7. sesi otonomi daerah

6,009 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
154
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7. sesi otonomi daerah

  1. 1. ISBN 978-602-98295-0-1 MELEJITKAN PRESTASI PELAJAR MENUJU SUMATERA SELATAN CERDAS, KREATIF DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN KIR DISEKOLAH-SEKOLAH ( Bentuk dan Aktivitas Kelompok Ilmiah Remaja dalam Berbagai Bidang Kajian Sebagai Upaya Mendukung Sumatera Selatan Cerdas, Kreatif dan Mandiri di Era Otonomi Daerah ) Usman( Guru di SMA Negeri 1 Banyuasin II, SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dan Anggota Asosiasi Peneliti Sumatera Selatan) ABSTRAK Persaingan sains dimasa depan sebenarnya tidak dilihat dari seberapa besarpenguasaan sains oleh suatu negara saat ini, tetapi justru terletak pada usahamempersiapkan siswa agar “melek” sains sejak awal. Berangkat dari kesadaran inipengembangan program Science in School sangat mendesak dilaksanakan danakan dalam rangka mendekatkan sains dan teknologi sejak dini dan tidak dapatditawar-tawar lagi. Perkenalan sejak dini pada siswa akan mendorong minat untukmendalami sains dan teknologi dan pada gilirannya kelak siswa mau berkarier dibidang sains dan teknologi. Pemberdayaan Kelompok Ilmiah Remaja, ini masihtermarginalkan, sebenarnya pembentukan KIR ini memiliki peran penting yangsangat besar dalam menumbuhkan scientific attitude siswa. Meneliti dan menuliskarya ilmiah sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat menarik danmembahagiakan, baik bagi siswa maupun guru pembimbing. Siswa akanmendapatkan pengalaman, wacana, kepekaan terhadap lingkungan karena rasakeingintahuannya, pemompaan semangat, keterampilan sains dan bahkan prestasidan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, dengan memiliki keterampilan menelitidan menulis, sudah pasti bermanfaat , setidaknya ketika para siswa menapaki studidi perguruan tinggi. Akan tetapi pemerintah pusat, daerah masih kurang perhatiannya terhadapkegiatan KIR ini, sebenarnya kegiatan ini memiliki potensi yang cukup besar untukkemajuan anak bangsa, banyak pelajar di Indonesia memiliki prestasi yangmendunia dalam ajang penelitian remaja khususnya di wilayah Sumatera Selatan.Untuk mewujudkan itu semua peran serta dari berbagai elemen seperti pemerintahpusat, daerah harus lebih memperhatikan pemberdayaan siswa untuk mengikutikegiatan yang mengasah keterampilan siswa dalam meneliti dan menulis.A. Pendahuluan Ditengah krisis multi dimensi, pendidikan seakan tidak berdaya menghadapinya. Pendidikan telah mandek dan beku dalam gundukan es. Proses pembelajaran di dunia pendidikan kita seharusnya dapat memberikan ruang untukProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1363
  2. 2. ISBN 978-602-98295-0-1 mengoptimalkan kebebasan berpikir. Konsekuensinya setiap institusi pendidikan harus dapat membebaskan diri dari kepentingan ideologi politik dan paham keagamaan tertentu. Selain itu, kurikulum pendidikan hendaknya dilepasbebaskan secara kreatif untuk merespon perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Pada tahapan ini yang diperlukan adalah membekali siswa secara kuat metodologi dan bahasa, sebagai alat untuk mendalami kajian ilmu dan komunikasi akademik, serta didasarkan pada pembentukan watak dan moralitas kemanusiaan yang universal dan menghargai keanekaragaman. Persaingan sains dimasa depan sebenarnya tidak dilihat dari seberapa besar penguasaan sains oleh suatu negara saat ini, tetapi justru terletak pada usaha mempersiapkan siswa agar “melek” sains sejak awal. Berangkat dari kesadaran ini pengembangan program Science in School sangat mendesak dilaksanakan dan akan dalam rangka mendekatkan sains dan teknologi sejak dini dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perkenalan sejak dini pada siswa akan mendorong minat untuk mendalami sains dan teknologi dan pada gilirannya kelak siswa mau berkarier di bidang sains dan teknologi. Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi memiliki potensi yang besar baik di bidang perekonomian, pendidikan, pariwisata, pangan, energi dan bidang- bidang lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah propinsi ini berkembang semakin pesat sehingga dapat bersaing baik didalam negeri maupun di luar negeri. Khusus dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2009, propinsi Sumatera Selatan menggalakkan sekolah gratis untuk jenjang SD, SMP sampai SMA dengan harapan masyarakat di Sumatera Selatan dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Untuk mendukung Sumatera Selatan yang Cerdas, Kreatif dan mandiri di era otonomi daerah ini perlu dilakukan banyak strategi, strategi di bidang kesiswaan, strategi dibidang kurikulum dan strategi di bidang sarana dan prasarana. Untuk bidang strategi kesiswaan dan kurikulum dapat diberikan contoh pemberdayaan pembimbingan tim olimpiade yang berada disekolah- sekolah yaitu dengan tim Olimpiade Keilmuan diantaranya IBO, IPhO, IMO, IChO, dan Geosains. Selain Olimpiade keilmuan dapat juga diterapkan program Kelompok Ilmiah Remaja, akan tetapi program ini masih termarginalkan,Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1364
  3. 3. ISBN 978-602-98295-0-1 sebenarnya pembentukan KIR ini memiliki peran penting yang sangat besar dalam menumbuhkan scientific attitude siswa. Meneliti dan menulis karya ilmiah sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat menarik dan membahagiakan, baik bagi siswa maupun guru pembimbing. Siswa akan mendapatkan pengalaman, wacana, kepekaan terhadap lingkungan karena rasa keingintahuannya, pemompaan semangat, keterampilan sains dan bahkan prestasi dan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, dengan memiliki keterampilan meneliti dan menulis, sudah pasti bermanfaat , setidaknya ketika para siswa menapaki studi di perguruan tinggi. Akan tetapi pemerintah pusat, daerah masih kurang perhatiannya terhadap kegiatan KIR ini, sebenarnya kegiatan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk kemajuan anak bangsa, banyak pelajar di Indonesia memiliki prestasi yang mendunia dalam ajang penelitian remaja khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan itu semua peran serta dari berbagai elemen seperti pemerintah pusat, daerah harus lebih memperhatikan pemberdayaan siswa untuk mengikuti kegiatan yang mengasah keterampilan siswa dalam meneliti dan menulis.B. Bahan dan Metode Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi deskriptis, yaitu penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari aktivitas pembinaan KIR di beberapa sekolah yang penulis pernah menjadii pembina KIR seperti di SMA Plus Negeri 17 Palembang (penulis menjadi Pembina KIR selama 4 Tahun), SMA Plus Negeri 2 banyuasin III (Penulis menjadi Pembina KIR selama 4 bulan), SMA Negeri 1 Banyuasin II, Sungsang (penulis menjadi Pembina KIR selama 1 tahun). Jadi total pembinaan KIR dibeberapa sekolah tersebut selama 6 tahun.C. Pengertian Kelompok Ilmiah Remaja Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang dihasilkan melalui cara berpikir yangProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1365
  4. 4. ISBN 978-602-98295-0-1 menurut kaidah penalaran logis, sistematis, rasional dan ada koherensi antar bagian-bagiannya (saling terkait dan tidak bertentangan satu sama lain). Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) adalah kelompok (grup) para remaja yang menduduki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat, atau seseorang tidak duduk di sekolah formal yang berusia 12 – 21 Tahun. Kelompok ini didasarkan pada minatnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terbentuk atas inisiatif dan prakarsa remaja sendiri, namun dalam perkembangannya sering terjadi menjadi terintegrasi dengan institusi sekolah. Pada perkembangannya kelompok ini memerlukan bantuan, dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok Ilmiah Remaja adalah suatu wadah (organisasi) yang sifatnya terbuka bagi para remaja, berdasarkan kesamaan kepentingan (interest) dalam berkeinginan meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan berdisiplin, berdaya juang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini dan masa mendatang. Pada awalnya Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) di Indonesia dibentuk atas dasar hasil Konferensi Anak-anak Sedunia (UNESCO) di Grenouble, Perancis Tahun 1963. Konsepsi yang dihasilkan dalam konferensi ini adalah bahwa kurikulum pada pendidikan formal disekolah terbatas kemampuannya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Untuk itu dalam konferensi ini disepakati untuk dikembangkan Youth Science Club (YSC) secara serentak tumbuh di seluruh dunia seperti Eropa, Amerika Latin, India, Thailand dan Indonesia.D. Kelompok Ilmiah Remaja dalam Kurikulum Pendidikan Organisasi atau Kelompok Ilmiah remaja yang ditumbuhkembangkan oleh sekolah maupun tumbuh secara alami karena tuntutan kebutuhan oleh anggota kelompok ilmiah remaja dapat terus bertahan dan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kurikulum, kebijaksanaan sekolah, pendanaan, kerjasama dengan institusi-institusi dan sosialisasi hasil penelitian.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1366
  5. 5. ISBN 978-602-98295-0-1 Menurut Badan Moneter Dunia, sistem pendidikan sebuah Negara dapat berjalan dengan baik jika (1) kurikulum nasional memenuhi sejumlah kompetensi guna menjawab tuntutan dan tantangan arus globalisasi, (2) kurikulum yang dibuat bersifat lentur dan adaptif dan (3) kurikulum tersebut berkontribusi pada pembangunan social dan masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, telah disusun Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk menggantikan kurikulum tahun 1994. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lebih berorientasi kepada peserta didik daripada guru. Guru berfungsi sebagai pendamping peserta didik agar pengetahuan mereka tak terhenti pada pengetahuan teoritis belaka. Pengetahuan harus bermanfaat dan berkembang dan tak dapat dilepaskan dari masalah- masalah kehidupan sehari-hari, sehingga belajar dari sekolah sangat relevan untuk hidup (meaning full for life). Dalam kurikulum berbasis kompetensi, guru dituntut kreatif mampu mengajak peserta didik bereksplorasi sehingga aktif menerapkan pengetahuannya. Guru adalah rekan peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya melalui penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum Berbasis Kompetensi akan membawa peserta didik pada pencapaian kompetensinya sesuai makna pendidikan, meliputi ability (kecakapan), skill (keterampilan) dan knowledge (pengetahuan) serta personality (kepribadian) secara individual. Gambaran penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi mengarahkan guru sebagai pengajar yang mandiri (curriculum-free teachers). Hal itu memberikan dorongan dan kesempatan guru untuk memiliki kreativitas dan fleksibilitas dalam pengajaran. Pembelajaran yang terbuka semacam itu mengkondisikan peserta didik untuk berdiskusi, kritis dan bereksplorasi sesuai dengan pengalaman hidupnya sendiri-sendiri. Kemampuan mengkritisi dan eksplorasi dari pengalaman hidup rill inilah yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan peserta didik untuk menjadi anggota kelompok ilmiah remaja, semestinya dapat lebih mendorong perkembangan agar lebih mengakar pada perilaku akademis pada seluruh sekolah di Indonesia.E. Model Kelompok Ilmiah Remaja di Kota Palembang dan SekitarnyaProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1367
  6. 6. ISBN 978-602-98295-0-1 Kelompok Ilmiah Remaja adalah kelompok yang harus bergerak dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi KIR pada prinsipnya harus tidak mengganggu kegiatan akademik dan diharapkan agar menuju pada profesionalisme. Modus pokok kegiatan-kegiatan KIR meliputi pengamatan, penelitian, penulisan dan publikasi. Bidang kajian yang dapat diterapkan di KIR ini adalah Bidang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPSK (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan), Teknologi (meliputi Teknologi Tepat Guna). Berbagai kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh kelompok ilmiah remaja agar lebih bervariasi adalah sebagai berikut : 1. Pertemuan Ilmiah Bagi anggota KIR bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar berkomunikasi langsung dengan berdiskusi, mengembangkan sikap kritis, mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi antar anggota maupun dengan para pakar, pembina dan pembimbing dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan saran-saran bagi para anggota kelompok ilmiah remaja. Pertemuan ilmiah ini dapat berupa seminar, diskusi, symposium, ceramah atau talk show, baik yang diselenggarakan oleh KIR sendiri maupun institusi lainnya, seperti universitas-universitas maupun lembaga lainnya. 2. Penataran dan Pelatihan Pelatihan untuk anggota KIR bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang, antara lain latihan dalam metodologi penelitian dan pengambangan, latihan manajemen organisasi KIR, latihan teknik penulisan ilmiah (hasil penelitian) dan pelatihan statistic. Pelatihan semacam itu bisa dibuat sendiri dengan mengundang pakar yang berkompeten atau dapat mengikuti program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau oleh beberapa universitas yang konsen terhadap KIR, dalam hal ini di propinsi Sumatera Selatan memiliki badan yang bergerak dalam Penelitian dan pengembangan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA), badan ini juga dapat dijadikan suatu motor penggerak untuk memajukan KIR di Sumatera Selatan. 3. Perkemahan dan Wisata IlmiahProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1368
  7. 7. ISBN 978-602-98295-0-1 Perkemahan adalah suatu kegiatan di luar lokasi kegiatan KIR. Perkemahan dalam konsepsi KIR tidak hanya berarti hidup di alam terbuka, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan laboratorium alam, oseanorium, terrarium, dimana para ahli memberikan informasi mengenai berbagai gejala alam. Wisata ilmiah merupakan kegiatan kunjungan ke berbagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalamwisata ini anggota KIR dapat memperluas dan memperkaya informasi mengenai latar belakang dan proses suatu institusi.F. Profil Siswa Pemenang Lomba Karya Tulis di Ajang Nasional dan Internasional Dari pengalaman penulis yang membimbing dari beberapa sekolah di wilayah kota Palembang dan sekitanya, kemampuan pelajar dalam bidang Karya Ilmiah tidak kalah dengan pelajar di pulau Jawa. Oleh karena itu pemberdayaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) umumnya di Sumatera Selatan dan khususnya SMA di wilayah kota Palembang dapat lebih digalakkan sehingga dapat mencetak calon-calon ilmuwan baru dan dapat mewujudkan Sumatera Selatan Cerdas, Kreatif dan Mandiri. Berikut disampaikan aktivitas pembinaan KIR di beberapa sekolah yang telah penulis bimbing dari tahun 2006 sampai dengan 2010 baik yang pernah berkompetisi di tingkat Nasional dan Internasional. Tabel 1. Profil Pemenang Lomba Karya Tulis di Tingkat Nasional N Nama Judul Bidang Jenjang Presta Keter o Karya si angan 1 Upaya M. Naufal LKT Nasional Juara SMA melestarikan dan Shahensa Lingkunga II Plus Memperindah n Hidup, Negeri Sungai Musi DEPDIKN 17 Dengan AS, Palem Mewujudkan Jakarta, bang Kota Palembang tahun Sebagai Kota 2006 Wisata Air 2 Peranan M. Nanda LKT Nasional Juara SMA Agroforestry Rimansya Lingkunga Harap PlusProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1369
  8. 8. ISBN 978-602-98295-0-1 Dalam n Hidup, an II Negeri Mempertahanka Tahun 17 n Fungsi 2006 Palem Hidrologis Di DEPDIKN bang Sekitar Daerah AS, Aliran Sungai Jakarta Musi 3 Persepsi Pelajar Al – Amin LKIR LIPI, Nasional Juara SMA Terhadap Putra Ke-40 III Plus Program Pratama Bidang Negeri Sekolah Gratis IPSK, 17 Pada Kampanye tahun Palem Pildada 2008 bang SUMSEL 4 Ikan Pedeh : Elita LKT Nasional Juara I SMA Pengawetan Purnama OPINI, Plus Ikan tanpaSari Universita Negeri Bahan Kimia Edwin s 17 Juanda Brawijaya, Palem Putra Malang, bang Faiznur tahun Ridho 2006 5 Pengelolaan Adhi LKT Nasional Finalis SMA Lahan Kering Kurniawan BIOEXPO. Plus Secara Mico Prama Himabio Negeri Berkelanjutan Nymphaea 17 dan ITB, Palem Pemanfaatannya Bandung, bang Sebagai Wilayah tahun Pembudidyaaan 2006 Tanaman Penghasil Energi Hijau 6 Pembangunan Widya LKT Nasional Juara SMA IMTAQ Melalui Lionita Integrasi Harap Plus Bencana IMTAQ an II Negeri Tsunami dan IPTEK 17 Siswa, Palem DEPDIKN bang AS, Jakarta, tahun 2006 7 Pengaruh Gabby LKT Nasional Finalis SMA Kebijakan Ravita S Olimpiade Plus Pemerintah dan Richard TL. Ilmu Negeri Peran Serta Tobing Sosial 17Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1370
  9. 9. ISBN 978-602-98295-0-1 Masyarakat MB. (OIS) Palem Dalam Proses Nugraha 2007, bang Rekontruksi FISIP Bencana Banjir Universita di Kota s Palembang Indonesia, Jakarta 8 Pemanfaatan M. Pranandi Gebyar Nasional Finalis SMA Ekstrak daun Fandy Abdi Sains Plus Mindi (melia Darma Nasional, Negeri azedarah) Ferdian Sekolah 17 sebagai Irbani Pembangu Palem Larvasida dalam nan Jaya, bang pemberantasan Jakarta, larva nyamuk tahun 2007 9 ”Jadikan Sungai Adzuhri Lomba Nasional Juara I SMA Musi Sebagai Aditya Karya Plus Mata Airku Ferdian Tulis Negeri Bukan Air Irbany Ilmiah 1 17 Mataku” (Studi Natasia Abad Palem Ancaman Kebangkit bang Limbah Di an Kawasan Sungai Nasional, Musi Serta PEMDA Upaya DIY dan Mengatasinya) UGM, tahun 2008 10 Pandangan dan Deta Lomba Nasional Finalis SMA Sikap Apritantia Karya Plus Masyarakat Bunga Tulis Negeri Terhadap Aprilia Ilmiah 1 17 Kebijakan Abad Palem Otonomi Daerah Kebangkit bang di Sumatera an Selatan (Studi Nasional, Partisipasi PEMDA Masyarakat di DIY dan Prabumulih, UGM, Baturaja dan tahun Palembang) 2008 11 Klorofil, Si Emas M. Ali Setia LKTI Regional Juara SMA Hijau Yang Nisrina Scalenus, Sumatera III Plus Bermanfaat Ariesta FULDFK Negeri Yesita Rizki Regional 17 Sumatera, PalemProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1371
  10. 10. ISBN 978-602-98295-0-1 Tahun bang 2009 12 Tingkat M. Ali Setia Lomba Nasional Juara SMA Pengetahuan Pratama Karya II Plus dan Minat Aisyah Tulis Negeri Pelajar Dalam Fatriani Antariksa, 17 Pembelajaran Satria LAPAN Palem Berbasis Marantiza Bandung, bang Antariksa Tahun 2009 13 Pemburaman Mutia Lomba Nasional Juara SMA Layar Peran Agustria Karya II Plus BPK di Tengah Bayu Tulis, Negeri Eksistensi KPK Saputra BPK, 17 tahun Palem 2010 bang 14 Dibalik Wafiakmal LKIR Ke- Nasional Juara SMA Pembangunan Miftah 41 LIPI, II Plus Pelabuhan Afrizal Tahun Negeri Tanjung Siapi- Lutfi Fahri 2009 17 api, Kontroversi Muhammad Palem atau Rezeki? bang 15 Rotating Sprayer Priyanka National Nasional Juara SMA Herbicide Reijefki Young II Plus Irlastua Inventor Negeri Edy Yuristo Award 17 (NYIA), Palem tahun bang 2010 16 Menyibak Wila Armila Lomba Propinsi Finalis SMA Kearifan Sari Karya Negeri Tradisional Tulis, Nilai 1 ”Rumah Budaya, Banyu Panggung Dinas asin II, Nibung” Serta Pendidika Sungs Aktivitas n Propinsi ang Masyarakat Sumatera Sungsang Dalam Selatan, Melestarikan tahun Hutan Mangrove 2009 (Bakau) dan Keanekaragama n Hayati 17 Rumah Suhendar Lomba Propinsi Juara SMA Panggung Nipah Dwi Putra Karya Harap Plus (Nypha Tulis, Nilai an II NegeriProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1372
  11. 11. ISBN 978-602-98295-0-1 Fructicans) Budaya, 2 Ditengah Era Dinas Banyu Globalisasi, Pendidika asin III Antara Tradisi n Propinsi Dan Eksistensi Sumatera Selatan, tahun 2010 18 Inovasi Alat Feri Lomba Propinsi Juara SMA Pembuat Krisnamurti Cipta Harap Plus Kompos Febrian Karya an II Negeri Berbasis Barang Mermaliandi Pelajar, 2 Bekas UPTD Banyu Graha asin III Teknologi, tahun 2010 19 Pemanfaatan Heppy Nur Lomba Propinsi Juara SMA Limbah Arang Aprilia Cipta Harap Plus Cangkang Reta Karya an I Negeri Kelapa Sawit Triprima N. Pelajar, 2 Dan Sawit UPTD Banyu Brondol Sebagai Graha asin III Briket Teknologi, Tahun 2010 20 Pemberdayaan Yessi Lomba Propinsi Juara SMA Potensi Ismiralda Menulis II Plus Technopreneur Artikel Negeri Menuju FEKSi 2 Indonesia Kreatif (Festival Banyu Ekonomi asin III Kreatif), tahun 2010 Tabel 2. Profil Siswa Peserta dalam Lomba Karya Tulis Tingkat Internasional No Nama Judul Karya Bidang Jenjang Prestasi 1. Wafiakmal On Behalf of ISEF, Intel Internasional Finalist Miftah, Afrizal, Development : Sanjose, Lutfi Fakhri Economic California, Opportunities VS USA Environment Deterioration 2. Priyanka, Rotating Sprayer IEYI, Internasional FinalistProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1373
  12. 12. ISBN 978-602-98295-0-1 Reijefki Herbicide International Irlastua, Edy Exhibition Yuristo Young Inventor Award 2011, Vietnam, HanoiG. Sinergisme Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Sekolah dalam Menumbuhkan Calon Ilmuwan Baru Dalam pengoptimalan kinerja KIR di sekolah perlu dilakukan koordinasi antar elemen sekolah, pemberdayaan KIR dapat dilakukan secara terpisah (monolitik) maksudnya ada materi khusus yang berkaitan dengan bidang penelitian yaitu dengan mendirikan suatu pelajaran yang berbasis eksperimen sebagai contoh dengan diselenggarakannya Muatan Lokal Pengantar Penelitian. Pemberdayaan KIR juga dapat dilakukan secara integrative, artinya dapat disisipkan pada suatu mata pelajaran tertentu, baik bidang IPA, IPSK dan teknologi. Keberhasilan siswa dalam pemberdayaan KIR sebenarnya tidak terlepas dari peranan pihak sekolah, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan-badan otonom yang tetap peduli dengan aktivitas pembinaan siswa dalam bidang penelitian ilmiah. Saat ini Pembimbing utama (konsultan) YRC/KIR di Indonesia diperankan oleh LIPI. Selanjutnya dibantu oleh Kementerain Pendidikan Nasional, dan beberapa Universitas dan Institut yang aktif dan rutin mengadakan pemasyarakatan dan pembinaan KIR diseluruh pelosok tanah air dengan membuat kompetisi untuk ajang gelar prestasi tahunan yang sekarang dikenal LKIR, NYIA(LIPI), LPIR (sekarang OPSI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, ISPO yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional , PASIAD, LIPI serta INAYS yang diselenggarakan oleh Surya Institute. Bentuk komitmen LIPI untuk mengembangtumbuhkan dan membina KIR dikalangan remaja adalah dengan setiap tahunnya mengadakan Lomba Karya Ilmiah remaja (LKIR) secara rutin sejak tahun 1969 sampai dengan 2010 sudah ke-42 kalinya. Sedang Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakanProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1374
  13. 13. ISBN 978-602-98295-0-1 LPIR sejak tahun 1977 sampai dengan 2009 kemudian pada tahun 2010 berubah menjadi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI). Untuk di wilayah daerah propinsi dan kabupaten pembinaan KIR dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan (DISDIK) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA), kolaborasi antara kedua dinas dan badan ini semakin membantu para peserta didik untuk dapat mengembangkan ide dan kreatifitas mereka. Dengan adanya kolaborasi antara keduanya maka pembinaan KIR di daerah dapat lebih menciptakan atmosfer ilmiah yang nantinya dapat menghasilkan peserta didik yang kreatif dan mandiri. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH INSTANSI/ DAERAH LEMBAGA/ UNIVERSITAS SEKOLAH DAN PERAN SERTA GURU KIR KEPEDULIAN TOP MANAGEMENT SISWA CERDAS, KREATIF DAN MANDIRI Gambar 1. Peran Serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi, Serta Sekolah dalam Pemberdayaan KIR disekolahProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1375
  14. 14. ISBN 978-602-98295-0-1 Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar aktif mengikuti organisasi KIR ini masih menjadi polemik di sekolah-sekolah, sekolah beranggapan bahwa Kelompok Ilmiah Remaja hanya merupakan pelengkap kegiatan kesiswaan saja sehingga menyebabkan budaya penelitian dan menulis menjadi mati suri permasalahan juga muncul ketika pihak sekolah masih menganaktirikan KIR ketimbang program sekolah yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dibutuhkan adalah dengan memberikan kebebasan kepada guru agar dapat memberikan kontribusi yang positif kepada para peserta didik agar dapat berkreatifitas, menanamkan motivasi berprestasi, memberikan reward, atau memberikan bantuan baik berupa moral maupun spiritual. Selain itu peran manajemen sekolah khususnya top management agar dapat memberikan alokasi anggaran untuk pemberdayaan KIR, memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian izin melakukan penelitian dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai pelajar.H. Penutup Kelompok Ilmiah Remaja sudah memang selayaknya untuk dapat dikembangkan di beberapa sekolah baik di tingkat SD, SMP sampai SMA. Pemberdayaan KIR dapat memacu peran aktif pelajar dalam berkreatifitas, sehingga dapat mendorong Sumatera Selatan Cerdas, Kreatif dan Mandiri, akan tetapi penyelenggaraan KIR di sekolah tidak dapat berdiri sendiri diperlukan sinergisme antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi tertentu. Jika elemen pemerintah, sekolah dan pelajar memiliki semangat dalam proses penulisan dan penelitian maka tidak menutup kemungkinan keberhasilan akan segera tercapai menuju sumsel cerdas, kreatif dan mandiri. DAFTAR PUSTAKAProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1376
  15. 15. ISBN 978-602-98295-0-1Arikunto, S.1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. JakartaNasution, A.H.1992. Panduan Berpikir dan Meneliti Secara Ilmiah bagi Remaja. Gramedia Widiasarana Indonesia. JakartaRemigius Gunawan Susilowarno.2003.Kelompok Ilmiah Remaja, Petunjuk Membimbing dan Meneliti bagi Remaja. Penerbit Grasindo. JakartaSimanjutak, Ida, M.1993. Organisasi dan Pengembangan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Biro pemasyarakatan IPTEK LIPI. JakartaProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1377
  16. 16. ISBN 978-602-98295-0-1 INTERVENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: PELUANG PEREMPUAN PNS PADA OTONOMI DAERAH HISAR SIREGAR (Mahasiswa tugas belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Di PPS UNSRI Palembang) ABSTRAK Isu kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunandaerah telah menjadi isu penting. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untukmengurus dan mengelola sendiri wilayahnya untuk mencapai kesejahteraanrakyatnya. Pengelolaan aparatur daerah (PNS) dengan baik sehingga mampumenjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah keharusan. Sumber daya manusia(PNS) yang handal akan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan otonomidaerah. PNS terdiri dari laki-laki dan perempuan. Masih tertinggalnya perempuan PNSdibanding laki-laki PNS dalam jumlah maupun yang menduduki jabatan strukturalmengharuskan adanya intervensi khusus. Sehingga kesetaraan Gender danPengarusutamaan Gender dalam otonomi daerah dapat dicapai. Kajian ini dilakukan terhadap Strategi dan Kebijakan Pendidikan danPelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan. Metodeyang dipakai dalam Kajian ini adalah Metode Analisis Gender berbasis masalahatau dikenal dengan istilah metode Analisis PROBA (Problem Based Approach) Ternyata strategi dan kebijakan pendidikan Badiklat Provinsi SumateraSelatan masih netral Gender. Artinya sulit untuk perempuan PNS mencapaipersentase 30 % dalam jabatan structural yang ada dalam waktu 5 tahun ke depan.Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesetaraan Gender. 1. Pendahuluan Isu Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender merupakan isu yang telah menjadi agenda Internasional, Nasional dan lokal di hampir semua negara di dunia sekarang ini. Perbedaan negara-negara dalam menanggapi isu kesetaraan Gender dan pengarusutamaan Gender sangat dipengaruhi olehProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1378
  17. 17. ISBN 978-602-98295-0-1 pemahaman terhadap isu kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender pada tingkat Nasional dan Lokal dari masing-masing negara. Indonesia sebagai salah satu negara dalam pergaulan Internasional sangat tanggap dalam melihat perkembangan isu kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender. Evaluasi terhadap strategi pembangunan di Indonesia melahirkan Strategibaru menggantikan yang lama. Otonomi Daerah sebagai sebuah strategipembangunan di Daerah diharapkan dapat mempercepat pencapaian keadilan dankemakmuran bagi rakyat Indonesia. Instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Genderini kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132 tahun2003. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam PengarusutamaanGender telah dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Selatannomor 763/KPTS/BAPPEDA/2009, tanggal 9 November 2009 yang mengaturtentang POKJA PUG di Provinsi Sumatera Selatan. Jabatan Struktural adalah suatukedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hakseseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuanorganisasi negara (Pasal 1 poin.2.PP no: 100 tahun 2000 tentang pengangkatanPNS dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PP no.13. tahun 2002 ). Jumlah PNS dipemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah 6686 orang,terdiri dari 4473 orang ( 66,90%) PNS laki-laki, 2213 orang (33,10%) PNSPerempuan. Bila dilihat data partisipasi perempuan sebagai kepala SKPD PadaProvins Sumatera Selatan yang menduduki jabatan Eselon II maka hanya ada 7orang perempuan dibanding 56 orang laki-laki (Sumber BKD Sumsel, 2010).Mungkin bila kita lihat pada eselon yang lain misalnya Eselon IB, IIIA, IIIB, IVA, danIVB akan tergambar betapa besar ketinggalan perempuan secara kuantitas biladibandingkan dengan laki-laki.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1379
  18. 18. ISBN 978-602-98295-0-1 Badan pendidikan dan pelatihan Provinsi Sumatera Selatan menjadi SKPDterdepan untuk mempersiapkan calon-calon pejabat struktural untuk pemerintahdaerah Provinsi Sumatera Selatan. Bila dikaitkan dengan kesetaraan Gender antaralaki-laki dan perempuan dalam jabatan struktural maka perlu kebijakan dan Strategiyang khusus Otonomi daerah sebagai sebuah strategi pembangunan daerah harusmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terpentingprakarsa daerah otonom untuk melaksanakan pembangunan daerah didasarkanaspirasi masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pertanyaannya, apakah aspirasi perempuan PNS telah diakomodir dalamstrategi dan kebijakan Badiklat Provinsi Sumatera Selatan? Apakah Strategi danKebijakan tersebut telah dapat disebut berkeadilan dan berkesetaraan Gender? Kajian ini diharapkan akan menghasilkan alternatif bagi Penyusunan StrategiDan Kebijakan Badiklat Provinsi Sumatera Selatan yang berperspektif Gender. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah Badiklat Sumsel sebagaisalah satu SKPD di Provinsi Sumsel dapat menerapkan pengarusutamaan Gender(PUG) dalam strategi dan kebijakan Diklatnya. Tentunya bagi perempuan PNSkhususnya dan PNS umumnya akan dapat menerapkan pencapaian keadilan dankesetaraan Gender dalam tugas pokok dan fungsinya.2. Bahan dan Metode Bahan yang dikaji adalah Strategi dan Kebijakan yang telah dimiliki olehBadiklat Provinsi Sumsel (2008-2013).3. Kajian dan Analisis Adalah kegiatan pemahaman data, yang dapat menggambarkan kecenderungan dan gejala-gejala dari persoalan yang ada sehingga dapat dijadikan pertimbangan didalam perumusan keluaran/kegiatan yang hendak dihasilkan. Analisis yang dilakukan adalah analisis gender. Analisis Gender adalahProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1380
  19. 19. ISBN 978-602-98295-0-1 proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam kegiatan ini teknik analisis yang dipakai adalah model PROBA (Problem Based Approach) atau “Analisis Berbasis Masalah”. 4. Hasil dan Pembahasan a. Kondisi Demografis Penduduk Sumatera Selatan berdasarkan data Tahun 2008 berjumlah7.121.790 jiwa. Ratio penduduk Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin adalahsebesar 102,20 persen, yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masihlebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.B. Kondisi Aparatur Daerah1). Dukungan dan Kekuatan Aparatur Daerah. Tabel .1. Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Latar Belakang PendidikanNo Organisasi S3 S2 SI/D D3/D2/D SLTA Pend, Total 4 1 Dasar1 SEKR. 2 101 280 43 200 46 672 DAERAH2 SEKR. DPRD - 6 27 8 25 4 703 INSPEKTORAT - 11 47 3 20 3 844 DINAS - 191 1,23 267 1,391 159 3,24 9 75 BADAN 3 89 301 34 255 21 7036 KANTOR - - 10 3 13 1 277 SEKR. KPU - 4 15 - 7 1 278 SEKR. KORPRI - 1 11 - - - 129 RS. ERBA - 7 47 65 86 10 21510 SATPOL PP - 3 18 3 75 17 11611 UPTD/UPTB - 66 579 190 545 133 1,51 3 Jumlah 5 479 2.57 616 2.617 395 6.68 4 6 Sumber.Sumsel dalam angka 2009Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1381
  20. 20. ISBN 978-602-98295-0-1 Jumlah Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi SumateraSelatan seluruhnya 6.686 orang, tersebar pada Sekretariat Daerah, SekretariatDPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Jika dilihatdari golongan kepangkatan kepegawaian, jumlah pengawai negeri sipil terbesarmasih didominasi oleh pengawai golongan III sebanyak 5.085 orang, Pengawainegeri sipil golongan I dan golongan II sebagai tenaga pelaksana dan pendukungjumlahnya paling kecil yaitu 89 dan 920 orang. Jumlah pegawai negeri sipil golonganIV hanya 592 orang. Kekuatan pengawai negeri sipil pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatanyang dilihat secara piramida kepegawaian menjadi tidak ideal, tenaga pelaksanayang di harapkan dapat di berikan oleh Aparatur gologan I dan II jumlahnya relatifkecil sehingga tenaga pendukung operasional di lapangan akan banyakmenggunakan tenaga pegawai yang sudah golongan III. Pada posisi seperti ini akanlebih banyak tenaga pemikir dari pada pelaksana. Sehingga seorang pelaksanaakan memiliki atasan enam orang lebih. Gambaran latar belakang pendidikan Aparatur Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan dilihat dari kompetensi pendidikan adalah seperti terlihat dalamTabel.1. Jika dilihat dari kualitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkatpendidikan, kondisinya cukup menggembirakan, lebih dari 50% aparatur telahmenyelesaikan pendidikan sebagai sarjana dari D2 sampai dengan S3. Selebihnyaadalah lulusan menengah tingkat atas dan pendidikan dasar. Gambaran kekuatan aparatur dan dukungan Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Sumatera Selatan terbesar adalah lulusan sarjana S1/D4 danlulusan Sekolah Menengah Atas. Sesungguhnya gambaran pengawai pemerintahprovinsi Sumatera Selatan lebih 80% adalah tenaga berpendidikan tinggi.C. Mengembangkan Kemampuan Aparatur Daerah Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah.1). Strategi dan Kebijakan DiklatProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1382
  21. 21. ISBN 978-602-98295-0-1 Strategi Diklat pegawai telah di susun dan komprehensif denganmemperhatikan faktor pendorong dan penghambat dalam rangka mewujudkanprogram, sasaran, kegiatan dan kebijakan Diklat. Strategi tersebut adalah: 1) Mengoptimalkan Row instrumental input dalam proses penyelenggaraan Diklat. Row instrumental input adalah kurikulum, metode, pengajar dan penyelenggara, sarana dan prasarana, media dan alat bantu serta dana, maka dalam proses penyelenggaraan diklat komponen-komponen tersebut akan bersinergi dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran. 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Diklat sebagai hulu di bidang peningkatan SDM Aparatur dalam memfasilitasi pengisian jabatan struktural dan fungsional. Arah Kebijakan Diklat pada Provinsi Sumatera Selatan sejalan denganpencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumsel 2008-2013, yaitu sebagai berikut: 1) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Bandiklat Sumsel untuk menyusun dan menyelengarakan Diklat sesuai dengan standar, 2) Optimalisasi kemampuan SDM Aparatur Badan Diklat sesuai dengan kompetensi pemanfaatan Iptek, 3) Mengklasifikasikan bidang ajar widyaiswara dan meningkatkan profesionalisme sesuai rumpun jabatan fungsional, 4) Menyusun analisis kebutuhan Diklat sesuai dengan fungsi SKPD, 5) Mengoptimalisasikan Surat Edaran Gubernur Sumsel nomor 033/SE/III/2005 tentang penyelenggaraan Diklat Satu Pintu, 6) Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Diklat di Pemkab/pemkot.2). Tujuan dan Sasaran DiklatTujuan Diklat: 1) Merumuskan standar penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, Pemerintahan, Politik serta Kepemimpinan,Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1383
  22. 22. ISBN 978-602-98295-0-1 2) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Badan Diklat sesuai dengan kemajuan Iptek, 3) Meningkatkan kemampuan Widyaiswara melalui Diklat TOT Teknis, Fungsional, 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, Pemerintah, Politik serta Diklat Kepemimpinan 5) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaran Diklat, 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat.3). Sasaran Diklat: 1) Tersedia sarana dan prasarana Diklat yang sesuai dengan standar kemajuan Iptek, 2) Tersedia Aparatur SDM penyelenggaraan Diklat yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, 3) Tersedia widyaiswara yang memiliki kompetensi dalam penguasaan Iptek, 4) Tersedia Diklat Teknis, Fungsional, Pemerintah dan Politik serta Diklat Kepemimpinan berdasarkan kebutuhan SKPD, 5) Tersedia Forum Komunikasi Kediklatan antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 6) Tersedia Juklak, juknis, dan Monotoring/evaluasi penyelenggaraan Diklat. Guna Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatantelah disusun Peningkatan Kapasitas Aparatur Oleh Badan Diklat Provinsi SumateraSelatan berupa Kegiatan Kepemimpinan, Diklat Pemerintahan dan Politik dan DiklatTeknis.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1384
  23. 23. ISBN 978-602-98295-0-1 Tabel .2. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Bidang Diklat Kepemimpinan No Keterangan Tahun Jumlah (Orang) 2009 2010 2011 2012 2013 1 Diklat Kepemimpinan 40 80 80 80 40 320 Tingkat IV 2 Diklat Kepemimpinan 40 40 40 80 80 280 Tingkat III 3 Diklat Kepemimpinan 0 100 0 0 0 100 Tingkat II Jumlah (orang) 80 220 120 160 120 700 Sumber : Badiklat Sumsel 2010 Tabel.2. Memperlihatkan gambaran Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pendidikan kepemimpinan dalammenduduki jabatan struktural. Sedangkan untuk Peningkatan Kapasitas Aparaturyang menduduki jabatan fungsional seperti peneliti, penyuluh, pranata komputer,perpustakaan, legal drafter, perencana, penggerak swadaya masyarakat danfungsional lain, belum terakomodasi dalam program peningkatan kapasitas aparaturbidang fungsional yang di programkan dari Badan Diklat Kepegawaian ProvinsiSumatera Selatan. Program Peningkatan Kapasitas Jabatan fungsional selama periode 2008-2013 cenderung diorientasikan untuk tenaga fungsional internal yang sudah beradapada Badan Diklat kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan, yaitu jabatanWidyaiswara.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1385
  24. 24. ISBN 978-602-98295-0-1 Tabel .3. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Bidang Diklat FungsionalNo Keterangan Tahun Jumlah (Orang) 200 201 201 201 201 9 0 1 2 31 TOT Umum 40 0 40 0 0 802 TOT PMPK dan Pola 0 40 0 0 0 40 Pikir Terpadu3 TOT Substansi Diklat/ 0 0 0 40 0 40 Outbound4 TOT Dinamika 0 0 0 0 40 40 Kelompok Jumlah (orang) 40 40 40 40 120 200 Sumber : Badiklat Sumsel 2010 Tabel.3. Memperlihatkan Program Peningkatan Kualitas Aparatur BidangDiklat Fungsional Widyaiswara setiap tahunnya, serta jumlah peserta Diklat.Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga fungsionalwidyaiswara, sepert Diklat TOT Umum, dinamika kelompok hingga outbond, yaitupenguatan pada widyaiswara sebagai trainer yang tangguh. Disamping disusun program Peningkatan kapasitas untuk jabata strukturaldan fungsional, pada Badan Diklat Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan jugadiprogramkan Diklat Pemerintahan dan Politik serta Diklat yang bersifat Teknis. Diklat Pemerintahan dan Politik yang diprogramkan dalam periode 2008-2013, bagi aparat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Aparatur pemerintahKabupaten dan Kota. Target group untuk mengikuti diklat ini seperti Camat,Sekretaris DPRD, Polisi, Pamong Praja, Ajudan Kepala Daerah dan PejabatPemerintah Provinsi yang lain. Diklat pemerintahan dan Politik belum melibatkanunsur Legislasi yang sebenarnya merupakan unsur pemerintah daerah. Kendatidemikian sudah melibatkan unsur pendukung pelaksana fungsi DPRD dalam hal iniadalah Sekretariat DPRD.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1386
  25. 25. ISBN 978-602-98295-0-1D. Pengarusutamaan Gender Di Daerah1). Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pengarusutamaan Gender Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan KesenjanganGender (GENDER Gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender.Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program yangdikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan pengalaman,aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalamperencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pada seluruh kebijakan danprogram pembangunan nasional disamping meningkatkan kualitas hidup perempuanitu sendiri. Agar efektif dan optimal maka upaya pengarusutamaan Gender dalampembangunan nasional Indonesia harus didukung instrumen hukum agarmempunyai legalitas dalam pelaksanaannya.a). Instruksi Presiden No.9 tahun 2000. Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upayamewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu. Adanya pemikiran dankesadaran seperti itu menimbulkan tekad bahwa pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional harus dilakukan. Pertimbanganseperti itu merupakan dasar pemikiran diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9.Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam pembangunan Nasional.Pengarusutamaan Gender adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikangender menjadi satu dimensi Integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Inpres No.9 Tahun 2000 mengintruksikan kepada : Menteri, Kepala lembagaPemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga tertinggi/TinggiNegara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Gubernur,Bupati/walikota, untuk melaksanakan isi dari Inpres no.9 tahun 2000 tersebut.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1387
  26. 26. ISBN 978-602-98295-0-1b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008. Adanya pertimbangan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Genderdalam Pembangunan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan sehingga perlu diganti. Dengan pertimbangan seperti itu maka Kepmendagri No.132 tahun 2003dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Penggantinya adalah Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum PelaksanaanPengarusutamaan Gender di Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menindak lanjuti InstruksiMenteri dalam Negeri No.15 tahun 2008 tersebut dengan menerbitkan KeputusanGubernur Sumatera Selatan nomor. 763/KPTS/BAPPEDA/2009 tentangPembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi SumateraSelatan. Dalam keputusan Gubernur Sumatera Selatan ini ditetapkan ketua POKJAPUG Provinsi Sumsel adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel. Adanyakeputusan Gubernur Sumsel tentang Pembentukan POKJA PUG diharapkan akanmemantapkan Pengarusutamaan Gender di Daerah Provinsi Sumatera Selatanseperti yang diharapkan oleh Permendagri No.15 Tahun 2008.2). Peluang Kesetaraan Gender Dalam Jabatan Struktural.Bila Strategi dan Kebijakan Badiklat Provsumsel dianalisis dengan menggunakananalisis Gender Metode PROBA maka terlihat bahwa strategi dan kebijakanProvsumsel masih netral Gender . Artinya belum mampu memperlihatkankebutuhan spesifik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu kedepan diperlukankajian berperspektif Gender untuk menetapkan/menyusun kebijakan dan strategiBadiklat Provsumsel. Bila Kajian perspektif Gender dilakukan maka diharapkan kesetaraan Genderdalam jabatan struktural dapat tercapai. Dalam hal seperti itu maka otonomi daerahProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1388
  27. 27. ISBN 978-602-98295-0-1juga akan berdampak pada peningkatan partisipasi perempuan pada birokrasipemerintah daerah.5. Kesimpulan Bahwa aspirasi perempuan PNS belum sepenuhnya terakomodir dalamstrategi dan kebijakan Badiklat Provsumsel (2008-2013). Bahwa Strategi dan kebijakan Badiklat Provsumsel masih Netral gender.Artinya belum memikirkan kebutuhan spesifik perempuan maupun laki-laki. Daftar PustakaBurhanuddin, Jajat dan Fathurahman, Oman. 2004. Tentang Perempuan Islam. Wacana dan Gerakan. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, Terbitan Pertama.Fromm, Erich. 2006. Dari Pembangkangan Menuju Sosialisme Humanistik. Diterjemahkan oleh. Th.Bambang Murtiono, dari Buku berjudul On Disobedience and other Essays; Pelangi Cendikaia: Jakarta; Edisi;1.Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dkk. 2005. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Jakarta; Cetakan ke-5.Mahfud MD, Moh. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan .1.May, Larry, dkkk. 2001. Etika Terapan II. Sebuah Pendekatan Multikultural. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta, Cetakan pertama.Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. 2003. Hukum Responsif. Pilihan di Masa Transisi . diterjemahkan oleh : Rafael Edy Basco, dari Buku berjudul “ Lawand Society in Transition:Toward Responsive Law, Huma:Jakarta, Cetakan I.RI. 2008. Amandemen U-U Pemerintahan Daerah 2008. Sinar Grafika : Jakarta, Cetakan I.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1389
  28. 28. ISBN 978-602-98295-0-1 PEMETAAN MASALAH PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASARMASYARAKAT MISKIN ANTAR KECAMATAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN ILIR Dian Cahyawati S. Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dian_cahyawati@yahoo.com AbstrakMasalah rendahnya partisipasi sekolah yang terkait dengan masalah putus sekolahterutama pada kelompok masyarakat miskin antar kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir(OI) masih perlu menjadi perhatian dan penyelesaian dalam program pembangunanpendidikan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan masalah putussekolah pendidikan dasar antar kecamatan di Kabupaten OI, Dianalisis data hasilsurvei bulan Juli – September 2010, sebanyak 345 sampel rumah tangga miskin,dan 592 anak usia sekolah pendidikan dasar, berdasarkan karakteristik sosialekonomi keluarga dan tingkat motivasi terhadap pendidikan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa, angka partisipasi (APM) SD kelompok miskin 83,33% danAPM SMP 67,73%, keduanya masih dibawah capaian Kabupaten OI dan targetMDGs. Angka putus sekolah pendidikan dasar kelompok masyarakat miskin diKabupaten OI sebesar 14,2%, relatif masih tinggi dibandingkan dengan targetMDGs. Hasil pemetaan masalah putus sekolah pendidikan dasar antar kecamatan,menunjukkan bahwa kelompok Kecamatan Pemulutan Selatan, Rambang Kuang,Lubuk Keliat, dan Pemulutan Barat, memerlukan perhatian lebih, khususnya padamasalah tingginya angka putus sekolah SMP dan jumlah penduduk miskin yangmasih relatif lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Demikian jugaKecamatan Inderalaya dan Payaraman karena angka putus sekolah SD yang masihtinggi dan APM SD yang masih rendah, dapat berpengaruh untuk menurunkanangka kemiskinan di kecamatan tersebut.Kata Kunci : Putus Sekolah Pendidikan Dasar, Partisipasi Sekolah, Ukuran Asosiasi,Analisis Biplot, PENDAHULUAN Salah satu program dalam pembangunan nasional adalah pembangunanpendidikan. Pembangunan pendidikan sangat penting peranannya untuk mencapaikemajuan di berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup bangsaIndonesia. Karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untukProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1390
  29. 29. ISBN 978-602-98295-0-1memenuhi kesamaan hak setiap warga negara dalam mendapatkan layananpendidikan. Kebijakan ini mencakup pemerataan dan perluasan akses pendidikan,peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan kebijakan yang terkait denganpemantapan good governance (Asmalaizza, 2009). Berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Asmalaizza(2009) menyimpulkan dari hasil kajiannya, bahwa pemerataan pendidikan diIndonesia yang ada saat ini belum terealisasikan dengan baik. Permasalahannyakarena pendidikan masih berorientasi di wilayah perkotaan. Subsidi pendidikan daripemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu masih belum mencukupi, karenajumlah mereka yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalampemerataan akses pendidikan, yaitu akses pendidikan antara penduduk kaya danmiskin. Khususnya untuk program wajib pendidikan dasar yang dicanangkanpemerintah pada tahun 1994, program ini harus tuntas pada tahun 2008. Namunsampai dengan tahun 2006 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjangpendidikan dasar (Asmalaizaza, 2009). Hal ini dapat dilihat dari angka capaianpartisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan dasar yang masih belum mencapai100%. Salah satu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah masalahputus sekolah. Berbagai telaah yang mengamati masalah pendidikanmengungkapkan bahwa penyebab utama masalah putus sekolah adalah kemiskinan(Supriadi, 1994 dalam Cahyawati, 2007a). Demikian juga menurut data SurveiEkonomi Nasional (Susenas) Tahun 2003, tingginya angka putus sekolah lebihbanyak bersumber pada persoalan ekonomi yang berasal dari keluarga miskin.Ketidakmampuan finansial orang tua untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolahanak, mengakibatkan anak menjadi putus sekolah. Dalam hal ini, tidak saja merekamiskin dalam kondisi ekonomi, tetapi menjadi miskin juga dalam pendidikan. Hasilpenelitian Cahyawati (2007a), juga menunjukkan bahwa keluarga dengan proporsipengeluaran makanan yang relatif tinggi, sebagai indikasi untuk kemiskinan,menjadi faktor yang signifikan mempengaruhi putus sekolah. Hal ini menjadikanProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1391
  30. 30. ISBN 978-602-98295-0-1keluarga miskin sulit untuk memperbaiki kualitas hidup dan keluar dari kemiskinanuntuk menjadi keluarga yang sejahtera. Sehingga, untuk menangani masalah putussekolah ini, yang sangat perlu menjadi perhatian penting adalah masalah putussekolah pada kelompok keluarga miskin, demikian juga masalah putus sekolahpendidikan dasar di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Kabupaten OI, berdasarkan data Bappenas (2006) masih memiliki pendudukmiskin yang cukup banyak. Penduduk miskinnya tersebar hampir di seluruhkecamatan yang berjumlah 16 kecamatan. Kecamatan Indralaya sebagai ibukotakabupaten merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah pendudukmiskin yaitu lebih dari 9200 jiwa, Kecamatan Pemulutan dan Tanjung Raja masing-masing memiliki penduduk miskin berkisar dari 7201 – 9200 jiwa, KecamatanTanjung Batu memiliki penduduk miskin berkisar dari 5201 – 7200 jiwa, kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten OI memiliki penduduk miskin yang relatif samayaitu kurang dari 3200 jiwa. Data Bappenas (2007) menunjukkan bahwa proporsi populasi dibawah gariskemiskinan Kabupaten OI sebesar 19,45% masih di atas Provinsi (16,8%) danNasional (16,66%) serta sangat jauh dengan target capaian pembangunan milenium(MDGs) yaitu 7,5%. Untuk capaian pendidikan dasar bagi semua, angka partisipasisekolah dasar sebesar 90,44% meskipun sudah di atas Provinsi (83,31%) tetapimasih di bawah Nasional (98%) dan di bawah target MDGs (100%). Demikian jugauntuk partisipasi sekolah tingkat SMP, baru mencapai 71,2% masih dibawahProvinsi (83,58%) dan Nasional (71,81%) serta jauh dibawah MDGs (100%). Berdasarkan uraian di atas, untuk menangani masalah putus sekolah danpeningkatan partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kabupaten OI, diperlukanpenelitian yang mengamati masalah putus sekolah pendidikan dasar, khususnyapada kelompok masyarakat miskin di setiap kecamatan. Diperlukan suatu pemetaanmasalah putus sekolah pendidikan dasar antar kecamatan, sehingga perbaikan-perbaikan dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan antar kecamatan. Pemetaan masalah putus sekolah pendidikan dasar antar kecamatan dapatdianalsis menggunakan salah satu teknik analisis multivariate dalam statistik yaituProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1392
  31. 31. ISBN 978-602-98295-0-1Analisis Biplot. Hasil pemetaan analisis biplot ditampilkan secara grafik yangsederhana, menarik dan mudah dijelaskan. Pemetaan ini memberikan beberapainformasi, salah satunya adalah informasi mengenai kemiripan beberapa kecamatanterhadap variabel-variabel yang diamati mengenai masalah putus sekolahpendidikan dasar. Berdasarkan kemiripan antar kecamatan ini maka dapat diketahuikecamatan-kecamatan mana yang memiliki risiko tinggi dalam hal putus sekolahatau partisipasi sekolah yang rendah, terutama berkaitan dengan kelompokmasyarakat miskin pada masing-masing kecamatan. Diharapkan, hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat sebagaiinformasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat programperencanaan mengenai penurunan angka putus sekolah atau peningkatanpartisipasi sekolah. Program yang direncanakan tersebut akan sesuai dengankebutuhan masing-masing kacamatan yaitu tepat guna dan tepat sasaran.Sehingga, angka putus sekolah dapat berkurang dan angka partisipasi sekolah diKabupaten OI dapat meningkat serta mencapai target MDGs. Lebih jauh, hal inimenunjang pembangunan pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan terutamapencapaian akses pendidikan pada masyarakat miskin. Secara tidak langsung,dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan danmencapai masyarakat yang sejahtera. BAHAN DAN METODEBahan Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yangmemuat pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik rumah tangga sampel dankarakteristik anak usia sekolah pendidikan dasar. Karakteristik-karakteristik itumerupakan variabel bebas yang diamati hubungan keterkaitannya dengan variabelterikat.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1393
  32. 32. ISBN 978-602-98295-0-1Metode, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Variabel Penelitian Metode yang digunakan adalah survei di wilayah Kabupaten OI. Populasipenelitian adalah seluruh rumah tangga yang termasuk katagori miskin, yang beradadi 16 kecamatan di Kabupaten OI (indikator kemiskinan yang digunakanberdasarkan BPS, 2007 dalam Suyatno, 2009, mengenai kriteria penerima BLT).Setiap kecamatan diambil dua desa sebagai sampel, yang ditentukan secara simplerandom sampling. Dan setiap desa diambil 10 – 15 rumah tangga miskin, yangdiambil secara purposive sampling-terseleksi, untuk mendapatkan unit penelitianyaitu anak usia sekolah pendidikan dasar (usia 7 – 15 tahun). Survei telahdilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2010. Variabel-variabel bebas yang diamati yaitu Asal Daerah Ayah, TingkatPendidikan Ayah dan Ibu, Jenis Pekerjaan Ayah dan Ibu, Rata-Rata PendapatanRumah Tangga, Jumlah Anak dalam Keluarga, Tingkat Motivasi Anak dan OrangTua, Jenis Kelamin Anak, dan Status Menerima Bantuan Pendidikan. Sedangkanvariabel terikat adalah Status Sekolah Anak pada jenjang pendidikan dasar (ada duakatagori, yaitu Putus Sekolah atau Tidak Putus).Analisis Data Data primer hasil survei, dianalisis secara deskripsi dan asosiasi sebelumdibuat pemetaan masalah putus sekolah pendidikan dasar pada masyarakat miskinantar kecamatan di Kabupaten OI. Berikut langkah analisis yang dilakukan. 1) Teknik analisis deskripsi terhadap sampel rumah tangga dan sampel anak. 2) Teknik analisis asosiasi terhadap variabel-variabel bebas dengan status putus sekolah anak, digunakan untuk mendapatkan ukuran asosiasi parsial dan signifikansinya dari masing-masing variabel bebas dengan variabel status putus sekolah. 3) Teknik analisis biplot, digunakan untuk mendapatkan pemetaan antar wilayah kecamatan mengenai masalah putus sekolah pendidikan dasar. Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1394
  33. 33. ISBN 978-602-98295-0-1 i. Dibuat tabel data berdasarkan karakteristik antar wilayah kecamatan. Beberapa karakteristik yang diamati, dijelaskan seperti pada Tabel 1. Tabel 1. Karakteristik Pendidikan Dasar antar Wilayah Kecamatan No. Karakteristik yang Keterangan/Penjelasan Diamati 1 Angka Partisipasi dihitung Untuk t = 2010 tingkat h = Murni (APM) SD dengan SD usia a = 7 – 12 tahun 2 Angka Partisipasi dihitung Untuk t = 2010 tingkat h = Murni SMP dengan SMP usia a = 13 – 15 tahun 3 Persentase Persentase jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang putus sekolah SD Anak Putus SD 4 Persentase Persentase jumlah anak usia 12 - 15 tahun yang putus sekolah SMP Anak Putus SMP 5 Persentase Persentase jumlah KK dengan tingkat pendidikannya paling tinggi hanya Tamat SD, untuk masing-masing kecamatan Kepala Keluarga (sebagai salah satu indikator kemiskinan dari BPS, 2007) (KK) Maks Tamat SD 6 Persentase Persentase anak usia 7 - 15 tahun yang ikut bekerja mendapatkan penghasilan Anak yg Bekerja 7 Persentase Persentase KK yang berasal dari daerah lain pada saat di survei. KK Pendatang 8 Persentase Persentase ayah dengan status tidak bekerja Ayah Tdk Bekerja 9 Persentase Persentase ibu dengan status bekerja Ibu Bekerja 10 Rata-Rata Rata-Rata Pendapatan yang diperoleh pada rumah tangga Pendapatan/bulan 11 Rata-Rata Jumlah Rata-Rata banyaknya anak pada rumah tangga Anak 12 Rata-Rata Skor Rata-Rata skor dari 9 pertanyaan tentang tingkat motivasi Motivasi Ortu orang tua terhadap pendidikan 13 Rata-Rata Skor Rata-Rata skor dari 9 pertanyaan tentang tingkat motivasi anak Motivasi Anak terhadap pendidikanProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1395
  34. 34. ISBN 978-602-98295-0-1 Tabel 2. Karakteristik Anak Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Ukuran Asosiasinya dengan Status SekolahNo Variabel Katagori Status Jm Persentas Ukuran . Tida Putu Skolah l e Koef p-value Asosiasi Jumlah Sampel 508 s 84 k Sekolah 59 14,2 . 1 Jenis Perempuan (0) 266 25 29 2 8,6 0,15 0,000 Laki-Laki (1) 242 59 30 Putus (%) 19,6 Kelamin 1 6 2 Asal Daerah Pribumi (0) 399 65 46 1 14,0 0,01 0,811 Anak Pendatang (1) 109 19 12 14,8 Ayah 4 0 3 Tingkat Tidak Tamat SD 75 26 10 8 25,7 Tamat SD (1) 286 45 33 13,6 0,16 (0) 1 0,002 Pendidikan SMP (2) 97 11 10 1 10,2 8 SMA (3) 49 2 51 8 3,9 Ayah PT (4) 1 0 1 0,0 4 Tingkat Tidak Tamat SD 74 21 95 22,1 Tamat SD (1) 314 50 36 13,7 0,11 (0) 0,103 Pendidikan SMP (2) 88 11 99 4 11,1 3 SMA (3) 30 2 32 6,2 Ibu PT (4) 2 0 2 0,0 5 Jenis Tidak Bekerja 21 6 27 22,2 Pekerjaan Berdagang (1) (0) 15 1 16 6,2 0,07 Bertani (2) 309 54 36 14,9 0,662 Ayah Tingkat Swasta (3) 35 6 41 14,6 4 3 PNS (4) 1 0 1 0,0 Lainnya (5) 127 17 14 11,8 6 Jenis Tidak Bekerja 126 11 13 4 8,0 Pekerjaan Berdagang (1) (0) 25 2 27 7 7,4 0,18 Bertani (2) 270 65 33 19,4 0,001 Ibu Swasta (3) 6 2 8 25,0 0 5 PNS (4) 4 0 4 0,0 Lainnya (5) 77 4 81 4,9 7 Tingkat < 600 (1) 329 55 38 14,3 600 – 1200 (2) 147 25 17 14,5 0,09 4 0,301 Pendapatan 1201 – 1800 (3) 16 0 16 2 0,0 0 >1800 (4) 16 4 20 16,7 Rumah >2400 (5) 1 1 2 50,0 8 Jumlah Kurang dari 3 127 12 13 8,6 Tangga 0,14 Anak dalam 3-5 (2) (1) 316 50 36 9 13,7 0,012 6-8 (3) 55 19 74 6 25,7 6 9-10 (4) 9 3 12 25,0 Keluarga Lebih dari 10 1 0 1 0,0 9 Tingkat Rendah (1) (5) 20 31 51 60,8 0,38 0,000 Motivasi Sedang (2) 198 32 23 13,9 8 Tinggi (3) 290 21 31 0 6,810 Tingkat Rendah (1) 11 4 15 1 26,7 0,12 0,011 Anak Sedang (2) 171 40 21 19,0 Motivasi 3 Tinggi (3) 326 40 36 1 10,911 StatusMene Pernah (0) 142 5 14 6 3,4 0,17 0,000 Orang Tua Tidak Pernah 366 79 44 17,8 rimaBantua 7 5Sumber : Hasil Survei Tahun 2010 (1) 5 n StatusProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1396
  35. 35. ISBN 978-602-98295-0-1 i. Karakterisik 1, 2, 3, 4, dan 5 digunakan sebagai variabel yang dianalisis pada pemetaan antar wilayah kecamatan dengan Analisis Biplot. Teknik analisis biplot dapat dilihat pada Hair, et all (2007). Teknik analisis data secara deskripsi dan asosiasi, serta Analsis Biplot dibantudengan software pengolah data yaitu SPSS versi 15 for windows. HASILDeskripsi Data Anak Usia Pendidikan Dasar Sebanyak 592 sampel anak usia 7 – 15 tahun yang berasal dari 345 rumahtangga miskin diamati status sekolah SD dan SMP (Putus dan Tidak Putus Sekolah).Gambaran karakteristik dari 592 sampel anak usia sekolah pendidikan dasarditampilkan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa angka putus sekolah pendidikan dasar diKabupaten OI sebesar 14,2 persen. Berdasarkan variabel yang diamati, makapersentase kejadian putus sekolah lebih banyak terjadi pada anak laki-laki, dengantingkat pendidikan ayah dan ibu yang tidak tamat SD, dan status pekerjaan ayahnyatidak bekerja, serta dari keluarga yang memiliki banyak anak.Pemetaan Masalah Putus Sekolah Pendidikan Dasar antar Kecamatan diKabupaten Ogan Ilir Variabel-variabel yang dianalisis menggunakan Analisis Biplot adalahvariabel APM SD, APM SMP, Putus SD, Putus SMP dan Pendidikan KK maksimumTamat SD, yang dituliskan pada Tabel 3. Hasil pemetaan biplot digambarkansebagai berikut.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1397
  36. 36. ISBN 978-602-98295-0-1 Dimensi 2 =27,02% Dimensi 1 = 40,37% Gambar 1. Pemetaan Biplot untuk Masalah Putus Sekolah Pendidikan Dasar antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan kedekatan jarak antara letak/posisi dari seluruh (16) kecamatanterhadap variabel dalam Gambar 1, diperoleh lima kelompok kecamatan yang mirip,yang ditunjukkan dengan masing-masing lingkaran.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1398
  37. 37. ISBN 978-602-98295-0-1 Tabel 3. Karakteristik Masalah Putus Sekolah Pendidikan Dasar antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Angka Partisipasi Murni Persentase Rata-RataNo. Nama Kecamatan KK Ayah Skor Skor Anak Anak Anak yg KK Ibu Pendapatan Jumlah SD SMP Maks Tdk Motivasi Motivasi Putus SD Putus SMP Bekerja Pendatang Bekerja tiap Bulan Anak Tmt SD Bekerja Anak Ortu01 Indralaya 79.17 64.29 10.53 0.00 0.00 18.42 84.21 21.05 73.68 609.21 3.79 34.03 36.3402 Indralaya UtaRA 84.00 76.92 10.53 0.00 15.79 15.79 47.37 21.05 57.89 639.47 3.68 25.17 33.7603 Indralaya Selatan 80.00 92.86 8.82 0.00 0.00 23.53 64.71 5.88 64.71 507.35 3.35 30.61 35.1504 Pemulutan 91.67 76.92 5.41 2.70 5.41 10.81 86.49 2.70 83.78 545.95 3.54 33.80 34.4105 Pemulutan Barat 87.50 66.67 5.13 7.69 0.00 21.62 71.79 0.00 79.49 652.56 4.36 33.54 31.6906 Pemulutan Selatan 95.24 66.67 6.06 6.06 9.09 15.15 90.91 3.03 90.91 519.70 4.12 31.91 33.6707 Tanjung Batu 86.96 64.71 7.50 7.50 10.00 62.50 45.00 7.50 25.00 800.00 4.05 35.55 35.1408 Payaraman 76.19 68.75 16.22 2.70 10.81 13.51 72.97 8.11 94.59 1294.59 4.22 35.91 34.0709 Tanjung Raja 81.82 80.00 3.13 0.00 6.25 31.25 65.63 12.50 81.25 570.31 3.38 34.34 37.0010 Sungai Pinang 90.00 69.23 9.30 0.00 20.93 6.98 72.09 4.65 83.72 446.51 4.14 33.29 34.3511 Rantau Panjang 79.17 60.00 8.82 2.94 8.82 20.59 76.47 0.00 64.71 592.65 2.76 34.75 34.3812 Muara Kuang 71.43 42.86 28.57 2.86 5.71 22.86 68.57 0.00 85.71 622.86 4.60 35.03 33.4013 Rambang Kuang 85.19 66.67 11.90 7.14 11.90 35.71 80.95 0.00 88.10 983.33 3.43 31.50 33.5014 Lubuk Keliat 77.27 66.67 0.00 8.82 8.82 23.53 73.53 8.82 76.19 745.59 3.74 35.26 35.0015 Rantau Alai 86.36 66.67 12.00 0.00 20.00 20.00 52.00 0.00 88.00 566.00 3.52 34.58 35.1516 Kandis 81.25 47.37 23.53 1.96 11.76 7.84 66.67 1.96 94.12 512.75 4.55 33.56 35.71Rata-Rata Kabupaten OI 83.33 67.33 10.47 3.71 9.08 21.88 69.96 6.08 76.99 663.05 3.83 33.30 34.54 Sumber : Hasil Survei Tahun 2010 Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1399
  38. 38. ISBN 978-602-98295-0-1 PEMBAHASANAngka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Hasil analisis deskripsi pada Tabel 2, menunjukkan bahwa angka putus sekolahpendidikan dasar pada masyarakat miskin di Kabupaten OI sebesar 14,2 persen. Halini merupakan masalah yang masih perlu diperhatikan, karena angka ini masih relatiftinggi jika dibandingkan dengan target capaian MDGs untuk Tahun 2015 yaitu tuntaspendidikan dasar bagi semua (tidak ada lagi angka putus sekolah). Tabel 3, menunjukkan bahwa persentase kepala keluarga (KK) dengantingkat pendidikan maksimum hanya sampai Tamat SD, sebesar 69,96%. Artinyabahwa tingkat pendidikan KK di Kabupaten OI, masih banyak yang sangat rendah.Tabel 3 juga menunjukkan rata-rata angka partisipasi sekolah tingkat SD (APM SD)dan APM SMP untuk masing-masing kecamatan. Rata-rata APM SD dari kelompok masyarakat miskin sebesar 83,33%. Angkaini masih relatif jauh dari capaian APM SD Kabupaten OI (Bappenas, 2007) yaitu90,44%, Nasional 98%. APM SMP kelompok miskin sebesar 67,33% dibawahKabupaten (71,2%), Provinsi (83,58%), dan Nasional (71,81%). Baik APM SDmaupun APM SMP, keduanya, masih relatif jauh dari target capaian MDGs (100%)yang harus dicapai pada Tahun 2015. Berdasarkan angka putus sekolah dan partisipasi sekolah pendidikan dasar ini,maka pemecahan masalah putus sekolah perlu menjadi agenda dalam perencanaanpembangunan pendidikan di Kabupaten OI, terutama pada kelompok masyarakatmiskin.Asosiasi Masing-Masing Variabel dengan Status Putus Sekolah Berdasarkan ukuran asosiasi masing-masing variabel bebas dengan statusputus sekolah, dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel yang koefisienasosiasinya paling besar dengan status putus sekolah anak, adalah Motivasi Anak(0,388) dan signifikan dengan p-value = 0,000. Artinya, terdapat hubungan yangsignifikan tingkat motivasi anak dengan status putus sekolah pendidikan dasar,meskipun hubungannya tidak kuat (hanya 0,39). Diikuti asosiasi yang signifikan dariProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1400
  39. 39. ISBN 978-602-98295-0-1variabel-variabel lain, yaitu Tingkat Pendidikan Ayah, Pekerjaan Ibu, Jumlah Anakdalam Keluarga, dan Status Bantuan Pendidikan. Berdasarkan ukuran asosiasi dan pengujiannya pada Tabel 2, diperlukanprogram-program penyuluhan untuk meningkatkan motivasi anak atau orang tuaterhadap pendidikan, khususnya bagi keluarga yang tergolong miskin. Hal inidilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka putus sekolah danmeningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar pada masyarakat miskin diKabupaten OI.Pemetaan Masalah Putus Sekolah Pendidikan Dasar antar Kecamatan diKabupaten Ogan Ilir Hasil pemetaan Analisis Biplot pada Gambar 1, untuk masalah putus sekolahpendidikan dasar antar wilayah kecamatan di Kabupaten OI, menunjukkan bahwadari 16 kecamatan yang ada, terbentuk lima kelompok kecamatan yang memiliki cirikhas atau kemiripan antar kecamatan terhadap variabel yang diamati. Kelimakelompok kecamatan itu adalah: 1) Kelompok pertama, Kecamatan Pemulutan Selatan, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, dan Pemulutan Barat. Angka Putus SMP dan persentase kepala keluarga yang maksimum berpendidikan SD, dari keempat kecamatan ini lebih banyak dibanding dengan kelompok kecamatan lain. 2) Kelompok kedua, Kecamatan Tanjung Batu dan Pemulutan. Kecamatan-kecamatan ini memiliki APM SD yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya 3) Kelompok ketiga, Kecamatan Muara Kuang, Kandis dan Rantau Panjang. Kecamatan-kecamatan ini memiliki kemiripan dalam hal rendahnya APM SMP. 4) Kelompok keempat, Kecamatan Payaraman dan Inderalaya. Kecamatan-kecamatan ini memiliki kemiripan dalam hal APM SD yang rendah. 5) Kelompok kelima, Kecamatan Rantau Alai, Sungai Pinang, Tanjung Raja, Indralaya Selatan, dan Pemulutan.Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1401
  40. 40. ISBN 978-602-98295-0-1 Kelompok kecamatan ini memiliki kemiripan dalam hal APM SMP yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Keragaman variabel-variabel putus sekolah pendidikan dasar antarkecamatan, ditunjukkan oleh panjang pendeknya vektor untuk masing-masingvariabel pada Gambar 1, misalnya, 1) Variabel Putus SMP dan variabel APM SMP memiliki panjang vektor terbesar. Artinya, bahwa angka putus sekolah SMP dan APM SMP antar kecamatan di Kabupaten OI, relatif lebih heterogen. 2) Tetapi, variabel APM SD memiliki panjang vektor terkecil, artinya nilai APM SD antar kecamatan di Kabupaten OI lebih homogen atau relatif lebih sama untuk setiap kecamatannya. Hubungan atau korelasi antar variabel dalam Gambar 1 diperlihatkan denganbesarnya sudut yang dibentuk antar dua vektor variabel yang diamati. Misalnya, 1) Variabel Putus SD dan APM SD membentuk sudut hampir 180o, berarti kedua variabel itu memiliki korelasi negatif yang cukup besar. Hal ini memberikan makna bahwa angka putus sekolah tingkat SD berhubungan negatif dengan APM SD, yaitu jika angka putus sekolah SD meningkat maka nilai APM SD akan turun, demikian sebaliknya. 2) Lain halnya dengan variabel Putus SD dan Putus SMP, kedua variabel ini berkorelasi lemah, karena terlihat dalam Gambar 1 sudut yang dibentuk kedua variabel itu lebih mendekati 90o. Hal ini mengindikasikan bahwa naik turunnya nilai salah satu variabel tidak berhubungan dengan naik turunnya nilai variabel lainnya. Berdasarkan hasil interpretasi dari Analisis Biplot di atas, dapat ditarik benangmerah permasalahan putus sekolah pendidikan dasar pada kelompok masyarakatmiskin, antar wilayah kecamatan di Kabupaten OI sebagai berikut. 1) Kecamatan Pemulutan Selatan, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, dan Pemulutan Barat, memerlukan perhatian lebih, khususnya pada masalah tingginya angka putus sekolah SMP dan pendidikan kepala keluarga yang rendah, yang hanya sampai tamat SD. Dengan kata lian, kelompokProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1402
  41. 41. ISBN 978-602-98295-0-1 kecamatan ini, masih memiliki penduduk miskin yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. 2) Kecamatan Inderalaya dan Payaraman memerlukan upaya lebih untuk menurunkan angka putus sekolah SD sehingga akan meningkatkan APM SD, dimana masalah ini dapat berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan di kecamatan-kecamatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemerataan akses pendidikan akan dicapai untuksemua lapisan, baik yang kaya atau pun yang miskin, sehingga pengentasankemiskinan melalui pembangunan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan rakyatdapat terwujud. Khususnya pada masyarakat miskin di Kabupaten Ogan IlirSumatera Selatan. Selanjutnya, mengenai permasalahan putus sekolah pendidikan dasar diKabupaten Ogan Ilir, dapat dilanjutkan dengan penelitian untuk dapatmengungkapkan struktur hubungan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko putussekolah pendidikan dasar. Hal ini untuk mendapatkan faktor-faktor yang signifikanberasosiasi dengan risiko putus sekolah, mulai dari yang hubungannya paling kuathingga yang paling lemah. Selain itu, untuk mengetahui besarnya peluang seoranganak dari keluarga miskin untuk putus sekolah, dapat dilakukan penelitian untukmembentuk model matematis berdasarkan faktor-faktor risiko yang signifikanterhadap kejadian putus sekolah. Model ini dapat dipergunakan sebagai bahanpertimbangan untuk mengantisipasi seorang anak yang berisiko putus sekolah. DAFTAR PUSTAKAAsmalaizza, 2009, Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpencil, http//www.asmalaizza.wordpress.com, diakses 26 Januari 2010.Bappenas, 2006, Pro-Poor Planning & Budgeting, http//p3b.bappenas.go.id/OI_ Score_Card.pdf, diakses 4 Februari 2010Bappenas, 2007, Menjawab Tantangan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir,Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1403
  42. 42. ISBN 978-602-98295-0-1 http//p3b.bappenas.go.id/loknas_wonosobo/content/docs/materi/18- bappeda_ogan_ilir.pdf, diakses 4 Februari 2010Cahyawati, D., 2007a, Karakteristik Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar (Kasus: Analisis Data Susenas Tahun 2000 Provinsi Sumatera Selatan), Jurnal Penelitian Sains, Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, Palembang.Cahyawati, D., 2007b, Pemodelan Masalah Risiko Putus Sekolah Pendidikan Dasar (Kasus: Analisis Data Susenas Tahun 2000 Provinsi Sumatera Selatan), Jurnal Ilmiah MIPA, Fakultas MIPA Universitas Lampung, Lampung.Ditjen Dikti, 2009, Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian Potensi Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.Hair, F.J. et all, 2006, Mulltivariate Data Analysis, 6th ed, Pearson Prentice Hall, New JerseySuyatno, 2009, Pangan dan Gizi sebagai Indikator Kemiskinan, FKM Universitas Diponegoro, SemarangProsiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1404
  43. 43. ISBN 978-602-98295-0-1 PERANAN BUMD DALAM ERA OTONOMI DAERAH Ilhamsyah Adenan Fak. Ekonomi Jurusan Manajemen Univ. PGRI Palembang ABSTRAK Kondisi perekonomian daerah berkaitan erat dengan kemampuan BUMDdalam melaksanakan fungsinya belum secara optimal untuk melaksanakanpelayanan sosial dan ekonomi atas dasar prinsip pelaku bisnis. Hal ini dipengaruioleh faktor internal dan eksternal yang menyertai keberadaan BUMD untukmelaksanakan perannya secara optimal. Faktor internal yang mempengarui secaraumum adalah landasan hukum yang belum relevan, belum memiliki visi dan strategibisnis, kuatnya campur tangan pemerintah daerah, kualitas SDM yang belumprofesionaal, akses permodalan yang terbatas, kesulitan akuntabilitas keuanganserta kemampuan kemitraan dengan pelaku swasta yang sangat terbatas.Penguatan BUMD dilandasi oleh rencana strategis dalam bentuk “coorporatestrategy” berdasarkan upaya pengembangan ekonomi daerah yang kondusif, memilkisemanagat kewirausahaan (core business) dan keunggulan kompetitif (competitiveadvantage) PENDAHULUAN1.Dasar pemikiran Dalam rangka pembaharuan dan penataan penyelenggara pemerintahanterjadi pergeseran paradigma otonomi daerah dari pemerintahan sentralisasi menujupemerintahan desentralisasi dalam rangka mewujudkan “Good Govermence” dengancara mengembangkan keseimbangan domain sektor publik (Public sector),kewirausahaan (private sector) dan masyarakat madani (civil society). Pergeserantersebut pada dasarnya mengisyaratkan secara kompleks, luas dan strategisnyapermasalahan otonomi daerah menuju kemandirian daerah dan meningkatkankesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dalam kontek hubungan yang serasi antaraPemerintahan Pusat dengan daerah dan antar daerah (harmonization) yangmengandung arti “sharing of power, distribution of income, democratization, fairneesand empowering”Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1405

×