Dokumen tersebut membahas mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang merupakan pertimbangan teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dokumen tersebut juga membahas perbandingan pengaturan PTP berdasarkan Permen ATR/BPN 27/2019 dan rancangan Permen baru tentang PTP serta mekanisme penerbitan usaha berbasis risiko berdasarkan

1. PEMANFAATAN TANAH DAN RUANG
BERBASIS RBA
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Direktur Jenderal Penataan Agraria
Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum.
1
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2. Infrastruktur: Belum memadai,
utamanya konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang
Fiskal: Rendahnya penerimaanperpajakan
Regulasi dan Institusi adalah penghambat
paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung
membatasi, khususnya pada regulasi: (i)
Tenga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)
Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
o Korupsi tinggi dan birokrasi tidak
efisien
o Lemahnya koordinasi antar kebijakan
Kemudahan berusaha di Indonesia masih di
bawah beberapa negara ASEAN
Sumber: WB Ease of Doing Business Survey2020
Kemudahan Berusaha(2020)
Saat ini terdapat 8.451 peraturan
pusat dan 15.965 peraturan daerah
yang menggambarkan kompleksitas dan
obesitas regulasi diIndonesia.
Sumber: Kemen Kumham per 23 Januari 2020
Penghambat yangpaling mengikat
Pengambat yang mengikat
Bukan penghambat mengikat
Penghambat yang paling mengikat berikutnya
Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Ilustrasi Gentong Air)
Simplifikasi/ Harmonisasi Regulasi dan Perizinan
1
I. LATAR BELAKANG
2 2

3. • Pelaksanaan kegiatan usaha saat ini
menggunakan pendekatan izin
(license approach) dimana seluruh
kegiatan usaha harus memiliki izin.
• Belum tersedia standar yang
ditetapkan Pemerintah untuk
melakukan suatu usaha.
• Contoh perizinan sektor:
• Migas memerlukan 373 izin.
• Pembangkit Tenaga Listrik (IPP)
memerlukan 29 izin.
SESUDAH UU CK
1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license approach)
menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (Risk- Based
Approach/RBA).
2. Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap: kesehatan
(health), keselamatan (safety), dan lingkungan (environment) serta kegiatan
pengelolaan sumber daya alam.
3. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya mendatarkan, sedangkan kegiatan
usaha dengan risiko menengah menggunakan standar.
4. Izin Lokasi tidak diperlukan dengan Penggunaan Peta Digital RDTR.
5. Penerapan standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha
yang risiko tinggi (dengan penyederhanaan prosedur dan memperpendek waktu
penyelesaian).
6. Penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian
kelayakan bangunan (IMB & SLF).
7. Penilaian standar (comply) dilakukan oleh profesi bersertifikat.
8. Pemerintah melalukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha
dengan resiko tinggi.
Penyederhanaan Perizinan Berusaha
SEBELUM UU CK
2
3 3

4. 4
4
UU NO 5 TAHUN 1960
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA (Pasal 2, 6, 14, dan 15)
Tanah sebesar-
besarnya untuk
kemakmuran rakyat
Penatagunaan Tanah
PP NO 16 TAHUN 2004
Perizinan Berusaha
Elektronik
PP NO 24 TAHUN 2018
IZIN LOKASI
PERMEN ATR/KBPN
NO 17 TAHUN 2019
Pertimbangan Teknis
Pertanahan
PERMEN ATR/KBPN
NO 27 TAHUN 2019
CIPTA KERJA
UU NO 11 TAHUN 2020
RBA
PP NO 5 TH 2021
PPR (KKPR)
PP 21 TH 2021
PP TURUNAN LAIN
Perlu penyesuaian
1. PTP (syarat P4T)
2. PTPGT (syarat penggunaan
dan Pemanfaatan)
• Kebijakan PGT (Pasal 6)
• Pelaksanaan administrasi
pertanahan dilaksanakan
dengan disertai pengaturan
syarat penggunaan dan
pemanfaatan tanah (Pasal 10)
Pedoman Teknis PGT (Pasal 13)
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan
tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah
dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta
kondisi permasalahan pertanahan.
Pertimbangan Teknis Pertanahan
3

5. 5
5
II. RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN
TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBJEK DAN OBJEK
BAB III PELAKSANA
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PERTANAHAN
BAB V PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBJEK DAN OBJEK
BAB III PELAKSANA
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Permohonan
Bagian Ketiga : Peninjauan Lapangan
Bagian Keempat : Pengolahan dan Analisis Data
Bagian Kelima : Rapat Pembahasan
Bagian Keenam: Penyusunan Risalah dan Peta
Bagian Ketujuh : Penerbitan
Bagian Kesatu : Penyerahan Pertimbangan Teknis
Pertanahan
Bagian Kedua : Penyimpanan Data dan Dokumen
I. Umum
II. Permohonan
III. Peninjauan Lokasi
IV. Pengolahan dan Analisis Data
V. Rapat Pembahasan
VI. Penyusunan Risalah dan Peta
VII. Penerbitan
VIII. Jangka Waktu Pelaksanaan
I. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan
II. Penyimpanan Data dan Dokumen
BAB V PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA
BAB VI JANGKA WAKTU
Outline
PERMEN
ATR/KBPN
27/ 2019
tentang
PTP
Outline
RAPERMEN
PTP
LAMPIRAN
LAMPIRAN
30 PASAL 36 PASAL

6. 6
6
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Terdiridari 2 Pasal.
Pasal 1 Definisi. Pasal 2 Ruang Lingkup
Terdiri4 Pasal (Pasal 3-Pasal 6) mengatur
mengenai Subjekdan Objek PTP, Jenis PTP
Mengatur mengenai Pelaksana yang
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
(Pasal 7)
Berisi tata cara pemberian
Pertimbangan Teknis Pertanahan
(Pasal 10)
Mengatur mengenai Penyerahandan
Penyimpanan Data (Pasal 23, Pasal 24)
Mengatur mengenaiJangka Waktu
(Pasal 25 s/d Pasal 28)
Mengatur mengenai Pemantauan dan
Evaluasi (Pasal 29 s/d Pasal 30)
Ketentuan Peralihan
(Pasal 31 dan Pasal 32)
Ketentuan Penutup
(Pasal 33 s/d Pasal 35)
Untuk melaksanakan
amanat PP 21/2021:
• Pasal 108 ayat (3) -
ayat (7);
• Pasal 124 ayat (5) -
ayat (7); dan
• Pasal 140 ayat (4) -
ayat (7)
Raperman PTP
Tediri 9 BAB
dan 35 Pasal
STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN
TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

7. 7
7
1. Ruang Lingkup Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

8. 8
8
PenerbitanKKPR Penegasan Status danrekomendasi
penguasaan tanahtimbul
Penyelenggaraan kebijakan
penggunaan danpemanfaatan
tanah
Pertimbangan Teknis Pertanahan
PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
PKKPR untuk kegiatan non berusaha
PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan yang
bersifat strategis nasional
Memuat ketentuan perolehan tanahdan
Peralihan/ Pemindahan Hak Atas Tanah
Sebagai bahan pertimbangan
penerbitan penegasan status dan
rekomendasi penguasaan Tanah
Timbul sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan
Diberikan dalam rangka
pelaksanaan kebijakan
penatagunaan tanah dan
pendaftaran tanah terhadaplokasi
yang telah memperoleh KKPR
Paling sedikit memuat ketentuan dan
syarat Penguasaan,Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pemohon:
1. Pelaku Usaha
2. Masyarakat
3. Kementerian
Pemohon:
1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum
Pemohon:
1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum
SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3 s/d Pasal 6
2. Subjek dan Objek Pertimbangan Teknis Pertanahan

9. 9
9
PELAKSANA
(Pasal 7)
1. Kepala Kantor Pertanahan
(penanggungjawab)
2. Kepala Seksi Bidang
Penataan dan
Pemberdayaan (Ketua
merangkap anggota)
3. Jabatan fungsional
Bidang Penatagunaan
Tanah (sekretaris
merangkap anggota)
4. Unsur teknis di
lingkungan Kantor
Pertanahan (selaku
anggota)
1. Memeriksa data subjek dan objek
2. Menyiapkan data pertanahan
terkait permohonan
3. Melaksanakan peninjauan lapangan
4. Mengolah dan menganalisis data
pertanahan
5. Memberikan pertimbangan aspek fisik
dan yuridis
6. Menyusun risalah PTP
7. Menyiapkan konsep PTP yang akan
ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pertanahan
Terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara
yang berkompenten di bidang penataan
agraria / pertanahan
TUGAS TIM PTP
TIM PTP
PTP
Kantor Pertanahan
Kepala
Kantor
Pertanahan
TIM PTP
di bantu satuan tugas
3. Pelaksana Pertimbangan Teknis Pertanahan

10. 10
10
TATACARA PEMBERIAN PTP
Pasal 8 s/d Pasal 22
Permohonan Peninjauanlapangan
Pengolahandan
analisisdata
RapatPembahasan Penyusunanrisalah
dan Peta
Penerbitan
Persyaratan
1. Peta atau sketsa
lokasi
2. Surat kuasaapabiila
dikuasakan
3. Fc. KTP
4. Fc. NPWP
5. Fc. AktaPenderian
Badan Hukum
6. Ket. Rencana
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Jika Pelaku usahaditambah
1. NIB jika telah terdaftar dalam OSS
2. KBLI yang diajukan
3. Proposal rencana kegiatan usaha
Risalah PTP dilampirkan
peta :
1. Peta petunjuk
letak lokasi
2. Peta penggunaan
tanah
3. Peta Status
PenguasaanTanah
4. Peta kemampuan
tanah
5. Peta RTR
6. Peta Kesesuaian
penggunaanTanah
7. Peta Ketersediaan
tanah
PTP diterbitkanPaling
lama 10 Hari
1. Batas lokasi yang
dimohon
2. Penggunaan tanah
3. Status penguasaan
tanah
4. Kemampuantanah
5. RTR
1. Surat tugas
2. Peta kerja
Berita Acara Peninjauan
Lapangan
Berita Acara Rapat
Pembahasan
PTP
4. Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan

11. 11
11
III. PERBANDINGAN PENGATURAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) BERDASARKAN
PERMEN ATR/BPN 27/2019 TENTANG PTP DAN RANCANGAN PERMEN ATR/BPN TENTANG PTP
Permen ATR 27/2019
Tentang PTP (Lama)
Rancangan Permen
Tentang PTP (Baru)
Pasal 3 ayat (1):
Pertimbangan Teknis
Pertanahan diberikan dalam
rangka:
a. persetujuan/penolakan Izin
Lokasi;
b. penegasan status dan
rekomendasi penguasaan
Tanah Timbul; atau
c. perubahan penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Pasal 3 ayat (1):
Pertimbangan Teknis
Pertanahan diberikan untuk
kegiatan:
a. penerbitan KKPR;
b. penegasan status dan
rekomendasi penguasaan
Tanah Timbul; dan
c. penyelenggaraan
kebijakan Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah.

12. 12
12
IV. MEKANISME PENERBITAN USAHA BERBASIS RISIKO (PP NO 5 TH 2021)

13. 13
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
13
Terima Kasih

14. 14
14
LAMPIRAN 1
TERKAIT BUNYI PASAL
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN
TANAH
Pasal 6
Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:
a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
b. tanah negara;
c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 10
(1) Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila
pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
KESESUAIAN PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH
TERHADAP RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
Pasal 7 Ayat (2)
Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar, Tanah Negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Pasal 13
(1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan
ekosistem alami.
(3) Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.
(4) Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai
tambah terhadap penggunaan tanahnya.
(5) Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan
tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kebijakan Penatagunaan Tanah dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)

15. 15
15
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
TERKAIT BUNYI PASAL
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
Pasal 108 Ayat (3) – Pasal 108 (7)
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk kegiatan berusaha diberikan oleh
Menteri berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis pertanahan
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NON-
BERUSAHA
Pasal 124 Ayat (3) – Pasal 124 Ayat (7)
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk kegiatan non berusaha diberikan oleh
Menteri berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis pertanahan
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG
BERSIFAT STRATEGIS
NASIONAL
Pasal 140 Ayat (3) – Pasal 140 Ayat (7)
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk kegiatan yang bersifat strategis
nasional diberikan oleh Menteri berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis pertanahan
LAMPIRAN 2

16. 16
16
LAMPIRAN 3
Proses Bisnis Pertimbangan Teknis Pertanahan

17. 17
17
LAMPIRAN 4
Proses Bisnis Pertimbangan Teknis Pertanahan