Dokumen tersebut membahas peran Jaksa dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia, termasuk dalam penerimaan laporan pelanggaran, kajian pelanggaran, dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana pemilu."

1. PERAN JAKSA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PEMILU
SERTA PEMAHAMAN PASAL
TINDAK PIDANA
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan
Sutikno, S.H., M.H.

2. Dasar Hukum Pemilihan dan Pemilihan
Umum
 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
 Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati
dan Wakil Bupati.

3. Peran Jaksa dalam Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 Terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU);
 Menerima dugaan tindak pidana pemilu sebagai bagian
dari GAKKUMDU;
 Pengaturan GAKKUMDU diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bawaslu;
 Kejaksaan sebagai penuntut umum perkara tindak pidana.

4. Peran Jaksa dalam Undang-Undang No. 6
Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota
 Panitia Pemilihan bekerja sama dengan penegak hukum
(termasuk Kejaksaan) untuk mencegah pelanggaran hukum
dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 Menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU); dan
 Pengaturan lebih lanjut mengenai GAKKUMDU diatur
dalam Peraturan Bersama antara Jaksa Agung, Kapolri,
dan Ketua Bawaslu.

5. Definisi Gakkumdu
 Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra
Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak
Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau
Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan
Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
 Gakkumdu terdiri dari tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan Gakkumdu Luar Negeri yang
berkedudukan di panwaslu LN (khusus pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)

6. Dalam UU Ditetapkan Peraturan Lebih Lanjut
Mengenai GAKKUMDU Ditetapkan dalam Peraturan
Bawaslu dan Peraturan Bersama
 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 31 Tahun 2018 tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (khusus pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah); dan
 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan
Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota.
 Bagaimana dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan
gubernur, bupati, dan/atau walikota tahun 2024 apakah perlu
diterbitkan keputusan bersama dalam pelaksanaan kegiatan
GAKKUMDU;

7. Unsur Kejaksaan pada Tata Organisasi Gakkumdu
Tingkat Penasehat Pembina Koordinator Anggota
Pusat Jaksa Agung Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana
Umum
Direktur Keamanan Negara, Ketertiban
Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya
Jaksa pada Direktorat
Keamanan Negara,
Ketertiban Umum,
dan Tindak Pidana
Umum Lainnya
Provinsi Kepala
Kejaksaan
Tinggi
Asisten Tindak
Pidana Umum
Koordinator pada Asisten Bidang Tindak
Pidana Umum
Jaksa pada Asisten
Bidang Tindak Pidana
Umum
Kabupaten
/Kota
Kepala
Kejaksaan
Negeri
Kepala Seksi
Tindak Pidana
Umum
 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 Kepala Sub Seksi Pra-Penuntutan
Pidana Umum untuk pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Jaksa pada Kejaksaan
Negeri yang ditunjuk
sebagai Penuntut
Umum tindak pidana
pemilihan

8. Gakkumdu Luar Negeri
 Khusus pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
 Unsur Kejaksaan diwakili oleh Kepala Bidang Kejaksaan di
Luar Negeri atau Atase Kejaksaan dan/atau Biro Hukum
dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda
Pembinaan Kejaksaan.

9. Jaksa pada GAKKUMDU
untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota
Untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Memiliki pengalaman sebagai Penuntut Umum; Memiliki kualifikasi dan kompetensi;
Pada tingkat pusat paling banyak berjumlah 6 (enam)
orang dan pada provinsi serta kabupaten/kota paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
Jumalh dapat ditambah dalam kondisi khusus sesuai
kebutuhan;
Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pusat
paling banyak 15 (lima belas) orang, jumlah Jaksa yang
tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9
(sembilan) orang dan Jumlah Jaksa yang tergabung
dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6
(enam) orang. Dalam hal diperlukan, jumlah Jaksa yang
tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat
ditambah sesuai dengan kebutuhan.
Jaksa pada GAKKUMDU ditetapkan
JAMPIDUM/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan
pemilihan umum; dan
Jaksa pada GAKKUMDU ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari
berdasarkan surat perintah.
Jaksa pada GAKKUMDU melakukan penuntutan tindak
pidana pemilihan pada Sentra GAKKUMDU serta
membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak
Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima
temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.

10. Peran Jaksa dalam Penerimaan
Laporan/Temuan
 Jaksa bersama Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan dalam Sentra GAKKUMDU
mendampingi Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
penerimaan Laporan/Temuan;
 Pada pendampingan dimaksud dilakukan
identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap
laporan/temuan dugaan Tindak Pidana
Pemilihan;
 Mendampingi Pengawas Pemilihan dalam
melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan
saksi yang hadir.

11. Peran Jaksa dalam Pembahasan Pertama untuk Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota
 Melakukan pembahasan pertama bersama Pengawas Pemilihan, dan
Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam sejak laporan/temuan diterima;
 Pembahasan pertama dilakukan guna menemukan peristiwa pidana
Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya
menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang
dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian
pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh
Penyidik Tindak Pidana Pemilihan;
 Pembahasaan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai
tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan
maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang Tindak
Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
 Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam berita acara pembahasan
yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan, dan Jaksa.

12. Peran Jaksa dalam Pembahasan Pertama Untuk pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Melakukan pembahasan pertama bersama Pengawas Pemilihan, dan
Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak temuan atau laporan diterima dan
diregistrasi oleh Pengawas Pemilu;
 Pembahasan Pertama dilakukan guna menyimpulkan apakah temuan
atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan
menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan
atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan
diregistrasi oleh Pengawas Pemilu;
 Pembahasaan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU
sesuai tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari
unsur Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara,
Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator
pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak
Pidana Umum;
 Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam Berita Acara I yang
ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

13. Peran Jaksa dalam Kajian Pelanggaran
Pemilihan
 Bersama Penyidik mendampingi Pengawas
Pemilihan/Pengawas Pemilu dalam meminta
keterangan/klarifikasi Terlapor, Saksi, dan/atau
Ahli;
 Melakukan pendampingan dan monitoring dalam
proses kajian laporan/temuan;
 Melakukan pendampingan dan monitoring dalam
proses penyelidikan.

14. Peran Jaksa dalam Pembahasan Kedua untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
 Melakukan pembahasan kedua bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik Tindak
Pidana Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan/temuan
diterima;
 Pembahasan dua untuk menentukan apakah merupakan dugaan Tindak Pidana
Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal
2 (dua) alat bukti;
 Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai tingkatan
masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur Kejaksaan maka diduduki oleh
Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya,
Koordinator pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak
Pidana Umum;
 Menentukan apakah dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan penanganan;
 Apabila diputuskan untuk dilanjutkan ke penyidikan, maka ditingkatkan ke tahap
penyidikan dengan melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
 Hasil pembahasan kedua dituangkan dalam berita acxara pembahasan yang
ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan
Jaksa.

15. Peran Jaksa dalam Pembahasan Kedua untuk pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
 Melakukan pembahasan kedua bersama Pengawas Pemilihan, dan Penyidik
Tindak Pidana Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas
Pemilu;
 Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU sesuai
tingkatan masing-masing yang mana apabila dipimpin dari unsur
Kejaksaan maka diduduki oleh Direktur Keamanan Negara, Ketertiban
Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Koordinator pada Asisten Bidang
Tindak Pidana Umum, atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
 Menentukan apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan,
apabila merupakan tindak pidana pemilu maka pengawas pemilu akan
meneruskan penanganan dugaan tindak pidaan pemilu ke Penyidik dan
apabila bukan maka penyelidikan dihentikan;
 Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II
yang ditandatangani oleh Jaksa bersama Pengawas Pemilu dan Penyidik.

16. Peran Jaksa dalam Pra-Penuntutan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
 Menerima SPDP dari Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan yang ditandatangani Koordinator
Sentra GAKKUMDU;
 Melakukan pendampingan dan monitoring
dalam proses penyidikan yang berlangsung
paling lama 14 (empat belas) hari sejak
penerusan laporan/temuan atau
diterimanya laporan polisi;

17. Peran Jaksa dalam Pembahasan Ketiga
 Pembahasan ketiga dilakukan selama penyidikan;
 Jaksa menghadiri Pembahasan ketiga;
 Pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan penyerahan berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum;
 Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang
ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan,
dan Jaksa.
 Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara dalam waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja disertai petunjuk;
 Penuntut Umum menerima kembali berkas yang diperbaiki dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja. Proses ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
 Setelah berkas yang dinyatakan lengkap, Jaksa menerima Tersangka dan Barang
Bukti dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

18. Peran Jaksa dalam Penuntutan
 Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada
Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik
Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar
pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra
Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan;
 Membuat rencana dakwaan, surat dakwaan, rencana
tuntutan, dan surat tuntutan serta melaporkannya ke
Pembina Sentra GAKKUMDU Kejaksaan sesuai tingkatan;
 Surat dakwaan juga ditembuskan kepada Koordinator
Sentra GAKKUMDU dari unsur Polri dan Pengawas
Pemilihan sesuai tingkatan;

19. Peran Jaksa Setelah Putusan Pengadilan
Dibacakan
 Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada
Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan;
 Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan
selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu dalam pembahasan yang
dihadiri oleh koordinator dari unsur pengawas pemilu, kepolisian, dan
kejaksaan sesuai tingkatan, paling lama 1 x 24 jam setelah Putusan
Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum
atau menindaklanjuti putusan pengadilan;
 Apabila diputuskan untuk melakukan upaya hukum, maka Penuntut Umum
mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah
putusan dibacakan;
 Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan
pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

20. Pelaksanaan Putusan
Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah
putusan diterima oleh Jaksa dan dapat didampingi oleh Penyidik
Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilihan
Psl 84 ayat (2) KUHP
”Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua
tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana
percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-
kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi
penuntutan pidana, ditambah sepertiga.”

21. Mekanisme Penegakan Hukum Pemilihan dan Pemilu berdasarkan
Peraturan MA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian
Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwas
Kabupaten
/Kota
Diteruskan
dalam
waktu 1 x
24 Jam
sejak
laporan
diterima
Laporan
diterima
POLRI
Kejaksaan
Pemeriksa
an di PN
selama 7
(tujuh)
hari
Tidak diajukan
banding
Diajukan
banding
Eksekusi Psl 84 ayat
(2) KUHP Putusan
diserahkan
kepada
Penuntut
Umum
Pemeriksaa
n di PT
selama 7
(Tujuh) Hari
Putusan
diserahka
n kepada
Penuntut
Umum
Tidak ada
upaya
hukum
lainnya

22. Pemeriksaan di Persidangan atas Pelanggaran UU Pemilu (Peraturan MA
No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana
Pemilihan dan Pemilihan Umum)
 Harus diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan disampaikan kepada Penuntut Umum
paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan serta salinan diserahkan pada KPU yang
bersangkutan pada hari yang sama;
 Dapat dilakukan persidangan sampai malam hari oleh Majelis Hakim demi tercapainya
jangka waktu dimaksud;
 Pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in abtentia);
 Banding dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak
yang hadir dan 3 (tiga) hari setelah putusan diterima bagi pihak yang tidak hadir;
 Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara beserta permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima;
 Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan
diterima dan putusan disampaikan kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sejak
putusan dibacakan dibacakan serta salinan diserahkan pada KPU yang bersangkutan pada
hari yang sama;
 Putusan banding Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang bersifat akhir dan mengikat;

23. Lanjutan Pemeriksaan di Persidangan atas Pelanggaran UU
Pemilu (Peraturan MA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan
Umum)
 Dugaan tindak pidana yang diduga dapat mempengaruhi
perolehan suara diperiksa paling lama 5 (lima) hari;
 KPU yang bersangkutan wajib menindaklanjuti putusan
dugaan tindak pidana yang mempengaruhi perolehan
suara;

24. Ancaman Pidana dalam Pemilu
Ancaman pidana terkait pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dikategorikan sebagai berikut:
 Memberikan data yang tidak benar dalam pendaftaran pemilih;
 Kepala desa atau pejabat setara yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau
merugikan peserta pemilu;
 Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;
 Melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan;
 Peserta, Pelaksana, atau Tim Kampanye yang melakukan pelanggaran larangan
kampanye;
 Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;
 Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
 Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih;
 Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;
 Memberikan suaranya lebih dari satu kali;
 Dengan ancaman, kekerasan, atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi
seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu; dan
 Dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada Pemilih.

25. Lanjutan Ancaman Pidana dalam Pemilu
 Tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu;
 Terdapat tindakan yang memiliki ancaman pidana tidak dianggap sebagai
tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang pemilu;
 Sesuai dengan pendapat Prof. Andi Hamzah yakni kejahatan (dalam hal ini
tindak pidana pemilu) sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum
hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya
dipidana, sedangkan Pelanggaran (tindakan yang diancam pidana namun
bukan tindak pidana pemilu) sering disebut sebagai delik undang-undang,
artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

26. SEKIAN DAN TERIMA KASIH