Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kategorisasinya menjadi dua, yaitu pelanggaran bersifat berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan, serta pelanggaran bersifat biasa seperti pemukulan dan penganiayaan. Dokumen juga membahas pentingnya mempromosikan multikulturalisme untuk mencegah konflik berbasis sosial dan budaya di Indonesia.

3. Klik salah
satu

5. Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang
dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia
adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

6. Menurut UU no 26 Tahun
2000 tentang pengadilan HAM,
Pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok
orng termasuk aparat negara baik
disengaja atau kelalaian yang secara
hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut Hak
Asasi Manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-Undang ini, dan tidak
didapatkan, atau dikhawatirksn tidak
akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.

7. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran
kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi
lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan
rasional yang menjadi pijakanya.

9. Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis,
yaitu :
Kasus Pelanggaran Bersifat Berat
Kasus Pelanggaran Bersifat Biasa

10. Kasus Pelanggaran Bersifat
Berat
Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat,
meliputi:
Genosida adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis,
dan agama dengan cara melakukan tindakan
kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang
Pengadilan HAM).
a. Pembunuhan Masal (Genosida)

11. 1. Membunuh anggota kelompok.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik
& mental yg berat terhadap
anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yg akan
mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya.
4. Memaksakan tindakan-tindakan
yg bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok.
5. Memindahkan secara paksa anak-
anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.
UU No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM
mendefinisikan kejahaan genosida
adalah setiap perbuatan yang di
lakukan untuk
menghancurkan/memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok
bangsa ras,kelompok
etnis,kelompok agama,dengan cara
berikut:

12. Kejahatan kemanusiaan
adalah suatu perbuatan yang
dilakukan berupa serangan yang
ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil seperti
pengusiran penduduk secara
paksa, pembunuhan,penyiksaan,
perbudakkan dll.
b. Kejahatan Kemanusiaan

13. Kasus pelanggaran HAM
yang biasa, meliputi :
1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang
untuk mengekspresikan
pendapatnya
5. Menghilangkan nyawa
orang lain
Kasus Pelanggaran Bersifat
Biasa

15. Istilah sosial budaya
mencakup dua segi utama kehidupan
bersama manusia, yaitu segi sosial dan
segi budaya. Pengertian sosial pada
dasarnya mengacu kepada pergaulan
hidup manusia dalam bermasyarakat.
Dalam pergaulan hidup, terdapat
unsur-unsur nilai yang menjadi
pemersatu masyarakat. Nilai-nilai
tersebut antara lain kebersamaan,
senasib, sepenanggungan, dan
solidaritas yang mendukung
terciptanya kondisi di mana HAM
dijunjung tinggi.

16. Pengertian budaya pada
hakikatnya adalah sistem nilai yang
merupan hasil hubungan manusia
dengan cipta, rasa, dan kasta.
Budaya dapat berupa ide atau
gagasan yang menjadi pendukung
kehidupan manusia. Budaya
menjadi panutan manusia dalam
bersikap, perilaku, gaya hidup dan
menjadi identitas suatu bangsa.
Dilihat dari aspek sosial
budaya, bangsa indonesia memiliki
keragaman suku bangsa, subetnis,
agama, golongan yang masing-
masing memiliki kebudayaan
sendiri.

17. Pada kehidupan bermasyarakat, kedudukan HAM mulai terancam
ketika keanekaragaman pendapat tidak dapat diakomodasi bersama. Hal ini
terjadi ketika struktur sosial masyarakat yang memiliki sifat horizontal semakin
melebar.

18. Dalam catatan sejarah Indonesia,
konflik-konflik yang berkaitan
dengan aspek sosial budaya pernah
meletus diberbagai kawasan
Indonesia. Misalnya konflik antar
etnis di Kalimantan barat (1996-
1997 dan pada tahun 1999) dan di
Kalimantan tengah (2001), konflik
antar agama di Maluku (1999) dan
di Sulawesi tengah (2000), dan
masih banyak lagi. Konflik-konflik
ini tidak hanya merenggut korban
jiwa tapi juga menodai makna yang
terdapat dalam semboyan Bhineka
Tunggal Ika

19. Hendaknya masyarakat menyadari
bahwa keragaman sosial budaya
merupakan kekayaan bangsa
Indonesia, bukan sebuah ancaman
yang mencerai-beraikan kesatuan
masyarakat. Makna yang tersirat
dalam semboyan Bhineka Tunggal
Ika harus kita amalkan dalam
kehidupan sehari-hari sehingga tidak
hanya menjadi semboyan belaka

20. Hal ini dapat diciptakan jika kita memupuk
dan mengembangkan multikulturalisme.
Multikulturalisme merupakan mekanisme kerja sama
dan saling memberi (reciprocitiy) di mana masing-
masing individu dan komponen masyarakat sanggup
memberikan tempat, menenggang perbedaan dan
bahkan membantu individu dan komponen lainnya
yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai
toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerja sama, dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
merupakan prinsip dasar multikulturalisme. Dengan
multikulturalisme, sikap-sikap , seperti eksklusif,
fanatisme, etnosentris, dan primordialisme dapat
dicegah. Multikulturalisme dapat kita bangun dengan
semangat Bhineka Tunggal Ika