2. Definisi Kekayaan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 & UU No. 1 Tahun 2004
Kekayaan Negara adalah semua
barang, baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, BHMN,
BUMN, BUMD, serta penyertaan model
negara atau saham negara
4. UU No. 1 Tahun 2004
“Barang Milik Negara/Kekayaan
Negara yang diperoleh oleh
Kementerian Negara/Lembaga/SKPD,
hanya digunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan
fungsinya masing-masing”
7. PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN
• Dengan Tujuan :
Agar Kekayaan Negara dikelola secara korporasi yang
menguntungkan bagi Negara
• Undang-Undang yang mengatur :
Pasal 2 Huruf G berbunyi, ”Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah
yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang,
surat berharga, piutang, barang atau hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan Negara/Daerah”
8. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
YANG OPTIMAL•Untuk pelaksanaannya, undang-undang Dasar
memberi kewenangan kepada negara untuk
menguasai dan mempergunakan seluruh kekayaan
negara yang bersumber dari bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
•Di dalam pengertiannya “Negara Menguasai
Kekayaan”, terkandung maksud agar
penggunaannya dapat diarahkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, pemerataan dan
kesinambungan manfaat untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat
9. MANFAAT PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA
•Mengetahui nilai terkini dan nilai potensi serta lokasi harta
kekayaan negara yang sangat bermanfaat dalam rangka
mendukung penguatan struktur ekonomi nasional;
•Mempermudah pengendalian, efisiensi pemanfaatan dan
optimalisasi pemanfaatan harta kekayaan negara;
•Mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan
manajemen dan bisnis bagi institusi yang menguasai dan
mengeloa harta kekayaan negara;
•Mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan
manajemen dan bisnis bagi institusi yang menguasai dan
mengelola harta kekayaan negara dalam rangka
mengoptimalkan manfaat dan potensi yang ada.
