Dokumen tersebut membahas tentang konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa sumber konflik seperti perbedaan data dasar, basis perundangan yang berbeda, dan tabrakan kepentingan antar institusi. Dokumen ini juga memberikan contoh konflik peraturan perundangan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui dialog dan kerjasama pengelolaan bersama."

1. PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Prof. M. Mas’ud Said, PhD
Asisten Staf Khusus Presiden
Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

2. INDONESIA KITA HARI INI
Indonesia memang Raya dan Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Propinsi dan
Kabupaten di Indonesia adalah simetris dan sekaligus asimetris. Artinya 33
propinsi dan 392 kota dan kabupaten yang ada di negeri ini memiliki beberapa
kesamaan (simetrisme) namun lebih banyak mereka memiliki kekhususan
(asimetrisme).
Sebagaimana diketahui, secara legalitas, SISTEM otonomi daerah kita hanya
mengenal dua sistem YAITU otonomi daerah (otda) berdasarkan UU Nomor 32
Tahun 2004 yang kita sebut sebagai otonomi simetris dan ada beberapa propinsi
yang menggunakan otonomi khusus dan propinsi istimewa seperti Aceh, Papua,
DKI Jakarta dan Yogyakarta MEMAKAI SISTEM otonomi khusus (otsus)
Secara Perundangan dan Legislasi di Indonesia ada yang bertumpu pada sektor
sektor dan juga bertumpu pada wilayah wilayah. Artinya kementrian diberi posisi
dan otoritas untuk mengelola kawasan yang berkaitan dengan sektornya,
disamping itu kepala daerah dan kepela wilayah juga memiliki otoritas untuk
mengatur sektor yang ada di wilayahnya.

3. • KONFLIK KARENA
PERBEDAAN DATA
DASAR
KONFLIK STRUKTURAL
DIKARENAKAN OLEH
BASIS PERUNDANGAN
KONFLIK KARENA
TABRAKAN
KEPENTINGAN
ANTAR INSTITUSI
KONFLIK MANAGERIAL
YAITU PERBEDAAN
MEMPERLAKUKAN
OBYEK
MACAM MACAM KONFLIK KEWENANGAN
PENGELOLAAN
DAN PENYELESAIAN
KONFLIK

4. Konflik Peraturan Perundangan
(Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
PEMERINTAH DAERAH
UU no 5 Th 1990 tentang
Konservasi:
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang
dimaksudkan dengan:
5. Satwa adalah semua jenis sumber
daya alam hewani yang hidup di
darat,dan atau di air, dan atau di
udara.
UU no 31 Th 2004 tentang
Perikanan:
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang
dimaksud dengan:
8. Konservasi sumber daya ikan
adalah upaya perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan
sumber daya ikan, termasuk
ekosistem, jenis dan genetik untuk
menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan
kesinambungannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keanekaragaman
sumber daya ikan.
UU no 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
Pasal 18
(4) Kewenangan untuk mengelola
sumber daya
di wilayah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi
dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi untuk
kabupaten/kota.

5. Konflik Peraturan Perundangan
(Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PP no 28 tahun 2011 ttg Pengelolaa
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam
Pasal 1
1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat
KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di daratan maupun di perairan .
2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya
disingkat KPA adalah kawasan daratan
maupun di perairan
4. Satwa adalah semua jenis sumber daya
alam hewani yang hidup di darat
dan/atau di air dan/atau di udara.
PP no 60 tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Konservasi sumber daya ikan adalah
upaya perlindungan,pelestarian dan
pemanfaatan
sumber daya ikan,
. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan
perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem
zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber
daya ikan dan lingkungannya secara
berkelanjutan.

6. Miss Management Pengelolaan
Environmental Distruction
 Coral distruction
 Illegal fishing
 water Pollution
 Global warmingAnimal
distictions
 Flodding
 Abrasi
 Sedimentasi

7. SISI POSITIF DAN NEGATIF KONFLIK
SISI POSITIF
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
PERUBAHAN
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
ENERGI
 KONFLIK BISA MENGGUGAH
KITA BERBUAT MEMPERBAIKI
 KONFLIK BISA MEMBAWA
PRODUKTIFITAS
SISI NEGATIF
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
PERPECAHAN
 KONFLIK BISA MENCIPTAKAN
DISHARMONI
 KONFLIK BISA MENGGUGAH
KITA BERBUAT JELEK
 KONFLIK BISA MEMBAWA
KERUSAKAN

8. JUSTIFIKASI DAERAH DI BAWAH INI
MENJADI INSPIRASI PARADIGMA PENANGANAN KHUSUS
KASUS PROPINSI KEPULAUAN RIAU:
Didirikan sebagai propinsi pemekaran berdasarkan UU 25/2002.
Penduduk 1.685.698, terdiri dari 2.408 pulau .
Tiga puluh persen Pulaunya belum bernama dan tidak berpenduduk.
Sekitar 95% adalah wilayah kepulauan, dan hanya 5% daratan.
Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, Malaysia dan Singapura.
Perlukan UU khusus, atau bisakah dengan UU 32/2004. Kalau
ingin mengaspirasi kebaharian Kepri, bagaimana caranya?.

9. MENCARI SOLUSI

10. Pilih pengelolaan
Bersama kawasan khusus
UJI MATERI
DI MK
DOALOG
DIFASILITASI
DPR – ATAU
MENKO
MOU DAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
MELAKUKAN
LEGAL AUDIT
PP DAN PERMEN
CARA MENGATASI MASALAH:
DUDUK BERSAMA

11. FORUM
BUPATI
DIRJEN
KELAUTAN
PERUM
PERHUTANI
STANDARDISASI
DAN
LEGALITAS
MENKO
DPR
KOMISI IV
ADVANTAGE
SHARING
VISUALISASI PROSES
MOU BALEKAMBANG
ORGANISASI
OBYEK GARAPAN
SISTEM KERJA
DURASI
GOAL RENCANA
PENGELOLAAN
BERSAMA
MOU / LEGAL CONTRACT
BALEKAMBANG

12. CONTOH BENTUK KAWASAN KHUSUS
 Kawasan Industri ( Keppres No. 41 Tahun 1996)
 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET (Keppres no. 150 Tahun 2000).
 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (UU No. 44 Tahun 2007,
Perppu No. 1 Tahun 2007)
 Kawasan Ekonomi Khusus - BATAM (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 39 Tahun
2009).
 BAGAIMANA TENTANG PESISIR MALANG ATAU BALEKAMBANG ?

13. EMPAT HAL YANG DIHINDARKAN DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

14. INGAT INGAT
 Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila
memiliki syarat apa yang pernah disebut oleh
Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan—
sebagai le desire d’etre ensemble atau kehendak
akan bersatu.
 Soekarno mengingatkan syarat pendirian suatu
bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat
dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu.

15. INGAT INGAT
 Dalam konteks kelangsungan bangsa, cukup
penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi
total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis
tanpa konflik atau antagonisme di mana setiap
individu melebur dalam suatu komunitas yang
lebih besar.
 Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak
ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan
tanpa desain integrasi bangsa.

16. •TERIMA KASIH BANYAK….
• THANK YOU VERY MUCH….
•MATOR SEKELANGKONG
• SYUKRON KATSIIROH…