SlideShare a Scribd company logo

Properti

•
•
hastapurnama
hastapurnama

Ada dugaan penyadapan dan pengintaian terhadap tokoh-tokoh senior PDIP seperti Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. PDIP menemukan tiga alat penyadap di rumah dinas Jokowi dan aktivitas Megawati juga diikuti oleh orang-orang tak dikenal yang diduga intelijen. Namun, beberapa pihak meragukan klaim PDIP dan menduga penyadapan tersebut bisa saja dilakukan oleh pi

Education
1 of 32
Download to read offline
JUMAT LEGI, 21 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 11 ■ TERBIT . 1 32 HALAMAN kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com epaper.suaramerdeka.com Rebecca Juga Terima Mobil dari Wawan ● Balikkan Berbagai Hasil Pilkada JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus dugaan menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan sengketa pilkada di lembaga yang pernah dipimpinnya. Hal itu terungkap dalam sidang perdana Akil Mochtar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak JAKARTA - Artis yang diduga menerima mobil dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bertambah. Penyanyi Rebecca Sujati Reijman diduga memperoleh mobil dari Wawan, tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, penyidik memanggil artis Jennifer Dunn dan Cathrine Wilson. Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2). Akil dijerat dengan lima dakwaan. Dia diduga menerima suap dan janji total sekitar Rp 57,78 miliar, 500 ribu dolar AS dan total pencucian uang Rp 161 miliar. Rinciannya meliputi sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Gunung Mas Rp 3 miliar, Lampung Selatan Rp 500 juta, Kota Palembang (Bersambung hlm 11 kol 4) SIDANG PERDANAAKIL: Terdakwa suap pengurusan sengketa pilkada yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2). (58) Lembaga antirasuah itu sudah menyita mobil Toyota Vellfire dari Jennifer Dunn. Sebab, mobil tersebut diduga terkait kasus pencucian uang Wawan. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Rebecca diduga turut menerima mobil dari tersangka Wawan. ”Mobilnya apa saya belum dapat info. Belum ada penyitaan,” katanya di kantornya, Kamis (20/2). Dia mengatakan, Rebecca sudah dipanggil penyidik dan memberikan keterangan. Ditanya kaitan Rebecca dengan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu, Johan enggan menjelaskan. Dia hanya mengatakan, seorang saksi dipanggil karena dianggap mengetahui, pernah melihat, atau mendengar terkait penanganan perkara. Soal nama-nama artis lain yang disebut-sebut turut menerima aliran dana dari Wawan, Johan menegaskan, KPK tidak pernah merilis nama artis di luar yang selama ini telah dipanggil dan diperiksa. ”Tentu tidak benar info itu dari KPK,” ujar Johan. (Bersambung hlm 11 kol 1) Rebecca Sujati Reijman SM/Antara SM/Antara Kue Lukisan Michelangelo SM/mirror PEMBUAT roti asal Inggris, Michelle Wibowo, memamerkan kue hasil karyanya berupa replika lukisan terkenal dari Michelangelo berjudul ”The Creation of Adam”. Kue itu memiliki panjang 5,7 meter dan lebar 2,8 meter yang terbuat dari 10.000 marshmallow. Proses pembuatan yang membutuhkan waktu 169 jam ini dibuat untuk memperingati 450 tahun kematian Michelangelo. Lukisan yang dijuluki The Baking of Adam itu kini dipajang di Gereja St Pancras, salah satu gereja paling terkenal di London. (mirror-K16-38) 4 Pengungsi Kelud Boleh Pulang JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan penurunan status Gunung Kelud dari Awas (level IV) menjadi Siaga (level III), Kamis (20/2). Kini, pemerintah fokus pada penanganan pascabencana. Sebab, berdasarkan data aktivitas vulkanik yang direkam sejak Minggu-Kamis (14-20/2), sudah tidak ada gempa vulkanik dan tremor. Dengan kondisi ini, kemung- kinan Gunung Kelud tidak akan erupsi lagi. ”Tidak ada aktivitas masyarakat di radius 5 km dari puncak Kelud dan di bantaran sungai dari ancaman lahar hujan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Kepala BNPB, Syamsul Maarif, menjelaskan dengan diturunkan status Siaga maka masyarakat sudah diperbolehkan pulang PULANG DARI PENGUNGSIAN: Warga Sedawun pulang dari pengungsian di Pujon ke Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/2). (58) dari pengungsian. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap ancaman lahar hujan. Selanjutnya, penanganan pemulangan pengungsi dan perbaikan rumah dan sarana prasarana akan dipimpin Gubernur Jawa Timur. Penanganan akan didampingi pemerintah pusat. ”Saya sampaikan terima kasih kepada Pemda Jatim, Pemda Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, (Bersambung hlm 11 kol 1) EKONOMI-BISNIS Pemprov Ajukan Anggaran Rp 400,3 M PEMPROV Jateng mengajukan tambahan anggaran Rp 400,3 miliar melalui APBN Perubahan, untuk pemulihan kondisi perekonomian pascabanjir, kemarin. 8 Penyelewengan Pengadaan Barang Haji Dibocorkan JAKARTA - Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo sedikit membocorkan kasus dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji yang sedang diselidiki lembaganya. ”Kan kalau di haji pengadaannya ada pemondokan, katering, transportasi. Nah itu salah satunya sedang ditelusuri,” katanya, kemarin. Namun, dia belum tahu pasti barang atau jasa mana yang sedang disusuri tim penyidik KPK. Yang pasti, kata dia, nilai pengadaannya sangat besar. ”Nilainya lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Johan. Lebih lanjut dia mengatakan, penyelidikan belum mengarah ke dana setoran haji. Penyidik baru sebatas menelisik muasal pengadaan barang dan jasa. ”Tapi bukan berarti KPK tak mengembangkan ke sana (dana setoran haji),” ujarnya lagi. Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin menyatakan mempunyai hasil audit dan evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji pada 2012-2013. (Bersambung hlm 11 kol 1) INTERNASIONAL Johan Budi SP SM/Antara SM/Antara Artis Ramai-Ramai Bisnis Properti Gencatan Senjata Ukraina Dilanggar KESEPAKATAN gencatan senjata yang baru diumumkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dilanggar setelah bentrok baru pecah di Kiev, Kamis (20/2). Korban tewas bertambah jadi 51 orang. Baca Bahasa Tubuh Pria Saat Kencan Pertama (Kanal Wanita) Gunung Api Bukan Penyakit Menular (Kanal Layar) Untuk Keasyikan dan Masa Depan Peluang bisnis properti kian menjanjikan. Selain menguntungkan juga risikonya dinilai kecil. Tak hanya pengusaha yang tertarik, sejumlah artis pun mulai menggeluti. Mereka beradu peruntungan. BEBERAPA artis yang sedang naik daun mulai milirik investasi di bidang properti. Padahal sebelumnya, kalangan artis terkesan alergi dengan bisnis tersebut. Mereka lebih tertarik dengan membuka butik, restauran, cafe, dan rumah produksi. Mereka ada yang mengelola rumah kontrakan, jual beli apartemen, dan mengembangkan perumahan. Salah satunya, Maia Estianty. Dia menggeliti jual beli apartemen. ”Ternyata mengasyikkan juga,” kata mantan istri pentolan Dewa, Ahmad Dani. Selain Maia, artis gaek, Kiki Fatmala, Rebeca Tumewu dan Tukul Arwana sejak sepuluh tahun lalu menekuni usaha tersebut. Kini, bermunculan pendatang baru, seperti Tya Arietya, Citra Kirana, Ben Kasyafani dan Zaskia Gotik. Motivasinya macam-macam. Selain berinvestasi jangka panjang dan menyalurkan hobi, ada pula yang bertujuan untuk menyenangkan orang tuanya dan berjaga-jaga jika suatu ketika mereka tidak eksis lagi. ”Dunia hiburan itu tidak abadi. Jika muncul pendatang baru, secara alami kami akan tergeser,” kata Citra Kirana. (Bersambung hlm 11 kol 4) Maia Estianty Tya Arietya SM/detik.com
2 NASIONAL JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Jokowi Disadap Mega Dibuntuti ● PDIP Merasa Diteror JAKARTA - Tensi politik Tanah Air menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden terus menghangat. PDIP merasa ada intimidasi dan teror yang dialamatkan pada pejabat terasnya. Sekjen DPPPDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyebutkan, pihaknya baru-baru ini menemukan tiga alat penyadap di rumah dinas Gubernur DKI Jokowi. Terlebih lagi aktivitas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terus diikuti oleh orang-orang tak dikenal. ”Mereka adalah intel,” kata dia, Kamis (20/2). Bentuk teror kepada PDIP seperti adanya intel yang masuk ke salah satu rumah Megawati dengan alasan ingin buang air kecil. ”Kami itu diteror sampai Ibu Mega diikuti intel, bahkan sampai ada intel yang masuk ke rumah Bu Mega dengan alasan mau kencing, itu kan kurang ajar namanya,” ujar Tjahjo. Soal tiga alat penyadap, Tjahjo menyebutkan, penemuannya di kamar tidur, ruang kerja, dan ruang tamu. ”Kita operasi di rumah dinasnya Jokowi. Di situ kami menemukan ada tiga alat penyadapan,” imbuhnya. Menurut anggota Komisi I DPR ini, pihaknya sudah mengetahui siapa pihak yang mengirimkan intelijen dan menyadap aktivitas beberapa kadernya. Sebab, kegiatan intelijen tersebut sudah difokuskan untuk mengamati seluruh kegiatan PDIP termasuk kegiatan Megawati Soekarnoputri. ”Ini tidak wajar dan malah kurang ajar. Tapi kami tahu dari elemen mana mereka, siapa yang menyuruh kami juga tahu. Tapi kami ingin menyimpan sendiri,” tukas Tjahjo. Mantan sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menambahkan, sebenarnya penyadapan terhadap Megawati dan Jokowi bukan hal yang baru. Bukan hanya kedua tokoh tersebut melainkan dirinya juga menjadi korban penyadapan yang dilakukan berulang kali. Orang dekat Megawati ini bahkan sering menghubungi putri proklamator RI Soekarno tersebut terkait hal itu. Tapi, Megawati justru tidak mau ambil pusing soal penyadapan, karena itu tidak akan menghambat seluruh aktivitas pribadinya maupun partai. ”Biar saja Pram disadap ya ora apa-apa,” tutur Pramono sembari meniru ucapan Mega. Konflik Internal Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul meminta agar PDIP tidak langsung menuding intelijen negara berada di balik penyadapan Jokowi. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan intelijen tidak mungkin bertujuan untuk mematamatai pejabat sendiri. Dia menilai, bisa saja alat sadap itu justru dipasang oleh PDIP sendiri untuk mematamatai Jokowi. Hal ini memungkinkan bila saat ini sedang ada konflik internal di PDIPsehingga timbul ketidakpercayaan terhadap kader-kadernya. Ruhut menegaskan, spekulasi ini bisa terbukti dengan terjadinya konflik internal setelah muncul polemik pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini karena ada ketidakcocokan dengan partai pengusungnya. ”Bisa saja pasang sendiri, PDIP kan lagi galau. Kayak di Surabaya, Banteng sama Banteng kok jeruk makan jeruk,” tambahnya. Adapun pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan, pengintaian dan penyadapan kepada Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sangat wajar, karena PDIPdan Jokowi menjadi kekuatan besar di Pemilu 2014 bagi lawan-lawan politiknya. ”Yang punya kepentingan dengan PDIPseperti Jokowi dan Mega itu banyak, ada lawan dan ada kawan, asing maupun domestik,” ungkapnya. PDIP dan Jokowi sudah menjelma sebagai sebuah kekuatan politik besar dan berpengaruh di 2014. Banyak pihak yang ingin tahu kelebihan dan kelemahan keduanya. Selain itu, kekuatan Jokowi dan PDI Perjuangan juga sudah menyita perhatian pihak asing khususnya Amerika Serikat dan Australia. ”Secara logis, semakin dekat pemilu dan semakin besar kemungkinan menang, saya kira banyak pihak yang berkepentingan. Jadi, bisa saja mereka ingin dapat informasi dari tangan pertama dengan cara penyadapan,” kata Burhanuddin.(J22,H28-90) SM/Antara BERI KETERANGAN : Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi keterangan pers seusai menggelar pertemuan di Senayan, Jakarta, Kamis (20/2). (58) Risma Ingin Berkeluh Kesah JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sangat ingin bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tidak berani menemui Mega karena mengetahui protokoler yang sangat ketat di sekitar mantan presiden tersebut. ”Sangat ingin ketemu Ibu Mega. Tapi saya tidak berani, termasuk untuk menghubungi atau menelpon,” ujarnya usai bertemu Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut dia, keinginan untuk bertemu Mega karena pokok permasalahan yang dihadapinya di Surabaya tidak terkait persoalan internal di PDI Perjuangan. Pasalnya, persoalan yang dihadapi saat ini adalah terkait proses pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. Persoalan inilah, kata Risma, yang juga disampaikan kepada Priyo Budi Santoso. ”Jadi tujuan ini saya ingin menyampaikan Istri Brigjen Polisi Sekap 17 PRT di Bogor BANDUNG - Polda Jabar membidik tindak pidana yang diduga dilakukan M, istri purnawirawan jenderal polisi berpangkat brigadir jenderal (brigjen) dengan tiga pasal. M diduga melakukan penyekapan dan tindak kekerasan terhadap para pembantunya di Kota Bogor. Penerapan tiga pasal itu tidak terlepas dari rentetan kejadian dalam kasus tersebut. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan M sebagai terlapor. ”Pasal-pasal tersebut termaktub dalam UU PerlindunganAnak, Perdagangan Martinus Sitompul Orang, dan KDRT. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,” tandas juru bicara Polda Jabar, Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Bandung, Kamis (20/2). Institusi Kepolisian Mengapa PerlindunganAnak, Martin menyebut penyidik Polres Kota Bogor menemukan tiga pembantu yang masih berusia di bawah umur. Untuk dugaan penamparan dan kekerasan lainnya diterima para pembantu, Martin menyebut termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah pembantu yang mencapai 17 orang di rumah M juga membuat pendalaman. Apakah mereka yang berasal di antaranya dari Jateng dan Jatim hanya diperbantukan semata atau ada kemungkinan lain. ”Untuk itulah, desainnya penerapan pasalnya mencakup pasal perdagangan orang,” tandasnya. Dalam kaitan kasus tersebut, Martin meminta masyarakat tidak mengait-ngaitkan kasus tersebut dengan insitusi kepolisian. Ditegaskan, kasus itu tak ada alasan untuk dihubungkan. ”Tak ada kaitannya karena sebagai polisi yang bersangkutan sudah pensiun apalagi karena ini menyangkut jenderal,” katanya. (dwi-90) SM/dok Kemenag Pertimbangkan Tarif Beda ● Biaya Pernikahan JAKARTA-MenteriAgama Suryadharma Ali mengaku, pihaknya segera menetapkan besaran tarif yang harus dikenakan kepada masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Saat ini, KementerianAgama terus mematangkan besaran tarif tersebut. Hal ini dikatakan Suryadharma usai melakukam pertemuan di kantor KPK, Kamis (20/2). Suryadharma tiba di KPK sekitar pukul 09.00, menaiki mobil Toyota Camry hitam B-1258-RFS. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan, Irjen Kemenag M Jasin, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional SM/Antara BERTEMU PIMPINAN KPK : Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK, Kamis (20/2). (58) (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. ”Terjadi perkembangan bahasan yang lebih mendalam. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami belum bisa sebutkan, misalnya perubahan tarif seperti apa,” ujar Suryadharma di kantor KPK, Kamis (20/2). Kementerian Agama tengah menggodok peraturan soal biaya pernikahan. Kemenag saat ini tengah mempertimbangkan menerapkan tarif berbeda untuk biaya pernikahan. Beberapa Opsi ”Semakin tergambar menetapkan tarif mendekati realitas, bisa saja multitarif, tapi di lapangan kami khawatir ada tafsiran berbeda. Maka kasus gratifikasi akan muncul lagi, ini yang sedang dipertimbangkan,” ujar Suryadharma. Menurut Surya, pemberlakuan multitarif itu atas beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan geografis yang berbeda-beda. ”Ada dua pertimbangan, kemampuan ekonomi masyarakat, kedua adalah sisi geografis kare- na lingkup tugas KUA di kecamatan berbeda satu sama lain. Ada kecamatan yang mudah dijangkau motor atau mobil, tapi ada juga yang harus gunakan speed boat dan pesawat,” jelasnya. Sementara itu, menurut M Jasin, beberapa opsi biaya sudah dikantongi pihaknya. Opsi yang ada sekarang adalah Rp 50 ribu untuk pernikahan yang digelar di kantor KUA dan Rp 600 ribu untuk pernikahan di luar kantor KUA. ”Tapi itu masih bisa berubah angkanya, nanti kita akan rundingkan dengan Kemenkeu,” jelas Jasin. Pihak KPK sendiri hanya membantu dalam urusan pengawasan dan memberikan saransaran berdasar kajian. Untuk besaran biaya pernikahan, tetap menjadi kewenangan penuh Kemenag. ”Kami bicarakan progres tata kelola biaya sehingga tidak memberatkan yang tidak mampu, kami ingin menyelesaikan masalah terkait gratifikasi,” tutur komisioner KPK, Adnan Pandu Praja.(J13,dtc-90) soal dua ini untuk klarifikasi proses pemilihan itu. Saya bukan masalah orangnya, tetapi proses itu penting bagi saya,” ungkapnya. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci mengenai proses yang ia permasalahkan. Sebab, hal itu sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Pemerintah. Cacat Prosedur Pada kesempatan yang sama, Risma juga mengaku pernah dihubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, dukungannya dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi. ”Presiden bukan menawarkan jabatan, yang dibicarakan saya tidak boleh mundur. Itu saja,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan siap menindaklanjuti surat dari Panlih Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta Mendagri tegas bila pemilihan tersebut terbukti cacat secara substansial dan prosedural. ”Beberapa hari lalu saya menerima tembusan surat dari Panlih DPRD Surabaya tentang proses pemilihan wakil wali kota. Dan dalam perjalanannya, ada kontak dengan beliau (Risma-red), kami putuskan Risma bisa resmi ke DPR dengan saya di bagian dalam negeri dan hukum,” terangnya. Dia menjelaskan, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panlih tersebut, proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya cacat secara prosedural dan substansial. Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini meminta Mendagri harus tegas dalam menyikapi persoalan ini. Bila proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya cacat prosedural dan substansial, Mendagri harus berani membatalkan keputusan pelantikannya. ”Jadi kalau menurut kajian tim hukum Kemendagri memang ada cacat, Mendagri jangan raguragu mengoreksi dan membatalkan keputusan tersebut,” katanya.(J22,H28-90) Politikus DPR Turunkan Citra MK JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai wibawa dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) bisa semakin merosot bila politikus DPR ikut mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Menurutnya, sah-sah saja bila anggota DPR mencalonkan diri sebagai calon hakim MK. Dengan ditolaknya UU No 4/2014 tentang Perppu MK maka tidak ada ketentuan jeda waktu bila seorang kader parpol berniat menjadi hakim MK. ”Tapi, saya yakin hakim konstitusi itu harus dijabat oleh orang yang betul-betul negarawan. Sebab, dalam UUD 1945 hanya hakim MK yang dikatakan sebagai negarawan. Artinya, orang itu bisa duduk atau mendudukkan posisinya tanpa adanya kepentingan siapa pun,” ujar Pramono, kemarin. Dalam konteks negarawan, dia ragu soal anggota DPR bisa bebas dari kepentingan tertentu, dan rasa pesimistis kehormatan MK bisa kembali terjaga akan terus bermunculan. ”Contoh yang sudah terungkap, ketua MK saat itu, Akil Mochtar, yang seharusnya adalah negarawan dan agung, ternyata masih mengurusi persoalan pragmatis yang berhubungan dengan partai politik,” tandasnya. Konsistensi Fraksi Pramono juga mempertanyakan konsistensi fraksi-fraksi di DPR yang dulu mendukung Perppu MK. Seharusnya, kata dia, jika DPR sudah memutuskan setuju pada Perppu MK, maka seharusnya semua fraksi yang mendukung bersikap konsisten. ”Tapi, giliran Perppu ditolak, mereka seakan berlomba-lomba menjadi hakim di lembaga yang strategis,” imbuhnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, membantah bila pihaknya telah mengajukan Benny K Harman sebagai calon hakim konstitusi. Selain itu, keinginan maju sebagai hakim konstitusi tidak terkait dengan penugasan partai tetapi keinginan pribadi dari yang bersangkutan. Dia menuturkan,, Benny memang pernah berniat maju sebagai calon hakim konstitusi pada pemilihan periode yang lalu. Namun, karena waktunya berbenturan dengan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 20132018, maka mantan Ketua Komisi III DPR itu membatalkan niatnya. (J22,H28-90)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Pengadaan 7 Ribu Lampu Perangkap Hama Diusut ● Rugikan Negara Rp 33 Miliar JAKARTA - Jaksa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk di antaranya Menteri Pertanian Siswono dalam kasus pengadaan 7.000 unit light trap (lampu perangkap hama serangga) di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini jaksa penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M Adi Toegarisman menegaskan, pihaknya akan menjerat siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa penyidik masih mengembangkan keterangan saksi dan tersangka untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya. Dikejar Adi menjelaskan, pihaknya belum menerapkan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tersebut. Padahal, salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2013 adalah penerapan UU TPPU dalam kasus korupsi untuk mengejar hasil korupsi. Seperti diberitakan, 15 tersangka dalam kasus tersangka di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Yang lain, Manager Marketing PT Harif Ikhsan Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agung Wradsongko, Ketua Pokja Pengadaan Alimin Sola, Ketua Panitia Pengadaan Hidayat Abdurrahman, Dirut Formitra Multi Prakasa Agus Irwanto, Dirut PTAndalan Persada Yanuar. Selanjutnya Dirut PT Purna Darma Perdana Amsar Sheba, Dirut PT Farsindo Moh Yamin, Direktur CVHanindra Karya Didit Hanindipti, dan Direktur CVPrima Sejahtera Azi Nurjaman. Light trap merupakan lampu perangkap hama yang menggunakan tenaga surya. Menurut rencana, alat tersebut akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia. (K24-90) Penggelembungan Sistem TKI Terkatung-katung JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penggelembungan proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI di Ditjen Binapenta Kemenakertrans senilai Rp 7,14 miliar. Permintaan itu disampaikan Direktur Eksekutif Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani, di Jakarta, Kamis (20/2). Yunus menjelaskan, kasus itu bermula dari surat keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) selaku kuasa pengguna anggaran 2012 dengan Nomor Keputusan 01/PPTKPTKLN/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di Ditjen Binapenta. ’’Ternyata terdapat barang yang belum sesuai dengan spesifikasi,’’ katanya. Menurutnya, pemasangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di Malaysia dan Jeddah, Saudi Arabia yang belum dilaksanakan. Hasil temuan BPK RI tanggal 29 april 2013 dengan No12/TIM/LK/ Kemenakertrans/04/2013 tanggal 26 April 2013 meminta Ditjen PTKLN menindaklanjutinya dan hasilnya akan diterima BPK paling lambat 1 Mei 2013. Yunus meminta KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut mengingat masalah ini sudah cukup lama, bahkan paling tidak sampai Februari 2014. ’’Ini tidak jelas siapa yang memanfaatkan uang sebesar Rp 7,1 miliar tersebut.’’ Himsataki minta masalah tidak petieskan. ’’Kami tidak percaya ini hanya kelebihan pembayaran, kalau kelebihan itu Rp 1 juta - Rp 10 juta, masuk akal, kalau kelebihan hingga Rp 7 miliar, itu kesengajaan,’’ujar Yunus. (wa-25,90) Nalar Hakim Vs Nalar Petani SUARA Siswanto terdengar gemetar suatu sore di ruang sidang lantai dua Gedung Pengadilan Tipikor Semarang. Ia terbata-bata menjawab pertanyaan Hakim Sinintha Sibarani yang bernada tinggi. Siswanto, petani berumur 38 tahun asal Wonosalam Demak itu kebigungan. Sebelum ditanya hakim, ia tak merasa bersalah telah menandatangani berkas dengan nama orang lain. ’’Karena kalau tidak saya tanda tangani, pinjaman tidak akan cair Bu. Padahal proposal sudah diajukan,’’ begitu alasan Siswanto saat bersaksi dalam kasus korupsi kredit fiktif PD BPR BKK Wonosalam. Lembar Identitas ’’Lho Anda tidak merasa bersalah membubuhkan tanda tangan yang bukan atas nama Anda? Anda ini orang pinter lho, masa tidak tahu kalau itu salah?” timpal Hakim Sinintha. Segera Siswanto menyahut, ’’Saya tidak tahu Bu Hakim. Katanya tidak apa-apa ya saya tanda tangan,’’ demikian Siswanto. Dalam lembar identitas yang dibaca jaksa awal sidang, Siswanto diketahui lulusan Sekolah Dasar. ’’Anda ini bagaimana, petani punya sawah, berarti kan orang pinter. Jangan pura-pura tidak tahu, Anda sudah disumpah lho,’’ sekali lagi Hakim Sinintha beradu logika. Nalar hukum Hakim Sinintha tak sepadan dengan nalar hukum Siswanto. Siswanto sama sekali tak paham kalau ia menyalahi hukum. Hingga akhirnya mendapat penjelasan Hakim Sinintha kalau menandatangani berkas yang bukan atas namanya adalah suatu kesalahan. Siswanto belajar banyak dari sidang itu. Semula ia mau saja disuruh oleh Analisis Kredit di BKK Wonosalam, Sugiarto untuk mencari nasabah kredit. Untuk setiap nasabah, Siswanto mendapat upah Rp 100 ribu. Siswanto juga mau saja mengantar nasabah untuk setiap pencairan kredit. Bahkan Siswanto mau menandatangani berkas nasabah yang berhalangan hadir dalam pencairan. Uang-uang pinjaman yang dicairkan itu dipotong, potongannya diberikan kepada Siswanto, dan bermuara di tangan Sugiarto yang saat ini berstatus buron. (Eka Handriana-90) Dituntut 17 Tahun MANTAN Gubernur Riau Rusli Zaenal, terdakwa tindak pidana korupsi kehutanan dan suap PON mendengar pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis (20/2). Dia dituntut 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. (58) SM/Antara Sakit Jantung Kambuh, Sidang Emir Moeis Ditunda JAKARTA - Sidang suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung Selatan, Kamis (20/2), terpaksa ditunda. Pasalnya terdakwa Izedrik Emir Moeis tidak bisa meneruskan jalannya sidang lantaran sakit jantungnya kambuh. Dari penuturan kuasa hukum Emir, Erick S Paat, kliennya pingsan saat berada di Rutan KPK cabang Guntur. ’’Kemarin (Rabu) jatuh di masjid Rutan KPK Guntur,’’ kata Erick. Politikus PDIP tersebut sedianya menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (20/2). Namun, dia mengeluh sakit jantungnya kambuh. Emir sempat hadir dalam pembukaan sidang. Mengingat kondisi kesehatan kliennya tidak memungkinkan untuk melanjutkan persidangan, terpaksa minta ditunda. ’’Sekarang akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. KUHAP mengiyakan, sakit. Dia sudah pakai ring di jantungnya,’’ kata Erick dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Kuasa hukum Emir lainnya, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kliennya memerlukan tiga jenis pemeriksaan berbeda. Karena ada tiga jenis keluhan yang dialami mantan ketua Komisi XI DPR ini. ’’Jadi ini sudah ada perkembangan lebih lanjut. Tanggal 17 untuk pemeriksaan dengan dokter Nasir untuk prostat. Lalu di Rumah Sakit MNC untuk urologi. Kemudian dengan dokter Ganesha di RS Jantung Harapan Kita,’’ kata dia di PN Tipikor. Pihak pengacara juga meminta izin dari hakim untuk mengizinkan keluarga Emir guna membesuk di Rutan KPK. Hakim lantas meminta daftar nama keluarga yang hendak membesuk terdakwa. Hadirkan Pirooz Ketua Majelis Hakim Mathius Samiaji pun mengabulkan permohonan penundaan sidang dari Emir. Menurutnya, itu adalah hak terdakwa yang meminta penundaan sidang jika kondisi kesehatannya kurang prima. ’’Kami tidak bisa memaksa. Itu hak saudara. Karena terdakwa tidak dapat dan menyatakan tidak siap, sidang ditunda hingga Kamis, 27 Februari,’’ kata Mathius. Selanjutnya, Erick sebagai penasehat hukum Emir tetap berkeras supaya jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan saksi Direktur Utama PT Pacific Resources, Pirooz Muhammad Sharafih, dan petinggi Alstom Inc., David Rothschild, dalam persidangan. Meski begitu, KPK menyatakan tidak bisa menghadirkan kedua warga negara Amerika Serikat itu dalam persidangan ini. Emir didakwa menerima uang 423.958 dolar AS dan bunganya dari Alstom Power Incorporate AS dan Marubeni Incorporate Jepang. (D3-25,90)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.815 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menilai, meningkatnya sejumlah variabel biaya produksi yang ditanggung industri menyebabkan target kenaikan ekspor sulit tercapai. Beban biaya industri dalam negeri yang kian banyak membuat mereka sulit bersaing dengan industri asing. ‘’Beban biaya industri kita sudah luar biasa. Suku bunga naik, UMPnaik, listrik naik. Harga (produk) kita naik, sedangkan industri luar negeri tidak menaikkan. Jadi akan susah bagi kita untuk bisa bersaing,’’kata Sofyan di Jakarta Kamis (20/2). Biaya Logistik Naik 10% SEMARANG - Banjir dan kerusakan infrastruktur menyebabkan biaya logistik membengkak hingga 10%. Eksportir harus menanggung tambahan biaya pengiriman barang ekspor dari lokasi industri ke terminal peti kemas dan sebaliknya. ‘’Rata-rata biaya logistik pengiriman barang ekspor dari lokasi industri ke terminal peti kemas atau sebaliknya hanya 7%. Karena banjir, biaya membengkak hingga 10% karena kendaraan harus berjalan pelan akibat jalan rusak. Belum lagi jika spare part rusak,’’kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jateng, Rio Rianto, kemarin. Infrastruktur yang rusak tidak hanya di wilayah pantura barat yakni Kendal, tapi juga pantura timur seperti Jepara-Kudus. Kondisi ini menghambat dan berpotensi meningkatkan biaya pengiriman. Karena itu eksportir mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur untuk mendukung aktivitas perdagangan, terutama yang melewati Pelabuhan Tanjung Emas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengatakan, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah terutama wilayah Pantura, berdampak besar pada dunia industri. Kerugian yang harus ditanggung pengusaha mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. General Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Iwan Sabatini menuturkan, pihaknya banyak menerima keluhan gangguan infrastruktur menuju area penumpukan barang. (J8-79) 13.050 750 26.975 275 DUTI 3.950 500 2.700 200 SMSM 3.560 440 2.600 195 LPIN 5.100 175 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur 11.800 1.525 10.760 9.375 18.800 11.400 3.560 16.025 NIAGA 11.600 1.250 10.015 9.510 19.470 10.301 3.112 16.123 SUPIT 11.760 1.510 10.540 9.430 19.430 11.430 13.050 3.520 16.150 JUAL MITRA 11.785 1.515 10.700 9.350 19.300 11.400 3.550 16.150 ARTAMAS 11.870 1.545 10.585 9.430 19.300 11.600 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.252 10.057 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.870 1.540 10.700 9.420 19.825 11.620 13.260 3.610 16.360 11.850 1.550 10.600 9.400 19.600 11.700 3.600 16.350 Pemprov Ajukan Anggaran Rp 400,3 M ● Pemulihan Pascabanjir SEMARANG - Pemprov Jateng mengajukan tambahan anggaran Rp 400,3 miliar melalui APBN Perubahan, untuk pemulihan kondisi perekonomian pascabanjir. SM/Sutomo RAMAI DIKUNJUNGI : Stan Canon menjadi yang paling ramai dikunjungi pada pameran fotografi CP+ 2014 (Camera Photo Imaging Show) di Pacifico Yokohama, Jepang, baru-baru ini. (79) Canon EOS Capai Produksi 70 Juta Unit SEMARANG - Produksi kamera Digital Single Lens Reflect atau kamera lensa lepas tukar (interchangeable lens) Canon EOS menembus angka 70 juta unit pada Februari 2014. Lensa EF untuk kamera lensa lepas tukar Canon-EOS juga diperkirakan akan menembus angka produksi 100 juta unit pada 2014. Hal itu diungkapkan Merry Harun, Canon Division Director PT Datascrip baru-baru ini. ‘’Canon menghadirkan produkproduk dan inovasi teknologi yang menyentuh langsung ke kebutuhan pengguna. Kami memahami dan mewujudkan keinginan para pengguna kamera untuk memperoleh kesempurnaan kualitas, hasil gambar, serta kemudahan pengoperasian kamera digital SLR (DSLR),’’katanya. Wanita energik yang dikenal sangat akrab dengan komunitas fotografi di Indonesia itu menjelaskan, EOS (Electro Optical System) adalah nama Dewi Fajar dari legenda Yunani. Saat diperkenalkan Maret 1987 sebagai generasi terbaru kamera auto fokus SLR, Canon EOS menjadi kamera pertama di dunia yang menggabungkan sistem elektronik lengkap. Cukup Tinggi Pada kesempatan lain, Sintra Wong, Division Manager Canon Image Communication Product PT Datascrip, menerangkan, permintaan dan penerimaan pasar terhadap produk kamera Canon EOS cukup tinggi. Di Indonesia, kami telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar kamera DSLR selama beberapa tahun terakhir. Kamera seri EOS telah diterima secara luas oleh berbagai kalangan Pemeriksaan Beras Belum Rampung Desa Wisata Gerakkan Perekonomian Pedesaan SEMARANG - Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, kualitas permukiman, sumber daya manusia, serta wawasan masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi urbanisasi. Desa wisata dapat dijadikan penggerak perekonomian pedesaan Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation (BSF), Adi Ekopriyono, menekankan hal tersebut saat Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pariwisata, Rabu (19/2), di Pondok Sisemut, Ungaran. Acara berlangsung hingga Jumat (21/2), diselenggarakan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng. Peserta terdiri atas pengelola Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati, Nongkosawit Gunungpati, dan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, serta Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. ‘’Diakui, sulit mengajak masyarakat setempat untuk memahami pentingnya pariwisata dan mengharapkan peningkatan fasilitasi pemerintah,’’kata Adi. Pengelola desa wisata, menurut dia, perlu menciptakan satu tantangan bersama, yang bisa TCID DSNG Sofyan Wanandi 375 POOL SM/Dok 30.150 ITMG Lantaran sejumlah pertimbangan itu, ia pesimistis keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa agar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bisa menggenjot ekspor nasional, dinilai sulit terwujud. ‘’Apalagi masa jabatan Lutfi hanya tinggal dalam hitungan bulan saja,’’lanjutnya. Tingkatkan Ekspor Menurut Sofyan, larangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak 12 Januari 2014, menjadi salah satu penyebab utama sulitnya upaya untuk meningkatkan ekspor. Begitu pula dengan industri manufaktur lokal yang belum mampu bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia bergantung pada komoditas, tidak banyak membantu karena harga komoditas dunia yang tidak stabil. Belum lagi, komoditas Indonesia juga masih sulit bersaing dengan negara lain. ‘’Komoditas kita bisa diekspor tapi untuk mencapai keuntungan, volume yang diekspor harus banyak. Tetapi pasar kita sudah tidak butuh banyak, karena industri di negara lain juga sudah overcapacity,’’tandasnya. (A20-79) BELI +/- MYOR Ekspor Sulit Digenjot VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG digunakan untuk mengompakkan seluruh komponen masyarakat. Perlu pula dibangun saling kepercayaan (trust), sehingga masyarakat merasa senasib sepenanggungan dalam memajukan desa. Kearifan Lokal Dijelaskan prinsip 4Adalam pengembangan desa wisata, yaitu daya tarik (attraction), aksesibiltas (accesabilty), fasilitas (amenity), dan kelembagaan (ancillary), serta aspek pemasaran (marketing). Budaya dan kearifan lokal harus dijadikan modal utama dalam pengembaangan desa wisata, sejalan dengan tren kembali ke alam (back to nature). ‘’Kuatnya budaya dan kearifan lokal menjadi faktor pembeda desa wisata dalam menarik pengunjung. Jateng sangat kaya dengan potensi wisata, jadi jangan kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand yang gencar melakukan promosi,’’katanya. Pembicara lain, Yossiady Bambang Singgih (praktisi desa wisata), Andi Tjipta Hardianto (Asita Jateng), dan Erma Assegaf (penyelenggara). Acara dibuka oleh Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama BPMD, Sucipto. (C19-79) SM/Dok DESAWISATA: Direktur Eksekutif BSF, Adi Ekopriyono memimpin diskusi pengelolaan desa wisata dalam Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pariwisata. (79) JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan pemeriksaan beras Vietnam di laboratorium belum selesai. Karenanya, Bea Cukai masih menahan 32 kontainer beras Vietnam yang izin impornya semula beras thai hom mali dari Thailand. Saat ini, 32 kontainer beras tersebut masih tertahan di pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan apakah ada pelanggaran prosedur impor belum bisa diputuskan, karena masih menunggu hasil laboratorium. Hal itu diungkapkan Direktur Penerimaan dan Peraturan Ditjen Bea Cukai Susiwijono Moegiarso, dalam jumpa pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis. ‘’Sampai dengan hari ini belum ada kepastian, karena kita harus menunggu hasil dari parameter IV yang berupa pengujian varietas KDML-105 dan RD -15 oleh otoritas berwenang,’’jelasnya. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi menyatakan, keberadaan beras impor sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Pasalnya dari total kebutuhan, impor hanya sebesar 0,1%. Bahkan, beras produksi dalam negeri pun sebenarnya mencukupi kebutuhan nasional. Menurutnya, kebutuhan beras nasional adalah 39 juta ton per tahun. Sementara untuk beras konsumsi hanya sebesar 52 ribu ton dan keperluan industri adalah 440 ribu ton (J10-79) pengguna. Mulai tahun 2000, Canon mengembangkan teknologi mutakhirnya yang khas, yakni sensor CMOS dan performa tinggi prosesor pencitraan digital DIGIC, serta beragam tipe lensa EF. Merry Harun menambahkan, di antara kamera terbaru Canon yang berkontribusi terhadap pencapaian produksi 70 juta unit, terdapat kamera Dual Pixel CMOS AF EOS 100D yang mengkombinasikan desain ringan dan ringkas dengan fitur canggih. Selain itu, juga ada mirrorless EOS M. Mirrorless adalah kategori kamera yang baru muncul beberapa tahun lalu. Ukuran kamera jenis ini bisa sangat ringan dan ringkas, bahkan besarnya hampir menyamai kamera saku, tapi dengan kualitas gambar sebagus dan setajam DSLR.(D5-79) Sementara untuk 2015, rencana pengajuan anggaran sudah ditetapkan sebesar Rp 2,7 triliun. ‘’Untuk 2014, murni menggunakan APBD yang sudah ada yakni Rp 74,5 miliar. Karena ternyata ada beberapa pos yang dananya sebetulnya masih bisa dialokasikan untuk pos tertentu yang kekurangan dana. Tapi bila alokasi belum tepat pakai, saat ini sudah disiapkan rencana pengajuan APBD perubahan,’’ kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Jateng, Boedi Setyana, kemarin. Menurut dia, kerugian ekonomi akibat musibah banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah pada awal tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2,01 triliun. Dari lima sektor, kerugian terbesar ada di sektor ekonomi yang mencakup bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan sebesar Rp 872,7 miliar. Sektor lain yakni infrastruktur mengalami kerugian hingga Rp 690,2 miliar. Sektor ini termasuk jembatan, jalan, tanggul, bangunan air, air bersih dan sanitasi, jaringan irigasi, serta perhubungan. ‘’Sektor perumahan yang menyangkut perumahan itu sendiri maupun sarana permukiman, mengalami kerugian Rp 424,8 miliar. Sektor sosial, kesehatan dan pendidikan senilai Rp 19,4 miliar, kemudian lintas sektor berupa sarana prasarana pemerintahan sebesar Rp 3,3 miliar,’’ujarnya. Cukup Parah Dijelaskan, banjir menimbulkan kerusakan cukup parah di sektor ekonomi seperti rusaknya 44.000 hektare tanaman padi dan palawija, kematian ternak, kerusakan kandang, ternak sakit, dan terendamnya sumber pakan hijau. Di sektor kelautan dan perikanan budidaya, kerugian terjadi akibat kerusakan aset seperti pompa dan kincir air, saluran tambak, kolam ikan dan benih ikan yang hanyut. ‘’Akibatnya volume produksi ikan budidaya turun 10%-15% dari total produksi perikanan 2013 yang mencapai 293.000 ton,’’tutur Boedi. Selain memberikan ganti bibit padi kepada petani, kerugian pascabencana ditanggulangi melalui pemulihan, dengan alokasi anggaran Pemprov bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Sampai saat ini pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memanfaatkan dana siap pakai, maupun dana tak terduga mencapai Rp 9 miliar.(J8-79)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 OJK Belum Terapkan Pungutan SALATIGA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum akan menerapkan kewajiban pungutan kepada industri keuangan mulai 1 Maret 2014. SM/Surya Yuli P Kristianto Andi Handoko Sebab aturan tentang pungu tan terhadap industri keuangan masih dalam tahap pembahasan. Hal tersebut disampaikan KristiantoAndi Handoko, Kepala Bagian Tindak Lanjut Industri Keuangan OJK, setelah seminar nasional ‘’OJK dan Literasi Ke- uangan’’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UKSW Salatiga, kemarin. ‘’Memang target kita pungutan lembaga keuangan diperkirakan rencananya 1 Maret. Cuma sampai saat ini rumusan pungutan itu masih dalam tahap pembahasan,’’kata Kristianto. Progresif Sebagaimana diketahui, mulai 1 Maret 2014, OJK bakal menarik pungutan kepada seluruh industri jasa keuangan. Besaran pungutan di angka 0,03% dari total aset. Besaran angka ini akan berlaku progresif. Kristianto menjelaskan, OJK tengah berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi lembaga keuangan, terkait persoalan pungu tan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dijelaskan pula bila pungu tan tersebut secara filosofi dalam rangka fairness (keadilan). ‘’Setiap pengguna jasa industri keuangan sepatutnya berikan semacam share dari pengelolaan industri ini,’’papar Kristianto. Dijelaskan selama ini operasional OJK menggunakan AP BN, tetapi hal itu tidak menerapkan prinsip keadilan. Karena seluruh masyarakat Indonesia terkena pungutan. Sementara pengguna jasa lembaga keuangan masih sedikit, bila dibandingkan seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian lain Kristianto menjelaskan kewenangan OJK dalam pengawasan adalah seluruh lembaga keuangan, yang operasionalnya mendapat izin dari otoritas tersebut. Sementara itu dalam seminar tersebut menghadirkan pembicara lain Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jateng Dadang Sumantri. Selain membahas peran OJK dalam mengawasi seluruh lembaga keuangan, seminar juga membahas Lembaga Pemberdayaan Ekonomi. (H2-79) Utang Luar Negeri Tumbuh 4,6% JAKARTA- Posisi utang luar negeri Indonesia per Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS. Terdiri atas utang luar negeri sektor publik dan utang luar negeri sektor swasta. ‘’Posisi utang luar negeri Indonesia per Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS. Utang tersebut terbagi atas utang luar negeri sektor publik 46,8% dan utang luar negeri swasta 53,2%,’’ kata Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendy Sulistiowaty di Jakarta, Kamis (20/2). Dikatakan, utang luar negeri tersebut tumbuh 4,6% atau lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 12%. Tren perlambatan ekonomi domestik tahun 2013 juga mencerminkan utang luar negeri 2013. Untuk utang sektor publik, sebagaian besar berupa utang luar negeri jangka panjang yang mencapai 116,8 miliar dolarAS atau sekitar 94,6% dari total utang sektor publik yang mencapai 123,5 miliar dolarAS. ‘’Utang luar negeri jangka panjang, berupa pinjaman bilateral, multilateral dan fasilitas kredit ekspor serta obligasi pemerintah. Sementara utang luar negeri berjangka pendek berupa surat utang jangka pendek seperti SPN dan SBI,’’tegasnya. Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri swasta didominasi utang jangka panjang sebesar 99,8 miliar dolar AS (71,1% dari total utang luar negeri swasta).(bn-79) SM/Antara UANG PALSU : Direktorat Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan (kiri) bersama Direktur II Eksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto (kedua kiri) menunjukkan contoh barang bukti uang palsu yang dimusnahkan secara tertutup di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (20/2).(58) Rp 100.000 Paling Banyak Dipalsukan JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memusnahkan uang palsu (upal) sebanyak 135.110 lembar. Dengan rincian uang pecahan nominal Rp 100.000 sebanyak 67.278 lembar, uang pecahan 50.000 sebanyak 56.764 lembar, uang pecahan 20.000, dan sebanyak 5.033 lembar. Lalu pecahan 10.000 sebanyak 3.553 lembar, uang pecahan 5.000 sebanyak 2.460 lembar, pecahan 2.000 sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan 1.000 sebanyak 3 lembar. ‘’BI bersama dengan Polri memusnahkan uang palsu sebanyak 135.110 lembar, sedangkan nominalnya tidak ada karena uang tersebut tidak resmi dari BI,’’ kata Direktur Direktorat Pengelolaan Uang BI, Lambok Antonius Siahaan, saat pemusnahan uang palsu di Jakarta, Kamis (20/2). Dikatakan, uang palsu ini ditemukan selama kurun waktu 2008-2013 dan tersimpan di Bareskirm Polri. ‘’Uang palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan dari proses penyortiran uang kertas di BI dan laporan masyarakat kepada kepolisian serta perbankan. Kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri,’’tegasnya. Lambok mengatakan, uang palsu yang ditemukan pada tahun 2013 lalu, paling banyak ditemukan di wilayah Jawa. Misalnya Jawa Timur sebanyak 22,85%; Jakarta sebanyak 20,71%; Jawa Barat sebesar 15,23%; Jawa Tengah sebesar 13,19%; dan di Yogyakarta sebanyak 12,30%. Dipaparkan selama tahun 2013 uang palsu ini terdeteksi 11 lembar dari 1 juta lembar uang. Tetap Ada Sementara itu, Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pada tahun 2013 yang ditemukan uang palsu sebanyak 58 perkara dengan 115 tersangka, dan sudah divonis dan disidang. ‘’Dari 58 laporan atau perkara ini sudah 100% dipro ses,’’tegasnya. Selama 2013 uang palsu paling banyak adalah uang nominal 100.000. Hal ini karena nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi, dari pada uang pecahan lainnya. Disinggung tentang jelang pemilu peredaran uang paslu akan meningkat, Arief mengatakan, pemilu tidak pemilu peredaran uang tetap ada. Misalnya pada tahun 2013 kasus uang palsu mencapai 58 perkara, pada tahun 2012 sebanyak 38 kasus, pada tahun 2011 sebanyal 152 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 75 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 78 kasus dan pada tahun 2008 bahkan 145 kasus. (bn-79)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Mengeroposkan Mahkamah Konstitusi Boleh jadi akan ada yang berkeberatan dengan titel editorial ini: ”Mengeroposkan Mahkamah Konstitusi”. MK, yang bervisi ”tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”, memang makin terongrong oleh aneka kepentingan pragmatis-politis. Lembaga ini tengah mengalami pendegradasian yang meruntuhkan kewibawaannya sebagai penjaga konstitusi. Dipinggirkannya peran Komisi Yudisial akan makin menguatkan DPR dalam fit and proper test calon hakim konstitusi, sehingga membuka peluang masuknya kepentingan politik di dalam konfigurasi mahkamah. Tersajilah paradoks: ketika dibutuhkan sikap kenegarawanan para hakim konstitusi sebagai fondasi penguatan MK, yang berlangsung malah perendahan sistematis dengan membuka peluang mahkamah dikuasai oleh jaringan politis-pragmatis. Ada era ketika MK begitu berkibar dengan kekuatan integritasnya, baik pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie maupun ketika diketuai oleh Mahfud MD. Namun kewibawaan mahkamah ini mengalami peluncuran ke titik terendah di bawah kendali Akil Mochtar. Pengaruh skandal suap Akil bahkan tidak hanya ke MK sendiri, melainkan menumbuhkan arus besar ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Apakah kita memang tidak lagi memercayai komitmen politisi? Substansi persoalannya adalah tuntutan sikap kenegarawanan untuk menjadikan MK sebagai habitat para begawan yang steril. Apakah politikus akan serta merta bisa menjaga diri dari usikan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya? Jadi seharusnyalah yang membangun marwah kelembagaan adalah sistem, aturan, dan spirit rekrutmen para hakim konstitusi. Keinginan sejumlah politikus Senayan untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi, merupakan babak paling aktual dari serangkaian perongrongan mahkamah ini. Syarat ”harus berhenti dari keanggotaan partai politik paling singkat tujuh tahun” dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, telah dicabut lewat pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 oleh MK, sehingga para politikus pun bisa melenggang. Akhirnya kita memang harus bersikap skeptis ketika kondisi demi kondisi bergerak (atau digerakkan) untuk mengikuti setting tertentu yang sesungguhnya bisa dirasakan. Agenda-agenda pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, atau upaya-upaya pengeroposan MK menjadi bagian dari fenomena yang memberi celah bagi kekuatan-kekuatan politis-pragmatis untuk menciptakan kantung-kantung konsolidasinya. Waspadai Kemarakan Penipuan Tekanan ekonomi membuat orang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Maka, maraklah praktik penipuan. Orang-orang yang memang berniat jahat ini melancarkan berbagai macam tipu daya untuk meraih keuntungan dari warga masyarakat yang lengah. Ada yang menyebarkan kupon undian palsu, menelepon dini hari dan mengatakan polisi menahan anak orang yang ditelepon serta minta tebusan, bahkan ada yang menggunakan kedok agama bisa menggandakan uang. Beruntung kepolisian tanggap dengan berbagai modus ini. Di Kendal, kasus penipuan dan penganiayaan berkedok Majelis Istighotsah Dzikrullah digulung dan tujuh pelaku ditangkap. Para tersangka menggunakan empat senjata api soft gun dan tujuh batang emas palsu untuk beroperasi. Warga awam yang biasanya manut dan percaya saja ternyata memang jadi sasaran empuk, terbukti sebanyak 22 orang menjadi korban. Masing-masing tertipu antara Rp 20 juta Rp 35 juta. Modus kupon biasanya membujuk warga dengan hadiah undian mobil atau rumah dari perusahaan besar. Jika si korban akhirnya menelepon, lalu dipandu mentransfer biaya untuk pengurusan hadiah yang dijanjikan. Ketika tersadar karena terus diminta uang via transfer, biasanya sudah terlambat. Uang korban raib, dan para pelaku pun lenyap. Sementara telepon dinihari dilakukan dengan anggapan korban mudah dibujuk ketika dalam situasi mengantuk dan mudah dikerjai. Di Pekalongan dan Demak, polisi meringkus komplotan penipu lintas provinsi yang berusaha menyebarkan kupon undian palsu mengatasnamakan sebuah perusahaan besar dan menjanjikan berbagai hadiah. Dari penangkapan itu, diketahui sebagian besar tersangka dari Sulawesi Selatan. Polisi meyakini mereka merupakan jaringan yang bergerak serempak secara lintas provinsi. Mereka membawa ribuan kupon palsu dan menyebarkannya di sepanjang jalur Pantura. Kedok agama dipakai karena biasanya umat menaati imam. Oknumoknum itu kemudian meminta para jamaah menyetor sejumlah dana untuk kegiatan organisasi. Jika ada yang menolak atau hendak membelot, para penipu ini tak segan-segan mengancam. ”Kegiatan agama” ini juga ditambahi dengan janji-janji bisa menggandakan uang jamaah, sehingga banyak yang tergiur. Sebagai jaminan mereka memberikan emas batangan yang belakangan diketahui palsu. Melihat massifnya gerakan penipuan itu, kita mengingatkan agar masyarakat selalu waspada. Jangan mudah terpancing janji hadiah menggiurkan, cek dulu semua informasi jika diminta mentransfer sejumlah uang. Jangan menelepon nomor yang tercantum di kupon. Cari sendiri nomor kontak perusahaan bersangkutan untuk mengonfirmasi. Jangan mudah terpancing janji keuntungan berlipat ganda dengan cara cepat. Kewaspadaan ini akan menyelamatkan kita dari penipuan. Kasus tiket berfoto, Panwaslu kurang bukti jerat Yoyok Sukawi. Sudah diperkirakan, para pelanggar ”aman-damai-sejahtera”... * * * Politikus ingin kuasai Mahkamah Konstitusi. Tagline-nya: ”Ambil semua, jangan ada yang tersisa”... (Penguasa Mahkamah Semarangan) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri Kendala Pembangunan Daerah Oleh Gunawan Setiyaji PEMBANGUNAN daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat yang makin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh pemda. Kalangan LSM dan organisasi kemasyarakatan dengan kritis menyampaikan berbagai kritik terhadap persoalan yang gagal diselesaikan dengan baik oleh pimpinan daerah. DPRD dan partai politik pun sigap menyampaikan permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan menjadi problem kehidupan bagi konstituen mereka. Sebenarnya, saat ini kinerja pemerintahan daerah mendapat pengawasan dari banyak pihak. Sejumlah institusi pengawasan internal dan eksternal juga bertebaran. Pemerintah pusat atau kepala daerah tingkat I, seperti gubernur, juga melakukan pembinaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah masingmasing. Meski demikian, masih saja banyak daerah gagal memberikan bukti bahwa pembangunan di daerahnya secara substansial memberikan keberartian bagi rakyat. Kondisi itu terjadi karena ada kesalahan manajemen dalam pembangunan daerah. Kita bisa memberikan analisis seperti berikut ini. Pertama; salah manajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi pada kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya. Umumnya, hal ini terjadi karena pimpinan daerah gagal mengidentifikasi problem daerahnya. Alih-alih menganalisis dengan cermat kondisi daerahnya, keba- nyakan justru memaksakan visi misi yang hanya bahasa indah yang tidak membumi dengan realitas. Kedua; dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalah pahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh pemerintah saja. Padahal pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan berbeda untuk mengoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan, dan saling terkait. Sinergi dimaksud harus mencakup semua hal, termasuk aspek fisik, sosial ekonomi, moral budaya, dan aspek lingkungan lain sehingga program pembangunan dapat lebih efektif. Pembangunan juga harus dapat mencip- takan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkelanjutan. Manajemen APBD Ketiga; secara lebih khusus, kesalahan banyak terjadi dalam berbagai aspek manajemen APBD. Pimpinan daerah sering gagal menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik, serta kurangnya keterampilan komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran. Di banyak daerah, penyusunan APBD saja membutuhkan proses lama dengan terutama disebabkan oleh alotnya negosiasi kepentingan sehingga kualitasnya dalam mengarahkan pembangunan, menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, tentu saja tidak sederhana. Mengutip istilah yang dilontarkan oleh Sunil Bastian dan Robin Luckham (2003), kondisi demikian layak disebut sebagai defisit demokrasi, yaitu kondisi di mana demokrasi hanya memberikan sedikit manfaat bagi publik, rendahnya akuntabilitas elite parpol dan pemimpin politik, dan kemelemahan kepemimpinan publik yang cenderung korup. Untuk mengatasi masalah ini, harus ada suatu upaya lebih serius memperbaiki kualitas dan peran pemerintah dalam pembangunan. Kepemimpinan bisa saja diisi oleh para kader parpol, kalangan birokrasi atau militer. Namun kemampuan mengelola kebijakan publik melalui profesionalisme pemerintahan dan implementasi good governance akan menentukan efektivitas pembangunan, yang selanjutnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan. (10) — Gunawan Setiyaji, alumnus Australian National University (ANU), staf Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hukum di Balik Politik Kekuasaan WAKILMenteri Kementerian Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan pemerintah mendukung pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia bahkan menjamin substansi rancangan tersebut tidak ada yang melemahkan komisi antikorupsi. ”Pemerintah tak pernah melakukan upaya atau mencoba melemahkan KPK,” kata dia di Hotel Bidakara Jakarta (18/2/14). Dia juga menegaskan andai materi RUU KUHP mengarah pada pelemahan pemberantasan korupsi maka dia siap menghentikan pembahasannya. Ini memang kekhawatiran yang wajar dari publik tapi Denny memastikan tidak akan ada pelemahan. Karena itu, sekarang ini, justru penting untuk dibahas dalam konteks kita kritisi bersama-sama. Di balik semua itu, sesunggunya justru terbalik mengingat substansi rancangan UU KUHPmengebiri eksistensi komisi antirasuah. Menghilangkan fungsi penyelidikan KPK misalnya, itu sama saja dengan menghilangkan kewenangan luar biasa dalam menangani korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Rancangan regulasi itu dikahawatirkan banyak mereduksi kewenangan, yang sejatinya merupakan ranah extraordinary KPK, dan kemudian mengalihkan menjadi kewenangan lembaga penegak hukum hukum lain. Karena itu publik pesimistis terhadap politic will penguasa dalam memerangi korupsi. Yang tumbuh makin kuat justru kekhawatiran terhadap keseriusan elite negeri ini memberantas korupsi. Begitu banyak kepentingan bermain, sekaligus ingin menyelamatkan diri lewat berbagai cara, termasuk berlindung di ruang-ruang yang dianggap aman. Kehidupan politik makin tidak sehat karena penuh pertarungan yang saling menjebak, menjegal, bahkan menghancurkan. Kenyataan ini tentu saja merupakan langkah mundur bagi tekad memberantas korupsi, bahkan dikhawatirkan makin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai tingkat, modus, dan model. Publik mempertanyakan lebih jauh mengingat sejauh ini komitmen kekuasaan terhadap pemberantasan korupsi acap hanya besar di mulut ketimbang tindakan nyata. Pemberantasan korupsi lebih banyak menjadi pidato manis pejabat. Sementara korupsi terjadi dalam berbagai tingkat dan bentuk, makin masif dan kuat, menjadi semacam budaya. Semua pihak perlu menyadari bahwa korupsi merupakan penyakit kronis paling berbahaya bagi kehidupan. Tanpa dukungan semua pihak, hasil pemberantasan korupsi pun minim. Oleh Benny Susetyo Pr Publik masih pesimistis terhadap politic will penguasa dalam upaya memerangi korupsi Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa, termasuk dukungan dari para elite. Sinyalemen adanya pelemahan dalam usaha pemberantasan korupsi saat ini merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana elite kita bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Mengingat yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara akan tugasnya memberantas korupsi. Ikhtiar itu ibarat memeriksa kerusakan dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu organ, atau bahkan mengamputasi, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Tapi itulah risiko supaya penyakit tidak menjalar dan badan tetap sehat. Aparatur negara, yang umumnya dikaitkan dengan kesempatan berbuat korup, seharusnya berdiri depan memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi, dari lingkup terkecil sampai terbesar. Banyak harapan bisa dibangun bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, dan membawa efek jera bagi koruptor. Kekuasaan berperan sangat vital dan bila tidak jus- tru komponen rakyat melalui berbagai pola gerakan akan melampiaskan berbagai ketidakpuasan tersebut. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi butuh dukungan kekuasaan. Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dengan kekuasaan. Politik Citra Akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna sangat mendalam dan mendasar. Ini menyangkut substansi dan kita belum sampai pada proses inti pemerintahan yang bersih. Korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Kita harus bersama-sama menyelamatkan bangsa ini karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran akibat gurita korupsi. Ketidakseriusan memberantas korupsi berarti mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur, serta bangsa yang cerdas. Kita tak memungkiri selalu ada tarik-menarik dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging. Terutama aspek penegakan hukum yang mau tidak mau akan berhadapan dengan kekuasaan. Pengintervensian hukum lewat pola-pola barter politik pada akhirnya membuat hukum tidak akan pernah bisa membasmi korupsi. Korupsi begitu dekat dengan politik sehingga korupsi paling sering dilakukan karena ada dukungan kekuasaan politik dari pelaku. Sudah seharusnya semua pihak menjauhkan intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi sehingga akan menghasilkan keputusan hukum berkeadilan. Tentu, aparat penegak hukum tak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak mana pun, terutama penguasa. (10) — Benny Susetyo Pr, Sekretaris Dewan Nasional Setara Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Dampak Ritel Modern Oleh Anton A Setyawan Hari-hari terakhir ini Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo disibukkan oleh banyaknya kemunculan minimarket tanpa izin yang beroperasi di beberapa tempat di Kota Surakarta. Keberadaan minimarket tersebut melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pasar Modern. Aparat Pemkot telah menutup beberapa minimarket yang nekat beroperasi tanpa izin. Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: pembaca@suaramerdeka.info Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info Kejernihan Sebagai orang awam, mendengarkan Prof JE Sahetapy, Sujiwo Tejo, Arswendo, Effendi Ghazali, Prof Benyamin Mangkudilaga bertutur, terasa lebih bisa dimengerti. Bahasanya sederhana, apa adanya, lugas, tuntas membuat pesan yang disampaikan tertangkap secara hitam-putih. Sementara mendengar nara sumber dari kalangan terhormat, yang fasih mengutarakan undang-undang, peraturan-peraturan, secara serius dan dahi berkerut, bukannya paham, justru menjemukan. Meski sering dikemas dengan bahasa yang santun penuh pujapuji, namun menjadi berubah ekstrem saat ada yang berbeda pendapat secara kritis. Hasrat mencela, menuding, diumbar berhamburan, sering membuat kering inspirasi dan menebar aura demotivasi. Semangatnya benar sendiri, dipahami untuk kalangannya sendiri, dan seperti hidup di dunianya sendiri. Orang biasa dianggap makhluk penghuni dunia lain yang cukup disodori jampi-jampi dan sesaji. Tak heran banyak ungkapan yang hanya seolah benar, dan tidak nyata. Hanya karena merasa lebih menguasai banyak ketentuan duniawi maupun dalih surgawi, kebenaran universal seolah dicarikan penantangnya. Kalau perlu dengan mengada-ada. Air menyerbu permukiman warga. Gajah, harimau Sumatera merambah permukiman warga. Ungkapan ini sekilas adalah kebenaran. Tapi kalau direnung-renungkan bukankah yang terjadi sebaliknya? Wargalah yang(dibiarkan/diizinkan) menyerbu permukiman air. Warga juga (yang diizinkan) merambah habitat gajah. Binatang ini bisa dihalau. Tapi saat air menyerbu? Harus ditunggu sampai air berlalu, meski berminggu-minggu. Kalau mendengar dalih dari kalangan terhormat, pastilah tidak ada yang salah. Semua sudah ada undang-undang, peraturan, bagus-bagus lagi. Meski sulit dimengerti kenapa bencana semakin sering melanda. Alam menghibahkan musim hujan dan kemarau. Bukannya dianggap berkah. Semua dianggap musibah. Hujan kebanjiran, kemarau kekeringan. Mungkin terbiasa dengan semangat mayoritas tunggal, dominasi mayoritas, cuaca dan alam yang tak bisa membela diri maunya dijadikan kambing hitam. Kalau di era sebelumnya ada istilah ekstremis kiri dan kanan, di era sekarang ada istilah cuaca ekstrem. Tapi belum terdengar pengakuan eksploitasi alam secara ekstrem oleh pengelola negara. Kecuali berpuluh tahun menyalahkan warga yang tinggal di bantaran sungai, di bukit-bukit rawan longsor, tanpa ada tindakan nyata, tegas, melarang, dan solusi. Sekadar instropeksi, haruskah demi pajak, lahan diacak-acak, jalanan di buat sesak. Aneka pajak dan perizinan dipungut, tapi haruslah kembali untuk masyarakat sepenuhnya. Petinggi prorakyat bila sungai bersih, drainase sesuai ukuran. Bendungan dibangun setara dengan lahan resapan yang beralih fungsi. Fasilitas pejalan kaki, angkutan massal, jalan-jalan berkualitas. Jadi Prioritas Pelayanan publik prima dan terpelihara. Semua itu harus jadi prioritas dan kenyataan. Sulit dipahami bila anggaran mobil dinas tahun terbaru setiap habis pemilu begitu mudah disetujui. Sementara di bus kota, kereta api produk berpuluh tahun lalu, angkot, sering terjadi kejahatan yang mengorbankan kaum hawa. Demi protap, pengawalan dengan sirene dan peluit menjerit-jerit menerobos warga yang berkutat di tengah kemacetan kronis/menahun. Kalau terjadi banjir dan longsor, jika gajah menyerbu permukiman warga, izinkanlah dan dorong warga menuntut pada pemberi izin alih fungsi untuk mempertanggungjawabkannya. Apalagi kalau pengalihfungsian untuk menjadi kebun kelapa sawit milik warga dari negara tetangga.Warga sendiri dan gajah diadu domba hingga sama-sama merana. Sedangkan warga negara tetangga semakin makmur sejahtera. Nara sumber ''Acara Indonesia Lawak Klub'' justru lebih nyata. Ada episode dengan perbincangan menarik.Yang satu ''serius'' menjelaskan bahwa sesuai UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang lain nyeletuk negara mana? Sesuatu yang dianggap candaan dan tanpa mulut berbuih malah pesannya sebetulnya jernih. Mungkin juga akan lebih menarik bila pertanyaan berlanjut sebesar-besar kemakmuran rakyat negara mana? Kecerdasan seharusnya digunakan untuk menyampaikan kejernihan. Kalau bahasa sudah dijadikan komoditi, pesan yang disampaikan tergantung transaksi. Yang terjadi menonjolkan keterampilan olah kata, kepiawaian bersilat lidah, bila perlu pamer kekuatannya. Kalau ini terjadi, yang disampaikan bisa bias, rancu, sarat kekeruhan. Itu menyalahgunakan karunia kecerdasannya karena berpotensi menggunakan tutur kata untuk melakukan dusta. Kejujuran dan apa adanya, kadang menyakitkan, tapi indah dan mulia. Dusta itu indah tapi menyakitkan pada akhirnya Purnomo Iman Santoso-EI Villa Aster II Blok G No 10 Srondol, Semarang 50268 S umbangan sektor perdagangan terhadap PDB sejak 2000 sampai 2004 rata-rata mencapai 13%, sementara sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 23% pada 1987 menjadi hanya 15% pada 2004. Berdasarkan data dari BPS tahun 2012, Kota Surakarta sejak 2007 mendapatkan sumbangan dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 30% dari total PDRB. Angka ini menunjukkan peran sektor perdagangan di Surakarta cukup besar. Peran ritel modern harus diakui cukup besar dalam perekonomian, terutama dalam mendorong sektor konsumsi dan menyerap tenaga kerja. Namun, efek negatif dari pertumbuhan ritel modern yang tidak terkendali, sangat besar dan bisa meruntuhkan struktur ekonomi pada sebuah wilayah. Sebuah artikel menarik tentang dampak negatif dari ritel modern ditulis oleh Arnold dan Luthra (2000) dalam International Journal of Retail and Distribution Management Volume 28 Nomor 4. Bahan artikel berasal dari beberapa penelitian empirik dalam industri ritel di beberapa negara. Ada beberapa dampak negatif yang patut dipertimbangkan dari perkembangan ritel modern yang tidak dibatasi. Pertama; penurunan penjualan dari ritel lokal atau tradisional. Dalam konteks pembangunan supermarket di bekas pabrik es Saripetojo, dampak ini sangat relevan. Ritel lokal atau tradisional ini termasuk di dalamnya toko kelontong lokal dan kios di pasar tradisional. Penurunan penjualan toko kelontong lokal dan kios pasar tradisional akan terjadi di sekitar Purwosari, andai supermarket baru jadi dibuka. Toko kelontong lokal dan kios di pasar tradisional termasuk kategori UMKM. Jika Pemprov Jateng ngotot meneruskan pembangunan supermarket baru di bekas pabrik es Saripetojo, Pemprov berisiko melanggar UU Nomor 20 Tahun 2008 karena tidak melindungi toko kelontong lokal dan pasar tradisional yang termasuk UMKM. Menurun Kedua; bertambahnya angka pengangguran dan menurunnya kualitas pekerjaan. Salah satu alasan yang dikemukakan Pemprov tetap membangun supermarket di bekas pabrik es Saripetojo adalah meningkatkan perekonomian kawasan dengan adanya tambahan lapangan pekerjaan baru. Benarkah demikian? Untuk memperoleh jawa- bannya harus dihitung dulu berapa jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta dan berapa tingkat upah pekerjaan itu sebagai dampak pembukaan supermarket baru. Angka ini kemudian dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang hilang karena penurunan penjualan atau bangkrutnya toko kelontong dan kios pasar tradisional karena pembukaan supermarket di bekas pabrik es itu. Jika angkanya lebih besar jumlah pekerjaan yang hilang maka pembangunan supermarket baru justru merusak penciptaan lapangan kerja baru. Tugas utama pemerintah memang menyusun aturan (regulasi) dan kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah wajib dilaksanakan dan ditaati masyarakat dan pemerintah di bawahnya. Namun, prinsip demokrasi yang saat ini dipakai sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai pengertian bahwa kebijakan pemerintah merepresentasikan prioritas kebutuhan rakyat. Hal ini berarti kebijakan pembangunan berpegang pada prinsip bottom up. Artinya kebutuhan rakyat di bawah diterjemahkan menjadi kebijakan operasional pemerintah. Karena itu, tiap kebijakan harus didasari dari berbagai kajian, baik dari sisi teknis, dampak ekonomi, dampak sosial , maupun aspek budaya. (10) — Dr Anton A Setyawan SE MSi, dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Langgar Batas Perairan Indonesia PLTN Fukushima Bocor Lagi TOKYO - Operator PLTN Fukushima mengungkapkan, sekitar 100 metrik ton air yang terkontaminasi radioaktif bocor dari sebuah tank di fasilitas nuklir tersebut, Kamis kemarin. Ini merupakan kebocoran terburuk sejak Agustus tahun lalu. Tokyo Electric Power Co (Tepco) menyebutkan, insiden kebocoran terbaru itu diperkirakan tidak akan mencapai perairan samudera, namun kabar tersebut semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap PLTN. Disebutkan, air meluber dari sebuah tangki penampungan setelah katup tidak sengaja tetap terbuka sehingga mengalirkan air yang terkontaminasi ke areal penampung terpisah. Fasilitas nuklir itu dikritik habis-habisan karena kelambanannya dalam mengatasi kasus kebocoran di tiga reaktor menyusul gempa bumi dan tsunami hebat yang menyapu PLTN yang berjarak sekitar 220 km sebelah utara Tokyo tersebut. Bencana itu membuat Jepang menutup hampir semua PLTN yang ada sehingga mengancam terjadinya krisis energi di negara itu. (rtr-sep-38) Obat Kuat Bergambar Obama SM/rtr MEMUKULPOLISI: Dua pengunjuk rasa antipemerintah memukul seorang anggota polisi yang mereka tangkap dalam bentrok senjata di Maidan Nezalezhnosti atau Lapangan Merdeka di Kiev, Ukraina, Kamis kemarin. (38) Gencatan Senjata Ukraina Dilanggar ● Korban Tewas Jadi 51 Orang SM/afp ISLAMABAD - Melambangkan sosok yang ternama dan berpengaruh, nama Presiden AS Barack Obama dijadikan nama obat kuat di Pakistan. Tidak hanya nama, foto Obama pun juga tercetak pada bungkus viagra palsu yang berbentuk pil obat kuat bernama Aobama tersebut. Pada bungkus obat terlihat foto Obama yang sepertinya sudah diedit. Obama yang bergaya ala James Bond lengkap dengan tuksedo dan pistol dengan peredam suara di tangan. Obat kuat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak obat kuat yang diselundupkan ke wilayah Pashtun, Pakistan, yang menjadi tempat tinggal kelompok ekstremis dan simpatisan Taliban. Disebut viagra palsu karena efektivitas obat kuat tersebut sebenarnya dipertanyakan. Obat tersebut diduga dibuat di rumah-rumah warga dengan menyertakan bahan-bahan yang tidak jelas. ”Orangorang muda menggunakan viagra karena terorisme dan pengangguran. Serangan bom membuat mereka sangat depresi. Dan karena itu, mereka merasakan adanya kelemahan dalam kehidupan pernikahan mereka,” terang seorang dokter Pakistan, Dr Samiullah Khan. (dtc-38) KIEV - Kesepakatan gencatan senjata yang baru diumumkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dilanggar setelah bentrok baru pecah di Kiev, Kamis (20/2) sore waktu setempat. Korban tewas pun kembali berjatuhan dalam insiden terbaru tersebut. Fotografer Reuters melihat paling tidak 21 jenazah warga sipil tergeletak di Lapangan Merdeka yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat pertemuan Presiden Yanukovich dengan delegasi Uni Eropa untuk membahas konflik. Dengan demikian, total korban tewas dalam bentrok senjata sejak Selasa lalu mencapai 51 orang, termasuk 12 personel polisi. Media lokal menyebutkan 30 orang tewas dalam insiden berdarah Kamis kemarin. Para pemimpin aksi unjuk rasa dan Presiden Yanukovich sepakat untuk melakukan gencatan senjata, Rabu (19/2) malam waktu setempat. Kesepakatan itu dicapai tak lama setelah AS mengumumkan larangan pengeluaran visa bagi 20 pejabat tinggi Ukraina. Pernyataan gencatan senjata itu diumumkan melalui situs resmi kepresidenan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Beberapa kesepakatan yang disetujui Yanukovich di antaranya adalah mengakhiri pertumpahan darah dan mengembalikan situasi negara ke kondisi stabil dengan menjunjung kedamaian nasional. Presiden AS Barack Obama menganggap gencatan senjata itu merupakan langkah awal yang bagus. Namun pemerintah AS akan memantau dengan seksama bahwa kesepakatan itu akan benar-benar dilaksanakan. Namun kenyataannya, gencatan senjata dilanggar dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diumumkan Embargo Senjata Para menteri luar negeri Prancis, Jerman, dan Polandia bertemu dengan Presiden Ukraina Yanukovich di Kiev, Kamis kemarin, sebelum mereka bertolak ke Brussels, Belgia, untuk mengikuti sidang darurat Uni Eropa. Sidang di markas Dewan UE tersebut diketuai langsung oleh Ketua Kebijakan Luar Negeri UE Catherine Ashton. UE membahas konflik di Ukraina dan berencana memberlakukan sanksi dan embargo senjata terhadap negara itu. Pergolakan politik di negara itu pecah pada tahun lalu ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovich menolak kesepakatan perdagangan yang luas dengan Uni Eropa dan memilih menerima dana talangan 15 miliar dolar atau sekitar Rp 175 triliun dari Rusia. Langkah Yanukovich tersebut memicu demonstrasi antipemerintah hingga kini. (rtr-sep,K16-38) Facebook Beli WhatsApp Rp 222 Triliun NEW YORK - Facebook sepakat membeli WhatsApp senilai 19 dolar AS atau sekitar Rp 222 triliun, Rabu (19/2) waktu setempat, dalam bentuk tunai dan saham. Ini merupakan akuisisi terbesar perusahaan jejaring sosial tersebut, bahkan nilainya lebih besar dibanding yang pernah dilakukan Google, Microsoft, maupun Apple. Akuisisi terbesar Google dilakukan ketika perusahaan itu membeli Motorola Mobility senilai 12,5 miliar dolar, sedangkan Microsoft membeli Skype senilai 8,5 miliar dolar. Apple belum pernah melakukan akuisisi di atas 1 miliar dolar. WhatsApp adalah aplikasi atau layanan berkirim pesan untuk perangkat telepon pintar dan tablet yang identifikasinya berbasis pada nomor telepon seluler. Layanan ini memungkinkan penggunanya berkirim pesan teks, foto, video, dan suara melalui jaringan internet. ”WhatsApp merupakan jejaring komunikasi global yang sangat penting dan merupakan satu-satunya aplikasi yang digunakan paling luas saat ini. Bahkan persentase pertumbuhan penggunanya melampaui Facebook,” ungkap Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Kembangkan Bisnis WhatsApp memiliki lebih dari 450 juta pengguna aktif saat ini. Sebagai perbandingan, Twitter mempunyai 241 juta pengguna pada akhir 2013 lalu. Dengan nilai pembelian 19 miliar dolar berarti Facebook membayar 42 dolar atau sekitar Rp 491.000 untuk setiap pengguna WhatsApp. Secara kasar, nilai pembelian WhatsApp tersebut sama dengan 11 persen dari nilai pasar Facebook saat ini. ”Saya tidak heran jika Facebook membeli WhatsApp. Tapi nilai pembeliannya itu yang membuat saya tercengang,” Brian Blau, analis dari perusahaan riset teknologi Gartner Inc. Blau menambahkan, pembelian WhatsApp merupakan pertaruhan Facebook untuk bisnis masa depannya. ”Para pengelola Facebook sadar bahwa mereka harus mengembangkan bisnis mereka. WhatsApp adalah bisnis mengumpulkan percakapan para penggunanya, sehingga Facebook akan menda- patkan data yang sangat besar.” Pihak Facebook menyatakan akan tetap mempertahankan WhatsApp sebagai layanan yang terpisah, seperti yang dila- kukan perusahaan itu ketika membeli Instagram senilai 715,3 juta dolar atau sekitar Rp 8,37 triliun pada dua tahun silam. (ap-sep-38) CANBERRA - Laporan internal yang dikeluarkan Badan Bea Cukai dan Pertahanan Australia mengungkapkan, angkatan laut negara itu telah enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Mereka mengaku tidak sengaja melakukannya karena salah perhitungan koordinat perbatasan. Sebenarnya masalah tersebut telah disampaikan oleh Perdana Menteri Tony Abbott pada Januari lalu tapi dia tidak menyebutkan berapa kali pelanggaran dilakukan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pelanggaran terjadi antara 1 Desember 2014 dan 20 Januari 2014. Laporan juga mencakup soal perencanaan dan perintah saat peristiwa tersebut terjadi. ”Kru sebenarnya ingin tetap berada di luar perairan Indonesia. Setiap pelanggaran terjadi secara tidak sengaja dan akibat salah kalkulasi perbatasan Indonesia oleh kru ALAustralia,” lanjut laporan tersebut. Tinjau Ulang Pelanggaran tercatat kali pertama pada 15 Januari ketika laporan operasi tidak menunjukkan lokasi yang sesuai dengan perintah patroli. Dalam laporan terdapat adanya sepuluh temuan dan lima rekomendasi. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, menyesalkan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan Kepala AL Australia Laksamana Ray Griggs telah menyampaikan hal itu kepada Angkatan Laut Indonesia. Morrison juga mendukung temuan bahwa peristiwa itu terjadi secara tidak disengaja. Namun alasan itu sepertinya akan ditolak oleh pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kadispen AL Laksamana Pertama TNI Untung Suropati. ”Di zaman seperti ini, perangkat navigasi untuk mengetahui posisi kapal perang sangat modern. Sangat tidak berdasar jika mereka mengatakan itu tidak disengaja atau bentuk kelalaian,” kata Untung. (abc-sep-38) Serang Turis AS WNI Ditahan WASHINGTON - Biro Penyidik Federal Amerika Serikat (FBI) telah menahan seorang WNI asal Bali setelah dituduh menyerang dan memperkosa seorang turis di kapal pesiar tempatnya bekerja. Dia didakwa dengan pasal berlapis dan akan mulai disidangkan pekan depan. CBS News memberitakan, tertuduh bernama Ketut Pujayasa tersebut dikenakan pasal berlapis, yaitu percobaan pembunuhan dan kejahatan seksual. Di AS, hukuman maksimal untuk percobaan pembunuhan yang direncanakan adalah penjara seumur hidup, sementara hukuman untuk kejahatan seksual mulai 20 tahun hingga seumur hidup, bergantung pada usia dan dampak terhadap korban. Ketut ditahan di Broward County Jail, Fort Lauderdale, Florida, dan pemerintah setempat telah menyediakan pengacara untuk pria 28 tahun tersebut. Dimaki KJRI Houston telah menghubungi kantor US Marshall, Fort Lauderdale untuk mengetahui perkembangan kasus dan jadwal sidang. Pemerintah setempat menunjuk Chantel R Doakes sebagai pengacara Pujayasa. Ketut Pujayasa dilaporkan menyerang seorang tamu perempuan warga negara AS, berinisial CLW berusia 31 tahun. Kepada petugas FBI yang menahannya, Pujayasa mengaku kesal setelah dimaki oleh tamu perempuan tersebut. Menurut CNN, insiden itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat itu Pujayasa dimaki oleh CLW dengan kalimat: ”Tunggu sebentar kau bajingan (son of a bitch)!” Ucapan itu diartikan harfiah oleh Ketut yang merasa diri dan orangtuanya dihina. Merasa kesal, pada malam harinya, Ketut menggunakan kunci master untuk masuk ke dalam kamar tamu perempuan tersebut dan menyerangnya. Korban berhasil lolos dan melaporkan peristiwa tersebut. (viva-38)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 50% BOS SMA untuk Pengadaan Buku ● Penunjang Kurikulum 2013 JAKARTA- Setiap SMAdiwajibkan mengalokasikan sekitar 50% dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode Januari-Juni 2014 untuk pengadaan buku ajar Kurikulum 2013. SM/Hari Santoso JADI NARASUMBER : Dirjen Pendidikan Islam Prof Nur Syam menjadi narasumber dalam seminar ekonomi syariah di kampus Unissula, kemarin. (60) Kemenag Ingin Cetak 1.000 Doktor ● Siapkan Beasiswa Rp 300 Juta Per Orang SEMARANG - Kementrian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam berkeinginan mencetak 1.000 orang doktor baru demi perbaikan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang. Menurut Dirjen Pendidikan Islam, Prof Nur Syam, program itu ditargetkan rampung 2018. Pemerintah berterus terang memiliki tanggung jawab menghasilkan banyak sarjana pendidikan tinggi lantaran Indonesia kalah dibanding negara lain. ‘’Selama lima tahun ke depan harus dihasilkan doktor baru mulai 2014 ini. Estimasinya, dalam satu tahun akan muncul 200 doktor baru sehingga kelak berjumlah 1.000 doktor,’’ tutur mantan rektor IAIN Sunan Ampel tersebut, dalam Diskusi Panel Penguatan Paradigma Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah, di Kampus Unissula, Kamis (20/2). Narasumber lain guru besar IAIN Walisongo Semarang Prof Ahmad Rofiq dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Misnen Ardiansyah. Hadir juga Rektor Unissula Anis Malik Thoha PhD dan Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) H Hasan Toha Putra. Pemerintah tidak hanya berkomitmen mendidik doktor melalui perkuliahan dalam negeri tetapi juga mendorong mereka menuntaskan studi ke luar negeri. Kemenag tidak membatasi negara lokasi perkuliahan sepanjang kandidat memiliki kualifikasi mencukupi. ‘’Ada keinginan lulusan doktor berkomposisi 70% berasal dari universitas ternama dalam negeri. Selebihnya, 30% harus bisa meraih PhD dari universitas berkelas luar negeri,’’ imbuhnya. Dirjen mengemukakan, pemerintah melirik perkuliahan di luar negeri lantaran kebutuhan biayannya tak jauh beda dari perkuliahan di Tanah Air. Gambaran umum, biaya studi doktor di mancanegara berkisar Rp 300 juta - Rp 350 juta yang beda tipis dengan biaya penyelesaian S-3 di berbagai universitas ternama di Tanah Air. Ekonom Syariah Meski tidak dijelaskan anggaran untuk membiayai program 1.000 doktor, Kemenag menjamin gratis. Untuk itu, harus ada mekanisme seleksi bagi kandidat. Nur ingin mendorong munculnya banyak pakar di bidang ekonomi syariah. Berkenaan dengan itu, programnya juga menitikberatkan menelurkan doktor-doktor anyar di bidang keilmuan ekonomi syariah. Prof Ahmad Rofiq sepakat dengan keinginan pemerintah. Menurutnya, harus dicetak banyak pakar, termasuk pada sektor ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah bukan teori baru melainkan teori yang telah membawa Islam ke era keemasan. Prinsip ekonomi syariah menjunjung tinggi nilainilai luhur meski berada dalam ranah bisnis. Misnen menambahkan, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) seperti IAIN yang menuju lembaga universitas Islam negeri (UIN) banyak mengembangkan program baru. Misalnya dengan mendirikan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Fakultas itu salah satunya mendalami kajian perbankan syariah. Tak kalah penting, program perkuliahan di fakultas tersebut juga memiliki banyak peminat. (H4160) SM/dok JALIN KERJA SAMA : Ketua II ST3 Telkom Purwokerto Imam MPB ST MT berjabat tangan dengan Kepala SMK Telkom Medan Ir Edison Sembiring MT, setelah penandatanganan MoU, baru-baru ini. (60) ST3 Telkom Purwokerto Gandeng SMK Telkom Medan PURWOKERTO - Untuk meningkatkan kinerja pemasaran, khususnya dalam penerimaan mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom (ST3 Telkom) Purwokerto menjalin kerja sama dengan SMK Telkom Medan, baru-baru ini. Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan nota kesepahaman (MoU) bersama jajaran pimpinan SMK Telkom Medan. Wakil Ketua II ST3 Telkom Imam MPB ST MT mengatakan, selain penerimaan mahasiswa, kerja sama itu juga meliputi kemitraan dengan memberikan potongan komponen SDP2 sebesar 25% serta pengembangan kompetensi pengajaran telematika bagi staf pengajar di SMK Telkom Medan. “Kami juga membuka peluang bagi mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan,” kata Imam, kemarin. Pada pelaksanaan Yudisium ke-3, lanjutnya, ST3 Telkom telah meluluskan 13 sarjana. Peringkat pertama diraih alumnus SMK Telkom Medan, yakni Khoirun Niamah dengan IPK 3,95 yang ditempuh 2 tahun 6 bulan. (K35-60) Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 384/D2/KU/2014 perihal Penyaluran Dana BOS SMA periode Januari-Juni 2014. Alokasi dana BOS SMA untuk periode tersebut per sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada Tahun Ajaran 2013/2014 dikalikan satuan biaya, yaitu Rp 500.000 per siswa per semester. Aturan tersebut tercantum pada poin pertama terkait dengan pemanfaatan dana BOS oleh sekolah. Aturan itu berbunyi, “Prioritas penggunaan dana BOS periode Januari-Juni 2014 adalah untuk pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 pada semester pertama Tahun Ajaran 2014/2015. Sekolah diminta untuk mengalokasikan kurang lebih 50% dari dana BOS yang diterima periode Januari-Juni 2014 untuk pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013. Pengadaan baru dapat dilakukan sekolah setelah menerima Surat Edaran Pengadaan Buku Kurikulum 2013.” Ketika dimintai konfirmasi tentang hal tersebut, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud Ramon Mohandas membantah. Tak Bebani Siswa Dia menjelaskan, yang dimaksud 50% itu bukan berasal dari seluruh dana BOS yang disalurkan ke tiap sekolah tetapi diambil dari alokasi pengadaan buku yang memang sudah menjadi klausul dalam penggunaan dana BOS. “Dana BOS itu memang 10 persen dipergunakan untuk pengadaan buku wajib dan buku pengayaan. Nah, 50% itu maksudnya dari 10% dana BOS yang untuk buku. Bukan 50% dari total dana BOS yang diterima. Jadi, 5% untuk buku wajib, 5% untuk buku pengayaan,” jelas Ramon kepada Suara Merdeka, di Jakarta, Kamis (20/2). Diharapkan, sekolah-sekolah mau menaati aturan alokasi pengadaan buku tersebut sehingga semangat pemerintah untuk tidak membebankan biaya buku kepada peserta didik bisa benar-benar terwujud. “Yang jelas buku kurikulum yang digunakan adalah yang dicetak kementerian. Karena itu, kita informasikan kepada sekolah bahwa buku wajib kurikulum tidak perlu membebani masyarakat,” tegasnya. Ramon mengaku saat ini tengah melakukan finaslisasi materi yang selanjutnya akan diserahkan kepada tiap direktorat untuk melakukan percetakan sesuai dengan jumlah siswa. Terkait dengan lelang pencetakan buku ajar, Kemdikbud akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP). “Terkait dengan mekanisme lelang pencetakan buku itu yang sedang digarap LKPP, lelangnya akan terbuka dengan mempertimbangkan percetakan kecil untuk bisa ikut serta,” jelasnya. Seperti diketahui, buku ajar kurikulum 2013 semester pertama (ganjil) menjadi tanggung jawab pemerintah yang pengadaannya menggunakan dana BOS. Selanjutnya untuk semester dua (genap) menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Tentu hal itu berbeda dari kebijakan implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran 2013/2014 yang semua bukunya disediakan oleh pemerintah seutuhnya. Meski demikian, dia yakin buku-buku tersebut tuntas sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Yang penting jadwal pencetakan selesai pada akhir Mei,” tandas Ramon. (K32-60)
JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dituntut 5 Tahun ● Korupsi DAK Rembang SEMARANG - Mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Dandung Dwi Sucahyo dituntut pidana penjara lima tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rembang, Renanda Bagus, menyatakan Dandung terlibat korupsi Dana Alokasi Khusus APBD Rembang tahun 2011. Perbuatan Dandung dinilai memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU)Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana badan, Dandung juga dituntut membayar denda Rp 200 juta, setara dengan enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa kewa- jiban mengembalikan uang negara Rp 4,2 miliar. ’’Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak memenuhinya, maka harta bendanya akan disita. Jika penyitaan tidak memenuhi, maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara selama dua tahun,’’ kata Jaksa Renanda Bagus dalam sidang Kamis (20/2) di Pengadilan Tipikor Semarang. Tak Sendiri Dana Alokasi Khusus tahun 2011 itu digunakan untuk pengadaan buku pelajaran tingkat SD dan SMP. Untuk buku tingkat SD dialokasikan Rp 5,3 miliar dan SMP Rp 2,5 miliar. Pelaksana proyek pengadaan buku adalah CV Aneka Ilmu dan PT Begawan Ilmu. Kenyataannya, buku yang diadakan, khususnya muatan lokal, tidak tercantum dalam SK Gubernur tentang Daftar Muatan Lokal yang diperbolehkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah menilai kerugian atas buku yang tidak sesuai aturan itu mencapai Rp 4,2 miliar. Dalam kasus ini, Dandung tak sendiri. Sekretaris Dinas Pendidikan Rembang, Bambang Joko Mulyono telah divonis hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta setara dengan dua bulan kurungan. Bambang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Atas tuntutan tersebut, Dandung didampingi penasihat hukumnya berencana mengajukan pembelaan tertulis. Majelis hakim yang diketuai Hastopo akan mendengarkan nota pembelaam Dandung pada persidangan pekan depan. (H89-80) Kejati Tunggu Putusan Kasasi untuk Penjarakan Titik SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah belum bisa memenjarakan istri Wali Kota Salatiga Yulianto, Titik Kirnaningsih terkait kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga. Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi menyatakan Titik bersalah dalam kasus tersebut. Namun Kejati belum menerima salinan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. “Salinan putusan kasasinya belum kami dapatkan. Itu untuk dasar eksekusi pelaksanaan putusan kasasi. Kami sudah surati Mahkamah Agung. Jika sudah dapat salinannya akan langsung kami eksekusi,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, Kamis (20/2). Majelis hakim agung terdiri dari Mohammad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Artidjo Alkostar menolak permohonan kasasi Titik maupun jaksa. Hakim agung menguatkan putusan banding dan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Titik lima tahun penjara. Dia juga didenda Rp 300 juta setara dengan empag bulan kurungan. Titik juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 2,5 miliar, subsider dua tahun penjara. Penasihat hukum Titik, Heru Wismanto mengatakan pihaknya belum tahu soal putusan kasasi kliennya itu. “Kami belum tahu pasti. Informasinya memang begitu, tapi kami belum dapat kepastiannya. Kami juga belum dapat pemberitahuan, kalau eksekusi kan harus ada surat pemberitahuan,” kata Heru kemarin. Korupsi yang menjerat Titik itu adalah proyek JLS pada STA1+800 - 8+350 sepanjang 6,5 kilometer. Proyek itu dikerjakan tahun 2008. Titik adalah Direktur PT Kuntjup yang melaksanakan proyek tersebut. Ia terbukti melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(H89-80) SM/Zakki Amali SERGAP PENCULIK : Anggota polisi bersenjata menyergap penculik yang menyandera Ketua KPU dalam simulasi pengalaman Pemilu 2014, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (20/2). 2.000 TPS Rawan SEMARANG - Sekitar 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Tengah, rawan. Kategori itu dinilai dari sisi kondisi geografis dan dinamika masyarakat di sekitar TPS tersebut. Jumlah polisi yang mengamankan akan ditambah pada TPS rawan. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan hal itu usai simulasi pengamanan Pemilihan Umum 2014 di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (20/2). Kategori rawan dibagi menjadi dua, yakni rawan I dan rawan II. Untuk kategori pertama, dua polisi akan menjaga empat TPS. Sementara kategori kedua, ditugaskan dua polisi untuk menjaga dua TPS. Dalam kondisi normal sembilan TPS dijaga dua polisi. ’’Kerawanan ini tidak perlu dipermasalahkan karena sudah dipetakan dan diantisipasi,’’ katanya. Seluruh TPS di Jateng diperkirakan mencapai 77 ribu, sehingga sebanyak 75 ribu TPS masuk kategori aman. Lintas Instansi Dwi menambahkan, karena perbedaan karakteristik daerah itu sehingga pihaknya mengidentifikasi potensi kerawanan. ’’Dari hasil identifikasi akan digunakan untuk pemetaan dan pengerahan personel tambahan pada daerah rawan,’’ ujarnya. Dalam simulasi yang berlangsung di Jalan Pahlawan, sedikitnya terdapat 1.000 orang terlibat. Mulai dari unsur Polri, TNI, Bawaslu, Panwaslu, Satpol PP Kota Semarang, dan anggota KPPS. (H74,K44-80) Jumari Ajukan Tambahan Bukti SEMARANG - Terpidana korupsi kredit beragunan dokumen fiktif di Bank Jateng, Jumari kembali mengajukan bukti. Bukti itu dimasukkan dalam berkas peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tipikor Semarang. Bukti tersebut adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor 821.2/1966/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 atas nama Djumari yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jateng. Dalam surat tersebut ditegaskan, mantan kepala bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama Setda Provinsi Jateng itu telah tidak menjabat dan tidak pernah memerintahkan menandatangani SPP (Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan). ’’Artinya, saya tidak pernah memerintahkan Sumardi (mantan staf Jumari) untuk menandatangani SPK dan SPMK. Dokumen yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan ditandatangani atas nama Sumardi setelah tanggal 2Agustus 2010. Saat itu saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Otda dan Kerja sama Setda Provinsi Jateng. Bukan lagi sebagai atasan Sumardi,’’ demikian Jumari didampingi penasihat hukumnya Soegijarto dalam sidang pemeriksaan berkas PK di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (20/2). Sebelumnya, Jumari mengajukan sudah dua bukti baru atau novum. Yakni bukti pemalsuan tanda tangannya dalam SPP dan SPMK itu. Serta bukti pelunasan kredit di Bank Jateng Syariah oleh Yanuelva Etliana. Kredit dinyatakan dilunasi Yanuelva keseluruhan usai jatuh tempo 26 Oktober 2010. (H89-80) Bambang dan Joice Raih Penghargaan SEMARANG - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo terpilih sebagai salah satu penerima The Best Legislator Award 2014 yang diberikan Berlian Organizer. Untuk penghargaan calon anggota legislatif (caleg) pendatang baru diberikan kepada Joice Triatman, mantan pembaca berita RCTI sekaligus runner up I Miss Indonesia. Ketua Berlian Organizer Haryanto mengatakan, Bambang dan Joice adalah dua dari 16 tokoh penerima penghargaan legislator yang kinerjanya dinilai baik, kritis, memiliki leadership. Selain Bambang, penerima lainnya adalah Sekjen PPP M Romahurmuziy, Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo, anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Dewi Aryani, dan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy. Dari DPRD Provinsi Jateng terpilih Wakil Ketua DPRD Abdul Fikri Faqih, Ketua Fraksi PPPIstajib AS, Ketua Komisi D dan Alwin Basri, Ketua Komisi AFuad Hidayat, dan anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo. Sementara itu dari DPRD kabupaten/ kota diraih Ke- tua DPRD Sragen Sugiyamto dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten, Sunarto. Caleg pendatang baru lain penerima penghargaan ialah Syafi’i (politikus PPP), Prasetyo (Nasdem), dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra). Ketua Umum Kadin Jateng yang juga CEO Suara Merdeka Network Kukrit Suryo Wicaksono berharap, penghargaan ini bisa memacu semangat calon wakil rakyat agar sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. ’’Sebagai pelaku usaha, saya berharap sejumlah tokoh yang terpilih memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan dunia usaha dan investasi. Sebab, investasi akan memberikan efek memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’kata Penasihat Berlian Organizer. Kukrit direncanakan membuka malam penganugerahan pada Jumat (21/2), di Ramayana Room Patra Convention Hotel, Jalan Sisingamangaraja, Semarang. Acara akan diisi orasi budaya oleh Eko Budihardjo. (J17,H68-80)
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti
Properti

Recommended

Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 

Recommended

Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Surya epaper 26 november 2013
Surya epaper 26 november 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014Media Indonesia 18 Februari 2014
Media Indonesia 18 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Taruna Ikrar
 
Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019Harian Realitas
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014hastapurnama
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Harian Realitas
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasionalPry Supriyadi
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 

More Related Content

What's hot

Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Taruna Ikrar
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Portal Surya
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 

What's hot (17)

Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
 
Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
 
Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013Surya epaper 16 november 2013
Surya epaper 16 november 2013
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 

More from hastapurnama

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014hastapurnama
 

More from hastapurnama (20)

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
 
Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
 
Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014
 

Recently uploaded

Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPCMBANDUNGANKabSemar
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 

Recently uploaded (20)

Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 

Properti

  • 1. JUMAT LEGI, 21 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 11 ■ TERBIT . 1 32 HALAMAN kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com epaper.suaramerdeka.com Rebecca Juga Terima Mobil dari Wawan ● Balikkan Berbagai Hasil Pilkada JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terancam hukuman 20 tahun penjara dalam kasus dugaan menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan sengketa pilkada di lembaga yang pernah dipimpinnya. Hal itu terungkap dalam sidang perdana Akil Mochtar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak JAKARTA - Artis yang diduga menerima mobil dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bertambah. Penyanyi Rebecca Sujati Reijman diduga memperoleh mobil dari Wawan, tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, penyidik memanggil artis Jennifer Dunn dan Cathrine Wilson. Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2). Akil dijerat dengan lima dakwaan. Dia diduga menerima suap dan janji total sekitar Rp 57,78 miliar, 500 ribu dolar AS dan total pencucian uang Rp 161 miliar. Rinciannya meliputi sengketa Pilkada Kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar, Gunung Mas Rp 3 miliar, Lampung Selatan Rp 500 juta, Kota Palembang (Bersambung hlm 11 kol 4) SIDANG PERDANAAKIL: Terdakwa suap pengurusan sengketa pilkada yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2). (58) Lembaga antirasuah itu sudah menyita mobil Toyota Vellfire dari Jennifer Dunn. Sebab, mobil tersebut diduga terkait kasus pencucian uang Wawan. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Rebecca diduga turut menerima mobil dari tersangka Wawan. ”Mobilnya apa saya belum dapat info. Belum ada penyitaan,” katanya di kantornya, Kamis (20/2). Dia mengatakan, Rebecca sudah dipanggil penyidik dan memberikan keterangan. Ditanya kaitan Rebecca dengan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu, Johan enggan menjelaskan. Dia hanya mengatakan, seorang saksi dipanggil karena dianggap mengetahui, pernah melihat, atau mendengar terkait penanganan perkara. Soal nama-nama artis lain yang disebut-sebut turut menerima aliran dana dari Wawan, Johan menegaskan, KPK tidak pernah merilis nama artis di luar yang selama ini telah dipanggil dan diperiksa. ”Tentu tidak benar info itu dari KPK,” ujar Johan. (Bersambung hlm 11 kol 1) Rebecca Sujati Reijman SM/Antara SM/Antara Kue Lukisan Michelangelo SM/mirror PEMBUAT roti asal Inggris, Michelle Wibowo, memamerkan kue hasil karyanya berupa replika lukisan terkenal dari Michelangelo berjudul ”The Creation of Adam”. Kue itu memiliki panjang 5,7 meter dan lebar 2,8 meter yang terbuat dari 10.000 marshmallow. Proses pembuatan yang membutuhkan waktu 169 jam ini dibuat untuk memperingati 450 tahun kematian Michelangelo. Lukisan yang dijuluki The Baking of Adam itu kini dipajang di Gereja St Pancras, salah satu gereja paling terkenal di London. (mirror-K16-38) 4 Pengungsi Kelud Boleh Pulang JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan penurunan status Gunung Kelud dari Awas (level IV) menjadi Siaga (level III), Kamis (20/2). Kini, pemerintah fokus pada penanganan pascabencana. Sebab, berdasarkan data aktivitas vulkanik yang direkam sejak Minggu-Kamis (14-20/2), sudah tidak ada gempa vulkanik dan tremor. Dengan kondisi ini, kemung- kinan Gunung Kelud tidak akan erupsi lagi. ”Tidak ada aktivitas masyarakat di radius 5 km dari puncak Kelud dan di bantaran sungai dari ancaman lahar hujan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Kepala BNPB, Syamsul Maarif, menjelaskan dengan diturunkan status Siaga maka masyarakat sudah diperbolehkan pulang PULANG DARI PENGUNGSIAN: Warga Sedawun pulang dari pengungsian di Pujon ke Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Kamis (20/2). (58) dari pengungsian. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada terhadap ancaman lahar hujan. Selanjutnya, penanganan pemulangan pengungsi dan perbaikan rumah dan sarana prasarana akan dipimpin Gubernur Jawa Timur. Penanganan akan didampingi pemerintah pusat. ”Saya sampaikan terima kasih kepada Pemda Jatim, Pemda Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, (Bersambung hlm 11 kol 1) EKONOMI-BISNIS Pemprov Ajukan Anggaran Rp 400,3 M PEMPROV Jateng mengajukan tambahan anggaran Rp 400,3 miliar melalui APBN Perubahan, untuk pemulihan kondisi perekonomian pascabanjir, kemarin. 8 Penyelewengan Pengadaan Barang Haji Dibocorkan JAKARTA - Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo sedikit membocorkan kasus dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji yang sedang diselidiki lembaganya. ”Kan kalau di haji pengadaannya ada pemondokan, katering, transportasi. Nah itu salah satunya sedang ditelusuri,” katanya, kemarin. Namun, dia belum tahu pasti barang atau jasa mana yang sedang disusuri tim penyidik KPK. Yang pasti, kata dia, nilai pengadaannya sangat besar. ”Nilainya lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Johan. Lebih lanjut dia mengatakan, penyelidikan belum mengarah ke dana setoran haji. Penyidik baru sebatas menelisik muasal pengadaan barang dan jasa. ”Tapi bukan berarti KPK tak mengembangkan ke sana (dana setoran haji),” ujarnya lagi. Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin menyatakan mempunyai hasil audit dan evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji pada 2012-2013. (Bersambung hlm 11 kol 1) INTERNASIONAL Johan Budi SP SM/Antara SM/Antara Artis Ramai-Ramai Bisnis Properti Gencatan Senjata Ukraina Dilanggar KESEPAKATAN gencatan senjata yang baru diumumkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dilanggar setelah bentrok baru pecah di Kiev, Kamis (20/2). Korban tewas bertambah jadi 51 orang. Baca Bahasa Tubuh Pria Saat Kencan Pertama (Kanal Wanita) Gunung Api Bukan Penyakit Menular (Kanal Layar) Untuk Keasyikan dan Masa Depan Peluang bisnis properti kian menjanjikan. Selain menguntungkan juga risikonya dinilai kecil. Tak hanya pengusaha yang tertarik, sejumlah artis pun mulai menggeluti. Mereka beradu peruntungan. BEBERAPA artis yang sedang naik daun mulai milirik investasi di bidang properti. Padahal sebelumnya, kalangan artis terkesan alergi dengan bisnis tersebut. Mereka lebih tertarik dengan membuka butik, restauran, cafe, dan rumah produksi. Mereka ada yang mengelola rumah kontrakan, jual beli apartemen, dan mengembangkan perumahan. Salah satunya, Maia Estianty. Dia menggeliti jual beli apartemen. ”Ternyata mengasyikkan juga,” kata mantan istri pentolan Dewa, Ahmad Dani. Selain Maia, artis gaek, Kiki Fatmala, Rebeca Tumewu dan Tukul Arwana sejak sepuluh tahun lalu menekuni usaha tersebut. Kini, bermunculan pendatang baru, seperti Tya Arietya, Citra Kirana, Ben Kasyafani dan Zaskia Gotik. Motivasinya macam-macam. Selain berinvestasi jangka panjang dan menyalurkan hobi, ada pula yang bertujuan untuk menyenangkan orang tuanya dan berjaga-jaga jika suatu ketika mereka tidak eksis lagi. ”Dunia hiburan itu tidak abadi. Jika muncul pendatang baru, secara alami kami akan tergeser,” kata Citra Kirana. (Bersambung hlm 11 kol 4) Maia Estianty Tya Arietya SM/detik.com
  • 2. 2 NASIONAL JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Jokowi Disadap Mega Dibuntuti ● PDIP Merasa Diteror JAKARTA - Tensi politik Tanah Air menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden terus menghangat. PDIP merasa ada intimidasi dan teror yang dialamatkan pada pejabat terasnya. Sekjen DPPPDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyebutkan, pihaknya baru-baru ini menemukan tiga alat penyadap di rumah dinas Gubernur DKI Jokowi. Terlebih lagi aktivitas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terus diikuti oleh orang-orang tak dikenal. ”Mereka adalah intel,” kata dia, Kamis (20/2). Bentuk teror kepada PDIP seperti adanya intel yang masuk ke salah satu rumah Megawati dengan alasan ingin buang air kecil. ”Kami itu diteror sampai Ibu Mega diikuti intel, bahkan sampai ada intel yang masuk ke rumah Bu Mega dengan alasan mau kencing, itu kan kurang ajar namanya,” ujar Tjahjo. Soal tiga alat penyadap, Tjahjo menyebutkan, penemuannya di kamar tidur, ruang kerja, dan ruang tamu. ”Kita operasi di rumah dinasnya Jokowi. Di situ kami menemukan ada tiga alat penyadapan,” imbuhnya. Menurut anggota Komisi I DPR ini, pihaknya sudah mengetahui siapa pihak yang mengirimkan intelijen dan menyadap aktivitas beberapa kadernya. Sebab, kegiatan intelijen tersebut sudah difokuskan untuk mengamati seluruh kegiatan PDIP termasuk kegiatan Megawati Soekarnoputri. ”Ini tidak wajar dan malah kurang ajar. Tapi kami tahu dari elemen mana mereka, siapa yang menyuruh kami juga tahu. Tapi kami ingin menyimpan sendiri,” tukas Tjahjo. Mantan sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung menambahkan, sebenarnya penyadapan terhadap Megawati dan Jokowi bukan hal yang baru. Bukan hanya kedua tokoh tersebut melainkan dirinya juga menjadi korban penyadapan yang dilakukan berulang kali. Orang dekat Megawati ini bahkan sering menghubungi putri proklamator RI Soekarno tersebut terkait hal itu. Tapi, Megawati justru tidak mau ambil pusing soal penyadapan, karena itu tidak akan menghambat seluruh aktivitas pribadinya maupun partai. ”Biar saja Pram disadap ya ora apa-apa,” tutur Pramono sembari meniru ucapan Mega. Konflik Internal Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul meminta agar PDIP tidak langsung menuding intelijen negara berada di balik penyadapan Jokowi. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan intelijen tidak mungkin bertujuan untuk mematamatai pejabat sendiri. Dia menilai, bisa saja alat sadap itu justru dipasang oleh PDIP sendiri untuk mematamatai Jokowi. Hal ini memungkinkan bila saat ini sedang ada konflik internal di PDIPsehingga timbul ketidakpercayaan terhadap kader-kadernya. Ruhut menegaskan, spekulasi ini bisa terbukti dengan terjadinya konflik internal setelah muncul polemik pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini karena ada ketidakcocokan dengan partai pengusungnya. ”Bisa saja pasang sendiri, PDIP kan lagi galau. Kayak di Surabaya, Banteng sama Banteng kok jeruk makan jeruk,” tambahnya. Adapun pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan, pengintaian dan penyadapan kepada Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sangat wajar, karena PDIPdan Jokowi menjadi kekuatan besar di Pemilu 2014 bagi lawan-lawan politiknya. ”Yang punya kepentingan dengan PDIPseperti Jokowi dan Mega itu banyak, ada lawan dan ada kawan, asing maupun domestik,” ungkapnya. PDIP dan Jokowi sudah menjelma sebagai sebuah kekuatan politik besar dan berpengaruh di 2014. Banyak pihak yang ingin tahu kelebihan dan kelemahan keduanya. Selain itu, kekuatan Jokowi dan PDI Perjuangan juga sudah menyita perhatian pihak asing khususnya Amerika Serikat dan Australia. ”Secara logis, semakin dekat pemilu dan semakin besar kemungkinan menang, saya kira banyak pihak yang berkepentingan. Jadi, bisa saja mereka ingin dapat informasi dari tangan pertama dengan cara penyadapan,” kata Burhanuddin.(J22,H28-90) SM/Antara BERI KETERANGAN : Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi keterangan pers seusai menggelar pertemuan di Senayan, Jakarta, Kamis (20/2). (58) Risma Ingin Berkeluh Kesah JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sangat ingin bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tidak berani menemui Mega karena mengetahui protokoler yang sangat ketat di sekitar mantan presiden tersebut. ”Sangat ingin ketemu Ibu Mega. Tapi saya tidak berani, termasuk untuk menghubungi atau menelpon,” ujarnya usai bertemu Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut dia, keinginan untuk bertemu Mega karena pokok permasalahan yang dihadapinya di Surabaya tidak terkait persoalan internal di PDI Perjuangan. Pasalnya, persoalan yang dihadapi saat ini adalah terkait proses pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. Persoalan inilah, kata Risma, yang juga disampaikan kepada Priyo Budi Santoso. ”Jadi tujuan ini saya ingin menyampaikan Istri Brigjen Polisi Sekap 17 PRT di Bogor BANDUNG - Polda Jabar membidik tindak pidana yang diduga dilakukan M, istri purnawirawan jenderal polisi berpangkat brigadir jenderal (brigjen) dengan tiga pasal. M diduga melakukan penyekapan dan tindak kekerasan terhadap para pembantunya di Kota Bogor. Penerapan tiga pasal itu tidak terlepas dari rentetan kejadian dalam kasus tersebut. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan M sebagai terlapor. ”Pasal-pasal tersebut termaktub dalam UU PerlindunganAnak, Perdagangan Martinus Sitompul Orang, dan KDRT. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,” tandas juru bicara Polda Jabar, Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Bandung, Kamis (20/2). Institusi Kepolisian Mengapa PerlindunganAnak, Martin menyebut penyidik Polres Kota Bogor menemukan tiga pembantu yang masih berusia di bawah umur. Untuk dugaan penamparan dan kekerasan lainnya diterima para pembantu, Martin menyebut termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah pembantu yang mencapai 17 orang di rumah M juga membuat pendalaman. Apakah mereka yang berasal di antaranya dari Jateng dan Jatim hanya diperbantukan semata atau ada kemungkinan lain. ”Untuk itulah, desainnya penerapan pasalnya mencakup pasal perdagangan orang,” tandasnya. Dalam kaitan kasus tersebut, Martin meminta masyarakat tidak mengait-ngaitkan kasus tersebut dengan insitusi kepolisian. Ditegaskan, kasus itu tak ada alasan untuk dihubungkan. ”Tak ada kaitannya karena sebagai polisi yang bersangkutan sudah pensiun apalagi karena ini menyangkut jenderal,” katanya. (dwi-90) SM/dok Kemenag Pertimbangkan Tarif Beda ● Biaya Pernikahan JAKARTA-MenteriAgama Suryadharma Ali mengaku, pihaknya segera menetapkan besaran tarif yang harus dikenakan kepada masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Saat ini, KementerianAgama terus mematangkan besaran tarif tersebut. Hal ini dikatakan Suryadharma usai melakukam pertemuan di kantor KPK, Kamis (20/2). Suryadharma tiba di KPK sekitar pukul 09.00, menaiki mobil Toyota Camry hitam B-1258-RFS. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan, Irjen Kemenag M Jasin, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional SM/Antara BERTEMU PIMPINAN KPK : Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK, Kamis (20/2). (58) (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. ”Terjadi perkembangan bahasan yang lebih mendalam. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami belum bisa sebutkan, misalnya perubahan tarif seperti apa,” ujar Suryadharma di kantor KPK, Kamis (20/2). Kementerian Agama tengah menggodok peraturan soal biaya pernikahan. Kemenag saat ini tengah mempertimbangkan menerapkan tarif berbeda untuk biaya pernikahan. Beberapa Opsi ”Semakin tergambar menetapkan tarif mendekati realitas, bisa saja multitarif, tapi di lapangan kami khawatir ada tafsiran berbeda. Maka kasus gratifikasi akan muncul lagi, ini yang sedang dipertimbangkan,” ujar Suryadharma. Menurut Surya, pemberlakuan multitarif itu atas beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan geografis yang berbeda-beda. ”Ada dua pertimbangan, kemampuan ekonomi masyarakat, kedua adalah sisi geografis kare- na lingkup tugas KUA di kecamatan berbeda satu sama lain. Ada kecamatan yang mudah dijangkau motor atau mobil, tapi ada juga yang harus gunakan speed boat dan pesawat,” jelasnya. Sementara itu, menurut M Jasin, beberapa opsi biaya sudah dikantongi pihaknya. Opsi yang ada sekarang adalah Rp 50 ribu untuk pernikahan yang digelar di kantor KUA dan Rp 600 ribu untuk pernikahan di luar kantor KUA. ”Tapi itu masih bisa berubah angkanya, nanti kita akan rundingkan dengan Kemenkeu,” jelas Jasin. Pihak KPK sendiri hanya membantu dalam urusan pengawasan dan memberikan saransaran berdasar kajian. Untuk besaran biaya pernikahan, tetap menjadi kewenangan penuh Kemenag. ”Kami bicarakan progres tata kelola biaya sehingga tidak memberatkan yang tidak mampu, kami ingin menyelesaikan masalah terkait gratifikasi,” tutur komisioner KPK, Adnan Pandu Praja.(J13,dtc-90) soal dua ini untuk klarifikasi proses pemilihan itu. Saya bukan masalah orangnya, tetapi proses itu penting bagi saya,” ungkapnya. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci mengenai proses yang ia permasalahkan. Sebab, hal itu sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Pemerintah. Cacat Prosedur Pada kesempatan yang sama, Risma juga mengaku pernah dihubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, dukungannya dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi. ”Presiden bukan menawarkan jabatan, yang dibicarakan saya tidak boleh mundur. Itu saja,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan siap menindaklanjuti surat dari Panlih Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta Mendagri tegas bila pemilihan tersebut terbukti cacat secara substansial dan prosedural. ”Beberapa hari lalu saya menerima tembusan surat dari Panlih DPRD Surabaya tentang proses pemilihan wakil wali kota. Dan dalam perjalanannya, ada kontak dengan beliau (Risma-red), kami putuskan Risma bisa resmi ke DPR dengan saya di bagian dalam negeri dan hukum,” terangnya. Dia menjelaskan, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panlih tersebut, proses pemilihan Wakil Walikota Surabaya cacat secara prosedural dan substansial. Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini meminta Mendagri harus tegas dalam menyikapi persoalan ini. Bila proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya cacat prosedural dan substansial, Mendagri harus berani membatalkan keputusan pelantikannya. ”Jadi kalau menurut kajian tim hukum Kemendagri memang ada cacat, Mendagri jangan raguragu mengoreksi dan membatalkan keputusan tersebut,” katanya.(J22,H28-90) Politikus DPR Turunkan Citra MK JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai wibawa dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) bisa semakin merosot bila politikus DPR ikut mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Menurutnya, sah-sah saja bila anggota DPR mencalonkan diri sebagai calon hakim MK. Dengan ditolaknya UU No 4/2014 tentang Perppu MK maka tidak ada ketentuan jeda waktu bila seorang kader parpol berniat menjadi hakim MK. ”Tapi, saya yakin hakim konstitusi itu harus dijabat oleh orang yang betul-betul negarawan. Sebab, dalam UUD 1945 hanya hakim MK yang dikatakan sebagai negarawan. Artinya, orang itu bisa duduk atau mendudukkan posisinya tanpa adanya kepentingan siapa pun,” ujar Pramono, kemarin. Dalam konteks negarawan, dia ragu soal anggota DPR bisa bebas dari kepentingan tertentu, dan rasa pesimistis kehormatan MK bisa kembali terjaga akan terus bermunculan. ”Contoh yang sudah terungkap, ketua MK saat itu, Akil Mochtar, yang seharusnya adalah negarawan dan agung, ternyata masih mengurusi persoalan pragmatis yang berhubungan dengan partai politik,” tandasnya. Konsistensi Fraksi Pramono juga mempertanyakan konsistensi fraksi-fraksi di DPR yang dulu mendukung Perppu MK. Seharusnya, kata dia, jika DPR sudah memutuskan setuju pada Perppu MK, maka seharusnya semua fraksi yang mendukung bersikap konsisten. ”Tapi, giliran Perppu ditolak, mereka seakan berlomba-lomba menjadi hakim di lembaga yang strategis,” imbuhnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, membantah bila pihaknya telah mengajukan Benny K Harman sebagai calon hakim konstitusi. Selain itu, keinginan maju sebagai hakim konstitusi tidak terkait dengan penugasan partai tetapi keinginan pribadi dari yang bersangkutan. Dia menuturkan,, Benny memang pernah berniat maju sebagai calon hakim konstitusi pada pemilihan periode yang lalu. Namun, karena waktunya berbenturan dengan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur periode 20132018, maka mantan Ketua Komisi III DPR itu membatalkan niatnya. (J22,H28-90)
  • 3. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Pengadaan 7 Ribu Lampu Perangkap Hama Diusut ● Rugikan Negara Rp 33 Miliar JAKARTA - Jaksa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk di antaranya Menteri Pertanian Siswono dalam kasus pengadaan 7.000 unit light trap (lampu perangkap hama serangga) di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini jaksa penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M Adi Toegarisman menegaskan, pihaknya akan menjerat siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa penyidik masih mengembangkan keterangan saksi dan tersangka untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya. Dikejar Adi menjelaskan, pihaknya belum menerapkan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tersebut. Padahal, salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2013 adalah penerapan UU TPPU dalam kasus korupsi untuk mengejar hasil korupsi. Seperti diberitakan, 15 tersangka dalam kasus tersangka di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Yang lain, Manager Marketing PT Harif Ikhsan Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agung Wradsongko, Ketua Pokja Pengadaan Alimin Sola, Ketua Panitia Pengadaan Hidayat Abdurrahman, Dirut Formitra Multi Prakasa Agus Irwanto, Dirut PTAndalan Persada Yanuar. Selanjutnya Dirut PT Purna Darma Perdana Amsar Sheba, Dirut PT Farsindo Moh Yamin, Direktur CVHanindra Karya Didit Hanindipti, dan Direktur CVPrima Sejahtera Azi Nurjaman. Light trap merupakan lampu perangkap hama yang menggunakan tenaga surya. Menurut rencana, alat tersebut akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia. (K24-90) Penggelembungan Sistem TKI Terkatung-katung JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penggelembungan proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI di Ditjen Binapenta Kemenakertrans senilai Rp 7,14 miliar. Permintaan itu disampaikan Direktur Eksekutif Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani, di Jakarta, Kamis (20/2). Yunus menjelaskan, kasus itu bermula dari surat keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) selaku kuasa pengguna anggaran 2012 dengan Nomor Keputusan 01/PPTKPTKLN/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di Ditjen Binapenta. ’’Ternyata terdapat barang yang belum sesuai dengan spesifikasi,’’ katanya. Menurutnya, pemasangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di Malaysia dan Jeddah, Saudi Arabia yang belum dilaksanakan. Hasil temuan BPK RI tanggal 29 april 2013 dengan No12/TIM/LK/ Kemenakertrans/04/2013 tanggal 26 April 2013 meminta Ditjen PTKLN menindaklanjutinya dan hasilnya akan diterima BPK paling lambat 1 Mei 2013. Yunus meminta KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut mengingat masalah ini sudah cukup lama, bahkan paling tidak sampai Februari 2014. ’’Ini tidak jelas siapa yang memanfaatkan uang sebesar Rp 7,1 miliar tersebut.’’ Himsataki minta masalah tidak petieskan. ’’Kami tidak percaya ini hanya kelebihan pembayaran, kalau kelebihan itu Rp 1 juta - Rp 10 juta, masuk akal, kalau kelebihan hingga Rp 7 miliar, itu kesengajaan,’’ujar Yunus. (wa-25,90) Nalar Hakim Vs Nalar Petani SUARA Siswanto terdengar gemetar suatu sore di ruang sidang lantai dua Gedung Pengadilan Tipikor Semarang. Ia terbata-bata menjawab pertanyaan Hakim Sinintha Sibarani yang bernada tinggi. Siswanto, petani berumur 38 tahun asal Wonosalam Demak itu kebigungan. Sebelum ditanya hakim, ia tak merasa bersalah telah menandatangani berkas dengan nama orang lain. ’’Karena kalau tidak saya tanda tangani, pinjaman tidak akan cair Bu. Padahal proposal sudah diajukan,’’ begitu alasan Siswanto saat bersaksi dalam kasus korupsi kredit fiktif PD BPR BKK Wonosalam. Lembar Identitas ’’Lho Anda tidak merasa bersalah membubuhkan tanda tangan yang bukan atas nama Anda? Anda ini orang pinter lho, masa tidak tahu kalau itu salah?” timpal Hakim Sinintha. Segera Siswanto menyahut, ’’Saya tidak tahu Bu Hakim. Katanya tidak apa-apa ya saya tanda tangan,’’ demikian Siswanto. Dalam lembar identitas yang dibaca jaksa awal sidang, Siswanto diketahui lulusan Sekolah Dasar. ’’Anda ini bagaimana, petani punya sawah, berarti kan orang pinter. Jangan pura-pura tidak tahu, Anda sudah disumpah lho,’’ sekali lagi Hakim Sinintha beradu logika. Nalar hukum Hakim Sinintha tak sepadan dengan nalar hukum Siswanto. Siswanto sama sekali tak paham kalau ia menyalahi hukum. Hingga akhirnya mendapat penjelasan Hakim Sinintha kalau menandatangani berkas yang bukan atas namanya adalah suatu kesalahan. Siswanto belajar banyak dari sidang itu. Semula ia mau saja disuruh oleh Analisis Kredit di BKK Wonosalam, Sugiarto untuk mencari nasabah kredit. Untuk setiap nasabah, Siswanto mendapat upah Rp 100 ribu. Siswanto juga mau saja mengantar nasabah untuk setiap pencairan kredit. Bahkan Siswanto mau menandatangani berkas nasabah yang berhalangan hadir dalam pencairan. Uang-uang pinjaman yang dicairkan itu dipotong, potongannya diberikan kepada Siswanto, dan bermuara di tangan Sugiarto yang saat ini berstatus buron. (Eka Handriana-90) Dituntut 17 Tahun MANTAN Gubernur Riau Rusli Zaenal, terdakwa tindak pidana korupsi kehutanan dan suap PON mendengar pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis (20/2). Dia dituntut 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. (58) SM/Antara Sakit Jantung Kambuh, Sidang Emir Moeis Ditunda JAKARTA - Sidang suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung Selatan, Kamis (20/2), terpaksa ditunda. Pasalnya terdakwa Izedrik Emir Moeis tidak bisa meneruskan jalannya sidang lantaran sakit jantungnya kambuh. Dari penuturan kuasa hukum Emir, Erick S Paat, kliennya pingsan saat berada di Rutan KPK cabang Guntur. ’’Kemarin (Rabu) jatuh di masjid Rutan KPK Guntur,’’ kata Erick. Politikus PDIP tersebut sedianya menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (20/2). Namun, dia mengeluh sakit jantungnya kambuh. Emir sempat hadir dalam pembukaan sidang. Mengingat kondisi kesehatan kliennya tidak memungkinkan untuk melanjutkan persidangan, terpaksa minta ditunda. ’’Sekarang akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. KUHAP mengiyakan, sakit. Dia sudah pakai ring di jantungnya,’’ kata Erick dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Kuasa hukum Emir lainnya, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kliennya memerlukan tiga jenis pemeriksaan berbeda. Karena ada tiga jenis keluhan yang dialami mantan ketua Komisi XI DPR ini. ’’Jadi ini sudah ada perkembangan lebih lanjut. Tanggal 17 untuk pemeriksaan dengan dokter Nasir untuk prostat. Lalu di Rumah Sakit MNC untuk urologi. Kemudian dengan dokter Ganesha di RS Jantung Harapan Kita,’’ kata dia di PN Tipikor. Pihak pengacara juga meminta izin dari hakim untuk mengizinkan keluarga Emir guna membesuk di Rutan KPK. Hakim lantas meminta daftar nama keluarga yang hendak membesuk terdakwa. Hadirkan Pirooz Ketua Majelis Hakim Mathius Samiaji pun mengabulkan permohonan penundaan sidang dari Emir. Menurutnya, itu adalah hak terdakwa yang meminta penundaan sidang jika kondisi kesehatannya kurang prima. ’’Kami tidak bisa memaksa. Itu hak saudara. Karena terdakwa tidak dapat dan menyatakan tidak siap, sidang ditunda hingga Kamis, 27 Februari,’’ kata Mathius. Selanjutnya, Erick sebagai penasehat hukum Emir tetap berkeras supaya jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan saksi Direktur Utama PT Pacific Resources, Pirooz Muhammad Sharafih, dan petinggi Alstom Inc., David Rothschild, dalam persidangan. Meski begitu, KPK menyatakan tidak bisa menghadirkan kedua warga negara Amerika Serikat itu dalam persidangan ini. Emir didakwa menerima uang 423.958 dolar AS dan bunganya dari Alstom Power Incorporate AS dan Marubeni Incorporate Jepang. (D3-25,90)
  • 4. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.815 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menilai, meningkatnya sejumlah variabel biaya produksi yang ditanggung industri menyebabkan target kenaikan ekspor sulit tercapai. Beban biaya industri dalam negeri yang kian banyak membuat mereka sulit bersaing dengan industri asing. ‘’Beban biaya industri kita sudah luar biasa. Suku bunga naik, UMPnaik, listrik naik. Harga (produk) kita naik, sedangkan industri luar negeri tidak menaikkan. Jadi akan susah bagi kita untuk bisa bersaing,’’kata Sofyan di Jakarta Kamis (20/2). Biaya Logistik Naik 10% SEMARANG - Banjir dan kerusakan infrastruktur menyebabkan biaya logistik membengkak hingga 10%. Eksportir harus menanggung tambahan biaya pengiriman barang ekspor dari lokasi industri ke terminal peti kemas dan sebaliknya. ‘’Rata-rata biaya logistik pengiriman barang ekspor dari lokasi industri ke terminal peti kemas atau sebaliknya hanya 7%. Karena banjir, biaya membengkak hingga 10% karena kendaraan harus berjalan pelan akibat jalan rusak. Belum lagi jika spare part rusak,’’kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jateng, Rio Rianto, kemarin. Infrastruktur yang rusak tidak hanya di wilayah pantura barat yakni Kendal, tapi juga pantura timur seperti Jepara-Kudus. Kondisi ini menghambat dan berpotensi meningkatkan biaya pengiriman. Karena itu eksportir mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur untuk mendukung aktivitas perdagangan, terutama yang melewati Pelabuhan Tanjung Emas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengatakan, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah terutama wilayah Pantura, berdampak besar pada dunia industri. Kerugian yang harus ditanggung pengusaha mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. General Manager Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Iwan Sabatini menuturkan, pihaknya banyak menerima keluhan gangguan infrastruktur menuju area penumpukan barang. (J8-79) 13.050 750 26.975 275 DUTI 3.950 500 2.700 200 SMSM 3.560 440 2.600 195 LPIN 5.100 175 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur 11.800 1.525 10.760 9.375 18.800 11.400 3.560 16.025 NIAGA 11.600 1.250 10.015 9.510 19.470 10.301 3.112 16.123 SUPIT 11.760 1.510 10.540 9.430 19.430 11.430 13.050 3.520 16.150 JUAL MITRA 11.785 1.515 10.700 9.350 19.300 11.400 3.550 16.150 ARTAMAS 11.870 1.545 10.585 9.430 19.300 11.600 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.252 10.057 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.870 1.540 10.700 9.420 19.825 11.620 13.260 3.610 16.360 11.850 1.550 10.600 9.400 19.600 11.700 3.600 16.350 Pemprov Ajukan Anggaran Rp 400,3 M ● Pemulihan Pascabanjir SEMARANG - Pemprov Jateng mengajukan tambahan anggaran Rp 400,3 miliar melalui APBN Perubahan, untuk pemulihan kondisi perekonomian pascabanjir. SM/Sutomo RAMAI DIKUNJUNGI : Stan Canon menjadi yang paling ramai dikunjungi pada pameran fotografi CP+ 2014 (Camera Photo Imaging Show) di Pacifico Yokohama, Jepang, baru-baru ini. (79) Canon EOS Capai Produksi 70 Juta Unit SEMARANG - Produksi kamera Digital Single Lens Reflect atau kamera lensa lepas tukar (interchangeable lens) Canon EOS menembus angka 70 juta unit pada Februari 2014. Lensa EF untuk kamera lensa lepas tukar Canon-EOS juga diperkirakan akan menembus angka produksi 100 juta unit pada 2014. Hal itu diungkapkan Merry Harun, Canon Division Director PT Datascrip baru-baru ini. ‘’Canon menghadirkan produkproduk dan inovasi teknologi yang menyentuh langsung ke kebutuhan pengguna. Kami memahami dan mewujudkan keinginan para pengguna kamera untuk memperoleh kesempurnaan kualitas, hasil gambar, serta kemudahan pengoperasian kamera digital SLR (DSLR),’’katanya. Wanita energik yang dikenal sangat akrab dengan komunitas fotografi di Indonesia itu menjelaskan, EOS (Electro Optical System) adalah nama Dewi Fajar dari legenda Yunani. Saat diperkenalkan Maret 1987 sebagai generasi terbaru kamera auto fokus SLR, Canon EOS menjadi kamera pertama di dunia yang menggabungkan sistem elektronik lengkap. Cukup Tinggi Pada kesempatan lain, Sintra Wong, Division Manager Canon Image Communication Product PT Datascrip, menerangkan, permintaan dan penerimaan pasar terhadap produk kamera Canon EOS cukup tinggi. Di Indonesia, kami telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar kamera DSLR selama beberapa tahun terakhir. Kamera seri EOS telah diterima secara luas oleh berbagai kalangan Pemeriksaan Beras Belum Rampung Desa Wisata Gerakkan Perekonomian Pedesaan SEMARANG - Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, kualitas permukiman, sumber daya manusia, serta wawasan masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi urbanisasi. Desa wisata dapat dijadikan penggerak perekonomian pedesaan Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation (BSF), Adi Ekopriyono, menekankan hal tersebut saat Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pariwisata, Rabu (19/2), di Pondok Sisemut, Ungaran. Acara berlangsung hingga Jumat (21/2), diselenggarakan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng. Peserta terdiri atas pengelola Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati, Nongkosawit Gunungpati, dan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, serta Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. ‘’Diakui, sulit mengajak masyarakat setempat untuk memahami pentingnya pariwisata dan mengharapkan peningkatan fasilitasi pemerintah,’’kata Adi. Pengelola desa wisata, menurut dia, perlu menciptakan satu tantangan bersama, yang bisa TCID DSNG Sofyan Wanandi 375 POOL SM/Dok 30.150 ITMG Lantaran sejumlah pertimbangan itu, ia pesimistis keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa agar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bisa menggenjot ekspor nasional, dinilai sulit terwujud. ‘’Apalagi masa jabatan Lutfi hanya tinggal dalam hitungan bulan saja,’’lanjutnya. Tingkatkan Ekspor Menurut Sofyan, larangan ekspor mineral mentah yang berlaku sejak 12 Januari 2014, menjadi salah satu penyebab utama sulitnya upaya untuk meningkatkan ekspor. Begitu pula dengan industri manufaktur lokal yang belum mampu bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia bergantung pada komoditas, tidak banyak membantu karena harga komoditas dunia yang tidak stabil. Belum lagi, komoditas Indonesia juga masih sulit bersaing dengan negara lain. ‘’Komoditas kita bisa diekspor tapi untuk mencapai keuntungan, volume yang diekspor harus banyak. Tetapi pasar kita sudah tidak butuh banyak, karena industri di negara lain juga sudah overcapacity,’’tandasnya. (A20-79) BELI +/- MYOR Ekspor Sulit Digenjot VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG digunakan untuk mengompakkan seluruh komponen masyarakat. Perlu pula dibangun saling kepercayaan (trust), sehingga masyarakat merasa senasib sepenanggungan dalam memajukan desa. Kearifan Lokal Dijelaskan prinsip 4Adalam pengembangan desa wisata, yaitu daya tarik (attraction), aksesibiltas (accesabilty), fasilitas (amenity), dan kelembagaan (ancillary), serta aspek pemasaran (marketing). Budaya dan kearifan lokal harus dijadikan modal utama dalam pengembaangan desa wisata, sejalan dengan tren kembali ke alam (back to nature). ‘’Kuatnya budaya dan kearifan lokal menjadi faktor pembeda desa wisata dalam menarik pengunjung. Jateng sangat kaya dengan potensi wisata, jadi jangan kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand yang gencar melakukan promosi,’’katanya. Pembicara lain, Yossiady Bambang Singgih (praktisi desa wisata), Andi Tjipta Hardianto (Asita Jateng), dan Erma Assegaf (penyelenggara). Acara dibuka oleh Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama BPMD, Sucipto. (C19-79) SM/Dok DESAWISATA: Direktur Eksekutif BSF, Adi Ekopriyono memimpin diskusi pengelolaan desa wisata dalam Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pariwisata. (79) JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan pemeriksaan beras Vietnam di laboratorium belum selesai. Karenanya, Bea Cukai masih menahan 32 kontainer beras Vietnam yang izin impornya semula beras thai hom mali dari Thailand. Saat ini, 32 kontainer beras tersebut masih tertahan di pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan apakah ada pelanggaran prosedur impor belum bisa diputuskan, karena masih menunggu hasil laboratorium. Hal itu diungkapkan Direktur Penerimaan dan Peraturan Ditjen Bea Cukai Susiwijono Moegiarso, dalam jumpa pers di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis. ‘’Sampai dengan hari ini belum ada kepastian, karena kita harus menunggu hasil dari parameter IV yang berupa pengujian varietas KDML-105 dan RD -15 oleh otoritas berwenang,’’jelasnya. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi menyatakan, keberadaan beras impor sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Pasalnya dari total kebutuhan, impor hanya sebesar 0,1%. Bahkan, beras produksi dalam negeri pun sebenarnya mencukupi kebutuhan nasional. Menurutnya, kebutuhan beras nasional adalah 39 juta ton per tahun. Sementara untuk beras konsumsi hanya sebesar 52 ribu ton dan keperluan industri adalah 440 ribu ton (J10-79) pengguna. Mulai tahun 2000, Canon mengembangkan teknologi mutakhirnya yang khas, yakni sensor CMOS dan performa tinggi prosesor pencitraan digital DIGIC, serta beragam tipe lensa EF. Merry Harun menambahkan, di antara kamera terbaru Canon yang berkontribusi terhadap pencapaian produksi 70 juta unit, terdapat kamera Dual Pixel CMOS AF EOS 100D yang mengkombinasikan desain ringan dan ringkas dengan fitur canggih. Selain itu, juga ada mirrorless EOS M. Mirrorless adalah kategori kamera yang baru muncul beberapa tahun lalu. Ukuran kamera jenis ini bisa sangat ringan dan ringkas, bahkan besarnya hampir menyamai kamera saku, tapi dengan kualitas gambar sebagus dan setajam DSLR.(D5-79) Sementara untuk 2015, rencana pengajuan anggaran sudah ditetapkan sebesar Rp 2,7 triliun. ‘’Untuk 2014, murni menggunakan APBD yang sudah ada yakni Rp 74,5 miliar. Karena ternyata ada beberapa pos yang dananya sebetulnya masih bisa dialokasikan untuk pos tertentu yang kekurangan dana. Tapi bila alokasi belum tepat pakai, saat ini sudah disiapkan rencana pengajuan APBD perubahan,’’ kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Jateng, Boedi Setyana, kemarin. Menurut dia, kerugian ekonomi akibat musibah banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah pada awal tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2,01 triliun. Dari lima sektor, kerugian terbesar ada di sektor ekonomi yang mencakup bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan perikanan sebesar Rp 872,7 miliar. Sektor lain yakni infrastruktur mengalami kerugian hingga Rp 690,2 miliar. Sektor ini termasuk jembatan, jalan, tanggul, bangunan air, air bersih dan sanitasi, jaringan irigasi, serta perhubungan. ‘’Sektor perumahan yang menyangkut perumahan itu sendiri maupun sarana permukiman, mengalami kerugian Rp 424,8 miliar. Sektor sosial, kesehatan dan pendidikan senilai Rp 19,4 miliar, kemudian lintas sektor berupa sarana prasarana pemerintahan sebesar Rp 3,3 miliar,’’ujarnya. Cukup Parah Dijelaskan, banjir menimbulkan kerusakan cukup parah di sektor ekonomi seperti rusaknya 44.000 hektare tanaman padi dan palawija, kematian ternak, kerusakan kandang, ternak sakit, dan terendamnya sumber pakan hijau. Di sektor kelautan dan perikanan budidaya, kerugian terjadi akibat kerusakan aset seperti pompa dan kincir air, saluran tambak, kolam ikan dan benih ikan yang hanyut. ‘’Akibatnya volume produksi ikan budidaya turun 10%-15% dari total produksi perikanan 2013 yang mencapai 293.000 ton,’’tutur Boedi. Selain memberikan ganti bibit padi kepada petani, kerugian pascabencana ditanggulangi melalui pemulihan, dengan alokasi anggaran Pemprov bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Sampai saat ini pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memanfaatkan dana siap pakai, maupun dana tak terduga mencapai Rp 9 miliar.(J8-79)
  • 5. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 OJK Belum Terapkan Pungutan SALATIGA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum akan menerapkan kewajiban pungutan kepada industri keuangan mulai 1 Maret 2014. SM/Surya Yuli P Kristianto Andi Handoko Sebab aturan tentang pungu tan terhadap industri keuangan masih dalam tahap pembahasan. Hal tersebut disampaikan KristiantoAndi Handoko, Kepala Bagian Tindak Lanjut Industri Keuangan OJK, setelah seminar nasional ‘’OJK dan Literasi Ke- uangan’’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UKSW Salatiga, kemarin. ‘’Memang target kita pungutan lembaga keuangan diperkirakan rencananya 1 Maret. Cuma sampai saat ini rumusan pungutan itu masih dalam tahap pembahasan,’’kata Kristianto. Progresif Sebagaimana diketahui, mulai 1 Maret 2014, OJK bakal menarik pungutan kepada seluruh industri jasa keuangan. Besaran pungutan di angka 0,03% dari total aset. Besaran angka ini akan berlaku progresif. Kristianto menjelaskan, OJK tengah berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi lembaga keuangan, terkait persoalan pungu tan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dijelaskan pula bila pungu tan tersebut secara filosofi dalam rangka fairness (keadilan). ‘’Setiap pengguna jasa industri keuangan sepatutnya berikan semacam share dari pengelolaan industri ini,’’papar Kristianto. Dijelaskan selama ini operasional OJK menggunakan AP BN, tetapi hal itu tidak menerapkan prinsip keadilan. Karena seluruh masyarakat Indonesia terkena pungutan. Sementara pengguna jasa lembaga keuangan masih sedikit, bila dibandingkan seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian lain Kristianto menjelaskan kewenangan OJK dalam pengawasan adalah seluruh lembaga keuangan, yang operasionalnya mendapat izin dari otoritas tersebut. Sementara itu dalam seminar tersebut menghadirkan pembicara lain Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jateng Dadang Sumantri. Selain membahas peran OJK dalam mengawasi seluruh lembaga keuangan, seminar juga membahas Lembaga Pemberdayaan Ekonomi. (H2-79) Utang Luar Negeri Tumbuh 4,6% JAKARTA- Posisi utang luar negeri Indonesia per Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS. Terdiri atas utang luar negeri sektor publik dan utang luar negeri sektor swasta. ‘’Posisi utang luar negeri Indonesia per Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS. Utang tersebut terbagi atas utang luar negeri sektor publik 46,8% dan utang luar negeri swasta 53,2%,’’ kata Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendy Sulistiowaty di Jakarta, Kamis (20/2). Dikatakan, utang luar negeri tersebut tumbuh 4,6% atau lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 12%. Tren perlambatan ekonomi domestik tahun 2013 juga mencerminkan utang luar negeri 2013. Untuk utang sektor publik, sebagaian besar berupa utang luar negeri jangka panjang yang mencapai 116,8 miliar dolarAS atau sekitar 94,6% dari total utang sektor publik yang mencapai 123,5 miliar dolarAS. ‘’Utang luar negeri jangka panjang, berupa pinjaman bilateral, multilateral dan fasilitas kredit ekspor serta obligasi pemerintah. Sementara utang luar negeri berjangka pendek berupa surat utang jangka pendek seperti SPN dan SBI,’’tegasnya. Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri swasta didominasi utang jangka panjang sebesar 99,8 miliar dolar AS (71,1% dari total utang luar negeri swasta).(bn-79) SM/Antara UANG PALSU : Direktorat Pengelolaan Uang BI Lambok Antonius Siahaan (kiri) bersama Direktur II Eksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto (kedua kiri) menunjukkan contoh barang bukti uang palsu yang dimusnahkan secara tertutup di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (20/2).(58) Rp 100.000 Paling Banyak Dipalsukan JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memusnahkan uang palsu (upal) sebanyak 135.110 lembar. Dengan rincian uang pecahan nominal Rp 100.000 sebanyak 67.278 lembar, uang pecahan 50.000 sebanyak 56.764 lembar, uang pecahan 20.000, dan sebanyak 5.033 lembar. Lalu pecahan 10.000 sebanyak 3.553 lembar, uang pecahan 5.000 sebanyak 2.460 lembar, pecahan 2.000 sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan 1.000 sebanyak 3 lembar. ‘’BI bersama dengan Polri memusnahkan uang palsu sebanyak 135.110 lembar, sedangkan nominalnya tidak ada karena uang tersebut tidak resmi dari BI,’’ kata Direktur Direktorat Pengelolaan Uang BI, Lambok Antonius Siahaan, saat pemusnahan uang palsu di Jakarta, Kamis (20/2). Dikatakan, uang palsu ini ditemukan selama kurun waktu 2008-2013 dan tersimpan di Bareskirm Polri. ‘’Uang palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan dari proses penyortiran uang kertas di BI dan laporan masyarakat kepada kepolisian serta perbankan. Kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri,’’tegasnya. Lambok mengatakan, uang palsu yang ditemukan pada tahun 2013 lalu, paling banyak ditemukan di wilayah Jawa. Misalnya Jawa Timur sebanyak 22,85%; Jakarta sebanyak 20,71%; Jawa Barat sebesar 15,23%; Jawa Tengah sebesar 13,19%; dan di Yogyakarta sebanyak 12,30%. Dipaparkan selama tahun 2013 uang palsu ini terdeteksi 11 lembar dari 1 juta lembar uang. Tetap Ada Sementara itu, Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pada tahun 2013 yang ditemukan uang palsu sebanyak 58 perkara dengan 115 tersangka, dan sudah divonis dan disidang. ‘’Dari 58 laporan atau perkara ini sudah 100% dipro ses,’’tegasnya. Selama 2013 uang palsu paling banyak adalah uang nominal 100.000. Hal ini karena nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi, dari pada uang pecahan lainnya. Disinggung tentang jelang pemilu peredaran uang paslu akan meningkat, Arief mengatakan, pemilu tidak pemilu peredaran uang tetap ada. Misalnya pada tahun 2013 kasus uang palsu mencapai 58 perkara, pada tahun 2012 sebanyak 38 kasus, pada tahun 2011 sebanyal 152 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 75 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 78 kasus dan pada tahun 2008 bahkan 145 kasus. (bn-79)
  • 6. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Mengeroposkan Mahkamah Konstitusi Boleh jadi akan ada yang berkeberatan dengan titel editorial ini: ”Mengeroposkan Mahkamah Konstitusi”. MK, yang bervisi ”tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”, memang makin terongrong oleh aneka kepentingan pragmatis-politis. Lembaga ini tengah mengalami pendegradasian yang meruntuhkan kewibawaannya sebagai penjaga konstitusi. Dipinggirkannya peran Komisi Yudisial akan makin menguatkan DPR dalam fit and proper test calon hakim konstitusi, sehingga membuka peluang masuknya kepentingan politik di dalam konfigurasi mahkamah. Tersajilah paradoks: ketika dibutuhkan sikap kenegarawanan para hakim konstitusi sebagai fondasi penguatan MK, yang berlangsung malah perendahan sistematis dengan membuka peluang mahkamah dikuasai oleh jaringan politis-pragmatis. Ada era ketika MK begitu berkibar dengan kekuatan integritasnya, baik pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie maupun ketika diketuai oleh Mahfud MD. Namun kewibawaan mahkamah ini mengalami peluncuran ke titik terendah di bawah kendali Akil Mochtar. Pengaruh skandal suap Akil bahkan tidak hanya ke MK sendiri, melainkan menumbuhkan arus besar ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Apakah kita memang tidak lagi memercayai komitmen politisi? Substansi persoalannya adalah tuntutan sikap kenegarawanan untuk menjadikan MK sebagai habitat para begawan yang steril. Apakah politikus akan serta merta bisa menjaga diri dari usikan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya? Jadi seharusnyalah yang membangun marwah kelembagaan adalah sistem, aturan, dan spirit rekrutmen para hakim konstitusi. Keinginan sejumlah politikus Senayan untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi, merupakan babak paling aktual dari serangkaian perongrongan mahkamah ini. Syarat ”harus berhenti dari keanggotaan partai politik paling singkat tujuh tahun” dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, telah dicabut lewat pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 oleh MK, sehingga para politikus pun bisa melenggang. Akhirnya kita memang harus bersikap skeptis ketika kondisi demi kondisi bergerak (atau digerakkan) untuk mengikuti setting tertentu yang sesungguhnya bisa dirasakan. Agenda-agenda pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, atau upaya-upaya pengeroposan MK menjadi bagian dari fenomena yang memberi celah bagi kekuatan-kekuatan politis-pragmatis untuk menciptakan kantung-kantung konsolidasinya. Waspadai Kemarakan Penipuan Tekanan ekonomi membuat orang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Maka, maraklah praktik penipuan. Orang-orang yang memang berniat jahat ini melancarkan berbagai macam tipu daya untuk meraih keuntungan dari warga masyarakat yang lengah. Ada yang menyebarkan kupon undian palsu, menelepon dini hari dan mengatakan polisi menahan anak orang yang ditelepon serta minta tebusan, bahkan ada yang menggunakan kedok agama bisa menggandakan uang. Beruntung kepolisian tanggap dengan berbagai modus ini. Di Kendal, kasus penipuan dan penganiayaan berkedok Majelis Istighotsah Dzikrullah digulung dan tujuh pelaku ditangkap. Para tersangka menggunakan empat senjata api soft gun dan tujuh batang emas palsu untuk beroperasi. Warga awam yang biasanya manut dan percaya saja ternyata memang jadi sasaran empuk, terbukti sebanyak 22 orang menjadi korban. Masing-masing tertipu antara Rp 20 juta Rp 35 juta. Modus kupon biasanya membujuk warga dengan hadiah undian mobil atau rumah dari perusahaan besar. Jika si korban akhirnya menelepon, lalu dipandu mentransfer biaya untuk pengurusan hadiah yang dijanjikan. Ketika tersadar karena terus diminta uang via transfer, biasanya sudah terlambat. Uang korban raib, dan para pelaku pun lenyap. Sementara telepon dinihari dilakukan dengan anggapan korban mudah dibujuk ketika dalam situasi mengantuk dan mudah dikerjai. Di Pekalongan dan Demak, polisi meringkus komplotan penipu lintas provinsi yang berusaha menyebarkan kupon undian palsu mengatasnamakan sebuah perusahaan besar dan menjanjikan berbagai hadiah. Dari penangkapan itu, diketahui sebagian besar tersangka dari Sulawesi Selatan. Polisi meyakini mereka merupakan jaringan yang bergerak serempak secara lintas provinsi. Mereka membawa ribuan kupon palsu dan menyebarkannya di sepanjang jalur Pantura. Kedok agama dipakai karena biasanya umat menaati imam. Oknumoknum itu kemudian meminta para jamaah menyetor sejumlah dana untuk kegiatan organisasi. Jika ada yang menolak atau hendak membelot, para penipu ini tak segan-segan mengancam. ”Kegiatan agama” ini juga ditambahi dengan janji-janji bisa menggandakan uang jamaah, sehingga banyak yang tergiur. Sebagai jaminan mereka memberikan emas batangan yang belakangan diketahui palsu. Melihat massifnya gerakan penipuan itu, kita mengingatkan agar masyarakat selalu waspada. Jangan mudah terpancing janji hadiah menggiurkan, cek dulu semua informasi jika diminta mentransfer sejumlah uang. Jangan menelepon nomor yang tercantum di kupon. Cari sendiri nomor kontak perusahaan bersangkutan untuk mengonfirmasi. Jangan mudah terpancing janji keuntungan berlipat ganda dengan cara cepat. Kewaspadaan ini akan menyelamatkan kita dari penipuan. Kasus tiket berfoto, Panwaslu kurang bukti jerat Yoyok Sukawi. Sudah diperkirakan, para pelanggar ”aman-damai-sejahtera”... * * * Politikus ingin kuasai Mahkamah Konstitusi. Tagline-nya: ”Ambil semua, jangan ada yang tersisa”... (Penguasa Mahkamah Semarangan) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri Kendala Pembangunan Daerah Oleh Gunawan Setiyaji PEMBANGUNAN daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat yang makin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh pemda. Kalangan LSM dan organisasi kemasyarakatan dengan kritis menyampaikan berbagai kritik terhadap persoalan yang gagal diselesaikan dengan baik oleh pimpinan daerah. DPRD dan partai politik pun sigap menyampaikan permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan menjadi problem kehidupan bagi konstituen mereka. Sebenarnya, saat ini kinerja pemerintahan daerah mendapat pengawasan dari banyak pihak. Sejumlah institusi pengawasan internal dan eksternal juga bertebaran. Pemerintah pusat atau kepala daerah tingkat I, seperti gubernur, juga melakukan pembinaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah masingmasing. Meski demikian, masih saja banyak daerah gagal memberikan bukti bahwa pembangunan di daerahnya secara substansial memberikan keberartian bagi rakyat. Kondisi itu terjadi karena ada kesalahan manajemen dalam pembangunan daerah. Kita bisa memberikan analisis seperti berikut ini. Pertama; salah manajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi pada kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya. Umumnya, hal ini terjadi karena pimpinan daerah gagal mengidentifikasi problem daerahnya. Alih-alih menganalisis dengan cermat kondisi daerahnya, keba- nyakan justru memaksakan visi misi yang hanya bahasa indah yang tidak membumi dengan realitas. Kedua; dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalah pahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh pemerintah saja. Padahal pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan berbeda untuk mengoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan, dan saling terkait. Sinergi dimaksud harus mencakup semua hal, termasuk aspek fisik, sosial ekonomi, moral budaya, dan aspek lingkungan lain sehingga program pembangunan dapat lebih efektif. Pembangunan juga harus dapat mencip- takan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkelanjutan. Manajemen APBD Ketiga; secara lebih khusus, kesalahan banyak terjadi dalam berbagai aspek manajemen APBD. Pimpinan daerah sering gagal menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik, serta kurangnya keterampilan komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran. Di banyak daerah, penyusunan APBD saja membutuhkan proses lama dengan terutama disebabkan oleh alotnya negosiasi kepentingan sehingga kualitasnya dalam mengarahkan pembangunan, menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, tentu saja tidak sederhana. Mengutip istilah yang dilontarkan oleh Sunil Bastian dan Robin Luckham (2003), kondisi demikian layak disebut sebagai defisit demokrasi, yaitu kondisi di mana demokrasi hanya memberikan sedikit manfaat bagi publik, rendahnya akuntabilitas elite parpol dan pemimpin politik, dan kemelemahan kepemimpinan publik yang cenderung korup. Untuk mengatasi masalah ini, harus ada suatu upaya lebih serius memperbaiki kualitas dan peran pemerintah dalam pembangunan. Kepemimpinan bisa saja diisi oleh para kader parpol, kalangan birokrasi atau militer. Namun kemampuan mengelola kebijakan publik melalui profesionalisme pemerintahan dan implementasi good governance akan menentukan efektivitas pembangunan, yang selanjutnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan. (10) — Gunawan Setiyaji, alumnus Australian National University (ANU), staf Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hukum di Balik Politik Kekuasaan WAKILMenteri Kementerian Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan pemerintah mendukung pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia bahkan menjamin substansi rancangan tersebut tidak ada yang melemahkan komisi antikorupsi. ”Pemerintah tak pernah melakukan upaya atau mencoba melemahkan KPK,” kata dia di Hotel Bidakara Jakarta (18/2/14). Dia juga menegaskan andai materi RUU KUHP mengarah pada pelemahan pemberantasan korupsi maka dia siap menghentikan pembahasannya. Ini memang kekhawatiran yang wajar dari publik tapi Denny memastikan tidak akan ada pelemahan. Karena itu, sekarang ini, justru penting untuk dibahas dalam konteks kita kritisi bersama-sama. Di balik semua itu, sesunggunya justru terbalik mengingat substansi rancangan UU KUHPmengebiri eksistensi komisi antirasuah. Menghilangkan fungsi penyelidikan KPK misalnya, itu sama saja dengan menghilangkan kewenangan luar biasa dalam menangani korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Rancangan regulasi itu dikahawatirkan banyak mereduksi kewenangan, yang sejatinya merupakan ranah extraordinary KPK, dan kemudian mengalihkan menjadi kewenangan lembaga penegak hukum hukum lain. Karena itu publik pesimistis terhadap politic will penguasa dalam memerangi korupsi. Yang tumbuh makin kuat justru kekhawatiran terhadap keseriusan elite negeri ini memberantas korupsi. Begitu banyak kepentingan bermain, sekaligus ingin menyelamatkan diri lewat berbagai cara, termasuk berlindung di ruang-ruang yang dianggap aman. Kehidupan politik makin tidak sehat karena penuh pertarungan yang saling menjebak, menjegal, bahkan menghancurkan. Kenyataan ini tentu saja merupakan langkah mundur bagi tekad memberantas korupsi, bahkan dikhawatirkan makin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai tingkat, modus, dan model. Publik mempertanyakan lebih jauh mengingat sejauh ini komitmen kekuasaan terhadap pemberantasan korupsi acap hanya besar di mulut ketimbang tindakan nyata. Pemberantasan korupsi lebih banyak menjadi pidato manis pejabat. Sementara korupsi terjadi dalam berbagai tingkat dan bentuk, makin masif dan kuat, menjadi semacam budaya. Semua pihak perlu menyadari bahwa korupsi merupakan penyakit kronis paling berbahaya bagi kehidupan. Tanpa dukungan semua pihak, hasil pemberantasan korupsi pun minim. Oleh Benny Susetyo Pr Publik masih pesimistis terhadap politic will penguasa dalam upaya memerangi korupsi Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa, termasuk dukungan dari para elite. Sinyalemen adanya pelemahan dalam usaha pemberantasan korupsi saat ini merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana elite kita bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Mengingat yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara akan tugasnya memberantas korupsi. Ikhtiar itu ibarat memeriksa kerusakan dalam diri kita. Ketika mengobati salah satu organ, atau bahkan mengamputasi, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Tapi itulah risiko supaya penyakit tidak menjalar dan badan tetap sehat. Aparatur negara, yang umumnya dikaitkan dengan kesempatan berbuat korup, seharusnya berdiri depan memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi, dari lingkup terkecil sampai terbesar. Banyak harapan bisa dibangun bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, dan membawa efek jera bagi koruptor. Kekuasaan berperan sangat vital dan bila tidak jus- tru komponen rakyat melalui berbagai pola gerakan akan melampiaskan berbagai ketidakpuasan tersebut. Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi butuh dukungan kekuasaan. Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dengan kekuasaan. Politik Citra Akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat kekuasaan untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh? Perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang bersih bukan sekadar citra dan pencitraan. Pemerintahan yang bersih mengandung makna sangat mendalam dan mendasar. Ini menyangkut substansi dan kita belum sampai pada proses inti pemerintahan yang bersih. Korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Kita harus bersama-sama menyelamatkan bangsa ini karena sudah berada di ujung tanduk kehancuran akibat gurita korupsi. Ketidakseriusan memberantas korupsi berarti mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur, serta bangsa yang cerdas. Kita tak memungkiri selalu ada tarik-menarik dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging. Terutama aspek penegakan hukum yang mau tidak mau akan berhadapan dengan kekuasaan. Pengintervensian hukum lewat pola-pola barter politik pada akhirnya membuat hukum tidak akan pernah bisa membasmi korupsi. Korupsi begitu dekat dengan politik sehingga korupsi paling sering dilakukan karena ada dukungan kekuasaan politik dari pelaku. Sudah seharusnya semua pihak menjauhkan intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi sehingga akan menghasilkan keputusan hukum berkeadilan. Tentu, aparat penegak hukum tak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak mana pun, terutama penguasa. (10) — Benny Susetyo Pr, Sekretaris Dewan Nasional Setara Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
  • 7. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Dampak Ritel Modern Oleh Anton A Setyawan Hari-hari terakhir ini Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo disibukkan oleh banyaknya kemunculan minimarket tanpa izin yang beroperasi di beberapa tempat di Kota Surakarta. Keberadaan minimarket tersebut melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pasar Modern. Aparat Pemkot telah menutup beberapa minimarket yang nekat beroperasi tanpa izin. Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: pembaca@suaramerdeka.info Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info Kejernihan Sebagai orang awam, mendengarkan Prof JE Sahetapy, Sujiwo Tejo, Arswendo, Effendi Ghazali, Prof Benyamin Mangkudilaga bertutur, terasa lebih bisa dimengerti. Bahasanya sederhana, apa adanya, lugas, tuntas membuat pesan yang disampaikan tertangkap secara hitam-putih. Sementara mendengar nara sumber dari kalangan terhormat, yang fasih mengutarakan undang-undang, peraturan-peraturan, secara serius dan dahi berkerut, bukannya paham, justru menjemukan. Meski sering dikemas dengan bahasa yang santun penuh pujapuji, namun menjadi berubah ekstrem saat ada yang berbeda pendapat secara kritis. Hasrat mencela, menuding, diumbar berhamburan, sering membuat kering inspirasi dan menebar aura demotivasi. Semangatnya benar sendiri, dipahami untuk kalangannya sendiri, dan seperti hidup di dunianya sendiri. Orang biasa dianggap makhluk penghuni dunia lain yang cukup disodori jampi-jampi dan sesaji. Tak heran banyak ungkapan yang hanya seolah benar, dan tidak nyata. Hanya karena merasa lebih menguasai banyak ketentuan duniawi maupun dalih surgawi, kebenaran universal seolah dicarikan penantangnya. Kalau perlu dengan mengada-ada. Air menyerbu permukiman warga. Gajah, harimau Sumatera merambah permukiman warga. Ungkapan ini sekilas adalah kebenaran. Tapi kalau direnung-renungkan bukankah yang terjadi sebaliknya? Wargalah yang(dibiarkan/diizinkan) menyerbu permukiman air. Warga juga (yang diizinkan) merambah habitat gajah. Binatang ini bisa dihalau. Tapi saat air menyerbu? Harus ditunggu sampai air berlalu, meski berminggu-minggu. Kalau mendengar dalih dari kalangan terhormat, pastilah tidak ada yang salah. Semua sudah ada undang-undang, peraturan, bagus-bagus lagi. Meski sulit dimengerti kenapa bencana semakin sering melanda. Alam menghibahkan musim hujan dan kemarau. Bukannya dianggap berkah. Semua dianggap musibah. Hujan kebanjiran, kemarau kekeringan. Mungkin terbiasa dengan semangat mayoritas tunggal, dominasi mayoritas, cuaca dan alam yang tak bisa membela diri maunya dijadikan kambing hitam. Kalau di era sebelumnya ada istilah ekstremis kiri dan kanan, di era sekarang ada istilah cuaca ekstrem. Tapi belum terdengar pengakuan eksploitasi alam secara ekstrem oleh pengelola negara. Kecuali berpuluh tahun menyalahkan warga yang tinggal di bantaran sungai, di bukit-bukit rawan longsor, tanpa ada tindakan nyata, tegas, melarang, dan solusi. Sekadar instropeksi, haruskah demi pajak, lahan diacak-acak, jalanan di buat sesak. Aneka pajak dan perizinan dipungut, tapi haruslah kembali untuk masyarakat sepenuhnya. Petinggi prorakyat bila sungai bersih, drainase sesuai ukuran. Bendungan dibangun setara dengan lahan resapan yang beralih fungsi. Fasilitas pejalan kaki, angkutan massal, jalan-jalan berkualitas. Jadi Prioritas Pelayanan publik prima dan terpelihara. Semua itu harus jadi prioritas dan kenyataan. Sulit dipahami bila anggaran mobil dinas tahun terbaru setiap habis pemilu begitu mudah disetujui. Sementara di bus kota, kereta api produk berpuluh tahun lalu, angkot, sering terjadi kejahatan yang mengorbankan kaum hawa. Demi protap, pengawalan dengan sirene dan peluit menjerit-jerit menerobos warga yang berkutat di tengah kemacetan kronis/menahun. Kalau terjadi banjir dan longsor, jika gajah menyerbu permukiman warga, izinkanlah dan dorong warga menuntut pada pemberi izin alih fungsi untuk mempertanggungjawabkannya. Apalagi kalau pengalihfungsian untuk menjadi kebun kelapa sawit milik warga dari negara tetangga.Warga sendiri dan gajah diadu domba hingga sama-sama merana. Sedangkan warga negara tetangga semakin makmur sejahtera. Nara sumber ''Acara Indonesia Lawak Klub'' justru lebih nyata. Ada episode dengan perbincangan menarik.Yang satu ''serius'' menjelaskan bahwa sesuai UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang lain nyeletuk negara mana? Sesuatu yang dianggap candaan dan tanpa mulut berbuih malah pesannya sebetulnya jernih. Mungkin juga akan lebih menarik bila pertanyaan berlanjut sebesar-besar kemakmuran rakyat negara mana? Kecerdasan seharusnya digunakan untuk menyampaikan kejernihan. Kalau bahasa sudah dijadikan komoditi, pesan yang disampaikan tergantung transaksi. Yang terjadi menonjolkan keterampilan olah kata, kepiawaian bersilat lidah, bila perlu pamer kekuatannya. Kalau ini terjadi, yang disampaikan bisa bias, rancu, sarat kekeruhan. Itu menyalahgunakan karunia kecerdasannya karena berpotensi menggunakan tutur kata untuk melakukan dusta. Kejujuran dan apa adanya, kadang menyakitkan, tapi indah dan mulia. Dusta itu indah tapi menyakitkan pada akhirnya Purnomo Iman Santoso-EI Villa Aster II Blok G No 10 Srondol, Semarang 50268 S umbangan sektor perdagangan terhadap PDB sejak 2000 sampai 2004 rata-rata mencapai 13%, sementara sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 23% pada 1987 menjadi hanya 15% pada 2004. Berdasarkan data dari BPS tahun 2012, Kota Surakarta sejak 2007 mendapatkan sumbangan dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 30% dari total PDRB. Angka ini menunjukkan peran sektor perdagangan di Surakarta cukup besar. Peran ritel modern harus diakui cukup besar dalam perekonomian, terutama dalam mendorong sektor konsumsi dan menyerap tenaga kerja. Namun, efek negatif dari pertumbuhan ritel modern yang tidak terkendali, sangat besar dan bisa meruntuhkan struktur ekonomi pada sebuah wilayah. Sebuah artikel menarik tentang dampak negatif dari ritel modern ditulis oleh Arnold dan Luthra (2000) dalam International Journal of Retail and Distribution Management Volume 28 Nomor 4. Bahan artikel berasal dari beberapa penelitian empirik dalam industri ritel di beberapa negara. Ada beberapa dampak negatif yang patut dipertimbangkan dari perkembangan ritel modern yang tidak dibatasi. Pertama; penurunan penjualan dari ritel lokal atau tradisional. Dalam konteks pembangunan supermarket di bekas pabrik es Saripetojo, dampak ini sangat relevan. Ritel lokal atau tradisional ini termasuk di dalamnya toko kelontong lokal dan kios di pasar tradisional. Penurunan penjualan toko kelontong lokal dan kios pasar tradisional akan terjadi di sekitar Purwosari, andai supermarket baru jadi dibuka. Toko kelontong lokal dan kios di pasar tradisional termasuk kategori UMKM. Jika Pemprov Jateng ngotot meneruskan pembangunan supermarket baru di bekas pabrik es Saripetojo, Pemprov berisiko melanggar UU Nomor 20 Tahun 2008 karena tidak melindungi toko kelontong lokal dan pasar tradisional yang termasuk UMKM. Menurun Kedua; bertambahnya angka pengangguran dan menurunnya kualitas pekerjaan. Salah satu alasan yang dikemukakan Pemprov tetap membangun supermarket di bekas pabrik es Saripetojo adalah meningkatkan perekonomian kawasan dengan adanya tambahan lapangan pekerjaan baru. Benarkah demikian? Untuk memperoleh jawa- bannya harus dihitung dulu berapa jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta dan berapa tingkat upah pekerjaan itu sebagai dampak pembukaan supermarket baru. Angka ini kemudian dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang hilang karena penurunan penjualan atau bangkrutnya toko kelontong dan kios pasar tradisional karena pembukaan supermarket di bekas pabrik es itu. Jika angkanya lebih besar jumlah pekerjaan yang hilang maka pembangunan supermarket baru justru merusak penciptaan lapangan kerja baru. Tugas utama pemerintah memang menyusun aturan (regulasi) dan kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah wajib dilaksanakan dan ditaati masyarakat dan pemerintah di bawahnya. Namun, prinsip demokrasi yang saat ini dipakai sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai pengertian bahwa kebijakan pemerintah merepresentasikan prioritas kebutuhan rakyat. Hal ini berarti kebijakan pembangunan berpegang pada prinsip bottom up. Artinya kebutuhan rakyat di bawah diterjemahkan menjadi kebijakan operasional pemerintah. Karena itu, tiap kebijakan harus didasari dari berbagai kajian, baik dari sisi teknis, dampak ekonomi, dampak sosial , maupun aspek budaya. (10) — Dr Anton A Setyawan SE MSi, dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
  • 8. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Langgar Batas Perairan Indonesia PLTN Fukushima Bocor Lagi TOKYO - Operator PLTN Fukushima mengungkapkan, sekitar 100 metrik ton air yang terkontaminasi radioaktif bocor dari sebuah tank di fasilitas nuklir tersebut, Kamis kemarin. Ini merupakan kebocoran terburuk sejak Agustus tahun lalu. Tokyo Electric Power Co (Tepco) menyebutkan, insiden kebocoran terbaru itu diperkirakan tidak akan mencapai perairan samudera, namun kabar tersebut semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap PLTN. Disebutkan, air meluber dari sebuah tangki penampungan setelah katup tidak sengaja tetap terbuka sehingga mengalirkan air yang terkontaminasi ke areal penampung terpisah. Fasilitas nuklir itu dikritik habis-habisan karena kelambanannya dalam mengatasi kasus kebocoran di tiga reaktor menyusul gempa bumi dan tsunami hebat yang menyapu PLTN yang berjarak sekitar 220 km sebelah utara Tokyo tersebut. Bencana itu membuat Jepang menutup hampir semua PLTN yang ada sehingga mengancam terjadinya krisis energi di negara itu. (rtr-sep-38) Obat Kuat Bergambar Obama SM/rtr MEMUKULPOLISI: Dua pengunjuk rasa antipemerintah memukul seorang anggota polisi yang mereka tangkap dalam bentrok senjata di Maidan Nezalezhnosti atau Lapangan Merdeka di Kiev, Ukraina, Kamis kemarin. (38) Gencatan Senjata Ukraina Dilanggar ● Korban Tewas Jadi 51 Orang SM/afp ISLAMABAD - Melambangkan sosok yang ternama dan berpengaruh, nama Presiden AS Barack Obama dijadikan nama obat kuat di Pakistan. Tidak hanya nama, foto Obama pun juga tercetak pada bungkus viagra palsu yang berbentuk pil obat kuat bernama Aobama tersebut. Pada bungkus obat terlihat foto Obama yang sepertinya sudah diedit. Obama yang bergaya ala James Bond lengkap dengan tuksedo dan pistol dengan peredam suara di tangan. Obat kuat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak obat kuat yang diselundupkan ke wilayah Pashtun, Pakistan, yang menjadi tempat tinggal kelompok ekstremis dan simpatisan Taliban. Disebut viagra palsu karena efektivitas obat kuat tersebut sebenarnya dipertanyakan. Obat tersebut diduga dibuat di rumah-rumah warga dengan menyertakan bahan-bahan yang tidak jelas. ”Orangorang muda menggunakan viagra karena terorisme dan pengangguran. Serangan bom membuat mereka sangat depresi. Dan karena itu, mereka merasakan adanya kelemahan dalam kehidupan pernikahan mereka,” terang seorang dokter Pakistan, Dr Samiullah Khan. (dtc-38) KIEV - Kesepakatan gencatan senjata yang baru diumumkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dilanggar setelah bentrok baru pecah di Kiev, Kamis (20/2) sore waktu setempat. Korban tewas pun kembali berjatuhan dalam insiden terbaru tersebut. Fotografer Reuters melihat paling tidak 21 jenazah warga sipil tergeletak di Lapangan Merdeka yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat pertemuan Presiden Yanukovich dengan delegasi Uni Eropa untuk membahas konflik. Dengan demikian, total korban tewas dalam bentrok senjata sejak Selasa lalu mencapai 51 orang, termasuk 12 personel polisi. Media lokal menyebutkan 30 orang tewas dalam insiden berdarah Kamis kemarin. Para pemimpin aksi unjuk rasa dan Presiden Yanukovich sepakat untuk melakukan gencatan senjata, Rabu (19/2) malam waktu setempat. Kesepakatan itu dicapai tak lama setelah AS mengumumkan larangan pengeluaran visa bagi 20 pejabat tinggi Ukraina. Pernyataan gencatan senjata itu diumumkan melalui situs resmi kepresidenan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Beberapa kesepakatan yang disetujui Yanukovich di antaranya adalah mengakhiri pertumpahan darah dan mengembalikan situasi negara ke kondisi stabil dengan menjunjung kedamaian nasional. Presiden AS Barack Obama menganggap gencatan senjata itu merupakan langkah awal yang bagus. Namun pemerintah AS akan memantau dengan seksama bahwa kesepakatan itu akan benar-benar dilaksanakan. Namun kenyataannya, gencatan senjata dilanggar dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diumumkan Embargo Senjata Para menteri luar negeri Prancis, Jerman, dan Polandia bertemu dengan Presiden Ukraina Yanukovich di Kiev, Kamis kemarin, sebelum mereka bertolak ke Brussels, Belgia, untuk mengikuti sidang darurat Uni Eropa. Sidang di markas Dewan UE tersebut diketuai langsung oleh Ketua Kebijakan Luar Negeri UE Catherine Ashton. UE membahas konflik di Ukraina dan berencana memberlakukan sanksi dan embargo senjata terhadap negara itu. Pergolakan politik di negara itu pecah pada tahun lalu ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovich menolak kesepakatan perdagangan yang luas dengan Uni Eropa dan memilih menerima dana talangan 15 miliar dolar atau sekitar Rp 175 triliun dari Rusia. Langkah Yanukovich tersebut memicu demonstrasi antipemerintah hingga kini. (rtr-sep,K16-38) Facebook Beli WhatsApp Rp 222 Triliun NEW YORK - Facebook sepakat membeli WhatsApp senilai 19 dolar AS atau sekitar Rp 222 triliun, Rabu (19/2) waktu setempat, dalam bentuk tunai dan saham. Ini merupakan akuisisi terbesar perusahaan jejaring sosial tersebut, bahkan nilainya lebih besar dibanding yang pernah dilakukan Google, Microsoft, maupun Apple. Akuisisi terbesar Google dilakukan ketika perusahaan itu membeli Motorola Mobility senilai 12,5 miliar dolar, sedangkan Microsoft membeli Skype senilai 8,5 miliar dolar. Apple belum pernah melakukan akuisisi di atas 1 miliar dolar. WhatsApp adalah aplikasi atau layanan berkirim pesan untuk perangkat telepon pintar dan tablet yang identifikasinya berbasis pada nomor telepon seluler. Layanan ini memungkinkan penggunanya berkirim pesan teks, foto, video, dan suara melalui jaringan internet. ”WhatsApp merupakan jejaring komunikasi global yang sangat penting dan merupakan satu-satunya aplikasi yang digunakan paling luas saat ini. Bahkan persentase pertumbuhan penggunanya melampaui Facebook,” ungkap Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Kembangkan Bisnis WhatsApp memiliki lebih dari 450 juta pengguna aktif saat ini. Sebagai perbandingan, Twitter mempunyai 241 juta pengguna pada akhir 2013 lalu. Dengan nilai pembelian 19 miliar dolar berarti Facebook membayar 42 dolar atau sekitar Rp 491.000 untuk setiap pengguna WhatsApp. Secara kasar, nilai pembelian WhatsApp tersebut sama dengan 11 persen dari nilai pasar Facebook saat ini. ”Saya tidak heran jika Facebook membeli WhatsApp. Tapi nilai pembeliannya itu yang membuat saya tercengang,” Brian Blau, analis dari perusahaan riset teknologi Gartner Inc. Blau menambahkan, pembelian WhatsApp merupakan pertaruhan Facebook untuk bisnis masa depannya. ”Para pengelola Facebook sadar bahwa mereka harus mengembangkan bisnis mereka. WhatsApp adalah bisnis mengumpulkan percakapan para penggunanya, sehingga Facebook akan menda- patkan data yang sangat besar.” Pihak Facebook menyatakan akan tetap mempertahankan WhatsApp sebagai layanan yang terpisah, seperti yang dila- kukan perusahaan itu ketika membeli Instagram senilai 715,3 juta dolar atau sekitar Rp 8,37 triliun pada dua tahun silam. (ap-sep-38) CANBERRA - Laporan internal yang dikeluarkan Badan Bea Cukai dan Pertahanan Australia mengungkapkan, angkatan laut negara itu telah enam kali melanggar batas wilayah Indonesia. Mereka mengaku tidak sengaja melakukannya karena salah perhitungan koordinat perbatasan. Sebenarnya masalah tersebut telah disampaikan oleh Perdana Menteri Tony Abbott pada Januari lalu tapi dia tidak menyebutkan berapa kali pelanggaran dilakukan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pelanggaran terjadi antara 1 Desember 2014 dan 20 Januari 2014. Laporan juga mencakup soal perencanaan dan perintah saat peristiwa tersebut terjadi. ”Kru sebenarnya ingin tetap berada di luar perairan Indonesia. Setiap pelanggaran terjadi secara tidak sengaja dan akibat salah kalkulasi perbatasan Indonesia oleh kru ALAustralia,” lanjut laporan tersebut. Tinjau Ulang Pelanggaran tercatat kali pertama pada 15 Januari ketika laporan operasi tidak menunjukkan lokasi yang sesuai dengan perintah patroli. Dalam laporan terdapat adanya sepuluh temuan dan lima rekomendasi. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, menyesalkan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan Kepala AL Australia Laksamana Ray Griggs telah menyampaikan hal itu kepada Angkatan Laut Indonesia. Morrison juga mendukung temuan bahwa peristiwa itu terjadi secara tidak disengaja. Namun alasan itu sepertinya akan ditolak oleh pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kadispen AL Laksamana Pertama TNI Untung Suropati. ”Di zaman seperti ini, perangkat navigasi untuk mengetahui posisi kapal perang sangat modern. Sangat tidak berdasar jika mereka mengatakan itu tidak disengaja atau bentuk kelalaian,” kata Untung. (abc-sep-38) Serang Turis AS WNI Ditahan WASHINGTON - Biro Penyidik Federal Amerika Serikat (FBI) telah menahan seorang WNI asal Bali setelah dituduh menyerang dan memperkosa seorang turis di kapal pesiar tempatnya bekerja. Dia didakwa dengan pasal berlapis dan akan mulai disidangkan pekan depan. CBS News memberitakan, tertuduh bernama Ketut Pujayasa tersebut dikenakan pasal berlapis, yaitu percobaan pembunuhan dan kejahatan seksual. Di AS, hukuman maksimal untuk percobaan pembunuhan yang direncanakan adalah penjara seumur hidup, sementara hukuman untuk kejahatan seksual mulai 20 tahun hingga seumur hidup, bergantung pada usia dan dampak terhadap korban. Ketut ditahan di Broward County Jail, Fort Lauderdale, Florida, dan pemerintah setempat telah menyediakan pengacara untuk pria 28 tahun tersebut. Dimaki KJRI Houston telah menghubungi kantor US Marshall, Fort Lauderdale untuk mengetahui perkembangan kasus dan jadwal sidang. Pemerintah setempat menunjuk Chantel R Doakes sebagai pengacara Pujayasa. Ketut Pujayasa dilaporkan menyerang seorang tamu perempuan warga negara AS, berinisial CLW berusia 31 tahun. Kepada petugas FBI yang menahannya, Pujayasa mengaku kesal setelah dimaki oleh tamu perempuan tersebut. Menurut CNN, insiden itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat itu Pujayasa dimaki oleh CLW dengan kalimat: ”Tunggu sebentar kau bajingan (son of a bitch)!” Ucapan itu diartikan harfiah oleh Ketut yang merasa diri dan orangtuanya dihina. Merasa kesal, pada malam harinya, Ketut menggunakan kunci master untuk masuk ke dalam kamar tamu perempuan tersebut dan menyerangnya. Korban berhasil lolos dan melaporkan peristiwa tersebut. (viva-38)
  • 9. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 50% BOS SMA untuk Pengadaan Buku ● Penunjang Kurikulum 2013 JAKARTA- Setiap SMAdiwajibkan mengalokasikan sekitar 50% dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode Januari-Juni 2014 untuk pengadaan buku ajar Kurikulum 2013. SM/Hari Santoso JADI NARASUMBER : Dirjen Pendidikan Islam Prof Nur Syam menjadi narasumber dalam seminar ekonomi syariah di kampus Unissula, kemarin. (60) Kemenag Ingin Cetak 1.000 Doktor ● Siapkan Beasiswa Rp 300 Juta Per Orang SEMARANG - Kementrian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam berkeinginan mencetak 1.000 orang doktor baru demi perbaikan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang. Menurut Dirjen Pendidikan Islam, Prof Nur Syam, program itu ditargetkan rampung 2018. Pemerintah berterus terang memiliki tanggung jawab menghasilkan banyak sarjana pendidikan tinggi lantaran Indonesia kalah dibanding negara lain. ‘’Selama lima tahun ke depan harus dihasilkan doktor baru mulai 2014 ini. Estimasinya, dalam satu tahun akan muncul 200 doktor baru sehingga kelak berjumlah 1.000 doktor,’’ tutur mantan rektor IAIN Sunan Ampel tersebut, dalam Diskusi Panel Penguatan Paradigma Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah, di Kampus Unissula, Kamis (20/2). Narasumber lain guru besar IAIN Walisongo Semarang Prof Ahmad Rofiq dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Misnen Ardiansyah. Hadir juga Rektor Unissula Anis Malik Thoha PhD dan Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) H Hasan Toha Putra. Pemerintah tidak hanya berkomitmen mendidik doktor melalui perkuliahan dalam negeri tetapi juga mendorong mereka menuntaskan studi ke luar negeri. Kemenag tidak membatasi negara lokasi perkuliahan sepanjang kandidat memiliki kualifikasi mencukupi. ‘’Ada keinginan lulusan doktor berkomposisi 70% berasal dari universitas ternama dalam negeri. Selebihnya, 30% harus bisa meraih PhD dari universitas berkelas luar negeri,’’ imbuhnya. Dirjen mengemukakan, pemerintah melirik perkuliahan di luar negeri lantaran kebutuhan biayannya tak jauh beda dari perkuliahan di Tanah Air. Gambaran umum, biaya studi doktor di mancanegara berkisar Rp 300 juta - Rp 350 juta yang beda tipis dengan biaya penyelesaian S-3 di berbagai universitas ternama di Tanah Air. Ekonom Syariah Meski tidak dijelaskan anggaran untuk membiayai program 1.000 doktor, Kemenag menjamin gratis. Untuk itu, harus ada mekanisme seleksi bagi kandidat. Nur ingin mendorong munculnya banyak pakar di bidang ekonomi syariah. Berkenaan dengan itu, programnya juga menitikberatkan menelurkan doktor-doktor anyar di bidang keilmuan ekonomi syariah. Prof Ahmad Rofiq sepakat dengan keinginan pemerintah. Menurutnya, harus dicetak banyak pakar, termasuk pada sektor ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah bukan teori baru melainkan teori yang telah membawa Islam ke era keemasan. Prinsip ekonomi syariah menjunjung tinggi nilainilai luhur meski berada dalam ranah bisnis. Misnen menambahkan, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) seperti IAIN yang menuju lembaga universitas Islam negeri (UIN) banyak mengembangkan program baru. Misalnya dengan mendirikan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Fakultas itu salah satunya mendalami kajian perbankan syariah. Tak kalah penting, program perkuliahan di fakultas tersebut juga memiliki banyak peminat. (H4160) SM/dok JALIN KERJA SAMA : Ketua II ST3 Telkom Purwokerto Imam MPB ST MT berjabat tangan dengan Kepala SMK Telkom Medan Ir Edison Sembiring MT, setelah penandatanganan MoU, baru-baru ini. (60) ST3 Telkom Purwokerto Gandeng SMK Telkom Medan PURWOKERTO - Untuk meningkatkan kinerja pemasaran, khususnya dalam penerimaan mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom (ST3 Telkom) Purwokerto menjalin kerja sama dengan SMK Telkom Medan, baru-baru ini. Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan nota kesepahaman (MoU) bersama jajaran pimpinan SMK Telkom Medan. Wakil Ketua II ST3 Telkom Imam MPB ST MT mengatakan, selain penerimaan mahasiswa, kerja sama itu juga meliputi kemitraan dengan memberikan potongan komponen SDP2 sebesar 25% serta pengembangan kompetensi pengajaran telematika bagi staf pengajar di SMK Telkom Medan. “Kami juga membuka peluang bagi mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan,” kata Imam, kemarin. Pada pelaksanaan Yudisium ke-3, lanjutnya, ST3 Telkom telah meluluskan 13 sarjana. Peringkat pertama diraih alumnus SMK Telkom Medan, yakni Khoirun Niamah dengan IPK 3,95 yang ditempuh 2 tahun 6 bulan. (K35-60) Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 384/D2/KU/2014 perihal Penyaluran Dana BOS SMA periode Januari-Juni 2014. Alokasi dana BOS SMA untuk periode tersebut per sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada Tahun Ajaran 2013/2014 dikalikan satuan biaya, yaitu Rp 500.000 per siswa per semester. Aturan tersebut tercantum pada poin pertama terkait dengan pemanfaatan dana BOS oleh sekolah. Aturan itu berbunyi, “Prioritas penggunaan dana BOS periode Januari-Juni 2014 adalah untuk pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 pada semester pertama Tahun Ajaran 2014/2015. Sekolah diminta untuk mengalokasikan kurang lebih 50% dari dana BOS yang diterima periode Januari-Juni 2014 untuk pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013. Pengadaan baru dapat dilakukan sekolah setelah menerima Surat Edaran Pengadaan Buku Kurikulum 2013.” Ketika dimintai konfirmasi tentang hal tersebut, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud Ramon Mohandas membantah. Tak Bebani Siswa Dia menjelaskan, yang dimaksud 50% itu bukan berasal dari seluruh dana BOS yang disalurkan ke tiap sekolah tetapi diambil dari alokasi pengadaan buku yang memang sudah menjadi klausul dalam penggunaan dana BOS. “Dana BOS itu memang 10 persen dipergunakan untuk pengadaan buku wajib dan buku pengayaan. Nah, 50% itu maksudnya dari 10% dana BOS yang untuk buku. Bukan 50% dari total dana BOS yang diterima. Jadi, 5% untuk buku wajib, 5% untuk buku pengayaan,” jelas Ramon kepada Suara Merdeka, di Jakarta, Kamis (20/2). Diharapkan, sekolah-sekolah mau menaati aturan alokasi pengadaan buku tersebut sehingga semangat pemerintah untuk tidak membebankan biaya buku kepada peserta didik bisa benar-benar terwujud. “Yang jelas buku kurikulum yang digunakan adalah yang dicetak kementerian. Karena itu, kita informasikan kepada sekolah bahwa buku wajib kurikulum tidak perlu membebani masyarakat,” tegasnya. Ramon mengaku saat ini tengah melakukan finaslisasi materi yang selanjutnya akan diserahkan kepada tiap direktorat untuk melakukan percetakan sesuai dengan jumlah siswa. Terkait dengan lelang pencetakan buku ajar, Kemdikbud akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP). “Terkait dengan mekanisme lelang pencetakan buku itu yang sedang digarap LKPP, lelangnya akan terbuka dengan mempertimbangkan percetakan kecil untuk bisa ikut serta,” jelasnya. Seperti diketahui, buku ajar kurikulum 2013 semester pertama (ganjil) menjadi tanggung jawab pemerintah yang pengadaannya menggunakan dana BOS. Selanjutnya untuk semester dua (genap) menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Tentu hal itu berbeda dari kebijakan implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun Ajaran 2013/2014 yang semua bukunya disediakan oleh pemerintah seutuhnya. Meski demikian, dia yakin buku-buku tersebut tuntas sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Yang penting jadwal pencetakan selesai pada akhir Mei,” tandas Ramon. (K32-60)
  • 10. JUMAT, 21 FEBRUARI 2014 Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dituntut 5 Tahun ● Korupsi DAK Rembang SEMARANG - Mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Dandung Dwi Sucahyo dituntut pidana penjara lima tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rembang, Renanda Bagus, menyatakan Dandung terlibat korupsi Dana Alokasi Khusus APBD Rembang tahun 2011. Perbuatan Dandung dinilai memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU)Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana badan, Dandung juga dituntut membayar denda Rp 200 juta, setara dengan enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa kewa- jiban mengembalikan uang negara Rp 4,2 miliar. ’’Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak memenuhinya, maka harta bendanya akan disita. Jika penyitaan tidak memenuhi, maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara selama dua tahun,’’ kata Jaksa Renanda Bagus dalam sidang Kamis (20/2) di Pengadilan Tipikor Semarang. Tak Sendiri Dana Alokasi Khusus tahun 2011 itu digunakan untuk pengadaan buku pelajaran tingkat SD dan SMP. Untuk buku tingkat SD dialokasikan Rp 5,3 miliar dan SMP Rp 2,5 miliar. Pelaksana proyek pengadaan buku adalah CV Aneka Ilmu dan PT Begawan Ilmu. Kenyataannya, buku yang diadakan, khususnya muatan lokal, tidak tercantum dalam SK Gubernur tentang Daftar Muatan Lokal yang diperbolehkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah menilai kerugian atas buku yang tidak sesuai aturan itu mencapai Rp 4,2 miliar. Dalam kasus ini, Dandung tak sendiri. Sekretaris Dinas Pendidikan Rembang, Bambang Joko Mulyono telah divonis hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta setara dengan dua bulan kurungan. Bambang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Atas tuntutan tersebut, Dandung didampingi penasihat hukumnya berencana mengajukan pembelaan tertulis. Majelis hakim yang diketuai Hastopo akan mendengarkan nota pembelaam Dandung pada persidangan pekan depan. (H89-80) Kejati Tunggu Putusan Kasasi untuk Penjarakan Titik SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah belum bisa memenjarakan istri Wali Kota Salatiga Yulianto, Titik Kirnaningsih terkait kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga. Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi menyatakan Titik bersalah dalam kasus tersebut. Namun Kejati belum menerima salinan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. “Salinan putusan kasasinya belum kami dapatkan. Itu untuk dasar eksekusi pelaksanaan putusan kasasi. Kami sudah surati Mahkamah Agung. Jika sudah dapat salinannya akan langsung kami eksekusi,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, Kamis (20/2). Majelis hakim agung terdiri dari Mohammad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Artidjo Alkostar menolak permohonan kasasi Titik maupun jaksa. Hakim agung menguatkan putusan banding dan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Titik lima tahun penjara. Dia juga didenda Rp 300 juta setara dengan empag bulan kurungan. Titik juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 2,5 miliar, subsider dua tahun penjara. Penasihat hukum Titik, Heru Wismanto mengatakan pihaknya belum tahu soal putusan kasasi kliennya itu. “Kami belum tahu pasti. Informasinya memang begitu, tapi kami belum dapat kepastiannya. Kami juga belum dapat pemberitahuan, kalau eksekusi kan harus ada surat pemberitahuan,” kata Heru kemarin. Korupsi yang menjerat Titik itu adalah proyek JLS pada STA1+800 - 8+350 sepanjang 6,5 kilometer. Proyek itu dikerjakan tahun 2008. Titik adalah Direktur PT Kuntjup yang melaksanakan proyek tersebut. Ia terbukti melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(H89-80) SM/Zakki Amali SERGAP PENCULIK : Anggota polisi bersenjata menyergap penculik yang menyandera Ketua KPU dalam simulasi pengalaman Pemilu 2014, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (20/2). 2.000 TPS Rawan SEMARANG - Sekitar 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Tengah, rawan. Kategori itu dinilai dari sisi kondisi geografis dan dinamika masyarakat di sekitar TPS tersebut. Jumlah polisi yang mengamankan akan ditambah pada TPS rawan. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan hal itu usai simulasi pengamanan Pemilihan Umum 2014 di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (20/2). Kategori rawan dibagi menjadi dua, yakni rawan I dan rawan II. Untuk kategori pertama, dua polisi akan menjaga empat TPS. Sementara kategori kedua, ditugaskan dua polisi untuk menjaga dua TPS. Dalam kondisi normal sembilan TPS dijaga dua polisi. ’’Kerawanan ini tidak perlu dipermasalahkan karena sudah dipetakan dan diantisipasi,’’ katanya. Seluruh TPS di Jateng diperkirakan mencapai 77 ribu, sehingga sebanyak 75 ribu TPS masuk kategori aman. Lintas Instansi Dwi menambahkan, karena perbedaan karakteristik daerah itu sehingga pihaknya mengidentifikasi potensi kerawanan. ’’Dari hasil identifikasi akan digunakan untuk pemetaan dan pengerahan personel tambahan pada daerah rawan,’’ ujarnya. Dalam simulasi yang berlangsung di Jalan Pahlawan, sedikitnya terdapat 1.000 orang terlibat. Mulai dari unsur Polri, TNI, Bawaslu, Panwaslu, Satpol PP Kota Semarang, dan anggota KPPS. (H74,K44-80) Jumari Ajukan Tambahan Bukti SEMARANG - Terpidana korupsi kredit beragunan dokumen fiktif di Bank Jateng, Jumari kembali mengajukan bukti. Bukti itu dimasukkan dalam berkas peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tipikor Semarang. Bukti tersebut adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor 821.2/1966/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 atas nama Djumari yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jateng. Dalam surat tersebut ditegaskan, mantan kepala bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama Setda Provinsi Jateng itu telah tidak menjabat dan tidak pernah memerintahkan menandatangani SPP (Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan). ’’Artinya, saya tidak pernah memerintahkan Sumardi (mantan staf Jumari) untuk menandatangani SPK dan SPMK. Dokumen yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan ditandatangani atas nama Sumardi setelah tanggal 2Agustus 2010. Saat itu saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian pada Biro Otda dan Kerja sama Setda Provinsi Jateng. Bukan lagi sebagai atasan Sumardi,’’ demikian Jumari didampingi penasihat hukumnya Soegijarto dalam sidang pemeriksaan berkas PK di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (20/2). Sebelumnya, Jumari mengajukan sudah dua bukti baru atau novum. Yakni bukti pemalsuan tanda tangannya dalam SPP dan SPMK itu. Serta bukti pelunasan kredit di Bank Jateng Syariah oleh Yanuelva Etliana. Kredit dinyatakan dilunasi Yanuelva keseluruhan usai jatuh tempo 26 Oktober 2010. (H89-80) Bambang dan Joice Raih Penghargaan SEMARANG - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo terpilih sebagai salah satu penerima The Best Legislator Award 2014 yang diberikan Berlian Organizer. Untuk penghargaan calon anggota legislatif (caleg) pendatang baru diberikan kepada Joice Triatman, mantan pembaca berita RCTI sekaligus runner up I Miss Indonesia. Ketua Berlian Organizer Haryanto mengatakan, Bambang dan Joice adalah dua dari 16 tokoh penerima penghargaan legislator yang kinerjanya dinilai baik, kritis, memiliki leadership. Selain Bambang, penerima lainnya adalah Sekjen PPP M Romahurmuziy, Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo, anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Dewi Aryani, dan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy. Dari DPRD Provinsi Jateng terpilih Wakil Ketua DPRD Abdul Fikri Faqih, Ketua Fraksi PPPIstajib AS, Ketua Komisi D dan Alwin Basri, Ketua Komisi AFuad Hidayat, dan anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo. Sementara itu dari DPRD kabupaten/ kota diraih Ke- tua DPRD Sragen Sugiyamto dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Klaten, Sunarto. Caleg pendatang baru lain penerima penghargaan ialah Syafi’i (politikus PPP), Prasetyo (Nasdem), dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra). Ketua Umum Kadin Jateng yang juga CEO Suara Merdeka Network Kukrit Suryo Wicaksono berharap, penghargaan ini bisa memacu semangat calon wakil rakyat agar sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. ’’Sebagai pelaku usaha, saya berharap sejumlah tokoh yang terpilih memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan dunia usaha dan investasi. Sebab, investasi akan memberikan efek memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’kata Penasihat Berlian Organizer. Kukrit direncanakan membuka malam penganugerahan pada Jumat (21/2), di Ramayana Room Patra Convention Hotel, Jalan Sisingamangaraja, Semarang. Acara akan diisi orasi budaya oleh Eko Budihardjo. (J17,H68-80)