SlideShare a Scribd company logo

OPTIMALKAN HAKIM

•
•
hastapurnama
hastapurnama
Education
1 of 32
Download to read offline
KAMIS KLIWON, 20 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 10 ■ TERBIT 32 HALAMAN kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com 1 epaper.suaramerdeka.com 312 Warga Terisolasi akibat Lahar Dingin MALANG - Lahar dingin erupsi Gunung Kelud yang menggelontor sejak Selasa (18/2) petang dan malam, telah meluluhlantakkan sejumlah rumah, persawahan, dan infrastruktur. Sebanyak 312 warga Dusun Selangon, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Malang, sampai Rabu (19/2), terisolasi. Data yang dihimpun Suara Merdeka, kemarin petang menyebutkan, warga sebanyak itu terisolasi karena jembatan yang menghubungkan dusun itu dengan dusun lainnya terputus akibat terjangan banjir lahar dingin Kelud. Mereka terisolasi sejak Selasa malam. ”Kami cari jalur alternatif untuk memberikan bantuan logistik kepada warga yang terjebak di dusunnya,” kata Kabid Tanggap Darurat BPBD Malang, Bagyo Setyono, kemarin. (Bersambung hlm 11 kol 1) LUNCURAN LAHAR : Lahar dingin melewati Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore. (30) SM/Antara Politikus Ingin Kuasai MK Timwas Ancam Panggil Paksa Boediono JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) DPR kasus Bank Century mengancam akan memanggil paksa Boediono. Sebaliknya pihak istana meradang, upaya itu dinilai sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Polemik tersebut dipicu dengan ketidakhadiran Wakil Presiden Boediono yang dipanggil oleh Timwas DPR kasus Bank Century, Rabu (19/2). Untuk kali keduanya, Boediono yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai gubernur Bank Indonesia pada 2008, menolak pemanggilan itu. (Bersambung hlm 11 kol 4) SM/Antara CARI DUKUNGAN: Penggagas Pansus Century yang tergabung dalam Tim 9 usai bertemu Adnan Buyung Nasution (dua kanan), belum lama ini. Tim 9 mencari dukungan untuk mendorong agar Wapres Boediono mau hadir dan memberikan keterangan.(30) 8 INTERNASIONAL Kiev Kian Membara, 26 Tewas ● Jimly Tolak dari Kalangan Dewan JAKARTA - Sejumlah politikus Senayan ramai-ramai mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Ada beberapa nama yang muncul seperti politikus PPPAhmad Yani dan Dimyati Natakusumah, Benny K Harman (Demokrat), dan Taslim Chaniago (PAN). Rencananya masih ada namanama-nama lainnya yang bakal mendaftar sebelum ditutup pada 24 Februari 2014 nanti. ”Banyak (yang mau daftar). Tapi sampai saat ini suratnya belum masuk. Selentingannya sih banyak,” kata Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin, di Gedung DPR, Rabu (19/2). ”(Ahmad Yani dan Dimyati) bicara pada saya, 'Ketua, bagimana kalau saya daftar ya? 'Saya bilang, 'Itu bagus sepanjang (bisa menjadi) negarawan dan melepaskan atribut partai',” kata Aziz menuturkan per- Rawat Rolls Royce, Anggarkan Rp 50 Juta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya tambahan pekerjaan baru lagi. Lembaga antirasuah itu bertanggung jawab untuk mengurus puluhan mobilmobil mewah yang diduga hasil patgulipat sejumlah tersangka korupsi. Mobil sport seperti Lamborghini, Ferrari, Nissan GTR atau mobil super mewah Bentley dan Rolls Royce, kini menjadi hiasan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mobil-mobil tersebut, dan juga belasan mobil mewah lainnya terparkir rapi di halaman gedung yang beralamat di Jalan Rasuna Said Kaveling C1 Kuningan Jakarta Selatan itu. Mobil tersebut merupakan sitaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, istri Wawan memang tercatat kepemilikan sejumlah mobil mewah. (Bersambung hlm 11 kol 1) SM/dok IBU Kota Ukraina kembali membara. Hingga kemarin aparat kepolisian masih terus menghujani pemprotes antipemerintah dengan serangan. 10 tanyaan Yani dan Dimyati. Sementara Taslim dan Benny belum membicarakan soal itu secara khusus kepada pimpinan Komisi III DPR. Menurut Aziz, sebelum mereka menempuh uji kepatutan dan kelayakan sebagai hakim konstitusi, maka harus mengundurkan diri lebih dulu sebagai anggota DPR. ”Harus melepas nomor induk partainya. Itu risiko yang harus ditempuh,” ujar dia. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menuturkan, dari partainya sendiri hingga saat ini belum ada yang mendaftar sebagai kandidat hakim MK. ”Dari Fraksi PAN tidak ada yang mendaftar,” kata Ketua Fraksi PAN itu. Pihak Demokrat membenarkan niatan Benny K Harman untuk mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi. Hal itu diungkapkan kolega Benny, Ruhut Sitompul yang menjadi ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Komisi III. ”Dia hubungi saya, karena saya sebagai kapoksi, saya bilang bisa saja, dia bagus,” kata Ruhut. (Bersambung hlm 11 kol 1) Warga Manfaatkan Abu Vulkanik Gunung Kelud Aries Ciptakan Patung dan Keramik NASIONAL Karimunjawa Krisis Listrik Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelud membawa dampak yang merugikan untuk sektor ekonomi. Namun siapa sangka, di tangan kreatif abu justru tercipta sebuah karya seni yang elok dan berharga serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. PULAU Karimunjawa mengalami krisis listrik. Hal itu menyusul kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kepulauan tersebut. Lodeh Patin Durian, Sensasi Unik Nikmati Buah Durian (Kanal ”Kuliner”) Aries Budi Marwanto SM/dok Konsumsi Yogurt Turunkan Risiko Diabetes (Kanal ”Sehat”)’ TANGAN Aries Budi Marwanto begitu cekatan untuk membentuk abu menjadi sebuah patung. Dosen program studi (prodi) Kriya Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta itu justru bisa menghasilkan pelbagai patung dengan debu vulkanik sebagai bahan bakun- ya. Aries mengemukakan, debu vulkanik mengandung silika sekitar 70 persen. Material silika ini sangat baik untuk digunakan sebagai bahan utama keramik yang unsurnya terdiri atas bahan silika dan alumina. Karena tinggi kadar silikanya itu pula, debu vulkanik bisa diman- faatkan untuk bahan baku keramik maupun digunakan dalam proses finishing atau glasir. Keramik yang dibuat dari debu vulkanis dan lempung hasilnya lebih kuat dan lebih halus. Untuk dijadikan glasir pun, warna yang dihasilkan juga lebih menawan. Hebatnya lagi, dari bahan yang diperolehnya secara cuma-cuma dan melimpah ruah, Aries bisa menghasilkan karya seni yang harganya cukup mahal. Patung keramiknya berukuran sekitar 30 sentimeter dengan teknik pembuatan paling sederhana dijualnya seharga Rp 15 juta. (Bersambung hlm 11 kol 4)
2 NASIONAL KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Telepon Risma, Jokowi Beri Dukungan Moral SURABAYA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menelepon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memberi dukungan moral. Dari pembicaraan mereka, Jokowi memastikan Risma tidak akan mundur. Menurutnya, masalah politik yang timbul itu wajar dan pasti ada jalan keluarnya. “Semalam (Selasa malam-Red) saya sudah telepon Bu Risma. Bu Risma itu teman baik saya,” kata Jokowi di sela-sela diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2). Jokowi menganggap tidak ada masalah dengan apa yang dihadapi Risma. “Nggak ada masalah. Kalaupun ada, itu kecil dan biasa,” ujarnya. Menurut Jokowi, seorang pejabat publik yang didukung parpol biasa menghadapi dinamika politik, baik di internal partai ataupun eksternal. “Masalah politik biasalah. Setiap problem pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya. Salah satu penyebab Risma berniat mundur adalah ketidakcocokan dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, yang juga ketua DPC PDIP Surabaya. Namun menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Risma sudah menerima Wisnu sebagai wakilnya. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M Machmud belum mendengar kabar dan tak menerima berkas surat pernyataan pengunduran diri orang pertama di Surabaya itu. ‘’Sampai saat ini tidak ada,” ujar Machmud. Hal senada disampaikan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji. “Saya tegaskan, tak benar Risma mundur. PDIPakan menjaganya sampai akhir masa jabatan,” tegas Sirmadji. Tak Mau Nyapres Di sisi lain, Risma mengaku risih kalau ditanya tentang peluangnya maju ke kancah perpolitikan nasional. Yang dia pikirkan sekarang adalah menjalankan tugasnya sebagai wali kota dan memikirkan warga Surabaya. Dia tak tertarik membahas pencapresan. Seperti ramai diberitakan, Risma dianggap sebagai salah satu tokoh yang layak menjadi capres/cawapres dari PDIP selain Jokowi. “Ndaklah, ndak. Berat lo jadi presiden. Aku nggak maulah,” ucapnya. Sementara itu, pengamat politik dari FISIP Unair Surabaya Haryadi menyatakan, secara prinsip ketegangan politik antara Risma dan sejumlah elite PDIP Kota Surabaya telah selesai. Perseteruan dan ketegangan politik itu memuncak ketika PDIP mengajukan Wisnu Sakti Buana sebagai calon wakil wali kota pengganti Bambang DH.“Risma sebenarnya tak setuju dengan pengajuan Wisnu. Tapi kenyataannya yang diajukan tetap Wisnu,” katanya. Untungnya, kata Haryadi, perseteruan politik itu bisa diredam. “Secara kelembagaan sudah beres, tapi mungkin secara personal ada jarak antara Risma dan sebagian elite PDIP Surabaya,” jelasnya. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan kekuatan politik lain. Parpol lain itu ingin menarik Risma ke pihak mereka dan menjauhkannya dari PDIP. Apalagi, menghadapi ketegangan dengan PDIP, Risma bermanuver dengan membangun jejaring politik dengan anggota DPRD dari luar partai banteng moncong putih. “Iklim politik itu makin ruwet setelah Risma merajuk politik dengan tampil di layar televisi untuk mengungkapkan niatnya mundur. Tapi, kemungkinan mundur itu sangat kecil, mengingat akar persoalannya sudah selesai,” ujarnya. (G14,viva-59) Hakim Agung Sepi Peminat JAKARTA - Seleksi calon hakim agung periode 2014 masih sepi peminat. Sampai Rabu (19/2), baru tiga orang mendaftar. Mereka terdiri atas dua orang melalui jalur karier dan seorang dari jalur akademisi. Menurut Kepala Biro Seleksi Hakim Komisi Yudisial (KY) Heru Purnomo, untuk menjaring pendaftar, pihaknya mengirim surat ke berbagai lembaga yang berpotensi sebagai penyedia calon hakim agung. Ketika ditanya berapa target minimal pendaftar, Heru mengatakan, sebanyak mungkin agar mempermudah seleksi dan menghasilkan hakim agung yang memiliki integritas dan mumpuni secara keilmuan. KY membuka pendaftaran mulai 17 Februari hingga 7 Maret 2017 untuk mengisi 10 lowongan hakim agung yang pensiun. Syarat pendaftaran yakni membuat lamaran di atas kertas bermaterai dan ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia u.p. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia. Pendaftaran dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 telepon (021) 31903730, faksimile (021) 31903661/31903644, paling lambat 7 Maret 2014 pukul 16.30 WIB (stempel pos). Seleksi dilakukan setelah MA melalui surat pada 30 Januari 2014 meminta KY mengisi kekosongan jabatan hakim agung tahun 2014 sebanyak empat orang karena memasuki masa purnabakti dan meninggal dunia. Selain empat lowongan yang diminta MA, KY juga masih memiliki utang enam orang untuk seleksi hakim agung 2013, sehingga lowongan yang dibuka sepuluh kursi. Kesepuluh lowongan itu terdiri atas dua lowongan untuk kamar agama, tiga kamar perdata, empat kamar pidana, dan tiga untuk kamar tata usaha negara. (D3-25) Heryawan Serius Nyapres BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan keseriusannya meraih tiket capres dari PKS. Dia tak akan menanggapi usulan dari partai lain untuk meminangnya, namun fokus berkompetisi di internal partai dengan bakal capres lainnya, yakni Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid. Penegasan tersebut dikatakan Aher, sapaan akrabnya, usai menjadi pembicara pada diskusi tahun politik dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2014 di Bandung, Rabu (19/2). “Proses sedang berjalan (setelah penetapan tiga capres PKS). Yang jelas saya serius. Selanjutnya kan berarti harus berikhtiar dan saya optimistis menjalaninya,” jelasnya. Dia menambahkan, partai pun sudah mempersilakan para bakal capres melakukan uji publik dan bersosialisasi, terutama tentang gagasan yang ingin dimunculkan. Menurut Heryawan, ia akan memanfaatkan betul peluang tersebut. Dalam kaitan itu, dia sudah melakukan kunjungan ke dua daerah di luar Jabar sebagai pemanasan, yakni Jatim dan Sumbar. “Selain bertemu warga Jabar di perantauan, saya juga berdialog dengan mahasiswa dan akademisi, serta menyampaikan gagasan,” ucapndasnya. Dia pun menegaskan aktivitasnya sebagai bakal capres tak akan mengganggu tugas utama sebagai gubernur. Kegiatan sosialisasinya sebagai capres dari PKS hanya dilakukan pada akhir pekan. Terkait dengan keinginan partai lain, salah satunya Gerindra untuk menjadikannya cawapres bagi Prabowo Subianto, Heryawan mengaku tak terlalu memikirkan. Lebih dari itu, tawaran tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesan kurang menguntungkan baginya. “Janganlah, meski peluangnya tinggi, nanti itu bisa tidak istikamah,” katanya. (dwi-59) SM/Antara Bangku Kosong saat Rapat DPR SUASANA bangku kosong ketika rapat dengar pendapat ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Tingkat kehadiran anggota Dewan semakin menurun seiring dekatnya Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014.(30) KUHAP Direvisi, KPK Bisa Bubar ● Presiden dan DPR Didesak Menunda JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bila revisi dilanjutkan dan tuntas, KPK bisa bubar. Karena itu, KPK menyampaikan beberapa catatan keberatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. ‘’Surat kami kirim hari ini ke pemerintah dan DPR. Tentu kami tunggu respons dari presiden. Seyogianya kita berpikir positif bahwa rekomendasi yang diajukan KPK itu Insya Allah diikuti,’’ ujar Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Rabu (29/2). Abraham mengatakan, KPK tidak sedang dalam posisi menolak serta merta RUU KUHAP dan KUHP. Posisi KPK adalah memohon kepada pemerintah dan DPR agar sebisa mungkin menunda atau menangguhkan pembahasan kedua RUU itu. Menurut dia, pihaknya melihat ada beberapa hal krusial yang kalau dipaksakan akan mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK. ‘’Kami berharap pemerintah mengambil langkah yang lebih konstruktif, bukan destruktif,’’ujarnya. Dia menambahkan, dalam pembahasan revisi KUHAP, pihaknya juga mengusulkan agar delik korupsi dan delik kejahatan luar biasa lain diatur dalam UU tersendiri agar lex specialis kelihatan. Abraham juga meminta, revisi KUHAP sebagai hukum pidana formal sebaiknya dibahas setelah pembahasan revisi KUHP sebagai hukum materiil. ‘’Kami juga meminta pemberlakuan dua RUU tersebut sebaiknya diberi transisi tiga tahun untuk menyesuaikan dengan RUU Tipikor dan UU lain yang terkait,’’ ujarnya. Penyadapan Abraham menjelaskan, dalam revisi KUHP, sifat kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi tereliminasi. Begitu pula dengan kejahatan luar biasa lain seperti terorisme, narkotika, dan pelanggaran HAM. ‘’Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II KUHP,’’kata Abraham. Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa substansi dalam revisi KUHP yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Misalnya kewenangan penyelidikan akan hilang. Padahal kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna. ‘’Begitu juga dengan lawfull interception, yaitu penyadapan saat penyelidikan,’’katanya. Dia juga menambahkan, ada juga beberapa delik soal penyuapan atau gratifikasi dalam revisi KUHP yang tidak masuk ke dalam delik korupsi, tapi ke delik yang berhubungan dengan jabatan. ‘’Jadi kalau penyelenggara negara terima suap, maka tidak bisa disidik KPK,’’ujarnya. Dalam revisi KUHAP, lanjut Abraham, juga ada beberapa hal yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Di antaranya soal kewenangan melakukan penyitaan yang harus seizin hakim pendahuluan. Begitu juga dengan masa penahanan dalam tahapan penyidikan sangat singkat, yakni hanya lima hari. ‘’Anda bisa bayangkan kalau dalam proses tahapan penyidikan KPK diberi waktu lima hari, akan sulit merampungkan pemberkasan untuk dilimpahkan ke penuntutan. Jadi kalau dipaksakan, akan menghambat pemberantasan korupsi,’’ tegas Abraham. (J13-59) Abraham Samad SM/Antara Hanya Dua Partai Penuhi Syarat Pencapresan ● Survei IDE Research and Consultant BANDUNG - Hanya dua parpol yang diprediksi meraup suara signifikan sekaligus mampu memenuhi syarat pencapresan lebih dari 20 persen. Kedua partai tersebut adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei yang digelar IDE Research and Consultant di Bandung, Rabu (19/2). Mereka menjaring pendapat publik tentang parpol yang akan memenangi pemilu mendatang. “Responden meyakini PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dengan dukungan 25,43 persen diikuti Golkar 21,75 persen. Tiga partai terancam tak lolos ambang batas parlemen,” kata Direktur Eksekutif IDE Jajang Sukmahari. Menurut dia, survei tersebut dilakukan secara nasional dengan jumlah sampel 1.600 responden selama 13-21 Januari 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 2,85 persen dan tingkat kepercayaan 85 persen. Jajang menyebut faktor Jokowi sebagai daya pikat PDI Perjuangan. Karena itu, dia pun mencoba memformulasikan gubernur DKI itu berpasangan dengan sejumlah figur yang beredar menjelang pilpres. Suara Tinggi Di antaranya dengan Megawati sebagai capres dan Jokowi cawapres, kemudian Jokowi sebagai capres bersama cawapres Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan ketua MK Mahfud MD. “Jokowi dipasang dengan siapa pun (suaranya) tetap tinggi karena kehadirannya bisa mengangkat elektabilitas. Figurnya cukup dominan di kalangan responden, kecuali di Jakarta yang masih memperhatikan sepak terjangnya sebagai gubernur,” jelasnya. Untuk Golkar, Jajang menyebut ada kondisi yang menguntungkan. “Mereka yang tidak puas atas pemerintahan SBY, teringat masa Orba yang direpresentasikan oleh Golkar,” katanya. Hasil survei menunjukan pula Gerindra yang mendapat perolehan dukungan signifikan sebanyak16 persen, disusul Partai Demokrat 8,75 persen, PKB 7,14 persen, Hanura 5,98 persen, PAN 5,52 persen, PKS 3,80 persen, dan Nasdem 3,75 persen. Partai yang terancam tak lolos ambang batas parlemen karena mendapat dukungan di bawah 2 persen adalah PPP, PBB, dan PKPI. (dwi-59) Dana BPJS Dicurigai untuk Kepentingan Politik JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencurigai sebagian anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2014. “Aset PTAskes dan PT Jamsostek untuk BPJS sebanyak Rp 19,9 triliun, tapi yang dicairkan untuk BPJS yang berlaku mulai 1 Januari 2014 baru Rp 1,6 triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi LSM Fitra Uchok Sky Khadafy, di Gedung DPR, Rabu (19/2). Menurut Uchok, baru dicairkannya Rp 1,6 triliun untuk BPJS patut mengundang kecurigaan tentang pemanfaatan dana itu untuk kepentingan politik 2014. Pencairan dana BPJS, kata dia, adalah kewenangan Kementerian Keuangan, sehingga perlu diusulkan mereformasi kementerian itu agar lebih transparan. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie mengatakan, sisa lebih APBN 2013 sekitar Rp 70 triliun. Jika dari anggaran tersebut, sekitar Rp 10 triliun digunakan untuk BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014, dia optimistis program itu akan berjalan baik. Menurut dia, pelaksanaan BPJS masih buruk. Masih banyak penduduk miskin yang belum terakomodasi sebagai peserta BPJS. (ant-59) Potensi Zakat Belum Terintegrasi SM/Muhammad Syukron RAPAT KOORDINASI : Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur memimpin Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng.(30) SEMARANG - Untuk menggalang potensi dan sinkronisasi pengelolaan zakat agar lebih optimal, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi BAZ Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Gedung B Lantai 5, kemarin. Asisten Kesra Djoko Sutrisno yang mewakili gubernur Jawa Tengah menyampaikan, pengelolaan zakat akan optimal bila diintegrasikan. Dengan demikian, para pengelola diharapkan membangun sinergi. Selama ini, potensi zakat diakui belum terintegrasi. ‘’Juga perlu upaya peningkatan jumlah muzaki yang saat ini masih terbatas pada PNS. Jadi, ke depan sebisa mungkin orang-orang kaya bisa tersadarkan agar segera berzakat. Yang paling utama, bagaimana data zakat tingkat kota dan kabupaten bisa diakses sehingga secara statistik potensi dari tahun terukur. Bila hal tersebut sudah dilakukan, zakat yang sudah terhimpun bisa terdistribusikan secara tepat sasaran dan tidak overlaping,’’ ujarnya. Bank Data Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur menegaskan, yang terpenting dalam sinergitas ini adalah optimalisasi perolehan zakat di berbagai kabupaten/kota. Dengan demikian, muncul motivasi untuk menyalurkan ke Baznas. Di sisi lain, akan terjalin komunikasi yang baik antarkabupaten/kota sehingga Baznas Provinsi mempunyai bank data mustahiq dan muzaki. ‘’Syukur-syukur warga miskin bisa dibimbing agar terangkat dengan cara pemberian modal usaha produktif. Harapan kami, dengan munculnya banyak mustahiq baru, akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah,’’ paparnya. (H84-59)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Kejati Belum Tuntaskan Kasus Nyatnyono Tri Yulianto Terancam Pasal Kesaksian Palsu ● Korupsi Ruilslag Tanah Pemprov SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah ternyata belum menuntaskan penanganan kasus korupsi dalam ruilslag tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungatan Barat, Kabupaten Semarang. Empat orang telah dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Yakni makelar tanah Karyono, mantan pamong Desa Nyatnyono Haryanto, mantan staf ahli gubernur Jawa Tengah Priyantono Djarot Nugroho, dan Direktur PT Handayani Membangun Rustamaji yang saat ini berstatus buron. Tiga orang dalam kasus ini dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Ketiganya adalah mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, yakni Mohamad Thoriq, Wimbo Cahyono, dan Yudhi Riarso. Masih ada satu berkas tersangka dalan perkara ini yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan , yaitu atas nama Komisaris PTHandayani Membangun, Endang Sri Handayani. Berkas itu masih di tangan jaksa penyidik. "Kami baru akan menggelar ekspose. Tapi eskpose terkait apa, kami tidak bisa sampaikan, karena menyangkut teknis penyidikan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, Rabu (19/2). Mayhudi enggan membeber kendala yang dihadapi penyidik. Menurutnya, penyidik memiliki keraguan. Namun Masyhudi tak mengungkap lebih lanjut. Tidak Tegas Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (P2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menilai Kejati tidak tegas. Padahal, kerugian negara dalam kasus ini belum seluruhnya pulih. Karyono hanya dibebani uang pengganti Rp 139 juta dan Djarot Rp 70 juta, sedangkan Rustamaji Rp 250 juta. "Sisanya siapa yang menanggung? Padahal dalam kasus ini BPKP menyatakan kerugian Rp 2 miliar lebih," kata Eko. Kasus korupsi ini terjadi karena penjualan tanah hak pakai Dinas Pekerjaan Umum di Desa Nyatnyono seluas 32 ribu meter persegi. Sebelum dijual, dilakukan rekayasa Buku C Desa Nyatnyono. Pada 2000, tanah tersebut dinyatakan milik perorangan. Tahun 2003, diterbitkan dua sertifikat di atas tanah tersebut atas nama Karyono dan Haryanto. Tanah dalam dua sertifikat itu dijual ke pihak lain. Sebagian besar dibeli oleh PT Handayani, yakni 21 ribu meter persegi. Belakangan penjualan tanah DPU itu mencuat. PT Handayani lalu menukar tanah tersebut dengan tanah miliknya di Desa Kalongan, kecamatan yang sama, seluas 40 ribu meter persegi. Namun nilai tanah itu lebih rendah Rp 2,1 miliar. BPKP Jawa Tengah menilainya sebagai kerugian negara. (H89-59) SM/Antara Sidang AQJ Ditunda PETUGAS Pengadilan Negeri Jakarta Timur berada di ruang sidang ketika menunggu persidangan Abdul Qadir Jaelani (AQJ) atau Dul yang merupakan putra musisi Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jaktim, Rabu (19/2). Sidang AQJ ditunda karena terdakwa tidak hadir.(30) ● Korupsi Pengadaan Perangkap Hama JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 7.000 unit light trap (lampu perangkap hama serangga) di Kementerian Pertanian. Salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengungkapkan, proyek itu diadakan pada tahun anggaran 2012. Light trap merupakan lampu perangkap hama yang menggunakan tenaga surya. Menurut rencana, alat tersebut akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia. Selain Udoro, tersangka lain ada- ayat (1) KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, Pasal 2 ayat (2) UU No. 21/2007, Pasal 88 UU No. 23/2002, dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (26/2) dengan agenda pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Melarikan Diri Pengungkapan kasus tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap buruh tersebut terjadi setelah dua buruh asal Lampung Utara bernama Andi Gunawan dan Junaedi melarikan diri dari pabrik kuali. Kedua orang yang sudah bekerja selama empat bulan di pabrik itu kabur karena berkali-kali disiksa. Mereka kemudian men- ceritakan perlakuan buruk pemberi kerja kepada keluarga dan lurah, yang kemudian melapor ke Polres Lampung Utara pada 28 April 2013. Mereka juga mengadu kepada Komnas HAM. Pada 3 Mei 2013, aparat Polres Kota Tangerang beserta penyidik PPA Polda Metro Jaya dan Polres Lampung Utara menemukan 34 pekerja pabrik lainnya yang juga mendapat perlakuan buruk dari majikan dan orang suruhannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, usaha pabrik kuali itu tidak mempunyai izin industri dari Pemkab Tangerang. Terdakwa hanya mengantongi surat keterangan usaha dari Pemerintah Kecamatan Cikupa, padahal pabrik berada di Kecamatan Sepatan. (ant-59) Bikin Bak Khusus, Timbun 9 Ribu Liter Solar BANDUNG - Empat penimbun solar ditangkap polisi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Para pelaku membuat bak khusus dari pelat besi yang dipasang di bagian dalam mobil untuk menampung solar dari pembelian di sejumlah SPBU. Aksi tersebut diungkap Tim Khusus Satuan Brimob Polda Jabar. "Barang bukti yang disita 9.265 liter solar dan empat kenda- terkait pemberian THR untuk Komisi VII DPR, Bambang mengatakan opsi itu akan ditempuh jika alat bukti lain tak dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi. ’Pemutaran rekaman opsi terakhir KPK,” kata dia. Tidak Ingat Dalam sidang Selasa lalu, Tri Yulianto terus menyangkal pernah menerima uang tunjangan hari raya dari Rudi Rubiandini. Bantahan anggota Fraksi Demokrat DPR itu berlanjut meski terdakwa Rudi sebagai pihak yang memberikan uang menanyakan langsung hal itu kepadanya. ”Apakah Saudara ingat saya sebagai terdakwa memberikan tas ransel hitam pada Saudara di tempat parkir toko buah All Fresh pada 26 Juli 2013?” ujar Rudi saat diberi kesempatan memberikan tanggapan atas kesaksian Tri Yulianto. ”Tidak pernah,” jawab Tri. Rudi mengulang pertanyaannya, namun Tri kembali membantah dan mengaku tidak ingat.Tri pun meminta majelis hakim menghadirkan bukti yang disangkakan kepada dirinya itu. (viva-59) Dirjen Tanaman Pangan Tersangka Pelaku Perbudakan Dituntut 13 Tahun TANGERANG - Jaksa menuntut hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 500 juta juta subsider enam bulan tahanan terhadap Yuki Irawan, terdakwa kasus perbudakan buruh di sebuah pabrik kuali di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (19/2), Jaksa Penuntut Umum Agus Suhartono menilai Yuki bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, dan UU Perindustrian. Jaksa menggunakan Pasal 333 JAKARTA - Sangkalan demi sangkalan yang dilontarkan anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto saat bersaksi dalam sidang terdakwa mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa (18/2) di Pengadilan Tipikor Jakarta, membuat KPK mempertimbangkan penerapan Pasal 22 Undang-Undang KPK yang mengatur tentang saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, ada dua hal yang dapat dilakukan majelis hakim menyikapi keterangan palsu saksi dalam persidangan. ”Pertama, hakim boleh menyatakan ia (saksi) melakukan sumpah palsu dan ia (hakim) bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan KUHP,” kata Bambang, Rabu (19/2). Karena keterangan palsu saksi dapat mengganggu pengungkapan kasus di persidangan, maka yang bersangkutan bisa dikenai Pasal 22 UU KPK dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Mengenai tidak diputarnya rekaman penyadapan KPK atas pembicaraan Rudi dengan Tri Yulianto raan," jelas Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Jabar AKBP Baktiar Joko Mujiono bersama jajaran Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus di Mapolda Jabar, Rabu (19/2). Keempat tersangka yakni RS, AS, NE, dan JS. Sebelum beraksi, mereka memodifikasi empat kendaraan tersebut agar bak penampung bisa menyatu. Dari empat kendaraan itu, tiga di antaranya truk dan satu lainnya SM/Antara TANGKI SOLAR: Barang bukti tangki solar yang disembunyikan dalam sebuah mobil Kijang kapsul saat gelar kasus pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi ilegal jenis solar di Mapolda Jabar, Rabu (19/2).(30) minibus. Kapasitas bak bervariasi, mulai 1.000 liter hingga 8.000 liter. "Bak penampung dibikin selama tiga bulan di bengkel teman saya. Teman saya tidak curiga. Jenis besinya juga biasa. Setelah itu, kami keliling SPBU di sekitar Bogor," kata tersangka RS sembari menyebut modal Rp 6 juta untuk pembuatan bak. Ditumpuk Bata Selain dengan terpal, tersangka menutup bak-bak truk tersebut dengan tumpukan batu bata. Khusus minibus, tersangka menggelapkan dengan menempel lapisan di kaca mobil. Mereka mengaku baru beroperasi sebulan. Meski demikian, keterangan itu masih didalami. "Termasuk ke mana mereka menjual solar, apakah langsung ke industri," kata Baktiar. Penyidik mengalami kendala untuk segera menemukan titik terang. Pasalnya, pengiriman dilakukan sopir-sopir berbeda setelah keempat tersangka menampung solar dan kemudian membawa ke lokasi berikutnya. Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dengan denda maksimal Rp 60 miliar," jelasnya. (dwi-59) lah Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan EB; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AW; Ketua Unit Layanan Pengadaan AS; Ketua Pokja Pengadaan HAN; Manajer PT Arief IM; pimpinan PT Fomitra AL; Direktur PTPrima Sejahtera AN; Dirut PT Andalan Duta Persada J; Direktur PTPurna Darma AS; Direktur PT Parsindo Danatama MY; Direktur CV Hanindra Karya BA, MS, SCR, dan MAS. Gelembungkan Harga Kejati hanya bersedia menyebutkan inisial para tersangka. Menurut keterangan, EB yang merupakan anak buah Udoro adalah Erma Budiyanto. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. ''Mereka belum ditahan,'' ujar Adi. Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah mobil Jeep Wrangler Rubicon dan uang tunai Rp 6 miliar. Menurut informasi, mobil itu disita dari Amsar Sheba (AS), direktur PT Purna Dharma Persada, salah satu perusahaan pemenang tender. Namun, Adi tidak menjelaskan apakah barang bukti tersebut merupakan hasil suap atau pencucian uang. Dia menjelaskan, anggaran proyek tersebut Rp 135 miliar. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, kerugian negara dalam proyek tersebut Rp 33 miliar. Adi menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan sebagian perkara tersebut dengan 10 tersangka ke pengadilan. Modus korupsi dalam kasus tersebut di antaranya penggelembungan harga tujuh ribu unit light trap. ''Lelang dimenangi lima rekanan. Dari hasil penyidikan, ada mark up harga dan pengaturan lelang,'' ujarnya. (K24-25,59)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Pabrik Tonasa V Diresmikan PANGKEP - Pabrik semen unit V milik PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin. Pabrik tersebut berkapasitas produksi 3 juta ton per tahun. Bersamaan dengan itu, diresmikan pula power plant berkapasitas 2 x 35 mega watt di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. ‘’Investasi Tonasa V mencapai Rp 3,5 triliun. Tambahan dari situ membuat kapasitas produksi Semen Tonasa menjadi sekitar 7 juta ton per tahun,’’ tutur Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, induk PT Semen Tonasa dalam keterangan persnya. Pabrik baru itu, lanjut dia, memperkuat posisi Semen Indonesia dalam industri semen nasional. Saat ini holding korporasi tersebut menguasai pangsa pasar 44%. Tahun ini, total kapasitas produksi Semen Indonesia mencapai 31,8 juta ton, dan masih akan bertambah melalui pabrik baru, antara lain di Indarung VI Sumatera Barat dan Rembang, Jateng. ‘’Kami juga memiliki fasilitas pendukung memadai dalam jalur distribusi semen. Di antaranya cement mill 22 unit, packing plant 23 unit, serta 11 pelabuhan khusus semen.(G14-29) Rupiah Diprediksi Terus Menguat Target Dua Asumsi APBN Meleset JAKARTA - Target asumsi makro, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan lifting minyak dalam APBN 2014 meleset dari target. Padahal tahun ini baru satu setengah bulan berjalan. Dalam APBN 2014, nilai tukar rupiah dipatok Rp 10.500 per dolar AS. Namun, realisasinya saat ini berada di level Rp 12.200 per dolar AS atau terdepresiasi 19,54%. Adapun target lifting atau produksi minyak dalam APBN 2014 ditetapkan 870 ribu barel per hari, tetapi realisasinya hanya 804 ribu barel per hari. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, depresiasi rupiah akan berdampak buruk terhadap postur APBN. “Deviasi yang paling besar itu nilai tukar. Kisarannya Rp 11.700-Rp 12.200 per dolar AS. Tapi dalam asumsi APBN kita menempatkan Rp 10.500 per dolar AS. Kondisi demikian akan berpengaruh ke postur APBN 2014,” jelasnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Chatib menambahkan reali sasi lifting minyak yang meleset dari target akan memengaruhi penerimaan negara. Defisit Melebar Akibatnya, defisit bisa kian melebar sehingga pemerintah harus mencari pembiayaan untuk menutup defisit hingga akhir tahun. “Lifting minyak mentah 870 ribu barel per hari, tapi informasi yang kami peroleh dari SKK Migas menyebutkan perkiraannya 800 ribu-830 ribu barel per hari. Gas 1,2 juta-1,225 juta barel setara minyak per hari. Dengan gambaran itu, akan berpengaruh pada penerimaan dan belanja subsidi,” paparnya. Asumsi pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, masih optimistis berada di kisaran 6%. Begitu juga inflasi, sekitar 5,4%5,7%, atau sesuai dengan proyeksi APBN 2014. “Asumsi di APBN 6%. Outlook perkembangan terakhir 5,8%-6%, berarti masih ada dalam kisaran itu. (Proyeksi) Bank Indonesia (BI) 5,8%-6,2%. Perkiraan pemerintah, inflasi 5,4%5,7%. Tetapi deviasi paling besar nilai tukar (rupiah) dan lifting (minyak),” jelasnya. Meski target meleset, Chatib menilai APBNP perlu dibicarakan lebih lanjut di internal pemerintahan. Mig33 Akuisisi Alivenotdead.com JAKARTA - Rupiah diprediksi bakal terus menguat tahun ini, bahkan bisa mencapai Rp 10.000 per dolar AS. Harga beberapa komoditas ekspor yang naik menjadi salah satu pendorongnya. Demikian diungkapkan oleh ekonom dan peneliti Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) Faisal Basri, kemarin. Menurut dia, ada tiga faktor yang membuat rupiah kembali bersinar. Selain harga beberapa komoditas ekspor naik, di antaranya minyak sawit, kopi, cokelat, dan tembaga arus wisatawan asing yang berkunjung ke Tanah Air berpeluang naik tahun ini akibat ketegangan politik di Thailand. Diperkirakan tahun ini jumlah turis mancanegara mencapai 9 juta orang. Ketiga, pemilu bakal menopang peningkatan perekonomian karena banyak parpol gencar berbelanja atribut.(wa,dtf-29) Perlu Pembatasan Izin Pasar Modern KEBUMEN - Pasar dan toko ritel modern kini sudah merambah pelosok desa. Kepala daerah diminta membatasi izin pembukaan pasar modern untuk melindungi para pedagang pasar tradisional. “Jangan sampai secara ekonomi mereka dimatikan oleh kehadiran pasar modern,” tutur Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat mengunjungi Pasar Mertokodo dan Pasar Dorowati, kemarin. Menurut dia, pembangunan pasar modern diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi izin pendirian toko ritel berada di tangan pemerintah daerah. Agar pasar tradisinal mampu bersaing, lanjut dia, pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas pelayanan dan ditata baik konsumen merasa nyaman. Ia mengapresiasi Bupati Buyar Winarso yang dinilai serius merenovasi pasar. Beberapa pasar di Kebumen, antara lain Pasar Tumenggungan, Karanganyar, Petanahan, Prembun, dan Kutowinanguan telah dibangun megah dengan dukungan APBD dan APBN.(J19-29) Kredit Macet akibat Banjir Rp 365 Miliar SEMARANG - Seribu tiga ratus empat puluh enam reke ning debitor di Jateng terkena dampak banjir Januari hingga Februari 2014. Akibatnya, nilai kredit yang berpotensi macet di provinsi ini mencapai Rp 365,75 miliar atau 0,21% dari total kredit per Desember 2013. “Nilai kredit nonlancar terbesar di BRI, yakni Rp 112 miliar; disusul Bank Jateng Rp 92,4 miliar, BNI Rp 71 miliar, BCA Rp 55,5 miliar, dan Mandiri Rp 35 miliar. Baru lima bank yang melaporkan. Bank lain sudah melaporkan namun angkanya kurang signifikan,” tutur Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng dan DIYY Santoso Wibowo di kantornya, kemarin. Menurut dia, potensi kredit macet paling besar ada di sektor perdagangan dan jasa yang mencapai Rp 129,28 miliar; kemudian, sektor pertanian Rp 99,13 miliar dan perikanan Rp 71,9 miliar. Data kerugian sudah di sampaikan ke OJK pusat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi nasabah lembaga jasa keuangan yang terkena dampak bencana. “Diharapkan nanti OJK pusat mengeluarkan peraturan tentang kebijakan relaksasi bagi debitor yang terdampak bencana baik langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya. Keringanan Relaksasi kredit merupakan keringanan bagi debitor. Jika akibat banjir debitor sudah tidak memiliki aset atau uang untuk membayar utang, kemungkinan akan dihapuskan. Namun, OJK harus berhati-hati dalam meneliti debitor yang tidak terkena dampak langsung. “Kami belum tahu kebijakannya apa, namun yang jelas kami tidak hanya memperhatikan nasabah, tetapi juga kesehatan bank,” tegasnya. Data OJK menunjukkan kerugian tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Pati 16 titik, Pemalang 2.300 hektare sawah, Pekalongan 12 titik dengan 50 hektare sawah, Demak 200 hektare sawah dan 50 hektare tambak, serta Kudus 7 titik dengan 100 hektare sawah. Kepala Divisi Akses Keuangan dan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah V Jateng dan DIY Putra Nusantara menyatakan sektor yang terkena dampak bencana adalah perdagangan, hotel, dan restoran; pertanian; dan perikanan. Di sektor pertanian, daerah yang terkena merupakan lumbung padi, misalnya Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. “Meski begitu, tidak sampai memengaruhi produksi padi, karena luas yang terkena banjir hanya 7,32% dari keseluruhan sawah di Jateng,” jelasnya. Kerugian di sektor perikanan, terutama budi daya cukup besar. Apalagi wilayah pantura timur merupakan kawasan minapolitan. “Banyak sarana dan prasarana tambak rusak, contoh nya pompa. Petani tambak rugi besar. Tetapi kerugian di sektor perikanan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jateng, karena hanya menyum bang 0,01%,” paparnya.(J8-29) “Tentu akan kami kaji lebih jauh. Jika dirasakan perlu,pemerintah akan meminta ada AP BNP,” tegasnya. Chatib mengungkapkan Indonesia masih masuk dalam kategori lima negara dengan ekonomi paling rentan di dunia selain Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan India. Namun, kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hal itu terlihat pada realisasi pertumbuhan ekonomi 2013 yang mencapai 5,8%. Ia menilai perlu ada kewaspadaan, misalnya, perbaikan negara maju, khususnya AS yang menjadi ancaman bagi pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.(J10-29) Bathtub Dipasarkan ke Luar Negeri SM/Antara PEKERJA menyelesaikan pembuatan bathtub atau tempat mandi di Kasongan, Bantul, DIY, kemarin. Selain dalam negeri, industri rumahan berbahan resin dan teraso tersebut dipasarkan keluar negeri, antara lain Swedia, Prancis, dan China untuk hotel serta rumah. (29) JAKARTA - Mig33, komunitas hiburan dan jejaring sosial dengan pertumbuhan pesat di negaranegara berkembang mengakuisisi alivenotdead.com (AnD), komunitas on line di Asia Pasifik yang menyatukan musisi, sineas, dan para artis beserta penggemarnya. Akuisisi itu meningkatkan secara signifikan platform hiburan milik mig33; menawarkan para penggemar dan artis cara terhubung serta memungkinkan lebih dari 1.800 artisAnD yang jumlahnya terus berkembang untuk berinteraksi, mengembangkan, dan monetisasi publik di antara pengguna mig33. ‘’Kesepakatan kami dengan alivenotdead.com memiliki dua hal penting bagi para artis, yakni interaksi unik dan monetisasi,’’ tutur Steven Goh, CEO dan salah satu pendiri mig33, kemarin. Akuisisi tersebut dinilai sebagai langkah berani yang dilakukan mig33 untuk menawarkan kepada para kreator konten sebuah cara unik monetisasi sambil melakukan interaksi dengan publik lewat kegiatan offline, sponsorship, chat, dan lainnya.(bn-29) Menjawab Keinginan Para ’’Penyiksa Motor’’ MOTORsudah berteknologi fuel injection (FI), tapi mengapa masih boros konsumsi BBMnya? Pertanyaan itu muncul dalam sesi bedah kasus pada ‘’Fuel Injection Training Yamaha’’ di auditorium Yamaha Flag Ship Shop Jalan Letjen Suprapto 402 Cempaka Putih, Jakarta, kemarin. Dalam pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore, serta diikuti oleh wartawan otomotif media cetak dan elektronik tersebut pertanyaan terjawab; faktor kebiasaan pengendara dalam memperlakukan kendaraannya ikut menentukan konsumsi BBM. “Mesin FI yang ada di Vixion dan produk baru skutik kami sudah dirancang berdasarkan customer behavior survey di Indonesia yang umumnya berkendara di kisaran kecepatan 20 sampai 60 km per jam. Apabila kita terbiasa memacu dengan kecepatan di atas 60 km per jam, konsumsi BBM jelas lebih tinggi,” tutur General Manager Service and Motorsport Yamaha Indonesia M Abidin. Menurut dia, saat ini memang banyak informasi tentang motor yang irit bahan bakar, namun yang perlu dipahami adalah syarat bagaimana konsumsi BBM bisa mencapai tingkat keiritan. Dengan demikian, amat strategis peran media untuk mengedukasi publik agar paham tentang syarat agar motor bisa irit konsumsi BBM. Dari survei Yamaha juga mengetahui tentang kebutuhan motor yang tahan debu serta mampu beradaptasi dengan bahan bakar yang kurang baik di luar Pulau Jawa. Kehadiran Vixion dengan teknologi FI menjawab keinginan para konsumen Indonesia yang masuk kategori ‘’penyiksa motor’’. Mereka membutuhkan motor yang irit bahan bakar, tangguh, dan kuat diajak menempuh perjalanan jauh, serta perawatan mudah dan murah. Layanan Bertingkat Slamet, Service Education Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menyebutkan lewat layanan purnajual FI Ready, domisili pengguna Yamaha berteknologi FI di pedesaan pun tak menjadi masalah. “Layanan itu ada berbagai tingkat. FI Part Yamaha bisa dirawat secara terpisah, misalnya injektor, throttle body, dan filter fuel pump bisa dilepas. Paling sempurna menggunakan FI Injector Tester & Cleaner sehingga tidak perlu sering ganti suku cadang,’’paparnya. Ada pula yang mudah tanpa harus ke bengkel dengan menggunakan Yamalube Carbon Clea- ner yang formula khususnya bekerja membersihkan sistem FI secara otomatis. Cukup lakukan setiap 3.000 km, sangat cocok bagi konsumen yang jauh dari bengkel resmi di perkotaan atau wilayah kecamatan. FI Ready diperkuat dengan 15.000 teknisi dan 3.000 bengkel resmi yang sudah teredukasi dan ahli dalam menangani perawatan teknologi fuel injection. Puncak pelatihan adalah bedah teknologi FI serta keunggulan layanan FI Ready dengan membedah Yamaha Vixion 2011 modifikasi milik wartawan Suara Merdeka Hartono Harimurti. Dimulai dari general check up akurat menggunakan FI Diagnostic Tools yang terinstal di laptop, hingga perawatan paling sempurna menggunakan FI Injector Tester & Cleaner. “Melalui pelatihan kami ingin media bisa merasakan sendiri bersentuhan dengan teknologi FI serta layanan FI Ready-nya, sehingga bisa menyampaikan kepada publik secara tepat. Kita tahu, publik terutama generasi muda sangat kritis terhadap produk,” tandas Dionysius Beti, Executive Vice President Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. (Hartono Harimurti-29)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.770 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG BELI +/- GGRM 46.750 1.250 GDYR 19.000 400 TCID 13.800 800 LPCK 6.750 225 AALI 23.850 650 TGKA 2.300 200 POOL 2.500 500 ITMG 26.700 200 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur 11.800 1.525 10.760 9.375 18.800 11.400 3.560 16.025 NIAGA 11.600 1.250 10.015 9.510 19.470 10.301 3.112 16.123 SUPIT 11.760 1.510 10.540 9.430 19.430 11.430 13.050 3.520 16.150 JUAL MITRA 11.785 1.515 10.700 9.350 19.300 11.400 3.550 16.150 JAKARTA - Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menilai pungutan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dibebankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bukan perbankan. biaya perseroan, sehingga kemungkinan perseroan bakal membebankan kepada nasabah.“Ke mana lagi kalau tidak ke nasabah. Itu masuk biaya perusahaan kan,” ujarnya. Tak Bebani Nasabah Sebaliknya, Bank Internasional Indonesia (BII) berjanji pungutan OJK tidak akan dibebankan kepada para nasabahnya. “Pungutan 0,03% itu tentu menambah beban biaya operasional, tetapi tentu itu merupakan tanggung jawab kami,” ungkap Presiden Direktur Taswin Zakaria di kantornya, Sentral Senayan III, kemarin. Ia menyatakan terhadap kebijakan pungutan 0,03% tersebut, bagi BII bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju.(bn,dtf-29) Kerja Sama Penjualan Tiket Mandala Tigerair “Kami dalam proses penjualan dan roadshow di kantor Semarang dan Solo. Semarang terjual Rp 100 miliar dan Solo Rp 100 miliar, itu sudah pencapai an yang baik,” ujarnya. Pemerintah, kata dia, menawarkan sukuk ritel seri SR-006 mulai 14 hingga 28 Februari 2014. Yield yang besar diprediksi membuat penjualan sukuk ritel tinggi. “Pemerintah memberikan sweetener untuk menarik dana masyarakat. Yield sukuk ritel lebih tinggi atau sepadan dengan yield deposito. Jadi, kami optimistis menjual,” tegasnya. Investor Beragam Investor sukuk ritel di provinsi ini, menurut Melcy, beragam; mulai karyawan BUMN, swasta, PNS, sampai koperasi petani di Demak. Selain Semarang dan Solo, ada investor dari Kudus dan Demak yang SM/Antara KARYAWAN tiket.com menjelaskan prosedur pemesanan tiket penerbangan Mandala Tigerair di Jakarta, kemarin. Mandala Tigerair bekerja sama dengan perusahaan penjualan tiket online tersebut dengan harga khusus Rp 124 ribu untuk penerbangan dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta ke Singapura.(29) Prospek Reksadana Masih Menjanjikan JAKARTA - Prospek industri reksadana di Tanah Air masih menjanjikan. Hal itu tercermin pada peningkatan total dana kelolaan sebesar 2,64% dari Rp 187,59 triliun pada 2012 menjadi Rp 192,54 triliun pada tahun lalu. ‘’Masih bisa tumbuh meskipun pasar keuangan 2013 mengalami tekanan berat,’’ Target Penjualan Sukuk Danareksa Rp 200 Miliar SEMARANG - Danareksa Sekuritas Cabang Jateng menargetkan penjualan sukuk ritel seri 006 sebesar Rp 200 miliar. Penjualan sukuk ritel diprediksi akan tinggi mengingat imbalan tetap atau yield yang ditawarkan 8,75% per tahun. “Secara nasional, kuota penjualan sukuk ritel untuk Danareksa Rp 1 triliun. Porsi penjualan di Jakarta sekitar 65%-70%, sedangkan luar Jakarta 30%35%,” tutur Kepala Cabang Sentra Investasi Danareksa Semarang, Melcy RS Makarawung, kemarin. Tahun lalu, lanjut dia, jumlah pembeli sukuk ritel di Jateng 131 nasabah yang terdiri atas 77 di Solo dan 54 di Semarang. Sampai saat ini, pihaknya belum menerima target resmi dari kantor pusat. 11.870 1.545 10.585 9.430 19.300 11.600 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.252 10.057 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.870 1.540 10.700 9.420 19.825 11.620 13.260 3.610 16.360 11.850 1.550 10.600 9.400 19.600 11.700 3.600 16.350 BNI Laba Rp 9,05 Triliun Pungutan OJK Semestinya Beban LPS Sebagaimana diberitakan, mulai 1 Maret 2014 OJK akan menarik pungutan kepada perbankan sebesar 0,03% dari total aset dan berlaku progresif. “Masak perbankan harus bayar, semestinya yang concerned LPS,” tutur Ketua Himbara Gatot M Suwondo, kemarin. Menurut dia, selama ini perbankan sudah dibebani membayar iuran ke LPS sehingga tidak lagi perlu ditambahi beban iuran. “Kalau terjadi apa-apa, kan yang menanggung LPS, sementara itu kami juga bayar ke LPS. Harusnya, untuk mengawasi (perbankan), LPS yang bayar,” tegasnya. Direktur Utama Bank BNI itu menyebutkan pungutan OJK tersebut akan menambah beban ARTAMAS beraset cukup besar. “Kami memang harus melakukan pendekatan karena potensi yang ada besar,” imbuhnya. Pemesanan sukuk ritel dapat dilakukan melalui 28 agen penjual yang terdiri atas 19 bank dan sembilan perusahaan efek yang telah ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen. Sukuk ritel SR006 akan diterbitkan 5 Maret 2014 dan jatuh tempo 5 Maret 2017, serta dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia 6 Maret 2014. Nominal per unit sukuk ritel yang dapat diperdagangkan sebesar Rp 1 juta, dengan target investor individu WNI dan minimum pemesanan Rp 5 juta-Rp 5 miliar. Pembayaran kupon sukuk dengan akad ijarah asset to be leased itu dilakukan tiap bulan mulai 5 April 2014.(J8-29) tutur Riki Frindos, Presiden Direktur PT Eastspring Investments Indonesia di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Indonesia (HSBC Indonesia), kemarin. Mota kesepahaman tersebut menyepakati pendistribusian produk reksasana saham Eastspring Investments Alpha Navigator kepada nasabah ritel HSBC di Indonesia. “Produk itu menambah pilihan bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan dan tingkat risiko mereka,” ujar Steven Suryana, Senior Vice President dan Head of Wealth Management HSBC Indonesia.(wa-29) JAKARTA - Meski kondisi makroekonomi kurang mendukung, Bank BNI mampu membukukan laba bersih Rp 9,05 triliun, tahun lalu. Angka itu naik 28,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kami tetap tumbuh di tengah sejumlah tantangan dari dalam negeri dan luar negeri, misalnya kenaikan harga BBM yang memicu inflasi tinggi, nilai rupiah tertekan akibat pelebaran defisit transaksi berjalan, serta isu pengurangan stimulus ekonomi di AS,’’ tutur Direktur Utama Gatot M Suwondo, kemarin. Penyumbang laba bersih, lanjut dia, adalah pendapatan operasional yang mencapai Rp 28,50 triliun atau tumbuh 19,2% dari 2012. Laju operasional ditopang oleh pendapatan bunga bersih Rp 19,06 triliun, naik 23,3% dari 2012; serta realisasi pendapatan nonbunga Rp 9,379,44 triliun atau tumbuh 10,9%. Penyaluran kredit, menurut Gatot, tumbuh 24,9% dibandingkan dengan 2012 menjadi Rp 250,64 triliun. Alokasi kredit terbesar kredit korporasi mencapai Rp 112,23 triliun, tumbuh 55,4% dari 2012. Adapun rasio kredit macet 2,82%. ‘’Kredit terus tumbuh pada dua bidang utama. Di sektor business banking tumbuh 26,5%, sedangkan consumer & retail banking tumbuh 15,5%,’’ tambahnya.(wa-29)
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Kapan Terwakili yang Berintegritas? Sampai kapankah Indonesia, daerah provinsi, dan kabupaten/ kota bisa memiliki lembaga perwakilan rakyat yang berintegritas? Catatan ketidakhadiran 17 anggota DPRD Jawa Tengah dalam rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang membuat rapat tidak kuorum, adalah potret kali kesekian pemangkiran para wakil rakyat dari kewajibannya. Dan, percayalah, kejadian ini akan berlalu begitu saja. Kontroversi perilaku bukan hanya terkait dengan kultur membolos. Kunjungan kerja dan studi banding ke luar negeri atau ke luar daerah, juga aneka kreasi otak-atik anggaran sering disorot oleh elemen-elemen kritis publik. Respons defensif orangorang legislatif lebih banyak mengemuka ketimbang koreksi positif untuk perbaikan citra melalui komitmen upgrade integritas. Cermatilah, peristiwa mangkir di Jateng pasti juga akan berproses seperti itu. Keprihatinan Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pun bisa dipastikan sekadar menjadi ungkapan yang tak berlanjut secara kelembagaan. DPRD sudah membuat aturan disiplin lewat Badan Kehormatan yang tidak akan menjerat mereka sendiri. Sanksi baru akan dijatuhkan apabila seorang anggota tidak mengikuti rapat enam kali berturut-turut. Jadi, logika akal-akalannya, jika hanya tiga-empat kali absen, si pembolos tetap "aman sejahtera". Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9 April mendatang, kesibukan para wakil rakyat — yang ratarata kembali mencalonkan diri —, meningkat. Mereka rajin turun ke kantung-kantung suara di daerah pemilihan sebagai fenomena sikap musiman. Sayangnya, rakyat pemilih terutama di pelosok-pelosok belum punya akses data perilaku rekam jejak para caleg itu: mana yang layak dipilih kembali, dan mana yang sudah tidak pantas lagi mewakili rakyat. Aturan disiplin itu sesungguhnya juga mencerminkan konstruksi sikap kelembagaan yang penuh siasat. Keberadaan Badan Kehormatan hanya menjadi pelengkap institusi, "seolah-olah sudah sesuai mekanisme". Jadi, pelanggaran apa pun tampaknya tidak akan menimbulkan konsekuensi kelembagaan. Persoalan integritas, moral, mindset, dan perilaku pun akhirnya akan tergantung pada masing-masing individu. Lembaga hanya menjadi wadah. Plagiarisme Dosa Intelektual Di tengah kondisi seperti sekarang, iming-iming uang dan materi untuk mencoblos gambar caleg tertentu memang makin memperlemah cita-cita membangun pemilih yang terdidik. Idealita tentang pemilih rasional yang mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan dalam rasa keterwakilan agaknya masih jauh dari bayangan. Padahal, kita juga harus mendidik para wakil rakyat: memilih yang berintegritas, dan menghukum yang tidak punya komitmen. Oleh Mahmudi Asyari SANGKAANbahwa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan plagiarisme (SM, 18/2/14), sangat mengejutkan. Keterkejutan saya bukan lantaran ia kini bekerja di Kemenag --karena soal pelanggaran hukum tidak pernah kenal tempat-- melainkan kenapa orang yang terlihat begitu intelek, dan lagi lulusan Barat bergelar PhD, bisa terjebak praktik tidak etis. Tetapi setelah mencermati bahwa aneka tindakan tak terpuji di negara kita saat ini sudah tidak mengenal kasta, agama, dan golong- Honorer Korban Politisasi Birokrasi Nasib tenaga honorer menjelang Pemilihan Umum tahun ini berbalik 180 derajat. Dua periode Pemilu 2004 dan 2009, era Susilo Bambang Yudhoyono, honorer seperti anak emas. Politik birokrasi era pemerintahan itu memicu booming pegawai hampir di semua instansi pusat, apalagi daerah. Semula SBY menjanjikan masalah tenaga honorer tuntas 2009, namun hingga dua periode kepemimpinannya berakhir, masih ratusan ribu yang belum diangkat, terutama kategori 2 (K2). Pengangkatan besar-besaran honorer pada 2005 merupakan politik pencitraan. Pemerintah berdalih mereka tidak mampu berkompetisi dengan pelamar umum, sehingga jasa pengabdiannya harus dihargai. Namun itu menciptakan masalah serius. Jumlah PNS membengkak menjadi 4,7 juta, separuh berkualitas rendah, hanya 5 persen memiliki kompetensi khusus, dan menyedot 30 persen APBN. Bahkan di sejumlah kota/ kabupaten 70 persen dana APBD habis untuk membayar gaji PNS. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, pemerintah memprioritaskan pengangkatan kategori 1 (K1), yakni tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD, memenuhi syarat administrasi, dan usia 46 tahun. Problem pelik menimpa K2, tenaga honorer nonbiaya APBN/ APBD. Setelah pengangkatan bertahap sejak 2005, jumlah K2 justru terus meningkat akibat rekrutmen yang tidak terkendali. Kita mendorong perencanaan rekrutmen yang terukur dengan standar baku mengedepankan kualitas profesional, kompetensi, dan personal. Di era pemerintahan baru nanti harus ada ketegasan soal tenaga honorer untuk menghindari perekrutan PNS asal-asalan yang kental kolusi dan nepotisme. Politisasi menjadi kendala pemaujudan PNS yang bertanggung jawab, berbudaya birokrasi yang bersih dan beradab, berperilaku prima sebagai abdi serta pelayan masyarakat. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap kewenangan instansi dan pejabat daerah menjadi pemicu booming K2. Tahun ini, jumlah K2 peserta tes CPNS 605.170 orang (254.774 tenaga pendidik, 17.124 kesehatan, 5.585 penyuluh, dan 327.696 teknis administrasi). Kuota penerimaan PNS hanya 30 persen. K2 yang tidak lolos menjadi tanggung jawab instansi terkait: dilepas atau dipertahankan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Politisasi akan merusak agenda reformasi birokrasi yang mutlak membutuhkan pegawai dengan integritas, kompetensi dan kinerja prima dalam pemerintahan. Elite dan penguasa politik daerah memanfaatkan PNS untuk mendukung pencapaian target-target tertentu. PNS masuk dalam subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis yang merusak tatanan pemerintahan. Kita berharap segera berakhir era politik pencintraan, politisasi birokrasi, dan era tenaga honorer. Merasa tertekan, Wali Kota Surabaya Risma berniat mundur. Dalam politik, yang "bener" akan "diincer"... * * * Jalan rusak di Jateng paling parah. Mas Ganjar, jangan jadi provinsi gronjal-gronjal... (Boyok pegel setelah melintas pantura) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri an, saya akhirnya menganggap plagiarisme juga seperti itu. Akibatnya, tak hanya para penulis skripsi, tesis, dan disertasi bagi calon anggota legislatif yang melakukan praktik plagiarisme dan jual beli karya tulis, kaum intelektual pun sepertinya tidak semuanya bisa terbebas dari kelindan tersebut. Di dunia intelektual, plagiarisme atau tindakan jiplak-menjiplak alias meng-copy paste dianggap tidak berbeda dari perbuatan mencuri, bahkan tidak jarang dianggap lebih buruk. Lantaran penilaian itu, tidak sedikit tokoh dunia, dari menteri hingga presiden, menjadi sangat terhina oleh perbuatan yang dituduhkan itu, dan ia harus merelakan jabatan. Kendati umumnya tidak ada kasus yang berujung ke pengadilan, tuduhan plagiat bagi penyandang gelar akademik, terutama gelar tertinggi (PhD atau doktor) dianggap persoalan sangat serius. Karena itu, masyarakat intelektual bisa memaklumi bila Menteri Pendidikan Jerman Annette Schavan memilih mengundurkan diri. Sikap itu dipilihnya setelah bekas universitasnya mencopot gelar doktor (PhD), dan menyatakan dia mencontek tanpa mencantumkan sumber pada bagian disertasinya, ”Person and Conscience”, 33 tahun lalu. (republika online, 9/2/13) Sebelumnya, Presiden Hongaria Pal Schmitt juga dilucuti gelar doktornya oleh Semmelweis University Budapest setelah mengemuka perdebatan berbulan-bulan tentang plagiarisme yang dilakukan. Dia diduga menyalin banyak bagian tesisnya pada 1992 dari materi penulis lain tanpa mencantumkan sumber atau kutipan secara memadai. (republika online, 30/3/12) Di kalangan masyarakat yang paham betul bagaimana pentingnya sebuah ide dan karya intelektual, semisal di Jerman, plagiat bisa dianggap dosa besar sehingga untuk menebus rasa bersalahnya pun seseorang tidak perlu menunggu lama. Termasuk seandainya harus meletakkan jabatan. Pilihan itu tidak bisa dimaknai lain, kecuali bahwa plagiarisme merupakan tindakan sangat tercela, karenanya pelakunya bila terbukti melakukan, tidak perlu lagi berapologia. Bagi sebagian orang Indonesia, masalah plagiarisme --meskipun baru sebatas jargon-- juga dianggap tercela sebagaimana di negara Barat. Bahkan andai kita mau membuka aturannya dari pihak yang berwenang, substansi regulasi itu bisa membuat buku kuduk berdiri. Hanya perbedaannya di Indonesia belum ada kesadaran menganggap plagiarisme itu sebagai tindakan sangat tercela, apalagi harus melepaskan jabatan. Karena itu kita acap melihat tak sedikit ’’tersangka’’bersilat lidah membantah tudingan itu, dan merasa tidak melakukan ’’dosa besar’’tersebut. Tidak Konsisten Ketiadaan kesadaran menganggap plagiarisme sebagai sesuatu yang sangat tercela bisa jadi karena sudah seperti wabah di dunia intelektual. Di samping itu, tidak ada sanksi berat bagi pelaku, ditambah ketidakkonsistenan pemerintah, terutama dalam hal penegakan sanksi. Konon ada calon rektor yang jelas-jelas terlibat plagiat malah mendapatkan suara mendikbud 35 persen, dan akhirnya disahkan menjadi rektor. Ini memperlihatkan bahwa soal sanksi terhadap plagiator masih melihat siapa orangnya, dan bukan apa yang telah dilakukan. Jadi bila saat ini banyak pihak mengeluhkan penyebaran virus plagiarisme, hal itu tidak bisa dilepaskan dari tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengenakan sanksi, selain tidak ada kekonsistenan menegakkan aturan yang dibuatnya. Mencermati hal itu, logis bila plagiarisme kian berkembang. Hal itu dipicu oleh kegilaan sebagian orang Indonesia terhadap gelar, tapi menganggap tidak penting bagaimana cara mendapatkannya, dan juga lantaran ketiadaan kejelasan sanksi. Seorang kawan dari Sumatera menuturkan, di sana pernah ada plagiat tapi bisa dianggap bukan plagiat. Ceritanya menyangkut dua mahasiswa calon master ekonomi Islam, yang setelah diverifikasi terbukti melakukan ’’dosa besar’’ itu. Kawan tersebut menambahkan, ada guru besar yang merasa menghitamputihkan, lalu menolak hasil verifikasi dua calon magister itu. Apabila masih ada faktor X dalam penilaian secara objektif dan pemberian sanksi maka hal itu bisa membuat plagiator tidak takut. Andai benar-benar ingin membasmi praktik plagiarisme, pemerintah, lewat Kemdikbud, harus tegas menegakkan peraturan, berani menerapkan sanksi, dan konsisten untuk tidak memberi ruang kepada siapa pun untuk mengembangbiakkan plagiarisme. (10) — Dr Mahmudi Asyari, peneliti dari ICIS Jakarta Tahun Mewujudkan Janji Demokrasi INDONESIA sekarang adalah Indonesia yang sulit mencari pemimpin yang punya hati pada rakyat dan ingat bagaimana menangis. Banyak pemimpin kita lupa untuk menangis karena hatinya beku, telinganya tuli, dan matanya buta melihat penderitaan rakyat. Banyak pemimpin kita tak peduli Indonesia dijadikan sapi perah bangsa lain dari kekayaan alam kita. Tiap tahun triliunan rupiah mengalir ke kantong perusahaan asing dan kompradornya di Tanah Air, sementara pemimpin kita diam seribu bahasa. Fenomena lain, demokrasi yang dijalankan sekarang sekilas terlihat meriah dengan pemberian hak pada rakyat untuk memilih langsung pemimpin, tetapi sebenarnya hanya prosedural. Problem lain, kemelemahan penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Lantas, bagaimana menyikapi potret buram itu? Untuk bisa menjawab persoalan tersebut, perlu gerakan menghukum elite politik dengan tidak kembali memilih jika mereka maju pada Pemilu 9 April nanti. Andai kembali memilihnya, kita akan mendapatkan elite politik seperti sekarang, yaitu minim prestasi, tapi rakus dan tamak. Untuk itu, perlu memikirkan langkah berikut. Pertama; pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan sarana pembaharu legitimasi politik bagi pemimpin berkuasa. Hanya melalui pemilu yang jujur, adil, dan demokratis akan terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemerintah yang berlegitimasi tidak akan diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh oposisi. Kedua; pemilu harus merupakan transformasi politik secara damai dan berkesinambungan. Artinya, perubahan politik harus mengutamakan nilai-nilai demokrasi, bukan represi dan mobilisasi. Karena itu, segala bentuk perseteruan politik harus berakhir melalui kontestasi politik dan menjunjung tinggi nilai keutamaan dan kemanusiaan. Ketiga; pemilu harus merupakan kontestasi murni dan transparan, dan tiap warga negara yang telah memenuhi syarat punya hak dan kesempatan sama memilih dan dipilih, sekaligus punya hak mengontrol pemimpin yang dipilihnya. Karena itu, tiap pemilu terbuka peluang untuk pergantian kekuasaan dalam koridor konstitusi, dan dapat dijadikan tonggak bagi berkembangnya demokrasi. Meski sesungguhnya kita bisa merasakan rakyat tak peduli siapa pemimpinnya dan dari partai apa. Rakyat juga tidak meributkan kekuasaan yang hendak diperebutkan. Padahal rakyat adalah jantung negara. Di tengah rakyat terletak jantung ekonomi, budaya, dan kekuasaan negara. Tapi masih adakah partai yng memikirkan rakyat, terutama rakyat miskin dan tertindas? Karena itu, tepat ungkapan Syafii Maarif, "Kita Oleh FS Swantoro Sesungguhnya kita bisa merasakan rakyat sudah tak peduli siapa pemimpinnya dan dari partai apa sungguh sedang berlomba dengan waktu dan waktu bisa sangat kejam. Waktu itu ibarat pedang, jika tidak pandai menggunakannya, leher kita akan ditebasnya. Terlambat, berarti merelakan proses pembusukan politik yang sedang berjalan akan makin membusuk dan menggiring bangsa ini menggali kuburnya sendiri." Demikian pula praktik demokrasi yang menjadi konsensus nasional sejak reformasi. Proses demokrasi yang sudah 15 tahun itu, kini diikuti sisi gelapnya secara diametral, yakni kemerebakan politik uang dalam kontestasi politik, mulai pilkada, pileg, hingga pilpres. Praktik busuk itu menyuburkan korupsi politik, pencucian uang, dan jual beli perkara saat pilkada, sebagaimana dilakukan Akil Mochtar. Dalam konteks itu seharusnya partai memainkan peranan strategis. Partai dapat melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik terhadap rakyat, melakukan seleksi pemimpin, kaderisasi elite partai atas dasar nilai kemanusiaan, hingga menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Pemimpin Pejuang Untuk mewujudkan semua itu, rakyat butuh infor- masi benar yang bersumber dari media, elite partai, dan dunia pendidikan. Rakyat juga perlu membuat kalkulasi rasional terhadap pemimpin yang akan dipilih. Dengan demikian, rakyat akan memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik, kerja keras, gigih memperjuangkan aspirasi mereka. Lewat informasi itu, rakyat tahu persis siapa pemimpin yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat atau yang hanya berwacana. Untuk mengembalikan pemimpin ke haluan rakyat, media massa harus membuka mata elite politik yang buta dan tuli agar mengerti derita rakyat, menyelami napas rakyat, dan mendengarkan suara rakyat. Bila mereka kelak terpilih, akan menjadi penyambung lidah rakyat. Media juga perlu menyemangati rakyat agar tetap tegar dan bangkit dalam optimisme. Dengan menyemangati, rakyat terbangun jiwa raganya untuk tidak menyerah pada kesulitan hidup. Rakyat harus mampu menghidupi optimisme dalam kesederhanaan dan keterhimpitan. Di sana kita akan menemukan sosok rakyat seperti ibu yang bersahaja tapi setia membesarkan anaknya karena ia memanggul harapan bahwa kelak anaknya jadi ’’orang’’. Persoalannya, bagaimana partai dapat membimbing rakyat yang tanpa pengorganisasian sistemik menjadi kekuatan yang tertata dan punya tujuan jelas hingga menjadi kekuatan dasyat dalam membangun negara bangsa ke depan. Karena itu, para calon pemimpin yang akan berlaga pada Pemilu 9 April nanti harus mampu membesarkan hati rakyat, sebagai pemilik sah republik ini. Rakyat tetap setia sebagai good followers yang punya kesadaran tinggi untuk dipimpin. Harus ada pemimpin yang bisa mendobrak penghalang kemajuan pembangunan, yang oleh Bung Karno diistilahkan menjebol dan membangun demi keterwujudan janji demokrasi. Sejatinya, janji demokrasi itu membuat rakyat hidup bahagia dan sejahtera. Tapi di titik itulah sulitnya mencari pemimpin rakyat tahun 2014. (10) — FS Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Revitalisasi Model Dakwah Oleh Anasom Pemkab Demak bersama Perhimpunan Pemangku Makam Aulia (PPMA) se-Jawa akan menggelar ’’Mahrojan Wali Jawi’’ pada 22 Februari 2014, didahului beberapa kegiatan. Mahrojan, menurut KH A Mustofa Bisri (Gus Mus), penggagas acara itu, memiliki arti festival atau perayaan guna merevitalisasi gerakan awal dakwah Walisongo. K egiatan itu mengusung tema,’’ Menapak Jejak Aulia, Meneladani Kearifan Mengajak’’, tema yang pas untuk merefleksi sejarah dakwah para wali tersebut. Mencermati dakwah awal yang dilakukan oleh para ulama di Jawa tersebut, tampak sekali pendekatan strategi kebudayaan sangat mendominasi. Strategi dakwah kebudayaan yang dilakukan selaras dengan prinsip dakwah mengubah masyarakat dengan menyertakan masyarakat sebagai subjek dakwah. Pola ini sangat berbeda dari yang berkembang akhir-akhir ini, yang memosisikan masyarakat sebagai objek dakwah, yang menunggu ajakan para dai. Kearifan mengajak kepada Islam memang harus terus digelorakan pada tiap generasi, karena mengajak kepada kebaikan merupakan esensi ajaran Islam. Generasi yang mampu meniru pola dakwah Rasulullah, dan terbukti sukses mengajak masyarakat kepada Islam adalah para wali di Jawa tersebut. Dalam berdakwah, Walisongo memilih cara yang santun, bijak, dan penuh hikmah. Dalam memandu masyarakat menuju Islam misalnya, para wali menerapkan strategi mengintegrasikan semua potensi dakwah untuk mengarahkan potensi yang ada di masyarakat. Strategi dakwah wali meliputi hampir semua aspek kebudayaan universal. Kita bisa melihat semua unsur uni- versal kebudayaan tersentuh, semisal sistem religi dan upacara keagamaan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup, teknologi dan peralatan. Hasil proses dakwah dengan pendekatan kebudayaan tersebut tampak pada hasil-hasilnya pada peninggalan mereka. Widji Saksono menjelaskan tiap wali ternyata mempunyai tugas khusus. Sunan Ampel misalnya, bertugas menyusun aturan syariat Islam. Sunan Gresik mengubah pola dan motif batik, lurik, dan perlengkapan kuda. Sunan Maja Agung menyempurnakan masakan, makanan, usaha, dan peralatan pertanian, serta barang pecah belah. Adapun Sunan Gunung Jati memperbaiki doa mantra (pengobatan batin), Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: mbaca.sm@gmail.com Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info Pos Indonesia Mengecewakan Pada 8 Februari 2014, saya mengirim paket berupa 117 sarung tangan golf beserta amplopnya ke pembeli/buyer di California, Amerika Serikat. Paket tersebut saya kirim melalui EMS Pos Indonesia dengan nomor resi EE 123670647 ID di Jalan MT Haryono, Ungaran. Namun beberapa hari yang lalu konsumen saya mengirim email ke saya berupa komplain disertai foto paket sarung tangan yang sudah rusak terkena air (gambar terlampir). Kardus sudah hampir sepenuhnya hancur, sementara amplop sarung tangan yang terbuat dari kertas juga basah dan rusak karena air. Saya tidak tahu apa penyebabnya, namun dugaan saya, paket tersebut rusak karena terkena banjir atau kehujanan. Saya mengajukan komplain ke Pos Indonesia Jl MT Haryono Ungaran dan meminta pertanggungjawaban. Namun respon yang diberikan pihak Pos Indonesia tidak sesuai perkiraan saya. Setelah menunggu lama jawaban dari Pos, alasannya karena menunggu diskusi dari Kantor Pos pusat, akhirnya mereka menyatakan jika saya harus mengajukan klaim komplain ke Pos Amerika. Tentu hal ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa saya mengajukan komplain ke negara orang? Seharusnya Kantor Pos sebagai pemberi jasa pengiriman barang yang menyelesaikan hal ini dengan pihak mana pun terkait dengan pengiriman barang tersebut. Setelah berdiskusi lagi dengan pihak Pos Indonesia, mereka mengatakan jika saya memang tidak bisa mengajukan komplain ke Amerika. Pembeli yang harus mengajukan komplain ke Pos Amerika. Hal itu juga tidak mungkin karena konsumen hanya berperan sebagai penerima paket, dan dia tidak tahu menahu tentang proses pengiriman barang. Hal ini mengindikasikan jika Pos Indonesia seperti melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain. Hingga saya menulis surat ini, belum ada usaha Kantor Pos Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena menyangkut pekerjaan, serta kerja keras yang sudah saya lakukan sebaik mungkin untuk memberikan produk yang baik kepada konsumen di luar negeri. Rudy Machmanto Jalan Badak IV/57, RT/RW 009/006 Gayamsari, Semarang * * * Mengawal Pemilu 2014 Demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Baik sebagai sistem atau proses demokrasi dalam dekade-dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sistem atau proses politik lain. Nilai-nilai demokrasi memang bisa dimaknai secara berbeda-beda, tergantung pada isu-isu yang tengah hadir mewarnai kehidupan suatu bangsa. Banyak kalangan yang pesimistis terhadap pemilu, sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Pemilihan umum sudah selayaknya disebut sebagai pesta rakyat. Meskipun tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa seringkali rakyat hanya menjadi objek permainan sesaat para elite poli- firasat, jampi-jampi (pengobatan lahir) dan hal-hal yang berkenaan dengan urusan pembukaan hutan, transmigrasi atau pun pembangunan desa baru. Sunan Giri menyusun peraturan tata kerajaan, tata istana, aturan protokoler kerajaan di Jawa, mengubah perhitungan bulan/ tahun, dan memulai pembuatan kertas. Sunan Bonang menciptakan gamelan, lagu, dan lagu. Sunan Drajat mengubah bentuk rumah, alat angkut (tandu, joli). Sunan Kalijaga berkreasi pada lagu, langgam, nyanyian, serta gending sebagaimana Sunan Bonang. Sunan Kudus mengubah bentuk persenjataan, peralatan tukang besi dan perajin emas, serta menciptakan pedoman perundangundangan bagi masyarakat Jawa. Sunan Muria di antaranya menciptakan tembang Sinom, Kinanti, dan berdakwah mendekati petani. Mengakar Kuat Apakah pola dakwah yang dilakukan para wali masih relevan hingga sekarang? Dalam berbagai diskusi tentang dakwah, memang terjadi perdebatan. Di antara pandangan tersebut menyebutkan pola dakwah tersebut terlalu lamban, masyarakat tidak segera sampai kepada Islam secara benar (Islam dalam perspektif). Namun pandangan lain menyebutkan bahwa proses dakwah yang dilakukan para wali tersebut menjadi penting dan masih relevan. Model dakwah itu bisa membuat Islam lebih mengakar kuat di dalam masyarakat, karena Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ’’Mahrojan Wali Jawi’’ yang pada puncak acaranya akan mendiskusikan tentang strategi dakwah bersama Gus Mus, Agus Sunyoto, Prof Dr Kacung Marijan dan Prof Dr Azyumardi Azra menjadi sangat penting. Kita berharap kegiatan tersebut bisa makin mengokohkan pola dakwah yang pas untuk masyarakat saat ini. — Drs H Anasom MHum, Sekjen Asosiasi Profesi Dakwah Islam (APDI), dosen Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisongo Semarang Pemulihan Psikologi Korban Banjir Oleh Musyafak ebih dari sepekan sebagian warga pantura di Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Lasem Kabupaten Rembang mengalami hentakan psikologis karena kepungan banjir. Meski belum ada kepastian terkait ancaman banjir akibat hujan sepanjang Februari ini, ancang-ancang agenda penanganan bencana perlu fokus pada pemulihan psikologi korban. Terutama pemulihan psikologi warga yang dihinggapi kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan, bahkan trauma. Secara umum, kondisi psikologis pascabencana diliputi kehidupan serbaterpaksa. Dalam beberapa kasus, masyarakat modern mampu mendeteksi dini bencana tapi jiwa dan nalar mereka tetap tidak siap menghadapi (Momon Sudarma, 2008). Bencana merupakan sesuatu yang tidak diinginkan sehingga selalu membuat jiwa terguncang. Psikologi sebagian warga pantura yang masih disusahkan oleh banjir hingga hari ini, masih sensitif. Pada fase itu lumrah menjumpai di antara mereka bersikap emosional dan sentimental Untuk menyentuh psikososial (jiwa sosial) yang rapuh ini, kita harus berhati-hati, salah-salah malah jiwa sosial mereka menjadi terluka. Pemerintah beserta pihak-pihak pemangku kepentingan perlu mengelola kondisi ini secara arif dan penuh kesabaran. Penyaluran bantuan misalnya harus merata. Jika di antara mereka merasa ada ketidakadilan, kondisi itu mudah memancing kemarahan dan mereka merasa mendapat tambahan ìaniayaî. Bahkan itu bisa berujung jadi sikap tidak percaya terhadap orang lain yang justru mempersulit proses pemulihan jiwa sosial mereka. Adapun psikologi warga pantura yang telah melewati bencana sudah menginjak taraf refleksi. Mereka mulai bangkit dan bersiap menata arah hidup lagi. Fase ini pun memerlukan pendampingan agar mampu berpikir realistis. Penerimaan atas kenyataan menjadi prasyarat awal agar mereka bisa berpikir lebih jernih. Refleksi mensyaratkan kesiapan batin dan pikiran untuk berdialog secara seimbang. Menurut Sudarma, tahap akhir kejiwaan masyarakat pascabencana adalah pembangunan psikologi hidup. Mereka telah melewati refleksi bahwa harta benda atau sanak saudara yang hilang adalah cermin hidup. Sejarah bencana yang terekam pada ceruk emosi mereka kemudian ìdiikhlaskanî sebagai suratan, yang semoga tidak terulang. Ekuilibrium Baru Dengan begitu, mereka lulus melewati krisis psikologis sehingga mampu membangun ekuilibrium baru kejiwaan. Bersamaan dengan itu mereka perlu mendapat jaminan ìkeamanan sosialî secara riil. Yang paling mendasar, harus mendapat layanan kesehatan L tik di saat kampanye. Demokrasi butuh kesiapan, integritas, dan juga kecerdasan. Perlu diketahui pula bahwa permasalahan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Peran TNI dan Polri di era reformasi ini sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Peran yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan profesionalisme yang menjadi etalase negara dan masyarakat. Panglima TNI, Jenderal Moeldoko telah menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan jajarannya akan bersikap netral saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Niat baik yang muncul adalah bagaimana TNI memiliki kontribusi yang positif dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka proses politik 2014 harus dikawal dengan sebaikbaiknya. Netralitas adalah hal utama yang harus dijaga oleh prajurit TNI. Jika netralitas tidak dijaga maka para prajurit TNI bisa melakukan tindakan-tindakan yang akan bisa membantu partai politik tertentu. Dengan momentum itu maka kami sebagai masyarakat berharap kepada para pemimpin atau tokoh politik untuk bisa menjadi contoh berdemokrasi yang tertib dan damai. Mampu mengendalikan emosi dan bisa menahan diri dan para pendukungnya jangan sampai justru memprovokasi, sehingga aksi-aksi kekerasan dan anarki yang tidak kita hendaki bisa terjadi. Amankan pemilu agar berjalan lancar, tertib, dan sukses. Jaga stabilitas politik, serta keamanan dan kehidupan masyarakat. TNI harus siap kapan pun dan di mana pun untuk membantu aparat kepolisian dalam mengamankan pemilu. Kami berharap para prajurit yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dengan masyarakat seperti Babinsa agar bisa menjaga netralitas, karena pemilu merupakan pesta demokrasi. Pegang teguh pada asas netralitas dan niat baik untuk berbuat yang terbaik, serta bermanfaat bagi masyarakat. PNS, TNI dan keluarganya yang memiliki hak pilih wajib memilih, tidak ada yang golput. Gunakan hak pilih dengan cara yang cerdas. Bambang Subiyanto Jl Jangli No 59, Jatingaleh Candisari, Semarang * * * Penyebab Banjir Tak Semata karena Alam Banjir merupakan permasalahan yang kompleks, yang harus segera ditangani agar akibat yang ditimbulkan tidak banyak merusak dan merugikan masyarakat. Usaha-usaha untuk mencegah dan mengurangi akibat banjir harus segera dilakukan. Banjir yang terjadi di berbagai wilayah, kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri yang membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara tidak terkontrol, dan penempatan tata ruang yang salah. Faktor penyebab banjir itu bukan karena alam dan letak geografis saja, tetapi aktivitas manusia yang merusak lingkungan juga merupakan salah satu penyebab timbulnya banjir yang terjadi. Sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam. Banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Beberapa penyebab banjir di antaranya curah hujan dalam jangka waktu panjang, erosi tanah menyisakan batuan, sehingga tidak khusus agar terhindar dari penyakit ikutan bencana. Pemulihan psikologi juga perlu disentuh dengan perspektif ekopsikologi. Jangan sampai mereka gagal memahami hubungan mendasar antara diri dengan lingkungannya. Pemerintah pun perlu memahami pola hubungan manusia dan lingkungan yang lebih baik, agar laju pembangunan tidak merusak salah satu di antaranya, apalagi keduanya. Bila pemerintah dan masyarakat gagal memahami hubungan itu, pada kemudian hari akan muncul praktik-praktik perusakan lingkungan yang berisiko pada keterulangan bencana. Selain itu membuat masyarakat mengulang rasa bersalah (Sarlito Wirawan Sarwono, 1999). Pemulihan psikologi korban banjir di pantura seyogianya berpijak dari psikologi atau karakteritsik umum Pemberian bantuan ataupun pendampingan terhadap korban banjir pantura seyogianya tidak berbelit-belit masyarakat pesisiran. Aspek-aspek antropologi dan sosiologi menggambarkan mereka merupakan manusia yang terbuka, apa adanya, dan egaliter. Selain itu, gigih dan ulet dalam menjalani kehidupan. Melihat karakteristik tersebut, pemberian bantuan ataupun pendampingan terhadap mereka haruslah tidak berbelit-belit. Tidak pas memberikan bantuan dibarengi rasa kasihan secara berlebihan karena itu bisa menyinggung perasaan. Meskipun korban, mereka patut ditempatkan pada posisi setara. (10) ada resapan air, buruknya penanganan sampah, saluran air tersumbat, pembangunan tempat permukiman dengan mengubah tanah kosong menjadi jalan/tempat parkir, sehingga daya serap air hujan tidak ada. Bendungan dan saluran air rusak, pembabatan hutan secara liar (Illegal logging). Oleh karena itu, kami sebagai warga masyarakat mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga lingkungan dan memeliharanya agar kita dapat hidup nyaman. Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh semua pihak dalam penanganan banjir, terutama kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan seperti TNI dan Polri serta lembaga yang terkait dalam membantu warga yang kebanjiran. TNI dengan segala sumber daya yang dimiliki — Musyafak, warga Demak Ngaliyan, Semarang) a.n MUSAFAK Email Baru Berhubung e-mail lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana lokal (hal 7) ke: wacana_lokal@suaramerdeka.com. dan: wacana.lokal@gmail.com. Panjang maksimal 6.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) langsung terjun ke masyarakat yang terkena banjir untuk segera memberikan bantuan. Semoga ke depan kita dapat terhindar dari bencana banjir, paling tidak kita bisa meminimalkan dengan melaksanakan kegiatan yang dicanangkan pemerintah serta unsur-unsur pemerhati lingkungan seperti penghijauan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, memelihara lingkungan di sekitar kita. Yosep Joko Untoro Jl Manggis RT 01/08 Lamper Lor, Semarang Selatan * * *
KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Ukraina Gelar Operasi Antiteroris Data Pencari Suaka Australia Bocor SYDNEY - Data identitas hampir 10.000 pencari suaka Australia bocor ke publik, kemarin. Departemen Imigrasi Australia menyatakan, kebocoran data itu terjadi secara tidak sengaja. Menurut juru bicara Departemen Imingrasi, informasi yang sempat terpublikasi di salah satu situs pemerintah tersebut tidak dimaksudkan untuk bisa diakses publik. ”Dokumen telah dihapus dan departemen sedang menginvestigasi bagaimana ini bisa terjadi untuk menjamin tidak terulang lagi,” kata juru bicara Departemen Imigrasi Australia. Kebocoran data ini bisa membahayakan para pencari suaka karena data tersebut dapat digunakan untuk menemukan mereka. Adalah laman The Guardian Australia yang pertama kali melaporkan adanya kebocoran data yang meliputi nama, asal negara, dan lokasi dari hampir sepertiga orang yang menghuni jaringan detensi imigrasi Australia tersebut. Tidak jelas berapa lama dokumen itu sempat diakses oleh publik. Badan Pengungsi Australia mengatakan, insiden ini memunculkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang dikenali dapat dikenai hukuman jika kembali ke negara asal, dan anggota keluarga mereka di kampung halaman rentan terhadap aksi kekerasan. (rtr,bbc-mn-66) Terobos Fasilitas Nuklir, Nenek Dibui TENNESSEE - Gara-gara menerobos masuk ke dalam kompleks pabrik senjata nuklir, seorang nenek berusia 84 tahun di Amerika Serikat diadili dan divonis 35 bulan atau nyaris 3 tahun penjara oleh pengadilan AS. Bersama dua aktivis lainnya, Megan Rice menerobos masuk ke dalam kompleks dan kemudian mengotori salah satu bunker yang menjadi tempat pembuatan bom uranium. Dua aktivis lainnya, Greg Boertje-Obed dan Michael Walli, juga diadili dan dijatuhi vonis lebih dari 5 tahun, karena keduanya memiliki catatan kriminal sebelumnya. Rice yang telah menjadi biarawati sejak usia 18 tahun itu mengaku melakukan aksi itu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap senjata nuklir. Meskipun otoritas setempat mengklaim tidak ada kerusakan atau bahaya yang dipicu oleh aksi tiga aktivis tersebut, aksi penerobosan ini justru memicu pertanyaan dan kritikan mengenai keamanan di fasilitas nuklir bernama Y-12 National Security Complex di Tennessee tersebut. (ap-mn-66) Malala Kunjungi Pengungsi Suriah SM/rtr LOKASI BENTROKAN : Para pemprotes antipemerintah berkumpul di Lapangan Kemerdekaan di pusat Kota Kiev, kemarin. Sebanyak 26 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa di lapangan itu pada Selasa. (66) ● 26 Orang Tewas dalam Bentrokan KIEV - Ukraina menggelar operasi antiteroris di seantero negeri setelah sejumlah gedung pemerintah serta depot senjata dan amunisi dikuasai kelompok ekstremis, kemarin. Pengumuman pemberlakuan operasi ini disampaikan layanan keamanan nasional Ukraina menyusul bentrokan antara pemprotes antipemerintah dan polisi di Kiev pada Selasa yang menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk 10 polisi. Sejumlah laporan dari beberapa daerah menyebutkan, sejumlah kelompok yang mendukung gerakan protes di Kiev telah menduduki gedung-gedung pemerintah. ”Di banyak wilayah di negeri ini, gedunggedung balai kota, kantor kementerian dalam negeri, kantor keamanan negara dan jaksa agung, unit-unit militer dan depot senjata, telah diduduki,” kata kepala SBU Oleksandr Yakimenko dalam pernyataan di laman layanan keamanan nasional Ukraina. ”Banyak pengadilan dibakar, pengacau merusak apartemen-apartemen pribadi, membunuh warga sipil,” katanya. Dia menambahkan, 24 jam terakhir telah menunjukkan eskalasi peningkatan konfrontasi kekerasan dan meluasnya penggunaan senjata oleh kelompok-kelompok berorientasi ekstremis. Presiden Ukraina Viktor Yanukovich, kemarin, menuding para pemimpin oposisi pro-Eropa bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia menyebut para pemimpin oposisi telah berupaya menggulingkan pemerin- tahan melalui kekerasan. Tuduhan serupa dilontarkan oleh Rusia. Kendati demikian juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, Rusia masih teguh pada sikapnya untuk tidak melakukan intervensi di Ukraina. Kremlin menyatakan, Putin dan Yanukovich telah melakukan pembicaraan melalui telepon pada Rabu dini hari. Sementara itu para pemimpin Uni Eropa, kemarin, menyatakan siap menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas soal itu, Kamis (20/2) waktu setempat. Kekerasan Terburuk Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menegaskan, 28 negara anggota blok tersebut telah sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi. ”Kami telah menyatakannya dengan jelas bahwa Uni Eropa akan merespons segala kerusakan,” kata Barroso. Kemarin, polisi kembali melancarkan serangan di Lapangan Kemerdekaan yang dikenal dengan nama Maidan. Tak lama setelah pukul 04.00, sejumlah tenda dibakar dan meriam air disemprotkan. Asap pekat membumbung dari barikade yang mengepung kamp protes di pusat Kota Kiev tersebut. Pada malam sebelumnya bentrokan sengit terjadi antara aparat dan pendemo. Sejumlah bangunan terbakar, 26 orang tewas, dan 241 lainnya menderita luka-luka dalam insiden tersebut. Ini adalah kali pertama polisi mengambil alih lapangan tersebut sejak Desember. Kendati demikian, ribuan demonstran yang mulai terpojok tetap tak gentar menghadapi barisan polisi antihuru-hara di Maidan, kemarin. Kekerasan Selasa lalu merupakan yang terburuk dalam hampir tiga bulan protes antipemerintah yang telah melumpuhkan ibu kota Ukraina. (rtr,ap,bbc-mn-66) SM/rtr MALALA Yousafzai, remaja aktivis asal Pakistan, mendengarkan kisah para remaja pengungsi Suriah yang tinggal di Yordania dalam kunjungannya ke pusat Pembangunan Sosial Al Manara di in Amman, kemarin. (66) Al-Qaedah Akui Ledakan Bom di Beirut BEIRUT - Brigade Abdullah Azzam mengklaim bertanggung jawab atas ledakan dua bom bunuh diri di Beirut, Rabu (19/2) kemarin. Kelompok cabang Al-Qaedah itu memperingatkan, serangan tersebut akan berlanjut hingga pasukan Hizbullah menarik diri dari pertempuran di Suriah dan membebaskan pasukannya dari penjara Lebanon. Dua bom bunuh diri meledak di pusat kebudayaan Iran di kawasan Bir Hassan yang merupakan basis gerakan Syiah Lebanon, Hizbullah, kemarin pagi. Ledakan itu menewas- Korut Tahan Misionaris Australia PYONGYANG - Seorang misionaris berusia 75 tahun asal Australia ditangkap di Korut karena dituduh menyebarkan agama. Saat ini kakek bernama John Short tersebut diduga tengah ditahan dan diinterogasi. Karen, istri Short, menyatakan suaminya ditangkap Sabtu lalu saat bergabung dengan sebuah kelompok tur. ”Dia misionaris garis depan, ini yang dia lakukan. Tapi Korut sangat berbeda, itulah mengapa hatinya menuntunnya ke sana. Saya meminta masyarakat berdoa untuknya,” kata Karen. Kementerian Luar Negeri Australia telah mengetahui penangkapan Short. Namun karena Australia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut, maka kontak dengan Pyongyang dilakukan melalui Kedutaan Besar Swedia.(bbc-mn-66) PADAMKAN API: Anggota pertahanan sipil memadamkan api sementara seorang bocah laki-laki menyaksikan lokasi ledakan di pinggiran Beirut, kemarin. (66) SM/rtr Pengadilan Larang Penggunaan Kekerasan BANGKOK - Pengadilan Thailand memutuskan agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para demonstran yang ingin menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Larangan tersebut ditetapkan Rabu (19/2) kemarin. Dalam keputusannya, pengadilan melarang siapa pun berkumpul dalam jumlah lima orang atau lebih dan menggunakan jalan-jalan tertentu untuk berunjuk rasa. Pengadilan juga melarang pemerintah menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstran. Kendati demikian pengadilan menolak usulan seorang pemprotes agar status darurat dicabut. Mereka mengatakan, hal itu tidak bisa dilakukan pengadilan karena kewenangan atas penetapan status darurat berada di tangan eksekutif. Kabinet Thailand menetapkan status darurat di kawasan Bangkok pada 21 Januari lalu setelah para pendemo mengancam akan melumpuhkan ibu kota dengan cara mengeblok sejumlah persimpangan utama dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sejauh ini telah berupaya menghindari penggunaan kekerasan agar militer tidak campur tangan. Polisi pun diperintahkan untuk menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan. Namun baku tembak mematikan meletus Selasa lalu setelah mereka merangsek masuk ke sejumlah lokasi di sekitar kota untuk membubarkan demonstran. Menurut Pusat Medis Erawan, lima orang tewas dan hampir 70 terluka dalam kejadian itu. Kepung Kantor Yingluck Kemarin, ribuan demonstran kembali mengepung kantor sementara perdana menteri di pinggiran utara Kota Bangkok. Mereka menuntut Yingluck mengundurkan diri. Mereka berkerumun di luar setelah dihalau dari kantor Yingluck yang terkepung di kompleks kantor pemerintah. Para demonstran mendesak pejabat di kompleks Kementerian Pertahanan agar mencegah Yingluck menggunakan kompleks itu sebagai kantor se- mentara. Para demonstran juga bertekad akan menarget asetaset milik keluarga Yingluck. Sejak Januari lalu Yingluck tidak bisa berkantor di Gedung Pemerintah lantaran diblokir oleh pengunjuk rasa. Beberapa gerbang kompleks tersebut juga telah diturup semen. PM Yingluck diperkirakan tidak berada di dalam kantor pada saat pengepungan terjadi. Ketegangan menurun setelah para pejabat militer di lokasi setuju untuk berbicara kepada pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban. ”Dimana pun dia berada, dimana pun dia tidur, kami akan memburunya,'' kata Suthep SM/rtr SAPA PENDEMO : Sejumlah karyawati melambaikan tangan dari dalam gedung milik SC Asset Corp sementara para pemprotes antipemerintah berkumpul di luar gedung di Kota Bangkok tersebut, kemarin. (66) Thaugsuban, pemimpin protes, di hadapan para pendukungnya. ”(Kita) harus meningkatkan perlawanan dan kita akan menyerang aset perusahaan milik keluarga Shinawatra dan sumbersumber pendanaan mereka.'' ”Kalau Yingluck masih datang untuk bekerja, kami akan datang ke sini setiap hari,” kata Suthep. Pemimpin oposisi itu bahkan mengesankan bahwa Yingluck kemungkinan diusir dari Thailand. Militer mengatakan, perdana menteri beserta kabinetnya kemarin menjauh dari kantor sementara mereka untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. Pada Selasa, kekerasan pecah setelah polisi antihuru-hara berupaya membersihkan lokasilokasi demonstrasi di daerah bersejarah di Bangkok. Seorang polisi tewas ditembak dan empat warga sipil juga kehilangan nyawa. Demikian diungkapkan pusat pelayanan darurat Erawan ketika menyebutkan catatan terbaru soal korban jiwa, kemarin. Selain itu, 60 orang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian mengatakan 24 petugasnya termasuk di antara mereka yang luka-luka. Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattanatabut, mengatakan tidak ada rencana meluncurkan operasi baru pada Rabu untuk membersihkan daerah-daerah yang diduduki pengunjuk rasa. Namun, dia membantah jika operasi yang dilancarkan hari Selasa menjadi tanda kekalahan pihak berwenang. (rtr,bbc-K16-66) kan enam orang dan melukai sekitar 100 orang lainnya. Serangan pertama terjadi pada jam sibuk, beberapa saat sebelum pengebom bunuh diri lainnya yang mengendarai sepeda motor meledakkan bom di tengah kerumunan warga. Aksi ini serupa dengan serangan bunuh diri kembar yang terjadi di Kedutaan Besar Iran pada November lalu. Dalam serangan itu, Brigade Abdullah Azzam juga mengaku bertanggung jawab. Warga Panik Dalam pernyataannya di Twitter, Brigade Abdullah Azzam mengibaratkan pengeboman tersebut sebagai ”operasi syahid” untuk membalas aksi penyerangan Hizbullah di Suriah. Mereka berjanji akan terus melakukan serangan. Hakim penyidik mengatakan, pelaku bom bunuh diri menggunakan bahan peledak seberat 160 kilogram. Duta besar Iran di Lebanon mencatat bahwa korban termasuk seorang polisi Lebanon yang menjaga pusat kebudayaan. Tidak satu pun para staf pusat kebudayaan Iran yang terluka. Ledakan bom kemarin membuat panik warga sekitar, tak terkecuali penghuni panti asuhan yang berada tak jauh dari lokasi peledakan. Anak-anak yang mendengar ledakan itu menangis ketakutan. Salah satu pria yang bekerja di toko kelontong mengatakan, daya ledakan bom itu sangat dashyat hingga mengguncang seluruh wilayah tersebut. ”Kami mendengar satu ledakan, namun beberapa saat kemudian ada lagi,” katanya. Di sekitar lokasi ledakan terdapat potongan tubuh manusia yang berserakan, termasuk tubuh anak-anak. (rtr-K16-66)
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM
OPTIMALKAN HAKIM

Recommended

Pemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya diriPemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya dirironaldonatus
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Portal Surya
 
Halaman 4
Halaman 4Halaman 4
Halaman 4https://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014hastapurnama
 

Recommended

Pemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya diriPemerintah memperkaya diri
Pemerintah memperkaya dirironaldonatus
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Portal Surya
 
Halaman 4
Halaman 4Halaman 4
Halaman 4https://wartaviral.com/
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014Suara Merdeka 22 Februari 2014
Suara Merdeka 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 19 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 21 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 24 Februari 2014hastapurnama
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013Portal Surya
 
Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013Portal Surya
 
Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013Portal Surya
 
Anas
AnasAnas
Anascarolinsonia
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 

More Related Content

Similar to OPTIMALKAN HAKIM

Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014hastapurnama
 
Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013Portal Surya
 
Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013Portal Surya
 
Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013Portal Surya
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 

Similar to OPTIMALKAN HAKIM (13)

HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014
 
Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013Surya epaper 5 november 2013
Surya epaper 5 november 2013
 
Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013Epaper Surya 14 Agustus 2013
Epaper Surya 14 Agustus 2013
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013Epaper surya 27 desember 2013
Epaper surya 27 desember 2013
 
Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013Surya epaper 09 desember 2013
Surya epaper 09 desember 2013
 
Anas
AnasAnas
Anas
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014
 
Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013Digital surya 19 desember 2013
Digital surya 19 desember 2013
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 

More from hastapurnama

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 

More from hastapurnama (20)

Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
 

Recently uploaded

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 

OPTIMALKAN HAKIM

  • 1. KAMIS KLIWON, 20 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 10 ■ TERBIT 32 HALAMAN kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com 1 epaper.suaramerdeka.com 312 Warga Terisolasi akibat Lahar Dingin MALANG - Lahar dingin erupsi Gunung Kelud yang menggelontor sejak Selasa (18/2) petang dan malam, telah meluluhlantakkan sejumlah rumah, persawahan, dan infrastruktur. Sebanyak 312 warga Dusun Selangon, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Malang, sampai Rabu (19/2), terisolasi. Data yang dihimpun Suara Merdeka, kemarin petang menyebutkan, warga sebanyak itu terisolasi karena jembatan yang menghubungkan dusun itu dengan dusun lainnya terputus akibat terjangan banjir lahar dingin Kelud. Mereka terisolasi sejak Selasa malam. ”Kami cari jalur alternatif untuk memberikan bantuan logistik kepada warga yang terjebak di dusunnya,” kata Kabid Tanggap Darurat BPBD Malang, Bagyo Setyono, kemarin. (Bersambung hlm 11 kol 1) LUNCURAN LAHAR : Lahar dingin melewati Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore. (30) SM/Antara Politikus Ingin Kuasai MK Timwas Ancam Panggil Paksa Boediono JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) DPR kasus Bank Century mengancam akan memanggil paksa Boediono. Sebaliknya pihak istana meradang, upaya itu dinilai sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Polemik tersebut dipicu dengan ketidakhadiran Wakil Presiden Boediono yang dipanggil oleh Timwas DPR kasus Bank Century, Rabu (19/2). Untuk kali keduanya, Boediono yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai gubernur Bank Indonesia pada 2008, menolak pemanggilan itu. (Bersambung hlm 11 kol 4) SM/Antara CARI DUKUNGAN: Penggagas Pansus Century yang tergabung dalam Tim 9 usai bertemu Adnan Buyung Nasution (dua kanan), belum lama ini. Tim 9 mencari dukungan untuk mendorong agar Wapres Boediono mau hadir dan memberikan keterangan.(30) 8 INTERNASIONAL Kiev Kian Membara, 26 Tewas ● Jimly Tolak dari Kalangan Dewan JAKARTA - Sejumlah politikus Senayan ramai-ramai mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Ada beberapa nama yang muncul seperti politikus PPPAhmad Yani dan Dimyati Natakusumah, Benny K Harman (Demokrat), dan Taslim Chaniago (PAN). Rencananya masih ada namanama-nama lainnya yang bakal mendaftar sebelum ditutup pada 24 Februari 2014 nanti. ”Banyak (yang mau daftar). Tapi sampai saat ini suratnya belum masuk. Selentingannya sih banyak,” kata Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin, di Gedung DPR, Rabu (19/2). ”(Ahmad Yani dan Dimyati) bicara pada saya, 'Ketua, bagimana kalau saya daftar ya? 'Saya bilang, 'Itu bagus sepanjang (bisa menjadi) negarawan dan melepaskan atribut partai',” kata Aziz menuturkan per- Rawat Rolls Royce, Anggarkan Rp 50 Juta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya tambahan pekerjaan baru lagi. Lembaga antirasuah itu bertanggung jawab untuk mengurus puluhan mobilmobil mewah yang diduga hasil patgulipat sejumlah tersangka korupsi. Mobil sport seperti Lamborghini, Ferrari, Nissan GTR atau mobil super mewah Bentley dan Rolls Royce, kini menjadi hiasan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mobil-mobil tersebut, dan juga belasan mobil mewah lainnya terparkir rapi di halaman gedung yang beralamat di Jalan Rasuna Said Kaveling C1 Kuningan Jakarta Selatan itu. Mobil tersebut merupakan sitaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, istri Wawan memang tercatat kepemilikan sejumlah mobil mewah. (Bersambung hlm 11 kol 1) SM/dok IBU Kota Ukraina kembali membara. Hingga kemarin aparat kepolisian masih terus menghujani pemprotes antipemerintah dengan serangan. 10 tanyaan Yani dan Dimyati. Sementara Taslim dan Benny belum membicarakan soal itu secara khusus kepada pimpinan Komisi III DPR. Menurut Aziz, sebelum mereka menempuh uji kepatutan dan kelayakan sebagai hakim konstitusi, maka harus mengundurkan diri lebih dulu sebagai anggota DPR. ”Harus melepas nomor induk partainya. Itu risiko yang harus ditempuh,” ujar dia. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menuturkan, dari partainya sendiri hingga saat ini belum ada yang mendaftar sebagai kandidat hakim MK. ”Dari Fraksi PAN tidak ada yang mendaftar,” kata Ketua Fraksi PAN itu. Pihak Demokrat membenarkan niatan Benny K Harman untuk mencalonkan diri menjadi hakim konstitusi. Hal itu diungkapkan kolega Benny, Ruhut Sitompul yang menjadi ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Komisi III. ”Dia hubungi saya, karena saya sebagai kapoksi, saya bilang bisa saja, dia bagus,” kata Ruhut. (Bersambung hlm 11 kol 1) Warga Manfaatkan Abu Vulkanik Gunung Kelud Aries Ciptakan Patung dan Keramik NASIONAL Karimunjawa Krisis Listrik Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelud membawa dampak yang merugikan untuk sektor ekonomi. Namun siapa sangka, di tangan kreatif abu justru tercipta sebuah karya seni yang elok dan berharga serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. PULAU Karimunjawa mengalami krisis listrik. Hal itu menyusul kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kepulauan tersebut. Lodeh Patin Durian, Sensasi Unik Nikmati Buah Durian (Kanal ”Kuliner”) Aries Budi Marwanto SM/dok Konsumsi Yogurt Turunkan Risiko Diabetes (Kanal ”Sehat”)’ TANGAN Aries Budi Marwanto begitu cekatan untuk membentuk abu menjadi sebuah patung. Dosen program studi (prodi) Kriya Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta itu justru bisa menghasilkan pelbagai patung dengan debu vulkanik sebagai bahan bakun- ya. Aries mengemukakan, debu vulkanik mengandung silika sekitar 70 persen. Material silika ini sangat baik untuk digunakan sebagai bahan utama keramik yang unsurnya terdiri atas bahan silika dan alumina. Karena tinggi kadar silikanya itu pula, debu vulkanik bisa diman- faatkan untuk bahan baku keramik maupun digunakan dalam proses finishing atau glasir. Keramik yang dibuat dari debu vulkanis dan lempung hasilnya lebih kuat dan lebih halus. Untuk dijadikan glasir pun, warna yang dihasilkan juga lebih menawan. Hebatnya lagi, dari bahan yang diperolehnya secara cuma-cuma dan melimpah ruah, Aries bisa menghasilkan karya seni yang harganya cukup mahal. Patung keramiknya berukuran sekitar 30 sentimeter dengan teknik pembuatan paling sederhana dijualnya seharga Rp 15 juta. (Bersambung hlm 11 kol 4)
  • 2. 2 NASIONAL KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Telepon Risma, Jokowi Beri Dukungan Moral SURABAYA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menelepon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memberi dukungan moral. Dari pembicaraan mereka, Jokowi memastikan Risma tidak akan mundur. Menurutnya, masalah politik yang timbul itu wajar dan pasti ada jalan keluarnya. “Semalam (Selasa malam-Red) saya sudah telepon Bu Risma. Bu Risma itu teman baik saya,” kata Jokowi di sela-sela diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2). Jokowi menganggap tidak ada masalah dengan apa yang dihadapi Risma. “Nggak ada masalah. Kalaupun ada, itu kecil dan biasa,” ujarnya. Menurut Jokowi, seorang pejabat publik yang didukung parpol biasa menghadapi dinamika politik, baik di internal partai ataupun eksternal. “Masalah politik biasalah. Setiap problem pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya. Salah satu penyebab Risma berniat mundur adalah ketidakcocokan dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana, yang juga ketua DPC PDIP Surabaya. Namun menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Risma sudah menerima Wisnu sebagai wakilnya. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M Machmud belum mendengar kabar dan tak menerima berkas surat pernyataan pengunduran diri orang pertama di Surabaya itu. ‘’Sampai saat ini tidak ada,” ujar Machmud. Hal senada disampaikan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji. “Saya tegaskan, tak benar Risma mundur. PDIPakan menjaganya sampai akhir masa jabatan,” tegas Sirmadji. Tak Mau Nyapres Di sisi lain, Risma mengaku risih kalau ditanya tentang peluangnya maju ke kancah perpolitikan nasional. Yang dia pikirkan sekarang adalah menjalankan tugasnya sebagai wali kota dan memikirkan warga Surabaya. Dia tak tertarik membahas pencapresan. Seperti ramai diberitakan, Risma dianggap sebagai salah satu tokoh yang layak menjadi capres/cawapres dari PDIP selain Jokowi. “Ndaklah, ndak. Berat lo jadi presiden. Aku nggak maulah,” ucapnya. Sementara itu, pengamat politik dari FISIP Unair Surabaya Haryadi menyatakan, secara prinsip ketegangan politik antara Risma dan sejumlah elite PDIP Kota Surabaya telah selesai. Perseteruan dan ketegangan politik itu memuncak ketika PDIP mengajukan Wisnu Sakti Buana sebagai calon wakil wali kota pengganti Bambang DH.“Risma sebenarnya tak setuju dengan pengajuan Wisnu. Tapi kenyataannya yang diajukan tetap Wisnu,” katanya. Untungnya, kata Haryadi, perseteruan politik itu bisa diredam. “Secara kelembagaan sudah beres, tapi mungkin secara personal ada jarak antara Risma dan sebagian elite PDIP Surabaya,” jelasnya. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan kekuatan politik lain. Parpol lain itu ingin menarik Risma ke pihak mereka dan menjauhkannya dari PDIP. Apalagi, menghadapi ketegangan dengan PDIP, Risma bermanuver dengan membangun jejaring politik dengan anggota DPRD dari luar partai banteng moncong putih. “Iklim politik itu makin ruwet setelah Risma merajuk politik dengan tampil di layar televisi untuk mengungkapkan niatnya mundur. Tapi, kemungkinan mundur itu sangat kecil, mengingat akar persoalannya sudah selesai,” ujarnya. (G14,viva-59) Hakim Agung Sepi Peminat JAKARTA - Seleksi calon hakim agung periode 2014 masih sepi peminat. Sampai Rabu (19/2), baru tiga orang mendaftar. Mereka terdiri atas dua orang melalui jalur karier dan seorang dari jalur akademisi. Menurut Kepala Biro Seleksi Hakim Komisi Yudisial (KY) Heru Purnomo, untuk menjaring pendaftar, pihaknya mengirim surat ke berbagai lembaga yang berpotensi sebagai penyedia calon hakim agung. Ketika ditanya berapa target minimal pendaftar, Heru mengatakan, sebanyak mungkin agar mempermudah seleksi dan menghasilkan hakim agung yang memiliki integritas dan mumpuni secara keilmuan. KY membuka pendaftaran mulai 17 Februari hingga 7 Maret 2017 untuk mengisi 10 lowongan hakim agung yang pensiun. Syarat pendaftaran yakni membuat lamaran di atas kertas bermaterai dan ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia u.p. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia. Pendaftaran dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 telepon (021) 31903730, faksimile (021) 31903661/31903644, paling lambat 7 Maret 2014 pukul 16.30 WIB (stempel pos). Seleksi dilakukan setelah MA melalui surat pada 30 Januari 2014 meminta KY mengisi kekosongan jabatan hakim agung tahun 2014 sebanyak empat orang karena memasuki masa purnabakti dan meninggal dunia. Selain empat lowongan yang diminta MA, KY juga masih memiliki utang enam orang untuk seleksi hakim agung 2013, sehingga lowongan yang dibuka sepuluh kursi. Kesepuluh lowongan itu terdiri atas dua lowongan untuk kamar agama, tiga kamar perdata, empat kamar pidana, dan tiga untuk kamar tata usaha negara. (D3-25) Heryawan Serius Nyapres BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan keseriusannya meraih tiket capres dari PKS. Dia tak akan menanggapi usulan dari partai lain untuk meminangnya, namun fokus berkompetisi di internal partai dengan bakal capres lainnya, yakni Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid. Penegasan tersebut dikatakan Aher, sapaan akrabnya, usai menjadi pembicara pada diskusi tahun politik dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2014 di Bandung, Rabu (19/2). “Proses sedang berjalan (setelah penetapan tiga capres PKS). Yang jelas saya serius. Selanjutnya kan berarti harus berikhtiar dan saya optimistis menjalaninya,” jelasnya. Dia menambahkan, partai pun sudah mempersilakan para bakal capres melakukan uji publik dan bersosialisasi, terutama tentang gagasan yang ingin dimunculkan. Menurut Heryawan, ia akan memanfaatkan betul peluang tersebut. Dalam kaitan itu, dia sudah melakukan kunjungan ke dua daerah di luar Jabar sebagai pemanasan, yakni Jatim dan Sumbar. “Selain bertemu warga Jabar di perantauan, saya juga berdialog dengan mahasiswa dan akademisi, serta menyampaikan gagasan,” ucapndasnya. Dia pun menegaskan aktivitasnya sebagai bakal capres tak akan mengganggu tugas utama sebagai gubernur. Kegiatan sosialisasinya sebagai capres dari PKS hanya dilakukan pada akhir pekan. Terkait dengan keinginan partai lain, salah satunya Gerindra untuk menjadikannya cawapres bagi Prabowo Subianto, Heryawan mengaku tak terlalu memikirkan. Lebih dari itu, tawaran tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesan kurang menguntungkan baginya. “Janganlah, meski peluangnya tinggi, nanti itu bisa tidak istikamah,” katanya. (dwi-59) SM/Antara Bangku Kosong saat Rapat DPR SUASANA bangku kosong ketika rapat dengar pendapat ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). Tingkat kehadiran anggota Dewan semakin menurun seiring dekatnya Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014.(30) KUHAP Direvisi, KPK Bisa Bubar ● Presiden dan DPR Didesak Menunda JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bila revisi dilanjutkan dan tuntas, KPK bisa bubar. Karena itu, KPK menyampaikan beberapa catatan keberatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. ‘’Surat kami kirim hari ini ke pemerintah dan DPR. Tentu kami tunggu respons dari presiden. Seyogianya kita berpikir positif bahwa rekomendasi yang diajukan KPK itu Insya Allah diikuti,’’ ujar Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Rabu (29/2). Abraham mengatakan, KPK tidak sedang dalam posisi menolak serta merta RUU KUHAP dan KUHP. Posisi KPK adalah memohon kepada pemerintah dan DPR agar sebisa mungkin menunda atau menangguhkan pembahasan kedua RUU itu. Menurut dia, pihaknya melihat ada beberapa hal krusial yang kalau dipaksakan akan mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK. ‘’Kami berharap pemerintah mengambil langkah yang lebih konstruktif, bukan destruktif,’’ujarnya. Dia menambahkan, dalam pembahasan revisi KUHAP, pihaknya juga mengusulkan agar delik korupsi dan delik kejahatan luar biasa lain diatur dalam UU tersendiri agar lex specialis kelihatan. Abraham juga meminta, revisi KUHAP sebagai hukum pidana formal sebaiknya dibahas setelah pembahasan revisi KUHP sebagai hukum materiil. ‘’Kami juga meminta pemberlakuan dua RUU tersebut sebaiknya diberi transisi tiga tahun untuk menyesuaikan dengan RUU Tipikor dan UU lain yang terkait,’’ ujarnya. Penyadapan Abraham menjelaskan, dalam revisi KUHP, sifat kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi tereliminasi. Begitu pula dengan kejahatan luar biasa lain seperti terorisme, narkotika, dan pelanggaran HAM. ‘’Kalau sifat kejahatan luar biasa hilang, maka konsekuensinya lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK, dan BNN tidak relevan lagi atau bisa dikatakan lembaga bubar bila kejahatan luar biasa itu dipaksakan masuk ke buku II KUHP,’’kata Abraham. Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa substansi dalam revisi KUHP yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Misalnya kewenangan penyelidikan akan hilang. Padahal kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna. ‘’Begitu juga dengan lawfull interception, yaitu penyadapan saat penyelidikan,’’katanya. Dia juga menambahkan, ada juga beberapa delik soal penyuapan atau gratifikasi dalam revisi KUHP yang tidak masuk ke dalam delik korupsi, tapi ke delik yang berhubungan dengan jabatan. ‘’Jadi kalau penyelenggara negara terima suap, maka tidak bisa disidik KPK,’’ujarnya. Dalam revisi KUHAP, lanjut Abraham, juga ada beberapa hal yang bisa menghambat pemberantasan korupsi. Di antaranya soal kewenangan melakukan penyitaan yang harus seizin hakim pendahuluan. Begitu juga dengan masa penahanan dalam tahapan penyidikan sangat singkat, yakni hanya lima hari. ‘’Anda bisa bayangkan kalau dalam proses tahapan penyidikan KPK diberi waktu lima hari, akan sulit merampungkan pemberkasan untuk dilimpahkan ke penuntutan. Jadi kalau dipaksakan, akan menghambat pemberantasan korupsi,’’ tegas Abraham. (J13-59) Abraham Samad SM/Antara Hanya Dua Partai Penuhi Syarat Pencapresan ● Survei IDE Research and Consultant BANDUNG - Hanya dua parpol yang diprediksi meraup suara signifikan sekaligus mampu memenuhi syarat pencapresan lebih dari 20 persen. Kedua partai tersebut adalah PDI Perjuangan dan Golkar. Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei yang digelar IDE Research and Consultant di Bandung, Rabu (19/2). Mereka menjaring pendapat publik tentang parpol yang akan memenangi pemilu mendatang. “Responden meyakini PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dengan dukungan 25,43 persen diikuti Golkar 21,75 persen. Tiga partai terancam tak lolos ambang batas parlemen,” kata Direktur Eksekutif IDE Jajang Sukmahari. Menurut dia, survei tersebut dilakukan secara nasional dengan jumlah sampel 1.600 responden selama 13-21 Januari 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 2,85 persen dan tingkat kepercayaan 85 persen. Jajang menyebut faktor Jokowi sebagai daya pikat PDI Perjuangan. Karena itu, dia pun mencoba memformulasikan gubernur DKI itu berpasangan dengan sejumlah figur yang beredar menjelang pilpres. Suara Tinggi Di antaranya dengan Megawati sebagai capres dan Jokowi cawapres, kemudian Jokowi sebagai capres bersama cawapres Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan ketua MK Mahfud MD. “Jokowi dipasang dengan siapa pun (suaranya) tetap tinggi karena kehadirannya bisa mengangkat elektabilitas. Figurnya cukup dominan di kalangan responden, kecuali di Jakarta yang masih memperhatikan sepak terjangnya sebagai gubernur,” jelasnya. Untuk Golkar, Jajang menyebut ada kondisi yang menguntungkan. “Mereka yang tidak puas atas pemerintahan SBY, teringat masa Orba yang direpresentasikan oleh Golkar,” katanya. Hasil survei menunjukan pula Gerindra yang mendapat perolehan dukungan signifikan sebanyak16 persen, disusul Partai Demokrat 8,75 persen, PKB 7,14 persen, Hanura 5,98 persen, PAN 5,52 persen, PKS 3,80 persen, dan Nasdem 3,75 persen. Partai yang terancam tak lolos ambang batas parlemen karena mendapat dukungan di bawah 2 persen adalah PPP, PBB, dan PKPI. (dwi-59) Dana BPJS Dicurigai untuk Kepentingan Politik JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencurigai sebagian anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2014. “Aset PTAskes dan PT Jamsostek untuk BPJS sebanyak Rp 19,9 triliun, tapi yang dicairkan untuk BPJS yang berlaku mulai 1 Januari 2014 baru Rp 1,6 triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi LSM Fitra Uchok Sky Khadafy, di Gedung DPR, Rabu (19/2). Menurut Uchok, baru dicairkannya Rp 1,6 triliun untuk BPJS patut mengundang kecurigaan tentang pemanfaatan dana itu untuk kepentingan politik 2014. Pencairan dana BPJS, kata dia, adalah kewenangan Kementerian Keuangan, sehingga perlu diusulkan mereformasi kementerian itu agar lebih transparan. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie mengatakan, sisa lebih APBN 2013 sekitar Rp 70 triliun. Jika dari anggaran tersebut, sekitar Rp 10 triliun digunakan untuk BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014, dia optimistis program itu akan berjalan baik. Menurut dia, pelaksanaan BPJS masih buruk. Masih banyak penduduk miskin yang belum terakomodasi sebagai peserta BPJS. (ant-59) Potensi Zakat Belum Terintegrasi SM/Muhammad Syukron RAPAT KOORDINASI : Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur memimpin Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng.(30) SEMARANG - Untuk menggalang potensi dan sinkronisasi pengelolaan zakat agar lebih optimal, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi BAZ Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Gedung B Lantai 5, kemarin. Asisten Kesra Djoko Sutrisno yang mewakili gubernur Jawa Tengah menyampaikan, pengelolaan zakat akan optimal bila diintegrasikan. Dengan demikian, para pengelola diharapkan membangun sinergi. Selama ini, potensi zakat diakui belum terintegrasi. ‘’Juga perlu upaya peningkatan jumlah muzaki yang saat ini masih terbatas pada PNS. Jadi, ke depan sebisa mungkin orang-orang kaya bisa tersadarkan agar segera berzakat. Yang paling utama, bagaimana data zakat tingkat kota dan kabupaten bisa diakses sehingga secara statistik potensi dari tahun terukur. Bila hal tersebut sudah dilakukan, zakat yang sudah terhimpun bisa terdistribusikan secara tepat sasaran dan tidak overlaping,’’ ujarnya. Bank Data Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Ali Mansyur menegaskan, yang terpenting dalam sinergitas ini adalah optimalisasi perolehan zakat di berbagai kabupaten/kota. Dengan demikian, muncul motivasi untuk menyalurkan ke Baznas. Di sisi lain, akan terjalin komunikasi yang baik antarkabupaten/kota sehingga Baznas Provinsi mempunyai bank data mustahiq dan muzaki. ‘’Syukur-syukur warga miskin bisa dibimbing agar terangkat dengan cara pemberian modal usaha produktif. Harapan kami, dengan munculnya banyak mustahiq baru, akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah,’’ paparnya. (H84-59)
  • 3. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Kejati Belum Tuntaskan Kasus Nyatnyono Tri Yulianto Terancam Pasal Kesaksian Palsu ● Korupsi Ruilslag Tanah Pemprov SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah ternyata belum menuntaskan penanganan kasus korupsi dalam ruilslag tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungatan Barat, Kabupaten Semarang. Empat orang telah dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Yakni makelar tanah Karyono, mantan pamong Desa Nyatnyono Haryanto, mantan staf ahli gubernur Jawa Tengah Priyantono Djarot Nugroho, dan Direktur PT Handayani Membangun Rustamaji yang saat ini berstatus buron. Tiga orang dalam kasus ini dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Ketiganya adalah mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, yakni Mohamad Thoriq, Wimbo Cahyono, dan Yudhi Riarso. Masih ada satu berkas tersangka dalan perkara ini yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan , yaitu atas nama Komisaris PTHandayani Membangun, Endang Sri Handayani. Berkas itu masih di tangan jaksa penyidik. "Kami baru akan menggelar ekspose. Tapi eskpose terkait apa, kami tidak bisa sampaikan, karena menyangkut teknis penyidikan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, Rabu (19/2). Mayhudi enggan membeber kendala yang dihadapi penyidik. Menurutnya, penyidik memiliki keraguan. Namun Masyhudi tak mengungkap lebih lanjut. Tidak Tegas Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (P2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menilai Kejati tidak tegas. Padahal, kerugian negara dalam kasus ini belum seluruhnya pulih. Karyono hanya dibebani uang pengganti Rp 139 juta dan Djarot Rp 70 juta, sedangkan Rustamaji Rp 250 juta. "Sisanya siapa yang menanggung? Padahal dalam kasus ini BPKP menyatakan kerugian Rp 2 miliar lebih," kata Eko. Kasus korupsi ini terjadi karena penjualan tanah hak pakai Dinas Pekerjaan Umum di Desa Nyatnyono seluas 32 ribu meter persegi. Sebelum dijual, dilakukan rekayasa Buku C Desa Nyatnyono. Pada 2000, tanah tersebut dinyatakan milik perorangan. Tahun 2003, diterbitkan dua sertifikat di atas tanah tersebut atas nama Karyono dan Haryanto. Tanah dalam dua sertifikat itu dijual ke pihak lain. Sebagian besar dibeli oleh PT Handayani, yakni 21 ribu meter persegi. Belakangan penjualan tanah DPU itu mencuat. PT Handayani lalu menukar tanah tersebut dengan tanah miliknya di Desa Kalongan, kecamatan yang sama, seluas 40 ribu meter persegi. Namun nilai tanah itu lebih rendah Rp 2,1 miliar. BPKP Jawa Tengah menilainya sebagai kerugian negara. (H89-59) SM/Antara Sidang AQJ Ditunda PETUGAS Pengadilan Negeri Jakarta Timur berada di ruang sidang ketika menunggu persidangan Abdul Qadir Jaelani (AQJ) atau Dul yang merupakan putra musisi Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jaktim, Rabu (19/2). Sidang AQJ ditunda karena terdakwa tidak hadir.(30) ● Korupsi Pengadaan Perangkap Hama JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 7.000 unit light trap (lampu perangkap hama serangga) di Kementerian Pertanian. Salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman mengungkapkan, proyek itu diadakan pada tahun anggaran 2012. Light trap merupakan lampu perangkap hama yang menggunakan tenaga surya. Menurut rencana, alat tersebut akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia. Selain Udoro, tersangka lain ada- ayat (1) KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, Pasal 2 ayat (2) UU No. 21/2007, Pasal 88 UU No. 23/2002, dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 5/1984 tentang Perindustrian. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (26/2) dengan agenda pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Melarikan Diri Pengungkapan kasus tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap buruh tersebut terjadi setelah dua buruh asal Lampung Utara bernama Andi Gunawan dan Junaedi melarikan diri dari pabrik kuali. Kedua orang yang sudah bekerja selama empat bulan di pabrik itu kabur karena berkali-kali disiksa. Mereka kemudian men- ceritakan perlakuan buruk pemberi kerja kepada keluarga dan lurah, yang kemudian melapor ke Polres Lampung Utara pada 28 April 2013. Mereka juga mengadu kepada Komnas HAM. Pada 3 Mei 2013, aparat Polres Kota Tangerang beserta penyidik PPA Polda Metro Jaya dan Polres Lampung Utara menemukan 34 pekerja pabrik lainnya yang juga mendapat perlakuan buruk dari majikan dan orang suruhannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, usaha pabrik kuali itu tidak mempunyai izin industri dari Pemkab Tangerang. Terdakwa hanya mengantongi surat keterangan usaha dari Pemerintah Kecamatan Cikupa, padahal pabrik berada di Kecamatan Sepatan. (ant-59) Bikin Bak Khusus, Timbun 9 Ribu Liter Solar BANDUNG - Empat penimbun solar ditangkap polisi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Para pelaku membuat bak khusus dari pelat besi yang dipasang di bagian dalam mobil untuk menampung solar dari pembelian di sejumlah SPBU. Aksi tersebut diungkap Tim Khusus Satuan Brimob Polda Jabar. "Barang bukti yang disita 9.265 liter solar dan empat kenda- terkait pemberian THR untuk Komisi VII DPR, Bambang mengatakan opsi itu akan ditempuh jika alat bukti lain tak dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi. ’Pemutaran rekaman opsi terakhir KPK,” kata dia. Tidak Ingat Dalam sidang Selasa lalu, Tri Yulianto terus menyangkal pernah menerima uang tunjangan hari raya dari Rudi Rubiandini. Bantahan anggota Fraksi Demokrat DPR itu berlanjut meski terdakwa Rudi sebagai pihak yang memberikan uang menanyakan langsung hal itu kepadanya. ”Apakah Saudara ingat saya sebagai terdakwa memberikan tas ransel hitam pada Saudara di tempat parkir toko buah All Fresh pada 26 Juli 2013?” ujar Rudi saat diberi kesempatan memberikan tanggapan atas kesaksian Tri Yulianto. ”Tidak pernah,” jawab Tri. Rudi mengulang pertanyaannya, namun Tri kembali membantah dan mengaku tidak ingat.Tri pun meminta majelis hakim menghadirkan bukti yang disangkakan kepada dirinya itu. (viva-59) Dirjen Tanaman Pangan Tersangka Pelaku Perbudakan Dituntut 13 Tahun TANGERANG - Jaksa menuntut hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 500 juta juta subsider enam bulan tahanan terhadap Yuki Irawan, terdakwa kasus perbudakan buruh di sebuah pabrik kuali di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (19/2), Jaksa Penuntut Umum Agus Suhartono menilai Yuki bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, dan UU Perindustrian. Jaksa menggunakan Pasal 333 JAKARTA - Sangkalan demi sangkalan yang dilontarkan anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto saat bersaksi dalam sidang terdakwa mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa (18/2) di Pengadilan Tipikor Jakarta, membuat KPK mempertimbangkan penerapan Pasal 22 Undang-Undang KPK yang mengatur tentang saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, ada dua hal yang dapat dilakukan majelis hakim menyikapi keterangan palsu saksi dalam persidangan. ”Pertama, hakim boleh menyatakan ia (saksi) melakukan sumpah palsu dan ia (hakim) bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan KUHP,” kata Bambang, Rabu (19/2). Karena keterangan palsu saksi dapat mengganggu pengungkapan kasus di persidangan, maka yang bersangkutan bisa dikenai Pasal 22 UU KPK dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Mengenai tidak diputarnya rekaman penyadapan KPK atas pembicaraan Rudi dengan Tri Yulianto raan," jelas Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Jabar AKBP Baktiar Joko Mujiono bersama jajaran Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus di Mapolda Jabar, Rabu (19/2). Keempat tersangka yakni RS, AS, NE, dan JS. Sebelum beraksi, mereka memodifikasi empat kendaraan tersebut agar bak penampung bisa menyatu. Dari empat kendaraan itu, tiga di antaranya truk dan satu lainnya SM/Antara TANGKI SOLAR: Barang bukti tangki solar yang disembunyikan dalam sebuah mobil Kijang kapsul saat gelar kasus pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi ilegal jenis solar di Mapolda Jabar, Rabu (19/2).(30) minibus. Kapasitas bak bervariasi, mulai 1.000 liter hingga 8.000 liter. "Bak penampung dibikin selama tiga bulan di bengkel teman saya. Teman saya tidak curiga. Jenis besinya juga biasa. Setelah itu, kami keliling SPBU di sekitar Bogor," kata tersangka RS sembari menyebut modal Rp 6 juta untuk pembuatan bak. Ditumpuk Bata Selain dengan terpal, tersangka menutup bak-bak truk tersebut dengan tumpukan batu bata. Khusus minibus, tersangka menggelapkan dengan menempel lapisan di kaca mobil. Mereka mengaku baru beroperasi sebulan. Meski demikian, keterangan itu masih didalami. "Termasuk ke mana mereka menjual solar, apakah langsung ke industri," kata Baktiar. Penyidik mengalami kendala untuk segera menemukan titik terang. Pasalnya, pengiriman dilakukan sopir-sopir berbeda setelah keempat tersangka menampung solar dan kemudian membawa ke lokasi berikutnya. Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dengan denda maksimal Rp 60 miliar," jelasnya. (dwi-59) lah Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan EB; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AW; Ketua Unit Layanan Pengadaan AS; Ketua Pokja Pengadaan HAN; Manajer PT Arief IM; pimpinan PT Fomitra AL; Direktur PTPrima Sejahtera AN; Dirut PT Andalan Duta Persada J; Direktur PTPurna Darma AS; Direktur PT Parsindo Danatama MY; Direktur CV Hanindra Karya BA, MS, SCR, dan MAS. Gelembungkan Harga Kejati hanya bersedia menyebutkan inisial para tersangka. Menurut keterangan, EB yang merupakan anak buah Udoro adalah Erma Budiyanto. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. ''Mereka belum ditahan,'' ujar Adi. Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah mobil Jeep Wrangler Rubicon dan uang tunai Rp 6 miliar. Menurut informasi, mobil itu disita dari Amsar Sheba (AS), direktur PT Purna Dharma Persada, salah satu perusahaan pemenang tender. Namun, Adi tidak menjelaskan apakah barang bukti tersebut merupakan hasil suap atau pencucian uang. Dia menjelaskan, anggaran proyek tersebut Rp 135 miliar. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, kerugian negara dalam proyek tersebut Rp 33 miliar. Adi menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan sebagian perkara tersebut dengan 10 tersangka ke pengadilan. Modus korupsi dalam kasus tersebut di antaranya penggelembungan harga tujuh ribu unit light trap. ''Lelang dimenangi lima rekanan. Dari hasil penyidikan, ada mark up harga dan pengaturan lelang,'' ujarnya. (K24-25,59)
  • 4. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Pabrik Tonasa V Diresmikan PANGKEP - Pabrik semen unit V milik PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin. Pabrik tersebut berkapasitas produksi 3 juta ton per tahun. Bersamaan dengan itu, diresmikan pula power plant berkapasitas 2 x 35 mega watt di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. ‘’Investasi Tonasa V mencapai Rp 3,5 triliun. Tambahan dari situ membuat kapasitas produksi Semen Tonasa menjadi sekitar 7 juta ton per tahun,’’ tutur Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, induk PT Semen Tonasa dalam keterangan persnya. Pabrik baru itu, lanjut dia, memperkuat posisi Semen Indonesia dalam industri semen nasional. Saat ini holding korporasi tersebut menguasai pangsa pasar 44%. Tahun ini, total kapasitas produksi Semen Indonesia mencapai 31,8 juta ton, dan masih akan bertambah melalui pabrik baru, antara lain di Indarung VI Sumatera Barat dan Rembang, Jateng. ‘’Kami juga memiliki fasilitas pendukung memadai dalam jalur distribusi semen. Di antaranya cement mill 22 unit, packing plant 23 unit, serta 11 pelabuhan khusus semen.(G14-29) Rupiah Diprediksi Terus Menguat Target Dua Asumsi APBN Meleset JAKARTA - Target asumsi makro, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan lifting minyak dalam APBN 2014 meleset dari target. Padahal tahun ini baru satu setengah bulan berjalan. Dalam APBN 2014, nilai tukar rupiah dipatok Rp 10.500 per dolar AS. Namun, realisasinya saat ini berada di level Rp 12.200 per dolar AS atau terdepresiasi 19,54%. Adapun target lifting atau produksi minyak dalam APBN 2014 ditetapkan 870 ribu barel per hari, tetapi realisasinya hanya 804 ribu barel per hari. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, depresiasi rupiah akan berdampak buruk terhadap postur APBN. “Deviasi yang paling besar itu nilai tukar. Kisarannya Rp 11.700-Rp 12.200 per dolar AS. Tapi dalam asumsi APBN kita menempatkan Rp 10.500 per dolar AS. Kondisi demikian akan berpengaruh ke postur APBN 2014,” jelasnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Chatib menambahkan reali sasi lifting minyak yang meleset dari target akan memengaruhi penerimaan negara. Defisit Melebar Akibatnya, defisit bisa kian melebar sehingga pemerintah harus mencari pembiayaan untuk menutup defisit hingga akhir tahun. “Lifting minyak mentah 870 ribu barel per hari, tapi informasi yang kami peroleh dari SKK Migas menyebutkan perkiraannya 800 ribu-830 ribu barel per hari. Gas 1,2 juta-1,225 juta barel setara minyak per hari. Dengan gambaran itu, akan berpengaruh pada penerimaan dan belanja subsidi,” paparnya. Asumsi pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, masih optimistis berada di kisaran 6%. Begitu juga inflasi, sekitar 5,4%5,7%, atau sesuai dengan proyeksi APBN 2014. “Asumsi di APBN 6%. Outlook perkembangan terakhir 5,8%-6%, berarti masih ada dalam kisaran itu. (Proyeksi) Bank Indonesia (BI) 5,8%-6,2%. Perkiraan pemerintah, inflasi 5,4%5,7%. Tetapi deviasi paling besar nilai tukar (rupiah) dan lifting (minyak),” jelasnya. Meski target meleset, Chatib menilai APBNP perlu dibicarakan lebih lanjut di internal pemerintahan. Mig33 Akuisisi Alivenotdead.com JAKARTA - Rupiah diprediksi bakal terus menguat tahun ini, bahkan bisa mencapai Rp 10.000 per dolar AS. Harga beberapa komoditas ekspor yang naik menjadi salah satu pendorongnya. Demikian diungkapkan oleh ekonom dan peneliti Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) Faisal Basri, kemarin. Menurut dia, ada tiga faktor yang membuat rupiah kembali bersinar. Selain harga beberapa komoditas ekspor naik, di antaranya minyak sawit, kopi, cokelat, dan tembaga arus wisatawan asing yang berkunjung ke Tanah Air berpeluang naik tahun ini akibat ketegangan politik di Thailand. Diperkirakan tahun ini jumlah turis mancanegara mencapai 9 juta orang. Ketiga, pemilu bakal menopang peningkatan perekonomian karena banyak parpol gencar berbelanja atribut.(wa,dtf-29) Perlu Pembatasan Izin Pasar Modern KEBUMEN - Pasar dan toko ritel modern kini sudah merambah pelosok desa. Kepala daerah diminta membatasi izin pembukaan pasar modern untuk melindungi para pedagang pasar tradisional. “Jangan sampai secara ekonomi mereka dimatikan oleh kehadiran pasar modern,” tutur Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat mengunjungi Pasar Mertokodo dan Pasar Dorowati, kemarin. Menurut dia, pembangunan pasar modern diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi izin pendirian toko ritel berada di tangan pemerintah daerah. Agar pasar tradisinal mampu bersaing, lanjut dia, pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas pelayanan dan ditata baik konsumen merasa nyaman. Ia mengapresiasi Bupati Buyar Winarso yang dinilai serius merenovasi pasar. Beberapa pasar di Kebumen, antara lain Pasar Tumenggungan, Karanganyar, Petanahan, Prembun, dan Kutowinanguan telah dibangun megah dengan dukungan APBD dan APBN.(J19-29) Kredit Macet akibat Banjir Rp 365 Miliar SEMARANG - Seribu tiga ratus empat puluh enam reke ning debitor di Jateng terkena dampak banjir Januari hingga Februari 2014. Akibatnya, nilai kredit yang berpotensi macet di provinsi ini mencapai Rp 365,75 miliar atau 0,21% dari total kredit per Desember 2013. “Nilai kredit nonlancar terbesar di BRI, yakni Rp 112 miliar; disusul Bank Jateng Rp 92,4 miliar, BNI Rp 71 miliar, BCA Rp 55,5 miliar, dan Mandiri Rp 35 miliar. Baru lima bank yang melaporkan. Bank lain sudah melaporkan namun angkanya kurang signifikan,” tutur Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng dan DIYY Santoso Wibowo di kantornya, kemarin. Menurut dia, potensi kredit macet paling besar ada di sektor perdagangan dan jasa yang mencapai Rp 129,28 miliar; kemudian, sektor pertanian Rp 99,13 miliar dan perikanan Rp 71,9 miliar. Data kerugian sudah di sampaikan ke OJK pusat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi nasabah lembaga jasa keuangan yang terkena dampak bencana. “Diharapkan nanti OJK pusat mengeluarkan peraturan tentang kebijakan relaksasi bagi debitor yang terdampak bencana baik langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya. Keringanan Relaksasi kredit merupakan keringanan bagi debitor. Jika akibat banjir debitor sudah tidak memiliki aset atau uang untuk membayar utang, kemungkinan akan dihapuskan. Namun, OJK harus berhati-hati dalam meneliti debitor yang tidak terkena dampak langsung. “Kami belum tahu kebijakannya apa, namun yang jelas kami tidak hanya memperhatikan nasabah, tetapi juga kesehatan bank,” tegasnya. Data OJK menunjukkan kerugian tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Pati 16 titik, Pemalang 2.300 hektare sawah, Pekalongan 12 titik dengan 50 hektare sawah, Demak 200 hektare sawah dan 50 hektare tambak, serta Kudus 7 titik dengan 100 hektare sawah. Kepala Divisi Akses Keuangan dan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah V Jateng dan DIY Putra Nusantara menyatakan sektor yang terkena dampak bencana adalah perdagangan, hotel, dan restoran; pertanian; dan perikanan. Di sektor pertanian, daerah yang terkena merupakan lumbung padi, misalnya Demak, Kudus, Pati, dan Jepara. “Meski begitu, tidak sampai memengaruhi produksi padi, karena luas yang terkena banjir hanya 7,32% dari keseluruhan sawah di Jateng,” jelasnya. Kerugian di sektor perikanan, terutama budi daya cukup besar. Apalagi wilayah pantura timur merupakan kawasan minapolitan. “Banyak sarana dan prasarana tambak rusak, contoh nya pompa. Petani tambak rugi besar. Tetapi kerugian di sektor perikanan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jateng, karena hanya menyum bang 0,01%,” paparnya.(J8-29) “Tentu akan kami kaji lebih jauh. Jika dirasakan perlu,pemerintah akan meminta ada AP BNP,” tegasnya. Chatib mengungkapkan Indonesia masih masuk dalam kategori lima negara dengan ekonomi paling rentan di dunia selain Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan India. Namun, kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hal itu terlihat pada realisasi pertumbuhan ekonomi 2013 yang mencapai 5,8%. Ia menilai perlu ada kewaspadaan, misalnya, perbaikan negara maju, khususnya AS yang menjadi ancaman bagi pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.(J10-29) Bathtub Dipasarkan ke Luar Negeri SM/Antara PEKERJA menyelesaikan pembuatan bathtub atau tempat mandi di Kasongan, Bantul, DIY, kemarin. Selain dalam negeri, industri rumahan berbahan resin dan teraso tersebut dipasarkan keluar negeri, antara lain Swedia, Prancis, dan China untuk hotel serta rumah. (29) JAKARTA - Mig33, komunitas hiburan dan jejaring sosial dengan pertumbuhan pesat di negaranegara berkembang mengakuisisi alivenotdead.com (AnD), komunitas on line di Asia Pasifik yang menyatukan musisi, sineas, dan para artis beserta penggemarnya. Akuisisi itu meningkatkan secara signifikan platform hiburan milik mig33; menawarkan para penggemar dan artis cara terhubung serta memungkinkan lebih dari 1.800 artisAnD yang jumlahnya terus berkembang untuk berinteraksi, mengembangkan, dan monetisasi publik di antara pengguna mig33. ‘’Kesepakatan kami dengan alivenotdead.com memiliki dua hal penting bagi para artis, yakni interaksi unik dan monetisasi,’’ tutur Steven Goh, CEO dan salah satu pendiri mig33, kemarin. Akuisisi tersebut dinilai sebagai langkah berani yang dilakukan mig33 untuk menawarkan kepada para kreator konten sebuah cara unik monetisasi sambil melakukan interaksi dengan publik lewat kegiatan offline, sponsorship, chat, dan lainnya.(bn-29) Menjawab Keinginan Para ’’Penyiksa Motor’’ MOTORsudah berteknologi fuel injection (FI), tapi mengapa masih boros konsumsi BBMnya? Pertanyaan itu muncul dalam sesi bedah kasus pada ‘’Fuel Injection Training Yamaha’’ di auditorium Yamaha Flag Ship Shop Jalan Letjen Suprapto 402 Cempaka Putih, Jakarta, kemarin. Dalam pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore, serta diikuti oleh wartawan otomotif media cetak dan elektronik tersebut pertanyaan terjawab; faktor kebiasaan pengendara dalam memperlakukan kendaraannya ikut menentukan konsumsi BBM. “Mesin FI yang ada di Vixion dan produk baru skutik kami sudah dirancang berdasarkan customer behavior survey di Indonesia yang umumnya berkendara di kisaran kecepatan 20 sampai 60 km per jam. Apabila kita terbiasa memacu dengan kecepatan di atas 60 km per jam, konsumsi BBM jelas lebih tinggi,” tutur General Manager Service and Motorsport Yamaha Indonesia M Abidin. Menurut dia, saat ini memang banyak informasi tentang motor yang irit bahan bakar, namun yang perlu dipahami adalah syarat bagaimana konsumsi BBM bisa mencapai tingkat keiritan. Dengan demikian, amat strategis peran media untuk mengedukasi publik agar paham tentang syarat agar motor bisa irit konsumsi BBM. Dari survei Yamaha juga mengetahui tentang kebutuhan motor yang tahan debu serta mampu beradaptasi dengan bahan bakar yang kurang baik di luar Pulau Jawa. Kehadiran Vixion dengan teknologi FI menjawab keinginan para konsumen Indonesia yang masuk kategori ‘’penyiksa motor’’. Mereka membutuhkan motor yang irit bahan bakar, tangguh, dan kuat diajak menempuh perjalanan jauh, serta perawatan mudah dan murah. Layanan Bertingkat Slamet, Service Education Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menyebutkan lewat layanan purnajual FI Ready, domisili pengguna Yamaha berteknologi FI di pedesaan pun tak menjadi masalah. “Layanan itu ada berbagai tingkat. FI Part Yamaha bisa dirawat secara terpisah, misalnya injektor, throttle body, dan filter fuel pump bisa dilepas. Paling sempurna menggunakan FI Injector Tester & Cleaner sehingga tidak perlu sering ganti suku cadang,’’paparnya. Ada pula yang mudah tanpa harus ke bengkel dengan menggunakan Yamalube Carbon Clea- ner yang formula khususnya bekerja membersihkan sistem FI secara otomatis. Cukup lakukan setiap 3.000 km, sangat cocok bagi konsumen yang jauh dari bengkel resmi di perkotaan atau wilayah kecamatan. FI Ready diperkuat dengan 15.000 teknisi dan 3.000 bengkel resmi yang sudah teredukasi dan ahli dalam menangani perawatan teknologi fuel injection. Puncak pelatihan adalah bedah teknologi FI serta keunggulan layanan FI Ready dengan membedah Yamaha Vixion 2011 modifikasi milik wartawan Suara Merdeka Hartono Harimurti. Dimulai dari general check up akurat menggunakan FI Diagnostic Tools yang terinstal di laptop, hingga perawatan paling sempurna menggunakan FI Injector Tester & Cleaner. “Melalui pelatihan kami ingin media bisa merasakan sendiri bersentuhan dengan teknologi FI serta layanan FI Ready-nya, sehingga bisa menyampaikan kepada publik secara tepat. Kita tahu, publik terutama generasi muda sangat kritis terhadap produk,” tandas Dionysius Beti, Executive Vice President Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. (Hartono Harimurti-29)
  • 5. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.770 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG BELI +/- GGRM 46.750 1.250 GDYR 19.000 400 TCID 13.800 800 LPCK 6.750 225 AALI 23.850 650 TGKA 2.300 200 POOL 2.500 500 ITMG 26.700 200 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur 11.800 1.525 10.760 9.375 18.800 11.400 3.560 16.025 NIAGA 11.600 1.250 10.015 9.510 19.470 10.301 3.112 16.123 SUPIT 11.760 1.510 10.540 9.430 19.430 11.430 13.050 3.520 16.150 JUAL MITRA 11.785 1.515 10.700 9.350 19.300 11.400 3.550 16.150 JAKARTA - Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menilai pungutan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dibebankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bukan perbankan. biaya perseroan, sehingga kemungkinan perseroan bakal membebankan kepada nasabah.“Ke mana lagi kalau tidak ke nasabah. Itu masuk biaya perusahaan kan,” ujarnya. Tak Bebani Nasabah Sebaliknya, Bank Internasional Indonesia (BII) berjanji pungutan OJK tidak akan dibebankan kepada para nasabahnya. “Pungutan 0,03% itu tentu menambah beban biaya operasional, tetapi tentu itu merupakan tanggung jawab kami,” ungkap Presiden Direktur Taswin Zakaria di kantornya, Sentral Senayan III, kemarin. Ia menyatakan terhadap kebijakan pungutan 0,03% tersebut, bagi BII bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju.(bn,dtf-29) Kerja Sama Penjualan Tiket Mandala Tigerair “Kami dalam proses penjualan dan roadshow di kantor Semarang dan Solo. Semarang terjual Rp 100 miliar dan Solo Rp 100 miliar, itu sudah pencapai an yang baik,” ujarnya. Pemerintah, kata dia, menawarkan sukuk ritel seri SR-006 mulai 14 hingga 28 Februari 2014. Yield yang besar diprediksi membuat penjualan sukuk ritel tinggi. “Pemerintah memberikan sweetener untuk menarik dana masyarakat. Yield sukuk ritel lebih tinggi atau sepadan dengan yield deposito. Jadi, kami optimistis menjual,” tegasnya. Investor Beragam Investor sukuk ritel di provinsi ini, menurut Melcy, beragam; mulai karyawan BUMN, swasta, PNS, sampai koperasi petani di Demak. Selain Semarang dan Solo, ada investor dari Kudus dan Demak yang SM/Antara KARYAWAN tiket.com menjelaskan prosedur pemesanan tiket penerbangan Mandala Tigerair di Jakarta, kemarin. Mandala Tigerair bekerja sama dengan perusahaan penjualan tiket online tersebut dengan harga khusus Rp 124 ribu untuk penerbangan dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta ke Singapura.(29) Prospek Reksadana Masih Menjanjikan JAKARTA - Prospek industri reksadana di Tanah Air masih menjanjikan. Hal itu tercermin pada peningkatan total dana kelolaan sebesar 2,64% dari Rp 187,59 triliun pada 2012 menjadi Rp 192,54 triliun pada tahun lalu. ‘’Masih bisa tumbuh meskipun pasar keuangan 2013 mengalami tekanan berat,’’ Target Penjualan Sukuk Danareksa Rp 200 Miliar SEMARANG - Danareksa Sekuritas Cabang Jateng menargetkan penjualan sukuk ritel seri 006 sebesar Rp 200 miliar. Penjualan sukuk ritel diprediksi akan tinggi mengingat imbalan tetap atau yield yang ditawarkan 8,75% per tahun. “Secara nasional, kuota penjualan sukuk ritel untuk Danareksa Rp 1 triliun. Porsi penjualan di Jakarta sekitar 65%-70%, sedangkan luar Jakarta 30%35%,” tutur Kepala Cabang Sentra Investasi Danareksa Semarang, Melcy RS Makarawung, kemarin. Tahun lalu, lanjut dia, jumlah pembeli sukuk ritel di Jateng 131 nasabah yang terdiri atas 77 di Solo dan 54 di Semarang. Sampai saat ini, pihaknya belum menerima target resmi dari kantor pusat. 11.870 1.545 10.585 9.430 19.300 11.600 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.252 10.057 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.870 1.540 10.700 9.420 19.825 11.620 13.260 3.610 16.360 11.850 1.550 10.600 9.400 19.600 11.700 3.600 16.350 BNI Laba Rp 9,05 Triliun Pungutan OJK Semestinya Beban LPS Sebagaimana diberitakan, mulai 1 Maret 2014 OJK akan menarik pungutan kepada perbankan sebesar 0,03% dari total aset dan berlaku progresif. “Masak perbankan harus bayar, semestinya yang concerned LPS,” tutur Ketua Himbara Gatot M Suwondo, kemarin. Menurut dia, selama ini perbankan sudah dibebani membayar iuran ke LPS sehingga tidak lagi perlu ditambahi beban iuran. “Kalau terjadi apa-apa, kan yang menanggung LPS, sementara itu kami juga bayar ke LPS. Harusnya, untuk mengawasi (perbankan), LPS yang bayar,” tegasnya. Direktur Utama Bank BNI itu menyebutkan pungutan OJK tersebut akan menambah beban ARTAMAS beraset cukup besar. “Kami memang harus melakukan pendekatan karena potensi yang ada besar,” imbuhnya. Pemesanan sukuk ritel dapat dilakukan melalui 28 agen penjual yang terdiri atas 19 bank dan sembilan perusahaan efek yang telah ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen. Sukuk ritel SR006 akan diterbitkan 5 Maret 2014 dan jatuh tempo 5 Maret 2017, serta dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia 6 Maret 2014. Nominal per unit sukuk ritel yang dapat diperdagangkan sebesar Rp 1 juta, dengan target investor individu WNI dan minimum pemesanan Rp 5 juta-Rp 5 miliar. Pembayaran kupon sukuk dengan akad ijarah asset to be leased itu dilakukan tiap bulan mulai 5 April 2014.(J8-29) tutur Riki Frindos, Presiden Direktur PT Eastspring Investments Indonesia di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Indonesia (HSBC Indonesia), kemarin. Mota kesepahaman tersebut menyepakati pendistribusian produk reksasana saham Eastspring Investments Alpha Navigator kepada nasabah ritel HSBC di Indonesia. “Produk itu menambah pilihan bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan dan tingkat risiko mereka,” ujar Steven Suryana, Senior Vice President dan Head of Wealth Management HSBC Indonesia.(wa-29) JAKARTA - Meski kondisi makroekonomi kurang mendukung, Bank BNI mampu membukukan laba bersih Rp 9,05 triliun, tahun lalu. Angka itu naik 28,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kami tetap tumbuh di tengah sejumlah tantangan dari dalam negeri dan luar negeri, misalnya kenaikan harga BBM yang memicu inflasi tinggi, nilai rupiah tertekan akibat pelebaran defisit transaksi berjalan, serta isu pengurangan stimulus ekonomi di AS,’’ tutur Direktur Utama Gatot M Suwondo, kemarin. Penyumbang laba bersih, lanjut dia, adalah pendapatan operasional yang mencapai Rp 28,50 triliun atau tumbuh 19,2% dari 2012. Laju operasional ditopang oleh pendapatan bunga bersih Rp 19,06 triliun, naik 23,3% dari 2012; serta realisasi pendapatan nonbunga Rp 9,379,44 triliun atau tumbuh 10,9%. Penyaluran kredit, menurut Gatot, tumbuh 24,9% dibandingkan dengan 2012 menjadi Rp 250,64 triliun. Alokasi kredit terbesar kredit korporasi mencapai Rp 112,23 triliun, tumbuh 55,4% dari 2012. Adapun rasio kredit macet 2,82%. ‘’Kredit terus tumbuh pada dua bidang utama. Di sektor business banking tumbuh 26,5%, sedangkan consumer & retail banking tumbuh 15,5%,’’ tambahnya.(wa-29)
  • 6. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Kapan Terwakili yang Berintegritas? Sampai kapankah Indonesia, daerah provinsi, dan kabupaten/ kota bisa memiliki lembaga perwakilan rakyat yang berintegritas? Catatan ketidakhadiran 17 anggota DPRD Jawa Tengah dalam rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang membuat rapat tidak kuorum, adalah potret kali kesekian pemangkiran para wakil rakyat dari kewajibannya. Dan, percayalah, kejadian ini akan berlalu begitu saja. Kontroversi perilaku bukan hanya terkait dengan kultur membolos. Kunjungan kerja dan studi banding ke luar negeri atau ke luar daerah, juga aneka kreasi otak-atik anggaran sering disorot oleh elemen-elemen kritis publik. Respons defensif orangorang legislatif lebih banyak mengemuka ketimbang koreksi positif untuk perbaikan citra melalui komitmen upgrade integritas. Cermatilah, peristiwa mangkir di Jateng pasti juga akan berproses seperti itu. Keprihatinan Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi pun bisa dipastikan sekadar menjadi ungkapan yang tak berlanjut secara kelembagaan. DPRD sudah membuat aturan disiplin lewat Badan Kehormatan yang tidak akan menjerat mereka sendiri. Sanksi baru akan dijatuhkan apabila seorang anggota tidak mengikuti rapat enam kali berturut-turut. Jadi, logika akal-akalannya, jika hanya tiga-empat kali absen, si pembolos tetap "aman sejahtera". Menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9 April mendatang, kesibukan para wakil rakyat — yang ratarata kembali mencalonkan diri —, meningkat. Mereka rajin turun ke kantung-kantung suara di daerah pemilihan sebagai fenomena sikap musiman. Sayangnya, rakyat pemilih terutama di pelosok-pelosok belum punya akses data perilaku rekam jejak para caleg itu: mana yang layak dipilih kembali, dan mana yang sudah tidak pantas lagi mewakili rakyat. Aturan disiplin itu sesungguhnya juga mencerminkan konstruksi sikap kelembagaan yang penuh siasat. Keberadaan Badan Kehormatan hanya menjadi pelengkap institusi, "seolah-olah sudah sesuai mekanisme". Jadi, pelanggaran apa pun tampaknya tidak akan menimbulkan konsekuensi kelembagaan. Persoalan integritas, moral, mindset, dan perilaku pun akhirnya akan tergantung pada masing-masing individu. Lembaga hanya menjadi wadah. Plagiarisme Dosa Intelektual Di tengah kondisi seperti sekarang, iming-iming uang dan materi untuk mencoblos gambar caleg tertentu memang makin memperlemah cita-cita membangun pemilih yang terdidik. Idealita tentang pemilih rasional yang mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan dalam rasa keterwakilan agaknya masih jauh dari bayangan. Padahal, kita juga harus mendidik para wakil rakyat: memilih yang berintegritas, dan menghukum yang tidak punya komitmen. Oleh Mahmudi Asyari SANGKAANbahwa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan plagiarisme (SM, 18/2/14), sangat mengejutkan. Keterkejutan saya bukan lantaran ia kini bekerja di Kemenag --karena soal pelanggaran hukum tidak pernah kenal tempat-- melainkan kenapa orang yang terlihat begitu intelek, dan lagi lulusan Barat bergelar PhD, bisa terjebak praktik tidak etis. Tetapi setelah mencermati bahwa aneka tindakan tak terpuji di negara kita saat ini sudah tidak mengenal kasta, agama, dan golong- Honorer Korban Politisasi Birokrasi Nasib tenaga honorer menjelang Pemilihan Umum tahun ini berbalik 180 derajat. Dua periode Pemilu 2004 dan 2009, era Susilo Bambang Yudhoyono, honorer seperti anak emas. Politik birokrasi era pemerintahan itu memicu booming pegawai hampir di semua instansi pusat, apalagi daerah. Semula SBY menjanjikan masalah tenaga honorer tuntas 2009, namun hingga dua periode kepemimpinannya berakhir, masih ratusan ribu yang belum diangkat, terutama kategori 2 (K2). Pengangkatan besar-besaran honorer pada 2005 merupakan politik pencitraan. Pemerintah berdalih mereka tidak mampu berkompetisi dengan pelamar umum, sehingga jasa pengabdiannya harus dihargai. Namun itu menciptakan masalah serius. Jumlah PNS membengkak menjadi 4,7 juta, separuh berkualitas rendah, hanya 5 persen memiliki kompetensi khusus, dan menyedot 30 persen APBN. Bahkan di sejumlah kota/ kabupaten 70 persen dana APBD habis untuk membayar gaji PNS. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, pemerintah memprioritaskan pengangkatan kategori 1 (K1), yakni tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD, memenuhi syarat administrasi, dan usia 46 tahun. Problem pelik menimpa K2, tenaga honorer nonbiaya APBN/ APBD. Setelah pengangkatan bertahap sejak 2005, jumlah K2 justru terus meningkat akibat rekrutmen yang tidak terkendali. Kita mendorong perencanaan rekrutmen yang terukur dengan standar baku mengedepankan kualitas profesional, kompetensi, dan personal. Di era pemerintahan baru nanti harus ada ketegasan soal tenaga honorer untuk menghindari perekrutan PNS asal-asalan yang kental kolusi dan nepotisme. Politisasi menjadi kendala pemaujudan PNS yang bertanggung jawab, berbudaya birokrasi yang bersih dan beradab, berperilaku prima sebagai abdi serta pelayan masyarakat. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap kewenangan instansi dan pejabat daerah menjadi pemicu booming K2. Tahun ini, jumlah K2 peserta tes CPNS 605.170 orang (254.774 tenaga pendidik, 17.124 kesehatan, 5.585 penyuluh, dan 327.696 teknis administrasi). Kuota penerimaan PNS hanya 30 persen. K2 yang tidak lolos menjadi tanggung jawab instansi terkait: dilepas atau dipertahankan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Politisasi akan merusak agenda reformasi birokrasi yang mutlak membutuhkan pegawai dengan integritas, kompetensi dan kinerja prima dalam pemerintahan. Elite dan penguasa politik daerah memanfaatkan PNS untuk mendukung pencapaian target-target tertentu. PNS masuk dalam subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis yang merusak tatanan pemerintahan. Kita berharap segera berakhir era politik pencintraan, politisasi birokrasi, dan era tenaga honorer. Merasa tertekan, Wali Kota Surabaya Risma berniat mundur. Dalam politik, yang "bener" akan "diincer"... * * * Jalan rusak di Jateng paling parah. Mas Ganjar, jangan jadi provinsi gronjal-gronjal... (Boyok pegel setelah melintas pantura) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri an, saya akhirnya menganggap plagiarisme juga seperti itu. Akibatnya, tak hanya para penulis skripsi, tesis, dan disertasi bagi calon anggota legislatif yang melakukan praktik plagiarisme dan jual beli karya tulis, kaum intelektual pun sepertinya tidak semuanya bisa terbebas dari kelindan tersebut. Di dunia intelektual, plagiarisme atau tindakan jiplak-menjiplak alias meng-copy paste dianggap tidak berbeda dari perbuatan mencuri, bahkan tidak jarang dianggap lebih buruk. Lantaran penilaian itu, tidak sedikit tokoh dunia, dari menteri hingga presiden, menjadi sangat terhina oleh perbuatan yang dituduhkan itu, dan ia harus merelakan jabatan. Kendati umumnya tidak ada kasus yang berujung ke pengadilan, tuduhan plagiat bagi penyandang gelar akademik, terutama gelar tertinggi (PhD atau doktor) dianggap persoalan sangat serius. Karena itu, masyarakat intelektual bisa memaklumi bila Menteri Pendidikan Jerman Annette Schavan memilih mengundurkan diri. Sikap itu dipilihnya setelah bekas universitasnya mencopot gelar doktor (PhD), dan menyatakan dia mencontek tanpa mencantumkan sumber pada bagian disertasinya, ”Person and Conscience”, 33 tahun lalu. (republika online, 9/2/13) Sebelumnya, Presiden Hongaria Pal Schmitt juga dilucuti gelar doktornya oleh Semmelweis University Budapest setelah mengemuka perdebatan berbulan-bulan tentang plagiarisme yang dilakukan. Dia diduga menyalin banyak bagian tesisnya pada 1992 dari materi penulis lain tanpa mencantumkan sumber atau kutipan secara memadai. (republika online, 30/3/12) Di kalangan masyarakat yang paham betul bagaimana pentingnya sebuah ide dan karya intelektual, semisal di Jerman, plagiat bisa dianggap dosa besar sehingga untuk menebus rasa bersalahnya pun seseorang tidak perlu menunggu lama. Termasuk seandainya harus meletakkan jabatan. Pilihan itu tidak bisa dimaknai lain, kecuali bahwa plagiarisme merupakan tindakan sangat tercela, karenanya pelakunya bila terbukti melakukan, tidak perlu lagi berapologia. Bagi sebagian orang Indonesia, masalah plagiarisme --meskipun baru sebatas jargon-- juga dianggap tercela sebagaimana di negara Barat. Bahkan andai kita mau membuka aturannya dari pihak yang berwenang, substansi regulasi itu bisa membuat buku kuduk berdiri. Hanya perbedaannya di Indonesia belum ada kesadaran menganggap plagiarisme itu sebagai tindakan sangat tercela, apalagi harus melepaskan jabatan. Karena itu kita acap melihat tak sedikit ’’tersangka’’bersilat lidah membantah tudingan itu, dan merasa tidak melakukan ’’dosa besar’’tersebut. Tidak Konsisten Ketiadaan kesadaran menganggap plagiarisme sebagai sesuatu yang sangat tercela bisa jadi karena sudah seperti wabah di dunia intelektual. Di samping itu, tidak ada sanksi berat bagi pelaku, ditambah ketidakkonsistenan pemerintah, terutama dalam hal penegakan sanksi. Konon ada calon rektor yang jelas-jelas terlibat plagiat malah mendapatkan suara mendikbud 35 persen, dan akhirnya disahkan menjadi rektor. Ini memperlihatkan bahwa soal sanksi terhadap plagiator masih melihat siapa orangnya, dan bukan apa yang telah dilakukan. Jadi bila saat ini banyak pihak mengeluhkan penyebaran virus plagiarisme, hal itu tidak bisa dilepaskan dari tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengenakan sanksi, selain tidak ada kekonsistenan menegakkan aturan yang dibuatnya. Mencermati hal itu, logis bila plagiarisme kian berkembang. Hal itu dipicu oleh kegilaan sebagian orang Indonesia terhadap gelar, tapi menganggap tidak penting bagaimana cara mendapatkannya, dan juga lantaran ketiadaan kejelasan sanksi. Seorang kawan dari Sumatera menuturkan, di sana pernah ada plagiat tapi bisa dianggap bukan plagiat. Ceritanya menyangkut dua mahasiswa calon master ekonomi Islam, yang setelah diverifikasi terbukti melakukan ’’dosa besar’’ itu. Kawan tersebut menambahkan, ada guru besar yang merasa menghitamputihkan, lalu menolak hasil verifikasi dua calon magister itu. Apabila masih ada faktor X dalam penilaian secara objektif dan pemberian sanksi maka hal itu bisa membuat plagiator tidak takut. Andai benar-benar ingin membasmi praktik plagiarisme, pemerintah, lewat Kemdikbud, harus tegas menegakkan peraturan, berani menerapkan sanksi, dan konsisten untuk tidak memberi ruang kepada siapa pun untuk mengembangbiakkan plagiarisme. (10) — Dr Mahmudi Asyari, peneliti dari ICIS Jakarta Tahun Mewujudkan Janji Demokrasi INDONESIA sekarang adalah Indonesia yang sulit mencari pemimpin yang punya hati pada rakyat dan ingat bagaimana menangis. Banyak pemimpin kita lupa untuk menangis karena hatinya beku, telinganya tuli, dan matanya buta melihat penderitaan rakyat. Banyak pemimpin kita tak peduli Indonesia dijadikan sapi perah bangsa lain dari kekayaan alam kita. Tiap tahun triliunan rupiah mengalir ke kantong perusahaan asing dan kompradornya di Tanah Air, sementara pemimpin kita diam seribu bahasa. Fenomena lain, demokrasi yang dijalankan sekarang sekilas terlihat meriah dengan pemberian hak pada rakyat untuk memilih langsung pemimpin, tetapi sebenarnya hanya prosedural. Problem lain, kemelemahan penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Lantas, bagaimana menyikapi potret buram itu? Untuk bisa menjawab persoalan tersebut, perlu gerakan menghukum elite politik dengan tidak kembali memilih jika mereka maju pada Pemilu 9 April nanti. Andai kembali memilihnya, kita akan mendapatkan elite politik seperti sekarang, yaitu minim prestasi, tapi rakus dan tamak. Untuk itu, perlu memikirkan langkah berikut. Pertama; pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan sarana pembaharu legitimasi politik bagi pemimpin berkuasa. Hanya melalui pemilu yang jujur, adil, dan demokratis akan terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemerintah yang berlegitimasi tidak akan diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh oposisi. Kedua; pemilu harus merupakan transformasi politik secara damai dan berkesinambungan. Artinya, perubahan politik harus mengutamakan nilai-nilai demokrasi, bukan represi dan mobilisasi. Karena itu, segala bentuk perseteruan politik harus berakhir melalui kontestasi politik dan menjunjung tinggi nilai keutamaan dan kemanusiaan. Ketiga; pemilu harus merupakan kontestasi murni dan transparan, dan tiap warga negara yang telah memenuhi syarat punya hak dan kesempatan sama memilih dan dipilih, sekaligus punya hak mengontrol pemimpin yang dipilihnya. Karena itu, tiap pemilu terbuka peluang untuk pergantian kekuasaan dalam koridor konstitusi, dan dapat dijadikan tonggak bagi berkembangnya demokrasi. Meski sesungguhnya kita bisa merasakan rakyat tak peduli siapa pemimpinnya dan dari partai apa. Rakyat juga tidak meributkan kekuasaan yang hendak diperebutkan. Padahal rakyat adalah jantung negara. Di tengah rakyat terletak jantung ekonomi, budaya, dan kekuasaan negara. Tapi masih adakah partai yng memikirkan rakyat, terutama rakyat miskin dan tertindas? Karena itu, tepat ungkapan Syafii Maarif, "Kita Oleh FS Swantoro Sesungguhnya kita bisa merasakan rakyat sudah tak peduli siapa pemimpinnya dan dari partai apa sungguh sedang berlomba dengan waktu dan waktu bisa sangat kejam. Waktu itu ibarat pedang, jika tidak pandai menggunakannya, leher kita akan ditebasnya. Terlambat, berarti merelakan proses pembusukan politik yang sedang berjalan akan makin membusuk dan menggiring bangsa ini menggali kuburnya sendiri." Demikian pula praktik demokrasi yang menjadi konsensus nasional sejak reformasi. Proses demokrasi yang sudah 15 tahun itu, kini diikuti sisi gelapnya secara diametral, yakni kemerebakan politik uang dalam kontestasi politik, mulai pilkada, pileg, hingga pilpres. Praktik busuk itu menyuburkan korupsi politik, pencucian uang, dan jual beli perkara saat pilkada, sebagaimana dilakukan Akil Mochtar. Dalam konteks itu seharusnya partai memainkan peranan strategis. Partai dapat melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik terhadap rakyat, melakukan seleksi pemimpin, kaderisasi elite partai atas dasar nilai kemanusiaan, hingga menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Pemimpin Pejuang Untuk mewujudkan semua itu, rakyat butuh infor- masi benar yang bersumber dari media, elite partai, dan dunia pendidikan. Rakyat juga perlu membuat kalkulasi rasional terhadap pemimpin yang akan dipilih. Dengan demikian, rakyat akan memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik, kerja keras, gigih memperjuangkan aspirasi mereka. Lewat informasi itu, rakyat tahu persis siapa pemimpin yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat atau yang hanya berwacana. Untuk mengembalikan pemimpin ke haluan rakyat, media massa harus membuka mata elite politik yang buta dan tuli agar mengerti derita rakyat, menyelami napas rakyat, dan mendengarkan suara rakyat. Bila mereka kelak terpilih, akan menjadi penyambung lidah rakyat. Media juga perlu menyemangati rakyat agar tetap tegar dan bangkit dalam optimisme. Dengan menyemangati, rakyat terbangun jiwa raganya untuk tidak menyerah pada kesulitan hidup. Rakyat harus mampu menghidupi optimisme dalam kesederhanaan dan keterhimpitan. Di sana kita akan menemukan sosok rakyat seperti ibu yang bersahaja tapi setia membesarkan anaknya karena ia memanggul harapan bahwa kelak anaknya jadi ’’orang’’. Persoalannya, bagaimana partai dapat membimbing rakyat yang tanpa pengorganisasian sistemik menjadi kekuatan yang tertata dan punya tujuan jelas hingga menjadi kekuatan dasyat dalam membangun negara bangsa ke depan. Karena itu, para calon pemimpin yang akan berlaga pada Pemilu 9 April nanti harus mampu membesarkan hati rakyat, sebagai pemilik sah republik ini. Rakyat tetap setia sebagai good followers yang punya kesadaran tinggi untuk dipimpin. Harus ada pemimpin yang bisa mendobrak penghalang kemajuan pembangunan, yang oleh Bung Karno diistilahkan menjebol dan membangun demi keterwujudan janji demokrasi. Sejatinya, janji demokrasi itu membuat rakyat hidup bahagia dan sejahtera. Tapi di titik itulah sulitnya mencari pemimpin rakyat tahun 2014. (10) — FS Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
  • 7. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Revitalisasi Model Dakwah Oleh Anasom Pemkab Demak bersama Perhimpunan Pemangku Makam Aulia (PPMA) se-Jawa akan menggelar ’’Mahrojan Wali Jawi’’ pada 22 Februari 2014, didahului beberapa kegiatan. Mahrojan, menurut KH A Mustofa Bisri (Gus Mus), penggagas acara itu, memiliki arti festival atau perayaan guna merevitalisasi gerakan awal dakwah Walisongo. K egiatan itu mengusung tema,’’ Menapak Jejak Aulia, Meneladani Kearifan Mengajak’’, tema yang pas untuk merefleksi sejarah dakwah para wali tersebut. Mencermati dakwah awal yang dilakukan oleh para ulama di Jawa tersebut, tampak sekali pendekatan strategi kebudayaan sangat mendominasi. Strategi dakwah kebudayaan yang dilakukan selaras dengan prinsip dakwah mengubah masyarakat dengan menyertakan masyarakat sebagai subjek dakwah. Pola ini sangat berbeda dari yang berkembang akhir-akhir ini, yang memosisikan masyarakat sebagai objek dakwah, yang menunggu ajakan para dai. Kearifan mengajak kepada Islam memang harus terus digelorakan pada tiap generasi, karena mengajak kepada kebaikan merupakan esensi ajaran Islam. Generasi yang mampu meniru pola dakwah Rasulullah, dan terbukti sukses mengajak masyarakat kepada Islam adalah para wali di Jawa tersebut. Dalam berdakwah, Walisongo memilih cara yang santun, bijak, dan penuh hikmah. Dalam memandu masyarakat menuju Islam misalnya, para wali menerapkan strategi mengintegrasikan semua potensi dakwah untuk mengarahkan potensi yang ada di masyarakat. Strategi dakwah wali meliputi hampir semua aspek kebudayaan universal. Kita bisa melihat semua unsur uni- versal kebudayaan tersentuh, semisal sistem religi dan upacara keagamaan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian hidup, teknologi dan peralatan. Hasil proses dakwah dengan pendekatan kebudayaan tersebut tampak pada hasil-hasilnya pada peninggalan mereka. Widji Saksono menjelaskan tiap wali ternyata mempunyai tugas khusus. Sunan Ampel misalnya, bertugas menyusun aturan syariat Islam. Sunan Gresik mengubah pola dan motif batik, lurik, dan perlengkapan kuda. Sunan Maja Agung menyempurnakan masakan, makanan, usaha, dan peralatan pertanian, serta barang pecah belah. Adapun Sunan Gunung Jati memperbaiki doa mantra (pengobatan batin), Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: mbaca.sm@gmail.com Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info Pos Indonesia Mengecewakan Pada 8 Februari 2014, saya mengirim paket berupa 117 sarung tangan golf beserta amplopnya ke pembeli/buyer di California, Amerika Serikat. Paket tersebut saya kirim melalui EMS Pos Indonesia dengan nomor resi EE 123670647 ID di Jalan MT Haryono, Ungaran. Namun beberapa hari yang lalu konsumen saya mengirim email ke saya berupa komplain disertai foto paket sarung tangan yang sudah rusak terkena air (gambar terlampir). Kardus sudah hampir sepenuhnya hancur, sementara amplop sarung tangan yang terbuat dari kertas juga basah dan rusak karena air. Saya tidak tahu apa penyebabnya, namun dugaan saya, paket tersebut rusak karena terkena banjir atau kehujanan. Saya mengajukan komplain ke Pos Indonesia Jl MT Haryono Ungaran dan meminta pertanggungjawaban. Namun respon yang diberikan pihak Pos Indonesia tidak sesuai perkiraan saya. Setelah menunggu lama jawaban dari Pos, alasannya karena menunggu diskusi dari Kantor Pos pusat, akhirnya mereka menyatakan jika saya harus mengajukan klaim komplain ke Pos Amerika. Tentu hal ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa saya mengajukan komplain ke negara orang? Seharusnya Kantor Pos sebagai pemberi jasa pengiriman barang yang menyelesaikan hal ini dengan pihak mana pun terkait dengan pengiriman barang tersebut. Setelah berdiskusi lagi dengan pihak Pos Indonesia, mereka mengatakan jika saya memang tidak bisa mengajukan komplain ke Amerika. Pembeli yang harus mengajukan komplain ke Pos Amerika. Hal itu juga tidak mungkin karena konsumen hanya berperan sebagai penerima paket, dan dia tidak tahu menahu tentang proses pengiriman barang. Hal ini mengindikasikan jika Pos Indonesia seperti melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain. Hingga saya menulis surat ini, belum ada usaha Kantor Pos Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena menyangkut pekerjaan, serta kerja keras yang sudah saya lakukan sebaik mungkin untuk memberikan produk yang baik kepada konsumen di luar negeri. Rudy Machmanto Jalan Badak IV/57, RT/RW 009/006 Gayamsari, Semarang * * * Mengawal Pemilu 2014 Demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Baik sebagai sistem atau proses demokrasi dalam dekade-dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sistem atau proses politik lain. Nilai-nilai demokrasi memang bisa dimaknai secara berbeda-beda, tergantung pada isu-isu yang tengah hadir mewarnai kehidupan suatu bangsa. Banyak kalangan yang pesimistis terhadap pemilu, sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Pemilihan umum sudah selayaknya disebut sebagai pesta rakyat. Meskipun tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa seringkali rakyat hanya menjadi objek permainan sesaat para elite poli- firasat, jampi-jampi (pengobatan lahir) dan hal-hal yang berkenaan dengan urusan pembukaan hutan, transmigrasi atau pun pembangunan desa baru. Sunan Giri menyusun peraturan tata kerajaan, tata istana, aturan protokoler kerajaan di Jawa, mengubah perhitungan bulan/ tahun, dan memulai pembuatan kertas. Sunan Bonang menciptakan gamelan, lagu, dan lagu. Sunan Drajat mengubah bentuk rumah, alat angkut (tandu, joli). Sunan Kalijaga berkreasi pada lagu, langgam, nyanyian, serta gending sebagaimana Sunan Bonang. Sunan Kudus mengubah bentuk persenjataan, peralatan tukang besi dan perajin emas, serta menciptakan pedoman perundangundangan bagi masyarakat Jawa. Sunan Muria di antaranya menciptakan tembang Sinom, Kinanti, dan berdakwah mendekati petani. Mengakar Kuat Apakah pola dakwah yang dilakukan para wali masih relevan hingga sekarang? Dalam berbagai diskusi tentang dakwah, memang terjadi perdebatan. Di antara pandangan tersebut menyebutkan pola dakwah tersebut terlalu lamban, masyarakat tidak segera sampai kepada Islam secara benar (Islam dalam perspektif). Namun pandangan lain menyebutkan bahwa proses dakwah yang dilakukan para wali tersebut menjadi penting dan masih relevan. Model dakwah itu bisa membuat Islam lebih mengakar kuat di dalam masyarakat, karena Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ’’Mahrojan Wali Jawi’’ yang pada puncak acaranya akan mendiskusikan tentang strategi dakwah bersama Gus Mus, Agus Sunyoto, Prof Dr Kacung Marijan dan Prof Dr Azyumardi Azra menjadi sangat penting. Kita berharap kegiatan tersebut bisa makin mengokohkan pola dakwah yang pas untuk masyarakat saat ini. — Drs H Anasom MHum, Sekjen Asosiasi Profesi Dakwah Islam (APDI), dosen Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisongo Semarang Pemulihan Psikologi Korban Banjir Oleh Musyafak ebih dari sepekan sebagian warga pantura di Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Lasem Kabupaten Rembang mengalami hentakan psikologis karena kepungan banjir. Meski belum ada kepastian terkait ancaman banjir akibat hujan sepanjang Februari ini, ancang-ancang agenda penanganan bencana perlu fokus pada pemulihan psikologi korban. Terutama pemulihan psikologi warga yang dihinggapi kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan, bahkan trauma. Secara umum, kondisi psikologis pascabencana diliputi kehidupan serbaterpaksa. Dalam beberapa kasus, masyarakat modern mampu mendeteksi dini bencana tapi jiwa dan nalar mereka tetap tidak siap menghadapi (Momon Sudarma, 2008). Bencana merupakan sesuatu yang tidak diinginkan sehingga selalu membuat jiwa terguncang. Psikologi sebagian warga pantura yang masih disusahkan oleh banjir hingga hari ini, masih sensitif. Pada fase itu lumrah menjumpai di antara mereka bersikap emosional dan sentimental Untuk menyentuh psikososial (jiwa sosial) yang rapuh ini, kita harus berhati-hati, salah-salah malah jiwa sosial mereka menjadi terluka. Pemerintah beserta pihak-pihak pemangku kepentingan perlu mengelola kondisi ini secara arif dan penuh kesabaran. Penyaluran bantuan misalnya harus merata. Jika di antara mereka merasa ada ketidakadilan, kondisi itu mudah memancing kemarahan dan mereka merasa mendapat tambahan ìaniayaî. Bahkan itu bisa berujung jadi sikap tidak percaya terhadap orang lain yang justru mempersulit proses pemulihan jiwa sosial mereka. Adapun psikologi warga pantura yang telah melewati bencana sudah menginjak taraf refleksi. Mereka mulai bangkit dan bersiap menata arah hidup lagi. Fase ini pun memerlukan pendampingan agar mampu berpikir realistis. Penerimaan atas kenyataan menjadi prasyarat awal agar mereka bisa berpikir lebih jernih. Refleksi mensyaratkan kesiapan batin dan pikiran untuk berdialog secara seimbang. Menurut Sudarma, tahap akhir kejiwaan masyarakat pascabencana adalah pembangunan psikologi hidup. Mereka telah melewati refleksi bahwa harta benda atau sanak saudara yang hilang adalah cermin hidup. Sejarah bencana yang terekam pada ceruk emosi mereka kemudian ìdiikhlaskanî sebagai suratan, yang semoga tidak terulang. Ekuilibrium Baru Dengan begitu, mereka lulus melewati krisis psikologis sehingga mampu membangun ekuilibrium baru kejiwaan. Bersamaan dengan itu mereka perlu mendapat jaminan ìkeamanan sosialî secara riil. Yang paling mendasar, harus mendapat layanan kesehatan L tik di saat kampanye. Demokrasi butuh kesiapan, integritas, dan juga kecerdasan. Perlu diketahui pula bahwa permasalahan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Peran TNI dan Polri di era reformasi ini sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Peran yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan profesionalisme yang menjadi etalase negara dan masyarakat. Panglima TNI, Jenderal Moeldoko telah menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan jajarannya akan bersikap netral saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Niat baik yang muncul adalah bagaimana TNI memiliki kontribusi yang positif dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka proses politik 2014 harus dikawal dengan sebaikbaiknya. Netralitas adalah hal utama yang harus dijaga oleh prajurit TNI. Jika netralitas tidak dijaga maka para prajurit TNI bisa melakukan tindakan-tindakan yang akan bisa membantu partai politik tertentu. Dengan momentum itu maka kami sebagai masyarakat berharap kepada para pemimpin atau tokoh politik untuk bisa menjadi contoh berdemokrasi yang tertib dan damai. Mampu mengendalikan emosi dan bisa menahan diri dan para pendukungnya jangan sampai justru memprovokasi, sehingga aksi-aksi kekerasan dan anarki yang tidak kita hendaki bisa terjadi. Amankan pemilu agar berjalan lancar, tertib, dan sukses. Jaga stabilitas politik, serta keamanan dan kehidupan masyarakat. TNI harus siap kapan pun dan di mana pun untuk membantu aparat kepolisian dalam mengamankan pemilu. Kami berharap para prajurit yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dengan masyarakat seperti Babinsa agar bisa menjaga netralitas, karena pemilu merupakan pesta demokrasi. Pegang teguh pada asas netralitas dan niat baik untuk berbuat yang terbaik, serta bermanfaat bagi masyarakat. PNS, TNI dan keluarganya yang memiliki hak pilih wajib memilih, tidak ada yang golput. Gunakan hak pilih dengan cara yang cerdas. Bambang Subiyanto Jl Jangli No 59, Jatingaleh Candisari, Semarang * * * Penyebab Banjir Tak Semata karena Alam Banjir merupakan permasalahan yang kompleks, yang harus segera ditangani agar akibat yang ditimbulkan tidak banyak merusak dan merugikan masyarakat. Usaha-usaha untuk mencegah dan mengurangi akibat banjir harus segera dilakukan. Banjir yang terjadi di berbagai wilayah, kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri yang membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara tidak terkontrol, dan penempatan tata ruang yang salah. Faktor penyebab banjir itu bukan karena alam dan letak geografis saja, tetapi aktivitas manusia yang merusak lingkungan juga merupakan salah satu penyebab timbulnya banjir yang terjadi. Sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam. Banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Beberapa penyebab banjir di antaranya curah hujan dalam jangka waktu panjang, erosi tanah menyisakan batuan, sehingga tidak khusus agar terhindar dari penyakit ikutan bencana. Pemulihan psikologi juga perlu disentuh dengan perspektif ekopsikologi. Jangan sampai mereka gagal memahami hubungan mendasar antara diri dengan lingkungannya. Pemerintah pun perlu memahami pola hubungan manusia dan lingkungan yang lebih baik, agar laju pembangunan tidak merusak salah satu di antaranya, apalagi keduanya. Bila pemerintah dan masyarakat gagal memahami hubungan itu, pada kemudian hari akan muncul praktik-praktik perusakan lingkungan yang berisiko pada keterulangan bencana. Selain itu membuat masyarakat mengulang rasa bersalah (Sarlito Wirawan Sarwono, 1999). Pemulihan psikologi korban banjir di pantura seyogianya berpijak dari psikologi atau karakteritsik umum Pemberian bantuan ataupun pendampingan terhadap korban banjir pantura seyogianya tidak berbelit-belit masyarakat pesisiran. Aspek-aspek antropologi dan sosiologi menggambarkan mereka merupakan manusia yang terbuka, apa adanya, dan egaliter. Selain itu, gigih dan ulet dalam menjalani kehidupan. Melihat karakteristik tersebut, pemberian bantuan ataupun pendampingan terhadap mereka haruslah tidak berbelit-belit. Tidak pas memberikan bantuan dibarengi rasa kasihan secara berlebihan karena itu bisa menyinggung perasaan. Meskipun korban, mereka patut ditempatkan pada posisi setara. (10) ada resapan air, buruknya penanganan sampah, saluran air tersumbat, pembangunan tempat permukiman dengan mengubah tanah kosong menjadi jalan/tempat parkir, sehingga daya serap air hujan tidak ada. Bendungan dan saluran air rusak, pembabatan hutan secara liar (Illegal logging). Oleh karena itu, kami sebagai warga masyarakat mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga lingkungan dan memeliharanya agar kita dapat hidup nyaman. Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh semua pihak dalam penanganan banjir, terutama kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan seperti TNI dan Polri serta lembaga yang terkait dalam membantu warga yang kebanjiran. TNI dengan segala sumber daya yang dimiliki — Musyafak, warga Demak Ngaliyan, Semarang) a.n MUSAFAK Email Baru Berhubung e-mail lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana lokal (hal 7) ke: wacana_lokal@suaramerdeka.com. dan: wacana.lokal@gmail.com. Panjang maksimal 6.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) langsung terjun ke masyarakat yang terkena banjir untuk segera memberikan bantuan. Semoga ke depan kita dapat terhindar dari bencana banjir, paling tidak kita bisa meminimalkan dengan melaksanakan kegiatan yang dicanangkan pemerintah serta unsur-unsur pemerhati lingkungan seperti penghijauan, tidak membuang sampah di sembarang tempat, memelihara lingkungan di sekitar kita. Yosep Joko Untoro Jl Manggis RT 01/08 Lamper Lor, Semarang Selatan * * *
  • 8. KAMIS, 20 FEBRUARI 2014 Ukraina Gelar Operasi Antiteroris Data Pencari Suaka Australia Bocor SYDNEY - Data identitas hampir 10.000 pencari suaka Australia bocor ke publik, kemarin. Departemen Imigrasi Australia menyatakan, kebocoran data itu terjadi secara tidak sengaja. Menurut juru bicara Departemen Imingrasi, informasi yang sempat terpublikasi di salah satu situs pemerintah tersebut tidak dimaksudkan untuk bisa diakses publik. ”Dokumen telah dihapus dan departemen sedang menginvestigasi bagaimana ini bisa terjadi untuk menjamin tidak terulang lagi,” kata juru bicara Departemen Imigrasi Australia. Kebocoran data ini bisa membahayakan para pencari suaka karena data tersebut dapat digunakan untuk menemukan mereka. Adalah laman The Guardian Australia yang pertama kali melaporkan adanya kebocoran data yang meliputi nama, asal negara, dan lokasi dari hampir sepertiga orang yang menghuni jaringan detensi imigrasi Australia tersebut. Tidak jelas berapa lama dokumen itu sempat diakses oleh publik. Badan Pengungsi Australia mengatakan, insiden ini memunculkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang dikenali dapat dikenai hukuman jika kembali ke negara asal, dan anggota keluarga mereka di kampung halaman rentan terhadap aksi kekerasan. (rtr,bbc-mn-66) Terobos Fasilitas Nuklir, Nenek Dibui TENNESSEE - Gara-gara menerobos masuk ke dalam kompleks pabrik senjata nuklir, seorang nenek berusia 84 tahun di Amerika Serikat diadili dan divonis 35 bulan atau nyaris 3 tahun penjara oleh pengadilan AS. Bersama dua aktivis lainnya, Megan Rice menerobos masuk ke dalam kompleks dan kemudian mengotori salah satu bunker yang menjadi tempat pembuatan bom uranium. Dua aktivis lainnya, Greg Boertje-Obed dan Michael Walli, juga diadili dan dijatuhi vonis lebih dari 5 tahun, karena keduanya memiliki catatan kriminal sebelumnya. Rice yang telah menjadi biarawati sejak usia 18 tahun itu mengaku melakukan aksi itu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap senjata nuklir. Meskipun otoritas setempat mengklaim tidak ada kerusakan atau bahaya yang dipicu oleh aksi tiga aktivis tersebut, aksi penerobosan ini justru memicu pertanyaan dan kritikan mengenai keamanan di fasilitas nuklir bernama Y-12 National Security Complex di Tennessee tersebut. (ap-mn-66) Malala Kunjungi Pengungsi Suriah SM/rtr LOKASI BENTROKAN : Para pemprotes antipemerintah berkumpul di Lapangan Kemerdekaan di pusat Kota Kiev, kemarin. Sebanyak 26 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa di lapangan itu pada Selasa. (66) ● 26 Orang Tewas dalam Bentrokan KIEV - Ukraina menggelar operasi antiteroris di seantero negeri setelah sejumlah gedung pemerintah serta depot senjata dan amunisi dikuasai kelompok ekstremis, kemarin. Pengumuman pemberlakuan operasi ini disampaikan layanan keamanan nasional Ukraina menyusul bentrokan antara pemprotes antipemerintah dan polisi di Kiev pada Selasa yang menewaskan sedikitnya 26 orang, termasuk 10 polisi. Sejumlah laporan dari beberapa daerah menyebutkan, sejumlah kelompok yang mendukung gerakan protes di Kiev telah menduduki gedung-gedung pemerintah. ”Di banyak wilayah di negeri ini, gedunggedung balai kota, kantor kementerian dalam negeri, kantor keamanan negara dan jaksa agung, unit-unit militer dan depot senjata, telah diduduki,” kata kepala SBU Oleksandr Yakimenko dalam pernyataan di laman layanan keamanan nasional Ukraina. ”Banyak pengadilan dibakar, pengacau merusak apartemen-apartemen pribadi, membunuh warga sipil,” katanya. Dia menambahkan, 24 jam terakhir telah menunjukkan eskalasi peningkatan konfrontasi kekerasan dan meluasnya penggunaan senjata oleh kelompok-kelompok berorientasi ekstremis. Presiden Ukraina Viktor Yanukovich, kemarin, menuding para pemimpin oposisi pro-Eropa bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia menyebut para pemimpin oposisi telah berupaya menggulingkan pemerin- tahan melalui kekerasan. Tuduhan serupa dilontarkan oleh Rusia. Kendati demikian juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, Rusia masih teguh pada sikapnya untuk tidak melakukan intervensi di Ukraina. Kremlin menyatakan, Putin dan Yanukovich telah melakukan pembicaraan melalui telepon pada Rabu dini hari. Sementara itu para pemimpin Uni Eropa, kemarin, menyatakan siap menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas soal itu, Kamis (20/2) waktu setempat. Kekerasan Terburuk Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menegaskan, 28 negara anggota blok tersebut telah sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang terjadi. ”Kami telah menyatakannya dengan jelas bahwa Uni Eropa akan merespons segala kerusakan,” kata Barroso. Kemarin, polisi kembali melancarkan serangan di Lapangan Kemerdekaan yang dikenal dengan nama Maidan. Tak lama setelah pukul 04.00, sejumlah tenda dibakar dan meriam air disemprotkan. Asap pekat membumbung dari barikade yang mengepung kamp protes di pusat Kota Kiev tersebut. Pada malam sebelumnya bentrokan sengit terjadi antara aparat dan pendemo. Sejumlah bangunan terbakar, 26 orang tewas, dan 241 lainnya menderita luka-luka dalam insiden tersebut. Ini adalah kali pertama polisi mengambil alih lapangan tersebut sejak Desember. Kendati demikian, ribuan demonstran yang mulai terpojok tetap tak gentar menghadapi barisan polisi antihuru-hara di Maidan, kemarin. Kekerasan Selasa lalu merupakan yang terburuk dalam hampir tiga bulan protes antipemerintah yang telah melumpuhkan ibu kota Ukraina. (rtr,ap,bbc-mn-66) SM/rtr MALALA Yousafzai, remaja aktivis asal Pakistan, mendengarkan kisah para remaja pengungsi Suriah yang tinggal di Yordania dalam kunjungannya ke pusat Pembangunan Sosial Al Manara di in Amman, kemarin. (66) Al-Qaedah Akui Ledakan Bom di Beirut BEIRUT - Brigade Abdullah Azzam mengklaim bertanggung jawab atas ledakan dua bom bunuh diri di Beirut, Rabu (19/2) kemarin. Kelompok cabang Al-Qaedah itu memperingatkan, serangan tersebut akan berlanjut hingga pasukan Hizbullah menarik diri dari pertempuran di Suriah dan membebaskan pasukannya dari penjara Lebanon. Dua bom bunuh diri meledak di pusat kebudayaan Iran di kawasan Bir Hassan yang merupakan basis gerakan Syiah Lebanon, Hizbullah, kemarin pagi. Ledakan itu menewas- Korut Tahan Misionaris Australia PYONGYANG - Seorang misionaris berusia 75 tahun asal Australia ditangkap di Korut karena dituduh menyebarkan agama. Saat ini kakek bernama John Short tersebut diduga tengah ditahan dan diinterogasi. Karen, istri Short, menyatakan suaminya ditangkap Sabtu lalu saat bergabung dengan sebuah kelompok tur. ”Dia misionaris garis depan, ini yang dia lakukan. Tapi Korut sangat berbeda, itulah mengapa hatinya menuntunnya ke sana. Saya meminta masyarakat berdoa untuknya,” kata Karen. Kementerian Luar Negeri Australia telah mengetahui penangkapan Short. Namun karena Australia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut, maka kontak dengan Pyongyang dilakukan melalui Kedutaan Besar Swedia.(bbc-mn-66) PADAMKAN API: Anggota pertahanan sipil memadamkan api sementara seorang bocah laki-laki menyaksikan lokasi ledakan di pinggiran Beirut, kemarin. (66) SM/rtr Pengadilan Larang Penggunaan Kekerasan BANGKOK - Pengadilan Thailand memutuskan agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para demonstran yang ingin menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Larangan tersebut ditetapkan Rabu (19/2) kemarin. Dalam keputusannya, pengadilan melarang siapa pun berkumpul dalam jumlah lima orang atau lebih dan menggunakan jalan-jalan tertentu untuk berunjuk rasa. Pengadilan juga melarang pemerintah menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstran. Kendati demikian pengadilan menolak usulan seorang pemprotes agar status darurat dicabut. Mereka mengatakan, hal itu tidak bisa dilakukan pengadilan karena kewenangan atas penetapan status darurat berada di tangan eksekutif. Kabinet Thailand menetapkan status darurat di kawasan Bangkok pada 21 Januari lalu setelah para pendemo mengancam akan melumpuhkan ibu kota dengan cara mengeblok sejumlah persimpangan utama dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sejauh ini telah berupaya menghindari penggunaan kekerasan agar militer tidak campur tangan. Polisi pun diperintahkan untuk menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan. Namun baku tembak mematikan meletus Selasa lalu setelah mereka merangsek masuk ke sejumlah lokasi di sekitar kota untuk membubarkan demonstran. Menurut Pusat Medis Erawan, lima orang tewas dan hampir 70 terluka dalam kejadian itu. Kepung Kantor Yingluck Kemarin, ribuan demonstran kembali mengepung kantor sementara perdana menteri di pinggiran utara Kota Bangkok. Mereka menuntut Yingluck mengundurkan diri. Mereka berkerumun di luar setelah dihalau dari kantor Yingluck yang terkepung di kompleks kantor pemerintah. Para demonstran mendesak pejabat di kompleks Kementerian Pertahanan agar mencegah Yingluck menggunakan kompleks itu sebagai kantor se- mentara. Para demonstran juga bertekad akan menarget asetaset milik keluarga Yingluck. Sejak Januari lalu Yingluck tidak bisa berkantor di Gedung Pemerintah lantaran diblokir oleh pengunjuk rasa. Beberapa gerbang kompleks tersebut juga telah diturup semen. PM Yingluck diperkirakan tidak berada di dalam kantor pada saat pengepungan terjadi. Ketegangan menurun setelah para pejabat militer di lokasi setuju untuk berbicara kepada pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban. ”Dimana pun dia berada, dimana pun dia tidur, kami akan memburunya,'' kata Suthep SM/rtr SAPA PENDEMO : Sejumlah karyawati melambaikan tangan dari dalam gedung milik SC Asset Corp sementara para pemprotes antipemerintah berkumpul di luar gedung di Kota Bangkok tersebut, kemarin. (66) Thaugsuban, pemimpin protes, di hadapan para pendukungnya. ”(Kita) harus meningkatkan perlawanan dan kita akan menyerang aset perusahaan milik keluarga Shinawatra dan sumbersumber pendanaan mereka.'' ”Kalau Yingluck masih datang untuk bekerja, kami akan datang ke sini setiap hari,” kata Suthep. Pemimpin oposisi itu bahkan mengesankan bahwa Yingluck kemungkinan diusir dari Thailand. Militer mengatakan, perdana menteri beserta kabinetnya kemarin menjauh dari kantor sementara mereka untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. Pada Selasa, kekerasan pecah setelah polisi antihuru-hara berupaya membersihkan lokasilokasi demonstrasi di daerah bersejarah di Bangkok. Seorang polisi tewas ditembak dan empat warga sipil juga kehilangan nyawa. Demikian diungkapkan pusat pelayanan darurat Erawan ketika menyebutkan catatan terbaru soal korban jiwa, kemarin. Selain itu, 60 orang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian mengatakan 24 petugasnya termasuk di antara mereka yang luka-luka. Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattanatabut, mengatakan tidak ada rencana meluncurkan operasi baru pada Rabu untuk membersihkan daerah-daerah yang diduduki pengunjuk rasa. Namun, dia membantah jika operasi yang dilancarkan hari Selasa menjadi tanda kekalahan pihak berwenang. (rtr,bbc-K16-66) kan enam orang dan melukai sekitar 100 orang lainnya. Serangan pertama terjadi pada jam sibuk, beberapa saat sebelum pengebom bunuh diri lainnya yang mengendarai sepeda motor meledakkan bom di tengah kerumunan warga. Aksi ini serupa dengan serangan bunuh diri kembar yang terjadi di Kedutaan Besar Iran pada November lalu. Dalam serangan itu, Brigade Abdullah Azzam juga mengaku bertanggung jawab. Warga Panik Dalam pernyataannya di Twitter, Brigade Abdullah Azzam mengibaratkan pengeboman tersebut sebagai ”operasi syahid” untuk membalas aksi penyerangan Hizbullah di Suriah. Mereka berjanji akan terus melakukan serangan. Hakim penyidik mengatakan, pelaku bom bunuh diri menggunakan bahan peledak seberat 160 kilogram. Duta besar Iran di Lebanon mencatat bahwa korban termasuk seorang polisi Lebanon yang menjaga pusat kebudayaan. Tidak satu pun para staf pusat kebudayaan Iran yang terluka. Ledakan bom kemarin membuat panik warga sekitar, tak terkecuali penghuni panti asuhan yang berada tak jauh dari lokasi peledakan. Anak-anak yang mendengar ledakan itu menangis ketakutan. Salah satu pria yang bekerja di toko kelontong mengatakan, daya ledakan bom itu sangat dashyat hingga mengguncang seluruh wilayah tersebut. ”Kami mendengar satu ledakan, namun beberapa saat kemudian ada lagi,” katanya. Di sekitar lokasi ledakan terdapat potongan tubuh manusia yang berserakan, termasuk tubuh anak-anak. (rtr-K16-66)