1. DOA BELAJAR
“Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai
agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan
Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan
berikanlah aku kefahaman”
3. Etika islam merupakan etika yg
berdasarkan al quran dan hadist,
dinilai baik dan buruk perbuatannya,
sesuai atau tidak dengan kedua
sumber tersebut.
Berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan
hadits etika atau akhlak merupakan
bukti pengangkatan Nabi
Muhammad SAW, di mana Nabi
Muhammad SAW mempunyai akhlak
terpuji, terpilih.
6. 3.pembuktian
dugaan malpraktik
2.malpraktik dan
human eror
1. langkah-langkah
penyelesaian
masalah etik dalam
pelayanan kebidanan
4.mediasi
penyelesaian gugatan
pasien
5. tanggung jawab
dan tanggung gugat
bidan dalam praktik
kebidanan
8. Artikel Amin, dkk (2021)
Saat ini banyak ditemukan tenaga
kesehatan belum mendapatkan
instruksi/pelimpahan wewenang dari
tenaga kesehatan lain tetapi mereka
sudah melakukan tindakan medis,
sehingga atas tindakan tersebut
terkadang menyebabkan keadaan
dari pasien mengalami penurunan.
9.
10. BELUM TENTU !!!
SEBAB TIDAK SETIAP HASIL BURUK
SELALU DISEBABKAN PEKERJAAN
NAKES YANG TAK SESUAI STANDAR.
OLEH SEBAB ITU,
TIDAK SETIAP HASIL BURUK
MERUPAKAN MALPRAKTEK !!!
13. 13
Teori Kehendak
- Dengan Sengaja
(Dolus)
Teori Pengetahuan
MALPRAKTEK
(Praktek Buruk)
- Tidak Sengaja (Culpa) atau
Kelalaian (Negligence) Culpa lata
(berat)
Culpa levis
(ringan)
-Bertentangan dengan :
- Etik, Moral
- Hukum, aturan yang berlaku
- Standar profesi medik
- Kurangnya pengetahuan
14. 14
MALPRAKTEK
• MISCONDUCTS – sikap buruk
misal : Penahanan Pasien, Buka Rahasia Kedokteran Tanpa Hak, Aborsi
Ilegal, Euthanasia-suntik mati, Penyerangan Seksual, Keterangan Palsu,
Praktek Tanpa Izin
• NEGLIGENCE – kelalaian
- Malfeasance (melakukan tindakan tidak layak, lalai membuat
keputusan)
- Misfeasance (melakukan pilihan yang tidak tepat, lalai eksekusi)
- Nonfeasance (tidak melakukan kewajiban)
• LACK OF SKILL - kekurangan kemampuan
- Dibawah standar kompetensi
- Di luar kompetensi (bukan kompetensi / kewenangan)
15. 15
• HASIL PENGOBATAN TIDAK SESUAI DGN YANG DIHARAPKAN
• CEDERA/PENYAKIT/KOMPLIKASI YANG DIKAITKAN DENGAN KELALAIAN
• KURANG MENDAPAT INFORMASI ADEKUAT (KESENJANGAN INFORMASI)
- Dokter tidak pernah memberikan informasi
- Informasi yg berbeda/bertentangan antar dokter
- Tiap spesialis menyatakan tidak ada masalah, tapi pasien makin jelek
- Keterangan dokter lain yg menjelekkan sejawatnya dpt memicu tuntutan
• PENANGANAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG TIDAK KOMPETEN
• SALAH DIAGNOSA, TERLAMBAT DIAGNOSA, SALAH TERAPI, KURANG PROFESIONAL
• TELAH TERJADI KELALAIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM
• MELAKSANAKAN TINDAKAN TANPA IZIN
TUNTUTAN : - GANTI RUGI
- REHABILITASI
- PIDANA
Hati-hati : Percakapan tenaga Kesehatan dpt dijadikan bahan gugatan. Teguran apalagi
mempersalahkan akan dicatat dan menjadi bahan gugata.n
DASAR GUGATAN MALPRAKTEK
16. PARAMETER MALPRAKTEK
Malpraktek tidak didasarkan pada buruknya hasil (result),
melainkan dari buruknya mutu layanan kesehatan (ins-
panning / effort) sehingga hasil akhir yang buruk terjadi.
Untuk menyatakan bahwa mutu upaya yg diberikan terse-
but buruk maka perlu menggunakan parameter, yaitu
berupa standar pelayanan (standard of care).
Jika standar layanan tidak terpenuhi barulah Nakes atau
Rumah Sakit dapat dikatakan telah melakukan dereliction
of duty/ penyimpangan kewajiban (yang merupakan unsur
terpenting dalam penentuan adanya malpraktek).
17. ETHICAL MALPRACTICE
Pelanggaran moral value berkaitan dengan:
1. People (pesakit yang meminta disembuhkan).
2. Client (pesakit yg tlh menjalin hub. terapetik).
3. Co-worker (anggota tim kesehatan).
4. Society (kaitannya dengan masyarakat).
5. Profession (disiplin ilmu dan profesinya).
CRIMINAL MALPRACTICE
Tindakan yang memenuhi rumusan pidana, yaitu
1. Actus reus (perbuatan tercela).
2. Mens rea (sikap batin yang salah), yakni:
a. Intentional (sengaja).
b. Negligence (kurang hati-hati/alpa).
18. 18
PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (1)
SOMASI/teguran DARI PASIEN / KEL / LSM
- Terjadi kelalaian, perbuatan melawan hukum
MENELITI KEBENARAN SOMASI
- Periksa Rekam Medis
- Informasi yg diberikan tenaga kesehatan
- Informasi ttg penanganan pasien (perawatan)
MENJAWAB SOMASI
- Sesuai informasi medik dalam RM, keterangan
tenaga kesehatan
- Upaya membuktikan kebenaran
19. 19
MELAKUKAN MEDIASI/musyawarah
- Upaya dan saling pengertian
- Buktikan kebenaran informasi medis (RM, Ket.tenaga
kesehatan)
HASIL MEDIASI
- Terjadi perdamaian
- Tidak terjadi perdamaian tuntutan, gugatan
ke Kepolisian (Pidana)
ke Pengadilan Negeri (Perdata)
20. 20
PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (2)
TIMBUL SURAT PENGADUAN (SP) KE POLISI
- Terjadi tindakan melawan hukum, kelalaian
PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN
- Panggilan Polisi ke dokter atau pihak terkait
- Antisipasi panggilan dengan persiapan bukti
- Penuhi panggilan dengan didampingi Kuasa Hukum (sering
diminta RM tapi diberikan Resume Medis)
- Jelaskan dan buktikan kebenaran informasi medis (dlm RM,
keterangan tenaga kesehatan)
TINDAK LANJUT POLISI
- Pemeriksaan saksi lain
- Second opinion buktikan dengan RM
- SP3/surat penetapan penghentian penyidikan atau lanjutkan
penanganan kasus ke Kejaksaan
21. 21
PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (3)
KEJAKSAAN
- Pemeriksaan Tersangka, Saksi
- Mencari bukti RM, keterangan tenaga kesehatan
- Dapat terjadi penahanan tahanan di lapas
tahanan Kota dll
- Tersangka tetap didampingi Penasehat Hukum
- Bila cukup bukti ke PN
23. MALPRAKTIK MEDIK
Malpraktik hanya dapat dilakukan
oleh pengemban profesi: dokter,
advokad, notaris, imam
Malpraktik:
kecerobohan/kesempronoon/kekurang
hati-hatian (professional misconduct)
atau kekurangmampuan yang tidak
pantas (unreasonable lack of skill)
24. MALPRAKTIK MEDIK
Kesalahan dalam praktik medik
Menghendaki dan mengetahui akibat
(willen en weten)
Melanggar standar profesi medik
Culpa: kelalaian/tidak sekasama
25. KELALAIAN DAN MALPRAKTEK MEDIK
KELALAIAN :
Kegagalan seseorang profesional untuk bekerja
sesuai dengan standard yang diharapkan dari
profesinya
Kelalaian ini bisa terjadi karena
ketidaksengajaan (culpa ), kurang hati-hati,
tidak perduli
26. 1.Lumping it ( menerima atau tidak menuntut )
2.Avoidance ( menghindar )
3.Coersion ( memakai pihak ketiga )
4.Negotiation ( musyawarah )
5.Mediation/ mediasi : musyawarah dengan
bantuan mediator
6.Arbitration
7.Adjudication ( jalur hukum )
Alternatif penyelesaian ( yang
dilakukan oleh pihak pasien )
30. 1.Dasar hukum dari sisi pasien :
a. Pasal 66 ayat 1 dan 3 dan pasal 68 UU
Praktek Kedokteran No.29 Tahun 2004 : tentang
pengaduan
b. Pasal 58 UU Kesehatan no.36 Tahun 2009 :
tentang ganti rugi
c. Pasal 359-360 dan 90 KUHP tentang
ancaman pidana pada keadaan kealpaan
d. Pasal 90 : penjelasan tentang luka berat
Dasar hukum sengketa medik dan
mediasi pada sengketa medik
31. UU RUMAH SAKIT NO. 44 TH 2009
val. suroto
31
1. Setiap pasien mempunyai hak menggugat
dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila
Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan
yang tidak sesuai dengan standar baik secara
perdata ataupun pidana (Ps. 32 q)
2. Setiap Rumah Sakit berhak menggugat pihak
yang mengakibatkan kerugian (Ps. 30 ayat
(1) e)
32. implisit sengketa medik medik : perasaan tidak
puas pihak I II tidak memenuhi prestasi/
pelayanan thd RS KONFLIK (ketidakjelasan
pembebanan tarif,kerugian fisik atau psikis)
pasal 44 UU tahun 2009 tentang
rumah sakit
33. 2.Dasar hukum untuk mediasi bagi tenaga
kesehatan yang diduga melakukan kelalaian :
a. Pasal 29 UU nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan
“ Dalam hal tenaga kesehatan diduga
melakukan kelalaian dalam menjalankan
profesinya, kelalaian tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”
b. UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase
dan alternatif Penyelesaian sengketa
c. PERMA no.01 tahun 2008 tentang prosedur
Mediasi di pengadilan
34. UU KEKUASAAN KEHAKIMAN
NO. 48 TAHUN 2009
val. suroto
34
Pasal 6 (1) :
”Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan
pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.”
ASAS: PENYELESAIAN SENGKETA HARUS MELALUI
PENGADILAN
Pasal 58 :
“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan
di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.”
35. JALUR PENYELESAIAN SENGKETA
14/12/2023
val. s
35
PIDANA PERDATA DISIPLIN ETIKA
PENGADILAN
NON
PENGADILAN
(ADR)
MKDKI
SENGKETA
MEDIS
SANKSI:
MORAL
SANKSI:
ADMINISTRASI
SANKSI:
GANTI RUGI
SANKSI:
PIDANA
37. 37
TANGGUNGJAWAB HUKUM
Criminal Responsibility:
Individual (bukan lembaga).
Personal (hanya dokter yang melakukan malpratek).
Civil Liability:
Personal (jika dokter merupakan independent
contractor).
Dapat dialihkan ke ordinate (employer) berdasarkan
doctrine of vicarious liability (jika dokter merupakan
employee-physician).
Ditanggung bersama RS berdasarkan kesepakatan
(jika dokter merupakan dokter mitra).
Vicarious liability tidak sama dan sebangun dengan corporate
liability !!!
38. 38
TANGGUNG-GUGAT RS (CORPORATE
LIABILITY)
RS merupakan artificial entity yang dapat melakukan
perbuatan hukum (melalui stafnya).
Sebagai artificial entity maka RS dapat menjadi target
gugatan manakala gagal mengimplementasikan kebijakan
yang pantas.
Corporate liability dapat diterapkan manakala RS tidak
melakukan langkah-langkah manajerial yang pantas atas
bidang-bidang dibawah ini :
1. Hospital equipment, supplies, medication and food.
2. Hospital environment.
3. Safety procedures.
4. Selection and retention of employees and conferral of
staff privileges.
5. Responsibilities for supervision of patient care.
39. TANGGUNGJAWAB HUKUM
Tanggung-gugat Perdata (Civil Liability):
Bisa personal:
Jika nakes sebagai independent contractor.
Dapat dialihkan ke ordinate (rumah sakit):
Jika nakes bekerja di RS sebagai pegawai orga-
nik (employee).
Bisa ditanggung bersama employer:
Jika nakes bekerja di RS sebagai mitra.
Tanggung-jawab Pidana (Criminal Responsibility):
Individual (bukan lembaga).
Personal (hanya pada nakes yang melakukan).