Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Natuna.
2. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peraturan guna mensejahterakan masyarakat.
3. Metode pengawasan mencakup survey, pemeriksaan rutin, investigasi, dan monitoring tindak lanjut temuan audit.
2. SIAPA YANG PALING BERINTEGRITAS
SENDIRI
KELOMPOK
BAHAGIA
SENGSARA 1. MATI, orang yang saat sendiri maupun
berkelompok sengsara. Mereka hidup
dilingkungan yang sakit
2. SAKIT, orang yang sewaktu hidup
dikelompok Nampak Bahagia, secara
pribadi tidak memiliki prinsip namun
hidup dilingkungan yang memiliki
kejelasan nilai tinggi
3. TEGUH LEMAH, orang yang memiliki
nilai-nilai yang baik, namun hidup
dalam lingkungan yang tidak jelas
4. KUAT BERPRINSIP, Orang Bahagia Ketika
sendiri maupun berkelompok. Mereka
mempunyai nilai yang baik dan
mampu mempengaruhi lingkungan
untuk ikut menjadi baik
3. MATA menatap namun tak melihat,
TELINGA menguping namun tak
mendengar, LIDAH Mengecap
namun tak merasa, HIDUNG
mengendus namun tak mencium,
KULIT meraba namun tak
menyentuh
TATKALA INDERA TAK TERSAMBUNG NURANI
INTEGRITAS TAK PERNAH HADIR
INTEGRITAS BAGAIKAN JIWA DARI SETIAP INDERA
5. Integritas adalah bertindak dengan
cara yang konsisten dengan apa
yang dikatakan.
Nilai integritas merupakan kesatuan
antara pola pikir, perasaan, ucapan,
dan perilaku yang selaras dengan
hati nurani dan norma yang berlaku.
(Komisi Pemberantasan Korupsi RI)
9. ASPEK INTI
1. JUJUR: Berkatabenarsesuaidenganfaktaapaadanya,tanpamenambah,mengurangiatau memodifikasidan
melakukanperbuatanyangbenarsesuaidengannilai,normadanetikayang berlaku
2. DISIPLIN: Kebiasaandantindakanyangkonsistendalammematuhisegalabentukperaturandantatatertibyang
berlaku
3. TANGGUNG JAWAB: Melaksanakansuatupekerjaandenganbaikdanbersungguh-sungguh sesuaidenganapa
yangmenjaditugasdankewajibannya
ASPEK SIKAP
1. ADIL: Bersikappertengahan,tidakmemihak,dantidakmembeda-bedakanberdasarkansuku, agama,rasatau
golongantertentu
2. BERANI: Tidaktakutataugentardalammenyuarakankebenarandanmelakukanhalyangbenar meskipunmenemui
kesulitan,bahayadanancaman
3. PEDULI: Memilikisimpatidanempatiatasoranglaindanlingkungansekitaryangtercermindari sikapdantindakan
yangdilakukan
ASPEKETOSKERJA
1. KERJA KERAS: Bersediaberkorbandemimencapaitujuandenganberusahadanberjuangtanpa menyerahnamun
tetapmematuhiperaturanperundanganyangadadantidakmelanggaretika, nilaidannormayang berlaku
2. MANDIRI: Mampu menyelesaikan, mencari dan menemukan Solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa
bergantungdanmenjadibebanbagioranglain
3. SEDERHANA: Sikap bersahaja dengan membeli, memiliki dan menggunakan sesuatu secukupnya dan
tidakberlebih-lebihankeluardaribataskewajarandankepantasan
NIL AI ANTI KO RUPSI
BAGIAN
SIKAP
BAGIAN
INTI
BAGIAN
ETOS
KERJA
JUJUR
DISIPLIN
TANGGUNG JAWAB
MANDIRI
KERJAKERAS
SEDERHANA
BERANI
PEDULI
ADIL
11. Seringkali kita tidak bisa
menempatkan
secara Adil terkait tingkatan
kepentingan.
Penyimpangan/Kecurangan/
korupsi terjadi Ketika
kepentingan
lebih rendah mengalahkan
kepentingan lebih tinggi
PRIBADI
KELOMPOK
ORGANISASI
BANGSA
KONFLIK KEPENTINGAN
12. PENGERTIA N KO NFLIK KEPENTINGAN
1) Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentinganpribadi untuk
menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan
yangdibuat dan/atau dilakukannya(Pasal 1 UU No. 30/2014 tentang Administrasi
Pemerintahan)
2) Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat
mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya (PermenPANRB No. 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan)
3) Situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan
kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga
memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya
sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya ( Kajian
Direktorat Monitoring KPK)
15. TAHAPAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
1. Penyusunan Kerangka Kebijakan.
• Pendefinisian konflik kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas lembaga
dan individu.
• Komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan konflik kepentingan.
• Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang konflik kepentingan untuk mendukung
kepatuhan dalam penanganan konflik kepentingan
3. Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan:
• Penyusunan kode etik
• Pelatihan, arahan, serta konseling untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan
• Deklarasi konflik kepentingan
• Dukungan kelembagaan
2. Identifikasi Situasi yang termasuk kategori Konflik Kepentingan.
Proses ini harus konsisten dengan kesadaran bahwa ada bebrbagai situasi dimana
kepentingan pribadi dan hubungan Afiliasi penyelenggara negara dapat menimbulkan konflik
kepentingan
16. 4. Penyiapan Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan, dapat berupa:
• Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
• Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara
Negara memiliki kepentingan;
• Membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan
memiliki kepentingan;
• Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
• Mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
• Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
• Mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara negara tersebut;
• Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
17. TUGAS INSPEKTORAT (SELAKU APIP) :
Melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (psl 218 ayat (2) UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemda)
Tujuan Pengawasan APBDesa dilakukan oleh APIP :
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa APBDesa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat diyakini tujuan dari dana desa untuk
mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.
18. SASARAN PENGAWASAN
Tahap Pra pencairan
dan penggunaan
Tersedianya regulasi, kebijakan internal,
Sumberdaya Manusia, dan prosedur
perencanaan oleh pemerintah desa
19. SASARAN PENGAWASAN
Tahap pencairan dan
penggunaan
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan
kepatuhan pemerintah desa terhadap:
1. Mekanisme pencairan dari RKD
2. Proses pengadaan B/J dan,
3. Penggunaan Dana APBDesa
20. SASARAN PENGAWASAN
Tahap pasca
pencairan dan
penggunaan
1. Penatausahaan Dana Desa
2. Perpajakan,
3. Pengujian bukti pertanggungjawaban
4. Kepatuhan penyampaian Laporan
5. Sisa Dana di RKD
21. Jenis Pengawasan
1. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (khusus pengelolaan
Dana Desa)
2. Pemeriksaan Reguler (menyatu dalam pemeriksaan atas
penyelenggaraan pemerintah desa)
3. Pemeriksaan khusus/investigasi atas dugaan fraud
4. Desk Audit dengan memanfaatkan aplikasi SISWASKEUDES
5. Monitoring dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit
6. Penjaminan Mutu/ quality assurance
Bisa berupa konsultasi/koordinasi maupun pendampingan atas
aktivitas tertentu
22. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
1. memperoleh gambaran umum
tentang Obyek pemeriksaan
2. Mengindentifikasi kerentanan dan
kelemahan pengelolaan Dana Desa
1. Survey Pendahuluan
23. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
1. Memperoleh keyakinan yang memadai
atas penerapan pengendalian interndalam
pengelolaan Dana Desa
2. Pengujian atas kehandalan SPI
24. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
Memperoleh keyakinan pemerintah desa telah
mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan,
meliputi antara lain:
1. Tepat pencairan yang diterima, disalurkan dan
dilaporkan
2. Tepat penggunaan (waktu, kualitas, dan biaya)
C. Pengujian Rinci atau audit lanjutan
25. Metodologi Pemeriksaan
Menggunakan metode sampling yang dilakukan
dengan pertimbangan profesional pemeriksa.
- Analisis
- Observasi/pengamatan
- Evaluasi
- Investigasi
- Verifikasi
- konfirmasi
- Rekonsiliasi
- Inventarisasi/opname
- Cek/uji/test
- Bandingkan
- Inspeksi
- Footing/cross footing
teknik yang digunakan untuk mendapatkan bukti
audit yang relevan, kompeten, cukup dan
material, antara lain :
26. TEMUAN YANG BIASA TERJADI
- Laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi
bukti-bukti yang lengkap dan sah
- Belanja yang belum dipertanggungjawabkan
- Penutupan kas bulanan belum dilakukan
- Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan
RAB/Gambar
- Bangunan/konstruksi fisik tidak sesuai dengan
spesifikasi teknik atau standar (SNI)
27. TEMUAN YANG BIASA TERJADI
- Laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi bukti-bukti yang lengkap dan sah
- Belanja yang belum dipertanggungjawabkan
- Mark up/kemahalan harga
- Belanja fiktif
- Perjalanan dinas tidak sah
- Penutupan kas bulanan belum dilakukan
- Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RAB/Gambar
- Bangunan/konstruksi fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknik atau standar
(SNI)
- Penggunaan kas untuk keperluan pribadi
28. Pelaporan
Prinsip penyusunan LHP:
Akurat, Obyektif, Meyakinkan, Lengkap, Jelas, Tepat
waktu, ringkas
Penyampaian informasi mengenai hasil pemeriksaan
secara tertulis kepada:
- objek yang diperiksa
- Atasan (Dalam hal ini Bupati Natuna)
- Pejabat yang berwenang berdasarkan perundang-
undangan
29. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemerintah desa yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi HP dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Rekomendasi hasil pemeriksaan harus
ditindaklanjuti oleh pemerintah desa
30. Standar yang digunakan dalam pemeriksaan
STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH
INDONESIA YANG DIKELUARKAN OLEH
AAIPI
