Dokumen tersebut membahas mengenai cybercrime khususnya carding. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet, seperti penyalahgunaan kartu kredit tanpa izin pemiliknya. Kasus carding ditangani berdasarkan undang-undang seperti KUHP dan UU ITE dengan ancaman hukuman pidana. Pencegahan dan penanggulangannya meliputi pengamanan data pribadi secara online maupun offline.

1. Etika Profesi Teknologi
Informasi & Komunikasi Pembajakan CARDING
NAMA: ELLAHASYUNITAANDARINI
NIM : 11110884

2. CYBERCRIME
Cybercrime adalah tindak kriminal yang
dilakukan dengan menggunakan teknologi
komputer sebagai alat kejahatan utama.
Cybercrime merupakan kejahatan yang
memanfaatkan perkembangan teknologi
komputer khususnya internet. Cybercrime
didefinisikan sebagai perbuatan melanggar
hukum yang memanfaatkan teknologi
komputer yang berbasis pada kecanggihan
perkembagan teknologi internet

3. KARAKTERISTIK CYBERCRIME
A. Kejahatan Kerah Biru
B. Kejahatan Kerah Putih

4. KLASIFIKASI CYBERCRIME
Cyberpiracy
Cybertrespass
Cybervandalism

5. PENYEBAB CYBERCRIME
 Akses internet yang tidak terbatas.
 Kelalaian pengguna komputer, hal ini merupakan salah
satu penyebab utama kejahatan computer.
 Beranggapan bahwa kejahatan pada dunia maya masih
sulit untuk dilacak, sehingga ini mendorong para pelaku
kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
 Sistem keamanan jaringan yang lemah.
 Kurangnya perhatian masyrakat dan penegakan hukum.

6. PENANGGULANGAN CYBERCRIME
UNTUK SETIAP NEGARA
Melakukan modernisasi hukum
pidana nasional beserta hukum
acaranya.
Meningkatkan sistem pengamanan
jaringan komputer nasional sesuai
standar internasional

7. CYBERLAW
Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia
maya (cyber space) yang umumnya diasosiasikan
dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek
hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu
aspek yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi
internet yang dimulai pada saat online dan
memasuki dunia maya. Cyberlaw sendiri
merupakan istilah yang berasal dari cyberspace
law. Cyberlaw akan memainkan perannya dalam
dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi
segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh kajaiban
teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah
perangkat aturan main didalamnya.

8. PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBERLAW
MATERIL DI INDONESIA
Pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak
pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (“UU ITE”). Sama halnya seperti Convention
on Cybercrimes, UU ITE juga tidak memberikan
definisi mengenai cybercrimes, tetapi membaginya
menjadi beberapa pengelompokkan yang mengacu
pada Convention on Cybercrimes (Sitompul, 2012)
yaitu :

9. a)Tindak pidana yang berhubungan dengan
aktivitas ilegal
b)Tindak yang berhubungan dengan gangguan
(interfensi)
c) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang
dilarang (Pasal 34 UU ITE)
d)Tindak pidana pemalsuan informasi atau
dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)
e)Tindak Pidana Tambahan (accessoir Pasal 36
UU ITE)
f) Perberatan-perberatan terhadap ancaman
pidana (Pasal 52 UU ITE)

10. PENGATURAN TINDAK PIDANA SIBER FORMIL DI INDONESIA
 Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari
instansi Kepolisian Negara RI atau Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan
perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran
layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.
Penggeledahan dan penyitaan terhadap Sistem
Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana
harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
setempat.
Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga
terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

11. DASAR HUKUM CYBERLAW
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Transfer Dana.

12. MODUS KEJAHATAN CARDING
Mencari kartu kredit yang masih valid
Setelah mendapatkan kartu kredit, maka
carder dapat mencari situs-situs yang
menjual produk tertentu
Memalsukan informasi kartu kredit pada
saat pembayaran

13. MEMPEROLEH INFORMASI KARTU
a.Membeli informasi
b.Mengambil kecerobohan sang pemilik
c.Perangkap Online
d.Melakukan kerjasama

14. CONTOH KASUS
Polda DI Yogyakarta menangkap lima carder dan
mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta, yang
didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang
dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung,
Buy alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa
pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM (sekitar Rp 70
juta).
Para carder beberapa waktu lalu juga menyadap data
kartu kredit dari dua outlet pusat perbelanjaan yang cukup
terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu
pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu
itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu
kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang
tidak pernah dilakukannya.

15. Modus kejahatan ini adalah
penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang
tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini
termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan
murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si
penyerang dengan sengaja menggunakan kartu
kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini
merupakan jeniscarding. Sasaran dari kasus ini
termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang
hak milik (against property). Sasaran dari kasus
kejahatan ini adalah cybercrime menyerang
pribadi (against person).

16. UNDANG-UNDANG PEMBAJAKAN CARDING
A. Pasal 37 KUHP
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan
pidana penjara paling lama 4 tahun.”
B. Pasal 362 KUHP
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

17. C. Pasal 31
Ayat 1
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan
atas informasi elektronika atau dokumen elektronik secara
tertentu milik orang lain
Ayat 2
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi
elektronik atau dokumen elektronik yang tida tersidat
publik dari, ke dan didalam suatu komputer dan atau
sistem menyebabkan perubahan, penghilangan atau
penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik
yang ditransmisikan

18. PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN
Pencegahan
1. Pencegahan dengan hukum
2. Pencegahan dengan teknologi
3. Pencegahan dengan web security
Penanggulangan
1. Pengamanan pribadi
a. Pengamanan secara online
b. Pengamanan secara offline