SlideShare a Scribd company logo
INDONESIA
GE.3202

    MATA KULIAH


            WAWASAN
 SEMESTER III TEKNIK GEODESI ITN
 MALANG                       Dosen Mata Kuliah:
                                   DR. IR. LALU MULYADI,
                                            MTA
WAWASAN WILAYAH KEPULAUAN


            SILABUS
PEMAHAMAN BEBERAPA KONSEP DAN KERANGKA
    UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH
     PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG
   TERDIRI DARI: PEMAHAMAN TENTANG LAUT,
  SAMUDRA DAN PROSES YANG MENYERTAINYA,
    PEMAHAMAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA       KOMPETENSI
   YANG BERDAULAT DAN SECARA GEOGRAFIS
   SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN. PEMAHAMAN      MAHASISWA MAMPU
                                                 MEMAHAMI
       PULAU-PULAU KECIL, PERANAN DAN
                                             WAWASAN WILAYAH
  PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI       INDONESIA YANG
     DEFINISI WILAYAH PESISIR, PENTINGNYA   SECARA GEOGRAFIS
       PERENCANAAN SERTA POTENSI DAN          SEBAGAI NEGARA
  PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI       KEPULAUAN YANG
    PENTINGNYA DATA DALAM PENGELOLAAN           TERDIRI DARI
   WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.   UNSUR-UNSUR YAITU
   MEMAHAMI KERANGKA PERUNDANGAN YANG        LAUT, PANTAI, DAN
 MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN         DARATAN SERTA
                                                  PROSES
   WILAYAH PESISIR DAN LAUT. MENJELASKAN     PENGELOLAAN DAN
     MANFAAT DAN KEBUTUHAN SERTA              UNDANG-UNDANG
   DAMPAK YANG DIAKIBATKAN TERHADAP           YANG MENGATUR
                                                DIDALAMNYA.
       WILAYAH PESISIR DAN LAUT.
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
     TEKNIK GEODESI


WILAYAH SECARA UMUM ADALAH UNIT GEOGRAFI
(Ruang) YANG DIBATASI OLEH CIRI-CIRI
TERTENTU YANG BAGIAN-BAGIANNYA
TERGANTUNG SECARA INTERNAL, SERTA
SEKALIGUS MENJADI MEDIA BAGI SEGALA
SESUATU UNTUK BERLOKASI DAN BERINTERAKSI.
MENURUT UU No. 24/1992 “Penataan Ruang”
WILAYAH ADALAH RUANG YANG MERUPAKAN
KESATUAN GEOGRAFIS BESERTA UNSUR TERKAIT
PADANYA, YANG BATAS DAN SISTEMNYA
DITENTUKAN BERDASARKAN ASPEK
ADMINISTRATIF DAN ATAU ASPEK FUNGSIONAL.
WILAYAH
PENGEMBANGAN W   ILAYAH ADALAH SEBAGALA
UPAYA PERBAIKAN SUATU ATAU BEBER  APA
JENIS WILYAH AGAR SEMUA KOMPONEN YANG
ADA DI WILAYAH TERSEBUT DAPAT BER FUNGSI
DAN MENJALANKAN KEHIDUPAN SECAR   A
NORMAL.
PENGEMBANGAN W   ILAYAH ditopang oleh 4 PILAR
yaitu :
1. SUMBER DAYA ALAM/ FISIK - LINGKUNGAN
2. SUMBER DAYA BUATAN /EKONOMI
3. SUMBER DAYA MANUSIA
4. SUMBER DAYA SOSIAL - KELEMBAGAAN


WWK
dari Wikipedia bahasa Indonesia
                 .

 WILAYAH adalah sebuah daerah yang dikuasai
 atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
 Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah
 dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam,
 misalnya: sungai, gunung, atau laut. Sedangkan
 setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut
 dibuat oleh negara yang menduduki daerah
 tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara
 bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah
 batas NASIONAL.


WWK
KEPULAUAN ADALAH KESATUAN RUANG GUGUSAN PULAU
BESERTA LAUT DIANTARANYA SUMBER DAYA KEPULAUAN
ADALAH SUMBERDAYA PULAU, PESISIR, DAN LAUT, SERTA
DASAR DAN BAW LAUT.
              AH
Untuk memanfaatkan sumber daya alam kepulauan
diperlukan infrastruktur transportasi laut dan udara
yang memadai agar kegiatan di kepulauan dapat
dilakukan dengan aman dan efektif.
Kebijakan yang mendorong pengembangan dan
penguasaan IPTEK KEPULAUAN antara lain: teknologi
energi terbarukan, air bersih, dan pengembangan
industrinya. Apabila tiga hal tersebut dapat kita kelola
dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan
tercapai.
WWK
DAR ASPEK LEGAL, NEGAR KEPULAUAN
   I                   A
INDONESIA TELAH DITEGASKAN DALAM UUD`45
YANG DIAMENDEMENKAN, KEMUDIAN DILENGKAPI
DENGAN PRODUK PER  UNDANG-UNDANGAN YANG
MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KEPULAUAN.

PRODUK PER       UNDANG-UNDANGAN TER          SEBUT, antara
lain: UU No. 17/  1985 tentang UNCL , UU No. 31/
                                      OS            2004
tentang P  erikanan, dan UU No. 27/   2007 tentang W ilayah
P esisir dan P ulau Pulau Kecil, serta UU 17/2008 tentang
P elayaran Nasional.

WWK
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
     TEKNIK GEODESI

More Related Content

Similar to 1. present. wwk. 2009

Penataan ruang-kota
Penataan ruang-kotaPenataan ruang-kota
Penataan ruang-kota
Lyyzza Mambo
 
Pembangunan perikanan berkelanjutan
Pembangunan perikanan berkelanjutan Pembangunan perikanan berkelanjutan
Pembangunan perikanan berkelanjutan
ridwantobukublogspot
 
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangwalhiaceh
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
mukarobin2
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
RifkaSafwani
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
Sumilah2
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
bagkermadianakpol
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim Nusantara
Arya Bima
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Fitri Indra Wardhono
 
Wilayah dan Tata Ruang
Wilayah dan Tata RuangWilayah dan Tata Ruang
Wilayah dan Tata Ruang
WISANGELANG
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
mipi_kabupaten_malang.ppt
mipi_kabupaten_malang.pptmipi_kabupaten_malang.ppt
mipi_kabupaten_malang.ppt
Hanapi Suteja
 
WAWASAN KEMARITIMAN
WAWASAN KEMARITIMANWAWASAN KEMARITIMAN
WAWASAN KEMARITIMAN
harjunode
 
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalKorps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Bima Hermastho
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Imam Nur Alam
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruang
Andry Saleh
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
JalinKrakatau
 
Uraian singkat potemi
Uraian singkat potemiUraian singkat potemi
Uraian singkat potemi
igmf
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008
farah5
 
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)pumdatin
 

Similar to 1. present. wwk. 2009 (20)

Penataan ruang-kota
Penataan ruang-kotaPenataan ruang-kota
Penataan ruang-kota
 
Pembangunan perikanan berkelanjutan
Pembangunan perikanan berkelanjutan Pembangunan perikanan berkelanjutan
Pembangunan perikanan berkelanjutan
 
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
 
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptxWILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
WILAYAH_DAN_TATA_RUANG_Kelas_XII_Ppt.pptx
 
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
06-PAPARAN-KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA (2).pdf
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim Nusantara
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Wilayah dan Tata Ruang
Wilayah dan Tata RuangWilayah dan Tata Ruang
Wilayah dan Tata Ruang
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
mipi_kabupaten_malang.ppt
mipi_kabupaten_malang.pptmipi_kabupaten_malang.ppt
mipi_kabupaten_malang.ppt
 
WAWASAN KEMARITIMAN
WAWASAN KEMARITIMANWAWASAN KEMARITIMAN
WAWASAN KEMARITIMAN
 
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalKorps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruang
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
 
Uraian singkat potemi
Uraian singkat potemiUraian singkat potemi
Uraian singkat potemi
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008
 
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
 

1. present. wwk. 2009

  • 1. INDONESIA GE.3202 MATA KULIAH WAWASAN SEMESTER III TEKNIK GEODESI ITN MALANG Dosen Mata Kuliah: DR. IR. LALU MULYADI, MTA
  • 2. WAWASAN WILAYAH KEPULAUAN SILABUS PEMAHAMAN BEBERAPA KONSEP DAN KERANGKA UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERDIRI DARI: PEMAHAMAN TENTANG LAUT, SAMUDRA DAN PROSES YANG MENYERTAINYA, PEMAHAMAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KOMPETENSI YANG BERDAULAT DAN SECARA GEOGRAFIS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN. PEMAHAMAN MAHASISWA MAMPU MEMAHAMI PULAU-PULAU KECIL, PERANAN DAN WAWASAN WILAYAH PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI INDONESIA YANG DEFINISI WILAYAH PESISIR, PENTINGNYA SECARA GEOGRAFIS PERENCANAAN SERTA POTENSI DAN SEBAGAI NEGARA PERMASALAHAN PENGELOLAANNYA. MEMAHAMI KEPULAUAN YANG PENTINGNYA DATA DALAM PENGELOLAAN TERDIRI DARI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. UNSUR-UNSUR YAITU MEMAHAMI KERANGKA PERUNDANGAN YANG LAUT, PANTAI, DAN MENDUKUNG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DARATAN SERTA PROSES WILAYAH PESISIR DAN LAUT. MENJELASKAN PENGELOLAAN DAN MANFAAT DAN KEBUTUHAN SERTA UNDANG-UNDANG DAMPAK YANG DIAKIBATKAN TERHADAP YANG MENGATUR DIDALAMNYA. WILAYAH PESISIR DAN LAUT.
  • 3. INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG TEKNIK GEODESI WILAYAH SECARA UMUM ADALAH UNIT GEOGRAFI (Ruang) YANG DIBATASI OLEH CIRI-CIRI TERTENTU YANG BAGIAN-BAGIANNYA TERGANTUNG SECARA INTERNAL, SERTA SEKALIGUS MENJADI MEDIA BAGI SEGALA SESUATU UNTUK BERLOKASI DAN BERINTERAKSI. MENURUT UU No. 24/1992 “Penataan Ruang” WILAYAH ADALAH RUANG YANG MERUPAKAN KESATUAN GEOGRAFIS BESERTA UNSUR TERKAIT PADANYA, YANG BATAS DAN SISTEMNYA DITENTUKAN BERDASARKAN ASPEK ADMINISTRATIF DAN ATAU ASPEK FUNGSIONAL.
  • 4. WILAYAH PENGEMBANGAN W ILAYAH ADALAH SEBAGALA UPAYA PERBAIKAN SUATU ATAU BEBER APA JENIS WILYAH AGAR SEMUA KOMPONEN YANG ADA DI WILAYAH TERSEBUT DAPAT BER FUNGSI DAN MENJALANKAN KEHIDUPAN SECAR A NORMAL. PENGEMBANGAN W ILAYAH ditopang oleh 4 PILAR yaitu : 1. SUMBER DAYA ALAM/ FISIK - LINGKUNGAN 2. SUMBER DAYA BUATAN /EKONOMI 3. SUMBER DAYA MANUSIA 4. SUMBER DAYA SOSIAL - KELEMBAGAAN WWK
  • 5. dari Wikipedia bahasa Indonesia . WILAYAH adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya: sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas NASIONAL. WWK
  • 6. KEPULAUAN ADALAH KESATUAN RUANG GUGUSAN PULAU BESERTA LAUT DIANTARANYA SUMBER DAYA KEPULAUAN ADALAH SUMBERDAYA PULAU, PESISIR, DAN LAUT, SERTA DASAR DAN BAW LAUT. AH Untuk memanfaatkan sumber daya alam kepulauan diperlukan infrastruktur transportasi laut dan udara yang memadai agar kegiatan di kepulauan dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Kebijakan yang mendorong pengembangan dan penguasaan IPTEK KEPULAUAN antara lain: teknologi energi terbarukan, air bersih, dan pengembangan industrinya. Apabila tiga hal tersebut dapat kita kelola dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. WWK
  • 7. DAR ASPEK LEGAL, NEGAR KEPULAUAN I A INDONESIA TELAH DITEGASKAN DALAM UUD`45 YANG DIAMENDEMENKAN, KEMUDIAN DILENGKAPI DENGAN PRODUK PER UNDANG-UNDANGAN YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEPULAUAN. PRODUK PER UNDANG-UNDANGAN TER SEBUT, antara lain: UU No. 17/ 1985 tentang UNCL , UU No. 31/ OS 2004 tentang P erikanan, dan UU No. 27/ 2007 tentang W ilayah P esisir dan P ulau Pulau Kecil, serta UU 17/2008 tentang P elayaran Nasional. WWK
  • 8. INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG TEKNIK GEODESI