHP/KUHAP dihadapkan dua pilihan. Ingin UU yang cacat atau korupsi makin merajalela. R AJA E BEN L A SPEK legalitas tidak harus menjadi pegangan pemerintah dan DPR dalam membahas revisi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat seharusnya mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dan tidak memaksakan diri untuk melanjutkan pembahasan di tengah-tengah resistensi. Menurut Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Achyar Salmi mengakui secara konstitusi DPR dan pemerintah bertugas membuat UU, tapi keberadaan DPR adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau banyak rakyat minta pembahasan revisi KUHP dan KUHAP ditunda atau meminta substansi harus dipertimbangkan ya harus dilakukan. Jangan sampai mematok target bahwa UU ini harus jadi di masa DPR sekarang,” ujarnya. Ia menambahkan DPR seharusnya “KPK dalam melaksanakan tumenyelesaikan dahulu keberatankeberatan yang disuarakan rakyat gasnya memberantas korupsi tidak karena hal itu adalah hakikat dan perlu izin melakukan penyadapan,” tugas Dewan. Selain aspek psikolo- pungkasnya. gis masyarakat sangat penting, memaksakan keinginan juga tidak Telaah dokumen ada urgensinya. Menurut Achyar, KPK bersama banyak dosen dan toh kalau tidak menyelesaikan RUU guru besar hukum pidana di pergutersebut tidak akan membuat kinerja ruan tinggi di Sumatra Utara, SuraDPR buruk. “Akan lebih buruk jika baya, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta memaksakan dalam pembahasan ini telah dengan saksama menelaah dalam waktu singdokumen resmi pekat. Kualitas RUU merintah yaitu draf juga akan dipertanakademik revisi keNaskah yang sedang yakan lagi jika dibadibahas di DPR mengingkari dua UU itu. Hasilnya, has secara tergesamenurut komisioner realitas praktik korupsi gesa. “Paling tidak KPK Busyro MuqoDPR mendengarkan yang sudah akut, sistemik, das, naskah yang aspirasi rakyat dan struktural, dan lintas sektor sedang dibahas di jangan bikin target DPR tersebut cendepusat-daerah. harus selesai dalam rung westernized dan periode tahun ini,” mengingkari realitas ujarnya kepada Media Indonesia. praktik korupsi yang sudah akut, Achyar menyatakan sependapat sistemik, struktural, dan lintas sektor dengan banyak pengamat bahwa pusat-daerah. revisi kedua UU tersebut akan meMenurut Busyro, sikap pemerintah lemahkan KPK. Dicontohkan, ten- dan DPR yang bersikukuh membahas tang pasal yang mengatur penya- revisi kedua rancangan undang-undapan, pemeriksaan pendahuluan dang tersebut dapat diibaratkan berharus melalui izin hakim mustahil main di lorong gelap. “Sudah belasan dilakukan di Indonesia. Kalau ada kali sejumlah pihak berjuang keras penyadapan bukan untuk kepen- melumpuhkan KPK. Kali ini pemetingan hukum dan kepentingan rintah kompak dengan DPR mengnegara itu baru diberikan sanksi gergaji leher KPK. Mereka tidak jujur pidana, buat aturan pidana yang menyadari korupsi mereka lakukan berat, itu solusi. Kedua kalau ada di sejumlah kementerian/lembaga, yang membocorkan penyadapannya, DPR pusat dan daerah. Saya khwatir itu baru di tindak pidana. ada cukong bisnis gelap memanfaat- kan mometum ini. Kami akan tetap sabar kreatif dan kritis menghadapi kemunafikan dan kemaksiatan politik rezim politik produk Pemilu 2009 ini,” ujar Busyro. Terkait jawaban pemerintah terhadap surat KPK yang dilayangkan ke Presiden dan DPR, Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto mengatakan, KPK mengapresiasi jawaban yang responsif dari Kemenkum dan HAM, tapi KPK belum mendapat jawaban resmi dan formil dari Presiden dan DPR serta Komisi III. Lebih lanjut dijelaskan, jawaban dari Kemenkum dan HAM dapat dikatagorikan dalam tiga hal. Pertama ada informasi yang sifatnya distortif yang menyatakan Pimpinan KPK terdahulu, yaitu Chandra Hamzah terlibat jadi Anggota Tim Revisi tetapi setelah dikonfirmasi ternyata Hamzah tidak pernah tahu. Alasan kedua, menteri tidak bisa menunda karena alasan prosedural sudah dibahas DPR sehingga tidak bisa ditarik tanpa persetujuan bersama tetapi tidak menjawab problem paradigmatik. Terakhir hal teknis substansial yang tersebut dalam jawaban menteri dapat diperdebatkan dalam perspektif perlindungan kemanusiaan maupun kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri.(EB/P-2) eben@mediaindonesia.com
  4. 4. 4 INDONESIA MEMILIH SELASA, 25 FEBRUARI 2014 Prabowo Mulai Lirik Din Syamsuddin ANTARA/IRWANSYAH PUTRA DEKLARASI PEMILU DAMAI: Perwakilan pimpinan partai politik nasional dan lokal bergandengan tangan saat deklarasi pemilu damai yang difasilitasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh di Banda Aceh, kemarin. Deklarasi pemilu damai merupakan komitmen parpol untuk mewujudkan pemilu yang aman, jujur, dan demokratis. Politik Uang Sulit Disentuh UU UU Pemilu masih belum menempatkan partai politik selaku korporasi sebagai pelaku politik uang. S OELISTIJONO U NDANG-UNDANG No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai masih lemah untuk menindak munculnya praktik politik uang oleh partai politik. “Partai politik sebagai sumber yang paling berperan dalam money politics justru sulit dijerat dengan UU Pemilu itu,” kata pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mahrus Ali, kemarin. Menurut dia, UU No 8/2012 sangat lemah dalam beberapa aspek untuk menindak praktik politik uang. Di antaranya, UU tersebut tidak memiliki ketentuan yang jelas bahwa tindakan itu dilakukan oleh partai politik sebagai korporasi. UU Pemilu hanya cenderung mengarah pada perbuatan yang dilakukan perorangan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Selain itu, UU tersebut hanya menyebutkan bahwa perbuatan politik uang diancam dengan pidana penjara dan kurungan beserta denda yang tidak mungkin dijatuhkan untuk partai politik atau suatu korporasi. “Padahal dalam beberapa situasi, yang paling berperan pada adanya money politics justru pada partai politik atau korporasi,” kata dia. Politik uang yang dilakukan oleh partai atau korporasi, sambungnya, sesungguhnya memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan politik, pemimpin yang terpilih, dan proses demokratisasi. “Dengan kekuatan modal dan relasi kuasa yang dimiliki, partai sebenarnya dapat dengan mudah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik kepada peserta, pemilih, atau pelaksana pemilu,” kata dia. Ia juga menambahkan, UU tersebut juga tidak dapat lagi digunakan apabila praktik politik uang dilakukan oleh peserta pemilu yang merupakan pejabat negara yang menggunakan uang negara. “Misalnya ketika presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau orang perseorangan menggunakan uang negara untuk kepentingan money politics, UU No 8/2012 tidak dapat digunakan karena masuk domain tindak pidana korupsi,” katanya. Evaluasi pertama Sementara itu di Jakarta, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan pihaknya tidak mungkin bisa menelusuri asal usul dana kampanye. KPU, sambungnya, hanya menerima dan memeriksa secara administratif terhadap kesesuaian format yang telah ditentukan KPU atas dana kampanye. “Selanjutnya pihak yang mendalami dana itu ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” katanya di Jakarta, kemarin. Saat ditemui di kesempatan berbeda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan pihaknya saat ini sedang mengevaluasi laporan dana kampanye yang sudah diserahkan partai. “Kami evaluasi dalam dua tahap. Tahap pertama sudah selesai dan tidak ditemukan adanya pelanggaran asal usul dana kampanye,” terangnya. Pada evaluasi tahap kedua itu, jelasnya, Bawaslu akan menggan- deng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memudahkan penyelidikan jika ditemukan dana yang mencurigakan. “Semua lembaga auditor itu akan membantu mengusut seluruh dugaan pelanggaran dana kampanye. Kerja sama akan dilakukan setelah peraturan pelaporan dana kampanye diumumkan oleh KPU,” ujarnya. Muhammad menambahkan, jika Bawaslu menemukan ketidaksesuaian laporan dana kampanye dengan biaya yang dikeluarkan, pihaknya akan meminta PPATK dan BPKP menelusuri. Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran, baik berkategori pidana maupun gratifikasi, Bawaslu akan melaporkannya kepada polisi dan KPK. Ia juga mengapreasiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengingatkan partai-partai politik agar tidak menggunakan gratifikasi sebagai dana kampanye. “Kami apresiasi langkah KPK mengingatkan peserta pemilu,” ujarnya. (Ant/*/P-1) soelistijono@mediaindonesia.com Proporsional Terbuka Tetap Hasilkan DPR yang Buruk WAKIL Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan kompetisi pemilu yang terlalu terbuka saat ini tidak sesuai dengan watak bangsa, sehingga yang cocok sebenarnya sistem semiterbuka. “Kompetisi yang terlalu terbuka saat ini, sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, yang gotong royong. Kompetisi yang terlalu liberal ini tak sesuai dengan watak bangsa,” kata Hajriyanto pada diskusi Pilar Negara di Senayan Jakarta, kemarin. Diskusi Pilar Negara yang diselenggarakan Sekjen MPR RI tersebut mengambil tema Pemilu yang berkualitas dengan narasumber yakni Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, anggota DPR Almuzamil Yusuf, dan pengamat politik Hanta Yudha. Lebih lanjut Hajriyanto menjelaskan pemilu yang katanya bermutu tinggi karena dipilih langsung rakyat pada kenyataannya tak menghasilkan anggota dewan yang bermutu tinggi. “Yang menarik, pemilu yang sangat personal oleh para caleg, tetapi di DPR nanti anggota DPR harus tunduk ke parpol. Ini sangat paradoks,” kata Hajriyanto. Menurutnya, secara de jure memang MI/M IRFAN DIALOG PILAR NEGARA: Pengamat dan peneliti politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yuda (kanan) disaksikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari (tengah) dan anggota DPR Al Muzzamil Yusuf memberikan paparan dalam Dialog Pilar Negara dengan tema Pemilu dalam Perspektif Konstitusi, di Jakarta, kemarin. peserta pemilu adalah partai politik. Tetapi, secara de facto, saat memilih nanti para pemilih akan memilih caleg secara perseorangan. Padahal nanti begitu terpilih, anggota DPR akan sangat dikuasai fraksi. “Jika fraksi masih kuat seperti sekarang, pemilu langsung yang personal kehilangan makna. Mungkin yang cocok adalah semiterbuka dan itu sesuai dengan watak bangsa,” kata Hajriyanto. Ia menambahkan, UUD 1945 sebelum amendemen tidak menyebutkan secara eksplisit soal pemilu. Namun, pascaamendemen UUD 1945, secara eksplisit menyebutkan soal pemilu, yakni di Pasal 22 E bab pemilu yang terdiri enam ayat. Pendapat itu diamini Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute. Dalam pandangannya, melihat banyaknya jumlah partai saat ini di Indonesia, ia setuju Indonesia kembali ke sistem lama, yakni proporsional tertutup. Artinya, dalam pemilu, pemilih hanya memilih partai. Kemudian partai lah yang menentukan calonnya. “Buktinya, uang tidak lagi menjadi penentu dalam pemilu. Ada juga caleg dengan biaya sedikit, tapi akhirnya terpilih,” ujarnya. Menurut Hanta, sebelum menentukan sistem pemilu, Indonesia harus lebih dulu menentukan hubungan antara sistem pemilu, sistem pemerintahan, dan sistem partai. “Jangan parsial atau terpisahpisah. Solusinya, pimpinan partai perlu duduk bersama dengan pemerintah dalam menentukan sistem pemilu. Pertama, pilih partainya. Kedua, penyelenggaraannya harus serentak. Ketiga, jumlah kursi daerah pemilihan (dapil) harus diperkecil yang tentunya harus berdasarkan kesepakatan para politisi di dalamnya,” paparnya. (*/*/P-1) MESKI belum memastikan siapa bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menampik nama Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin masuk dalam kriteria. “Sudah tentu bisa. Apalagi, beliau kan tokoh bangsa dan pasti semua kalangan akan mempertimbangkan beliau,” kata Prabowo saat ditanya mengenai peluang Din mendampingi dirinya sebagai cawapres seusai menjadi penceramah Silaturahim Nasional (Silatnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, kemarin. Hanya saja, kata Prabowo, pembicaraan masalah cawapres masih sangat jauh karena Partai Gerinda masih berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif terlebih dahulu. “Jelas, saya terbuka terhadap beliau (Din Syamsuddin). Namun, tentunya saya akan bilang dengan partai terlebih dahulu. Semuanya membutuhkan pertimbangan terbaik demi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi, itu nanti dulu, masih jauh, karena saat ini tengah konsentrasi pada pemilu legislatif,” ujarnya. Sebab, sambungnya, pemilu legislatif menjadi ukuran dukungan masyarakat terhadap Partai Gerindra. Hasil pemilu legislatif itu akan dapat menentukan apakah nantinya Partai Gerindra dapat mengusung capres dan cawapres sendiri atau berkoalisi dengan partai lainnya. “Jadi hal itu dilihat dari seberapa besar dukungan masyarakat kepada Partai Gerindra,” tambahnya. Adapun, di Jakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto membangun koalisi sejati yang prorakyat Indonesia agar aset bangsa tidak dikuasai asing. Dalam siaran persnya, Din menyebut Muhammadiyah prihatin dengan koalisi yang diprakarsai pemerintah saat ini karena hampir semua bidang ekonomi Indonesia dikuasai asing. “Penguasaan oleh asing ini adalah produk dari koalisi yang membiarkan kebodohan dan pembodohan. Karena itu, saya minta Pak Prabowo membangun koalisi sejati dengan rakyat. Jangan membangun koalisi seperti yang ada sekarang ini. Koalisi yang katanya prorakyat, demi rakyat, dan peduli rakyat, tetapi kenyataannya berbalik,” kata dia. Dia menambahkan, saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang tegas, berani, prorakyat, serta peduli rakyat, bukan yang menyerahkan semua bidang perekonomian kepada asing dan antek-anteknya. (LD/Ant/P-1) ANTARA/DEWI FAJRIANI SIMULASI PENCOBLOSAN: Penyandang disabilitas memberikan hak suaranya dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, kemarin. TPS Harus Jamin Kerahasiaan Pemilih Difabel ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan tempat pemungutan suara (TPS) harus didesain untuk memberi jaminan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Menurut Ferry, hal itu penting untuk dapat memastikan para penyandang disabilitas bisa terlayani dengan baik saat memberikan suara. “Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) penting memperhatikan lokasi pendirian TPS. Bisa saja ditempatkan di ruang terbuka atau ruang tertutup. Yang penting dapat diakses dengan mudah oleh pemilih, terutama penyandang disabilitas,” ujar Ferry di Kantor KPU Jakarta, kemarin. Kemudian lokasi TPS, sambungnya, juga penting untuk memberikan jaminan kepada pemilih agar dapat menggunakan hak pilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, jika TPS itu didirikan di ruang terbuka, harus tersedia pula pelindung bagi pemilih, anggota KPPS, saksi, dan pengawas dari panas matahari dan hujan. “Yang paling penting ialah memastikan bahwa lokasi TPS tidak memberi ruang bagi orang untuk berlalu-lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara sehingga pemilih yakin saat memberikan suara, kerahasiaan pilihannya terjamin,” ujarnya. Begitu pula apabila TPS ditempatkan di ruang tertutup. Selain harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kedudukan pemilih harus membelakangi tembok atau dinding saat memberikan suara di bilik suara. Ferry menegaskan pembuatan TPS harus tuntas paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara. Hal itu untuk menarik pemilih datang ke TPS. Untuk itu, sambungnya, KPPS bersama masyarakat harus dapat mendesain TPS agar terlihat menarik sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemilih yang datang menggunakan hak pilih. “Dalam beberapa kali pemilu dan pemilu kada, banyak ditemukan TPS yang didesain unik dan menarik di sejumlah daerah oleh KPPS dan masyarakat setempat,” ujarnya. (*/P-1)
  5. 5. PLATFORM PARTAI SELASA, 25 FEBRUARI 2014 1 Partai NasDem 7 Partai Demokrat SEBETULNYA sebagai negara agraris, kita berkelimpahan pangan, termasuk yang berkualitas ekspor. Namun, kenapa kemudian jadi serbaimpor? Kesalahan fundamentalnya karena kebijakan negara tidak berpihak kepada petani, tidak berpihak kepada wilayah kita yang agraris. Petani dibiarkan banting tulang sendiri menghadapi globalisasi dan masuknya barang asing, sedangkan kebijakan pemerintah berpihak pada pengusaha. Pengusaha tentu saja ingin gampang. Yang penting untung. Caranya, ya impor. Dari pidato Pak Surya Paloh, kemarin, saya berharap NasDem betul-betul menjadi pelopor perubahan di Indonesia, termasuk kebijakan di bidang kedaulatan pangan. (Wta/P-3) MENURUT saya, konsep dasar sudah bagus, bantuan pemerintah sudah baik seperti lewat subsidi pupuk, subsidi benih, dan program pemberdayaan yang memicu semangat dan tingkat keinginan petani untuk menanam. Dari sisi regulasi juga sudah mulai baik, ada UU Pangan yang baru dihasilkan pada 2012 yang pada intinya mengatur soal kemandirian pangan. Kemudian telah lahir pula UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU Holtikultura. Semua regulasi terkait kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sudah ada. Menyangkut impor, memang di aturan dikatakan boleh dilakukan, tetapi dengan syarat jika komoditasnya di dalam negeri tidak ada atau apabila terjadi krisis. (Nov/P-3) Effendi Choirie Herman Khaeran Politikus Partai NasDem Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Partai Demokrat 2 PKB 8 PAN KRITIK PKB, kita tidak memberdayakan petani. Kebijakan impor besar-besaran dan terusmenerus mengakibatkan petani kita tidak terberdayakan. Kemudian, tidak ada perluasan lahan untuk sektor tertentu. Tidak ada penambahan lahan untuk bidang pangan. Malah dibuat untuk mal, pabrik, dan lain-lain. Sehingga kalau dikatakan kedaulatan pangan melambat, ada betulnya. Proteksi harga di sektor pangan dari pemerintah juga rendah sehingga kalah bersaing dengan produk luar negeri. Tidak mengelola produksi secara serius. Misalnya, apel malang, tak berdaya karena lebih banyak apel impor. (Wta/P-3) PENURUNAN produktivitas pertanian dalam beberapa tahun ini karena bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Januari lalu terjadi banjir di mana-mana, terjadi penurunan produksi yang signifikan. Selain itu, karena tidak ada niat politik dari pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan. Politik anggaran tidak berpihak kepada petani. Coba bayangkan, dalam APBN 2014, Kementerian Pertanian tidak termasuk 10 besar prioritas lembaga penerima anggaran. Untuk pertanian hanya sekitar 2,3% dari APBN. (Wta/P-3) Marwan Jakfar Viva Yoga Mauladi Ketua DPP PKB Ketua DPP PAN 3 PKS 9 PPP NEGARA kita sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada impor. Secara bertahap ketergantungan itu sudah berkurang. Sebanyak 10 juta ton kita swasembada beras. Bawang merah 2/3 kita justru kelebihan. Harapannya, itu disiasati agar dapat dikembangkan di masa mendatang agar pelan-pelan tidak lagi impor bawang. Ketika kita lagi panen, tidak lagi diganggu barang impor. Pemerintah harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, baik kementerian perdagangan, perindustrian, pertanian, kepolisian, hingga Bea dan Cukai. Kadang kan ada yang semangat produksi, tetapi yang lain ada yang semangat impor. Jadinya tidak sama visinya. (Nov/P-3) MASALAHNYA soal keberpihakan. UndangUndang sudah memadai lewat revisi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Seluruh filosofi dari UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah diubah dan dinaikkan kelasnya. Yang awalnya berfilosofi ketahanan pangan, di UU 18/2012 dinaikkan menjadi kedaulatan pangan. Jadi yang semula ketahanan, setelah tahan, kemudian kemandirian dan kedaulatan. Pasal-pasal afirmatif terkait pelaksanaan kedaulatan pangan sudah dimasukkan ke situ. Dalam moratorium impor itu, ada keberpihakan. Dalam UU, kita tidak boleh menyebutkan pemerintah tidak boleh lakukan impor sama sekali. (Nov/P-3) Refrizal M Romahurmuziy Anggota Majelis Syuro PKS Ketua Komisi IV DPR dari PPP 4 PDIP 10 PARTAI HANURA SATU-satunya cara untuk bisa berdaulat di bidang pangan, ya harus meningkatkan produksi dalam negeri. Hambatan utama yang dialami selama ini ialah kebijakan liberalisasi pertanian. Itu kunci dari masalah pangan kita. Kita terlalu liberal. Untuk memenuhi pasokan kebutuhan dalam negeri, kita lebih suka impor dari asing. Sehingga tidak ada insentif dalam negeri untuk produksi. Contohnya, bawang merah melimpah di Brebes. Petani bawang kita susah payah menaikan produktivitas, tapi di sisi lain kita impor. Kemudian durian. Kenapa kita harus impor? Durian di dalam negeri bagusbagus. Jadi janganlah sesuatu yang tidak harus impor kita bebaskan impor. (Wta/P-3) KALAU ada persoalan-persoalan kebangsaan, selaku pemangku kebijakan kerap anomali. Seolah ini kesalahan bangsa. Padahal, pengelolaan tergantung kapabilitas pemerintah. Masalah kedaulatan pangan ini identik dengan ketergantungan impor untuk memenuhi pangan nasional. Produksi pangan nasional tidak mencukupi sehingga butuh impor. Siapa yang salah? Pemerintah. Kegagalan pemerintah memprediksi konsumsi pangan dan hasil pangan. Selain itu, juga ada kesalahan penerapan strategi pembangunan sektor nasional yang seharusnya menghasilkan produksi pangan melebihi konsumsi. (Wta/P-3) M Prakosa Yudi Chrisnandi Ketua DPP PDIP Ketua DPP Partai Hanura 5 Partai Golkar 14 PBB MENURUT saya, kebijakan pangan dalam 10 tahun terakhir salah arah. Selalu memilih jalan singkat atau mudah yang berdampak merugikan negeri kita sendiri. Alhasil, kita menjadi negara yang ketergantungan pangannya besar. Padahal, harusnya meningkatkan produksi dalam negeri dan mengelola potensi yang telah dimiliki. Bisa dibilang negara kita mengalami problem pangan karena kesalahan politik pangan. Lahan kita mengalami penyusutan, sedangkan penduduk selalu bertambah. Di Pulau Jawa, rata-rata hanya mengelola lahan seluas 0,3 hektare per petani. Padahal, petani di Thailand per orang mengelola 3 hektare, 10 kali lipat dari petani kita. (Nov/P-3) KEDAULATAN pangan merupakan kemerdekaan suatu bangsa. Tergantung keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tegas. Untuk mengatasi masalah ini, bisa dilakukan selama dua tahun dengan tenaga kerja yang cukup kita miliki. Persoalannya, kenapa petani kita malah dikirim ke luar negeri dan menjadi TKI? Ini kan sebenarnya persoalan motivasi yang tidak disampaikan ke masyarakat. Tanah kita subur, ahli pertanian kita pun banyak. Namun, itu semua tidak diberdayakan pemerintah. Kita tidak merdeka karena kebijakan politik dan perdagangan yang salah. (Nov/P-3) Siswono Yudohusodo Ahmad Sukatmaja Anggota Komisi IV DPR dari Partai Golkar Wasekjen DPP PBB 6 Partai Gerindra 15 PKPI KITA harus sadar bahwa sesungguhnya sumber daya alam kita kaya raya. Namun, kenyataannya kita abaikan itu semua dan mudah sekali impor. Bukannya menanam dan memelihara apa yang ada, justru menghabiskan hampir 3-4 kali devisa karena terus lakukan impor. Menurut saya, harus ada pendidikan politik kedaulatan pangan untuk bangsa ini di bidang pangan dan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Saya melihat pemerintah cenderung lebih pro ke pasar bebas. Tidak melihat fungsi dan kemampuan diri sendiri dan selalu membeli dari luar negeri. Ini sungguh menyakitkan. (Nov/P-3) SALAH satu visi PKPI ialah mengkaji ulang perubahan UUD 1945, karena di situlah permasalahannya. Kalau arah kebijakan pemerintah pada kedaulatan pangan, pasti polanya tidak seperti sekarang. Kalau saat ini kan liberal. Pola itu tidak berpihak kepada rakyat, tapi kepada pasar. Ini yang menjadi masalah. Sistem yang sekarang ini mengubah semua tatanan. Impor yang begitu banyak membuat petani menjadi malas, sudah tidak bergairah meningkatkan produktivitas. Karena lahan sudah tidak ada, tidak didukung juga oleh kebijakan yang berpihak pada petani. (Wta/P-3) Suhardi Rully Soekarta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ketua DPN PKPI 5 Kedaulatan Pangan Tetap Jadi Angan K EMANDIRIAN pangan sangat ditentukan oleh praktik politik pertanian yang menjadi dasar kebijakan suatu negara. Setiap negara (agraris) membutuhkan keamanan pangan secara nasional sehingga tidak terlalu bergantung pada negara lain (impor). Ketergantungan yang tinggi kepada pihak luar akan memengaruhi keseluruhan matra kehidupan nasional suatu bangsa. Dari tiga kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan, harus kita akui bahwa pangan menjadi kebutuhan yang pemenuhannya untuk masyarakat kita semakin lama semakin mengkhawatirkan, walaupun masalah sandang dan papan pun masih menjadi persoalan. Bila dicermati, masalah pangan di negari ini semakin tahun tak semakin baik, tetapi malah semakin karutmarut. Kondisi tersebut menjadi ironi karena Indonesia secara fisik memiliki lahan agraris tersubur di dunia dan memiliki kesempatan bertanam dan panen sepanjang tahun. Seharusnya, kalau tidak salah urus, bangsa ini sudah mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Dari aspek regulasi, kita telah memiliki UU Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta UU Hortikultura. Semua regulasi tersebut mengatur tentang kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam hal impor, memang tidak ada ketentuan yang melarang, tetapi secara jelas disebutkan bahwa impor hanya bisa dilakukan bila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi. Semangat yang terkandung di balik itu ialah berupaya sekuat tenaga untuk mencukupi produksi pangan dalam negeri karena impor bukan menjadi tujuan dari kebijakan pertanian kita. Untuk memotret sejauh mana visi tentang politik pertanian di Indonenesia, Media Indonesia mengumpulkan pendapat dan pandangan dari 12 partai politik ANTARA/ZABUR KARURU HENTIKAN IMPOR: Sejumlah pekerja menyusun beras impor untuk diturunkan ke truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Partai politik meminta pemerintah menghentikan impor pangan dan mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan taraf hidup para petani. peserta Pemilu 2014. Pada umumnya mereka mengakui kebijakan pertanian selama ini masih salah arah dan belum berpihak kepada petani. Ketergantungan pada produk pangan impor yang berlangsung bertahun-tahun dengan volume yang terus meningkat memperlihatkan bahwa kepentingan dagang jauh lebih kuat ketimbang kepentingan untuk menjadikan bangsa ini mandiri di bidang pangan. Oleh karena itu, perlu keberanian dari para penyelenggara negara untuk mengambil langkah cepat dan tegas yang berorientasi swasembada pangan. Hal itu penting agar semangat untuk menjadikan bangsa berdaulat di sektor pangan tidak terus menjadi anganangan. (Nov/Wta/P-3)
  6. 6. TIPIKOR 6 SELASA, 25 FEBRUARI 2014 Baru Mobil yang Disita dari Catherine MI/ROMMY PUJIANTO DIDUGA TERIMA MOBIL: Artis Catherine Wilson menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Catherine diminta klarifikasi oleh KPK terkait dengan dugaan menerima pemberian mobil dari tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KOMISI Pemberantasan Korupsi menyita mobil Nissan El Grand bernomor polisi B 1387 SKB terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana. Mobil tersebut disita dari rumah saudara artis Catherine Wilson. “Mobil itu awalnya atas nama Chaterine, kemudian pada 2013 dibalik nama atas nama saudaranya. Mobil disita karena diduga merupakan pemberian Wawan terkait pencucian uang,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Johan mengungkapkan hal itu setelah KPK memeriksa Catherine selama 4 jam. KPK memeriksa Catherine sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, dan diduga menerima sebuah mobil dari Wawan. “Yang diklarifikasi atas TPPU TCW ialah dugaan adanya pemberian mobil atau aset yang lain. Penyidik memperoleh informasi TCW memberikan sebuah mobil untuk Catherine. Untuk itu, diperiksa untuk melakukan klarifikasi.” Selain mobil, ternyata Catherine Wilson juga diduga me- nerima sebuah apartemen mewah dari Wawan. Saat dimintai konfirmasi, Johan belum mengetahuinya. Namun, dia menegaskan bahwa seorang saksi diperiksa dalam kasus dugaan pencucian uang karena diduga menerima dana atau aset, sehingga mungkin saja menerima apartemen. “Tapi saya belum dapat informasi dari penyidik soal itu.” Catherine yang mengenakan baju biru ditutup sweater coklat tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.20 WIB. Saat ditanya harta apa saja yang diberikan oleh Wawan, Catherine mengatakan akan menjelaskan itu seusai diperiksa. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam, Catherine tetap saja tidak mau menjelaskan pemberian tersebut bahkan membantah menerimanya. “Tidak ada, tidak ada (pemberian mobil). Silakan tanya saja semuanya ke penyidik. Jadi hanya mengenal atau tidak (Wawan), silakan konfirmasi kepada KPK,” tukas Catherine. Sementara itu, ketika ditanya apakah Catherine menerima apartemen, ia membantahnya. “Tidak ada, itu tidak ada Mas kalau apartemen.” (EB/P-4) Ratu Atut Anggap Akil Mochtar Saudara Pengiriman uang ke rekening Akil oleh Susi dalam suap sengketa pemilu kada Lampung Selatan dilakukan dua kali. ABDUS SYUKUR S USI Andayani, pengacara pasangan calon bupati-calon wakil bupati Lebak, Amir Hamzah-Kasmin, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Selain didakwa terlibat kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah, Susi juga didakwa terlibat suap pada sengketa pemilu kada Lampung Selatan. “Terdakwa bersama-sama M Akil Mochtar melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana dan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten,” tandas jaksa Edy Hartoyo di persidangan yang diketuai majelis hakim Gosen ButarButar. Dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Banten Ratu Atut diketahui menganggap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar seperti saudara sendiri. Sehingga Ratu Atut memerintahkan Susi sebagai pengacara Amir Hamzah-Kasmin, pasangan yang diusung Partai Golkar, mengurus gugatan sengketa pemilu kada Kabupaten Lebak yang diajukan ke MK. Atas perintah tersebut, pada 28 September 2013, Susi menghubungi Akil yang langsung memintanya menyiapkan dana sebesar Rp3 miliar. Bahkan, Akil meminta agar dana disediakan secepatnya, karena sidang putusan sengketa dilangsungkan 30 September. Permintaan Akil disampaikan ke Amir Hamzah, tapi Amir tidak memiliki uang. Sehingga disampaikan ke Ratu Atut dan dilanjutkan pertemuan bersama Tubagus Chaeri Wardana Dalam putusan MK, KPU Kabupaten Lebak diperintahkan menggelar pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara. (Wawan), adik Atut. Pada 30 September, terdakwa Susi bertemu Wawan untuk dapat membantu menyediakan dana. “Saat pertemuan, terdakwa menerima SMS (pesan singkat) dari M Akil yang menanyakan ‘belum ada kabar dari mereka tks’, yang dijawab terdakwa sedang dibicarakan bersama Tubagus Chaeri Wardhana,” terang jaksa Dzakiyul Fikri. Digerebek Dari pertemuan tersebut, disepakati Wawan sanggup memberikan dana sebesar Rp1 miliar. Selanjutnya disampaikan ke Akil yang sempat enggan membalas, karena Kabupaten Lebak tidak sesuai komitmen. Namun, terdakwa Susi meminta Akil untuk menerimanya dulu dan kekurangan akan dilanjutkan. Atas pemberian janji tersebut, sidang MK yang di- pimpin M Akil Mochtar dengan anggota panel Maria Farida Indrati dan Anwar Usman mengabulkan gugatan perkara yang diajukan pasangan Amir Hamzah-Kasmin. Dalam putusan MK, KPU Kabupaten Lebak diperintahkan menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Jaksa menyebutkan saat sidang putusan tersebut, uang sebesar Rp1 miliar belum diserahkan oleh Susi kepada M Akil. Karena ditunggu hingga pukul 15.00 WIB, belum ada kejelasan, uang dibawa Susi ke rumah orangtuanya di Tebet, Jakarta. Namun, pada 30 September malam sekitar pukul 23.00 WIB, petugas KPK menggerebeknya. Susi juga didakwa terlibat suap sengketa Kabupaten Lampung Selatan pada Agustus 2010. Susi yang menjadi pengacara Rycko Menoza-Eki Setyanto didakwa menyuap M Akil Mochtar sebesar Rp500 juta agar MK menolak permohonan keberatan atas putusan KPU Lampung Selat an yang diajukan pasangan Wendi Melfa-Antoni Imam, Fadhil HakimAndi Azis, dan pasangan Andi Warisno-A Benbela. (P-4) abdus @mediaindonesia.com Perbaikan Permohonan Diterima UJI materi Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memasuki sidang kedua di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Agendanya ialah perbaikan permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia. Pakar tata negara Refly Harun yang menjadi kuasa hukum pemohon menegaskan adanya perubahan yang tidak konsisten dalam tingkat pemerintah, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tidak konsistennya pemerintah ditunjukkan dalam tingkat implementasi Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba tersebut. Kedua pasal diartikan oleh pemerintah sebagai larangan ekspor biji secara langsung,” cetus Refly dalam sidang pleno yang diketuai oleh Ahmad Fadlil Sumadi. Larangan tersebut, kata dia, diberlakukan sejak 12 Januari 2014. Namun, tafsir pemerintah itu dinilai pemohon bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945. Refli mengupas Pasal 84, ayat (3), poin 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertama M i - n e ra l d a n B a t u B a ra . Disebutkan, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi dapat melakukan ekspor m i n e ra l a t a u b a t u b a ra yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batu bara dan mineral dalam negeri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1). “Inti dari peraturan pemerintah tersebut tidak melarang ekspor, tapi muncul Peraturan Pemerintah terbaru No 1 Tahun 2014 pada poin 59, dikatakan bahwa pemegang IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka dua yang melakukan kegiatan penambahan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan dapat melakukan penjualan dalam jumlah tertentu,” ungkapnya. Jadi, tambah dia, perusahaan dapat melakukan ekspor dan ini hanya jumlah tertentu. Kemudian jumlah tertentu itu dielaborasi lagi di dalam peraturan Menteri ESDM yang mengakibatkan ada yang boleh menjual, ada yang tidak. DOK MI UJI UU MINERBA: Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Fadlil Sumadi (kiri) dan Maria Farida Indrati memimpin sidang pengujian U No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Pengujian digelar karena pemohon merasa dirugikan atas larangan ekspor mineral mentah. Ada perubahan Refly menegaskan PP No 23 Tahun 2010 tidak melarang ekspor biji mentah. Adapun Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 total melarang tiga bulan sejak permen itu diterbitkan. Kemudian, menurutnya, perubahannya mengatakan ada boleh mengekspor asal kemudian memenuhi syaratsyarat tertentu. Perubahan berikutnya, yaitu Permen No 1 Tahun 2014, tidak boleh mengekspor setelah waktu 5 tahun, tetapi setelah diprotes boleh mengekspor dengan syarat-syarat tertentu. “A d a p e r u b a h a n - p e r ubahan kebijakan yang tidak konsisten dalam tingkat peraturan pemerintah, juga peraturan Menteri ESDM. Faktanya sekarang ini terjadi pelarangan ekspor yang mengakibatkan kerugian yang kami tambahkan di dalam legal standing pemohon,” jelas Refly. Setelah mendengarkan penyampaian dari kuasa hukum pemohon, Ketua Majelis Hakim Panel Ahmad Fadlil Sumadi menyimpulkan bahwa ada perubahan yang terletak di legal standing dan positanya. Setelah diperbaiki, menurut Fadlil, permohonannya akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). “Setelah pemohon menyerahkan bukti-bukti P1 sampai P34, setelah itu ada tambahan dua, maka saya nyatakan sah bukti-bukti itu,” tandas Fadlil sambil mengetukkan palu tanda sahnya perbaikan permohonan tersebut. (AI/P-4) MI/SUSANTO TUTUPI WAJAH: Terdakwa Susi Tur Andayani menutupi wajahnya seusai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Susi yang juga advokat diduga menjadi calo atau pengatur dan penyerah uang suap antara Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana dengan Akil Mochtar. Siap Ditangkap Setiap Saat KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin, atau biasa dipanggil Yance, menantang Kejaksaan Agung. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk ditangkap sewaktu-waktu. Hal tersebut diungkapkan Yance di sela-sela pelaksanaan Diklat Juru Kampanye Daerah (Jurkamda) Se-Jabar di Cirebon, kemarin. “Tangkap saja, kok saya gak bisa ditangkap-tangkap. Wong saya ada di sini,” katanya dengan suara lantang. Yance pun mengungkapkan bahwa saat ini menteri dan jenderal pun bisa ditangkap, sehingga dirinya pun mempersilakan untuk ditangkap sewaktu-waktu. Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri In- dramayu Bohal P Lubis, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon selulernya aktif, tapi tak kunjung diangkat. Pesan singkat pun tidak dibalas. Yance, yang merupakan mantan Bupati Indramayu, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark up yang menimbulkan kerugian negara. Dugaan itu muncul ketika Panitia Pengadaan Tanah Untuk Negara (P2TUN) Kabupaten Indramayu melakukan pembebasan lahan proyek PLTU I pada 2006. Lahan seluas 82 hektare tersebut berlokasi di Sumur Adem, Kecamatan Sukra. Nilai kerugian negara ditaksir sebesar Rp4,15 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka ialah Kabag Hukum Pemkab Indramayu Daddy Haryadi selaku Sekretaris P2TUN Kabupaten Indramayu; Muhmamad Ichwan, mantan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu, dan Agung Rijoto dari PT Wiharta Karya Agung yang menjadi pihak ketiga. Terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Yance, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Indramayu. Status tersangka sebenarnya sudah disandang Yance sejak 2010 lalu. Namun, karena Agung Rijoto yang sebelumnya sudah disidang di Pengadilan Negeri Indramayu dibebaskan dengan alasan merupakan ranah perdata, kasus Yance pun masih menggantung. (UL/P-4)
  7. 7. panti asuhan SELASA, 25 februari 2014 7 Cerita Pilu dari Panti Samuel Pemilik The Samuel’s Home bisa dijerat dengan UU tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sumantri Handoyo ” A TAS dasar hukum yang berlaku, kami harus membawa anak-anak ini terlebih dahulu.” Begitulah penegasan Ketua Komisi Na­ io­ al Perlindungan Anak s n (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait di depan Yuni Winata, 47. Penegasan itu pula yang menjadi awal dari penyelamatan 12 anak balita dari dugaan penyekapan dan penyiksaan. Arist perlu bersikap tegas lantaran Yuni berusaha menghalangi upaya Komnas PA dan polisi. Istri Samuel Watulingas, 50, pemilik Panti Asuhan The Samuel’s Home, itu melarang anak-anak asuhnya dibawa. Langkah Komnas PA tak su­ rut. Mereka berkukuh meng­ evakuasi ke-12 balita itu agar tak lagi mendapat perlakuan tak manusiawi. Mereka perlu dikeluarkan dari ‘rumah penyiksaan’ di Sektor 6 GC 10 No 1, Cluster Miccelia, Summarecon Gading Serpong, Kecamat­ an Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, itu. “Kami evakuasi dulu anak-anak ini untuk diselamatkan ke Komnas PA,” ujar Arist, kemarin. Kondisi ke-12 anak yang beberapa di antaranya masih bayi itu cukup menyedihkan. Bahkan, dua balita yang keda- patan sakit dengan suhu badan tinggi langsung dilarikan ke RS Beth Saida, Gading Serpong, untuk dirawat. Selama di panti, keduanya hanya diberi obat penurun panas. Ia menambahkan, pihaknya memprioritaskan penyelamat­ an anak-anak tersebut. Mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum, ia belum bisa memastikan lantaran masih harus menunggu hasil penye­ lidikan. Begitu pula soal pe­ a­ n nganan terhadap 20 anak lain yang selama ini menjadi penghuni The Samuel’s Home. ‘’Kami evakuasi dulu ke-12 anak ini. Sisanya yang masih sekolah menyusul,’’ ujarnya. The Samuel’s Home tiba-tiba membuat heboh dan menja­ i d sorotan pemberitaan, kema­ in, r setelah Komnas PA dan aparat terkait menggerebeknya. Peng­ gerebekan dilakukan ka­ e­ a r n ada dugaan telah terjadi penyiksaan terhadap anak-anak asuh di rumah bertingkat itu. Berlangsung lama Menurut Kepala Divisi Nonliti­ gasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sharon, Jecky Tengens, praktik penyiksaan di The Samuel’s Home sebenarnya sudah berlangsung lama. Duga­ an itu didapat dari pengakuan sejumlah anak asuh yang kabur dan mengadu ke LBH Mawar Sharon. “Bukan baru kali ini panti asuhan ini dilaporkan atas tindakan kekerasan dan penyiksaan,” ujar Jecky di LBH Mawar Sharon, Sunter, Jakarta Utara, kemarin. Yo, seorang donatur, menambahkan, selain diperlakukan tak manusiawi, anak-anak asuh juga tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Jecky menegaskan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri pada 11 Fe­ bru­ ri 2014, tetapi penanganan a yang dilakukan polisi amat lambat. Bahkan, menurutnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mabes Polri sempat menolak laporan. Namun, Polri membantah telah mengabaikan laporan atas dugaan penyiksaan di The Samuel’s Home milik Yayasan Kasih Sayang Bunda itu. “Kita bukan menunda atau tidak merespons. Ini (kasus) kita terima dari Bareskrim Polri yang dilimpahkan ke Polda (Metro Jaya),” ujar Direktur Reserse Diseret, Diikat, dan Digigit THE Samuel’s Home tiba-tiba menjadi sorotan pemberitaan setelah Komnas Perlindungan Anak dan aparat terkait menggerebeknya, kemarin. Penggere­ bek­­ dilakukan karena ada dugaan an telah terjadi penyekapan dan penyiksa­ an terhadap anak-anak asuh di rumah bertingkat itu. Benarkah? Dugaan penyiksaan terungkap setelah tujuh anak dari panti asuhan tersebut melarikan diri ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron, Jakarta Utara. Salah satu dari anak itu, H, 20, mengaku pernah diseret, diikat, dipukul dengan sepatu, dan digigit. Begitu pula YC yang sejak lahir sampai duduk di kelas 1 SMP tinggal di The Samuel’s Home. ‘’Kadang saya dipukul, dicubit, dan dilempar sandal. Pokoknya siksaan semaunya ayah (Samuel Watuli­ ngas) dan bunda (Yuni Winata) saja,” paparnya, kemarin. Indikasi adanya ketidakberesan di The Samuel’s Home juga tersirat dari pengakuan sejumlah warga Kampung Kaliaten, Kelurahan Pakulonan, Kecamat­ n a Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tempat panti asuhan itu pertama kali berdiri di Sektor 1-A, Gading Serpong. Menurut mereka, anak-anak peng­ u­ h ni panti sering datang ke rumah warga hanya untuk minta makan dan uang ja- jan. Bahkan salah satu di antara mereka bernama Fadil pernah kabur karena pada saat lapar dan ketahuan mencuri makanan, ia langsung dipukuli. “Anak itu kini dibesarkan warga dan disekolahkan di yayasan di Bojong Nangka. Sekarang sudah kelas 1 SMA,” kata salah satu warga. Peristiwa memilukan pun kembali terjadi Kamis (20/2) ketika Charolin yang­ baru berusia 3 bulan meninggal­ ka­ ena sakit panas. Baik Yuni maupun r Samuel mengatakan sudah berusaha menolong korban, tetapi gagal. Pengakuan yang sama diutarakan Sumini, 55, pembantu rumah tangga di rumah itu. Anehnya, ia tak tahu di mana Charolin dikebumikan. “Karena saat itu langsung dibawa Pak Samuel.’’ Baru setelah Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mencecar Samuel, makam Charolin diketahui, yakni di TPU Tanah Cepek, Tangerang. “Kalau memang kami diduga menganiaya, silakan bongkar dan periksa jena­ ahnya.” z Samuel yang mengaku sebagai pemuka agama dan pemimpin redaksi sejumlah majalah komunitas itu membantah tudingan adanya penganiayaan di panti asuhan yang ia ba­ gun dengan n dana sekitar Rp2 miliar bantuan dari donatur. (SM/SW/X-8) Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto. Menurut dia, polisi telah memeriksa tujuh anak dan empat saksi termasuk warga setempat. Chemy Watulingas alias Samuel dan Yuni Winata pun dijerat Pasal 77 dan Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlin­ dungan Anak. Pasal itu menjelaskan diskri­ minasi, penelantaran, dan keke­ rasan fisik yang menyebabkan anak mengalami penderitaan mental ataupun fisik diancam hukuman 5 tahun penjara. (SW/ GG/X-8) sumantri @mediaindonesia.com Pengelolaan tidak Bisa Semaunya MI/ANGGA YUNIAR EVAKUASI ANAK: Polisi menggendong balita yang sakit saat membebaskan anak-anak dari Panti Asuhan The Samuel’s Home di Gading Serpong, Sektor 6, Blok GC 10 No 1 Cluster Miccelia, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, kemarin. Tindakan evakuasi oleh Komnas Perlindungan Anak dan polisi dilakukan setelah menerima laporan adanya dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di yayasan tersebut. MENDIRIKAN panti asuhan memang amat mulia, tetapi bukan berarti pengelolaan boleh semaunya. The Samuel’s Home di kompleks elite Ga­ ing Serpong, d Tangerang, merupakan contoh panti yang semestinya memberikan curahan kasih sayang kepada anak asuh, tapi malah bertindak sebaliknya. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Si­ ait, r untuk mendirikan panti asuhan, perlu mematuhi sederet persyaratan. Yang pasti mesti punya izin sehingga segala hal yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Agar anak-anak asuh tumbuh dan berkembang dengan baik, imbuh Arist, panti asuhan wajib memerhatikan kebutuhan fisik dan nonfisik mereka. Misalnya keberadaan kamar tidur dan arena bermain yang layak. Ketika sakit, anak asuh juga mesti diberi pengobatan sesuai standar. “Tidak bisa misalnya anak yang sakit panas berhari-hari hanya diberi obat penurun panas,’’ jelas Arist. Namun, sambung dia, segala yang ideal tersebut tak dipenuhi The Samuel’s Home. Untuk mengasuh sekitar 30 anak, beberapa di antaranya bayi, Samuel Watulingas dan istrinya, Yuni Winata, tak menyediakan sarana dan prasarana yang cukup. Kamar tidur untuk mereka pengap, apalagi di lantai dua yang amat minim ventilasi. “Seharusnya panti asuhan ini memiliki tempat main dan ranjang kecil buat tidur anak balita. Ini tidak ada dan tidak sesuai dengan standar internasional,” kata Arist. Parahnya lagi, The Samuel’s Home yang berdiri di atas lahan 160 m2 itu tidak dilengkapi izin lokasi. Papan nama pun dibuat seadanya, hanya berupa spanduk kecil yang ditempel di pagar. Samuel mengaku panti asuhan yang ia kelola memang tidak punya izin lokasi karena keberadaannya selalu ditolak warga sekitar. “Sebelumnya kami sewa lokasi di sektor 1-A, Gading Serpong. Tapi keberadaan kami di sektor 6 ini ditolak oleh warga karena ini kawasan hunian.” Meski begitu, Samuel menepis tu­ dingan bahwa perawatan anak-anak asuh yang dilakukan tak sesuai standar. “Menurut saya sudah sesuai. Kalau sampai ada informasi saya memberikan makanan yang busuk, silakan cek sendiri,” cetusnya. (SM/GG/X-8) Menjadi Bahagia karena Gas Rumah Tangga A NI, 53, kini tak lagi dipusingkan dengan urusan rumah tangga yang kerap datang tiba-tiba. Sudah tiga tahun terakhir, karyawati sebuah perusahaan di Jakarta ini tidak harus terganggu pekerjaan di kantornya karena kerap ditelepon pembantu rumah tangganya untuk mengabari gas elpiji yang habis. Itu karena ia kini menggunakan gas rumah tangga yang disalurkan melalui pipa ke rumahnya. “Dulu, sering sekali pas lagi rapat, ada telepon dari rumah. Pembantu ngabari kalau gas elpiji habis, sedangkan saya tidak siapkan uang di rumah. Akhirnya nunggu saya pulang kantor baru beli elpiji,” kata ibu dua anak yang tinggal di Cimanggu, Bogor tersebut. Bukan cuma itu, pengeluaran bulanan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga juga lebih irit. Sebelum ada instalasi gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN), ia selalu menggunakan gas elpiji tabung ukuran 12 kilogram. Dalam tiga pekan, gas sudah habis. “Saat itu harganya sekitar Rp70 ribu untuk tiga minggu. Kalau sebulan sekitar Rp100 ribu lah untuk keperluan elpiji. Sekarang, sejak memakai gas rumah tangga, paling habisnya rata-rata cuma Rp 55 ribu per bulan,” papar Ani. Selain itu, ia juga tak perlu risau lagi dengan isu kebakaran akibat kebocoran gas dari tabung elpiji. “Yang ini sangat aman. Saya velum pernah dengar ada kecelakaan atau kebocoran. Tekanan gasnya juga tidak sebesar elpiji.” Pengakuan serupa datang dari Uni, 52, seorang warga yang tinggal di Blok 78 Lantai 4 Rusun Klender, Jakarta Timur. Ia dan warga yang tinggal di Rusun Klender malah sudah menggunakan gas bumi sejak 1985 lalu. Gas rumah tangga yang ada di rumah susun tersebut merupakan fasilitas dari pengelola. “Dari rusun ini mulai ditempati sudah menggunakan gas bumi. Saya enggak bisa membayangkan kalau harus pakai gas elpiji tabung. Tempat tinggal saya kan di lantai 4 dan harus menggunakan tangga. Kalau harus mengangkat tabung elpiji, wah bisa sakit saya,” ujar Uni. Ia menuturkan pemakaian gas bumi terbilang mudah. Saluran pipa yang tersambung dari meteran gas alam langsung terhubung ke tiap unit rumah susun. “Pipa salurannya tinggal colok aja ke selang kompor, enggak perlu pasang copot. Kalau mau masak tinggal menghidupkan kompor,” jelas dia. Gas lewat pipa tersebut, Uni menukas, juga sangat murah. Dalam sebulan, ratarata ia hanya perlu merogoh kantong Rp30 ribu hingga Rp40 ribu. “Enggak perlu repot-repot membeli dan menggotong-gotong gas. Tinggal membayar lewat ATM.” PGN berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan pengguna gas di Indonesia. Tyas, 47, salah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Blok 77 Rusun Klender mengatakan untuk perawatan dan keamanan pemakaian gas bumi, ketua RT selalu mengecek meteran dan pipa-pipa yang tersambung ke unit-unit rusun. Selain itu, ada petugas dari PGN yang datang rutin. “Ada petugas yang datang, foto-foto keadaan meteran, mengecek pipa.” Ketika harga gas elpiji naik awal tahun ini, warga Rusun Klender mengaku bersyukur karena tidak terkena dampak sama sekali. “Justru warga sekitar rusun mulai pengen beralih menggunakan gas bumi, tanya-tanya bagaimana caranya,” jelas Uni. Murah dan aman Kisah senada dialami Nurul, 40, yang tinggal di Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia tak perlu pusing dengan penaikan harga elpiji awal tahun ini, karena sudah lama menggunakan gas bumi untuk mencukupi kebutuhan memasak sekeluarga. “Enaknya, itu gas enggak pernah habis. Kayak pakai air, tinggal buka keran saja, cetek (bunyi tuas kompor) langsung masak deh,” ujar ibu tiga anak tersebut. Nurul menilai penggunaan gas bumi relatif aman dan murah, jika dibandingkan dengan jika harus membeli tabung gas elpiji. Biaya bulanan yang dikeluarkan untuk pemakaian gas bumi tidak terlampau besar, serta perawatannya pun tidak rumit. “Saya kan pakai kompor dua, biasanya membayar tagihan gas sekitar Rp 100 per bulan. Kalau pakai gas elpiji mungkin sebulan bisa habis dua tabung besar (12 kg), mahal kan? Bisa sampai Rp250 ribu,” jelas perempuan yang tinggal di lantai 3 tersebut. Perawatan yang diberikan selama menggunakan gas bumi juga sangat mudah. “Cukup memperhatikan kebersihan standar kompor, selang, dan tungku saja. Kalau ada bau gas, saya langsung panggil teknisi supaya kencangkan selang yang mungkin kendor atau kurang rapat. Tapi sejauh ini amanaman saja,” kata perempuan yang telah memakai gas bumi sejak 1983 tersebut. Ani, Uni, Teas, dan Nurul adalah sebagian kecil dari pelanggan PGN. Selain di Jakarta, para penikmat gas PGN itu antara lain ada di Batam, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan banyak daerah lainnya. PGN adalah BUMN yang lebih dari 48 tahun menyalurkan gas bumi untuk masyarakat, baik industri, commercial, maupun rumah tangga. Mayoritas pelanggan PGN (sekitar 98%) adalah komersial kecil seperti warung bakso, pempek, dan rumah tangga. Saat ini PGN memiliki jaringan pipa gas bumi sepanjang 6.000 kilometer yang terbentang di Pulau Sumatra dan Jawa. PGN berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan pengguna gas di Indonesia. Penyaluran gas ke rumah tangga menjadi fokus PGN saat ini dan ke depan. Karena itulah PGN meluncurkan Gerakan PGN Sayang Ibu. Melalui gerakan tersebut, PGN akan membangun jaringan gas baru untuk 1 juta pelanggan di Tanah Air. Tahun ini adalah awal dimulainya Gerakan PGN Sayang Ibu dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. (*/X-25)
  8. 8. MEGAPOLITAN 8 SELASA, 25 febRUARI 2014 LINTAS BERITA Puncak Monas Bisa Dikunjungi antara/zabur karuru KEMBALI SEMRAWUT: Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Walaupun Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penataan di kawasan tersebut, kondisi lalu lintas kembali semrawut karena banyaknya parkir motor liar, PKL yang kembali ke jalan, serta angkot yang berhenti di sembarangan. bogor MS dan Istri Diperiksa T ERLAPOR Ny MS dan suaminya, Brigjen (Purn) MS datang ke Polres Kota Bogor di Jalan KS Tubun, Kedung Halang, Kota Bogor, sekitar pukul 11.00 WIB, kemarin. Keduanya datang terkait laporan peng­ niayaan pramuwisma a mereka bernama Yuli. Pemeriksaan dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kota Bogor. Keduanya diperiksa masih sebagai saksi. Hingga pukul 20.00 WIB, keduanya masih diperiksa. Dalam pemeriksaan, pe­ nyidik menyiapkan sedikitnya 50 pertanyaan. Hal itu diungkapkan Kapolresta Bo­ gor AKBP Ujang Bachtiar Purnama kepada wartawan. “Kita siapkan 50 pertanya­ an. Karena berkembang terus, bisa lebih. Sekarang masih berlangsung,” katanya. Menurut Ujang, pemeriksa­ an masih sebatas saksi. Kesimpulan pasal yang memenuhi unsur pidana baru bisa disimpulkan setelah pemeriksaan selesai. “Gelar perkara nanti kalau pemeriksaan sudah se­ esai. Dari situlah kita akan l simpulkan.” Ujang mengatakan untuk mendukung fakta-fakta yang didapat dari hasil penyidikan, pihaknya juga akan melihat hasil visum et repertum para korban dan keterangan ahli. Karena selain memeriksa para korban, pihaknya telah me­ ngumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya rice cooker, baskom, garpu dan lainnya yang disebut korban sebagai alat bukti penganiayaan. Adapun tuduhan-tuduhan kepada Ny MS ialah tindakan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafikking (perdagangan manusia), dan perlindungan anak. Menurut Ujang, penyidik secara detail menganalisis apakah pasal-pasal pidana yang dituduhkan memenuhi unsur bukti. Setelah itu, baru pihaknya menyimpulkan pa­ sal-pasal apa saja yang mungkin memenuhi unsur. Profesional “Pemeriksaan terhadap keduanya sesuai aturan berlaku. Kita bekerja secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar Ujang kepada wartawan yang masih menunggi pemeriksaan itu. Dalam penyidikan kasus itu, polisi telah memeriksa 17 pramuwisma di rumah MS sebagai saksi. “Penyidik meme­ riksa Ny MS dan suaminya, MS, sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Agus Rianto, di Jakarta, Senin (24/2). Selain itu, polisi sudah meng­ mbil visum terhadap a delapan pramuwisma yang diduga menjadi korban ke­ e­ k rasan Ny MS. “Visum belum keluar. Polri kedepankan asas praduga tak bersalah. Silakan semua masyarakat lihat penanganannya,” ucap dia. Agus juga membantah bah­ wa pihaknya sengaja melindungi Ny MS dari penerapan pasal berlapis. Menurutnya, penyidik akan tetap mempro­ ses kasus sesuai alat bukti yang ada. “Kita tunggu saja per­ embangannya nanti,” k ujar Agus. (DD/Kim/J-2) jakarta pusat Bus Wisata, Enak walau Macet ”S Local Agent ( ) AAT ini kita sedang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, dan di sebelah kiri Bapak-Ibu adalah Balai Kota DKI Jakarta, yang merupakan tempat bertugasnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.” Begitulah celotehan Deddy, 25, pemandu wisata berseragam abu-abu dan celana hitam yang fasih memberikan penjelasan kepada penumpang bus bertingkat pariwisata ‘City Tour Keliling Jakarta melalui mikrofon di sisi depan bus setinggi 4,2 meter itu. Dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 60 orang, bus tingkat yang menelan dana APBD 2013 sebesar Rp15 miliar itu menempuh rute sepanjang 11,7 km mulai dari Monumen MI / ramdani Nasional, Jalan Merdeka Selatan (Balai Kota DKI BUS WISATA: Bus Wisata Jakarta melintas di Jalan Thamrin, Jakarta), MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Lima unit bus wisata tingkat mulai beroperasi Bundaran Hotel Indonesia, dengan dilengkapi pemandu dari pukul 09.00-19.00 WIB Museum Nasional, Gedung dengan rute Bundaran HI-Sarinah-Museum Nasional-Pasar Sekretariat Negara di Baru-GKJ-Istiqlal-Istana-Monas-Balai Kota. Harmoni, Gedung Kesenian nyaman, AC-nya kenceng, ada guide-nya Jakarta di Pasar Baru, Lapangan Banteng, juga kasih informasi sejarah tempat-tempat Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hingga yang kita lewati,” ujar Timbul, 36, salah kembali lagi ke Monas sisi barat daya. satu penumpang yang ikut meng-ajak serta Bukan hanya sekadar melewati jalanistri dan kedua putranya naik bus tingkat jalan utama Ibu Kota, para penumpang pariwisata itu. bus pun diberikan pengetahuan singkat Saat ini sebanyak 5 bus tingkat telah siap mengenai sejarah tempat atau bangunan beroperasi sejak pukul 09.00 hingga pukul bersejarah di Jakarta. 19.00 WIB setiap harinya. Adapun Minggu “Di depan, bapak ibu bisa melihat ada mulai pukul 12.00-19.00, mengingat sebuah patung Dewa Hermes dengan satu adanya hari bebas kendaraan bermotor di kaki yang terangkat dan memiliki sayap. Thamrin dan Bundaran HI. Menurut mitologi Yunani dan kepercayaan “Bus wisata beroperasi sekali putaran orang-orang Eropa, Dewa Hermes ini normalnya sekitar satu jam, karena merupakan lambang keberuntungan, jalannya paling cepat 20 km/jam. Warga Dewanya kerumunan dan pejalan kaki,” yang ingin naik bisa datang ke Monas pintu kata Deddy saat melewati Patung Hermes barat (air mancur Indosat) atau menunggu di Harmoni. di 8 titik yang kita lewati bertanda city Dengan penjelasan pemandu wisata tour,” tutup Deddy. yang menarik, kemacetan yang dialami Menurut Kepala Dinas Pariwisata DKI para penumpang pun tak lagi berujung Jakarta Arie Budiman, bus wisata ini gerutuan. Kondisi bus yang berpendingin masih gratis buat wisatawan. “Rencananya udara, sound system lengkap, ruanghingga tiga bulan ke depan masih gratis. an yang bersih dan harum membuat Tapi, jika penumpang tertib dan menjaga penumpang lupa akan kemacetan di ibu kebersihan bus, bus mungkin akan kota. digratiskan terus,” ujarnya. (*/J-2) “Lumayan enak, walau macet, tapi PERBAIKAN lift Monumen Nasional (Monas) yang sempat mele­ set dari jadwal akhirnya rampung juga. Mulai Senin (3/3), masya­ rakat sudah bisa menyaksikan panorama keindahan Kota Jakarta dari pelataran puncak Monas. “Pengerjaan lift Monas selesai, dan kini tahap uji coba. Direncanakan, dibuka Senin,” ujar Kepala Unit Pengelola Monas Rini Hariyani kemarin. Menurut Rini, kondisi lift yang mampu menampung 11 orang sekali naik itu kini lebih baik daripada lift yang sebelumnya. Pasalnya, pengunjung bisa mencapai ketinggian 132 meter hanya dalam waktu sekitar 1 menit. Berdasarkan informasi yang ter­ era di loket Monas, tarif masuk untuk kawasan Monas, anakt anak Rp2.000, mahasiswa Rp3.000, dewasa Rp5.000. Untuk naik lift hingga ke puncak Monas, dikenakan biaya tambahan, untuk anak-anak Rp2.000, mahasiswa sebesar Rp5.000, dan dewasa Rp10.000. (*/J-2) Dua Penebar Paku di Jalanan Ditangkap POLSEK Pancoran Mas menangkap dua pelaku kejahatan dengan mo­ us menebar paku di jalanan. Kedua pelaku, Jaka, 38, dan d Mamat, 39, ditangkap polisi di Kampung Lio, Rawageni, Pancoran Mas, Depok. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pancoran Mas, Ajun Komisaris Supriyono di Depok, kemarin mengatakan, kedua bandit penebar paku ditangkap atas dasar laporan Betty Widiastuti, 40, karyawan sebuah perusahaan swasta di Depok. Betty harus menderita kerugian akibat barang berharganya antara lain, dokumen kerja dan sebuah Ipad hilang. Saat itu, korban yang mengenderai mobil Toyota Kijang Krista Nopol B 1631 ZUH tengah melintas di Jalan Pitara, Pancoran Mas. Mendadak ban kempes. Korban lantas turun dari mobil untuk memeriksa kondisi bannya. Ia kaget saat mendapati barang berharganya yang diletakkan di atas dasbor sudah raib. ”Barang berharga saya dicomot pelaku yang mengenderai motor,” ujar Supriyono mengutip Betty, kemarin. (KG/J-2) Tewas Tersengat Listrik Pascabanjir BENCANA banjir mau tidak mau membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ada sejumlah bahaya yang mengancam saat banjir. Seperti yang dialami warga Kedoya Selatan, Agus Tanto, 36. Ia merenggang nyawa lantaran tersengat aliran listrik di ke­ diam­ nnya yang terendam banjir. Sebelumnya, kediaman Agus a yang terletak di Jalan Adhi Karya RT 13 RW 05 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terendam banjir hingga mencapai satu meter. Namun, sekitar Minggu (23/2) malam, ketinggian air menurun 30-40 sentimeter. Agus pulang dan berencana menyedot air keluar dari rumahnya. ”Sewaktu Agus menghidupkan pompa air, kemungkinan colokan listriknya korslet dan tangan korban basah. Ia pun langsung kesetrum,” terang Ketua RW 05 Kelurahan Kedoya Selatan, Sumardi Ramelan kemarin. (*/J-2) jakarta selatan Pertahankan Taman Ria Senayan Jadi Taman UNTUK mempertahankan taman atau ruang terbuka hijau Taman (RTH) Ria Senayan, Jakarta Selatan, sesuai Rencana Tata Ruang DKI Tahun 20102030, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putus­ an dalam kasus Taman Ria Senayan. Menurut Jokowi, area yang dijadikan lahan ko­ ersial itu diperuntukkan m sebagai RTH. Hal itu dikatakan Jokowi saat meninjau pembangunan tanggul di Jl S Parman, Jakar­ a t Barat, kemarin. Ia mengatakan pihaknya akan menggunakan peluang sekecil apa pun guna mempertahankan lahan itu sebagai RTH. Jika masih bisa mengajukan PK, langkah itu akan diambil. “Kita lihat lagi, sekecil apa pun peluang akan kita gunakan,” kata Jokowi. Namun, lanjut Jokowi, pi­ haknya harus mengumpulkan data-data baru untuk mengajukan PK karena data-data yang diajukan sebelumnya kurang lengkap sehingga kalah di persidangan. “Saya tidak mengerti apakah masih bisa di atas kasasi. Ta­ i kalau mau PK, p kita harus punya alasan yang baru,” ujarnya. Jokowi mengakui permasalahan Taman Ria Senayan bermula dari pemberian izin pemimpin sebelumnya. Terle­ bih lahan itu merupakan milik Sekretariat Negara, yang bekerja sama dengan pihak swasta. “Saya harap tetap jadi RTH,” ujar Jokowi. (Ssr/J-2) JAKARTA TIMUR Warga Kampung Pulo Segera Pindah ke Rusunawa RUMAH susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara dan Komarudin sudah bisa ditempati warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur. “Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Rusunawa Jatinegara untuk 500 kepala keluarga (KK). Namun, Rusunawa Komarudin ada 400 unit,” kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto, di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut Krisdianto, warga Kampung Pulo telah melihat langsung lokasi dua rusunawa. Sebagian warga mengeluhkan beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti cat dinding yang mengelupas. Meskipun warga meminta lokasi rusunawa dekat tempat tinggal asal, lanjut Krisdianto, jumlah rusunawa sangat ter- batas sehingga tidak sesuai dengan jumlah warga yang akan dipindahkan. “Pokoknya (warga) harus pindah. Sosialisasi sudah dilakukan kelurahan. Tetapi kami harus lebih jelas lagi, berapa yang relokasi dan apa solusinya,” ujar Krisdianto. Kemarin, banjir yang menggenangi rumah warga di Kampung Pulo sudah berangsur surut. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Banjir sempat menggenang di permukiman padat penduduk itu setinggi 3 meter. “Mereka sudah kembali sejak Minggu (23/2) malam. Dari data terakhir kami, masih ada 43 orang mengungsi di RS Hermina. Rumah mereka tepat di pinggir kali,” ungkap Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu. (Ssr/*/AF/X-3)
  9. 9. BENCANA SELASA, 25 FEBRUARI 2014 9 Abu Kelud Bisa untuk Campuran Semen ATAP RUMAH DARURAT: Puluhan atap rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud ditutup menggunakan terpal di Desa Laharpang, Puncu, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Warga menutup atap rumah yang rusak menggunakan terpal itu menghindari guyuran air hujan dan sengatan langsung matahari sambil menunggu perbaikan yang dijanjikan pemerintah. ANTARA/ADENG BUSTOMI ANTARA/RUDI MULYA Biaya Rehab Rumah Rp25,95 M Untuk mengurangi risiko banjir lahar, dilakukan perbaikan enam kantong lahar dan pengerukan Waduk Siman. FAISHOL TASELAN P ROSES rehabilitasi rumah akibat erupsi Kelud mulai dikerjakan, kemarin. Prioritas utama ialah perbaikan rumah milik warga miskin. “Hari ini (Senin, 24/2) serentak perbaikan seluruh rumah yang rusak. Namun, yang kita prioritaskan untuk warga miskin lebih dahulu.” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, kemarin. Pemprov Jawa Timur dibantu TNI bergotong royong dengan warga mulai merehabilitasi rumah. Untuk perbaikan satu rumah rusak berat di Kediri, Blitar, dan Malang, warga mendapat bantuan 10 personel TNI. “Bisa dibayangkan dalam satu hari rumah harus selesai dikerjakan. Artinya dengan kekuatan hampir 4.000 personel dengan sekitar 8.000 rumah rusak, bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu,” ujar Soekarwo yang bakal menginap di Kediri untuk mengawasi rehabilitasi rumah. Sementara itu, Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yolak Dalimunte menjelaskan jumlah rumah yang rusak sebanyak 8.452 unit di Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Jumlah tersebut belum termasuk rumah bersalin dan rumah sakit. “Estimasi biaya berdasarkan asumsi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebesar Rp6 juta per rumah sehingga dibutuhkan biaya sementara sebesar Rp25,95 miliar,” jelasnya. Air bersih Selain perbaikan rumah, masalah air bersih jadi perhatian. Saat ini 45 hidran akan dipasang di lokasi pengungsi di Kabupaten Kediri untuk melayani 11 truk tangki PDAM. Di Kabupaten Malang sudah terpasang 50 hidran untuk melayani 23 truk tangki PDAM. Jumlah pengungsi saat ini sebanyak 3.896 jiwa. Perinciannya sebanyak 1.765 jiwa di Kabupaten Kediri, 1.879 jiwa di Kabupaten Malang, dan 252 jiwa di Kabupaten Jombang. Sebanyak 79.778 jiwa telah pulang ke rumah. Kerugian di bidang pertanian dan peternakan pascaerupsi hingga kini masih didata. Untuk mengurangi risiko banjir lahar, lanjut Yolak, dilakukan perbaikan enam kantong lahar dan pengerukan Waduk Siman. “BNPB sudah memberikan bantuan dana siap pakai Rp4 miliar dan bantuan logistik peralatan senilai Rp3,8 miliar.” Pada bagian lain, ada tujuh dusun radius 5 kilometer dari Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih gelap karena jaringan listrik PLN belum diperbaiki. Tujuh dusun tersebut ialah Sedawun, Titik Api di Riau Capai Rekor Tertinggi TITIK api hasil kebakaran lahan di enam wilayah kabupaten/kota di Riau mencapai 1.234 buah, kemarin. Pantauan satelit Terra dan Aqua menunjukkan jumlah titik api itu merupakan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. “Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pernah memantau jumlah titik api tertinggi berkisar di angka 900 saja,” kata staf analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, Ardi Tama, kemarin. Titik api terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis dengan 515 buah. Kemudian menyusul Siak 208 titik, Kepulauan Meranti 141 titik, Kota Dumai 126 titik, Pelalawan 118 titik, Indragiri Hilir 74 titik, Rokan Hilir 48 titik, dan Indragiri Hulu 4 titik. Dari jumlah 1.234 titik api, tingkat kepercayaan antara 81% dan 100% atau 641 titik di antaranya merupakan fire spot. Cuaca di Riau pada umumnya cerah berawan serta diselimuti kabut asap. Titik api juga ditemukan di Kota Batam. Dalam dua bulan terakhir ada sekitar 320 titik api skala kecil yang menjadi pemicu kebakaran hutan di Batam. Ratusan titik api tersebut menyebabkan suhu udara di Batam mencapai 37 derajat celsius. “Tim pemadam kebakaran Kota Batam telah mengupayakan memadamkan titik-titik api tersebut. Biarpun skalanya kecil, api itu bisa membesar,” kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, kemarin. Empat kecamatan di Batam yang rawan kebakaran hutan ialah Nongsa, Batam Center, Sekupang, dan Batu Aji. Asap kebakaran hutan di Riau masih menyelimuti Kota Medan hingga Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Meski Kota Medan telah diguyur hujan selama tiga hari, kabut asap masih terlihat. Hal itu disebabkan jumlah titik api di Pulau Sumatra kini mencapai 1.404 buah. “Jumlah titik api terus bertambah. Pekan lalu jumlahnya hanya 200 titik api,” kata Endah, staf BMKG wilayah I Medan. (BG/HK/YN/ JH/MY/N-3) Kerugian Perikanan akibat Banjir Rp587 Miliar BANJIR yang menerjang sejumlah wilayah Indonesia menyebabkan kerugian besar di sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan kerugian di sektor perikanan mencapai Rp587 miliar. “Angka itu baru data sementara kerugian untuk sektor perikanan di enam provinsi di Indonesia, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara,” jelas Sharif di sela-sela penyerahan bantuan benih ikan kepada pembudi daya ikan korban banjir di Desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, kemarin. Ia menambahkan, luasan kawasan budi daya perikanan yang terendam di empat provinsi di pantura Jawa mencapai 68.377 hektare. Jawa Barat merupakan provinsi terparah terkena banjir. Tambak seluas 49.843 hektare rusak dan menyebabkan kerugian Rp432,4 miliar. Meskipun di sejumlah wilayah banjir sudah surut, ada daerah yang memperpanjang status darurat banjir. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, status darurat banjir diperpanjang hingga akhir Maret. Pasalnya pada Sabtu (22/2) lima kecamatan di Klaten, yakni Gantiwarno, Wedi, Bayat, Trucuk, dan Cawas, dilanda banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten Sri Winoto menyebutkan banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Tuban, Jawa Timur. Jalan transutara Flores, NTT, yang menghubungkan sejumlah kabupaten putus akibat banjir. Di Tuban, puluhan hektare sawah terendam banjir. Pada bagian lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi bekas banjir di sejumlah tempat di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, kemarin. Ganjar meminta Camat Losari Hudiono agar segera mengirimkan data jumlah kerugian banjir akibat meluapnya Sungai Cisanggarung sehingga tindakan teknis bisa lekas dilakukan. “Saya ingin tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk memperbaiki tanggultanggul yang jebol,” ujar Ganjar. (Tim/N-3) Klangon, Pahit, Kutut Sambirejo, Munjung, Bales, dan Plumbang. Kepala Dusun Kutut Sambirejo, Lamadi, menjelaskan saat ini warga fokus pada perbaikan rumah. “Seluruh genteng dan diganti terpal. Ada yang berinisiatif membeli terpal sendiri. Intinya mereka tidak menunggu bantuan datang,” jelas Lamadi. Sementara itu, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malang membantah telah mengusir para pengungsi semula berada di GOR Ganesha, Kota Batu. Sekretaris PMI Malang Aprilijanto menjelaskan sampai sekarang PMI masih mengurusi 1.192 pengungsi yang dipusatkan di kawasan Bendung an Selorejo. Dijelaskannya, para pengungsi saat diantar ke tempat pengungsian yang telah disediakan justru meminta pulang. “Kami bisa memaklumi mereka jenuh di pengungsian. Namun, saat pulang ke dusun, melihat kondisi rumah rusak membuat mereka semakin tertekan.” (BN/N-3) faishol@mediaindonesia.com ABU vulkanis dari erupsi Gunung Kelud ternyata bisa dijadikan bahan campuran pembuatan semen. Hasil penelitian yang dilakukan Gunawan Budiyanto, dosen pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, abu vulkanis Kelud memiliki ukuran diameter partikel lebih kecil daripada abu Gunung Merapi. “ U k u ra n ny a ra t a - ra t a 0,0002 milimeter. Abu itu menyerupai clay atau lempung, dan memiliki kemampuan lebih mudah mengikat air. Bahan ini bisa digunakan untuk bahan bangunan,” terang Gunawan yang telah meneliti manfaat abu Gunung Kelud sejak 18 Februari lalu. Dari hasil penelitiannya, penggunaan abu vulkanis ini bisa menghemat semen hingga 10%. “Hasilnya, bahan itu memiliki kekuatan hingga 150 kg/satuan beban,” jelasnya. Di sisi lain, dalam abu vulkanis Kelud tersebut terdapat kandungan besi atau Fe, mangan atau Mn, silikat (Si), kalsium, kalium, dan fosfor yang cukup baik untuk memperbaiki unsur hara tanah. “Kadar keasaman atau pH abu vulkanis Gunung Kelud pada kisaran 5 tidak mengganggu tanaman,” imbuhnya. Sebaliknya di Sukoharjo, Jawa Tengah, debu vulkanis Kelud telah menyebabkan ribuan penduduk mengalami gangguan penglihatan dan sesak napas. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 2.159 warga terpapar sakit mata dan sesak napas. Sementara itu, dampak letusan Merapi yang terjadi pada 2010 hingga kini menyebabkan sumber mata air di Desa Bebeng, Sleman, Yogyakarta, tidak bisa mengalir. Sekitar 4.000 warga yang mendiami tiga desa di lereng Merapi selama ini mengandalkan sumber air Bebeng. Tiga desa itu yakni Desa Balerante, Sidorejo, dan Panggang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang letaknya berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak letusan Merapi yang terjadi pada 2010 hingga kini menyebabkan sumber mata air di Desa Bebeng, Sleman, Yogyakarta, tidak bisa mengalir. Kecik, tokoh masyarakat sekaligus penasihat relawan Turahan Awu Merapi, menjelaskan sejak beberapa bulan ini masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih dari sumber mata air Bebeng. “Sumber mata air itu mati mungkin tertutup material vulkanis dari letusan dahsyat Merapi pada waktu itu,” jelasnya saat ditemui di Pos Balerante. Saat ini warga mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan seharihari. “Ini jadi beban masyarakat, terlebih petani. Untuk membeli air, harganya Rp150 ribu per tangki. Jelas mereka tidak mampu,” kata Kecik. (AU/WJ/ JS/N-3)

×