Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan ekonomi Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga masa Dinasti Utsmaniyah. Mencakup kebijakan ekonomi para khalifah, lembaga Baitul Mal, sistem moneter dan fiskal, serta praktik ekonomi pada berbagai masa pemerintahan Islam.
2. Perekonomian Islam di Zaman Rasulullah
Sejarah ekonomi Islam berawal dari di angkatnya Muhammad sebagai utusan Allah pada usia
ke 40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan
oleh pengganti-penggantinya yaitu khulafaurrasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan
atas Al-Qur’an dan al-hadits.
•Adapun tahap–tahapnya sebagai berikut :
Masa Pra Islam : Telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah yaitu mata uang
dinar (emas) dan dirham (perak) yang merupakan mata uang romawi dan persia.
•Nabi Muhammad SAW. Menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem
ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an.
•Rasulullah SAW. Membentuk Lembaga Baitul al-Mal, yaitu semua hasil penghimpunan
kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari kharaz, zakat, khumz, Jizyah, dan
penerimaan lainnya seperti Kaffarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris.
3. Nabi Muhammad SAW. Membuat kebijakan Fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal diantaranya Peningkatan pendapatan Nasional dan tingkat partisipasi kerja,
kebijakan Pajak, Anggaran, dan Kebijakan Fiskal Khusus. Sedangkan kebijakan moneter
yaitu penggunaan mata uang dinar dan dirham. Namun yang lebih umum digunakan adalah
dirham karena tentara Islam berhasil menaklukan hampir seluruh wilayah kekaisaran persia.
Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran romawi berhasil dikuasai tentara Islam.
Rasulullah SAW. Mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak
mereka untuk memberikan Qard al-Hasan, hal itu dilakukan untuk mempercepat peredaran
uang.
4. Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq
1. Melakukan Perang Riddah yaitu perang yang memerangi kelompok
murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.
2. Dalam Lembaga Baitul Mal Abu bakar ash Siddiq
mendistribusikan harta baitul mal dengan pronsip kesamarataan,
sehingga meningkatkan agregar Demand dan Agregat supply.
3. Abu Bakar ash Siddiq melakukan pembagian tanah hasil taklukan,
sebagian di berikan kepada kaum muslimin, sebagian lagi sebagai
tanggungan negara.
5. Masa Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab
1. Melakukan pendirian Bangunan lembaga Baitul Mal, berserta cabang-cabangnya di ibu kota Provinsi.
2. Melakukan Kebijakn bahwa pihak Eksekutif tidak boleh turut campur dalam pengelolaan harta Baitul
mal.
3. Membuat komite nassab ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah Bin Naufal, dan
Jabir Bin Mut’min untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan
kelasnya hal itu dilakukan untuk memeratakan tunjangan sosial sehingga dapat merata dan adil.
4. Umar ibn Al-Khatab mendirikan departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan
Militer, Departemen kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam,
dan Departemen Jaminan Sosial.
5. Melakukan klasifikasi dan Alokasi penadapatan Negara menjadi empat bagian yaitu, Pendapatan
zakat dan ushr untuk didistribusikan ketingkat lokal dan kelebihan penerima disimpan di baitul mal
pusat dan dibagikan kedelapan asnaf, Pendapatan Khums dan sedekah didistribusikan kepada para
fakir miskin atau untuk membiayayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan dengan tidak
membedakan muslim atupun non muslim. Pendapatan Kharaj fai, Jisyah, ‘ushr (pajak perdagangan),
dan sewa tanah untuk membayar dana pensiun dan dana pensiun dan dana bantuan serta untuk
menutupi biaya administrasi, kebutuhan militer serta pendapatan lain-lain untuk membayar para
pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.
6. Melakukan kebijakan ekonomi lainnya diantaranya mengenai kepemilikan tanah dengan tidak dibagi-
bagikan tetapi tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaz dan jizyah.
7. Mata Uang, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab bobot mata uang dinar seragam
yaitu sama dengan satu mitsqal atau 20 Qirat atau 100 grain Barley
6. Masa Pemerintahan Utsman Ibn Affan
1.Membentuk Armada laut kaum muslimin dibawah komando muawiyah, hingga berhasil
membangun supermasi kelautan diwilayah Mediterania, Laodicea dan wilayah semenanjung
Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi Pelabuhan pertama negara Islam.
2.Menerapkan prinsip keutamaan dalam pendistributian harta baitul mal, seperti halnya Umar
ibn Al-Khatab.
3.Beliau juga tidak mengambil upah, tetapi dimasukkan kedalam bendahara negara.
4.Dalam Zakat Usman Ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati
kepada pemiliknya masing-masing, untuk menghindari gangguan dan masalah dalam
pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas.
5.Melakukan pengembangan sumberdaya alam, ia melakukan pembuatan saluran air,
pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk
mengamankan jalur perdagangan.
6.Di bidang pertahanan dan kelautan, mengenai dana pensiun dan pembangunan wilayah
taklukan baru, untuk meningkatkannya maka Khaalifah mengubah sistem administrasi tingkat
atas dan pergantian beberapa gubernur.
7.Menerapkan kebijakan membagikan tanah-tanah negara kepada individu untuk reklamasi
dan konstribusi kepada Baitul Mal.
7. Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib
1.Memberhentikan pejabat yang korupsi.
2.Membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan orang-oarang kesayangan
ustman.
3.Mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan Umar bin al-Khattab.
4.Menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.
5.Membenahi Sistem administrasi Bitul mal, baik ditingkat pusat maupun daerah hingga
semuanya berjaln dengan baik. Sehingga pendapatan baitul mal mengalami surplus.
6.Menerapkan prinsip pemerataan dalam pendistribusian harta baitul mal dengan tidak
membedakan status sosial dan kedudukanya di dalam Islam.
7.Mencetak Uang Koin atas nama Negara Islam untuk menandakan pada masa itu telah
menguasai teknnologi peleburan besi dan percetakan koin.
8. Tradisi dan Praktek Ekonomi pada Masa Daulah Islam
(Umayah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah)
Bani Umayah
Pemerintahan Islam berubah dari Democratis keMonarchiheridetis (Kerajaan Turun
Temurun). Sehingga bersifat Otoriter. Baitul Mal dibagi kedalam 2 bagian yaitu umum dan
Khusus. Pendapatan yang Umum diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang umum. Sedangkan
pendapatan yang khusus diperuntukan bagi para sultan dan keluarganya. Sehingga terjadi
difungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan daulah Umayah.
Melakukan Perluasan Wilayah kekuasaan Islam meliputi spanyol, Afrika Utara, Syiria, Palestina,
Jazirah Arabia, Irak, Sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, Pakistan, Purkmenia, Uzbek, Dan
Kigris di Asia Tengah.
1.A Masa Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sofyan
Mendirikan dinas pos berserta berbagai fasilitasnya.
Menerbitkan angkatan Perang
Mencetak Mata Uang
Mengembangkan Jabatan Qadi (Hakim) sebagai jabatan Profesional.
Menerapkan kebijakan gaji tetap kepada para tentara, membentuk tentara profesional,.
Serta pengembangan birokrasi sepertti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi polotik.
9. 1.B Khalifah Abduk Malik Ibn Marwan
Melakukan pemikiran yang serus terhadap pencetakan mata uang.
Mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkkan Bismillahirrahmanirrahim
pada tahun 74 H (659 M) dan menyebarkanya ke seluruh wilayah Islam.
Menjatuhkan Hukuman ta’zir kepada mereka yang melakukan pencetakan mata uang di luar
percetakan negara.
Melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa arab sebagai
bahasa resmi administrasi pemerintahan.
1.C Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
Menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh.
Menyerahkan seluruh harta miliknya dan keluarganya ke baitul mal.
Tidak mengambil pendapatannya yaitu fai yang menjadi haknya.
Menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan kepada
penganut agama lain.
Mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum nasrani, menghapus pajak terhapap kaum
muslimin, membuat aturan takaran, dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa,
memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan
penginapan-penginapan para musafir., dan menyantuni fakir miskin.
10. Masa Bani Abbasiyah
Memindahkan Pusat pemerintahan Islam dari Damakus
ke Baghdag.
Menciptakan tradisi baru dibidang pemerintahan
dengan mengangkat seorang wazir sebagai koordinator
departement.
2.A Tokoh Khalifah Al-Masyur
Mengendalikan harga-harga dengan memerintahkan
para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran
dari setiap bahan makanan dan barang lainnya.
Khalifah Al-Masyur sangat hemat dalam
membelanjakan harta Baitul Mal, sehingga kekayaan kas
negara mencapai 801 juta Dirham.
11. 2.B Tokoh Al-Mahdi
Menerapakan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pembangunan
tempat-tempat persinggahan para Musafir Haji, pembuatan kolam-kolam air bagi para
khalifah dagang berserta hewan bawaannya.
Mengembalikan seluruh harta yang dirampas ayahnya kepada pemiliknya masing-
masing.
Meningkatkan perekonomian negara dengan peningkatan pada sektor pertanian melalui
irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti emas, perak, tembaga dan besi.
Menjadikan Bashrah sebagai pelabuhan yang penting.
Menunjang kemakmuran melalui pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
12. 2.C Tokoh Harun Al-Rasyid
1.Membangun Baitul mal untuk mengurus keuangan negara kemudian menunjuk Wazir yang
mengepalai beberapa Diwan yaitu, Diwan al-Khazanah bertugas mengurus seluruh
perbendaharaan negara. Diwan al-Azra bertugas mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi
Diwan Khazain as-Siaah, bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang.
2.Sumber pendapatan Negara Berasal Kharaz, Jizyah,zakat, fa’i, ghanimah, Usy dan harta
lainnya.
3.Pendapatan baitul mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, di
smping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai serta membiayai para tahanan dalam
penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan dingin.
4.Memperhatikan masalah perpajakan dengan menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun
sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara Syariah, untuk Imam Abu Yusuf
menyusun sebuah kita yang berjudul Kitab al-Kharaj. Kemudian melakukan Pemungutan pajak
dengan 3 cara, yaitu,al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus
dibayar dalam bentuk uang,Al-Muqasamah tau penetapan jumlah tertentu (presentase) dari hasil
yang diperoleh, Al-Muqatha’ahatau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan
berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.
13. 2.D Khalifah Al-Ma’mun(198-218)
1.Memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan Ilmu
pengetahuan dalam Islam.
2.Menggalakan penerjemahan buku-buku asing.
3.Mendirikan sekolah-sekolah yang termansyur adalahBait al-Hikmah, pusat
penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi
perpustakaan yang besar.
4.Menekankan pembinaan peradaban dan Kebudayaan Islam, termasuk
kehidupan perekonomian, dari pada perluasan wilayah.
14. Masa Turki Usmani
A. Masa Khalifah Usman
•Melakukan usaha perluasan wilayah meliputi Asia kecil, Armenia, Irak Syiria, Yaman, Hijaz,
Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Alabania, Hongaria dan
Rumania.
•Melakukan interaksi dengan bangsa lain sehingga terjadi proses assimilasi, dari kebudayaan
persia mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja.
•Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Binzantium.
•Ajaran tentang prinsip ekonomi banyak mengambil dari sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan
huruf diserap dari bahasa arab.
•Roda pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana mentriShard al-Azham.
•Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor pembendaharaan negara.
B.Sultan Murad IV
Mengeluarkan kebijakan penambahan nilai mata uang emas dan perak ketika terjadi inflasi,
selain itu melakukan efisiensi terhadap gaji pasukan jenissari dan keperluan istana.
15. Tokoh dan Pemikiran Ekonomi Pada Fase Pertama Atau Klasik
Zaid bin Ali (80-120H / 699-738M)
Pandangan zaid bin ali mengenai penjualan suatu barang secara kredit dengan harga
yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat
dibenarkan selama transaksi itu dilandasi prinsip saling ridha antar kedua belah pihak.
Keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan tersebut merupakan murni bagian dari
sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba.
Penjualan secara kredit salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar.
Abu Hanifah (80-150H / 699-767M)
Abu Hanifah populer dengan Transaksi Salam. Menjual barang yang akan dikirimkan
kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Tetapi
harus diingat bahwa, dalam transaksi ini harus dijelaskan semua mengenai karakteristik barang
yang akan dijual, karena merupakan upaya agar tidak terjadinya gharar.
16. Abu Yusuf (113 -182 H)
•Sisi pendapatan negara : pajak yang wajar dan adil.
•Sisi Pengeluaran negara : menjamin kebutuhan rakyat dan mencapai sasaran pembangunan
(jembatan, pasar dan irigasi).
•Kebijaksanaan pengendalian harga, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana pengaruh
pajak terhadap harga.
•Paradigma ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan kemaslahatan sebagai barometer
utama.
•Mengantikan sistem wazifah dengan muqosamah. Wazifah memberi kesan sistem di tentukan
berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau
mungkin di bahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara
keseluruhan. Sedangkan Muqasamah merupakan sistem pemungutan berdasarkan yang tidak
tetap dengan mempertimbangkan kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak
proporsional.
•Meletakan prinsip-prinsip yang yang dikenal oleh ahli ekonomi sebagai cannon of taxation.
Kesangupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi
pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.
17. Asy-Syaibani (132-189 H/ 750-804M)
•Kitab al-iktisan fil Rizq al-Mustatob (Buku tentang pendapatan untuk suatu kehidupan yang
bersih). Buku ini menjelaskan penting memperoleh pendapatan yang halal dan prilaku konsumsi
muslim suka memberi dan tidak suka meminta-minta.
•Kitab al-Asl , Buku ini Bahan standar transaksi salam, syirkah, mudharabah dan sebagainya.
Abu Ubaid (154 -224 H)
•Kitab al-amwal yang membahas tentang keuangan negara.
•Keungan negara berdasarkan Hak penguasa.
•Jenis Harta yang dikelola penguasa
•Pengumpulan dan menyalurkan tiga jenis penerimaan: zakat, fai dan lain-lain
Peranan negara dalam perekonomian.
18. Yahya Ibn Adam al-Qarasyi (w.203H/818M)
Membuat karya Kitab al-Kharaj (Keuangan Negara)
Ibn Miskawih (w.421H/1030M)
•Ibn Miskawih hidup semasa Abbasyiah
•Karyanya: – etichal Philosophy (Filosofi etik) upaya memadukan pendapat Aristoteles tentang
subjek yang sama dengan ajaran Islam.
•Pemikiran Ekonomi: menjelaskan pertukaran dan peranan uang. Beliau juga menguraikan
urusan uang harus dengan keadilan. Beliau meliahat emas menjadi dapat diterima secara
universal.
•“Standar untuk semua jenis pekerjaan (labour) dan lapangan kerja (vocation) dan penggantinya
(substitute) untuk kesejahteraan”
•“Alat tukar segalanya emas dan disimpannya ditempat mereka dan menjadi pengganti untuk
semuanya, ia melakukan hal yang baik, karena ia dapat setiap saat diperlukan, apapun yang ia
perlukan melalui emas itu”
19. H. Al-Mawardi (364-450H/974-1075M)
•Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang membahas pemerintah dan administrasi yang berurusan.
•Kitab Adab al-Din wa ad-Duniya karya ini membahas pandangan ekonomi yang memusatkan
perhatian pada prilaku individu muslim. Dalam buku ini juga dibahas pertanian , peternakan,
perdagangan dan industri merupakan empat cara utama untuk mata pencaharian.
•Al-Hawi dan dirubah menjadi al-Mudharabah adalah kitab karya fiqih perbandingan terhadap
berbagai aliran fiqh tentang bagi hasil.
20. TOKOH DAN PEMIKIRAN EKONOMI PADA FASE KEDUA/PERTENGAHAN
Ibnu Hazm (1064 M)
Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam istimbat
hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi sosial islami
yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan
keseimbangan sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis.
Jaminan Sosial bagi Orang Tak Mampu, Ibnu Hazm menyebutkan empat kebutuhan pokok atau
Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Basic Needs) dan Pengentasan Kemiskinan dengan memenuhi
standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan (rumah).
Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat
menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara panas dan dingin serta hujan. Rumah harus
dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi
yang layak.
21. Al-Ghazali (451-505. H/1055 – 111. M)
Pemikirannya banyak berkisar tentang fungsi uang. Menurutnya uang adalah alat tukar
dan bukan sebuah komoditas, Allah mencipatakan uang sebagai perantara (medium) dalam hal
ini ia berkata ”Maka Allah Ta’ala menciptakan uang emas dan perak sebagai perantara bagi
segenap harta agar dapat diukur nilainya seperti seekor unta sama dengan seratus dinar”. Fungsi
uang menurut Imam al-Gazhali memiliki 2 fungsi : yaitu sebagai alat ukur yaitu uang diciptakan
untuk diedarkan sehingga dapat dijadikan perantara bagi manusia sebagai alat pengukur nilai dan
alat kesatuan hitung, sebagai alat tukar yaitu logam yang zatnya itu tidak berati apa-apa kecuali
nilainya dalam hal ini al-Gazhali membuat perumpamaan uang itu ibarat cermin, cermin tidak
memiliki warna tetapi cermin dapat merefleksikan warna.
22. Ibn Taimiyah (661-728. H/1263-1328. M)
Dalam kitabnya al-Fatawa, al-Hisbah dijelaskan mengenai konsep harga yang fair dan
adil sesuai landasan moral masyarakat.
Pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyyah yang cukup dikenal adalah bahwa masyarakat disusun
berdasarkan kebebasan dalam pemilikan perusahaan dan property dengan batas-batas yang
mengacu pada pertimbangan moral dan laksanakan oleh penguasa yang adil dalam menerapkan
syari’ah dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dalam tradisi ekonomi.
Harga yang adil dan wajar akan terpenuhi apabila masyarakat melaksanakan dengan secara
benar.
Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menyampaikan lima unsur penting : perdagangan uang akan
memicu inflasi, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang, perdagangan domestik
akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang, perdagangan internasional akan
menurun serta, logam berharga akan mengalir keluar dari negara.
23. Abu Ishak Asy-Syatibi (1388 M)
Pemikiran yang sangat popoler dari Asy-syatibi adalah tentangmaqasid as-syariah
menurut asy-Syatibi tujuan syari’at adalah kemaslahatan.Imam asy-Syatibi, tetap mengurutkan
kemaslahatan manusia berdasarkan urutan yang dibangun al-Ghazali, yang dapat terealisasi
apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu: keimanan/agama, kehidupan/jiwa,
kecerdasan/pendidikan/akal, keturunan/ kehormatan, kekayaan/harta. Aktifitas ekonomi
produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyatakan kemaslahatan seperti didefinisikan
syari’ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan didunia dan
dikhirat.
Desirabililty senantiasa ditentukan oleh maslahah. Asumsi ekonomi adalah memaksimalkan
kepuasan konsumen. Dalam islam kita memiliki prinsip keseimbangan.
Sejumlah besar preferensi kebutuhan dalam perspektif islam lebih mempresentasikan tingkat
kebutuhan yang sebenarnya dari pada tingkayan kebutuhan sekedar. Dalam islam institusi dalam
hal ini pemerintah akan turut campur guna: menghindari sikap dan prilaku ishraf, konsistensi
dalam pemenuhan kemaslahatan yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dan yang terkhir
menjauhi hal-hal yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam. Dalam framwork islam,
seluruh hasrat manusia tidak bisa di jadikan sebagai needs.
Teori yang lahir olehnya misalkan tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan untuk
komoditas tertentu tergantung sejauh mana ia akan di beli oleh negara.