Teori hukum

1 Magister Hukum XXVII UGM Yogyakrata - 2011
©engkyndx.blogspot.com

TEORI HUKUM

Sejarah Singkat Lahirnya Teori Hukum

Sejarah permulaan perkembangan teori hukum pada abad ke-19 (1800) di eropa
barat dipengaruhi oleh keberhasilan dan kemajuan pesat yang di ilhami oleh ilmu2
pengetahuan alam yang menggunakan metode2 ilmu pengetahuan alam positif, para ahli
hukum pada waktu itu merasa perlu adanya disiplin hukum yang tidak terlalu teoritis
abstrak, seperti filsafat hukum dan tidak terlalu praktis konkret, seperti dogmatik
hukum, yang terletak diantara filsafat hukum dan dogmatik hukum.

Orang mengharap sampai pada menguraikan secara ilmiah sifat2 hakiki hukum
positif yang mempunyai kesamaan dengan semua sistem hukum. Dibutuhkan semacam
“hukum kodrat” yang positif ilmiah yang harus mengisi kekosongan karena hilangnya
kepercayaan pada hukum kodrat metafisis yang berlaku universal yang akan
menetapkan secara hakiki peraturan2 dasar setiap tatanan hukum positif, dengan
pendekatan fenomena disebut ajaran hukum umum.

Mengenai ciri ajaran hukum umum tidak ada kesamaan pendapat. ada yang
berpendapat ajaran hukum umum itu masuk filsafat hukum dan ada yang berpendapat
bahwa ajaran hukum umum mempelajari masalah teknis yuridis (Meijers,1908:19).
Sepanjang abad 20 (1900) dari ajaran hukum umum lahirlah teori hukum
(Gijssels.1982:54). Teori hukum yang akan dibicarakan ini berhubungan dengan hukum
pada umumnya, bukan mengenai hukum ditempat dan di suatu waktu. Dalam hal ini,
teori (hukum) dianggap sebagai lawan praktek hukum.

Definisi teori hukum: suatu cara pandang hukum yang menganalisis secara kritis aspek
gejala2 hukum secara khusus dan menyeluruh baik praktis maupun teoritis dengan
memberikan konstruksi pemikiran kepada apa yang ilmu hukum hadapi, agar dapat
memahami hukum itu secara lebih hukum baik dengan pendekatan interdisipliner.


Menurut Jan Gijssels, Teori Hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis secara
kritis dalam perspektif interdisipliner, pelbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum
secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam
pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian
yang lebih jelas tentang bahan2 yuridis ini.

Menganalisa secara kritis disini bedanya dengan dogmatik hukum karena dogmatik
hukum hanya menjelaskan hukum.

Dalam perspektif interdisipliner antara disiplin. Dalam teori hukum digunakan
beberapa metode sosial, sedangkan dalam dogmatik hukum hanya digunakan metode
sintesis (menjelaskan) dan analisis.

Tujuan teori hukum adalah : pengendapan / pendalaman secara metodologis pada
dasar dan latarbelakang dalam mempelajari hukum (secara luas), agar memperoleh
pengetahuan yang lebih hukum baik dari uraian yang lebih hukum jelas tentang bahan2
hukum yuridis (Gijssels,1982; 117)

Manfaat teori hukum: dengan pengendapan secara metodologis dalam mempelajari
ilmu hukum akan memperoleh pengetahuan yang lebih baik, uraian yang lebih jelas,
serta wawasan yang lebih luas.

Metode teori hukum: interdisipliner

Luas lapangan teori hukum: lebih hukum luas darr dogmatik hukum karena teori hukum
mempelajari hukum objektinya Dogmatik Hukum

Objek teori hukum:

1. Teori hukum meneliti tentang pengertian hukum.


2. Hubungan hukum dan logika. Logika ada 2, logika materiil (termasuk
dalam cab ilmu filsafat scr umum) dan Logika Formil (termasuk didalam
cab ilmu filsafat di dalam ilmu hukum).

3. Memiliki metode teoritis dan praktis.

4. Hukum yang berlaku di suatu kehidupan bersama yang menjadi hukum
positif.

5. Hukum bukan sbg konsep filosofis tetapi sbg konsep tatanan yuridis.

Menurut Van apeldorn: objek teori hukum hakekatnya sama, yaitu hubungan antara
hukum dan moral.

HUBUNGAN DAN PERBEDAAN ANTARA TEORI HUKUM DAN ILMU HUKUM


jika terjadi suatu masalah dalam sistem hukum, maka asas hukum dan penemuan hukum
yang menyelesaikannya.

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum, dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah
objek teori hukum. Sebagai teorinya teori (ilmu hukum adalah teorinya praktek hukum
dan hukum positif) maka ;

1. teori hukum disebut sebagai Meta teorinya;1

2. teori hukum maknanya lebih hukum luas dari ilmu hukum karena obyek
kajiannya ilmu hukum dan praktek hukum;

Menurut Pohon Ilmu, letak teori hukum ada ditengah2 Filsafat hukum dan Dogmatik
hukum (ilmu hukum), artinya:

1. Teori hukum lebih hukum teoritis sifatnya dibandingkan ilmu hukum dan lebih
hukum konkret praktis dibandungkan filsafat hukum

2. Filsafat hukum sifatnya abstrak : teoritis dan abstrak

3. Ilmu hukum (dogmatik hukum) sifatnya konkret dan praktis yang berhubungan
dengan peristiwa hukum.

Ilmu hukum bersifat praktis-konkrit (karena merupakan pemecahan masalah konkrit)
dan mengandung nilai (karena bersifat perskriptif), serta bersifat normatif (terdiri dari
norma).

Ilmu hukum: mempelajari hukum positif dan yurisprudence. mengumpulkan bahan2
yang disusun secara sistematis dan kemudian dijelaskan.

Teori hukum dan ilmu hukum keduanya mempelajari hukum. Tetapi keduanya tidak
sama. Maksudnya teori hukum bukan ilmu hukum dan ilmu hukum bukan teori hukum.

1
meta teori adalah ilmu yang objeknya ilmu lain


Ilmu hukum disebut juga dogmatik hukum karena ilmu hukum mempelajari hukum
positif. Karena warga Negara terikat oleh hukum positif dan hukum positif tidak bisa
diganggu gugat. Hukum positif harus ditaati oleh warganya.

Ilmu hukum menggunakan metode yang khas yaitu:

1. Metode sintesis: yaitu menyimpulkan 2 prinsip (digabungkan jadi 1) untuk
mendapatkan kesimpulan.

2. Metode analisis: memisah2kan

Seorang sarjana hukum harus menguasai teknik2 untuk memecahkan masalah, yaitu:

1. Hakim/Sarjana Hukum selalu disodori peristiwa, masalah, konflik yg
harus diselesaikan. Sebalum menjatuhkan putusan terlebiilmu hukum
dahulu membuktikan peristiwa konkretnya (demonstrating of facts)

2. Setelah itu harus dinyatakan/dikonstatasi, tetapi ilmu hukum tetap
merupakan peristiwa konkret. Ada 2 macam peristiwa dalam hukum:

a. Peristiwa konkret: peristiwa yang tidak atau belum mempunyai
akibat hukum.

b. Peristiwa hukum: peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

3. Setelah peristiwa konkret dinyatakan terbukti maka harus diidentifikasi,
dijadikan peristiwa hukumnya (legal problem identification)
ditentukan peristiwa hukum apa? (legal problem solving).

4. Setelah legal problem solving, lalu membuat keputusan (decision
making).

Yang perlu dipelajari Sarjana Hukum agar memiliki kemampuan memecahkan masalah
(problem solving) yaitu:


1. Kaedah hukum: (asas2 hukum, peraturan2 hukum, sistem hukum//kaedah2
hukum)

2. Sistem hukum

3. Penemuan hukum

Ajaran hukum umum (teori hukum) kalau dibandingkan dengan ilmu hukum (dogmatik
hukum), ajaran hukum ini lebih hukum teoritis, abstrak tetapi tidak seteoritis dan
seabstrak filsafat hukum.

Unsur2 atau ciri2 ajaran hukum umum:

1. Metode yang digunakan adalah bebas nilai ini yang dikehendaki
sarjana hukum. Sedangkan ilmu hukum (dogmatik hukum) tidak
bebas nilai karena mempelajari norma dan kaedah2.

2. Menciptakan suatu ilmu yang terletak diantara filsafat hukum dan
dogmatik hukum

3. Objeknya adalah asas dasar, pengertian dasar jadi serba dasar.

Persamaan Teori Hukum dan Dogmatik Hukum: objeknya adalah teori hukum

Perbedaan Teori Hukum dan Dogmatik Hukum: Pertanyaan Teori Hukum tidak cukup
dijawab dengan hukum positif saja atau UU saja, harus dijawab dengan penalaran,
dengan teori. Sedang dogmatik hukum dijawab dengan hukum positif. Teori Hukum
sifatnya teoritiis, dogmatik hukum sifatnya praktis dan konkret.

KAEDAH HUKUM

kaedah hukum adalah : suatu pandangan atau penilaian tentang sesuatu apakah patut
atau tidak.


kaedah hukum dibagi atas 2, yaitu :

a. kaedah hukum dalam arti yang sempit; mencari nilai2 dari suatu aturan/hukum.

Nilai yang ada dalam kaedah hukum itu berkembang mengikuti peraturan hukum
yang ada.

Adakalanya peraturan hukum itu “tetap”, akan tetapi yang “berubah” adalah nilai
dalam peraturan tersebut. contohnya: Pasal 1365 BW

b. kaedah hukum dalam arti luas (meliputi: asas2, kaedah2 hkm sempit, peraturan
hukum konkret, sistem hukum, dan penemuan hukum).

Fungsi kaedah hukum ialah : untuk melidungi kepentingan manusia.

PERATURAN
PERATURAN HUKUM KONKRET

Teori Hans Kelsen “Stufonbau”: suatu peraturan hukum tertulis itu berlaku, bersumber
dari peraturan hukum yang lebih hukum tinggi.

3 unsur peraturan tertulis:

1. Peraturan yang berhubungan dengan perilaku manusia agar manusia itu sendiri
terlindungi

2. Sifatnya Preskriptif: meyogyakan

3. Sifatnya umum (umum menurut waktu, tempat, orang, isinya).


• Sifat dari Peraturan Hukum Konkrit :

1) Imperatif (memaksa) dan fakultatif (melengkapi), apabila berkaitan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan. contoh : Pasal 23 AB.

Unsur2nya : berhubungan dengan perilaku manusia.

a) Perilaku aktif : tingkah laku yang positif;

b) Perilaku pasif : orang yang melakukan perbuatan dengan atau tanpa
berbuat.

2) Prekriptif : menentukan apa yang seharusnya, yang boleh / yang dilarang
untuk dilakukan, bukan menguraikan secara deskriptif.

3) bersifat umum : berlaku menurut tempat, waktu, perilaku orang tertentu. ciri
peraturan hukum bersifat umum, sedangkan penetapan bersifat individual.

ASAS HUKUM

Asas hukum adalah pikiran dasar (abstrak) yang melatarbelakangi (dibalik) peraturan
hukum / sistem hukum yang ada.

Sifatnya mendasar dan merupakan jiwanya hukum.

Sifat Asas hukum :

• Abstrak: Pada umumnya tidak tertuang dalam peraturan hukum yang
konkret.

Misalnya:

Res Judicata Pro Veritate Habetur : Putusan Hakim dianggap benar


In dubio Prorio (ketika hakim ragu dalam memutuskan perkara, maka hakim
harus memutuskan dan atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan)

Tetapi ada juga asas2 hukum yang terdapat dalam peraturan hukum konkret.
Contohnya : Lex specialis Derogat Legi Generali.

• Umum: berlaku pada situasi yang umum dan tidak berlaku pada persoalan
hukum yang tertentu saja.

Misalnya : Jika terjadi pertentangan antara PP dan UU, maka Undang2 itu
yang di utamakan (lex superior legi priori kalau terjadi pertentangan antara
peraturan perUU-an yang berbeda tingkatannya)

• Persangkaan/idealisme/cita2

Asas hukum sebenarnya merupakan persangkaan/cita2 yang bukan
kebenaran (belum tentu). Contoh : asas semua orang tahu hukum

• Dinamis

mempunyai sifat kesejarahan yang dapat berubah mengikuti perkembangan

• Tidak mengenal hierarki

Jika terjadi pertentangan antara 2 asas hukum, maka keduanya tetap eksis.

• Asas hukum yang berlaku pada bidang khusus saja

Contoh : pacta sum servanda

Landasan Asas Hukum :

- Landasan riil : asas hukum mempunyai pedoman2 yang bertumbuh dan berakar
dalam masyarakat.


- Landasan idiil : asas hukum dipililmu hukum nilai2 yang hidup dalam
masyarakat, yang nilai2 tersebut dijadikan pedoman dalam suatu kehidupan.

Asas2 hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum
dan abstrak atau merupakan peraturan konkret yang terdalam atau dibelakang setiap
sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perUUan dan putusan hakim yang
merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari siifat2nya yang umum.

Ada 5 asas hukum yang berkembang tidak secara universal:

1. Asas kesamaan

2. Asas individualisme:

3. Asas kolektifisme

4. Asas kewibawaan

5. Asa menilai baik dan buruk suatu perbuatan

Fungsi asas hukum di dalam hukum:

a) Mempunyai sifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan
mengikat.

b) Sifatnya melengkapi sehingga sistemnya lebih hukum luwes.

Fungsi asas hukum didalam ilmu hukum: bersifat mengatur dan eksplikatif/menjelaskan.

Rasio adanya hukum adalah conflict of human interest (konflik terjadinya kepentingan
manusia), karena kepentingan selalu diganggu sehingga manusia menginginkan perlu
adanya perlindungan kepentingan.

Perlindungan kepentingan itu tercapai karena adanya kaedah2 sosial.

Kaedah dalam arti sempit peraturan tertulis dan tidak tertulis


SISTEM HUKUM

Sistem merupakan satu kesatuan yang terstruktur, sistematis. Dikatakan sebagai satu
kesatuan karena kumpulan unsur2/elemen2/peraturan2 didalamnya, tetapi kesatuan itu
bukan merupakan sekedar penjumlahan tetapi satu kesatuan yang terstruktur (a
structured whole) berdiri sendiri, mempunyai struktur yang sistematis dan kemudian
mengadakan interaksi satu sama lain dan tidak menimbulkan konflik/tidak menghendaki
adanya konflik. karena tidak menginginkan adanya suatu konflik maka sistem
menyediakan asas2 untuk memecahkan konflik tsb.

Sifat2 Sistem Hukum:

1. Terbuka: ada 2 pengertian: a) unsur yang ada dalam sistem mempengaruhi
unsur di luar sistem; b) unsur diluar sistem mempengaruhi unsur di dalam
sistem.

Artinya : dimungkinkan adanya pengaturan2 lembaga hukum yang baru, diluar
dari apa yang sudah diatur dalam sistem hukum tersebut.

Contoh: kebebasan berkontrak (BW) menentukan lembaga hukum baru.


konsekuensinya : adanya keleluasan dalam menafsirkan suatu peraturan yang
sifatnya terbuka.

2. Tertutup : orang tidak bebas melakukan penafsiran2. Orang dilarang
menciptakan hukum/lembaga baru yang telah diciptakan UU.

contoh : Asas legalitas dalam KUHP.

3. Dinamis

Artinya : berkembang dari waktu ke waktu dan mempunyai sifat kesejahteraan
(historish bestimm).

4. Lengkap

yaitu melengkapi kekosongan dan ketidakjelasan hukum. Kalau terjadi sesuatu
yang tidak lengkap/tidak jelas, maka yang tidak lengkap/tidak jelas itu adalah
peraturan2 hukumnya.

Ketika menghadapi suatu yang tidak lengkap, maka yang menyelesaikannya
adalah dalam sistem itu sendiri secara kontinyu (berkelanjutan).

Apabila terjadi konflik antara Undang2 dengan Undang2, maka sistem hukum
menyelesaikannya dengan asas hukum : lex posteriori derogat legi priori (
undang2 baru mengalahkan undang2 lama (meskipun belum dicabut) ) atau lex
superior legi priori (kalau terjadi pertentangan antara peraturan perUU-an yang
berbeda tingkatannya). Kalau terjadi adanya Putusan Hakim yang bertentangan
dengan Undang2, maka penyelesaiannya dengan asas : Res Judicata Pro
Veritate Habetur (putusan hakim harus dianggap benar).


Jika Undang2 (yang sifatnya imperatif/memaksa) bertentangan dengan Hukum
Kebiasaan2, maka Undang2 yang dimenangkan.

dengan adanya kesatuan sistem maka ilmu hukum mudah untuk menguasainya.

Sistem Hukum Mengenal Klasifikasi :

a. Sistem yang konkret (bukan sistem hukum) dapat diraba dan dililmu
hukumat

b. Sistem yang abstrak/normative tidak dapat diraba/tidak berwujud, karena
merupakan hasil pemikiran. unsur2nya : kaedah dan putusan pengadilan
tentang apa yang seharusnya.

c. Sistem konseptual : tidak dapat diraba/tidak berwujud, tetapi pemikirannya
tentang kesatuan di dasarkan atas teori tentang hubungan dalam kenyataan.
Masalahnya bukan apakah ada, tetapi apakah berlaku.

Sifat sistem hukum:

a. Otonom: mandiri, berdiri sendiri.

b. Kontinyu: berkesinambungan bukan hanya sekedar dinamis saja.

Isi (kaedah) dari sistem adalah:

a. Norma (peraturan dan hukum)

b. Lembaga penegak hukum: yang dapat memaksakan agar norma dijalankan

2
Suatu kebiasaan yang muncul dan terjadi berulang-ulang kali dalam waktu yang lama, sehingga
kebiasaan yang berulang-ulang kali itu menjadi suatu keyakinan umum (opinion necessitates) untuk
mengulangnya kembali, maka hal itu disebut hukum kebiasaan dan mempunyai sifat mengikat (die
normative kraft des faktischen=kekuatan normatif dari perlaku yang di ulang)


PENEMUAN HUKUM (Rechts vinding)

Penemuan hukum adalah : suatu proses konkretisasi dari suatu yang abstrak terhadap
suatu hal yang konkret yang kemudian dijadikan peristiwa hukum dan selanjutnya
diterjemahkan dalam bahasa hukum.

Penemuan hukum bukan merupakan penciptaan hukum, ini merupakan salah satu
kegiatan sarjana hukum yang bekerja di bidang hukum dalam memecahkan masalah2
dengan menemukan hukumnya.

Jadi, penemuan hukum adalah konkretisasi hukum dalam hal adanya peristiwa konkret.

Adanya 3 (tiga) kemungkinan kapan melakukan penemuan hukum :

1. Proses mengkualifikasi pada suatu perbuatan konkret ke dalam peraturan hukum;

2. Ketika menghadapi ketidakjelasan pada peraturan yang tidak jelas
penyelesaiannya memakai metode penafsiran hukum/metode yuridis);

contoh ; Pasal 362 KUHP tentang pencurian

“…….barang…..”. Barang yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP
adalah barang berwujud. Adanya kasus pencurian aliran listrik, maka
penafsirannya menggunakan penafsiran ekstensif, yaitu memberikan
pemaknaan baru atas pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP,
bukan saja barang berwujud akan tetapi barang yang tidak berwujud.

3. Ketika peraturan itu tidak lengkap atau tidak ada aturannya penyelesaiannya
memakai metode argumentasi.

a) Argumentum per analogiam

mengambil kesimpulan secara analogi terhadap Pasal, meskipun tidak
memenuhi unsur2 pada Pasal tersebut. contohnya : Pasal 1756 BW
mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk didalamnya?


dengan jalan analogi maka “mata uang” menurut Pasal 1756 BW ayat 2
ditafsirkan termasuk uang kertas.

b) Argumentum ά contrario

Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip
tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku yang sebaliknya.

contoh : jika seorang janda harus menunggu masa indah untuk menikah
lagi, meskipun terhadap duda tidak aturannya seperti itu, maka bisa
digunakan untuk ditafsirkan sama.

Dasar Hukum Penemuan Hukum :

1) Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan karena tidak ada
aturannya (Psl 10 ayat 1 UU No. 48 2009);

2) Hakim wajib menggali nilai2 yang hidup dalam masyarakat (Psl 5 ayat 1
UU No. 48 2009);

3) Hakim mengadili tanpa membedakan (Psl 4 ayat 1 UU No. 48 2009);

4) Pasal 20 AB (hakim mengadili berdasarkan Undang2).

hakim adalah bebas, kebebasan hakim tidak mutlak yaitu ada 2 macam:

a. Kebebasan segi makro hakim terikat pada: 1) sistem pemerintahan 2)
sistem ekonomi 3)sistem kebudayaan;

b. Kebebasan segi mikro hakim dibatasi oleh grundnorm (norma dasar)
Pancasila.


Subyek Hukum Yang Melakukan Penemuan Hukum :

1. Hakim;

Sifat penemuan oleh hakim sifatnya konfliktif.

2. Pembentuk Undang2;

Pembentuk undang2 melakukan penemuan hukum yang sifatnya
preskriptif.

3. Notaris;

Notaris melakukan penemuan hukum yang sifatnya problematic
mencari hubungan hukum apa.

4. Pakar;

Pakar melakukan penemuan hukum yang sifatnya teoritis atau reflektif
dari apa yang ditemukannya.

Sistem Penemuan Hukum

Montesquie mengatakan : “hakim merupakan corong dari undang2….”

sistem penemuan hukum itu antara lain :

Sistem penemuan hukum heteronom

Hakim dalam melakukan penemuan hukum dipengaruhi oleh faktor diluar
dirinya, yaitu Undang2. dianut di negara2 continental, seperti Indonesia dan
Belanda.

Sistem penemuan hukum otonom

hakim itu mandiri, tidak dipengaruhi oleh faktor2 diluar dirinya. Selain itu,
menganut asas : the binding force of precedent (hakim terikat pada putusan2


terdahulu dalam memutuskan perkara), dan juga asas : stare decisis et queta non
movere.

*Fenomena yang terjadi :

- Dalam kenyataannya sistem penemuan hukum heteronom menganut sistem
penemuan hukum otonom. mengapa? karena adanya asas the persuasive
force of precedent (terikatnya hakim pada putusan terdahulu yang diikuti
“mengikatnya” itu meyakinkan hakim untuk diikuti.

- Dalam kenyataan sistem penemuan hukum otonom juga menganut sistem
penemuan hukum heteronom. mengapa? karena menurut para ahli ketika
hakim memutuskan perkara mengikuti putusan terdahulu, maka sebenarnya
hakim sudah menyatu dengan putusan hakim terdahulu.

Sumber Penemuan Hukum, antara lain :

1. Peraturan PerUU-an;

2. Hukum Kebiasaan;

3. Yurisprudensi;

4. Perjanjian internasional;

5. Doktrin.

Idealnya : dalam melakukan penemuan hukum harus memperhatikan tata urutan
sumber penemuan hukum.

Selain itu, “Kepentingan” dianggap sebagai sumber penemuan hukum yang harus
diperhatikan, karena masing2 pihak mempunyai kepentingan.


LAHIRNYA ILMU HUKUM

Mengapa manusia lama berkecimpung di dunia hukum? Karena manusia memiliki
kepentingan2 dari dulu hingga sekarang, sejak kecil hingga mati, dan dimana2.
Kepentingan2 manusia itu selalu diganggu baik oleh alam maupun juga oleh sesamanya.

Homo Homini Lupus manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain.
Pendapat Van Apeldorn: Oleh karena itu manusia menginginkan adanya perlindungan
kepentingan oleh hukum (kaedah keagamaan, kaedah sosial).

Apakah rasio adanya hukum? Adanya conflict of human interest, manusia
berkecimpung dalam hukum dan memecahkan masalah2 hukum (secara teoritis ilmiah)
di dalam literatur modern disebut peradilan, sehingga manusia menaruh perhatian
pada Peradilan dan Pembuatan Undang2.

Menurut Noll dalam v.der Velden,1988:21 :

a) Ilmu hukum peradilan (rechtspraakwetenschap) adalah ilmu yang
pertama kali mempelajari hukum melalui kaca mata hakim (peradilan).

b) Ilmu hukum pembentuk Undang2 (wetgevingswetenschap) :

1. Politik pembentukan Undang2 (wetgevingspolitiek), yaitu
penetapan tujuan dan perumusan isi peraturan2, mengenai substansi
atau muatannya;

2. Teknik pembentukan Undang2 (wetgevingstechniek), yaitu
bagaimana tata cara (teknis) menyusun Undang2, sehingga
susunannya sistematis, isinya logis, konsisten, tidak bertentangan
satu sama lain, sederhana dan jelas bahasanya, serta seberapa dapat
mencakup kurun waktu yang panjang (futuristik atau antisipatik).


Peradilan/yudicatoor/recht adalah pelaksana hukum. Dalam hal konkret adanya tuntutan
hak, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga mandiri dan bebas dengan menjatuhkan
putusan yang adil dan objektif.

Peradilan itu sendiri dalam literatur disebut sebagai “seni/Ars Boni et Aequi (seni
tentang yang baik dan patut)” seni hasil gemilang dari pelaksanaan hukum-peradilan
(tugas hakim dalam mengadili/menjatuhkan putusan bukan semata2 rasional/ilmiah
sifatnya tetapi merupakan seni yang dilandasi oleh logika, rasio dan ilmu).

Dalam menjatuhkan putusan, Radbruch mengemukakan: hakim dalam menjatuhkan
putusan harus memuat 3 unsur “Idee des Rechts”:

1. Keadilan (gerechtigkeid)

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit); dan

3. Kepastian hukum (rechtssicherheid) secara prorposional.

Dalam prakteknya tidak ada putusan pengadilan yang sama proporsional memuat 3
unsur di atas, tetapi yang ideal apabila ketiganya ada secara proporsional.

Dalam praktek pembuatan Undang2, juga disebut : ars boni et aequi. Mengapa???

Karena pembuat undang2 harus memperhatikan antinomi yang saling
bertentangan akan tetapi keduanya saling dibutuhkan, alasannya :

“UU dibentuk untuk kepastian hukum, dan mempunyai harapan untuk
bisa menjangkau dinamika perubahan yang akan datang”

Holmes mengatakan : “the life of law has not been logic, but experience”. sekalipun
peradilan itu merupakan seni yang didasarkan atas ilmu, tetapi putusan hakim
bukanlah (hasil) ilmu, melainkan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat
sebagai hukum dan sekaligus merupakan sumber (penemuan) hukum.


Menurut Jan Gijssels Terhadap antinomi, teori hukum dapat menanggapinya dengan
menggunakan “open normen”. contoh : rumusan Pasal tentang “perbuatan yang tidak
menyenangkan”.

van Apeldorn juga mengatakan bahwa ilmu hukum disebut :ars boni et aequi.

karena : mempelajari nilai2, norma yang bersifat perskriptif, ilmu hukum
mencari keabsahan bukan mencari kebenaran.

KEADILAN vs KEPASTIAN HUKUM

Apabila terjadi pertentangan antar keadilan dan kepastian hukum, maka hakim
berdasarkan freies ermessen-nya (kebebasannya) dapat memilih keadilan dengan
mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan
kepentingan umum atau Negara.3 Jadi, keadilanlah yang dimenangkan, ada adagium
“Zuum Mayus Zuum Inivre” (Van Apeldorn) : kepastian hukum pasti mengorbankan
keadilan. dan “Summum Ius Summa Injuria”, yang berarti : makin lengkap, rinci, atau
ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan,
sehingga keadilan4 harus didahulukan dari kepastian hukum.

Varian keadilan:

1. Yusticia Komutativa: keadilan balas jasa

2. Yusticia Distributiva: Keadilan proporsional

Dalam pembentukan UU, tidak hanya merupakan kegiatan ilmiah saja tetapi:

3
pemikiran ini dikenal sebagai “Problem Oriented Thinking”
4
bunyi irah2 atau titel eksekutorial setiap putusan pengadilan adalah : “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”


1. Pembentukan UU harus dinamis mengikuti perkembangan
masyarakat;

2. Pembentukan UU harus statis (harus mengatur pada suatu saat tertentu)
tidak boleh berubah2

Kedua hal diatas membuat dilema karena menciptakan keseimbangan antara dinamis
dan statis, bukan merupakan suatu kegiatan yang ilmiah akan tetapi menggunakan
emosio gosir/seni.

UU harus mengikuti perkembangan masyarakat caranya menciptakan “blanketnorm”
(Norma kabur), agar suatu UU dapat berkembang dalam waktu yang panjang.

Blanket Norm: suatu norma yang sifatnya umum yang menyebabkan UU dapat
berkembang untuk waktu yang akan datang, sifatnya futuristic.

contohnya: Pasal 1365 KUHPerd: perbuatan melawan hukum.

-Selamat Belajar-

Teori hukum

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Teori hukum

Similar to Teori hukum (20)

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia (15)

Teori hukum