Dokumen tersebut membahas latar belakang historis lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terbentuk melalui perdebatan panjang di BPUPKI dan PPKI antara berbagai pandangan. Akhirnya rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila disetujui pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara dalam UUD 1945.

1. mulai dengan jiwa, hasrat sedalam-dalamnya di atas suatu filsafat fundamental,
yaitu Pancasila.
 Bahwa Pancasila adalah landasan idiil untuk merealisasikan dasar dan tujuan
revolusi kita, yaitu membebaskan Indonesia dari imperialism dan menegakkan
NKRI dalam suatu kesatuan masyarakat yang adil dan makmur secara materil
dan spiritual.
 Bahwa penyelenggaraan kehidupan Negara kita berdasarkan atas suatu hukum
dasar Negara yang mengandung cita-cita hukum yang mewajibkan
penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan, dan juga warga Negara
lainnya untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
luhur untuk merealisasikan cita-cita hukum seperti tertuang dalam pembukaan
Undang- undang Dasar 1945 yang berpusat pada Pancasila.
 Bahwa kita setiap orang Indonesia diharapkan menjadi manusia sosialis-
Indonesia yang mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya kita atas Pancasila.
Adapun pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan
dengan cara:
1. Pengamalan secara objektif
Pengamalan secara objektif adalah dengan melaksanakan dan menaati
peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum Negara yang
berlandaskan Pancasila.
2. Pengamalan secara subjektif
Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai
Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam
bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan Negara
dalam mewujudkannya. Seorang warga Negara atau penyelenggara Negara
yang berperilaku menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku
akan mendapatkan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa serta
adanya sanksi hukum. Adanya pengamalan objektif ini adalah konsekuensi
dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara.
Selain pengamalan objektif, pengamalan subjektif juga mesti diterapkan.
Dalam rangka pengamalan subjektif ini, Pancasila menjadi sumber etika
dalam bersikap dan bertingkah laku. Melanggar norma etik tidak
mendapatkan sanksi hukum tapi sanksi dari personal. Adanya pengamalan
subjektif ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila
sebagai norma etik berbangsa dan bernegara.
2.8 Permasalahan Mendasar Implementasi Pancasila di
Indonesia
1. Pengadopsian Nilai- nilai Luar
Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan idiil bangsa Indonesia,
dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia
dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun sebaliknya

2. sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi Negara dalam format
politik orde baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila.
Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan
dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks
implementasinya. Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi
pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor
domestik, tetapi juga dunia internasional.
Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu,
kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh
dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-
liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki
cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa
meminggirkan pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme
baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.
2. Mulai Hilangnya Kekuatan terhadap Relevansi Pancasila
Dengan hadirnya globalisasi, hampir semua aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara berubah. Namun sayangnya kearifan lokal bangsa Indonesia
yang diharapkan mampu mem-filter ekses negatif dari luar tidak bisa
menyeimbangkan dengan kondisi yang ada sehingga lambat laun keyakinan
terhadap relevansi Pancasila menjadi pudar. Hal ini berdampak luas terhadap
implementasi nilai- nilai Pancasila.
3. Semangat Reformasi yang Kebablasan
Reformasi demokrasi yang kebablasan pada saat ini telah menghasilkan
amandemen UUD yang telah menghilangkan ruh, jiwa serta semangat yang
terkandung didalam pembukaan UUD itu sendiri, dengan begitu tidaklah
heran ketika bangsa ini menjadi kehilangan arah dan jati dirinya.
4. Kurangnya Kemampuan Bangsa Mengintegrasikan Nilai-nilai Pancasila
dalam Kehidupan
Pancasila dalam praktiknya saat ini banyak ditinggalkan dan hanya tinggal
sebatas slogan tanpa adanya pemaknaan lebih jauh, apalagi untuk
mengimplementasikannya.
5. Budaya Bangsa
Dalam konteks budaya, masalah pertemuan kebudayaan bukan masalah
memfilter atau menyaring budaya asing, tetapi mengolah dan mengkreasi
dalam interaksi dinamik sehingga tercipta sesuatu yang baru. Jati diri bangsa,
budaya politik adalah sesuatu yang harus terus-menerus dikonstruksikan,
karena bukan kenyataan yang mandeg. Kalau kita perhatikan ideologi-
ideologi besar di dunia saat ini, maka terlihat mereka bergeser secara
dinamik. Para penyangga ideologi itu telah melakukan revisi, pembaharuan,
dan pemantapan-pemantapan dalam mengaktualisasikan ideologinya.
Perkembangan zaman menuntut bahwa ideologi harus memiliki nafas baru,

3. semangat baru dengan corak nilai, ajaran dan konsep kunci mengenai
kehidupan yang memiliki perspektif baru.
Indonesia sebagai sebuah bangsa tentu juga membutuhkan ideologi
nasional. Di dalam ideologi nasional itu tercantum seperangkat nilai yang
dianggap baik dan cocok bagi masyarakat Indonesia. Nilai – nilai itu diterima
dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Bangsa
Indonesia sudah sepakat bahwa nilai – nilai itu adalah nilai – nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional dari bangsa
Indonesia.
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 LATAR BELAKAN G HISTORIS LAHIRYA PANCASILA
Pancasila adalah dasar filsafat Negara RI yang secara resmi disahkan
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) pada tanggal 18
agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ketentuan itu
diundangkan dalam berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 bersama dengan
batang tubuh UUD 1945. Sebelumnya itu latar terbentuknya Pancasila adalah
sebagai pemaparan dibwah ini sehingga sampai terbentuknya Pancasila.
Sehubungan dengan janji Perdana Menteri Jepang Kaiso dalam pidato di
bulan September 1944 tentang kemerdekaan Indonesia, maka pada bulan mei

4. 1945 dibentuk badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (
BPUPKI ). Badan tersebut beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh
Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya BPUPKI menyelenggarakan sidang
yang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan yang kedua tanggal10-
17Juli-1945.
Pada pembukaan sidang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengajukan
lima prinsip dasar negara, yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Beliau juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD RI.
Dalam pembukaan rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas
negara, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada sidang hari ketiga tanggal 31 Mei 19945 Mr. Soepomo mengemukakan
tentang teori negara, yaitu:
1) Negara individualistik yang banyak dianut Eropa dan Amerika;
2) Teori khas dari kaum Marxi
Paham Negara Integralistik. Ketegangan muncul diantara mereka yang
mengajukan gagasan negara islam dengan pihak yang memilih negara
Indonesia yang bebas dari pengaruh agama.
Pada siding hari keempat tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan
rumusan lima prinsip dasar falsafah negara Indonesia,yaitu:
1.Nasionalisme (kebangsaan)
2.Internasionalisme(perikemanusiaan)
3.Mufakat(demokrasi)
4.Kesejahteraansocial
5.Ketuhananyangberkebudayaan
“Saudara- saudara nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti
kewajiban sedang kita membicarakan Dasar. Saya senang kepada simbolik.
Simbolik angka pula. Rukun islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan.
Kita mempunjai panca indera. Pandawapun lima orangnya…Namanya bukan
Pantja Dharma tetapi…namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau

5. dasar. Dan diatas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia
kekal dan abadi…” (Pidato lahirnya Pancasila)”
Pidato “ Lahirnya Pancasila “Soekarno ternyata tidak mendapat respon
positif dari kalangan tokoh-tokoh islam. Untuk mempertemukan kesepakatan
mengenai dasar negara antara islam atau Pancasila kemudian dibentuk
Panitia Kecil. Selanjutnya Panitia Kecil membentuk Panitia Sembilan, yang
tugasnya adalah merumuskankembaliasas dasar negara.
Setelah melalui pembicaraan yang cukup banyak, akhirnya dari
golongan islam menerima usulan Soekarno, asalkan setelah kata “ Ketuhanan
“ ditambah kalimat “dengan kewajiban menjalankan suari’at islam bagi
pemeluk-pemeluknya”. Hasil musyawarah Panitia Sembilan itu kemudian
disampaikan kepada BPUPKI untuk mendapat pengesahan. Adapun rumusan
Pancasila yang terdapat dalam Preambule (Pembukaan) UUD, yang kemudian
dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu ialah:
1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-
pemeluknya
2.Kemanusiaan yang adil dan beradap
3.PersatuanIndonesia
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratanperwakilan
5.Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia
Munculnya Piagam Jakarta ternyata mengundang reaksi dan protes dari
berbagai pihak, terutama dari golongan Kristen. Dan wakil-wakil rakyat
Indonesia bagian Timur merasa sangat berkeberatan terhadap kalimat yang
tercantum dalam UUD, yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun diakui
bahwa kalimat tersebut tidak mengikat semua rakyat Indonesia, tetapi karena
tertuang dalam UUD negara maka sama dengan mendiskriminasikan golongan
minoritas. Jika diskriminasi tetap diberlakukan, mereka lebih memilih berdiri
di luar dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Moh. Hatta mencoba
memberi penjelasan bahwa tidak benar sama sekali ada unsur diskriminasi.
Dikatakan bahwa saat merumuskan Pembukaan UUD Mr. AA. Maramis dari
golongan Kristen juga tidak berkeberatan dan ikut menandatangani. tetapi
urusan itu dengan sungguh-sungguh menyampaikan, jika tuntutan itu tidak
dipenuhi mereka
Akan tetap memisahkan diri (Hatta,1982)
Tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) dimulai, Moh. Hatta bersama Ir. Soekarno selaku ketua
panitia menemui beberapa tokoh Islam untuk berunding. Dan hasilnya,
mereka menerima penghapusan tujuh kata dalam Pembukaan UUD. Rentetan
kejadian di atas membuktikan bahwa para pemimpin saat itu benar-benar
menempatkan keutuhan negara dan persatuan bangsa di atas segalanya, baik

6. itu kepentingan pribadi ataupun golongan.
Rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI tersebut secara konstitusional
merupakan rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara RI. Namun
demikian dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa berikutnya muncul
rumusan Pancasila yang lain, misalnya seperti yang tercantum dalam
konstitusi RIS ( Republik Indonesia Serikat ) yang berlaku tanggal 29
Desember 19949 – 17 Agustus 1950 dan UUD sementara RI tahun 1950, yang
berlaku rtanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1950 sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang MahaEsa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial
Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Indonesia kembali
ke UUD 1945, Maka rumusan Pancasila yang berlaku sah hingga sekarang
ialah rumusan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
3.2 FUNGSI DAN KEDUDUK AN PANCASILA
1. Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa
Proses terjadinya Pancasila adalah melalui suatu proses kualitas.
Artinya, sebelum disahkan menjadi dasar negara, baik sebagai pandangan
hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai
motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan.
Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mempribadi dalam masyarakat
dan merupakan sesuatu living reality. Pancasila ini sekaligus merupakan jati
diri bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasaar negara
RI. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal
ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan

7. UUD 1945. Disini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk
mengatur penerintahn negara atau dengan kata lain Pancasila menjadi suatu
dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Menurut TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966, TAP MPR NO.V/MPR/1973 dan
TAP MPR NO.IX/MPR/1978 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan
sumber tertib Pancasila hakikatnya merupakan suatu pandangn hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana
kebatinan serta watak bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan
kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai
Ideologi juga menjadi pijakan bagi pengembangan pemikiran-pemikiran baru
tentang berbagai kehidupan bangsa. Melaluinya diharapkan bangsa Indonesia
dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep, teori, dan ide-ide
baru tentang kehidupan politik, ekonomi, social, budaya, hokum, hankam dan
semua proses kehidupan berbangsa dalam rangka pembangunan nasional.
Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, diharapkan
mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh perubahan zaman di era
globalisasi ini. Keterbukaan Ideologi pancasila terutama ditujukan dalam
penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Suatu
Ideologi negara, merupakan hasil refleksi manusia, berkat kemampuannnya
mengadakan distansi ( menjaga jarak ) terhadap dunia kehidupannya. Antara
keduanya, yaitu Ideologi dan kenyataan masyarakat terjadi hubungan
dialektis, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud dalam
interaksi yang disatu pihak memacu Ideologi makin realistis dan dilain pihak
mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi
mencerminkan cara berfikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat
menuju cita – cita.
3.3 AKTUALISASI PANCASILA
Permasalahan pokok dalam aktualisasi pancasila ialah bagaimana nilai-
nilai pancasila yang bersifat abstrak umum universal itu dijabarkan dalam
bentuk norma-norma yang jelas, yang berkaitan dengan tingkah laku semua
warga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam
aspek penyelenggaraan negara.
Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam :
1. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

8. Adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, tiap warga negara
Indonesia. Yang dimaksud dengan Aktualisasi Subjektif dari Pancasila ialah
pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian dan pandangan hidup bangsa
Indonesia, yang pelaksanaan konkritnya tercermin dalam tingkah laku
kehidupan sehari- hari.
2. Aktualisasi Pancasila yang Objektif
Adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara, baik dibidang legislative, eksekutif dan yudikatif,
terutam realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara
Indonesia.
BAB 4
4.1 KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, secara obyektif diangkat dari
pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam
sejarah bangsa sendiri. Dan Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar
negara, nilai-nilai pancasila sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, baik
sebagai pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia. Oleh
karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan
kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai
Ideologi juga menjadi pijakan bagi pengembangan pemikiran-pemikiran baru
tentang berbagai kehidupan bangsa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai
ideologi negara, diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh
perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan Ideologi pancasila
terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang
dinamis dan konseptual.
4.2 SARAN
Pancasila begitu penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
hendaknya kita terapkan norma – norma pancasila
dalam kehidupan kita sehari – hari.

9. - Priyanto, Supriyo.tahun.judul,edisi.tempat:penerbit