Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to SOSIALISASI PEMINATAN PRORGAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT APBN TA 2024
Similar to SOSIALISASI PEMINATAN PRORGAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT APBN TA 2024 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
SOSIALISASI PEMINATAN PRORGAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT APBN TA 2024
- 1. Innovative | Integrity | Impactful SOSIALISASI PEMINATAN PRORGAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT APBN TA 2024
- 2. 2 www.djpk.kemenkeu.go.id APBN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA F U N GSI APBN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI Mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Memelihara keseimbangan fundamental perekonomian Pemerataan berdasarkan keadilan BELANJA PENDAPATAN SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN • Utang (SBN, Pinjaman) • Investasi (a.l infrastruktur) INSTRUMEN APBN • Penerimaan Negara Bukan Pajak • Pajak • Bea Cukai • Hibah • Pemerintah Pusat (KL dan Non KL) • Transfer ke Daerah BELANJA PENDAPATAN SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan INSTRUMEN APBD • Penerimaan Asli Daerah • Transfer ke Daerah • Pendapatan Lainnya • Belanja Pegawai • Belanja Barang Jasa KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
- 3. 3 www.djpk.kemenkeu.go.id KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah DESENTRALISASI FISKAL Kemampuan Keuangan Yang Adil Dan Selaras Spending Quality Belanja Daerah Yang Berkualitas dan Sinergis Pendapatan Asli Daerah pendanaan sesuai potensi Dana Bagi Hasil menutup vertical imbalance Dana Alokasi Umum menutup horizontal imbalance Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal & Pembiayaan instrumen akselerasi Dana Otsus, Keistimewaan, & Dana Desa pengakuan kekhususan Penganggara n Berkualitas Pengembanga n Aparatur Penguatan Pengawasan Dana Abadi Daerah Harmonisasi & Sinergi Fiskal Pengaturan lain tentang belanja daerah diatur dalam UU 23/2014 LINGKUP UU HKPD Pemerataan Kesejahteraan Di Seluruh Pelosok NKRI Mewujudka n Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif & Efisien Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah DESENTRALISASI FISKAL Fiscal Resources Allocation LINGKUP UU HKPD
- 4. 4 www.djpk.kemenkeu.go.id IMPLEMENTASI HIBAH KEPADA DAERAH DALAM UU HKPD Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus sesuai Pasal 131 dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Adanya keterlibatan DJPK dalam proses perencanaan Hibah kepada Daerah mulai dari penilaian usulan kegiatan dan rencana daerah penerima dengan Bappenas Sinkronisasi tema, arah kebijakan, dan daerah prioritas penerima Hibah kepada Daerah mengikuti arah kebijakan DAK Penyesuaian tata kelola Hibah Daerah dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) sehingga perlu percepatan proses pengalokasian Hibah kepada Daerah dibandingkan skema sebelumnya Mempertahankan fleksibiltas perubahan alokasi Hibah kepada Daerah dalam rangka percepatan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri dalam proses revisi anggaran/DIPA BUN Penyesuaian peraturan pelaksanaan dan proses bisnis Hibah kepada Daerah yang mencakup antara lain: • RPMK tentang Pengelolaan Hibah kepada Daerah • Pengalihan dari BA 999.02 ke 999.05 • Mekanisme pengajuan kebutuhan pendanaan dan perubahan anggaran/revisi DIPA • Perubahan klasifikasi anggaran • Penentuan PPA dan KPA • Pergeseran antar BA BUN • Mekanisme pelaporan dan akuntansi
- 5. 5 www.djpk.kemenkeu.go.id SIKLUS PERENCANAAN - PENGALOKASIAN HIBAH KEPADA DAERAH PERENCANAAN HIBAH KEPADA DAERAH UU NO 1/2022 Hibah Reguler (bersumber dari PHLN dan PDN) Usulan Pemda Usulan program dari KL teknis dan rencana pembiayaan hibah dari Pinjaman dan Hibah LN (PHLN) maupun Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Pemerintah Pusat membahas Program, Menu dan Kegiatan Hibah Daerah Feb-Mar Sosialisasi Apr- Juli KL Teknis Penilaian Agu - Sep KL Teknis,dan Kemenkeu Pembahasan dengan DPR Sep - Okt Kemenkeu dan Banggar DPR • Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) • Penetapan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Perpres Alokasi Okt Kemenkeu Nov - Jan Feb - Des Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Penyaluran KL Teknis dan Pemda Kemenkeu dan Pemda
- 6. 6 www.djpk.kemenkeu.go.id ARAH KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2024 Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi). Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monev dan sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian output. PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2020-2023 KEBIJAKAN TA 2024 2020 2021 2022 2023 Alokasi 8.91 7.54 7.01 3.43 Realisasi 6.25 4.29 5.76 0.326 Realisasi% 70.15% 56.90% 82.17% 9.50% Growth Alokasi -15% -7% -51% 8.91 7.54 7.01 3.43 6.25 4.29 5.76 0.326 -15% -7% -51% -1500.00% -1300.00% -1100.00% -900.00% -700.00% -500.00% -300.00% -100.00% 100.00% 300.00% 0 2 4 6 8 10 12 Alokasi Realisasi Realisasi% Growth Alokasi • Rata-rata penyaluran TA. 2020-2022 sebesar 69,74%. • Progress realisasi sampai dengan akhir mid Mei 2023 sebesar 9,50% • Pada periode tahun 2020-2023, alokasi hibah daerah berfluktuasi mengikuti : proyeksi kemajuan pekerjaan sesuai Loan/Grant Agreement; kemampuan pelaksanaan oleh pemda. Catatan: - Alokasi TA 2023 sesuai dengan KMK 154 Tahun 2023 - Realisasi TA 2023 sampai dengan 15 Mei 2023
- 7. 7 www.djpk.kemenkeu.go.id KETENTUAN UMUM PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH • Melaksanakan kegiatan di daerah dengan dana APBD • Melakukan verifikasi teknis atas pelaksanaan kegiatan di daerah • Menerbitkan rekomendasi teknis penyaluran dana hibah Kementerian/ Lembaga selaku EA • Mengajukan permintaan penyaluran kepada Kementerian Keuangan dengan dilampiri rekomendasi teknis dari Kementerian/Lembaga dan dokumen pendukung lainnya Pemerintah Daerah Memproses permintaan penyaluran Hibah Daerah Kementerian Keuangan Hibah yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Pemindahbukuan RKUN ke RKUD Hibah yang bersumber dari PHLN dapat dilakukan melalui: • Pemindahbukuan RKUN ke RKUD • Pembayaran Langsung, • Rekening Khusus, • Letter of Credit, dan/atau • Pembiayaan Pendahuluan Pemerintah Daerah Prinsip Umum Penyaluran Hibah kepada Daerah 1. Penyaluran Hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja 2. Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan output base atau performance base 3. Pemda melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (prefinancing), kemudian dimintakan reimbursement ke DJPK 4. Tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari Kementerian/Lembaga selaku EA mengacu kepada petunjuk teknis/pelaksanaan Hibah yang ditetapkan oleh EA. 1. Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan DTK. 2. Surat permintaan penyaluran Hibah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. SPTJM; b. surat rekomendasi penyaluran Hibah dari EA; c. salinan rekening RKUD; d. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan e. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH. Persyaratan Penyaluran:
- 8. 8 www.djpk.kemenkeu.go.id PROFIL HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT (ALS) TA 2023 Definisi dan Sumber Pendanaan: Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat (ALS) adalah hibah yang dananya bersumber dari penerimaan dalam negeri (APBN) dengan alokasi TA 2023 sebesar Rp 150 miliar (besaran dana hibah Rp 6 juta/KK, target output 25.000 Rumah Terlayani (RT), untuk 83 pemerintah daerah). Tujuan: • Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); • Mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah dan terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah yang layak dan aman sesuai kriteria teknis. Jangka Waktu: 1 Tahun Anggaran 2023 Mekanisme Penyaluran RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kriteria Daerah Penerima Hibah: • Belum memiliki akses sanitasi layak atau sudah memiliki namun tidak sesuai standar teknis; • Berada pada area permukiman di Perkotaan atau Perdesaan dan dapat meliputi MBR dengan daya listrik terpasang ≤ 1300 VA dan tidak memiliki daya listrik; • Diutamakan pada area target pelayanan IPLT serts berkontribusi besar dalam pengendalian pencemaran limbah domestic • Tidak diusulkan dalam program sanitasi lain pada tahun anggaran sama; • Bukan penerima manfaat yang dipertanggung jawabkan dalam Program HALS pada tahun anggaran sebelumnya; • Memiliki lahan sebagai lokasi pembangunan tangki septik; • Memiliki sumber air bersih untuk memastikan keberfungsian dan keberlanjutan pemanfaatan tangki septik; • Berada pada area yang dapat diakses sarana pengangkut lumpur tinja; • Berada pada wilayah administrasi daerah peserta Hibah; • Bersedia memenuhi persyaratan sebagai pelanggan LLTT; dan • Bukan merupakan fasilitas umum atau sosial. Latar Belakang: • Pengelolaan air limbah domestik di Indonesia 85% menggunakan sistem setempat, dimana 95% air limbah nya dibuang dengan tidak aman; • Kurangnya langkah strategis dalam pembenahan layanan air limbah domestik melalui pengelolaan lumpur tinja yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pengendalian unit setempat. Executing Agency: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lingkup Kegiatan: Pembangunan Tangki Septik dan Resapan
- 9. 9 www.djpk.kemenkeu.go.id KINERJA HIBAH ALS Rata-rata penyaluran Hibah ALS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (TA 2018-2022) dibandingkan dengan alokasi APBN tergolong rendah, yaitu 51,4% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Alokasi 200 100 80 100 100 150 Realisasi 53.09 73.14 43.61 61.70 66.44 - Persentase 26.54% 73.14% 54.51% 61.70% 66.44% 0.00% 0 50 100 150 200 250 Alokasi Realisasi Persentase PERKEMBANGAN HIBAH ALS TA 2018-2023 EVALUASI PROGRAM HIBAH ALS TA 2023 • Dari 83 daerah yang dianggarkan dalam SPPH, terdapat 6 daerah yang mengundurkan diri dari program Hibah ALS TA 2023, terdiri dari 2 daerah yang secara resmi menolak tidak bersedia (Kab. Kaur dan Kab. Belu) dan 4 daerah (Kab. Bandung, Kab. Flores Timur, Kab. Halmahera Timur, dan Kab. Manokwari) tidak mengirimkan surat secara resmi sehingga potensi 805 target output tidak tercapai atau sekitar 3,2%; • Terdapat 8 daerah yang bersedia menerima Hibah ALS dengan target output dibawah yang telah dialokasikan dalam SPPH, yaitu Kab. Aceh Selatan, Kab. Agam, Kab. Grobogan, Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Balangan, Kab. Bulukumba, dan Kab. Pohuwato sehingga 576 potensi output tidak tercapai atau sekitar 2,3%. • Perjanjian Hibah Daerah (PHD) telah ditandatangani oleh pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan pada bulan Maret, April, dan Mei 2023 TANTANGAN PELAKSANAAN 2023 • Pemantapan koordinasi antara DJPK, K/L, dan Pemda • Keterbatasan personil APIP untuk reviu • Penyiapan kelengkapan persyaratan reimbursement Terdapat 3 daerah (Tanah Bumbu, Mataram, dan Kota Padang) yang pada TA 2018 dan 2021 kinerja penyerapannya rendah, agar tidak terulang kembali pada TA 2023
- 10. 10 www.djpk.kemenkeu.go.id INDIKASI KEBUTUHAN DANA HIBAH SANITASI TA 2024 DASAR HUKUM Surat Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR No. PS.0403-Dc/791 tanggal 7 Juli 2023 hal Peminatan Program Hibah Air Limbah Setempat TA 2024 dan No. PS.0403-Dc/792 tanggal 7 Juli 2023 hal Peminatan Program Hibah Air Limbah Terpusat TA 2024 TANTANGAN PELAKSANAAN 2024 ▪ Mempertahankan komitmen daerah dalam mengalokasikasn anggaran Program Hibah ALS dalam APBD tahun anggaran berlaku setelah ditetapkan sebagai penerima program hibah melalui SPPH. ▪ Kesesuaian Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) yang diajukan daerah dengan kriteria penerima manfaat yang dipersyaratkan dan rencana pembangunan di lapangan.
- 11. 11 www.djpk.kemenkeu.go.id RANCANGAN JADWAL PEMBAHASAN RUU APBN TA 2024 - MASA PERSIDANGAN I Pandangan Fraksi Penyampaian RUU dan NK Tanggapan Pemerintah Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan BI (Penyampaian Pokok- pokok RUU dan Pembentukan Tim Panja) Pembahasan Asumsi Dasar RUU APBN Pembahasan RKA KL dan Usulan program yang didanai DAK 16 Agt 22 Agt 29 Agt 30 Agt Rapat Paripurna Rapat Kerja Komisi 31 Agt – 4 Sep 31 Agt – 8 Sep Rapat Kerja Banggar Penetapan Postur Sementara RUU APBN Materi Belanja Pemerintah Pusat Materi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rapat Tim Perumus - Asumsi Dasar - Belanja Pempus - Belanja TKD 8 Sep 12 Sep 14 Sep Rapat Panja 5 - 6 Sep Rapat Kerja Banggar Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan dan Pembiayaan Rapat Internal Banggar Persiapan Raker Postur Sementara RUU APBN 7 Sep Rapat Kerja dengan Mitra Penyesuaian RKA KL sesuai hasil pembahasan Banggar Rapat Draft RUU dan Timus Panja RUU 12 – 15 Sep 15 Sep Rapat Internal Banggar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembicaraan Tk I /Pembahasan RUU APBN 18 Sep Rapat Kerja Banggar Penandatanganan Naskah RUU APBN 19 Sep 21 Sep
- 12. TERIMA KASIH Subdit Hibah Daerah Dit. Dana Transfer Khusus DJPK subdithibahdaerah@gmail.com www.djpk.kemenkeu.go.id 021 150420