Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
1. INDONESIA
GE.3202
MATA KULIAH
WAWASAN
SEMESTER III TEKNIK GEODESI ITN
MALANG Dosen Mata Kuliah:
DR. IR. LALU MULYADI,
MTA
2. WAWASAN WILAYAH KEPULAUAN
SILABUS
PEMAHAMAN BEBERAPA KONSEP DAN KERANGKA
UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG
TERDIRI DARI: PEMAHAMAN TENTANG LAUT,
SAMUDRA DAN PROSES YANG MENYERTAINYA,
PEMAHAMAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KOMPETENSI
YANG BERDAULAT DAN SECARA GEOGRAFIS
SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN. PEMAHAMAN MAHASISWA MAMPU
MEMAHAMI
PULAU-PULAU KECIL, PERANAN DAN
WAWASAN WILAYAH
PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI INDONESIA YANG
DEFINISI WILAYAH PESISIR, PENTINGNYA SECARA GEOGRAFIS
PERENCANAAN SERTA POTENSI DAN SEBAGAI NEGARA
PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI KEPULAUAN YANG
PENTINGNYA DATA DALAM PENGELOLAAN TERDIRI DARI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. UNSUR-UNSUR YAITU
MEMAHAMI KERANGKA PERUNDANGAN YANG LAUT, PANTAI, DAN
MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DARATAN SERTA
PROSES
WILAYAH PESISIR DAN LAUT. MENJELASKAN PENGELOLAAN DAN
MANFAAT DAN KEBUTUHAN SERTA UNDANG-UNDANG
DAMPAK YANG DIAKIBATKAN TERHADAP YANG MENGATUR
DIDALAMNYA.
WILAYAH PESISIR DAN LAUT.
3. INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
TEKNIK GEODESI
WILAYAH SECARA UMUM ADALAH UNIT GEOGRAFI
(Ruang) YANG DIBATASI OLEH CIRI-CIRI
TERTENTU YANG BAGIAN-BAGIANNYA
TERGANTUNG SECARA INTERNAL, SERTA
SEKALIGUS MENJADI MEDIA BAGI SEGALA
SESUATU UNTUK BERLOKASI DAN BERINTERAKSI.
MENURUT UU No. 24/1992 “Penataan Ruang”
WILAYAH ADALAH RUANG YANG MERUPAKAN
KESATUAN GEOGRAFIS BESERTA UNSUR TERKAIT
PADANYA, YANG BATAS DAN SISTEMNYA
DITENTUKAN BERDASARKAN ASPEK
ADMINISTRATIF DAN ATAU ASPEK FUNGSIONAL.
4. WILAYAH
PENGEMBANGAN W ILAYAH ADALAH SEBAGALA
UPAYA PERBAIKAN SUATU ATAU BEBER APA
JENIS WILYAH AGAR SEMUA KOMPONEN YANG
ADA DI WILAYAH TERSEBUT DAPAT BER FUNGSI
DAN MENJALANKAN KEHIDUPAN SECAR A
NORMAL.
PENGEMBANGAN W ILAYAH ditopang oleh 4 PILAR
yaitu :
1. SUMBER DAYA ALAM/ FISIK - LINGKUNGAN
2. SUMBER DAYA BUATAN /EKONOMI
3. SUMBER DAYA MANUSIA
4. SUMBER DAYA SOSIAL - KELEMBAGAAN
WWK
5. dari Wikipedia bahasa Indonesia
.
WILAYAH adalah sebuah daerah yang dikuasai
atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah
dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam,
misalnya: sungai, gunung, atau laut. Sedangkan
setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut
dibuat oleh negara yang menduduki daerah
tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara
bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah
batas NASIONAL.
WWK
6. KEPULAUAN ADALAH KESATUAN RUANG GUGUSAN PULAU
BESERTA LAUT DIANTARANYA SUMBER DAYA KEPULAUAN
ADALAH SUMBERDAYA PULAU, PESISIR, DAN LAUT, SERTA
DASAR DAN BAW LAUT.
AH
Untuk memanfaatkan sumber daya alam kepulauan
diperlukan infrastruktur transportasi laut dan udara
yang memadai agar kegiatan di kepulauan dapat
dilakukan dengan aman dan efektif.
Kebijakan yang mendorong pengembangan dan
penguasaan IPTEK KEPULAUAN antara lain: teknologi
energi terbarukan, air bersih, dan pengembangan
industrinya. Apabila tiga hal tersebut dapat kita kelola
dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan
tercapai.
WWK
7. DAR ASPEK LEGAL, NEGAR KEPULAUAN
I A
INDONESIA TELAH DITEGASKAN DALAM UUD`45
YANG DIAMENDEMENKAN, KEMUDIAN DILENGKAPI
DENGAN PRODUK PER UNDANG-UNDANGAN YANG
MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KEPULAUAN.
PRODUK PER UNDANG-UNDANGAN TER SEBUT, antara
lain: UU No. 17/ 1985 tentang UNCL , UU No. 31/
OS 2004
tentang P erikanan, dan UU No. 27/ 2007 tentang W ilayah
P esisir dan P ulau Pulau Kecil, serta UU 17/2008 tentang
P elayaran Nasional.
WWK