Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut merupakan rancangan SOP perguliran 2014 di Kecamatan Barambai yang mencakup kebijakan umum, tujuan, fungsi, prinsip, prosedur dan persyaratan perguliran dana; 2) Tujuan perguliran dana antara lain memberikan akses pendanaan usaha bagi masyarakat miskin dan meningkatkan peran lembaga pengelola dana bergulir; 3

1. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
1
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PERGULIRAN
KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I
KEBIJAKAN UMUM
Pasal 1
Dasar Penyusunan
SOP Pengelolaan Perguliran disusun dengan memperhatikan dan berdasar pada :
(1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X
tentang Pengelolaan Dana Bergulir dan PTO XI tentang Penataan Kelembagaan
dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan
(2) Petunjuk Teknis Tambahan Usulan Kegiatan SPP dan Pengelolaan Dana Bergulir
(3) Surat Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen. PMD Kemendagri
Nomor : 414.2/1108/PNPM-MP/II/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir.
(4) Memo internal TL KMW-III no. 06/KMW-III/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang
Pembakuan Sistem Perguliran
Pasal 2
Pengertian
Pengertian dana bergulir adalah kegiatan yang bersifat pinjaman dari UPK yang dapat
digunakan masyarakat dalam bentuk pinjaman kegiatan Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan (SPP) dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan
melalui Kelompok Kelompok Masyarakat.
Pasal 3
Prosedur Perguliran
Prosedur Perguliran merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa
lembaga dalam kelembagaan BKAD yang dibuat untuk menjamin standarisasi
kegiatan perguliran PNPM-MPd dan dapat dilakukan berulang ulang yang didalam
PTO Penjelasan X disebut dengan istilah mekanisme pengelolaan yang bermakna
tahapan tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir sejak dari
perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

2. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
2
Pasal 4
Sistem Perguliran
Sistem Perguliran adalah kegiatan pengorganisasian, prosedur, pembinaan dan
pengawasan perguliran dan kelembagaan BKAD yang bekerja dalam satu kesatuan.
BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP
Pasal 5
Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir
(1) Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada
masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
(2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan
program;
(3) Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah
perdesaan;
(4) Meningkatkan peran kelembagaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir (UPK, BP-
UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan lembaga pendukung lainnya) sebagai
pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,
transparan dan berkelanjutan;
(5) Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi
rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
Pasal 6
Sifat Dana Bergulir
(1) Perguliran dana bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah
Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;
(2) Sifat Pengelolaan Dana Bergulir adalah Mudah, Cepat dan Lestari;
Pasal 7
Fungsi Dana Bergulir
1. Memberikan pinjaman dana kepada kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha
produktif;
2. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif dan kelompok perempuan;
3. Mendayagunakan kemampuan potensi lokal dalam pengembangan usaha bagi
ekonomi masyarakat miskin;

3. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
3
4. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia dan kelompok untuk mencapai
terciptanya masyarakat yang mandiri;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan.
Pasal 8
Prinsip Dana Bergulir
(1) Kegiatan Perguliran Dana tetap mengacu pada prinsip Transparansi,
keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi,
akuntabilitas dan berkelanjutan;
(2) Dalam pengembangan asset dana bergulir perlu memperhatikan juga prinsip
pendayagunaan dan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat.
Pasal 9
Sasaran Perguliran
(1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan
pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang
mempunyai anggota RTM dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan
anggota yang anggotanya khusus perempuan;
(2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan
usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan tujuan
untuk peningkatan ekonomi;
(3) Kelompok Aneka Usaha (KAU) adalah kelompok yang anggotanya Rumah
Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh
anggota untuk selanjutnya di arahkan dan dikembangkan menjadi kelompok
Usaha Bersama atau kelompok Simpan Pinjam.
BAB II
DASAR PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Pasal 10
Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan
pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut :
(1) Pelestarian kegiatan Dana Pinjaman (Bergulir) adalah upaya yang mengarah
pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah
Kecamatan Barambai;
(2) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM yang tidak mempunyai akses
langsung pada lembaga keuangan formal maupun nonformal;
(3) Pelestarian Prinsip Pengelolaan dana bergulir mengacu pada prinsip PNPM
Mandiri Perdesaan;

4. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
4
(4) Kepemilikian dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BLM - PPK, BLM - PNPM
Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain;
(5) Pelestarian kelembagaan harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan
yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan seperti : UPK,
kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), Tim Verifikasi, Tim
Pendanaan, dan sebagainya;
(6) Pengembangan Kelompok harus tetap memperhatikan pengembangan
kelompok yang mempunyai anggota RTM dan memberikan kesempatan kepada
kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK
dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).
(7) Akuntabilitas dan Transparansi, Setiap tahun anggaran pengelola kegiatan dana
bergulir harus melakukan tutup buku, membuat laporan pertanggungjawaban
selama satu tahun dan membuat rencana kerja. laporan pertanggungjawaban
disampaikan pada masyarakat melalui MAD dan Papan Informasi. Pada sisi lain
setiap triwulan wajib membuat informasi kepada masyarakat dengan format
terlampir (formulir 88).
BAB III
KETENTUAN PENDANAAN
Pasal 11
(1) Keputusan pendanaan ditetapkan oleh Tim Pendanaan pada Rapat Pendanaan
yang dipimpin BKAD.
(2) Rapat Pendanaan menetapkan daftar kelompok yang menerima perguliran atau
kelompok daftar tunggu perguliran;
(3) Pendanaan kredit disesuaikan dengan perkembangan / ketersediaan dana yang
ada di UPK dan dana yang tersedia di rekening SPP maupun UEP;
(4) Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP antara
lain Kelompok Simpan Pinjam Campuran dan Kelompok Usaha Bersama dan
juga kegiatan SPP;
(5) Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;
(6) Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan
pemanfaat RTM, atau tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara
perorangan / individu;
(7) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;
(8) Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;
(9) Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau
kelompok pengelola) dan siklus usahanya;
(10) Pembebanan jasa pinjaman mengacu sesuai dengan suku bunga terendah pada
bank pemerintah di Kecamatan Barambai, dan ditetapkan pada saat MAD;
(11) Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai
stimulan permodalan kelompok;

5. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
5
(12) Pembebanan jasa pinjaman dari kelompok kepada anggota pemanfaat dapat
lebih besar dari jasa pinjaman dari UPK ke Kelompok dengan ketentuan
maksimal tambahan jasa sebesar 3 - 5%
BAB IV
PROSEDUR PERGULIRAN
Pasal 12
Merupakan urutan kegiatan/ tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana
bergulir yaitu meliputi :
(1) Persiapan Perguliran
(2) Pengajuan Usulan (Proposal) Pinjaman Kelompok
(3) Evaluasi Usulan Pinjaman Kelompok oleh UPK
(4) Verifikasi oleh Tim Verifikasi
(5) Keputusan Pendanaan oleh Tim Pendanaan
(6) Musyawarah Pendanaan yang dipimpin oleh BKAD
(7) Validasi kelompok oleh BP-UPK dan Tim Pendanaan
(8) Pencairan Pendanaan usulan pinjaman oleh UPK
(9) Pengembalian Pinjaman oleh kelompok
BAB V
PENETAPAN JASA PINJAMAN DAN WAKTU PINJAMAN
Pasal 13
Jasa Pinjaman Perguliran
(1) Besar Jasa pinjaman untuk pinjaman yang bersumber dari PNPM Mandiri
Perdesaan adalah sesuai suku bunga terendah pada bank pemerintah dan
ditetapkan sebesar suku bunga bank pada tahun berjalan dengan sistem flat rate
(tetap).
(2) Penetapan besaran jasa pinjaman dari sumber dana lain dapat dikenakan dengan
mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
a) Biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber dana
b) Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan atas biaya operasional yang
dikeluarkan dalam satu periode yang terdiri dari :
(a) Honor Pengurus UPK, Administrasi Umum, Transport, Biaya Dibayar
Dimuka/ Sewa Kantor, Biaya inventaris, Biaya Lain-lain;
(b) Biaya Non operasional (tidak termasuk Biaya Pajak dan Administrasi
Bank);

6. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
6
(c) Biaya Operasional adalah Total Biaya Operasional dan Non Operasional
diluar biaya bank dibandingkan dengan Pendapatan Jasa dibagi 12 (dua
belas) bulan.
(d) Resiko Pinjaman adalah Biaya yang dikeluarkan untuk menutup kerugian
seandainya terjadi tunggakan yang permanen (macet);
(e) Margin keuntungan yang dikehendaki adalah selisih yang diharapkan dari
aktivitas penyaluran dana.
(f) Perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut :
SIMULASI
Pinjaman Pihak III = 10 %
Biaya Operasional = 3 %
Resiko Pinjaman = 2 %
Margin Keuntungan = 3 %
SUKU BUNGA YANG DITETAPKAN = 18 % Tetap
BAB VI
PERSYARATAN KELOMPOK PINJAMAN PERGULIRAN
Pasal 14
(1) Kelompok peminjam harus mempunyai ikatan pemersatu yang kuat, misalnya
Rukun Tetangga / Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan
lain sebagainya;
(2) Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
(3) Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan;
(4) Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat benar-benar warga desa setempat
atau warga Kecamatan Barambai dibuktikan dengan Photocopy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
(5) Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan dari salah satu
anggota keluarganya dan diketahui oleh RT dan atau RW setempat;
(6) Pengurus tingkat desa maupun tingkat kecamatan (pelaku atau istrinya) tidak
diperkenankan menerima pinjaman dari dana SPP kecuali mendapat persetujuan
dari BP-UPK dan BKAD;
(7) Kelompok lunas yang akan mengajukan kembali pinjamannya harus dinilai kondisi
pinjamannya :
a) Jika tidak pernah menunggak pinjaman dapat ditingkatkan dari pinjaman
sebelumnya;
b) Jika pernah menunggak atau masuk kolektibilitas II, maka pengajuannya
sama dengan pinjaman sebelumnya;
c) Jika mempunyai catatan tunggakan diatas kolektibilitas II maka pengajuan
maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya;

7. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
7
(8) Kelompok peminjam :
a. Kelompok penyalur pinjaman (Channelling) dengan persyaratan tambahan :
(1) Umur kelompok minimal 1 (satu) tahun;
(2) Kelompok minimal mempunyai pengurus yang jelas;
(3) Minimal mempunyai buku notulen/catatan dan atau buku kas harian;
(4) Minimal mempunyai kegiatan rutin, minimal pertemuan;
(5) Anggota kelompok yang meminjam minimal 5 orang;
(6) Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri ayah, ibu, anak
dan anggota keluarga lainnya yang masuk dalam 1 (satu) Kartu
Keluarga;
(7) Kelompok wajib mempunyai tabungan kelompok, selanjutnya tabungan
tersebut disepakati dapat digunakan sebagai tanggung renteng;
(8) Anggota kelompok diwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk
mengantisipasi kemacetan apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
b. Kelompok pengelola pinjaman (executing) dengan persyaratan tambahan :
(1) Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal 1 tahun dengan kondisi
tidak pernah ada tunggakan;
(2) Mempunyai pengalaman mengelola dana simpanan dan pinjaman
minimal 3 tahun;
(3) Mempunyai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga secara tertulis;
(4) Mempunyai aturan kepengurusan secara tertulis;
(5) Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman (
mencakup jenis-jenis simpanan, bunga simpanan, persyaratan
pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, sanksi ) secara tertulis;
(6) Tunggakan pinjaman yang ada di kelompok maksimal 20 % dari target
pengembalian;
(7) Maksimal pengajuan pinjaman 300% dari tabungan kelompok dan modal
kelompok;
(8) Bagi kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk
Channelling (menyalurkan) dan executing (mengelola).
(9) Anggota kelompok diwajibkan mengikuti asuransi jiwa untuk
mengantisipasi kemacetan apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
(9) Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah :
i. Kelompok Lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK,
masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan
kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi;
ii. Kelompok Baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pinjaman ke UPK
dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah di analisa
kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak
oleh Tim Verifikasi.
(10) Jika kelompok sudah sampai batas maksimal pinjaman, maka UPK akan
memberikan rekomendasi agar kelompok tersebut dapat akses ke lembaga
keuangan di luar UPK seperti BRI atau lainnya;

8. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
8
(11) Pinjaman tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek;
(12) Bagi kelompok yang bermasalah tidak dapat diberikan kembali pinjaman dana
bergulir;
(13) Bagi kelompok yang mempunyai track record baik maka diprioritaskan untuk
didanai kembali;
BAB VII
ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PINJAMAN PERGULIRAN
Pasal 15
Persiapan Perguliran
(1) UPK melakukan evaluasi internal untuk menilai kesiapan perguliran meliputi aspek
keuangan, administrasi pinjaman dan kesiapan SDM;
(2) UPK Membuat surat pemberitahuan kesiapan melakukan proses perguliran dan
mengajukan surat permohonan kepada BKAD untuk jadwal musyawarah
pendanaan perguliran dengan melampirkan data keuangan dan pinjaman terbaru;
(3) Pengurus BKAD mengundang semua lembaga pengelola perguliran untuk rapat
antar lembaga. Jadwal rencana kegiatan perguliran meliputi :
a. Informasi perguliran kepada kepala desa, kelompok dan masyarakat
b. Pengajuan usulan pinjaman kelompok kepada UPK
c. Evaluasi usulan pinjaman kelompok oleh UPK
d. Verifikasi oleh Tim Verifikasi
e. Musyawarah Pendanaan Perguliran
f. Informasi hasil Musyawarah pendanaan kepada Desa dan Kelompok
g. Validasi Kelompok oleh Tim Pendanaan dan BP-UPK
h. Pencairan Pinjaman
(4) UPK sepengetahuan BKAD menerbitkan surat pemberitahuan kegiatan perguliran
kepada Desa dan Kelompok dengan tembusan kepada Pembina (Camat)
Pasal 16
Pengajuan Usulan (Proposal) Pinjaman Kelompok
(1) Kelompok mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan calon pemanfaat
dan besarnya pengajuan pinjaman;
(2) Pengajuan Usulan kelompok harus sepengetahuan Kepala Desa dalam bentuk
rekomendasi tertulis
(3) Umur kelompok sekurang kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan
pinjaman
(4) Pengembalian Pinjaman telah mencapai minimal 80% bagi kelompok yang masih
memiliki pinjaman di UPK

9. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
9
(5) Proposal kelompok dengan format sesuai ketentuan.
(6) Dokumen pengajuan dilampiri :
a. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/ Lurah;
b. Surat pengajuan kredit dari Kelompok.
c. Daftar Anggota Kelompok;
d. Rencana Kegiatan Kelompok;
e. Surat Pernyataan Tanggung Renteng;
f. Daftar Calon Pemanfaat SPP;
g. Rencana Setoran dari Kelompok ke UPK;
h. Rencana Setoran dari Anggota ke Kelompok;
i. Photo Copy KTP Anggota Kelompok yang masih berlaku;
j. Photo Copy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
k. Surat Pernyataan Persetujuan dari anggota keluarga / penanggung jawab
anggota;
l. Peta Lokasi Kelompok;
m. Kartu Kredit pinjaman sebelumnya bagi kelompok yang telah pernah menjadi
nasabah UPK.
(7) Usulan pinjaman kelompok diserahkan ke UPK
Pasal 17
Evaluasi Usulan Kelompok Oleh UPK
(1) UPK melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan pinjaman kelompok yang
diterima
(2) Pemeriksaan kelengkapan dengan menggunakan cek list kelengkapan disertai
catatan hasil pemeriksaan administrasi
(3) Bagi Kelompok yang telah menjadi nasabah, UPK melampirkan proposal dan hasil
verifikasi tahun sebelumnya.
(4) UPK membuat Hasil Penilaian Kategorisasi Kelompok (Pemula, Berkembang, dan
atau Matang/ Siap)
(5) Evaluasi usulan pinjaman oleh UPK sekurang kurangnya meliputi :
a) Latar Belakang
b) Kondisi Saat ini
c) Riwayat pinjaman pada UPK
d) Rencana Usaha kelompok
e) Black list, pernah memiliki tunggakan, penanganan pinjaman (restrukturisasi,
rescheduling), dan pinjaman di tempat lain
(6) Hasil evaluasi UPK dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh petugas yang
melakukan evaluasi dan ketua UPK
(7) UPK membuat berita acara serah terima hasil evaluasi usulan pinjaman beserta
dokumen pendukungnya kepada Tim Verifikasi

10. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
10
Pasal 18
Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
(1) Tim Verifikasi melakukan desk review atas semua dokumen usulan kelompok dan
hasil evaluasi UPK
(2) Menyusun perencanaan dan jadwal verifikasi lapangan dan untuk kelompok
Channelling, verifikasi dilakukan terhadap calon pemanfaat
(3) UPK mendampingi TV di lapangan
(4) BP-UPK melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi
(5) TV membuat rekomendasi layak/tidak layak secara tertulis dan ditanda tangani
oleh semua anggota TV
(6) TV membuat laporan tertulis hasil kegiatan verifikasi dan dilaporkan secara resmi
dalam forum musyawarah pendanaan perguliran yang diselenggarakan BKAD
(7) Dokumen administrasi oleh Tim Verifikasi sekurang kurangnya terdiri dari :
a) Jadwal/rencana verifikasi
b) Formulir verifikasi
c) Rekomendasi Hasil Verifikasi
d) Foto kegiatan verifikasi
e) Daftar Kunjungan (nama dan tanda tangan)
f) Cek kelengkapan
g) Informasi tentang pinjaman kelompok di tempat lain.
Pasal 19
Keputusan Pendanaan oleh Tim Pendanaan dan Musyawarah Pendanaan
(1) Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan dalam Forum Musyawarah
Pendanaan dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD dalam forum MAD
(2) Musyawarah Pendanaan dipimpin oleh pengurus BKAD sesuai dengan kebutuhan
perguliran UPK dalam waktu tertentu
(3) Pengurus BKAD menerbitkan surat undangan kegiatan musyawarah pendanaan
perguliran
(4) Tim Pendanaan memutuskan pendanaan dan melakukan perangkingan kelompok
yang terdanai
(5) Membuat catatan yang menyebabkan tidak terdanai bagi kelompok yang tidak
terdanai dan dikembalikan ke UPK untuk dilakukan pembinaan
(6) Hasil Musyawarah Pendanaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
ketua BKAD dan Tim Pendanaan serta diketahui dan ditanda tangani oleh Camat
Barambai
(7) Hasil Musyawarah Pendanaan perguliran yang berisi daftar kelompok yang akan
didanai diumumkan kepada masyarakat oleh UPK melalui papan informasi.
(8) Peserta Musyawarah Pendanaan terdiri dari Pembina, Pengurus BKAD, Tim
Pendanaan, UPK, TV, dan BP-UPK, Fasilitator (kecamatan aktif) dan dapat dihadiri
masyarakat.

11. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
11
(9) Peran Kelembagaan dana bergulir dalam Musyawarah Pendanaan Perguliran :
a) UPK melaporkan kesiapan untuk melakukan perguliran, jumlah dana SPP/
UEP yang siap digulirkan, hasil evaluasi singkat terhadap kelompok yang
mengajukan pinjaman dan catatan lain yang dianggap penting
b) TV melaporkan hasil kegiatan verifikasi terhadap semua usulan kelompok
dalam bentuk rekomendasi kelayakan usulan
c) BP-UPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengamatannya
selama proses perguliran berlangsung
(10)Dokumen administrasi Tim Pendanaan sekurang kurangnya terdiri dari :
a) Keputusan Pendanaan
b) Daftar Kelompok yang akan didanai
c) Daftar prioritas kelompok terdanai dan daftar tunggu
d) Rencana perguliran dan besaran pinjaman
e) Berita Acara Penetapan
(11)Dokumen administrasi Musyawarah Pendanaan sekurang kurangnya terdiri dari :
a) Berita Acara Pengesahan
b) Surat Penetapan Camat (SPC)
c) Daftar Perguliran (per desa)
(12)Peserta Musyawarah Pendanaan terdiri dari :
a) Pengurus BKAD
b) Tim Pendanaan
c) UPK
d) BP-UPK
e) Tim Verifikasi
f) Pembina (Camat/ PjOK)
g) Fasilitator (FK/ FT)
h) Unsur Masyarakat yang ingin berhadir
Pasal 20
Validasi Kelompok oleh Tim Pendanaan dan BP-UPK
(1) Semua kelompok yang ditetapkan untuk didanai, wajib dilakukan validasi oleh BP-
UPK dan Tim Pendanaan sebelum dilakukan penyaluran dana oleh UPK
(2) Validasi Kelompok dilakukan untuk memastikan keberadaan kelompok dan
pemanfaat sesuai dengan yang tertera di dokumen usulan pinjaman
(3) Hasil validasi dilaporkan secara tertulis
(4) Dokumen administrasi validasi kelompok sekurang kurangnya terdiri dari :
a) Berita Acara Validasi kelompok
b) Datar validasi kelompok

12. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
12
Pasal 21
Pencairan Pendanaan Usulan Pinjaman oleh UPK
(1) Berdasar BA hasil Musyawarah Pendanaan dan laporan validasi BP-UPK dan Tim
Pendanaan, selanjutnya UPK menyusun jadwal pencairan sesuai dengan rangking
dalam BA.
(2) Jadwal pencairan disetujui oleh Pengurus BKAD
(3) Sebelum pencairan, berkas pinjaman harus dilampiri :
a) Dokumen Usulan Kelompok
b) Hasil Evaluasi UPK
c) Hasil verifikasi, keputusan pendanaan dan laporan validasi kelompok
d) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antara
kelompok dan UPK
e) Daftar realisasi pencairan sebelumnya
(1) Setiap pengambilan dana (bank atau kas) untuk pencairan pinjaman kelompok
harus sepengetahuan terlebih dahulu oleh Tim Pendanaan
(2) Pencairan pinjaman dilakukan secara langsung oleh UPK ke Kelompok dan wajib
dihadiri dan diterimakan kepada pemanfaat langsung
(3) Pencairan yang tidak sesuai jadwal atau urutan rangking, harus seijin BKAD
(4) UPK wajib membuat laporan bulanan realisasi pencairan pinjaman dilampiri copy
tanda terima uang (kuitansi) dan daftar pemanfaat kepada BKAD, diketahui dan
ditanda tangani Tim Pendanaan dan FK
(5) Laporan rekapitulasi pencairan pinjaman kelompok dipertanggungjawabkan UPK
kepada BKAD dalam forum MAD
(6) UPK wajib mengumumkan daftar seluruh nama kelompok penerima manfaat
melalui papan informasi dan media lainnya
(7) Dokumen administrasi pencairan dana sekurang kurangnya terdiri dari :
a) Akad Kredit / Surat Perjanjian Kredit (SPK)
b) Foto Pendanaan / Pencairan
c) Kartu Kontrol / kredit
d) Berita Acara Pencairan Dana
Pasal 22
Pengembalian Pinjaman Oleh Kelompok
(1) Pengembalian pinjaman dilakukan langsung oleh kelompok ke UPK
(2) UPK wajib membuat tanda terima uang (kuitansi) dan mencatat pembayaran dalam
kartu pinjaman untuk UPK maupun Kelompok
(3) Masa pengembalian pinjaman disesuaikan dengan fungsi kelompok yaitu :
a) Kelompok Channelling dengan masa pinjaman maksimal 18 bulan dengan
pengembalian minimal 2 kali angsuran dalam setahun

13. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
13
b) Kelompok executing dengan masa pinjaman maksimal 36 bulan dengan
pengembalian 2 tahun pertama membayar jasa saja, dan tahun ketiga
pengembalian pokok dan jasa.
BAB VII
BESARAN PINJAMAN PERGULIRAN
Pasal 23
(1) Besaran nominal pinjaman perguliran dibedakan berdasarkan fungsi kelompok dan
penilaian kategorisasi kelompok.
(2) Untuk kelompok penyalur pinjaman (Channelling), batas usulan pinjaman per-
anggota kelompok ditentukan berdasarkan skala usaha yaitu :
a) Kelompok “Pemula” untuk setiap pemanfaat hanya dapat memperoleh
pinjaman maksimal Rp. 1 juta.
b) Kelompok “Berkembang” untuk setiap pemanfaat diperbolehkan mendapat
pinjaman maksimal Rp. 3 Juta Maksimal 1 kelompok sebesar Rp 75 juta
c) Kelompok “Matang” untuk setiap pemanfaat dapat memperoleh pinjaman lebih
dari Rp. 3 juta sampai dengan maksimal Rp. 7 juta, dengan batas maksimal
pinjaman kelompok sebesar Rp 200 juta
(3) Untuk kelompok pengelola pinjaman (executing), batas usulan pinjaman yang
dikelola secara mandiri oleh kelompok adalah 300% dari simpanan dan modal yang
ada di kelompok.
BAB VIII
PERJANJIAN PINJAMAN PERGULIRAN
Pasal 24
1. Kelompok dan UPK wajib membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) bermaterai
sebelum pencairan dana dilaksanakan;
2. Kelompok wajib membuat surat kesanggupan mentaati peraturan pinjaman
perguliran yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen
penyaluran dana;
3. Penyaluran dana dilaksanakan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap
bulannya;
4. Pencairan pinjaman langsung diberikan dari UPK ke anggota kelompok /
kelompok peminjam yang sudah ditetapkan dalam MAD Perguliran atau
Keputusan Tim Pendanaan;
5. Dana pinjaman tersebut harus diterima langsung oleh orang / anggota yang
bersangkutan sebagaimana yang tercatat di dokumen pencairan atau tidak bisa
diwakilkan oleh siapapun dan dibuktikan dengan membawa KTP asli;

14. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
14
6. Apabila anggota kelompok tidak hadir pada saat UPK menyalurkan dana tersebut
ke kelompok dengan alasan apapun maka UPK dapat menarik kembali uang
tersebut dan menyalurkannya kembali apabila anggota tersebut mengambilnya ke
kantor UPK yang disertai oleh Ketua kelompok dan membawa KTP asli;
7. Anggota kelompok yang belum mengambil dana tersebut ke UPK hingga tanggal
25 maka anggota kelompok tersebut dianggap mengundurkan diri dari kelompok
dan UPK wajib mengembalikan dana tersebut dan mencatatnya di buku kas
sebagai pengembalian tanpa jasa;
8. Pencairan pinjaman dari UPK ke kelompok harus di umumkan dalam papan
informasi;
9. Pengembalian pinjaman (pokok + jasa) dibayarkan pemanfaat (anggota
kelompok) kepada pengurus kelompok (atau yang ditunjuk) untuk disetorkan
kepada UPK;
10. Pengembalian pinjaman ke UPK antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 25
setiap bulannya;
11. Untuk kelompok penyalur pinjaman (Channelling), sistem angsuran bulanan
sesuai kesepakatan antara UPK dengan kelompok pada saat penyaluran dana;
12. Untuk kelompok pengelola pinjaman (executing), sistem angsuran sesuai
kesepakatan antara UPK dengan kelompok. Jangka waktu pengembalian
pinjaman dari anggota ke kelompok dimungkinkan lebih pendek dari jangka waktu
pengembalian kelompok ke UPK untuk memberi kesempatan kelompok
mengelola keuangan kelompok secara produktif;
13. IPTW diberikan kepada semua anggota kelompok yang mengangsur pinjaman /
melunasi pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah;
14. Ketepatan tepat waktu adalah jika pembayaran angsuran pinjaman tidak melebihi
tanggal jatuh tempo angsuran yang telah disepakati dengan UPK;
15. IPTW diberikan pada saat kelompok sudah lunas pinjamannya dan diberikan oleh
UPK pada saat pencairan berikutnya;
16. Pengelolaan IPTW dapat dilakukan oleh UPK atau diserahkan kepada kelompok;
17. Bagi kelompok yang melunasi pinjamannya sebelum jangka waktunya, maka
kelompok tersebut hanya dibebani jasa pinjam (bunga pinjaman) sampai dengan
bulan pelunasan.
18. Jika terjadi keterlambatan pembayaran baik pokok maupun jasa pinjaman maka
kelompok dikenakan denda keterlambatan yang besarannya di tentukan dalam
forum MAD;

15. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
15
BAB IX
ALUR DOKUMEN DAN KEGIATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
Pasal 25
ANGGOTA KELOMPOK UPK BANK
KEGIATAN:
Membawa kartu
dan uang
sejumlah setoran.
Juga untuk
tabungan
anggota.
DOKUMEN:
1. Kartu Kredit
Anggota
2. Kartu/Buku
Tabungan
KEGIATAN:
Membuat Bukti Kas
Masuk rangkap 2.
Yang asli untuk
anggota. Yang
lembar ke 2 untuk
arsip kelompok.
Mencatat dalam
buku Kas Harian
Kelompok.
Merekap dalam
Buku
Pinjaman/Kartu
Kredit Kelompok.
Merekap dalam
Buku Tabungan
Kelompok.
Menyetorkan uang
ke UPK dan
menyetorkan uang
ke bank.
DOKUMEN:
1. Bukti Kas
Masuk
2. Buku Kas
Harian
Kelompok
3. Kartu Kredit
Kelompok
4. Buku Tabungan
KEGIATAN:
Melakukan validasi
terhadap kartu
pinjaman kelompok
dengan bukti kas
masuk di kelompok.
Membuat Bukti Kas
Masuk rangkap 2. Asli
untuk kelompok. Yang
lembar ke 2 untuk
arsip di UPK.
Mencatat dalam Buku
Kas Harian UEP atau
SPP.
Mencatat/memposting
dalam Buku
Pinjaman/Kartu Kredit
UEP atau SPP.
Menginput ke dalam
LPP UEP atau SPP
kelompok.
Pada hari itu juga
semua setoran yang
masuk ke UPK harus
segera disetorkan ke
bank.
Membuat bukti kas
keluar dan slip setoran
bank.
Menyetorkan uang ke
bank.
Setelah terima Slip
Setoran yang sudah
divalidasi dari bank,
UPK mencatat dalam
KEGIATAN:
Melakukan
validasi
terhadap
jumlah nilai
uang, nomor
rekening dan
nama rekening.
Meng-entry
dalam buku
rekening
tabungan
UEP/SPP.
DOKUMEN:
1. Slip Setoran
yang sudah
divalidasi
2. Buku
Rekening
yang sudah
di printout.

16. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
16
ANGGOTA KELOMPOK UPK BANK
buku pembantu
rekening bank.
Menyimpan Slip
Setoran Bank sebagai
arsip.
DOKUMEN:
1. Bukti Kas Masuk
2. Buku Kas Harian
UEP/SPP
3. Buku pinjaman
atau kartu kredit
kelompok
4. LPP UEP/SPP
Kelompok
5. Bukti Kas Keluar
6. Slip Setoran Bank
BAB XI
KEUNTUNGAN OPERASIONAL UPK
Pasal 26
1) Jasa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPP) merupakan pendapatan UPK yang diperoleh dalam satu tahun buku
dikurangi dengan biaya operasional dan kewajiban lainnya, kecuali bagi UPK yang
masih mendapatkan bantuan operasional dari PNPM-MPd, maka biaya
operasional dan kewajiban lainnya dari jasa ekonomi produktif dan simpan pinjam
dimasukkan untuk penambahan modal.
2) Keputusan lebih lanjut tentang pengalokasian keuntungan / surplus operasional,
adalah:
i) Penambahan Modal minimal 50 % dari keuntungan.
ii) Bantuan langsung RTM minimal 15 % dari keuntungan tahunan UPK
iii) Pengembangan kelembagaan BKAD yang mencakup operasional
kelembagaan (termasuk bonus), penguatan status kelembagaan dan
peningkatan pelaku masyarakat maksimal 35% dari keuntungan tahunan yang
penggunaanya diputuskan oleh MAD.
3) Terhadap pengeluaran pada butir (ii) sampai dengan (iii), kelembagaan BKAD
harus sudah disertai dengan rencana kegiatan dan keuangan.

17. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
17
4) Sisa dana dari keuntungan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat atau dapat dikompetisikan sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri
Perdesaan (PNPM-MPd).
5) Pemanfaatan jasa ekonomi produktif dan Simpan Pinjam pembagiannya
didasarkan sebagai berikut :
a) Penambahan Modal
b) Operasional UPK
c) Menutupi kerugian operasional UPK
d) Kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat
e) Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman sebelum dikurangi
biaya operasional dan resiko pinjaman.
BAB XII
SANKSI KELOMPOK DAN DESA
Pasal 27
1. Apabila ada kelompok yang terlambat membayar angsuran maka bagi kelompok
tersebut tidak mendapat perguliran untuk perguliran berikutnya atau apabila ada
kelompok yang belum membayar pinjaman, maka UPK tidak diperkenankan
menyalurkan dana SPP kepada Kelompok tersebut;
2. Bagi kelompok yang terlambat membayar angsuran maka nama kelompok dan
daftar anggota kelompok akan diumumkan di papan informasi di UPK dan desa
kelompok tersebut;
3. Untuk kelompok yang menunggak lebih dari 2 bulan maka nama kelompok berikut
daftar anggota kelompok akan diumumkan dalam Papan Informasi sebagai
Kelompok Bermasalah. Selanjutnya kelompok tersebut harus memberikan
jaminan fisik yang nilainya sesuai dengan nilai tunggakan pinjaman, yang disertai
dengan surat pernyataan penyerahan jaminan;
4. Jika Kepala Desa yang kurang aktif dalam kegiatan PNPM di desa atau kelompok
khususnya masalah ekonomi produktif dan simpan pinjam dimasyarakat, maka
hak-hak yang akan diterima oleh desa yang bersangkutan perlu dipertimbangkan.
BAB XIII
SISTEM PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 28
1. Untuk kepentingan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi
kegiatan UPK dan menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bergulir maka BKAD/
MAD mendelegasikan fungsi pengawasan tersebut kepada Badan Pengawas
UPK (BP UPK);

18. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
18
2. Badan Pengawas wajib membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan
hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada pengurus BKAD / MAD;
3. Badan Pengawas UPK harus memantau penggunaan operasional UPK
berdasarkan cash flow dan RAPB yang disepakati oleh F-MAD. Bilamana ada
kenaikan biaya operasional mencapai 10% maka UPK harus mengkonsultasikan
rencana penggunaan tersebut kepada BP UPK, Pengurus BKAD dan PJOK.
Sedangkan bila peningkatan tersebut mencapai 20% maka UPK harus
melakukan MAD khusus. Dan membuat Revisi Cash Flow dan RAPB;
4. Bilamana ditemukan hal-hal yang mencurigakan berdasarkan laporan
perkembangan pinjaman dan kolektibilitas pinjaman, UPK harus segera
berkoordinasi dengan Badan Pengawas UPK, untuk menindaklanjutinya;
5. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan program dan mengancam
pelestarian maka FK atau supervisornya (Faskeu RMC dan NMC) berhak
memberikan rekomendasi untuk penghentian operasional sementara sampai ada
perbaikan sesuai ketentuan program dan atau pergantian pengurus UPK;
BAB XIV
HAK-HAK KELOMPOK
Pasal 29
(1) Menerima fasilitasi pendampingan Administrasi dan pengembangan kelompok
dari UPK;
(2) Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai
stimulan , besarannya 1% dari jasa yang masuk dan diberikan pada akhir
penyetoran atau lunas.
BAB XV
PENUNDAAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Pasal 30
1) Penghentian dan atau penundaan perguliran dapat dilakukan jika pengelolaan
dana bergulir tidak sesuai dengan ketentuan, menyalahi prosedur, atau terjadi
penyimpangan dana
2) Berdasar hasil analisa, Stagnasi kemacetan tinggi dan tidak ada pergerakan, UPK
dinyatakan Pailit setelah di lakukan audit.

19. Rancangan SOP Perguliran 2014
Kecamatan Barambai
19
BAB XVI
PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
Pasal 31
(1) Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran ini, hanya dapat
dilakukan oleh Rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD).
(2) Rapat penetapan Perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
Perguliran ini, dinyatakan syah apabila dihadiri oleh ½ +1 jumlah peserta wakil
Desa ditambah unsur Camat, Pengurus UPK dan Badan Pengawas.
BAB XVII
PENUTUP
Pasal 32
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Barambai
Pada tanggal :
Badan Kerjasama Antar Desa
Kecamatan Barambai
AHMAD SUPAWIE
Ketua
Mengetahui
Camat Barambai
MULIANSYAH, S.IP. M.Si.
NIP. 19860222 198602 1 003