Pendidikan di Kalimantan Barat mendapatkan anggaran yang sangat kecil dari APBD provinsi, hanya sekitar 3% atau Rp31,2 miliar dari total Rp2,1 triliun. Hal ini menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia provinsi rendah, menempati peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Kualitas pendidikan di Kalbar juga masih buruk karena alokasi anggaran yang tidak memenuhi standar minimal 20% dari APBD. Kondisi ini mengindikasikan

1. Pendidikan Terabaikan, IPM
Rendah, Gubernur Gagal
Senin, 27 Feb 2012 - 10:22:02 WIBKomentar : 0
Kategori: Opini
Share on facebookShare on stumbleuponShare on twitterShare on emailMore Sharing
Services6
Oleh : Marthen Luther
"Tahun 2012, anggaran pendidikan dalam
RAPBD Kalbar dipatok hanya sekitar Rp31,2
miliar dari total APBD sekitar Rp2,1 triliun atau
sekitar 3 persen. Hal ini diketahui dalam
Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
APBD 2012"
Sumber Foto : volarefm.com
SuaraKalbar.com - Pendidikan sangat vital memajukan sebuah bangsa. Tidak salah
kiranya UUD 1945 mengamanatkan agar anggaran pendidikan diberikan dalam jumlah
yang besar dalam APBN. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49, telah diatur
bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari
APBD. Pendidikan hanya satu-satunya bidang yang langsung ditegaskan jumlah
anggaran yang diberikan, sementara bidang yang lain tidak dicantumkan jumlahnya
dalam konstitusi. Hal tersebut menasbihkan betapa pentinganya peranan pendidikan
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan
konstitusi.

2. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Diera otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih sepuluh tahun ini, urusan
pendidikan sepenuhnya diserahkan kedaerah. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU nomor
32 tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat
meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional
serta agama. Selain urusan-urasan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, termasuk urusan
pendidikan.
Pendidikan masuk dalam salah satu pengukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)/ Human Development Index (HDI). Sebagaimana diketahui, IPM adalah
pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar
hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan
apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara
terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap
kualitas hidup.
IPM ini sendiri mulai digunakan sejak tahun 1990 oleh pemenang nobel Amartya Sen
dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq. Mereka dibantu Gustav Ranis dari Yale
University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks
ini dipakai oleh program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada
laporan IPM tahunannya.
Tanggal 19 Januari 2012, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
mengeluarkan IPM masing-masing Provinsi di Indonesia. Menurut data tersebut
peringkat pertama diraih Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, kedua Provinsi
Sulawesi Utara, peringkat ketiganya Provinsi Riau, disusul peringkat empat Daerah
Istimewa (DI) Jogjakarta dan kelima Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 dari 33 Provinsi di
Indonesia.
Kondisi IPM yang rendah di Kabar tersebut bukan tanpa sebab. Dibidang pendidikan
keberpihakan anggaran pemerintah daerah sangat rendah. Misalnya tahun 2011,
pernah terjadi pemotongan anggaran pendidikan usulan SKPD Rp 118 Miliar tapi
tertuang dalam PPAS 2012 Rp 31,2 Miliar. Padahal dibandingkan dengan anggaran

3. pendidikan tahun 2011 Rp 44 Miliar terjadi penurunan. APBD Provinsi Kalbar Tahun
2011 mencapai Rp 2,1 Triliun. Kondisi tersebut pernah disampaikan Ikhwani A Rahim,
Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar.
Tahun 2012, anggaran pendidikan dalam RAPBD Kalbar dipatok hanya sekitar Rp31,2
miliar dari total APBD sekitar Rp2,1 triliun atau sekitar 3 persen. Hal ini diketahui dalam
Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2012. Berdasarkan pengalaman
tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran dalam PPAS biasanya tidak terlalu jauh
berbeda dengan alokasi anggaran dalam APBD.
Menurut Dekan FKIP Untan Pontianak, Dr Aswandi, APBD Kalimantan Barat belum
sepenuhnya terserap sebesar 20 persen untuk dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi
Kalbar telah salah kaprah menjabarkan 20 persen APBD untuk pendidikan. APBD
Kalbar memang telah mematok 20 persen untuk pendidikan, namun angka itu bukan
murni untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Persentase sebesar itu juga termasuk
didalamnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Seharusnya untuk
meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tidak dialokasikan di dinas pendidikan,
tapi bisa oleh dinas terkait lainnya. Misalnya, untuk pembangunan jalan menuju ke
sekolah bisa dibebankan pada dinas PU, tapi dalam hal ini dialokasi ke dinas
pendidikan. Tentu saja hal ini tidak akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Kondisi tersebut mengisyaratakan tentang konsep Pemprov Kalbar mengenai anggaran
sektor pendidikan yang rendah. Walaupun Pemprov Kalbar mematok target target
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar di tahun 2012 sebesar 70,22 persen atau
naik dari tahun 2011 yang hanya sebesar 69,58 persen. Hal tersebut tidak akan
terealisasi apabila pemerintah Provinsi Kalbar tidak serius dalam penganggaran bidang
pendidikan.
Menurut Amartya Sen, hasil yang diperoleh dari pengukuran IPM ini akan terlihat
keberhasilan pemimpin negara atau pemimpin daerahnya. Berdasarkan kondisi
tersebut, IPM rendah yang diperoleh oleh Pemprov Kalbar menandakan bahwa
Gubernurnya telah gagal.
http://suarakalbar.com/berita-133-pendidikan-terabaikan-ipm-rendah-gubernur-gagal.html