RENSTRA DINAS HUBKOMPAR

Renstra Dinas Hubkompar
Kabupaten Pakpak Bharat
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain
itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis
(Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode
satu tahun.
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Pakpak Bharat.
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 03 Tahun 2015 tentang tugas pokok dan
fungsi sebagai SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan
teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum serta pembinaan
dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tersebut di atas, Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata ini juga
disusun berdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2021.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata ini merupakan salah
satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana

2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Rencana Strategis ini selanjutnya akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
(Renja) sebagai masukan bagi penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
1.2 Landasan hukum
Adapun landasan Hukum dari penyusunan Rencana Strategis adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis standar
Pelayanan Minimal Bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/ Kota;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata cara penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata
cara penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
tahun 2016 – 2021 adalah memuat Visi, Misi Tujuan Strategi, Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata dan untuk mudah dipahami dan dipedomani oleh
berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan bidang

3
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata baik secara langsung maupun tidak
langsung, baik yang berupa fisik maupun non fisik, tentang gambaran
pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dalam kurun waktu 5
tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola
pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan,
diharapkan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan
didukung secara penuh oleh insan Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan
keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, kelestarian
lingkungan.
b. Tujuan
Renstra ini dibuat agar dapat dijadikan landasan dan menjadi guides line
(acuan) dalam penyusunan strategi dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh
stakeholder bidang Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata selama 1 sampai 5
tahun ke depan juga memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja
(Renja) SKPD dan merupakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi bagi
pelaksanaan rencana pembangunan di SKPD.
1.3. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah
sebagai berikut :
BAB.I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB.II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Hubkompar
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
2.3 Jenis Pelayanan
2.4 Kelompok Sasaran
BAB.III Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD

4
 Gambaran Umum Daerah terkait dengan pelayanan SKPD
 Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya
 Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD
BAB.IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Tujuan dan Sasaran
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB.V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB.VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
BAB.VII Penutup

5
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS HUBKOMPAR
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sebelum terbentuknya Dinas Hubkompar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah tadinya masih merupakan
Dinas yang Dasar Hukum nya adalah Perda Nomor 2 Tahun 2009 dengan sebutan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan, sehingga
pada masa itu membidangi Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan dan Pertamanan
dan Kebersihan sementara bidang Komunikasi masih melekat pada Bidang
Perhubungan sebagai seksi Komunikasi dan Informatika.
Setelah terbentuknya Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang organisai tata kerja Dinas
yang salah satunya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata berdasarkan
perda tersebut jabatan struktural Dinas Hubkompar adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas yang terdiri dari 3 Sub bagian yaitu :
 Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan
 Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perhubungan yang terdiri dari 2 Seksi yaitu :
 Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan
 Seksi Lalu lintas dan Perparkiran
4. Bidang Komunikasi dan Pengolahan data Elektronik yang terdiri dari 2 seksi yaitu :
 Seksi Sarana dan Prasarana
 Seksi Pengembangan informasi, Elektronik dan Dokumentasi
5. Bidang Pariwisata yang terdiri dari 2 seksi yaitu :
 Seksi Pengembangan Pariwisata
 Seksi Promosi Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Bupati pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2014 pada Bab X uraian
tugas dari seluruh jabatan struktural di Dinas Hubkompar adalah sebagai sebagai
berikut :

6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
Pasal 137
(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
c. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pada bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata;
d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagiamana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata memiliki uraian tugas:
a. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi
dan pariwisata;
b. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dalam rangka kelancaran
tugas;
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;
d. Membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan
administrative kepada semua unsure dilingkungan Dinas Dinas Perhubungan,
e. Mengelola administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegasawaian,
perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan dinas;

7
f. Menyelenggarakan pembinaan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi
dan pariwisata yang ditetapkan Bupati Pakpak Bharat;
g. Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengelola restribusi dan penerimaan daerah
di bidang perhubungan, komunikasi dan pariwisata yang bersumber dari
Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah dan pihak lain;
h. Memberi pedoman kebijakan teknis perijinan di perhubungan, komunikasi dan
pariwisata;
i. Mengelola dan mengendalikan sumber daya, sarana dan prasarana perhubungan,
komunikasi dan pariwisata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
j. Melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal dalam
perhubungan, komunikasi dan pariwisata;
k. Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Pariwisata;
l. Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
m.Merumuskan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
n. Menentukan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta faslitas pendukung di jalan
kabupaten;
o. Menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan,
alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan
serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang
berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota;
p. Memberikan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, TV dan stasion relay;
q. Menyelenggarakan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan
penumpang, dan terminal angkutan barang;
r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
s. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Dinas Perhubungan,
t. Menetapkan rencana induk pengembangan daerah pariwisata;
u. Menyelenggarakan pembinaan promosi tingkat pariwisata;
v. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata;

8
w.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. Memberi
petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
x. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
y. Membuat dan rnenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;
z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
Paragraf 1
Sekretaris
Pasal 138
(1) Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas :
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang ketatausahaan;
b. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas;

9
c. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan verifikasi,
perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
e. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program
kerja dinas;
f. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan bidangnya;
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi;
h. Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi surat menyurat,
ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan
fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
i. Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris
daerah;
j. Menyelenggarakan penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP;
k. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap bagian;
l. Melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, dan
perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
m.Menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai
dan anggaran pada dinas;
n. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di
Sekretariat;
o. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif terhadap
pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
p. Membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian kantor;
q. Menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan
secara berkala;
r. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi;
s. Membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urutan Kepangkatan,
Perencanaan Naik Naik Pangkat, Perencanaan Naik Gaji Berkala dan lain-lain yang
menyangkut Kepegawaian;
t. Melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
u. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
v. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan

10
w.Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas;
x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 139
(1) Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata usaha, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta
ruang perkantoran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian
Umum mempunyai uraian tugas :
a. Membantu Sekretaris Dinas dibidang tugasnya;
b. Menyiapkan progam dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan barang
inventaris;
c. Mengelola urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
d. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di
bagian umum dan perlengkapan;

11
e. Menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat,
ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan, penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan fasilitas lainnya;
f. Merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat masuk, surat
keluar, sekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
h. Menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan
perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan
inventaris barang;
i. Mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah dilingkungan dinas;
j. Membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas
dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
k. Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan
kenyamanan serta kebersihan;
l. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan;
m.Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat;
n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Pasal 140
(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Pariwisata.
Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan Kepegawaian pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;

12
b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian pada Dinas Perhubungan,
c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan Kepegawaian pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
d. Pengawasan pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
fungsinya.
Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. Membantu Sekretaris Dinas dibidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
c. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya;
d. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
e. Melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan;
f. Melakukan pengelolaan keuangan administrasi kepegawaian;
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
h. Melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan
dinas;
i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dinas;
j. Menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
k. Melaksanakan verivikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
l. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan
kepegawaian;
m.Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
dilingkungan dinas;
n. Mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat dilingkungan dinas;
o. Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan dinas;
p. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
kepegawaian;
q. Merencanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan pegawai;
r. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;
s. Menyiapkan SPM;
t. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

13
u. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
dalam rnenetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
v. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
w.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 4
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 141
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata.
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan masing-masing bidang pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-
masing bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
d. Pengawasan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
fungsinya.
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
a. Membantu Sekretaris pada bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran sub bagian;

14
c. Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem informasi dinas
sekala kabupaten;
d. Menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan pengembangan
sistem informasi dinas;
e. Menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa data/laporan
menjadi informasi daerah;
f. Mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana, sub bagian di
dinas;
g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan indikator kinerja
yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah
(LAKIP), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah (LPPD) di dinas;
h. Mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program
i. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;
j. Melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Pariwisata;
k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang
perhubungan, komunikasi dan pariwisata meliputi penatausahaan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada pimpinan;
m.Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
q. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan;
r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

15
u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Perhubungan
Paragraf 1
Kepala Bidang Perhubungan
Pasal 142
(1) Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan penyusunan program dan petunjuk teknis urusan
perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian lalu lintas
dan perparkiran.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional kegiatan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan
prasarana perhubungan, pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
b. Pengelolaan urusan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan, pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
c. Pengoordinasian pengelolaan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan
prasarana perhubungan, pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
d. Pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan bidang perhubungan yang
meliputi sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian lalu lintas dan
perparkiran;
e. Pelaporan pengelolaan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan, pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang
Perhubungan mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. Menyelenggarakan dan menyusun program pembangunan perhubungan, lalu lintas
angkutan darat;
c. Mengelola dan mengendalikan sumber daya, sarana dan prasarana lalu lintas
angkutan darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16
d. Melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal dalam lalu
lintas angkutan darat;
e. Mengkoordinasikan penyusunan buku kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan
pembinaan lalu lintas angkutan darat;
f. Menyusun kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan perdesaan/angkutan
kota;
g. Menyiapkan dan menyusun rekomendasi operasi angkutan sewa;
h. Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
i. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan
angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
j. Menyusun rencana lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta faslitas pendukung
di jalan kabupaten;
k. Melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta
fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang
berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota;
l. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap laulintas dan angkutan serta uji
kendaraan.
m.Menyusun rencana lokasi fasilitas parkir untuk umum;
n. Melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
o. Menyusun rencana pembangunan terminal umum angkutan darat;
p. Melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal umum angkutan darat;
q. Melaksanakan Pengelolaan retribusi pada bidang perhubungan;
t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris;
dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pasal 143

17
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mebagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan peningkatan dan pengembangan sarana dan
prasarana perhubungan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan;
b. Pelaksanaan urusan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang Perhubungan yang meliputi sarana
dan prasarana perhubungan;
d. Pengawasan urusan bidang perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan;
e. Pelaporan urusan bidang Perhubungan yang meliputi sarana dan prasarana
perhubungan;
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha menyangkut
sarana dan prasarana perhubungan;
c. Melaksanakan penyusunan buku kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan
pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan;
d. Menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan;
e. Membuat rencana program naskah peraturan perundang-undangan di bidang
sarana dan prasarana perhubungan;
f. Mengawasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan;
g. Melaksanakan penyusunan program pembangunan sarana dan prarasana
perhubungan;

18
h. Melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal dalam
pengelolaan sarana dan prasarana perhubunngan;
i. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis
pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan;
j. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap lalulintas dan angkutan serta uji
kendaraan.
k. Melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta
fasilitas pendukung dan memberikan fasilitas penerangan Jalan Umum di jalan
kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam ibukota
kabupaten/wilayah kota;
l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m.Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran
Pasal 144
(1) Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mebagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pengendalian lalu lintas dan perparkiran.
Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan bidang Perhubungan yang meliputi pengendalian Lalu Lintas
dan Perparkiran;
b. Pelaksanaan urusan bidang Perhubungan yang meliputi pengendalian lalu lintas
dan perparkiran;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang Perhubungan yang meliputi
pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
d. Pengawasan urusan bidang perhubungan yang meliputi pengendalian lalu lintas
dan perparkiran;

19
e. Pelaporan urusan bidang Perhubungan yang meliputi pengendalian lalu lintas dan
perparkiran;
fungsinya.
Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai uraian tugas :
lalu lintas angkutan darat;
c. Membuat rencana program naskah peraturan perundang-undangan di bidang
perhubungan meliputi pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
d. Melaksanakan penyusunan buku kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan
pembinaan lalu lintas angkutan darat;
e. Melaksanakan penyusunan program pengendalian lalu lintas dan pembangunan
sarana perparkiran;
f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana,
keselamatan dan operasi lalu lintas;
g. Membuat rencana pengembangan sarana dan prasarana keselamatan dan operasi
lalu lintas;
h. Membuat rencana program naskah peraturan perundang-undangan di bidang lalu
lintas angkutan darat;
i. Melaksanakan pengendalian operasi lalu lintas, kegiatan bongkar muat pada
angkutan darat dan terminal;
j. PPNS melaksanakan pembinaan dan penindakan terhadap pengguna angkutan
yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku ;
k. Melakukan pengawalan terhadap pimpinan daerah dalam kunjungan kerja daerah
sesuai dengan prototokoler ;
l. Melaksanakan dan mengendalikan tarif jasa angkutan darat;
m.Melaksanakan rekomendasi teknis perijinan di bidang lalu lintas angkutan darat;
p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

20
Bagian Keempat
Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik
Paragraf 1
Kepala Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik
Pasal 145
(1) Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
komunikasi, pengolahan data dan elektronik.
Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan komunikasi, pengolahan data dan elektronik;
b. Pengelolaan urusan komunikasi, pengolahan data dan elektronik;
c. Pengoordinasian pengelolaan urusan komunikasi, pengolahan data dan elektronik;
d. Pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan komunikasi,
pengolahan data dan elektronik;
e. Pelaporan pengelolaan urusan komunikasi, pengolahan data dan elektronik;
fungsinya.
Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik mempunyai uraian tugas :
a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana strategis, dan rencana
kerja dibidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronisk;
c. Merencanakan operasional bidang Komunikasi Pengolahan Data dan Elektronik
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan komunikasi, pengolahan data
dan eletronik serta Media dan Informatika sebagai bahan penyusunan RPJPD dan
RPJMD Kabupaten;
e. Menganalisa bahan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten
sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

21
f. Menganalisa bahan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan
kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
g. Melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung
seluler atau sejenisnya;
h. Menganalisa bahan pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
i. Menganalisa bahan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara
telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
j. Menganalisa bahan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan
kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
k. Menganalisa bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun
pemancar radio dan/atau televisi;
l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala
kabupaten;
m.Menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, TV
dan stasion relay;
n. Melaksanakan pemberian informasi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten,
Provinsi maupun Pusat;
o. Menganalisa dan mengkaji aspirasi masyarakat terhadap feedback dari adanya
kebijakan Pemerintah Daerah;
p. Melaksanakan penyebaran informasi melalui media pertunjukan rakyat dan siaran
radio;
q. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna
anggaran APBD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
r. Penyelenggaraan penyusunan rencana detail, pengembangan sistem informasi
daerah dan rencana detail pengembangan sistem informasi masyarakat;
s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta
t. Mengumpulkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
u. Memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis
terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio, izin lokasi pembangunan studio
dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

22
v. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan
pengembangan kemitraaan media skala kabupaten;
w.Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
y. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris;
z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 146
(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
melaporkan urusan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
Komunikasi.
Sarana dan Prasarana Komunikasi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektornik yang
meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi;
b. Pelaksanaan urusan bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektornik yang
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan
Elektornik yang meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
komunikasi;
d. Pengawasan urusan bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektornik yang
e. Pelaporan urusan bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektornik yang
fungsinya.
Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :

23
a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
pengingkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi;
c. Mengumpulkan kebijakan teknis di bidang peningkatan dan pengembangan sarana
dan prasarana komunikasi;
d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi;
e. Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi;
f. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut
sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
g. melaksanakan pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraaan
media skala kabupaten;
h. Melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan
i. Menyiapkan dan mencetak brosur, leaflet, Spanduk, Baliho, serta bahan- bahan
lain sebagai media penginformasian kepada masyrakat.
j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringannya yang
bersifat lokal;
k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus;
l. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
m.Melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan
stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
n. Melaksanakan pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
q. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
s. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;

24
t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi
Pasal 147
(1) Seksi Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan peningkatan dan pengembangan
informasi, elektronika dan dokmentasi.
Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi;
b. Pelaksanaan urusan bidang Pengembangan Informasi, Elektronika dan
Dokumentasi;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan Informasi, Elektronika dan
Dokumentasi;
d. Pengawasan urusan Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi;
e. Pelaporan urusan urusan Pengembangan Informasi, Elektronika dan Dokumentasi;
fungsinya.
Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :
a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Informasi, Elektronika dan
Dokumentasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata;
c. Menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Seksi
pengembangan informasi, elektronika dan dokumentasi;
d. Menyiapkan dan menyusun bahan penyelenggaraan pengembangan informasi,
elektronika dan dokumentasi;
e. Melaksnakan teknis pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan

25
f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringan
telekomunikasi yang bersifat lokal;
g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus;
h. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi persyaratan
administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan
radio;
i. Menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan
stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
j. Melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
skala kabupaten;
k. Menyelenggarakan teknis pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran,
TV dan stasion relay;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
m.Menyiapkan bahan analisa urusan media dan informasi;
n. Melaksanakan teknis diseminasi informasi nasional;
o. Melaksanakan teknis pengawasan dan penerbitan film dan radio;
p. Melaksanakan informasi keliling;
q. Melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media
skala kabupaten;
r. Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan program dan penyelenggaraan
informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisionil dan media baru;
s. Melaksanakan teknis penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk,
baligo, bilboard dan gambar dinding;
t. Melaksanakan teknis penelitian dan pengembangan teknologi informasi;
u. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan media dan informasi;
v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
y. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
dan fungsinya.

26
Bagian Kelima
Bidang Pariwisata
Paragraf 1
Kepala Bidang Pariwisata
Pasal 148
(1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pariwisata dengan bidang pengembangan
pariwisata dan promosi pariwisata.
Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan pariwisata dengan garapan pengembangan
pariwisata dan promosi pariwisata;
b. Pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan pariwisata dan
promosi pariwisata;
c. Pengoordinasian pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan
d. Pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan pariwisata dengan
garapan pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata;
e. Pelaporan pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan
fungsinya.
Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik mempunyai uraian tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran bidang;
pengembangan wisata dan pemasaran wisata;
c. Merencanakan operasional kegiatan urusan pariwisata dengan bidang garapan
pengembangan dan promosi pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata dalam rangka kelancaran tugas;

27
e. Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan pariwisata dengan bidang
garapan pengembangan dan promosi pariwisata sebagai bahan penyusunan RPJPD
dan RPJMD Kabupaten;
f. Mengelola dan menganalisa kegiatab yang berkaitan dengan urusan pariwisata
dengan bidang garapan pengembangan dan promosi pariwisata;
g. Menyusun bahan-bahan untuk penyusunan rencana induk pengembangan sumber
daya pariwisata nasional;
h. Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kebijakan kabupaten dalam
pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
i. Melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyusunan bahan penetapan
kebijakan RIPP kabupaten;
j. Menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran
pariwisata;
k. Menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
pameran/event budaya dan pariwisata;
l. Menyusun kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin usaha pariwisata,
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan
umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya;
m.Menyelenggarakan pengawasan terhadap pengusahaan obyek dan daya tarik
wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana
pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya;
n. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata;
o. Melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi atau
multistakeholder;
p. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang
pariwisata tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan dibidang pariwisata di kabupaten;
q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pariwisata;
t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris;
dan fungsinya.

28
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata
Pasal 149
(1) Seksi Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan pariwisata bidang garapan pengembangan
wisata.
Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Perencanaan urusan pariwisata bidang garapan Pengembangan pariwisata;
b. Pelaksanaan urusan pariwisata bidang garapan Pengembangan pariwisata;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pariwisata bidang garapan Pengembangan
pariwisata;
d. Pengawasan urusan pariwisata bidang garapan Pengembangan pariwisata;
e. Pelaporan urusan pariwisata bidang garapan Pengembangan pariwisata;
fungsinya.
Pengembangan Pariwisata mempunyai uraian tugas :
b. Menghimpun, menganalisa dan menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) mengenai urusan pariwisata bidang garapan
Pengembangan Pariwisata;
c. Melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan penyusunan
penetapan kebijakan RIPP kabupaten urusan pengembangan pariwiasata;
d. Melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan penyusunan
penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
e. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan
penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
f. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan
penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata ;
g. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan
penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha
pariwisata;

29
h. Menyiapkan bahan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin terhadap usaha
pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi
dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata;
i. Melaksanakan Pengawasan terhadap pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
(ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata,
serta usaha seni;
j. Menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata;
k. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerjasama destinasi
pariwisata;
l. Melaksanakan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata serta jasa dan
sarana wisata;
m.Melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata;
n. Melaksanakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata;
o. Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi
pariwisata;
p. Melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan jasa dan sarana
pariwisata;
q. Melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata;
r. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan
izin operasi pramuwisata;
s. Melaksanakan Koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi atau
multistakeholder;
t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
u. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
v. Menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan penghimpunan
peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;
y. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
dan fungsinya.

30
Paragraf 3
Kepala Seksi Promosi Wisata
Pasal 150
(1) Seksi Promosi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
melaporkan urusan pariwisata bidang garapan promosi wisata.
Promosi Wisata mempunyai fungsi :
a. Perencanaan urusan pariwisata bidang garapan promosi pariwisata;
b. Pelaksanaan urusan pariwisata bidang garapan promosi pariwisata;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pariwisata bidang promosi pariwisata;
d. Pengawasan urusan pariwisata bidang promosi pariwisata;
e. Pelaporan urusan pariwisata bidang promosi pariwisata;
fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pengembangan Wisata mempunyai uraian tugas :
b. Merencanakan kegiatan seksi urusan pariwisata bidang garapan promosi;
c. Menghimpun, menganalisa dan menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) mengenai urusan pariwisata bidang garapan promosi
pariwisata;
d. Menghimpun, menganalisa dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam urusan pariwisata bidang garapan
promosi pariwisata;
e. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dalam urusan
pariwisata bidang garapan promosi;
f. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran
pariwisata, partisifasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata;
g. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran
pariwisata dan penyelenggaraan widya wisata;
h. Menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis promosi
pariwisata serta bahan-bahan untuk kerjasama promosi pariwisata;
i. Menghimpun dan mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan pedoman
partisipasi pada pameran budaya daerah dan widya wisata;

31
j. Melaksanakan pengadaan sarana dan media promosi;
k. Melaksanakan pembinaan promosi pariwisata dan mengembangkan system
informasi promosi pariwisata;
l. Melaksanakan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya
wisata;
m.Melaksanakan kegiatan sebagai peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow
bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
n. Melaksanakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata;
o. Melaksanakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi
pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata ;
p. Melaksanakan event promosi pariwisata di luar negeri dengan koordinasi
pemerintah dan provinsi;
q. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
r. Melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline
pariwisata;
s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup
t. tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
u. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
v. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
w.Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
x. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

32
BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA
Kepala Dinas
Mordehai Orba Suntuk, SH,MH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
PERHUBUNGAN
BIDANG
KOMUNIKASI,
PENGOLAHAN DATA
DAN ELEKTRONIK
SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA
PERHUBUNGAN
JASMAN BANUREA
Plt.SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA
MIKE DONNA ROHMI
BERUTU, SE
SEKSI
PENGENDALIAN LALU
LINTAS DAN
PERPARKIRAN
POSMAN MANIK
SEKSI
PENGEMBANGAN
INFORMASI,
ELEKTRONIK, DAN
DOKUMENTASI
UPT
SUBBAG
UMUM DAN
PERLENGKAPAN
Kardonos Damanik,
S.Kom
SUBBAG
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN
Nurtina Banurea
SUBBAG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
Set Jedija
Sebayang, SS
Sekretaris Dinas
Dra. Sohmi Pliten Tiolinda
BIDANG
PARIWISATA
SEKSI
PENGEMBANGAN
PARIWISATA
SADA TUA MANIK,
SE
SEKSI
PROMOSI PARIWISATA
MAULUT ARIANTO C.
SOLIN, S.SOS

33
2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Hubkompar
a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :
NO PENDIDIKAN JUMLAH KET
1 S-2 3 Orang
2 S-1 10 Orang
3 D-3 7 Orang
4 D-2 0 Orang
5 SMA sederajat 16 Orang
Jumlah 36 Orang
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :
NO ESELON JUMLAH KET
1 Eselon/Iib 1 Orang
2 Eselon/IIIa 1 Orang
3 Eselon/IIIb 0 Orang
4 Eselon/Ivb 8 Orang
Jumlah 10 Orang
c. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/gol.ruang :
NO PANGKAT/GOL.RUANG JUMLAH KET
1 Pembina Tk.I/IV.b 1 Orang
2 Pembina /IV.a 1 Orang
3 Penata Tk.I/III.d 1 Orang
4 Penata/III.c 4 Orang
5 Penata Muda Tk.I/III.b 7 Orang
6 Penata Muda/III.a 1 Orang
7 Pengatur Tk.I/II.d 7 Orang
8 Pengatur/II.c 3 Orang
9 Pengatur MudaTk.I/II.b 11Orang
10 Pengatur Muda/II.a 0 Orang

34
d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin :
NO JENIS KELAMIN JUMLAH KET
1 Laki-laki 26 Orang
2 Perempuan 10 Orang
Jumlah 36 Orang
e. Pendidikan pejabat di Lingkungan Dinas HUBKOMPAR
Keterangan :
Jabatan Eselon III.b Yang belum terisi sebanyak 3 orang
Jabatan Eselon IV.a Yang belum terisi sebanyak 1 orang
NO JABATAN
PENDI
DIKAN
ESE
LON
PANGKAT/
GOL.RUANG
KET
1. Kepala Dinas S2 II/b Pembina Tk.I IV/b
2. Sekretaris Dinas S2 III/a Pembina IV/a
3. Kabid. Perhubungan - - - Belum terisi
4. Kabid.Pariwisata - - - Belum terisi
5. Kabid.Komunikasi, Pengolahan
data dan Elektronik
- - - Belum Terisi
6. Kasubag Umum dan
Perlengkapan
S1 IV/a Penata Tk.I III/d
7. Kasubag Keuangan dan
Kepegawaian
SMA
Sederajat
IV/a Penata III/c
8. Kasubag Perencanaan evaluasi
dan Pelaporan
S1 IV/a Penata III/c
9. Kasi lalu lintas dan perparkiran SMA
Sederajat
IV/a Penata Muda Tk. I
III/b
10. Kasi Sarana dan Prasarana
Perhubungan
S1 IV/a Penata III/c
11. Kasi Pengembangan Informasi,
Elektronik dan Dokumentasi
- - - Belum terisi
12. Kasi Sarana dan Prasarana
Bidang Komunikasi
S1 IV/a Penata Muda Tk.I
III/b
Plt
13. Kasi Pengembangan Wisata S2 IV/a Penata Muda Tk.I
III/b
14. Kasi Promosi Pariwisata S1 IV/a Penata III/c

35
2.2 Kinerja Pelayanan Pada Dinas Hubkompar
Pada Sekretariat Dinas selaku unsur staf pada Dinas memberikan pelayanan Pada
bidang-bidang di Dinas Hubkompar selaku teknis Kegiatan yang langsung
berhadapan dengan Masyarakat secara administratif dan kebutuhan perkantoran
lainnya, sedangkan layanan yang dilaksanakan pada bidang-bidang di Dinas
Hubkompar antara lain :
a. Bidang Perhubungan
 Memberikan rekomendasi izin Trayek bagi pengusaha pengangkutan
 Pemasangan alat-alat fasilitas keselamatan lalu lintas untuk kenyamanan dan
keamanan berlalulintas seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail,
warning light, cermin tikungan, delianator dll.
 Menyiapkan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
 Memfasiltasi bantuan Bus Perhubungan kepada masyarakat.
 Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor (sedang dalam proses).
 Mengelola terminal (sedang dalam proses).
b. Bidang Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
 Memberikan rekomendasi izin usaha menara Telekomunikasi.
 Mengembangkan sarana prasarana komunikasi media elektronik (Radio Pakpak
Bharat FM).
 Memperluas jaringan internet.
 Merencanakan, menata dan merawat sarana prasarana komunikasi media massa .
c. Bidang Pariwisata
 Melatih masyarakat yang tinggal dikawasan Wisata untuk meningkatkan
pendapatan Masyarakat dan menjaga kelestarian Objek Wisata
 Memfasilitasi Pasar Wisata (Canteen and Artshop)
 Pemberian Rekomendasi Izin Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan
 Menata Sarana dan Prasarana Objek Wisata
 Mengembangkan lokasi wisata unggulan.

36
 Aset yang dikelola
Adapun Asset yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata
adalah sebagaimana terlampir dalam renstra ini.
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Hubkompar
Kelompok Sasaran yang menjadi layanan Dinas Hubkompar pada bidang Perhubungan
adalah Masyarakat pengguna jalan, perusahaan pengangkutan, pengelola lokasi parkir
dan lain-lain.
Sedangkan sasaran utama dari Bidang Perhubungan adalah Meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat pengguna jalan dalam upaya meningkatkan keselamatan masyarakat
pengguna jalan dalam berkendara sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten
Pakpak Bharat dapat diminimalisir seminimal mungkin.
Disamping itu Bidang Perhubungan juga didalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat akan menghasilkan pemasukan kepada Daerah berupa peningkatkan PAD
(Pendapatan Asli Daerah) melalui retribusi kepada kendaraan yang melintasi terminal,
pengguna terminal, dari lahan parkir yang dikelola oleh Pemerintah dan dari Pengujian
Kendaraan Bermotor yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
Pada Bidang Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik saat ini sudah melayani berupa
penyampaian informasi kepada masyarakat Pakpak Bharat secara luas, berupa siaran
Publik yaitu Radio Pemkab Pakpak Bharat yang berada di Frequensi 95,7 FM. Dengan
jangkauan yang mencakup Kabupaten tetangga yaitu: Dairi, Humbang Hasundutan,
Tapanuli Tengah, Subulussalam, Singkil dan Pakpak Bharat sendiri sampai kepelosok
desa, sehingga memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat Pakpak Bharat
Khususnya.
Disamping itu pada 2 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas
Hubkompar sudah membuat jaringan Internet yang mencakup beberapa titik di Kota
Salak dan gedung Perkantoran Sindeka berupa Internet Gratis yang dapat diakses oleh
Masyarakat Pakpak Bharat di titik-titik yang telah ditentukan secara gratis dan mudah
diakses.
Ditahun-tahun berikutnya Bidang Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik telah
merencanakan akan selalu meningkatkan kualitas jaringan agar dapat mengikuti
perkembangan jaman setiap tahunnya sehingga diharapkan seluruh wilayah Pakpak
Bharat dapat terintegrasi dengan Internet dengan mudah dan murah bahkan gratis.

37
Bidang Pariwisata tujuan utamanya untuk meningkatkan kedatangan wisatawan ke
daerah wisata di Pakpak Bharat dengan jalan meningkatkan jumlah tujuan wisata dan
kualitas tempat wisata unggulan di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga layak dan
nyaman untuk didatangi oleh wisatawan. Dengan meningkatnya tingkat kunjungan
wisatawan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan sendirinya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisatawan dan peningkatan pendapatan bagi
masayarakat pengelola penginapan, hotel, pengusaha cendramata, rumah makan dan
lain-lain.
Berikut ini tabel yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata yaitu:
FAKTOR INTERNAL
Potensi/Kekuatan
(Strength – S)
Kelemahan
(Weakness – W)
BIDANG
PERHUBUNGAN
1. Bidang Perhubungan menjadi
Nomenklatur utama dari
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata
Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Adanya Undang-undang yang
menyatakan bahwa setiap
Kabupaten/ Kota harus
memiliki gedung pengujian
Kendaraan Bermotor
3. Setiap Kabupaten/kota harus
memiliki Terminal terpadu.
4. Sudah adanya Peraturan
Daerah dalam hal pengelolaan
parkir dan retribusi terminal
di wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat.
5. Sudah adanya sebagian
sarana dan Prasarana
Pendukung Perhubungan .
6. Sudah adanya Peraturan dan
Perundang-undangan yang
1. Belum adanya terminal
Induk dan Terminal
Pembantu.
2. Minimnya fasilitas sarana
dan prasarana Perhubungan.
3. Jalan yang ekstrem di
membutuhkan fasilitas
keselamatan (butuh biaya
banyak)
4. Minimnya kemampuan SDM
personil di Bidang
Perhubungan.
5. Minimnya sarana dan
prasarana Perhubungan
yang ada di Kabupaten
Pakpak Bharat seperti
terminal dan Pengujian
Kendaraan Bermotor.
6. Terbatasnya Anggaran yang
disediakan untuk melengkapi
fasilitas sarana dan

38
yang menjadi acuan bidang
Perhubungan.
prasarana Perhubungan
lainnya.
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK
1. Sudah tersebarluasnya
informasi melalui mas media
(Radio Pakpak Bharat FM
95,7)
2. Adanya jaringan internet
Kabupaten yang dapat
digunakan oleh masyarakat
untuk memperoleh informasi
dibeberapa titik. (Lapangan
Napasengkut, Tugu, Pendopo
Bupati, SMA N Salak.
3. Seluruh SKPD kompleks
Panorama indah sindeka –
Salak sudah memiliki website
1. Infrastruktur jaringan
internet belum optimal
sehingga mengakibatkan
Jaringan internet sering
lemah
2. Letak geografis yang cukup
ekstrim
3. Minimnya Sumber daya
Manusia dibidang IT
4. SKPD (Kecamatan) belum
memiliki website
BIDANG
PARIWISATA
1. Potensi objek wisata sebagai
sumber Pendapatan.
2. Potensi SDM yang dapat
diberdayakan.
3. Adanya regulasi
1. Terbatasnya kemampuan
SDM untuk mengoptimalkan
Potensi.
2. Terbatasnya sarana dan
prasarana
3. Belum semua potensi wisata
dikembangkan secara
optimal.
4. Minimnya aksesbilitas antar
wilayah menuju ODTW
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang/Kesempatan
(Oportunities – O)
Hambatan dan Tantangan
(Threats – T)
BIDANG
PERHUBUNGAN
1. Meningkatkan
Keselamatan dan
Pelayanan Transportasi
1. Jalan Utama yang di Pakpak
Bharat didominasi Jalan
Nasional dan Jalan Provinsi.

39
kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan PAD
3. Peluang Kesempatan
Usaha Jasa
Pengangkutan
4. Terciptanya lapangan
kerja baru
5. Jaringan dan Kualitas
jalan yang semakin
meningkat
2. Kurangnya Perhatian Pusat dan
Provinsi terhadap fasilitas
keselamatan Lalu lintas di ruas
jalan Nasional dan Provinsi.
3. Kesadaran pengguna jalan di
sangat rendah terhadap
peraturan berlalu lintas.
4. Jaringan jalan Kabupaten yang
masih banyak belum sesuai
standart jalan raya. Sehingga
membutuhkan alat keselamatan
yang ekstra.
BIDANG KOMUNIKASI
DAN PENGOLAHAN
DATA ELEKTRONIK
1. Kemudahan masyarakat
mengakses informasi
seputar pembangunan
Kabupaten Pakpak
Bharat
2. Kebutuhan masyarakat
akan internet semakin
tinggi.
1. Infrastruktur Jaringan internet
belum optimal
2. Masyarakat Pakpak Bharat
belum melek teknologi.
BIDANG PARIWISATA 1. Tingginya minat
masyarakat
mengunjungi daerah
wisata.
2. Teknologi informasi
yang dapat
dimaksimalkan sebagai
promosi kepariwisataan.
3. Semakin terbukanya
jaringan kerjasama
dengan masyarakat,
Badan Usaha dan
swasta untuk
menciptakan wisata
1. Belum optimalnya peran serta
masyarakat dalam
pengembangan wisata.
2. Belum optimalnya
pengembangan objek wisata.
3. Kabupaten Pakpak Bharat belum
sebagai daerah Tujuan wisata
Favorit sehingga investor belum
tertarik.
4. Masyarakat yang belum
berpikiran terbuka terhadap
peningkatan perekonomian dari
bidang pariwisata.

40
yang layak jual.
4. Adanya minat
wisatawan yang
meningkat untuk
berkunjung.
Kerja baru
3.3 Analisa Isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Hubkompar
FAKTOR EKSTERNAL STRATEGI I
(S – O)
STRATEGI II
(W - O)
Peluang/Kesempatan
(Oportunities – O)
Bidang Perhubungan
1. Meningkatkan
Keselamatan berlalu
lintas dan Pelayanan
Transportasi kepada
Masyarakat.
2. Meningkatkan PAD
3. Peluang Kesempatan
Usahan Jasa
Pengangkutan
kerja baru
5. Jaringan dan Kwalitas
jalan yang semakin
meningkat.
1. Dengan pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan dan alat
keselamatan berlalu lintas
dapat meningkatkan
jaminan keselamatan
berlalu lintas dan
pelayanan transportasi
kepada masyarakat.
2. Dengan dilengkapinya
sarana dan prasarana
perhubungan seperti
terminal, Pengujian
Kendaraan bermotor dan
lahan parkir dapat
menambah PAD.
1. Disegerakan pembangunan
terminal.
2. Pembangunan gedung dan
pengadaan Pengujian Kendaraan
Bermotor.
3. Pembangunan areal parkir yang
memadai di tempat-tempat
strategis.
4. Peningkatan jaringan dan
fasilitas jalan yang sesuai
standart pembangunan jalan.
5. Peningkatan kwalitas SDM staf
Bidang Perhubungan.
Bidang Komunikasi

41
dan Pengolahan
Data Elektronik
1. Perkembangan zaman
yang membutuhkan
internet disegala lini.
2. Kebutuhan berita dan
hiburan bagi
masayakat berupa
Pendirian dan
peningkatan kwalitas
radio.
3. Masyarakat pengguna
internet akan terus
bertambah.
4. Jaringan Radio Handy
Talky sudah tersedia.
1. Peningkatan Kwalitas
jaringan internet di Kota
Salak dan perluasan
jaringan internet sehingga
nantinya dapat
menghasilkan jaringan
internet sampai kedesa.
2. Peningkatan kwalitas
frequensi radio dan
meningkatkan kwalitas
siaran sehingga siaran
radio yang dipancarkan
semakin bersih dan
semakin disukai oleh
masyarakat Pakpak Bharat
dan sekitarnya.
1. Peningkatan kwalitas jaringan
internet berupa peningkatan
Bandwidth.
2. Pembangunan menara radio dan
internet yang terintegrasi dan
representatif.
3. Peningkatan kualitas SDM bagi
pengelola dan penyiar radio.
Bidang Pariwisata
1. Investasi usaha wisata
masih terbuka di
sejumlah kawasan.
2. Otonomi Daerah.
3. Adanya minat
wisatawan yang
meningkat untuk
berkunjung.
Kerja baru.
1. Memberdayakan SDM yang
ada untuk meningkatkan
kunjungan wisata.
2. Meningkatnya pendapatan
masyarakat sekitar objek
pariwisata.
3. Semakin dikenalnya objek
pariwisata Kabupaten
Pakpak Bharat
4. Memperkuat regulasi untuk
menarik investor.
5. Meningkatkan kreatifitas
dan produktifitas
stakeholders (Pihak-pihak
terkait pariwisata).
1. Peningkatan SDM untuk
meningkatkan pengetahuan
sehingga dapat mengembangkan
objek wisata.
2. Membuka jaringan kerjasama
dengan stake holdr yang terkait
untuk mengoptimalkan objek
wisata.
3. Mempromosikan objek wisata
dengan teknologi informasi.
4. Membuat rencana strategi/site
plan kepariwisataan.
5. Pembangunan dan Penyediaan
sarana dan prasarana pariwisata
secara bertahap dan

42
6. Terciptanya masyarakat
yang sadar wisat
continue/berkesinambungan
6. Membuat dan mengembangkan
TIC/Pusat Informasi Pariwisata di
lokasi strategis (ODTW).
7. Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan
masyarakat, Aparatur, Investor
Hambatan dan
Tantangan(Threats – T)
STRATEGI III (S - T) STRATEGI IV (W - T)
Bidang Perhubungan
1. Belum tersedianya
Terminal.
2. Belum tersedianya
gedung dan Peralatan
Pengujian Kendaraan
bermotor.
3. Masih minimnya alat
transportasi diwilayah
Kabupaten Pakpak
Bharat.
4. Minimnya fasilitas alat
keselamatan berlalu
lintas.
5. Kurangnya perhatian
Pusat dan Provinsi
terhadap alat
keselamatan jalan di
jalan Negara dan jalan
Provinsi.
6. Harga alat Sarana dan
Prasarana
Perhubungan dan alat
Fasilitas keselamatan
yang cukup tinggi.
1. Pembenahan Lokasi Terminal.
2. Pengadaan sarana dan
prasarana fasilitas lalu lintas.
3. Peningkatan bantuan angkutan
transportasi untuk daerah
tertinggal.
4. Meningkatkan komunikasi dan
konsultasi terhadap Pusat dan
Provinsi terhadap pemenuhan
alat keselamatan jalan di Jalan
Negara dan Jalan Provinsi yang
ada di Kabupaten Pakpak
Bharat.
1. Pembangunan Sarana dan
prasarana di terminal.
2. Pembenahan lokasi gedung
Pengujian Kendaraan
Bermotor.
3. Permintaan bantuan bus ke
Pusat dan Provinsi.
4. Pembelian Bus untuk
perintis khususnya wilayah-
wilayah teertinggal.
5. Perawatan alat-alat
keselamatan.
6. Pembuatan alat-alat
keselamatan yang sesuai
standart keselamatan dari
Dinas Perhubungan.
Bidang Komunikasi
dan Pengolahan Data
Elektronik
1. Biaya untuk
pengembangan
Komunikasi relatif
mahal.
2. Letak Geografis ibu
1. Pembangunan jaringan
internet secara bertahap
dan terintegrasi.
2. Perencanaan yang lebih
detail untuk peningkatan
1. Bekerja sama dengan
profider yang telah ada.
2. Melakukan survey kepada
masyarakat pengguna radio
tentang siaran yang

43
kota Kabupaten
Pakpak Bharat sebagai
lokasi percontohan
internet gratis terdiri
dari gunung dan
lembah, sehingga
mengakibatkan
seringnya terjadi
gangguan infastruktur
jaringan internet.
3.Masyarakat
pendengar radio
sudah berkurang.
jaringan.
3. Pembangunan Menara
telekomunikasi yang lebih
optimal.
4. Peningkatan kualitas dan
mutu acara radio sehingga
diterima oleh seluruh
lapisan masyarakat Pakpak
Bharat.
bagaimana yang mereka
inginkan.
Bidang Pariwisata
1. Belum adanya tata
ruang.
2. Kabupaten Pakpak
Bharat belum sebagai
daerah Tujuan wisata
Favorit sehingga
investor belum
tertarik.
3. Masyarakat yang
belum berpikiran
terbuka terhadap
investor.
1. Meningkatkan peran serta
masyarakat untuk ikut
mengelola objek wisata
sehingga berpengaruh
positif.
2. Memberikan diklat dan
pembinaan kepada pengelola
objek wisata sehingga lebih
baik
3. Pembenahan kawasan-
kawasan wisata.
1. Peningkatan Pengelolaan
ODTW.
2. Pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata.
3. Meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang
pengelolaan objek wisata.

44
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI HUBKOMPAR
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Hubkompar
Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi, terletak
pada garis 2 0
15’00” – 30
32’00” Lintang Utara dan 900
00’ – 980
31’ Bujur Timur. Sebelah
Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba
Samosir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten
Humbang Hasundutan, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30 Km2
yang terdiri dari 8
Kecamatan yakni Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang
Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu,
Kecamatan Pergetteng-gentteng sengkut dan Kecamatan Pagindar.
Luas Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya atas seluruh wilayah
diluar kawasan lindung untuk dimanfaatkan adalah seluas 77.893,39 ha, sedangkan
kawasan hutan lindung seluas 43.936,61 Ha.
Sejak terbentuknya Dinas Hubkompar melalui perda nomor 3 tahun 2015 dimana Dinas
Hubkompar membidangi 3 bidang yaitu : Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan
Pengolahan data Elektronik dan Bidang dapat jabarkan data-data sebagai berikut :
Bidang Perhubungan
Saat ini fasilitas yang dimiliki oleh Bidang Perhubungan adanya bantuan kendaraaan dari
Kementrian perhubungan sebanyak 2 (dua) unit diberikan kepada masyarakat untuk
dipergunakan sebagai pengangkutan alteranatif apabila ada kegiatan kemasyarakatan,
tetapi 1 (satu) unit diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat untuk
dipergunakan sebagai angkutan para pelajar di Kabupaten Pakpak Bharat.
Mobil Patroli yang digunakan untuk mengawal Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah sehari-
hari disamping itu terdapat beberapa alat keselamatan lalu lintas yang tercatat sebagai
aset Bidang Perhubungan yaitu :

45
Jenis alat keselamatan Lokasi Jumlah Ket
Guardrail
Rambu-rambu lalulintas
Delinator
Warning light
Marka Jalan
Lampu Jalan
Pendahulu Penunjuk arah
Tersebar di seluruh wilayah di
5000 Meter
350 Buah
400 Buah
9 titik
800 M2
400 unit
8 titik
Bidang Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
Bidang Komunikasi dan PDE adanya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi ke
seluruh masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat seperti siaran radio Pakpak Bharat FM
dan adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh
informasi.
Jenis Sarana informasi Lokasi Jumlah Ket
- Radio Pakpak Bharat 95,7 FM
- Jaringan Internet Kabupaten
Sindeka
Tersebar di seluruh
wilayah di Kabupaten
Pakpak Bharat
1 unit
8 titik
Bidang Pariwisata
Data Lokasi Objek Wisata yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat yang dapat di
kembangkan dan ditata untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah maupun
peningkatan perekonomian rakyat dari sektor pariwisata, adapun jenis dan lokasi
dimaksud adalah sebagai berikut :

46
 Air Terjun
Nama Objek Lokasi
Jarak dari
Kabupaten
Jumlah Ket
Lae Une
Lae Mbilulu
Lae Sibangkang Kulan
Lae Situmerrih
Liang Tojok
Lae Singgabit
Lae Kedabuhen
Kecupak I
Pronggil Julu
Lae Langge/Namuseng
Pardomuan
Mungkur
Rahib
Tanjung Mulia
6 km
12 km
12 km
15 km
16 km
13 km
20 km
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
 Suaka Alam
Nama Prasasti/Perjanjian Lokasi Jarak dari Kabupaten Jumlah Ket
Delleng Siranggas Kecupak II 5 Km
 Wisata Rekreasi
Nama Prasasti/Perjanjian Lokasi
Jarak dari
Kabupaten
Jumlah Ket
Terbang Layang Delleng Raja
Arung Jeram Lae Ordi
Arung Jeram Lae Sinendang
Boangmanalu
Cikaok
Pagindar
0 Km
15 km
120 km
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD
Internal
(kewenangan
SKPD)
Eksternal
(diluar
kewenangan
SKPD)
1 2 3 4 5 6
Bidang
Perhubungan
1. Pembangunan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Pematangan
Lahan
Standart
Kementerian
Perhubungan
Dirjen
Perhubungan
Darat
Kemampuan
managemen
dari personil
dan dana yang
minim

47
2. Pembangunan
Terminal
Pematangan
Lahan
Standart
Kementerian
Perhubungan
Dirjen
Perhubungan
Darat
Kemampuan
managemen
dari personil
dan dana yang
minim
3. Pengadaan
alat
Keselamatan
Berlalu Lintas
Sebagian lokasi
sudah dipasang
alat
Keselamatan
Berlalu Lintas
Standart
Kementerian
Perhubungan
Dirjen
Perhubungan
Darat
Dana yang
terbatas
4. Pembangunan
Lokasi Parkir
ditempat-
tempat
Strategis
Masih disekitar
pekan, itupun
masih sangat
minim
Standart
Kementerian
Perhubungan
Dirjen
Perhubungan
Darat
Lahan yang
sulit untuk
lokasi parkir
Bidang
Komunikasi
dan
Pengolahan
data Elektronik
1. Penyebar
luasan
informasi
kepada
masyarakat
(Radio
Pakpak
Bharat FM)
Sudah adanya
media
komunikasi dan
informasi
melalui Radio
Pakpak Bharat
FM
SK Menkominfo
RI Nomor 796
Tahun 2012
tentang izin
prinsip
Penyelenggaraan
penyelenggaraan
penyiaran publik
lokal jasa
penyiaran radio
siaran publik
Pemerintah
Kabupaten
Pakpak Bharat
”Pakpak Bharat
FM”
2. Pengembang
an jaringan
internet
Kabupaten
Sudah
tersedianya
jaringan
internet gratis
dibeberapa titik
di Kota Salak

48
Demikian sekilas gambaran yang dapat dipaparkan pada renstra tahun 2016 -2021.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih
Hasil-hasil yang dicapai dalam lima tahun sebelumnya belum dapat digambarkan
secara utuh hal ini disebabkan terbentuknya Dinas Hubkompar berdasarkan PP 41 Tahun
2015 sebelumnya Dinas Hubkompar tersebar pada Dinas-dinas lain yaitu pada awal
terbentuknya kabupaten Pakpak Bharat tahun 2003. Bidang Perhubungan melekat pada
Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Komunikasi dan Informasi melekat pada Dinas
Budparhubmansih di Bidang Perhubungan sebagai satu seksi komunikasi dan informasi,
Bidang Pariwisata melekat pada dinas Budparhubmansih, sehingga yang dapat digambarkan
hasil-hasil yang dicapai Dinas Hubkompar adalah sejak tahun 2015 s/d 2016. Tugas dan
fungsi dinas Hubkompar yang terkait dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Pakpak
Bharat periode 2016-2021. Visi adalah “Terwujudnya Pakpak Bharat yang bersatu dan
sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik dan
berlandaskan agama dan budaya”
Bidang
Pariwisata
1. Pengembang
an destinasi
wisata
Destinasi
pariwisata saat
ini dalam tahap
pengembangan
Sesuai dengan
UU No. 9 tahun
2010 tentang
pengembangan
kepariwisataan
dan Sesuai
dengan
perencanaan
renstra, Renja
dan DPA
Perencanaan,
Pembangunan
dan
Pengawasan
pekerjaan
Sebagai
Mitra kerja
SKPD dalam
peleksanaan
pekerjaan
dan
pengawasan
pekerjaan.
2. Inovasi Minimnya
inovasi di
bidang
pariwisata
Minimnya SDM
di bidang
Pariwisata.
-

49
Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan
program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah.
Visi: ”TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA,
UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK
BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”
Misi dan program KDH dan
wakil KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. Misi 1.
Melanjutkan peningkatan
aparatur pemerintah,
meliputi manajemen
pemerintahan yang
profesional, kepemimipinan
yang amanah dan
pelayanan publik yang
berkualitas
Belum optimalnya
pelayanan dan fasilitas
yang berhubungan
dengan bidang
perhubungan,
komunikasi dan
pariwisata
-Kurangnya
kualitas SDM
-Kurangnya
disiplin
-Minimnya sarana
dan prasarana
-Peningkatan
kualitas SDM
melalui Bimtek
dan pelatihan
-Memberikan
Reward dan
funishment
-Melengkapi
sarana dan
prasarana
2. Misi 2.
Meningkatkan
pemberdayaan Ekonomi
masyarakat yang
berkualitas yang berbasis
pada sumber daya alam
lokal
1. Program Pengembangan
destinasi pariwisata
2. Program pengembangan
kemitraan
-Belum optimalnya
pemberdayaan
masyarakat di sektor
pariwisata
Kurangnya
sosialisasi dan
penyuluhan
tentang usaha
pariwisata.
Melakukan
sosialisasi dan
penyuluhan
tentang usaha di
bidang
pariwisata.
3. Misi 3.
Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang
Kebudayaan Pakpak
menjadi salah satu nilai
Kebudayaan
tradisional Pakpak
Penyamaan
persepsi tentang

50
berdaya saing tinggi yang
dilandasi budaya Pakpak
dan ketaqwaan pada
TUHAN YANG MAHA ESA.
jual wisata. mulai bergeser budaya
tradisional Pakpak
bekerja sama
dengan bidang
Kebudayaan dinas
Pendidikan.
4. Misi 4.
Meningkatkan derajat
kesehatan melalui
pelayanan dan fasilitas
kesehatan yang prima
terutama untuk ibu dan
anak dalam mewujudkan
generasi emas Pakpak
Bharat.
Iklan layanan kesehatan
masyarakat melalui
Radio.
5. Misi 5.
Mengembangkan
infrastruktur untuk
mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan
memperlancar aksesbilitas
antar wilayah serta
meningkatkan pemanfaatan
teknologi dan informasi
secara luas.
Program:Program
Pengembangan Komunikasi,
informasi dan media massa
-Minimnya sarana
transportasi dalam kota
-Keterbatasan kualitas
SDM dan infrastruktur
jaringan Internet
- Kurangnya minat
masyarakat atau
swasta untuk
membuka usaha
bidang
transportasi
dalam kota
- Kualitas SDM
belum memadai
-Memberikan
kemudahan
dalam
pengurusan
perijinan dalam
usaha
transportasi
-Pendidikan dan
pelatihan
6. Misi 6.
Menjadi sentra pendidikan
dan kesehatan yang unggul
di provinsi Sumatera Utara
3.3 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
Pernyataan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat adalah

51
“Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki lalulintas tertata, tertib, aman
dan lancar serta memiliki jaringan informasi komunikasi dan juga kepariwisataan
berdaya tarik dan nyaman bagi pengunjung”.
Misi:
1. Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yaitu terminal dan
pengujian kendaraan bermotor dan sarana prasarana keselamatan dan pendukung
keselamatan lalulintas;
2. Meningkatkan PAD.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dibidang komunikasi dan informatika;
5. Mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku dijual dengan mutu pengelolaan
semakin profesional;
6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan
3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Provinsi Sumatera
Utara dan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Pakpak
Bharat
Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong dari pelayanan dinas Hubkompar yang
mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Hubkompar Kabupaten Pakpak Bharat
berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi Provinsi Sumatera Utara
beserta faktor pendorong keberhasilan penanganannya.
No Sasaran Jangka
menengah Renstra
Dinas Perhubungan
Komunikasi Provinsi
Sumatera Utara
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan
keselamatan dan
keamanan sarana
transportasi sesuai
dengan standard
Pelayanan Minimal
Masih minimnya alat
keselamatan lalulintas
Pengadaan
peralatannya
diadakan secara
bertahap
Tersedianya alat-
alat di bidang
perhubungan dan
transportasi untuk
diadakan
2. Meningkatkan kualitas
SDM yang berkompeten
dibidang Perhubungan
Minimnya tenaga
fungsional yang ahli di
bidang Perhubungan
Sumber dana yang
masih terbatas
Adanya sekolah
Kejuruan di Bidang
Perhubungan

52
3. Meningkatkan
pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat
Belum terbentuknya
Kelompok informasi
masyarakat
Masih dalam
perencanaan
Akan segera
dibentuk
4. Meningkatkan sarana
dan prasarana jaringan
telekomunikasi di
Kabupaten Pakpak
Bharat;
Infrastruktur jaringan
internet belum optimal
Masih dalam
perencanaan
Akan segera
dioptimalkan
5. Meningkatkan kualitas
SDM yang berkompeten
dibidang pos,
komunikasi dan
informatika
Kurangnya personil
yang berkompeten
dibidang IT dan
kurangnya pendidikan
dan pelatihan
Masih dalam
perencanaan
Akan segera
dilaksanakan
6. Meningkatkan
pembangunan sarana
dan prasarana ke lokasi
wisata unggulan
Dibutuhkannya
koordinasi antar lintas
SKPD untuk
pengembangan wisata
SKPD masih
melaksanakan
kegiatan belum
terintegrasi
Akan dilaksanakan
koordinasi lintas
SKPD dalam
pembangunan
lokasi wisata
unggulan
7. Meningkatkan promosi
pariwisata kedalam dan
keluar daerah
Belum tertatanya
wisata unggulan
dengan baik
Dibutuhkan dana
yang cukup besar
untuk
pembangunan
pariwisata
unggulan
Sektor pariwisata
merupakan salah
satu sumber
pendapatan
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong dari pelayanan dinas Hubkompar yang
mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Hubkompar ditinjau dari implikasi RTRW
dan KLHS :
No Rencana Tata Ruang
Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
1 2 3 4 5
1. Bidang Perhubungan
1. Pembangunan alat
keselamatan lalu lintas
seperti rambu lalu
Lokasi jalan di Pakpak
Bharat yang ekstrem
sehingga membutuhkan
Membutuhkan alat
keselamatan lalu
lintas yang cukup
Pengadaan alat
keselamtan yang
dilaksanakan

53
lintas, guadrail, marka
dll.
alat keselamatan yang
ekstra.
banyak bertahap setiap
tahunnya.
2. Pembangunan Terminal Belum tersedianya
terminal di Kabupaten
Pakpak Bharat
Akan dibangun
dalam waktu cepat.
3. Pembangunan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Belum tersedianya Alat
pengujian Kendaraan
Bermotor di Kabupaten
Pakpak Bharat
Dana yang cukup
besar untuk
membangun
Pengujian
Kendaraan
Bermotor.
Akan dibangun dan
diselenggarakan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor.
4 Pembangunan Lokasi
parkir di tempat-tempat
strategis di Kabupaten
Pakpak Bharat.
Sulitnya mencari lahan
kosong untuk dijadikan
tempat parkir di tempat
yang strategis.
Sulitnya mencari
lahan parkir.
Pemindahan lokasi
pekan Salak karena
lokasi parkir yang
sangat sulit.
Bidang Komunikasi
dan Pengolahan data
Elektronik
Penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat (Radio
Pakpak Bharat FM)
Pengembangan
jaringan internet
Kabupaten
Bidang Pariwisata
Pengembangan
destinasi wisata
Kurangnya dukungan
dari masyarakat dalam
pengembangan
Lahan objek wisata
maih tahap
negosiasi
Memberikan ganti
rugi atas lahan
masyarakat yang
terkena
pengembangan
3.6 Gambaran Pelayanan Dinas Hubkompar
Bidang Perhubungan
Bidang Perhubungan memiliki satu unit bus yang digunakan membantu mengatasi masalah
transportasi yang sangat minim di Kabupaten Pakpak Bharat. Bus ini digunakan sebagai
pengangkutan alteranatif apabila ada kegiatan masayarakat kedesa-desa dan kota diluar

54
Pakpak Bharat. Mengingat kebutuhan akan bus ini sangat tinggi di Kabupaten Pakpak
Bharat, dirasa perlu untuk menambah armada bus untuk kepentingan masyarakat.
Bidang Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
Bidang Komunikasi dan PDE adanya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi ke
seluruh masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat seperti siaran radio Pakpak Bharat FM dan
adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi.
Jenis Sarana informasi Lokasi Jumlah Ket
- Radio Pakpak Bharat FM
- Jaringan Internet Kabupaten
Sindeka
Tersebar di seluruh
wilayah di Kabupaten
Pakpak Bharat
1 unit
8 titik
Bidang Pariwisata
Bidang pariwisata Pakpak Bharat dalam pelayanan kepada wisatawan melaksanakan kegiatan-
kegiatan berupa peningkatan kualitas wisata seperti pembangunan lahan parkir, pembangunan
taman, jembatan dan fasilitas lain yang mendukung kepada peningkatan kwalitas pariwisata.
Dalam hal pengelolaan juga Bidang pariwisata selalu mengadakan kegiatan rutin yaitu
menempatkan etugas kebersihan ditempat-tempat wisata unggulan seperti air terjun Lae une dan
Air terjun Simbilulu.
Untuk menambah kenamanan pengunjng, Bidang Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan
lintas SKPD dalam hal melengkapi kebutuhan pariwisata seperti pembangunan dan peningkatan
kualitas jalan menuju tempat wisata, pasar wisata dan lain-lain.
Sasaran Jangka Menengah pada Renstra
1. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standa Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya pelayanan bidang transportasi;
3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
5. Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi
6. Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok
7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ke lokasi wisata unggulan
8. Meningkatkan promosi pariwisata ke dalam dan ke luar daerah.

55
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dasar dari Visi dan Misi Dinas Hubkompar adalah berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten
yang telah dicanangkan dan dimuat pada Peraturan Daerah Nomor 15 TAHUN 2010 Visi
Kabupaten adalah :
TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS
HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi Kabupaten selama kurun waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 - 2021. Adapun Misi Kabupaten yang menjadi
Visi dinas Hubkompar adalah poin 5 (lima) untuk mewujudkan kedua hal tersebut diatas
dimana Dinas Hubkompar yang membidangi antara lain Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Pariwisata, sehingga dicanangkanlah Visi dan Misi Dinas dengan Keputusan Kepala
Dinas Hubkompar Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut:
VISI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA
“TERWUJUDNYA KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MEMILIKI LALULINTAS
TERTATA, TERTIB, AMAN DAN LANCAR SERTA MEMILIKI JARINGAN INFORMASI
KOMUNIKASI DAN JUGA KEPARIWISATAAN BERDAYA TARIK DAN NYAMAN BAGI
PENGUNJUNG”
” MISI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA”
Misi:
1. Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yaitu terminal dan
pengujian kendaraan bermotor dan sarana prasarana keselamatan dan pendukung
keselamatan lalulintas;
2. Meningkatkan PAD.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dibidang komunikasi dan informatika;
5. Mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku dijual dengan mutu pengelolaan
semakin profesional;
6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan

56
4.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Hubkompar sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 yang di implementasikan di
Visi dan Misi Dinas maka Tujuan dari Dinas Hubkompar adalah sebagai berikut :

57
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I Bidang Perhubungan
1
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas
Perhubungan.
Meningkatnya sarana dan prasarana
Perhubungan
Menurunnya angka kecelakaan lalulintas
Terpasangnya
perlengkapan
kselamatan
25 %
Terpasangnya
perlengkapan
kselamatan
25 %
Terpasangnya
perlengkapan
kselamatan
25 %
Melengkapi
kekurangan
Melengkapi
kekurangan
2
Meningkatnya keselamatan dan keamanan
transportasi sesuai standard Pelayanan
Minimal
Meningkatkan pelayanan transportasi
kepada masyarakat
Meningkatnya PAD
Pematangan lahan
terminal
Pembangunan
Tahap I
50 %
Pembangunan
Tahap II
50 %
Terminal
beroperasi
normal
Terminal
beroperasi
normal
3
Meningkatnya keselamatan dan keamanan
transportasi sesuai standard Pelayanan
Menurunnya pelanggaran lalu lintas
dan terdatanya jumlah kendaraan layak
pakai
Meningkatnya keselamatan kendaraan
dijalan raya
Pematangan lahan
gedung pengujian
kendaraan
bermotor
Pembangunang
gedung
Beroperasi dengan
standar
peralatan
minimal
Berjalan normal Berjalan normal
4
Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten
bidang Perhubungan
Meningkatkan standar keselamatan
kendaraan di jalan raya
SDM Perhubungan paham dan mahir
terhadap tupoksi msing-masing
Diklat PKB dan
terminal
2 orang
Diklat PKB dan
terminal
2 orang
Diklat PKB dan
terminal
2 orang
Diklat PKB dan
andalalin
2 orang
Diklat Terminal
dan andalalin
2 orang
II
Bidang Komunikasi dan
Pengelolahan data
Elektronik
1
Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat.
Masyarakat Pakpak Bharat dapat
menggunakan internet dengan mudah
dan murah.
Meningkatnya sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi kepada
masyarakat pedesaan
Sosialisasi KIM
8 kecamatan
Pelatihan KIM
2 Kecamatan
Pelatihan KIM
2 Kecamatan Pelatihan KIM
2 Kecamatan
Pelatihan KIM
2 Kecamatan
2
Meningkatnya perwujudan kualitas ruang
media komunikasi
Masyarakat Pakpak Bharat mendapat
informasi pembangunan Pakpak Bharat
melalui radio Pemkab Pakpak Bharat.
Meningkatkatnya kualitas sarana dan
prasarana komunikasi informasi
20%
20% 20% 20% 20%
I Bidang Pariwisata
1
IIMeningkatkan Kapasitas Sumber daya
Manusia dan menjalin kerjasama antar
lembaga budaya serta partisipasi masyarakat
guna mendukung perkembangan pariwisata
Tertatanya Lokasi Wisata (ODTW) dan
meningkatkan sadar wisata masyarakat
dalam sapta pesona.
Meningkatkatnya jumlah Pengunjung
wisata yang berkontribusi meningkatkan
PAD
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
2
Meningkatkan promosi pariwisata didalam dan
diluar daerah
Tersedianya standar operasional
prosedur bidang pariwisata.
jumlah promosi pariwisata yang
dilaksanakan
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
3
Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana ke lokasi
wisata unggulan
Pembangunan lokasi wisata Jumlah lokasi wisata yang diunggulkan 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

58
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Adapun Strategi dan Kebijakan dari Dinas Hubkompar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 yang di implementasikan di Visi dan Misi
Dinas maka Tujuan dari Dinas Hubkompar adalah sebagai berikut :

RENSTRA DINAS HUBKOMPAR

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to RENSTRA DINAS HUBKOMPAR

Similar to RENSTRA DINAS HUBKOMPAR (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

RENSTRA DINAS HUBKOMPAR