2011004asetdaerah-110120014019-phpapp01.pptx

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat Kantor
Telp/Fak Kantor
HP
Email
Website
: Dadang Solihin
: Bandung 6 November 1961
: Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
: Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
: (021) 392 6248
: 0812 932 2202
: dadangsol@yahoo.com
:
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Dasar Hukum Pengelolaan BMD
• Manfaat Pengelolaan BMD
• Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah
• Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Penjualan Kendaraan Dinas
• Penjualan/Pelelangan Rumah Dinas Daerah
• Fokus Penatausahaan
• Pelelangan Umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Latar Belakang
• Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang
pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang
perbendaharaan negara)
• Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
 Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan
status kepemilikannya
 Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka
penyusunan Neraca Pemerintah.
 Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
 Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan
BMN/D

Dasar Hukum Pengelolaan BMD
• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
• PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006
• Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan
Jasa
• Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah
• Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah Yang Dipisahkan; dan
• Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
• Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?
• Kejelasan status kepemilikan BMD
• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD
• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan
PAD
• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik
• Pengamanan barang daerah
• Dasar penyusunan neraca
• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala

Keuntungan Pengelolaan BMD
• Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas
• Meningkatkan manajemen layanan
• Meningkatkan manajemen resiko
• Meningkatkan efesiensi keuangan

Aset
PengelolaanAset
Tingkat
Pelayanan
Barang Daerah
Sda & Financial
PotensialAset KebutuhanAset
Perencanaan
ManajemenAset
Identifikasi &
Inventarisasi
Identifikasi &
Inventarisasi
Analisis
Pengembangan
Analisis
Kebutuhan
Pengadaan Pemanfaatan
Prioritas
Investasi
Pemeliharaan
& Perbaikan
Penghapusan &
Pemindahtanganan
Lain-lain
Pendapatan
Belanja
Operasional
Belanja Modal
Penganggaran
Pelaksanaan & Penatausahaan
8
P
e
l
a
d
p
a
o
d
r
a
a
n
n
g
&
-
s
P
o
l
e
i
h
n
i
g
n
e
.
b
v
l
a
o
l
g
u
s
a
p
s
o
i
a
t
.
n
c
o
m

Apa itu Aset?
• Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di
masa lalu
• Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan
diperoleh di masa datang
• Mempunyai nilai uang
• Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk
pelayanan publik
• sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan
nilai sejarah atau budaya

Aset Daerah
• Aset Lainnya
– Aset tak berwujud
– Tagihan penjualan
angsuran
– Tuntutan ganti rugi
– Kemitraan dengan pihak
ketiga
– Aset lain-lain
• Aset lancar
– Uang kas
– Uang di bank
– Piutang
– Persediaan
• Investasi
• Aset tetap
– Tanah
– Mesin dan Peralatan
– Gedung dan Bangunan
– Jalan, Irigasi dan Jaringan
– Aset Tetap lainnya
– Konstruksi dalam pengerjaan

Pengertian Barang Daerah
• BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang
berwujud.
• BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap
Barang milik Daerah meliputi:
• barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
• barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
– barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
– barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/
kontrak;
– barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
atau
– barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(Pasal 3 PM17/2007)

Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan
barang daerah
berpedoman pada
peraturan perundangan
Rangkaian
Kegiatan dan
Tindakan
terhadap
Barang Daerah
ditetapkan dengan
peraturan daerah
• perencanaan kebutuhan
dan penganggaran
• Pengadaan
• Penerimaan, penyimpanan
dan penyaluran
• Penggunaan
• penatausahaan
• pemanfaatan
• Pengamanan dan
pemeliharaan
• penilaian
• penghapusan
• pemindahtanganan
• Pembinaan, pengawasan
dan pengendalian
• pembiayaan
• Tuntutan Ganti Rugi

Pejabat Pengelolaan BMD
KEPALA
DAERAH SEKRETARIS DAERAH
PEMEGANG
 PENGELOLA
KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN
Pembantu Pengelola Barang
KEKUASAAN
KEPALA SKPD > KEPALA UPTD
DIBANTU
 Pengguna >Kuasa Pengguna
PEYIMPAN BARANG
Menerima, Menyimpan dan
Menyalurkan BMD
PENGURUS BARANG
dadang-solihin.bMlogespnotg.cuomrus BMD dlm pemakaian13

Sistem Akutansi Keuangan dan
Sistem Akuntansi Barang
• Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan.
• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan
Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah.
• Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang
dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan
pertanggungjawaban.
• SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban,
juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan
barang.
• Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas
manajerialnya.

Identifikasi Aset

Pengadaan
 Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
 Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang
 Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara
• pengadaan/pemborongan pekerjaan;
• membuat sendiri (swakelola);
• penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban
Pihak Ketiga);
• tukar menukar; dan
• guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).

Proses Pengadaaan
dan Penggunaan Barang Daerah
Analisis Kebutuhan
(Pengelola Barang)
RKBU
PEMDA
USULAN
PENGADAAN
SKPD
PENGADAAN
BARANG/
JASA
USULAN
PENGUNAAN
BARANG
OLEH SKPD
PENETAPAN
KEPALA
DAERAH
DIGUNAKAN
SKPD/Publik
R K A
SKPD
Kinerja SKPD
(Permendagri 13/2006)
(Pengelola Barang)
INVENTA-
RISASI feed back
Evaluasi RKBU

Penggunaan
 Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada
masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
• jumlah personil/pegawai pada SKPD;
• standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi SKPD;
• beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
• jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk
nilainya

Konsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah
Pihak Lain
Sekda Selaku
Pengelola Barang
S K P D Selaku
Pengguna Barang
Perolehan
BMD Proses Penetapan
Pemanfaatan:
•Sewa
•KSP
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
SK penetapan
status
penggunaan
•BSG/BGS
•Pinjam pakai
Usul penetapan
status
penggunaan
Pemindahtanganan:
•Jual
Penggunaan
Sesuai Tupoksi
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
•Tukar menukar
•Hibah
•PMD
Barang Milik Daerah:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Tanah/bangunan
diserahkan kpd
Pengelola Barang 20
dadang-solihin.blogspot.com

Penatausahaan
 Pembukuan
Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan
menyimpan bukti kepemilikannya
 Inventarisasi
• Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang
hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;
• Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan
inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;
• Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola
Barang.
 Pelaporan
• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada
Pengelola Barang;
• Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk Neraca
Daerah.

Pemanfaatan
Sewa
Bentuk Pemanfaatan
Pinjam Pakai
Kerjasama
Pemanfaatan
•Bangun Guna Serah (BGS)
•Bangun Serah Guna (BSG)

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan
Ketentuan
Pokok
Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG
Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Semua Subyek Semua Badan
Mitra Pemerintah Semua Badan Hukum
Hukum Hukum
Jangka
Waktu
5 tahun
Dapat diperpanjang
2 tahun
Dapat diperpanjang
30 tahun
Dapat diperpanjang
30 tahun
Besaran Formula tarif
Tidak dipungut
biaya
• Kontribusi tetap
• Pembagian
keuntungan
• kontribusi barang
(optional)
• Kontribusi
tetap
• Mendirikan
bangunan
Penetapan
Mitra
Penetapan
Pengelola
Penetapan
Pengelola
Tender
minimal 5 peserta/
peminat
Tender
minimal 5
peserta/ peminat
23

Pengamanan BMD

Pemeliharaan BMD

Penilaian
• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan
penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi,
pemanfaatan dan pemindahtanganan
• Penilaian BMD berpedoman pada SAP
• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang
akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang
tercatat dalam daftar inventarisasi BMD
• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah
melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen
bersertifikat
• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang
ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga
independen bersertifikat

Penghapusan
 Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa
pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan,
atau sebab sebab lainnya
 Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang
sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan
dari kepala daerah
 Penghapusan barang milik Daerah :
• barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan DPRD
• barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau
bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.

Alasan Penghapusan Barang
Barang Tidak
Bergerak
Barang
Bergerak
• Rusak berat, terkena bencana
• tidak dapat digunakan secara
optimal
• Terkena planologi kota
• Kebutuhan organisasi
• Penyatuan lokasi dengan
alasan efisiensi
• Pertimbangan strategi
hankam
1. Pertimbangan teknis
• Rusak, tidak ekonomis
• Modernisasi
• Perubahan dasar spesifikasi
• Selisih kurang akibat penggunaan/
susut akibat penyimpanan
2. Pertimbangan ekonomis
• Optimalisasi BMD idle
• Dihapus secara ekonomis
3. Karena hilang/kekurangan/
kerugian
• Kesalahan penyimpan/pengurus
• Mati (hewan/ternak, tanaman)
• Force majeure

Ketentuan Penghapusan
DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA Pemindahtanganan
Pengalihan status penggunaan
Penyerahan kepada pengelola
Sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna
Barang
Pemusnahan
PENGHAPUSAN
BMD
DARI DAFTAR BARANG
MILIK DAERAH
Sebab-sebab lain
Keputusan pengadilan
Pemindahtanganan
Sudah beralih
kepemilikan
berkekuatan tetap
Pemusnahan
Hilang, pencurian,
terbakar, susut
Sebab-sebab lain

Proses Penghapusan
SKPD Berita acara
KDH Panitia
penghapusan
SK Penghapusan
• Lelang umum
• Lelang terbatas (panitia
Unsur teknis terkait:
• Asisten
• Biro/bagian
perlengkapan
lelang)
• disumbangkan
• Hibah
• Dimusnahkan
• Berita acara
• Biro/bagian keuangan
• Biro/bagian hukum
• Kepala SKPD terkait
• Kabag terkait
• Pemakai barang

Pemindahtanganan
 Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan
bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan
DPRD yang diajukan oleh kepala daerah
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan
DPRD jika;
• Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya
• Anggaran pengganti telah tersedia
• Diperuntukkan bagi pegawai negeri
• Diperuntukkan untuk kepentingan umum
• Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan
berkekuatan hukum

Bentuk Pemindahtanganan
Penjualan
Tukar-menukar
Bentuk
Pemindahtanganan
Hibah
Penyertaan Modal
Daerah

Penjualan
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
• Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan
beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu:
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle
(menganggur).
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dijual.
c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Penjualan Barang Milik Daerah
• Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu:
– Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
Penjualan rumah golongan III; dan
– Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
pengelola.

Kendaraan Perorangan Dinas
yang Dapat Dijual
• KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil
Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta
• Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,
• Sudah ada penggantinya, dan
• Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai
masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu
10 (sepuluh) tahun.

Penjualan Kendaraan Dinas
Operasional
• Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah:
– yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,
– tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-
hari,
– sudah ada penggantinya.

Proses Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional (1)
1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.
– Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul
penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah
memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah
melalui pengelola.

Proses Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional (2)
2. Pembentukan Panitia Penghapusan untuk melaksanakan
penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus:
– Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia
Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.
– Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari
segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik,
kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi
penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan
lain-lain yang dipandang perlu.
– Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam
bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala
Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan
kendaraan dinas operasional.

Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan
Kendaraan Dinas Operasional
• Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya
dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
• Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
• Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pembeli
Pelelangan Umum
• Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui
pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa
mengikuti lelang tersebut.
Pelelangan Terbatas
• Lampiran X II angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No.
17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti
pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu
Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.

Syarat Mengikuti Pelelangan
• Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang
terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa
kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang
akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang
kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior.
• Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun,
dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum
membeli kendaraan dinas operasional.

Golongan Rumah
Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Rumah Dinas Daerah yang Dapat
Dijualbelikan atau Disewakan (1)
• Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya
menjadi rumah dinas golongan III;
• Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh)
tahun atau lebih;

Rumah Dinas Daerah yang Dapat
Dijualbelikan atau Disewakan (2)
Pegawai yang dapat membeli adalah :
• Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau
lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan
cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
• Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni
yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh
Kepala Daerah;
Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki
oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah
harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penjualan Barang Milik Daerah
Selain Tanah Dan/Atau Bangunan
 Dilaksanakan Oleh
Pengelola Setelah Mendapat Persetujuan Kepala Daerah
 Ketentuan:
– Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
– Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh
pengguna sesuai dengan kewenangannya;
– Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak
menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas
kewenangannya; dan
– Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul
penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
 Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk
penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Tukar Menukar
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah
daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau
Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak
swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
• Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintah.
b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Hibah
• Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa
memperoleh penggantian.
• Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan :
a. Untuk kepentingan sosial,
b. Untuk keagamaan,
c. Untuk kemanusiaan,
d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara.
b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyertaan Modal Daerah
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan
peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan
Ketentuan Penjualan
Tukar
menukar
Pertimbangan
Tidak sesuai dengan tata ruang/
penataan kota
PMD Hibah
Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran
Tidak mengganggu tupoksi
Pendirian/
pengembangan
BUMN/D, BH
lainnya
Kepentingan sosial,
keagamaan,
kemanusiaan
Obyek
• tanah dan/atau bangunan
• Selain tanah dan/atau bangunan
• tanah dan/atau bangunan
- yg ada di pengelola
- dari awal pengadaannya telah ditetapkan
• Selain tanah dan/atau bangunan
Nilai/
• Tanah ditentukan oleh perhitungan
nilai wajar (estimasi terendah • Realisasi
•Realisasi pelaksanaan
anggaran
Harga menggunakan NJOP)
• Dapat melibatkan penilai
independen
pelaksanaan
anggaran
Calon Mitra Penetapan
Pengelola Barang
Penetapan
Pengelola Barang
• Lelang
• Tanpa lelang
- Peraturan
PerUUan
- Penetapan
Pengelola
•Lelang
•Tanpa lelang
- Peraturan
PerUUan
- Penetapan
Pengelola
51

Pembiayaan
• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan
daerah, diberikan insentif.
• Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan
tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi
• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah,
dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola,
pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus
barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena
perbuatannya merugikan daerah

Kegiatan Penatausahaan BMD

PENATAUSAHAAN: Pembukuan (Pencatatan & Pelaporan)
PENYIMPAN BARANG PENGURUS BARANG
PENGGUNA/KUASA
PENGGUNA
Rencana
Kebutuhan BMD
(RKBMD)
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
(RKPBMD)
Penerimaan
Barang
Daftar Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna (DBP/
DBKP)
Buku Inventaris
(BI)
Penyaluaran
barang
Pengadaan
Barang
Pemeliharaan
Barang
Buku Penerimaan
Barang(BPB)
Buku Pengeluaran
Barang(BPnB)
Barang Inventaris
& Pakai habis
dicatat terpisah
Kartu
Pemeliharaan
Barang
Buku Barang
Inventaris (BBI)
Buku Barang
Pakai Habis
(BBPH)
Laporan
Pemeliharaan
Barang
Laporan
Pemeliharaan
Barang
Kartu Barang (KB)
Pakai Habis
Kartu Barang (KB)
Inventaris
Dicatat per jenis
barang (kuantitas)
Laporan Mutasi
Barang (LMB)
Rekap Laporan
Mutasi Barang
(RLMB)
Laporan Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
Semesteran
(LBPS/LBKPS)
Kartu Persediaan
Barang (KPB)
Inventaris
Kartu Persediaan
Barang (KBP)
Pakai Habis
Dicatat per jenis
barang (kuantitas
& harga)
Daftar Mutasi
Barang (DMB)
Rekap Daftar
Mutasi Barang
(RDMB)
Laporan Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
Tahunan (LBPT/
LBKPT)
Laporan Semester
Penerimaan &
Pengeluaran
Barang Inventaris
LaporanSemester
Penerimaan &
Pengeluaran
Barang Pakai
Habis

PENATAUSAHAAN: Inventarisasi (Pencatatan & Pelaporan)
PENGURUS BARANG
PENGELOLA/KUASA
PENGELOLA
PENGGUNA/KUASA
PENGGUNA
Juknis
Sensus
Melakukan
Inventarisasi
Barang
Dilakukan tiap 5
tahunsekali
Kartu Inventaris
Barang (KIB) A.
Tanah
Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
BUKU
INVENTARIS (BI)
BUKU INDUK
INVENTARIS (BII)
REKAP BI REKAP BII
KIB B. Mesin &
Peralatan
KIB B. Mesin &
Peralatan
KIB D. Jalan,
irigasi& jaringan
KIB E. Aset Tetap
Lainnya
KIB F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
DAFTAR
BARANG
PENGGUNA/
KUASA
PENGGUNA
(DBP/DBKP)
DAFTAR
BARANG MILIK
DAERAH (DBMD)
ahun sekalibersama
Inventarisasi dilakukan tiap
t
dengan barangpersediaan
BUKU
INVENTARIS (BI)
REKAP BI
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan

Pembukuan
• Pengelola barang mencatat barang daerah berupa tanah dan
bangunan dalam DBMD (daftar barang milik daerah) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang
• Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan
bangunan dalam penguasaannya
• Pengguna barang harus menyimpan bukti pemilikan barang
selain tanah dan bangunan dalam pengelolaannya

Pelelangan Umum
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Pengertian Lelang
• Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
didahului dengan Pengumuman Lelang.
• Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan
penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan
diharuskan dijual secara lelang
• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Lelang Noneksekusi Wajib
• Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada:
– Lelang Barang Milik Negara/Daerah,
Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah
(BUMN/D),
– Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai,
– Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
(BMKT), dan
– Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.

Permohonan Lelang
• Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui KPKNL:
– harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis
kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan
lelang,
– disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis
lelangnya.

Tanggungjawab Penjual/
Pemilik Barang
• Keabsahan kepemilikan barang;
• Keabsahan dokumen persyaratan lelang;
• Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan
• Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.
• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan
perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak
dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi
terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan
dokumen persyaratan lelang.
• Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak
yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi
tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta,
merek, dan/atau hak paten.

Jaminan
• Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh
Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit.
• Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan,
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang
yang tidak disahkan sebagai Pembeli.
• Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi
Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang
sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang
disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari
kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.

Pengumuman Lelang
• Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman
Lelang yang dilakukan oleh Penjual.
• Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai
ketentuan kepada Pejabat Lelang.

Komponen yang Diumumkan
• Identitas Penjual;
• Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
• Jenis dan jumlah barang;
• Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan,
khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
• Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
• Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
• Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan
tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan
Penawaran Lelang;
• Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan
pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
• Cara penawaran lelang; dan
• Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli.

Pelaksanaan Lelang
• Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang
Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran
Lelang Langsung.

Hati-hati...!
• UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”

2011004asetdaerah-110120014019-phpapp01.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 2011004asetdaerah-110120014019-phpapp01.pptx

Similar to 2011004asetdaerah-110120014019-phpapp01.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

2011004asetdaerah-110120014019-phpapp01.pptx