Spesifikasi barang/jasa disusun oleh ULP/Pejabat Pengadaan berdasarkan kebutuhan yang diuraikan dalam Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Spesifikasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Dokumen Pengadaan untuk memenuhi persyaratan teknis. Perubahan spesifikasi memerlukan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

1. PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
BAGIAN-1
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

2. 2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI
JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN
JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI

3. 3
PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES
PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:
•Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.
•Memahami evaluasi penyusunan spesifikasi
•Memahami evaluasi penyusunan HPS
•Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompok
•Memahami pemilihan jenis kontrak.
•Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

4. 4
TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Rencana Umum Pengadaan
(Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, PA/ KPA
Pengorganisasian PBJ,dan KAK)
1. Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J: PPK/ULP/
• Pengkajian ulang paket Pejabat
• Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan Pengadaan
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan,
yang terdiri dari: PPK
• Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak
3. Pemilihan sistem Pengadaan B/J :
• Penetapan metode Pemilihan
• Penetapan metode Penyampaian Dokumen
• Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
• Penetapan Jenis Kontrak ULP/
• Tanda Bukti Perjanjian Pejabat
Pengadaan
4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan
5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan

5. 5
3
Pengkajian Ulang RUP
Definisi Umum RUP
 Merupakan tahap awal dalam kegiatan
pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 Peranannya sangat strategis dan menentukan;
 Harus bisa memberikan informasi mengenai
target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya
dan manfaat pengadaan;
 Menjadi acuan kegiatan pengadaan.

6. 6
Barang/Jasa Pemerintah yang
Diumumkan di Website
dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup
jenis, spesifikasi, jumlah/volume K/L/D/I, Papan
barang/jasa yang dibutuhkan Pengumuman Resmi dan
Portal Pengadaan Nasional
Output RUP oleh PA/KPA
Setelah RKA disetujui DPR
Menyusun dan menetapkan Rencana / Setelah APBD disetujui
Anggaran dalam DIPA/DPA : Pemerintah Daerah dan
biaya paket, honorarium, biaya DPRD
pengumuman, biaya penggandaan,
dan biaya lainnya Dapat mengumumkan
Pengadaan yang
kontraknya dilaksanakan
TA berikutnya.
Kebijakan umum tentang Pemaketan,
Cara Pengadaan, dan
Pengorganisasian PBJ Isi Pengumuman paling
kurang:
•Nama dan Alamat
Menyusun Kerangka Acuan Kerja, Pengguna Anggaran
paling sedikit memuat: Uraian •Paket Pekerjaan
kegiatan, waktu pelaksanaan, spek. •Lokasi pekerjaan
teknis dan perkiraan biaya •Perkiraan biaya

7. Mengumumkan rencana umum pengadaan
merupakan kewenangan dari pengguna
anggaran (PA)
B S

8. Nilai paket pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
diperuntukan bagi Usaha Non Kecil paling
tinggi senilai Rp. 2,5 Milyar
B S

9. 9
Barang/PK/JL
≤ 2,5 Milyar
Usaha Mikro/
Kecil/Koperasi
TIDAK
kecil
Menuntut Kompetensi
Teknis dan/atau
kesatuan sistem
dan/atau kualitas
YA Untuk Usaha
Non-Kecil

10. 10
Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP
Memaksimalkan Menetapkan sebanyak- Nilai paket pekerjaan
penggunaan produksi banyaknya paket yang bisa sampai dengan
dalam negeri dilaksanakan untuk Usaha Rp 2.500.000.000,00 (dua
Mikro dan Usaha Kecil miliar lima ratus juta rupiah)
serta koperasi kecil dengan diperuntukkan bagi Usaha
tetap memperhatikan Mikro dan Usaha Kecil
prinsip efisiensi, persaingan serta koperasi kecil,
sehat, kesatuan sistem, dengan syarat kompetensi
dan kualitas kemampuan teknis yang dibutuhkan
teknis. untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat dipenuhi

11. 11
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila
dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil
Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket
untuk menghindari pelelangan
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

12. Salah satu aturan pemaketan pekerjaan
adalah menggabungkan beberapa paket
pekerjaan yang sederhana sehingga nilainya
melebihi Rp 2,5 milyar, agar dapat dilakukan
oleh usaha non kecil karena lebih efisien.
B S

13. 13
Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang
memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus
dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa
4W – 1H
Kerangka acuan kerja memuat:
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
• Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin
dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran
• Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan
• Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

14. Peralatan dan material yang harus
disediakan oleh penyedia jasa
konsultansi merupakan salah satu unsur
yang harus dimasukan dalam Kerangka
Acuan Kerja.
B S

15. 15
Pengkajian Ulang Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
Langkah-langkah Pengkajian:
1 2 3 4 5
PPK dapat Hal-hal yang Penyusunan PPK PA/KPA
mengundang dikaji ulang Berita Acara mengajukan menetapkan
ULP/Pejabat dan dibahas hasil rapat usulan Rencana
Pengadaan meliputi: koordinasi perubahan Umum
dan tim teknis •Pengkajian tentang rencana Pengadaan
untuk ulang kebijakan pengkajian umum yang sudah
melakukan umum ulang rencana pengadaan dikaji ulang
pengkajian pengadaan umum kepada sesuai
ulang •Pengkajian pengadaan PA/KPA dengan
(pembahasan ulang rencana berdasarkan kewenangan
) terhadap penganggaran berita acara -nya
rencana biaya pengkajian
umum pengadaan
ulang
pengadaan •Pengkajian rencana
ulang KAK umum
pengadaan

16. 16
Pengkajian Ulang RUP
Ketentuan Umum
Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum
Pengadaan:
•Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang
pemaketan pekerjaan
•Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang
ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien,
meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri
•Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian
•Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat
Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau
memecah paket
•Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi
pengusaha kecil untuk ikut serta
•Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk
menghindari pelelangan/seleksi

17. 17
Pengkajian Ulang RUP
Ketentuan Umum
Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana
Penganggaran Biaya Pengadaan:
•Materi yang dikaji:
• Rencana biaya paket pekerjaan
•Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
•Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan
untuk memastikan:
• Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran
sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
• Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket
pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan
• Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
•Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan
administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau
ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran

18. 18
Pengkajian Ulang RUP
Ketentuan Umum
Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja:
•Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas
•Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup
jelas
•Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan
penyedia barang/jasa)
•Spesifikasi teknis barang/jasa
•Total perkiraan biaya pekerjaan
•Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan
•Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan
•Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan
•Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang
•Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
•Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan
yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut

19. 19
Pengkajian Ulang RUP
Ketentuan Umum
Ketentuan Dalam Penetapan Rencana Umum
Pengadaan Setelah Dikaji Ulang:
•Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk
mengubah Rencana Umum Pengadaan, maka perubahan tersebut
diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali
•Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan
ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan
maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk
diputuskan
•Putusan PA/KPA bersifat final

20. 20
Pengkajian Ulang RUP
Keluaran (Output)

21. Kode Akun Anggaran, merupakan salah satu
hal yang wajib dikaji ulang oleh PPK/ULP
terhadap rencana pembiayaan pengadaan
B S

22. PPK dapat mengusulkan revisi anggaran,
jika biaya pendukung paket pekerjaan belum
ada
B S

23. ULP dapat mengusulkan langsung kepada
PA/KPA, tentang kajian terhadap rencana
umum pengadaan (pemaketan)
B S

24. 24
PA/KPA menetapkan: PPK menyusun dan
menetapkan:
ULP/Pejabat
Pengadaan menerima
5
dan melaksanakan
Rencana Umum pemilihan penyedia
Pengadaan Rencana Pelaksanaan barang/jasa:
Pengadaan
Barang/Jasa
• Dokumen Ketetapan
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
• Kerangka Acuan
Kerja
• Harga Perkiraan
Sendiri
• Rancangan Kontrak

25. 25
Latihan 1
Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP?
• Cara Pengadaan
• Pemaketan

26. 26
SPESIFIKASI BARANG/JASA
Ketentuan Tentang Spesifikasi Barang/Jasa
• Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan
kebutuhan pengguna/penerima akhir;
• Tidak mengarah kepada merek/produk
tertentu, kecuali untuk pengadaan suku
cadang;
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri;
• Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional
Indonesia (SNI)

27. 27
SPESIFIKASI BARANG/JASA
Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa
Rencana Kaji
Rencana Persyaratan Dokumen
Umum Pelaksanaan
Pengadaan
Ulang
Pengadaan
Teknis Pengadaan
Pengguna Pejabat Pembuat ULP/Pejabat
Anggaran Komitmen Pengadaan
Perubahan terhadap Spesifikasi
harus dengan persetujuan PPK

28. 28
PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASA
Tujuan Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa
• Menyediakan informasi tentang barang/jasa
yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa
• Spesifikasi ini digunakan oleh:
– Penyedia barang/jasa dalam menyampaikan
penawaran
– ULP dalam menyusun dokumen pengadaan
dan mengevaluasi penawaran

29. 29
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Ketentuan tentang HPS
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali
untuk kontes/sayembara
ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai
total HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia,
sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan
besaran kerugian Negara
Riwayat HPS harus didokumentasikan

30. 30
SPESIFIKASI BARANG/JASA
Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa
Usulan
Usulan
Usulan
Dokumen Disusun Diumumkan
Dokumen
Dokumen
HPS dan Nilai Total
HPS
HPS Ditetapkan HPS
Pejabat Pembuat ULP/Pejabat
Komitmen Pengadaan
Dokumen Sah jika ditandatangani oleh:
Dokumen
Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen
HPS SAH
HPS SAH
HPS SAH (sebagai yang menetapkan)

31. 31
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Penggunaan HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
Pejabat Pembuat Komitmen HPS bukan sebagai dasar
Menetapkan HPS
untuk menentukan besaran
kerugian negara
ULP/Pejabat Pengadaan
Mengumumkan Nilai Total HPS
Harga optimal/ wajar
Rp
Memperhitungkan semua
komponen biaya
Perhitungkan keuntungan penyedia
+ overhead
Penyedia Barang/ TIDAK “MARK-UP”
Jasa

32. 32
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan
Barang/Jasa;
b.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS);
c.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d.Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
e.Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f.Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;

33. 33
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi
harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-
lain dan PPh penyedia barang/jasa

34. 34
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Prosedur Penyusunan HPS
Pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya
Mempelajari
Mengecek besarnya Dokumen
pagu dana dari Perencanaan Menghitung/menetap
kan harga satuan
DIPA/PO Umum (DIPA/DPA,
KAK dan RAB)
Menjumlahkan
semua biaya untuk Menghitung jumlah
Menghitung PPN biaya untuk setiap
seluruh mata mata pembayaran
pembayaran
Catatan:
Menentukan Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan
Besarnya HPS 1.Perubahan spesifikasi teknis
2.Revisi PO/LK.

35. 35
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Prosedur Penyusunan HPS
Pekerjaan Konstruksi
Mengecek besarnya Mempelajari Hitung analisa
pagu dana dari Dokumen harga untuk setiap
Perencanaan mata pembayaran
DIPA/PO Umum (pay-item)
Menjumlahkan Menjumlahkan
semua biaya untuk jumlah biaya untuk Menghitung /
menetapkan harga
seluruh mata setiap mata satuan
pembayaran pembayaran
Menghitung PPN Menentukan
Besarnya HPS

36. 36
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Prosedur Penyusunan HPS
Pekerjaan Jasa Konsultasi
Menghitung Komponen
Mempelajari
Mengecek besarnya Dokumen Biaya (Biaya Langsung
pagu dana dari Perencanaan Personil/Remuneration)
dan Biaya Langsung
DIPA/PO Umum antara lain: Non Personil (Direct
KAK dan RAB Reimbursable Cost)
Menjumlahkan
semua biaya untuk
Menghitung PPN
seluruh item Menghitung jumlah
pembayaran biaya untuk setiap
item pengeluaran
Catatan:
Menentukan Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya
Besarnya HPS total, KECUALI untuk pekerjaan yang bersifat khusus

37. 37
Latihan 1
Spesifikasi dan HPS…..?

38. 38
Langkah Pemilihan Jenis Kontrak

39. 39
Penetapan Jenis Kontrak
tahun tunggal
lump sum pembebanan
tahun anggaran
tahun jamak
harga satuan
gabungan lump sum kontrak payung
cara pembayaran dan harga satuan
terima jadi (turnkey)
Persentase
kontrak pengadaan
tunggal
sumber pendanaan
kontrak pengadaan
bersama

40. 40
Bukti Perjanjian
• Pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 50
juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya di
atas Rp 200 juta
Bukti
Perjanjian
• Pengadaan Jasa Konsultansi
s.d Rp. 50 juta
• Pengadaan Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya s.d
Rp 200 juta

41. • Pekerjaan yang harga satuannya dapat diketahui
dengan pasti, tetapi volume pekerjaan belum dapat
diketahui, sebaiknya menggunakan kontrak:
A. Lumpsum
B. Harga Satuan
C. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
D. Turn key Kontrak
A B
C D

42. • Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan
pekerjaan tiang pancang dengan kedalaman
yang tidak dapat diketahui, tetapi spesifikasi
bangunan (ukuran dan gambar) telah diketahui
secara pasti, sehingga tidak dimungkinkan
adannya pekerjaan tambah kurang, sebaiknya
menggunakan kontrak:
A. Lumpsum
B. Harga Satuan
C. Turn key Kontrak
D. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
A B
C D

43. • Ikatan Perjanjian untuk pekerjaaan
jasa konsultansi senilai Rp 60 juta
rupiah menggunakan:
A. Surat Perintah Kerja (SPK)
B. Surat Perjanjian (Kontrak)
C. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
D. Kwitansi pembayaran kepada konsultan
A B
C D

44. • Ikatan Perjanjian untuk pekerjaaan
jasa konsultansi perorangan senilai
Rp 6 juta rupiah menggunakan:
A. Surat Perintah Kerja (SPK)
B. Surat Perjanjian (Kontrak)
C. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
D. Kwitansi pembayaran kepada konsultan
A B
C D

45. 45
Latihan 2
Jenis Kontrak

46. 46
Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi
Jaminan Atas
Pengadaan
Barang/Jasa

47. 47
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Surat Jaminan
• Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan
lainnya yang diberikan oleh penyedia
barang/jasa kepada pengguna barang/jasa
untuk menjamin terpenuhinya
persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
• Penerbit surat jaminan = Bank Umum/
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi.

48. 48
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Surat Jaminan
• Digunakan untuk menyertai surat penawaran
• Nilainya 1% - 3% dari HPS
• Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak
• Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta
(untuk Pelelangan)
• Fungsi menjamin data penawaran dan
kesungguhan penyedia barang jasa
• Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi

49. Pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS
Rp 5 Milyar, maka ULP menetapkan
jaminan penawaran sebesar Rp 100 juta
B S

50. 50
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Pelaksanaan
• Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan
setelah SPPBJ dan sebelum kontrak
ditandatangani
• Nilainya 5% dari Kontrak atau 5% x HPS jika
kontrak dibawah 80% HPS
• Masa berlaku s.d. tanggal serah terima
Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama
Pekerjaan Konstruksi
• Untuk kontrak diatas 200 juta. kecuali untuk
Jasa lainnya - aset penyedia dikuasai Pengguna
• Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan

51. • Nilai kontrak rehabilitasi sebuah
gedung sekolah sederhana adalah 300
Juta. HPS yang ditetapkan PPK
sebesar 500 Juta. Maka Jaminan
Pelaksanaannya sebesar:
A. 15 Juta
B. 30 Juta
C. 25 Juta
D. 50 Juta
A B
C D

52. 52
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
 Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan
Sertifikat Garansi; atau
 Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus
bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya

53. 53
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Uang Muka
• JUM harus diberikan dalam meminta uang muka
• Nilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk
usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa
konsultansi
• Pengembalian Uang Muka diperhitungkan
secara proporsional pada setiap tahapan
pembayaran
• Diberikan bila dicantumkan di kontrak

54. 54
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Pemeliharaan
• Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi
b. Pengadaan Jasa Lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan
• Diberikan dalam meminta pembayaran 100%
karena ada pekerjaan pemeliharaan
• Nilainya 5% dari kontrak
• Jaminan pemeliharaan atau retensi
• Masa berlaku s.d. 14 hari setelah masa
pemeliharaan selesai

55. 55
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Jaminan Sanggahan Banding
• Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan
sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total
HPS

56. 56
JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI
Sertifikat Garansi
Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang
menyerahkan Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau
pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

57. 57
TES ?........