PP 94 Tahun 2021

1. MATERI AKAN DI
SHARE DI GRUP
WHATS APP UMPEG
KAB. DEMAK

2. PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

3. Disiplin
PNS
Kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pelanggara
n Disiplin
Setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan
Disiplin PNS, baik yang dilakukan
di dalam maupun di luar jam
kerja.
Masuk Kerja Keadaan melaksanakan
tugas baik di dalam
maupun di luar kantor.

4. Hukuma
n
Disiplin
hukuman yang
dijatuhkan oleh Pejabat
yang Berwenang
Menghukum kepada
PNS karena melanggar
peraturan Disiplin PNS.
Upaya
Administratif
prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap
Hukuman Disiplin yang
dijatuhkan kepadanya.

5. Kewajiban PNS (17 Point):
1. setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Dst /////

6. Larangan PNS (13 point):
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan pribadi
dan/ atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang
lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan;
7. melakukan pungutan di luar
ketentuan; h. melakukan
kegiatan yang merugikan
negara;

7. Tingkat Hukuman Disiplin
terdiri atas:
1
Hukuman
Disiplin
Ringan
1
Hukuman
Disiplin
Sedang
1
Hukuman
Disiplin
Berat

8. Jenis
Hukuman
Disiplin
ringan
Teguran lisan
Teguran tertulis
pernyataan tidak
puas secara
tertulis

9. Jenis Hukuman Disiplin
sedang
1
pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 6
(enam) bulan
1I
pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 9
(sembilan)
bulan
III
pemotongan
tunjangan
kinerja
sebesar 25%
(dua puluh
lima persen)
selama 12
(dua belas)
bulan

10. Jenis Hukuman
Disiplin Berat
1
Penurunan
jabatan
setingkat
lebih
rendah
selama 12
(dua belas)
bulan
1I
pembebasan
dari
jabatannya
menjadi
jabatan
pelaksana
selama 12
(dua belas)
bulan
III
pemberhentia
n dengan
hormat tidak
atas
permintaan
sendiri
sebagai PNS

11. Pasal 15
 PNS yang tidak Masuk Kerja dan
tidak menaati ketentuan jam kerja
tanpa alasan yang sah secara
terus menerus selama 10
(sepuluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf d angka 4) diberhentikan
pembayaran gajinya sejak bulan
berikutnya.

12. :
Pasal 3 huruf c, d, e, f, g, h dan pasal 4
c, f, g, h apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Unit Kerja dan atau
pelanggaran sengaja atau tidak
disengaja pasal 5 huruf f, h, i, j apabila
pelanggaran berdampak negatif pada
Unit Kerja ;
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
Jumlah Tidak masuk kerja Hukuman Disiplin RINGAN
a. Tidak masuk 3 hari kerja - Teguran lisan
b. Tidak masuk 4 s.d 6 hari kerja - Teguran tertulis
c. Tidak masuk 7 s.d 10 hari kerja - Pernyataan tidak puas secara tertulis

13. Hukuman Disiplin Sedang
dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:
Pasal 3 huruf b, c, d, e, f, g, h dan pasal 4 a, b c, d, e apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negatif pada instansi
yang bersangkutan pasal 5 huruf f, g, h, i, m, j, n angka 2
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negatif pada
instansi ;
Jumlah Tidak masuk kerja Hukuman Disiplin SEDANG
a. PNS yang tidak masuk kerja kumulatif
selama 11 s/d 13 hari kerja
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 6 bulan;
b. PNS yang tidak masuk kerja kumulatif
selama 14 s/d 16 hari kerja dalam setahun
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 9 bulan; atau
c. PNS yang tidak masuk kerja kumulatif
selama 17 s/d 20 hari kerja dalam setahun
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
selama 12 bulan.

14. Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan
bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan pasal 4 c, d, e, f apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negatif pada negara dan/ atau pemerintah dan
atau pelanggaran sengaja atau tidak disengaja pasal 5 huruf a, b, c,d, e, f,
g, k, l apabila pelanggaran berdampak negatif pada negatif pada negara
dan/ atau pemerintah ;
Jumlah Tidak masuk kerja Hukuman Disiplin BERAT
a. PNS yang tidak masuk kerja
kumulatif selama 21 s/d 24 hari kerja
dalam setahun
- Penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan;
b. PNS yang tidak masuk kerja
kumulatif selama 25 s/d 27 hari kerja
dalam setahun
- Pembebasan dari jabatannya menjadi
jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
c. PNS yang tidak masuk kerja
kumulatif selama lebih 28 hari kerja
dalam setahun
- Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS.
d. Tidak masuk kerja 10 hari kerja
terus menerus
- Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS.

15. Atasan langsung yang tidak
melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang
diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin, dan/ atau melaporkan hasil
pemeriksaan kepada Pejabat yang
Berwenang Menghukum dijatuhi
Hukuman Disiplin dijatuhi Hukuman
Disiplin yang lebih berat. (Pasal 28
angka 2)

16. Pejabat yang berwenang
menghukum:
a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau
pejabat lain yang setara;
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau
pejabat lain yang setara; (Eselon II )
f. Pejabat Administrator atau pejabat lain
yang setara; dan ( Eselon III )
g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain
yang setara. ( Eselon IV)

17.  PNS yang melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 ten tang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis
Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

18.  Ketentuan Peraturan Pemerintah ini
mutatis mutandis berlaku untuk calon
PNS.
 Dalam hal Pejabat yang berwenang
menghukum tidak menjatuhkan HD
kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan
HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin
yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat
yang Berwenang Menghukum dijatuhi
Hukuman Disiplin yang lebih berat.

19.  SEKIAN
 TERIMA KASIH