Musyawarah Ambalan 2013 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang membahas rencana kegiatan Gerakan Pramuka untuk tahun 2013-2014. Musyawarah ini membentuk dewan ambalan baru dan menetapkan aturan, sandi, serta kegiatan ambalan seperti pembinaan ke sekolah-sekolah dan perkemahan bakti kesehatan.

1. DOKUMEN MUSYAWARAH AMBALAN 2013
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN
PALEMBANG
DISUSUN OLEH:
GERAKAN PRAMUKA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN
PALEMBANG
TAHUN BAKTI
2013/2014
MENCIPTAKAN PRAMUKA PENEGAK SEBAGAI WADAH
BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT
1
GERAKAN PRAMUKA

2. DOKUMEN NO. I
MUSYAWARAH AMBALAN
1. TATA TERTIB SIDANG
2. AGENDA SIDANG
3. JADWAL SIDANG
GERAKAN PRAMUKA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN
PALEMBANG
MASA BAKTI 2013-2014
2
GERAKAN PRAMUKA

3. TATA TERTIB MUSYAWARAH AMBALAN
GERAKAN PRAMUKA PALEMBANG 10.103/10.104
PANGKALAN POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
TAHUN 2013
BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WEWENANG
PASAL 1
NAMA
Musyawarah Ambalan Gerakan Pramuka Poltekkes Kemenkes Palembang, yang selanjutnya
disebut Musyawarah Ambalan Poltekkes Palembang tahun 2013.
PASAL 2
KEDUDUKAN
Musyawarah Ambalan ini berkedudukan sebagai forum tertinggi di dalam lingkungan Pramuka
Poltekkes Kemenkes Palembang, untuk menampung aspirasi setiap anggota ambalan di setiap
jurusan.
PASAL 3
WEWENANG
1. Menyusun rencana kerja Pramuka Poltekkes Kemenkes Palembang
2. Membentuk kepengurusan dewan ambalan
3. Menyusun kelengkapan ambalan yang terdiri dari sandi ambalan, pusaka ambalan, adat
ambalan dan kelengkapan lain yang dibutuhkan.
BAB II
PERSONIL
PASAL 4
PESERTA
Peserta musyawarah ambalan terdiri dari:
1. Dewan Ambalan yang dibentuk dan direkomendasikan formatur.
2. Perwakilan masing-masing jurusan yang terdiri dari 2 orang, 1 orang putra dan 1 orang
putri
3
GERAKAN PRAMUKA

4. PASAL 5
PENINJAU
Peninjau adalah Mahasiswa yang didelegasikan oleh:
1. Perwakilan masing-masing jurusan
2. Perwakilan DLM, BEM, HMJ, LPM, dan LDK
3. Perwakilan lain yang didelegasikan
PASAL 6
PENASEHAT
Penasehat Musyawarah Ambalan th 2013 adalah Pembina yang dimandatkan oleh Direktur
maupun Majelis Pembimbing Gugus Depan 10.103-10.104
BAB IV
KUORUM
PASAL 7
KUORUM
1. Musyawarah Ambalan dianggap syah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta yang diundang.
2. Apabila pasal 7(1) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 2 x 10 menit dan
selanjutnya dianggap sah.
3. Sidang-sidang dalam musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta yang
hadir dalam musyawarah ambalan.
4. Apabila pasal 7(3) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 1 x 10 menit dan
selanjutnya dianggap sah.
BAB V
JENIS DAN PIMPINAN SIDANG
PASAL 8
PEMBAGIAN SIDANG
Musyawarah Ambalan dibagi atas:
1. Sidang Pendahuluan
2. Sidang Pleno
3. Sidang Komisi
a. Komisi A
:
b. Komisi B
:
4. Sidang Tim Perumus
Keorganisasian
Rencana Kerja Ambalan
4
GERAKAN PRAMUKA

5. PASAL 9
PIMPINAN SIDANG
1. Sidang pendahuluan dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang
terdiri dari Dewan Ambalan.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh unsur Presidium yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan
Ambalan dan 2 (dua) orang dari anggota jurusan.
3. Sidang komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekertaris yang dipilih dalam komisi.
PASAL 10
SIDANG TIM PERUMUS
1. Hasil Musyawarah Ambalan disusun sebagai hasil akhir oleh tim perumus Musyawarah.
2. Tim Perumus terdiri dari:
a. Ketua dan sekertaris sidang komisi
b. 1 (orang) Dewan Ambalan
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 11
HAK SUARA DAN HAK BICARA
1. Setiap peserta Musyawarah Ambalan tahun 2013 mempunyai 1 (satu hak bicara) dan 1
(satu) hak suara dalam pemilihan.
2. Penasihat memiliki hak bicara atas permintaan sidang atau bila penasehat menggangap
perlu berbicara pada forum sidang dengan persetujuan dari peserta sidang dan tidak
memiliki hak suara.
3. Peninjau tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki hak bicara dalam sidang.
4. Peninjau memiliki hak bicara saat dipersilahkan oleh pimpinan sidang.
PASAL 12
HAK PILIH
Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh peserta sidang untuk memilih dan dipilih.
PASAL 12
KEWAJIBAN
Seluruh peserta, penasehat, dan peninjau berkewajiban untuk mematuhi tata tertib Musyawarah
Ambalan.
5
GERAKAN PRAMUKA

6. BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 14
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Keputusan dalam sidang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
2. Apabila tidak dapat tercapai kata mufakat, maka dilakukan lobbying selama 1 x 10 menit.
3. Apabila selama 1 x 10 menit lobbying tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
BAB VIII
LAIN-LAIN
PASAL 15
SAHNYA TATA TERTIB
1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkannya dan disahkan dalam sidang pendahuluan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
BAB IX (JIKA ADA)
PASAL TAMBAHAN
6
GERAKAN PRAMUKA

7. PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN
MUSYAWARAH AMBALAN TAHUN 2013
POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
PIMPINAN II
PIMPINAN I
PIMPINAN III
Riska Oktaviani
Arief Wibisana
M.Abdul Karim
AGENDA SIDANG
MUSYAWARAH AMBALAN 2013
POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
A. SIDANG PENDAHULUAN
a. POKOK BAHASAN
i. TATA TERTIB SIDANG
ii. PERNYATAAN KUORUM
iii. AGENDA SIDANG
iv. JADWAL SIDANG
v. PEMBENTUKAN PRESIDIUM
b. PIMPINAN SIDANG : RISKA OKTAVIANI, ARIEF WIBISANA,
M.ABDUL KARIM
B. SIDANG PLENO I
a. POKOK BAHASAN
i. PENYAMPAIAN RENCANA KERJA PRAMUKA POLTEKKES
KEMENKES PALEMBANG
ii. PEMBAGIAN PESERTA SIDANG KOMISI
b. PIMPINAN SIDANG : PRESIDIUM
C. SIDANG-SIDANG KOMISI
a. KOMISI A : KEORGANISASIAN
b. KOMISI B : RENCANA KERJA
D. SIDANG PLENO II
a. POKOK BAHASAN
i. PENYAMPAIAN HASIL SIDANG KOMISI
1. KOMISI A
a. ADAT AMBALAN
b. SANDI AMBALAN
7
GERAKAN PRAMUKA

8. E.
F.
G.
H.
I.
c. KELENGKAPAN AMBALAN
2. KOMISI B
a. RENCANA KERJA
ii. TANGGAPAN HASIL SIDANG KOMISI
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI
SIDANG PLENO III
a. PEMILIHAN KETUA DEWAN AMBALAN
b. PEMILIHAN DEWAN ADAT
c. PEMILIHAN PRADANA PUTRA DAN PUTRI
SIDANG TIM PERUMUS
SIDANG PLENO IV
a. POKOK BAHASAN
i. PENYAMPAIAN HASIL SIDANG TIM PERUMUS
b. PIMPINAN SIDANG : DEWAN AMBALAN
SIDANG PLENO V
a. PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH AMBALAN
8
GERAKAN PRAMUKA

9. MUSYAWARAH AMBALAN
POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
TAHUN 2013
SABTU, 7 SEPTEMBER 2013
......... – 14.00
PESERTA DATANG
14.30 – 15.00
SIDANG PENDAHULUAN
15.00 – 15.30
SIDANG PLENO I
SIDANG DISKOR 10 MENIT (SHOLAT)
1. PEMBACAAN RENCANA KERJA
2. PEMBAGIAN PESERTA SIDANG KOMISI
15.40 – 16.00
SIDANG KOMISI
16.00 – 16.30
SIDANG PLENO II
1. PENYAMPAIAN HASIL SIDANG KOMISI
2. TANGGAPAN
3. PENGESAHAN
4. PEMILIHAN TIM PERUMUS
16.30 – 17.00
PEMILIHAN (SIDANG PLENO III):
1. KETUA DEWAN AMBALAN
2. DEWAN ADAT
3. PRADANA PUTRA DAN PUTRI
17.00 – 17.30
PENYAMPAIAN SIDANG TIM PERUMUS
PEMBENTUKKAN FORMATUR
PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG
17.30 - .....
PENUTUPAN
SAYONARA
9
GERAKAN PRAMUKA

10. DOKUMEN NO. 2
MUSYAWARAH AMBALAN
1. RENCANA KERJA
2. DAFTAR PELAKSANA TUGAS DEWAN
AMBALAN DAN PESERTA
GERAKAN PRAMUKA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN
PALEMBANG
MASA BAKTI 2013-2014
10
GERAKAN PRAMUKA

11. MUSYAWARAH AMBALAN
POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
RENCANA KERJA
PARTISIPASI
1. KEMNASKES
2. JAMBORE POLTEKES
3. KEGIATAN PRAMUKA LAINNYA
RENCANA KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PEMBINAAN KESEKOLAH-SEKOLAH
PERKEMAHAN BAKTI KESEHATAN CABANG KOTA PALEMBANG
PERKEMAHAN BAKTI KESEHATAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PENGEMBARAAN
PENDAKIAN GUNUNG DEMPO
GLADI PIMPINAN SATUAN
11
GERAKAN PRAMUKA

12. MUSYAWARAH AMBALAN
POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
A. PELAKSANA TUGAS DEWAN AMBALAN
1. ARIEF WIBISANA
2. AMIRUL MUKMININ
3. IQBAL FAUZAN AZHIMA
4. RISKA OKTAVIANI
5. NURAIDA
6. SEPTIA RAHMALINA
7. DEVY APRIYANI
8. AHMAD ARIF ARKAN
9. AHMAD ROMADHON
10. M.ABDUL KARIM
11. DIAN ARNITA
FARMASI
FARMASI
FARMASI
ANALIS
GIZI
KEBIDANAN
KEBIDANAN
KEPERAWATAN
KEPERAWATAN
KEPERAWATAN
KEPERAWATAN
B. PESERTA MUSYAWARAH
KEPERWATAN
4 PA
1 PI
GIZI
1 PA
1 PI
KEBIDANAAN
2 PI
FARMASI
3 PA
0 PI
KEPGI
1 PA
1 PI
ANALIS
1 PA
1 PI
LUBUKLINGGAU
1 PA
1 PI
BATURAJA
1 PA
1 PI
C. PENASEHAT MUSYAWARAH
A. PEMBINA POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG
B. DOSEN UTUSAN JURUSAN DAN PRODI
PENINJAU
i.
ii.
iii.
iv.
UTUSAN DEWAN LEGISLATIF MAHASISWA 3 ORANG
UTUSAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 3 ORANG
UTUSAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN 1 ORANG
UTUSAN LPM DAN LDK 1 ORANG
12
GERAKAN PRAMUKA

13. DOKUMEN NO. 3
RAPAT PLENO
1. ORGANISASI
2. RANCANGAN KEGIATAN
GERAKAN PRAMUKA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN
PALEMBANG
MASA BAKTI 2013-2014
13
GERAKAN PRAMUKA

14. KOMISI A:
ADAT AMBALAN WIJAYA KUSUMA
PEMBUKAAN
Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan
makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang
mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para Pemuda Indonesia melakukan
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk lebih menggalang persatuan
merebut kemerdekaan, dan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat
Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah rahmat
Tuhan Yang Maha Esa.
Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara
merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, gerakan kepanduan
nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan
kemerdekaan itu. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan
juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia
dalam menegakkan dan mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selamalamanya.
Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa
dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama orang dewasa
berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.
Bahwa Gerakan Pramuka, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan
nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan upaya pendidikan
bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum
muda, ewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan:
negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;
ideologi Pancasila;
kehidupan rakyat yang rukun dan damai;
lingkungan hidup di bumi nusantara.
Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut, Gerakan
Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan, sebagai
bagian pendidikan nasional dilandasi Sistem Among dengan Prinsip Dasar dan Metode
Kepramukaan.
Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka
dilaksanakan pembinaan Pramuka di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang, yang
selanjutnya dijelaskan dalam Adat Ambalan.
BAB I
NAMA, STATUS, DAN TEMPAT
Pasal 1
Nama, Status, dan Tempat
(1) Ambalan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Palembang, yang selanjutnya bernama Ambalan
Sigentar Alam dan Putri Kembang Dadar, yang kemudian disebut ambalan wijaya kusuma.
(2) Status Ambalan Wijaya Kusuma berada dibawah Gugus Depan Poltekkes Palembang, Kwartir Cabang
Palembang 05.103-05.104.
(3) Ambalan Wijaya Kusuma berkedudukan di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Palembang.
14
GERAKAN PRAMUKA

15. BAB II
ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI,
Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.
Pasal 2
Asas
Pasal 3
Tujuan
Ambalan Wijaya Kusuma mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental,
moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya sehingga menjadi:
a. manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang:
1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, dan tinggi moral
2) tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya
3) kuat dan sehat jasmaninya
b. warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat
membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas
pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan,
baik lokal, nasional, maupun internasional.
Pasal 4
Tugas Pokok
Ambalan Wijaya Kusuma mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda
guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu
membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
Pasal 5
Fungsi
Ambalan Wijaya Kusuma berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal, di luar kampus dan di luar
keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan Sistem
Among dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Motto Gerakan
Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa
serta masyarakat Indonesia.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
BAB III
SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN,
KODE KEHORMATAN, METODE KEPRAMUKAAN, MOTTO
DAN KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
Pasal 8
Sistem Among
Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka berlandaskan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses pendidikan yang membentuk anggota Gerakan Pramuka berjiwa
merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka saling ketergantungan antar manusia.
PelaksanaanSistem Among menerapkanPrinsipKepemimpinan:
a. Ing ngarso sung tulodo ;
b. Ing madyo mangun karso;
c. Tut wuri handayani.
Pasal 9
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan
kepramukaan dari pendidikan lain.
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan
terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan.
Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan,
kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat.
Pasal 10
Prinsip Dasar Kepramukaan
Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi nilai dan norma dalam Kehidupan seluruh anggota Gerakan
Pramuka.
Nilai dan norma dimaksud mencakup :
a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
c. peduli terhadap diri pribadinya;
15
GERAKAN PRAMUKA

16. d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
(3) Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:
a. norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;
b. landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;
c. landasan sistem nilai Gerakan Pramuka;
d. pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka;
e. landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.
Pasal 11
Metode Kepramukaan
Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:
a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
b. belajar sambil melakukan;
c. sistem beregu;
d. kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani
dan jasmani peserta didik;
e. kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;
f. sistem tanda kecakapan;
g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;
h. kiasan dasar.
Pasal 12
Kode Kehormatan Pramuka
(1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang
disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar
Kepramukaan.
(2) Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan
pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi
kehormatan dirinya.
(3) Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan
Pramuka Pandega dan Dasadarma;
Pasal 13
Motto Gerakan Pramuka
(1) Motto Gerakan Pramuka adalah :
“Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan.”
(2) Motto Ambalan Wijaya Kusuma:
“Ikhlas hati bina diri, Rela hati Bakti diri, demi menuju hidup sehat”
Pasal 14
Kiasan Dasar
Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar bersumber pada sejarah
perjuangan dan budaya bangsa.
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 15
Anggota
(1) Anggota dari Ambalan Wijaya Kusuma adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang
maupun peserta luar yang mendapatkan izin dari Poltekkes Kemenkes Palembang
Pasal 16
Kepengurusan
(1) Dewan Ambalan adalah kepengurusan kepramukaan di Poltekkes Kemenkes Palembang yang
bertanggung jawab penuh atas pembina gugus depan dan majelis pembimbing gugus depan
dalam hal ini direktur.
Pasal 17
Dewan Ambalan
Dewan Ambalan berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan
Pramuka Penegak.
BAB V
MUSYAWARAH DAN REFERENDUM
Pasal 18
Musyawarah
Musyawarah ambalan dilakukan selama 1 tahun sekali, apabila ada hal tertentu yang harus dibahas,
maka dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah memiliki agenda:
16
GERAKAN PRAMUKA

17. 1.
2.
3.
4.
Laporan Pertanggung Jawaban
Kepengurusan
Membuat Adat Ambalan
Rencana Kerja
BAB VI
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
Pasal 19
Pendapatan
Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:
a. Iuran anggota;
b. Bantuan majelis pembimbing;
c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. Bantuan Pemerintah/ Pemerintah Daerah melaui APBN/ APBD yang tidak mengikat dan disesuaikan
dengan kemampuan negara/ keuangan daerah.
e. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka.
f. usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.
BAB VIII
ATRIBUT
Pasal 20
Lambang
Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ambalan terlampir dalam lampiran 1.
Pasal 21
Pakaian Seragam dan Tanda-tanda
Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka
menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.
Pasal 22
Sandi Ambalan
Sandi ambalan wijayakusuma terlampir dalam lampiran 2.
Pasal 23
Kelengkapan Ambalan
Kelengkapan ambalan wijayakusuma terlampir dalam lampiran 3.
Pasal 24
Renungan Ambalan
Renungan ambalan wijayakusuma terlampir dalam lampiran 4.
BAB IX
PEMBUBARAN
Pasal 25
Pembubaran
Pembubaran Ambalan Wijayakusuma dilaksankan oleh keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Palembang
BAB X
PERUBAHAN ADAT AMBALAN
Pasal 26
Perubahan Adat Ambalan
(1) Perubahan Adat Ambalan hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Dewan Ambalan.
(2) Usul perubahan Adat Ambalan diterima oleh Musyawarah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga
perempat dari jumlah suara yang hadir.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 27
Penutup
Adat Ambalan ini disahkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, dalam musyawarah ambalan.
Yang dilaksanakan pada Sabtu 7 september 2013 di Rektorat Poltekkes Kemenkes Palembang.
17
GERAKAN PRAMUKA

18. Ditetapkan di
: Palembang
Tanggal
: September 2013
Waktu
:
WIB
PENGESAHAN
Pimpinan Sidang II
Pimpinan Sidang I
Arief Wibisana
Riska Oktaviani
Pimpinan Sidang III
M.Abdul Karim
Mengetahui,
Pembina Gugus Depan 10.103-10.104
Yusmaniar SKM
Nip.196206021989012001
Menyetujui,
Wakil Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan I
Sulaiman S.PD S.KM M.Pd M.Kes
Nip.196305251989037005
18
GERAKAN PRAMUKA

19. PROSEDUR TETAP DEWAN AMBALAN
PASAL 1
PENGERTIAN
Dewan Ambalan Wijaya Kusuma adalah wadah kaderisasi kepemimpinan di Politeknik
Kesehatan Kementrian Kesehatan palembang. Sebagai wadah koordinasi kegiatan Penegak.
PASAL 2
MASA BAKTI
Masa Bakti Dewan Ambalan Wijaya Kusuma adalah selama 1 (satu) tahun.
PASAL 3
STRUKTUR
Struktur organisasi terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
Ketua yang merangkap anggota
Wakil Ketua yang merangkap anggota
Sekertaris I yang merangkap anggota
Bendahara yang merangkap anggota
Beberapa anggota bidang:
a. Kajian Kepramukaan
b. Kegiatan Kepramukaan
c. Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat
d. Bidang Evaluasi, dan Pengembangan
e. Sarana Prasarana
PASAL 4
JUMLAH DAN KOMPOSISI
1. Jumlah anggota harus ganjil
2. Jumlah terbanyak anggota dewan ambalan adalah 17 dan paling sedikit adalah 11 orang.
3. Komposisi anggota putri minimal 40 % dan maksimal 60 %.
PASAL 5
SYARAT
1. Bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Memiliki pengalaman di bidang kepramukaan.
BAB II
TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN SIDANG RAPAT
PASAL 6
19
GERAKAN PRAMUKA

20. TUGAS
1. Ketua
a. Memimpin Dewan Ambalan
b. Bersama seluruh anggota menjalankan tugas-tugas pokok
c. Mewakili anggota dewan ambalan sebagai perantara ke Pembina dan Mabigus.
2. Wakil Ketua
a. Membantu ketua memimpin Dewan Ambalan
b. Mewakili ketua apabila berhalangan.
c. Mewakili anggota dewan ambalan sebagai perantara ke Pembina dan Mabigus.
3. Sekertaris
a. Melakukan mekanisme administrasi Ambalan
b. Mewakili dewan kerja apabila ketua dan wakil berhalangan.
4. Bendahara
a. Mengelola keuangan dan harta Ambalan
b. Mewakili dewan kerja apabila ketua, wakil dan sekertaris berhalangan.
5. Ketua Bidang
a. Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan bidangnya masingmasing
b. Mewakili dewan kerja apabila ketua, wakil, Sekertaris dan Bendahara
berhalangan.
6. Anggota Bidang
a. Melakukan Tugas Bidang
b. Membantu ketua bidang Merumuskan kebijakan bidang.
20
GERAKAN PRAMUKA

21. Lampiran-Lampiran
Pusaka Ambalan
Putra :
Golok
Putri :
Selendang
Renungan Ambalan
“Ikhlas Hati Bina Diri, Rela Hati Darma Bakti, demi menuju hidup sehat”
21
GERAKAN PRAMUKA

22. SANDI KHSATRIA WIJAYAKUSUMA
SEBERKAS CAHAYA TERANG, SUCI DAN ANGGUN…
BAGAI ENGKAU… WAHAI KHSATRIA WIJAYAKUSUMA
MOHON PERHATIANMU DAN DENGARKAN TUTUR BUDIMU,
JUJURLAH DALAM BERKATA DAN GIAT UNTUK BEKERJA,
JANGANLAH SEKALI-KALI SETENGAH BENAR ATAU BERMUKA DUA
TANAMKAN DIHATIMU TEKAD DAN USAHA YANG MULIA
TEGUH DALAM JIWA DAN HATI TERBUKA,
PEMUDA SETIA NAN SOPAN, HARAPAN BANGSA
WAHAI INSHAN YANG BERSAHAJA,…..
TAQWALAH PADA YANG MAHA KUASA
CINTAI MAKHLUK SESAMA, BAGAIMANAPUN MEREKA TETAP TEMAN
KITA…
KHSATRIA WIJAYAKUSUMA….. DITANGANMU! DIPUNDAKMU!
CITA-CITA LUHUR PAHLAWAN BANGSA, TERUSLAH MENGIKUTI PARA
KHSATRIA
BAGAIMANAPUN JUGA, TETAPLAH MEMBAWA KEGEMBIRAAN
JANGANLAH KURANG AMALMU DALAM KESUSAHAN
AKHIRNYA…..!!!!
PARADIGMA YANG TERLEWATI
MENJADI ALBUM KLASIK PANDUMU
INILAH JANJI KAMI…
ANAK BUMI YANG SIAP BERBAKTI…….!!!!
DEMI BANGKITNYA IBU PERTIWI…..!!
INILAH KEHENDAK AMBALAN KITA
“KHSATRIA WIJAYAKUSUMA”
22
GERAKAN PRAMUKA

23. KOMISI B:
PROGRAM KERJA
PARTISIPASI
1. KEMNASKES
2. JAMBORE POLTEKES
RENCANA KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PEMBINAAN KESEKOLAH-SEKOLAH
PERKEMAHAN BAKTI KESEHATAN CABANG KOTA PALEMBANG
PERKEMAHAN BAKTI KESEHATAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PENGEMBARAAN
PENDAKIAN GUNUNG DEMPO
GLADI PIMPINAN SATUAN
REKOMENDASI UNTUK AMBALAN:
1.
2.
3.
23
GERAKAN PRAMUKA