SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ALUR TAHAPAN KEGIATAN DI DESA
1
•PERSIPAN KEGIATAN
2
•PENGADAAN BARANG DAN JASA
3
•PELAKSANAAN KEGIATAN
4
•PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
5
•SERAH TERIMA DAN PELESTARIAN
Penyusunan
rencana
kerja
ALUR TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
Penetapan
pelaksana
kegiatan
PERSIAPAN
Sosialisasi
kegiatan
Pembekalan
Pelaksana
Kegiatan
Penyiapan
Dokumen
Administrasi
Pengadaan
tenaga Kerja
Pengadaan
Bahan/Material
PENETAPAN PELAKSANA
KEGIATAN
TPK yang di tunjuk terdiri dari unsur :
• Ketua dari unsur perangkat desa
• Sekretaris dari unsur LPM
• Anggota dari unsur Masyarakat
• Salah satu unsur pengurus adalah
perempuan
STRUKTUR PELAKSANA KEGIATAN DI
DESA
•
PKPKD
Kepala Desa
PTPKD
Koordinator:Sekretaris Desa
Bendahara: Bendahara Desa
Anggota: Kaur Desa
KETUA TPK
Bidang Pel. Pembangunan
KETUA TPK
Bidang Pemberdayaan
SEKRETRIS TPK SEKRETARIS TPK
ANGGOTA TPK ANGGOTA TPK
KELOMPOK KERJA
MANDOR-KEPALA TUKANG-TUKANG-PEKERJA
KEPALA SEKSI
• Meyusun RAB
• Mengajukan SPP
• Memfasilitasi pengadaan
Barang dan Jasa
• Mengerjakan Buku Kas
Pembantu Kegiatsn
SEKRETARIS DESA
Memverifikasi RAB
Memverifikasi persyaratan
pengajuan SPP
KEPALA DESA
Mengesahkan RAB
Menyetujui SPP
BENDAHARA
• Melakukan
pembayaran/pengeluaran
uang dari kas Desa
• Mencatat transaksi dan
menyusun Buku Kas Umum
• Mendokumentasikan bukti
bukti pengeluaran
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU
Tugas dan Tanggung Jawab TPK
a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai dari APBDes secara
terbuka dan melibatkan masyarakat :
• Pembuatan rencana kerja detail
• Menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan
• Menyusun rencana dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa
• Mongkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan yang di
kumpulkan masyarakat
• Memastikan bahwa tenaga kerja dari RTM yang di utamakan
• Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan
sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan dari kader teknik Desa dan
Kepala Desa
• Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya
• Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.
Tugas dan Tanggung Jawab TPK
LANJUTAN
b. Membuat dan menandatangani surat penawaran dan menandatangi
Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara
TPK dan Penyedia Barang dan jasa, Berita Acara Serah Terima hasil
pekerjaan antara TPK dan Kepala Desa
c. Melakukan pemeriksaan kualitas barang / jasa yang di terima TPK dari
penyedia barang/jasa dan masyarakat
d. Menandatangi bukti penerimaan barang/jasa yang di adakan oleh pihak
ke-tiga dan masyarakat.
e. Melakukan musyawarah perubahan kegiatan / revisi jika terjadi
perubahan.
f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana dan kemajuan
pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana
g. Melaporkan pertanggunjawaban seluruh penggunaan dana dan hasil
akhir kegiatan melalui musyawarah desa yang di selenggarakan oleh
BPD.
h. Menandatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
1. Rencana Kerja Kegiatan Desa
Penyusunannya mencakup seluruh jenis kegiatan di 4 bidang
yang di biayai dalam APBDes tahun berjalan. Isi dari rencana
kerja yakni nama kegiatan, volume, sasaran pemanfaat, biaya,
target waktu pelaksanaan mulai dan akhir, pelaksana kegiatan.
2. Rencana Kerja Detail per kegiatan antara lain :
• Uraian kegiatan;
• Biaya;
• Waktu pelaksanaan;
• Lokasi;
• Kelompok sasaran;
• Tenaga kerja;
• Daftar pelaksana Kegiatan
SOAIALISASI KEGIATAN
Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB
Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui
sosialisasi kegiatan.
Sosialisasi dapat dilakukan melalui:
• Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa.
• Musyawarah dusun.
• Musyawarah kelompok.
• Sistem informasi desa berbasis website.
• Papan informasi desa.
• Media lain sesuai kondisi desa.
PEMBEKALAN PELAKSANA KEGIATAN
Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, peserta terdiri
dari:
• Kepala desa.
• Perangkat desa.
• Badan Permusyawaratan desa.
• Pelaksana kegiatan.
• Panitia pengadaan barang dan jasa.
• Kader pemberdayaan masyarakat desa.
• Lembaga pemberdayaan masyarakat.
Materi pembekalan, diantaranya:
• Pengelolaan keuangan desa tentang : teknis
administrasi pengelolaan keuangan dan teknis
penysusunan dokumen pelaporan dan
pertanggungjawaban.
• Penyelenggaraan pemerintahan desa, tentang : teknis
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan
dan penegasan batas desa.
• Pembangunan desa, tentang : pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan
sumberdaya lokal, mekanisme pengadaan barang dan
jasa, penyusunan laporan pelaksaan kegiatan, serta
pengelolaan informasi desa.
PENYIAPANDOKUMENADMINISTRASI
Dokumen administrasi sekurang-kurangnya memuat:
• Dokumen RKP Desa beserta lampiran.
• Dokumen APB Desa.
• Dokumen administrasi keuangan.
• Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan.
• Daftar masyarakat penerima manfaat.
• Pernyataan kesanggupan Pelaksana Kegiatan menyelesaikan pekerjaan.
• Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada
desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan
pembangunan desa.
• Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dan desa atas
lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
• Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak
meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan desa.
• Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
• Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
PENGADAAN TENAGA KERJA
Pelaksana Kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang
ada di desa sekurang-kurangnya dengan melakukan:
• Pendataan kebutuhan tenaga kerja.
• Pendaftaran calon tenaga kerja.
• Pembentukan kelompok kerja.
• Pembagian jadwal kerja.
• Pembayaran upah dan/atau HOK
Catatan:
Besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran
upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang
ditetapkan dalam APB Desa.
PENGADAANBAHAN/MATERIALSECARASWAKELOLA
• Pelaksana Kegiatan mendayagunakan
sumber daya alam yang ada di desa,
sekurang-kurangnya melakukan:
• Pendataan kebutuhan material/bahan yang
diperlukan.
• Penentuan material/bahan yang disediakan
dari desa.
• Menentukan cara pengadaan
material/bahan.
DILANJUTKAN PADA MATERI
BERIKUTNYA……….
Jika mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan ;
maka dapat diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dengan Peraturan
Bupati Ende No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di desa yang berpedoman pada
Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa,
bahwa penyelenggaraan barang/jasa di desa dapat
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

More Related Content

Similar to PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx

363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
SyaifullahHussen1
 
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptxPerencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
AgusthinMinggu1
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
udin251181
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
Arya Biase
 
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdfINSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
pepensupendie1
 

Similar to PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx (20)

Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
 
BT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.pptBT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.ppt
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptxPerencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
 
Pokok pokok keuangan
Pokok pokok keuanganPokok pokok keuangan
Pokok pokok keuangan
 
Spb 4.1
Spb 4.1Spb 4.1
Spb 4.1
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptxPBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
PBJ DESA MAGETAN _2020.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
 
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptxPENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
PENGADAAN BARANG JASA DESA.pptx
 
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdfINSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDes
 
Tips rpjmde
Tips rpjmdeTips rpjmde
Tips rpjmde
 

More from ArisMali (8)

Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
 
Materi Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptxMateri Dasawisma.pptx
Materi Dasawisma.pptx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
TOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docxTOR Pelatihan BPD.docx
TOR Pelatihan BPD.docx
 
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.pptmateri Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
materi Gambaran umum DESA Juli 2022.ppt
 
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.pptKEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
KEBIJAKAN UMUM TTG PKK.ppt
 
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docxSusunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
Susunan Acara Pembukaan Kegiatan Pelatihan Niopanda.docx
 

Recently uploaded (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx

  • 2. ALUR TAHAPAN KEGIATAN DI DESA 1 •PERSIPAN KEGIATAN 2 •PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 •PELAKSANAAN KEGIATAN 4 •PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 5 •SERAH TERIMA DAN PELESTARIAN
  • 3. Penyusunan rencana kerja ALUR TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN Penetapan pelaksana kegiatan PERSIAPAN Sosialisasi kegiatan Pembekalan Pelaksana Kegiatan Penyiapan Dokumen Administrasi Pengadaan tenaga Kerja Pengadaan Bahan/Material
  • 4. PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN TPK yang di tunjuk terdiri dari unsur : • Ketua dari unsur perangkat desa • Sekretaris dari unsur LPM • Anggota dari unsur Masyarakat • Salah satu unsur pengurus adalah perempuan
  • 5. STRUKTUR PELAKSANA KEGIATAN DI DESA • PKPKD Kepala Desa PTPKD Koordinator:Sekretaris Desa Bendahara: Bendahara Desa Anggota: Kaur Desa KETUA TPK Bidang Pel. Pembangunan KETUA TPK Bidang Pemberdayaan SEKRETRIS TPK SEKRETARIS TPK ANGGOTA TPK ANGGOTA TPK KELOMPOK KERJA MANDOR-KEPALA TUKANG-TUKANG-PEKERJA
  • 6. KEPALA SEKSI • Meyusun RAB • Mengajukan SPP • Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa • Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatsn SEKRETARIS DESA Memverifikasi RAB Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP KEPALA DESA Mengesahkan RAB Menyetujui SPP BENDAHARA • Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa • Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum • Mendokumentasikan bukti bukti pengeluaran TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU
  • 7. Tugas dan Tanggung Jawab TPK a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai dari APBDes secara terbuka dan melibatkan masyarakat : • Pembuatan rencana kerja detail • Menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan • Menyusun rencana dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa • Mongkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan yang di kumpulkan masyarakat • Memastikan bahwa tenaga kerja dari RTM yang di utamakan • Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan dari kader teknik Desa dan Kepala Desa • Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya • Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.
  • 8. Tugas dan Tanggung Jawab TPK LANJUTAN b. Membuat dan menandatangani surat penawaran dan menandatangi Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara TPK dan Penyedia Barang dan jasa, Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan antara TPK dan Kepala Desa c. Melakukan pemeriksaan kualitas barang / jasa yang di terima TPK dari penyedia barang/jasa dan masyarakat d. Menandatangi bukti penerimaan barang/jasa yang di adakan oleh pihak ke-tiga dan masyarakat. e. Melakukan musyawarah perubahan kegiatan / revisi jika terjadi perubahan. f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana g. Melaporkan pertanggunjawaban seluruh penggunaan dana dan hasil akhir kegiatan melalui musyawarah desa yang di selenggarakan oleh BPD. h. Menandatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  • 9. PENYUSUNAN RENCANA KERJA 1. Rencana Kerja Kegiatan Desa Penyusunannya mencakup seluruh jenis kegiatan di 4 bidang yang di biayai dalam APBDes tahun berjalan. Isi dari rencana kerja yakni nama kegiatan, volume, sasaran pemanfaat, biaya, target waktu pelaksanaan mulai dan akhir, pelaksana kegiatan. 2. Rencana Kerja Detail per kegiatan antara lain : • Uraian kegiatan; • Biaya; • Waktu pelaksanaan; • Lokasi; • Kelompok sasaran; • Tenaga kerja; • Daftar pelaksana Kegiatan
  • 10. SOAIALISASI KEGIATAN Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui: • Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa. • Musyawarah dusun. • Musyawarah kelompok. • Sistem informasi desa berbasis website. • Papan informasi desa. • Media lain sesuai kondisi desa.
  • 11. PEMBEKALAN PELAKSANA KEGIATAN Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, peserta terdiri dari: • Kepala desa. • Perangkat desa. • Badan Permusyawaratan desa. • Pelaksana kegiatan. • Panitia pengadaan barang dan jasa. • Kader pemberdayaan masyarakat desa. • Lembaga pemberdayaan masyarakat.
  • 12. Materi pembekalan, diantaranya: • Pengelolaan keuangan desa tentang : teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penysusunan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban. • Penyelenggaraan pemerintahan desa, tentang : teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa. • Pembangunan desa, tentang : pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumberdaya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksaan kegiatan, serta pengelolaan informasi desa.
  • 13. PENYIAPANDOKUMENADMINISTRASI Dokumen administrasi sekurang-kurangnya memuat: • Dokumen RKP Desa beserta lampiran. • Dokumen APB Desa. • Dokumen administrasi keuangan. • Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan. • Daftar masyarakat penerima manfaat. • Pernyataan kesanggupan Pelaksana Kegiatan menyelesaikan pekerjaan. • Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa. • Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dan desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. • Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. • Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. • Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
  • 14. PENGADAAN TENAGA KERJA Pelaksana Kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya dengan melakukan: • Pendataan kebutuhan tenaga kerja. • Pendaftaran calon tenaga kerja. • Pembentukan kelompok kerja. • Pembagian jadwal kerja. • Pembayaran upah dan/atau HOK Catatan: Besaran upah dan/atau honor sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
  • 15. PENGADAANBAHAN/MATERIALSECARASWAKELOLA • Pelaksana Kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa, sekurang-kurangnya melakukan: • Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan. • Penentuan material/bahan yang disediakan dari desa. • Menentukan cara pengadaan material/bahan.
  • 16. DILANJUTKAN PADA MATERI BERIKUTNYA………. Jika mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan ; maka dapat diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa. Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati Ende No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa yang berpedoman pada Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa, bahwa penyelenggaraan barang/jasa di desa dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.