NEGARA DAN WARGA

Sumber: http://kminoz.wordpress.com/2011/02/10/negara-dan-warga-negara/

NEGARA DAN WARGA NEGARA

NEGARA

1. Pengertian Negara
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu
wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi
ini. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan
memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah
mendapat pengakuan dari negara lain. Syarat lain keberadaan negara adalah
adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Berikut ini merupakan
pengertian negara oleh beberapa ahli:
Prof. Farid S.
Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain
serta memiliki kedaulatan.
George Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman di wilayah tertentu.
George Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendiri.
Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat.

Tanggal Publikasi: 10 Tanggal Input: 17 Mei 2012
Februari 2011
1


Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada
di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana
kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa,
hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan
kesenangan dan kehormatan bersama.

2. Unsur Negara
a. Unsur Konstitutif
Dalam unsur konstitutif negara meliputi wilayah:
1. Udara
2. Darat
3. Perairan
4. Rakyat
5. Pemerintahan yang berdaulat
b. Unsur Deklaratif
Negara mempunyai tujuan, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik
secara de jure maupun de facto dan ikut dalam organisasi internasional, seperti
PBB.

3. Teori Terbentuknya Negara
a. Teori Klasik (Secara Primer)

Februari 2011 2


Teori Hukum Alam
Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia
sebelum ada masyarakat hidup sendiri–sendiri. Para penganut teori hukum alam
terdiri :
Masa Purba, seperti Plato dan Aristoteles.
Masa Abad Pertengahan, seperti Agustinus dan Thomas Aquinas.
Masa Rasionalisme, seperti penganut teori perjanjian masyarakat.
Menurut Plato asal mula terjadinya negara sangat sederhana antara lain :
1. Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam
menyebabkan mereka harus bekerjasama.
2. Mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerjasama
dengan orang lain, maka mengharuskan manusia dalam menghasilkan sesuatu
harus lebih untuk dipertukarkan.
3. Karena seringnya mereka saling tukar menukar hasil dan sekaligus
bergabung, maka terbentuklah desa.
4. Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan
kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara.
Menurut Aristoteles, keberadaan manusia menurut kodratnya adalah sebagai
mahluk individu dan mahluk sosial. Asal mula terbentuknya negara menurut
Aristotees dapat digambarkan sebagai berikut :
KELUARGA ——> KELOMPOK ——> DESA ——> KOTA/NEGARA
Teori Ketuhanan
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.
Teori Perjanjian

Februari 2011 3


Manusia menghadapi kondisi alam dan timbulah kekerasan, manusia pun akan
musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu (membentuk
negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak
tunggal untuk kebutuhan bersama.

b. Teori Modern (Secara Sekunder)
Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai,
kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak
Negro yang dimerdekakan tahun 1847.
Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah
mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang
baru.Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.
Penyerahan (Cessie)
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan
suatu perjanjian tertentu.Misalnya,Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I
diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).
Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau
dari dasar Laut (Delta).Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok
orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang
terbentuk dari Delta Sungai Nil.
Pengumuman (Proklamasi)
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan
ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan
kemerdekaannya.

Februari 2011
4


Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu
jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

4. Tujuan Negara
Setiap negara pasti mempunyai tujan dalam membangun negara. Tujuan utama
negara antara lain:
1. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang bertentangan
satu sama lain.
2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk
menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan
negara.
Adapun tujuan negara itu bermacam-macam diantaranya:
1. Perluasan kekuasaan semata.
2. Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain.
3. Penyelenggaraan ketertiban hukum.
4. Penyelenggaraan kesejahteraan umum.

5. Bentuk Negara

Negara Kesatuan
Negara yang kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan ada ditangan
pemerintah pusat atau negara yang pemerintah pusatnya
memegang/mengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik kedalam maupun keluar.
Negara kesatuan memiliki ciri–ciri yaitu hanya ada satu UUD, satu kepala negara,
satu kabinet, satu parlemen.
Negara kesatuan ada 2 (dua) macam :

Februari 2011 5


a. Negara Kesatuan Sentralisasi
Negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya tinggal melaksanakan saja semua
kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
b. Negara Kesatuan Desentralisasi
Negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya tidak diurus sepenuhnya
oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian urusan pemerintahannya didelegasikan
atau diberikan kepada daerah–daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah
masing–masing. Dalam negara kesatuan sistem desentralisasi daerah berstatus
sebagai daerah otonom.

Negara Serikat
Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan pemerintah pusat
(federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan
kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian. Dalam negara serikat ada dua
macam Pemerintahan yaitu :
1. Pemerintah Federal
Biasanya pemerintah federal mengurusi hal–hal yang berhubungan dengan
hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan negara dan pengadilan.
2. Pemerintah Negara Bagian
Di dalam negara serikat, setiap negara bagian diperkenankan memiliki Undang–
Undang Dasar, Kepala negara, Parlemen dan Kabinet sendiri.

WARGA NEGARA
Pengertian Penduduk
Penduduk adalah mereka yangg telah memenuhi syarat-syarat tertentu penduduk
dibedakan menjadi:

Februari 2011 6


a. Penduduk warga negara
Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan
timbal balik dengan negaranya.
b. Penduduk bukan warga negara
Penduduk bukan warga negara adalah mereka yg berada dalam wilayah suatu
negara
Di indonesia siapa-siapa yg menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal
26 UUD 1945,yaitu :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan:
1. Asas Kelahiran
- Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran)
Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia
dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara
A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B.Asas ini dianut oleh negara
Inggris, Mesir, Amerika dll.
- Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah)
Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara
mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya
warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B.(dianut oleh negara
RRC)

2. Naturalisasi

Februari 2011
7


Suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status
kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat
dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status
kewarganegaraan
Naturalisasi biasa
Naturalisasi ini dapat diberikan apabila syarat-syarat untuk menjadi warga negara
telah terpenuhi
Naturalisasi istimewa
Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa
kepada negara dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga
negara, atau dapat diminta oleh negara itu sendiri.

Permasalahan dalam Pewarganegaraan
a. Apatride
Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan
Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis)
Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B.

b. Bipatride
Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap
Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli).
Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi
negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D.

c. Multipatride
Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan

Februari 2011 8


Contoh : Seorang yang Bipatride juga menerima pemberian status
kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima
kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya
Dalam penjelasan umum UU. No. 62 tahun 1958, dikatakan bahwa
kewarganegaraan RI diperoleh dengan cara:
a. Karena kelahiran.
b. Karena pengangkatan.
c. Karena dikabulkan permohonan.
d. Karena pewarganegaraan.
e. Karena atau akibat dari perkawinan.
f. Karena turunan ayah/ ibunya.
g. Karena pernyataan

Februari 2011

Sumber: http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat
Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama
lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk
menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai
permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki
tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan
republik Indonesia.
Agustus 2008
9


A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan
di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan
agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan
Indonesia atau nkri dari serangan musuh.
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku.

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam
membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan
musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-
baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

Agustus 2008
10


5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk
membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah
yang lebih baik.

Tanggal Publikasi: 11 Tanggal Publikasi: 11
Agustus 2008 Agustus 2008

Sumber : http://dennymulya15.blogspot.com/2011/02/hak-dan-kewajiban-
warganegara.html

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD
1945
Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga
negara dari negara (pemerintah).
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga
negara terhadap negara.
Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang -undang 1945
antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan
terhadap negara.

Pasal 28 A-J
Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat 1-2
Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )

Februari 2011
11

warganegara.html

Pasal 30 ayat 1-5
Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan
rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya ,
Susunan dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.

Pasal 31 ayat 1-5
Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar
,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan
kebudayaan

Pasal 33 ayat 1-5
Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip
Perekonomian Nasional.

Pasal 34 ayat 1-4
Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai
tanggung jawab negara.

Februari 2011

warganegara.html

PERAN WARGA NEGARA
Warga negara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah
negara.

Tanggal Publikasi: 29 Maret Tanggal Input: 17 Mei 2012
2012
12

warganegara.html

Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai
institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan
peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas
sebagai warga negara, pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta
hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk
diketahui.
Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan
dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban
secara timbal balik antara warganegara dengan negaranya.
Dalam beberapa literatur, dikenal istilah warga negara, rakyat dan
penduduk. Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta,anggota,
atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuanyang didirikan
dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk
kepentingan bersama (Tim ICCE UIN Jakarta).
Istilah rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada
orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada
pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa.
Sedangkan penduduk, menurutSoepomo dalam Hartono Hadisoeprapto (1999),
adalah orang-orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara.
Sah artinya tidak bertentangan dengan dengan ketentuan-ketentuan mengenai
masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.
Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi
penduduk dan non penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi
warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Asli atau Pribumi Warga
Negara Penduduk keturunan Penghuni Negara Orang Asing Non Penduduk

2012
13

warganegara.html

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah
terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan
kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban
tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Di samping
itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia, diharapkan memiliki
karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki oleh
warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali
sebagai warga negara. Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab.
Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan
melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas
tersebut sepatutnya dijaga dan dipelihara.
2. Bersikap kritis.
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang
valid (sah) serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan oleh
setiap warga negara guna menyaring segala informasi dan aktivitas baik
mengenai perorangan, pihak-pihak tertentu maupun aparat pemerintahan,
sehingga dapat mencegah segala pelanggaran maupun eksploitasi yang
mungkin terjadi.
3. Melakukan diskusi dan dialog.
Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (problem
solving). Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk
mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang
dihadapi.

14
2012

warganegara.html

Kemampuan mengeluarkan pendapat dari warga negara akan membantu
pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
4. Bersikap terbuka.
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh
masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah
pelanggaran/penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang
positif dan lebih profesional.

2012

Sumber: Kewarganegaraan dan Agenda-Agenda Demokrasi dalam Diseminasi
Hak Asasi Manusia Perspektif dan AKSI

MODEL-MODEL KEWARGANEGARAAN

1. Perspektif Legal-Formal
Dalam perspektif ini, kewarganegaraan adalah sebuah komunitas yang
diciptakan berdasarkan hukum. Hukumlah yang mendefinisikan atau menentukan
siapa yang disebut warga dan siapa yang tidak. Hukum membuat
kewarganegaraan, meminjam istilah Ralph Dahrendorf, menjadi semacam klub
yang khusus. Dengan demikian, kewarganegaraan bukanlah suatu komunitas
yang alami, tetapi komunitas buatan yang tali pengikatnya adalah hukum.
Dengan cara pandang seperti ini, maka kewarganegaraan sejatinya adalah
suatu abstraksi, bukan ikatan berdasarkan identitas seperti etnik, agama, sekte,
ataupun kelas sosial.

Tanggal Publikasi: 2005 Tanggal Input: 8 Maret 2012
15


Yang menjadi tiket bagi keanggotaannya adalah hak-hak yang dimiliki setiap
individu secara egaliter. Namun, karena sifatnya yang abstrak itu, perspektif ini
mengandung kelemahan yang biasanya diidap oleh paradigma politik liberal.
Yaitu kecenderungannya untuk melupakan adanya ketidaksamaan (inequality)
dalam pembagian sumber daya didalam masyarakat. Sehingga diasumsikan
bahwa hak-hak itu bersifat menyatu (inheren) dan sama (equal), namun praktiknya
sering kali sebaliknya.
Karena itu, perspektif legal-formal yang dipakai kaum liberal seringkali
menjadi topeng bagi ketidakadilan di dalam masyarakat. Ia dipergunakan untuk
mengeksklusi kelompok-kelompok didalam masyarakat yang dinyatakan sebagai
―orang asing‖ (kaum imigran, penduduk yang tak membayar pajak dan
sebagainya). Akibatnya, persoalan-persoalan yang muncul didalam masyarakat
yang terus berkembang menjadi tidak dapat diikuti secara fleksibel dan seringkali
menimbulkan konflik-konflik serius.
2. Perspektif Netralitas
Perspektif ini mengakui keterbatasan yang dipunyai oleh pandangan legal
formal, dan ia mencoba membuat kerangka konseptual yang lebih universal.
Menurut John Rawls, kewarganegaraan harus dipandang sebagai keanggotaan
yang permanen dalam sebuah komunitas yang teratur. Konsepsi Rawls mengenai
kewarganegaraan meliputi tiga elemen dasar:
a. Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksud dengan hidup yang baik
oleh warga negara.
b. Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu kepentingan keadilan tertinggi
dan
c. Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan public dan privat
Karenanya didalam doktrin-doktrin moral, filsafat dan agama harus
diletakkan diluar domain kehidupan public.

16


Konsepsi kewarganegaraan yang menekankan netralitas negara dan
kehidupan public ini dimaksudkan oleh Rawls agar dapat memiliki konsep
mengenai apa itu kehidupan yang baik, yang kadang-kadang masing-masing
bertentangan, diperlukan sebuah publik bebas yang menjadi arena bagi
terbentuknya sebuah consensus yang mengikat seluruh warga negara.
Warga negara dengan landasan normatif berupa keadilan yang tertinggi,
bersama-sama membuat aturan main didalam ruang public, mengenai apa tujuan
mereka dan bagaimana mencapainya. Rawls yakin bahwa apabila anggota
masyarakat telah hidup didalam sebuah masyarakat dan kultur demokratis, maka
proses wacana publik tersebut juga secara otomatis diberi warna demokratis.
Konsensus yang akan dicapai, tentu saja adalah gabungan intersubyektif pribadi-
pribadi demokratis tersebut.
Yang menjadi problem dari konsepsi Rawls adalah bagaimana warga negara
sebagai subyek bisa menjadi entitas yang terbelah-belah. Mereka tentu saja
adalah suatu entitas yang utuh dan berdimensi banyak, sehingga wacana publik
pun, berbagai macam pandangan akan muncul ketidaksepakatan mereka menjadi
bahan terpenting untuk membuat konsensus. Kecenderungan Rawls untuk
mementingkan keseimbangan (equilibrium) dan keserasian (harmony)
mengakibatkan konsepsinya mengenai kewarganegaraan terkesan otoriter.
3. Perspektif Partisipatoris
Dalam perspektif ini, yang menjadi titik tolak kewarganegaraan adalah
keterlibatan (participation) didalam domain politik dan pencarian model
kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komunal. Akar dari perspektif ini
sebenarnya sangat kuat dalam tradisi Barat. Seperti yang dibela oleh Machiaveli,
Rousseau, Michael Walzer, Amitai Etzioni dan sebagainya.
Menurut pandangan mereka, kehidupan kewarganegaraan ditentukan oleh
sejauh mana para anggotanya dapat terlibat penuh didalam ruang politik.

17


Jadi kewarganegaraan baru muncul apabila kehidupan politik yang
pertisipatoris dapat diwujudkan. Barber, dalam bukunya Strong Democracy
(1984), mengatakan ―sebenarnyalah, bahwa partisipasi dan komunitas adalah dua
aspek yang menyusun sebuah model kehidupan modern yang disebut
kewarganegaraan (citizenship).‖ David Miller mengatakan dalam sebuah artikel
berjudul Community and Citizenship (1992), bahwa kewarganegaraan
memerlukan prasyarat adanya keterlibatan seseorang yang aktif didalam politik,
dimana ia ikut menentukan masa depan komunitas dan masyarakatnya
keterlibatan aktif itu menyangkut dua hal, yaitu ―memahami masalah-masalah
mutakhir yang menjadi bahan perbincangan, dan terlibat didalam proses
pengambilan keputusan didalamnya.
Michael Walzer, salah satu tokoh paham komunitarian, mengatakan bahwa
kewarganegaraan mengasumsikan adanya sebuah komunitas yang menggunakan
nilai-nilai dan budaya secara bersama-sama. Dengan demikian, menurutnya
kewarganegaraan menyiratkan adanya kesadaran bersama yang berkembang dan
dibentuk dalam sebuah ―gabungan pria dan wanita dalam komunitas-komunitas
khusus dan stabil dalam perkembangan sejarah untuk mencapai suatu cita-cita
kehidupan bersama.‖ Oleh karena itu, syarat utama dalam kewarganegaraan
adalah demokrasi, kata yang memungkinkan adanya perbincangan yang terbuka
diantara para warga. Tak ada alternatif bagi demokrasi, kata Walzer, karena ruang
publik hanya akan bermakna jika didalamnya para partisipan mempunyai
kesamaan derajat. Kendati perspektif ini sangat populer, kritikan terhadapnya
bukan tak ada. Yang penting adalah penekanannya terhadap politik dianggap
sebagai reduksionis. Kewarganegaraan seharusnya tidak hanya berlaku diruang
politik, tetap merangkum juga wilayah-wilayah lain. Kritik lainnya adalah
penekanan pada komunalisme, yang bisa membuat kita tidak kritis terhadap
klektivitas, tradisi, sistem nilai yang dominan.

18


Kendali semangat para pembela komutarianisme adalah demokrasi sebagai
komunitas politik, tetapi tetap saja perlu adanya kemampuan untuk
mengakomodasi kritik-kritik atas wacana dominan.
4. Perspektif Kelas
Perspektif yang dikembangkan oleh TH Marshall (1950) ini memberikan
pemahaman berbeda dengan perspektif sebelumnya. Kewarganegaraan, menurut
konsepsinya, harus dikaitkan dengan upaya-upaya kelompok-kelompok didalam
masyarakat untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan hak-hak dasar seperti
hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, kendati
kewarganegaraan memang telah menjamin kesamaan, tetapi faktanya masih ada
berbagai praktik yang membatalkannya. Khususnya dalam masyarakat modern,
halangan struktural berupa perbedaan kelas yang pada gilirannya,
bertanggungjawab bagi munculnya ketidakadilan dan ketimpangan.
Oleh karena itu, Marshall memandang kewarganegaraan sebagai salah satu
alat untuk mengatasi halangan struktural itu, menurutnya, kewarganegaraan
mempunyai tiga komponen utama : hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak
sosial. Hak sipil mengacu pada kebebasan pribadi terkait dengan lembaga
pengadilan umum. Hak politik berkaitan dengan partisipasi didalam penggunaan
kekuasaan politik yang mengacu pada parlemen dan badan-badan perwakilan
lainnya. Hak ekonomi dan sosial berkaitan dengan kesejahteraan warga dan hak
mereka untuk menikmati seluruh hasil yang dimiliki oleh masyarakat.
Dengan memahami kewarganegaraan seperti itu, maka Marshall
menunjukkan bahwa dalam konteks sejarah Inggris, hak-hak sipil diperjuangkan
pada abad ke-18, hak politik pada abad ke-19 sedangkan hak ekonomi dan sosial
menjadi tema perjuangan abad ke-20. Dalam perjuangannya, maka perjuangan
hak-hak kewarganegaraan tersebut telah ikut membantu perbaikan didalam

19


masyarakat kapitalis sehingga terjadi proses penegakan hak asasi, demokratisasi
dan keadilan sosial. Kelemahan konsepsi Marshall, menurut para pengkritiknya,
adalah adanya optimisme bahwa kondisi timpang akibat perbedaan kelas akan
bisa dihapuskan melalui kewarganegaraan. Pada kenyataannya ketimpangan
didalam masyarakat kapitalis maju masih tetap belum terhapuskan, kendati
kewarganegaraan telah bersifaat universal.
5. Perspektif Hermeneutik
Ini adalah perspektif yang menekankan posisi actor sebagai penafsir realitas,
termasuk konstruksi yang disebut sebagai kewarganegaraan itu. Dengan cara
pandang seperti itu, maka masalah kewarganegaraan tidak hanya dipandang dari
sudut pandang parsial seperti hukum, komunitas, kelas, dan sebagainya. Tetapi
yang penting adalah bagaimana anggota komunitas itu menafsirkannya dalam
kehidupan sehari-haribagaimanakah hak-hak dasar didalam kewarganegaraan itu
dipahami dan dipraktikkan didalam komunitas, umpamanya, menjadi ukuran
penting. Konsepsi kewarganegaraan yang dikembangkan dari perspektif
hermeneutic memberikan perhatian kepada historisitas dan proses
pembentukannya. Jauh dari bentuk yang telah jadi, kewarganegaraan justru akan
selalu berada dalam situasi cair, karena ia selalu mengalami proses negosiasi dan
renegosiasi. Ia bukan saja memerlukan simbol, tetapi juga pertandan (sign), dan
mitos. Ia bukan sesuatu yang monlitik, sebagaimana dikatakan oleh perspektif
hukum, tetapi pluralistik. Mereka berada didalamnya, bukan saja anggota
komunitas tunggal, tetapi masing-masing memiliki kemampuan interpretasinya
sendiri-sendiri. Kewarganegaraan, pendeknya adalah sebuah cakrawala
hermeneutik (hermeneutik horizon), sebuah praksis dan realitas tekstual.
Dengan adanya berbagai perpektif ini, kita akan mampu melakukan pilihan
yang kita pandang relevan dengan permasalahan kita. Dari sana akan kita
kembangkan strategi-strategi yang pas bagi perjuangan menuju demokrasi.

20

NEGARA DAN WARGA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to NEGARA DAN WARGA

Similar to NEGARA DAN WARGA (20)

NEGARA DAN WARGA