SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
CUTI PNS
Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017
Sebagaimana telah diubah kedalam
Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021
tentang
CUTI PNS
PENGERTIAN
Cuti
Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu.
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC)
PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian
wewenang dari PPK untuk memberikan cuti
Tim Penguji Kesehatan
Suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan yang beranggotakan dokter
pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.
1. Menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri;
2. pimpinan lembaga di LPNK, termasuk Kepala BIN dan pejabat lain yang
di tentukan oleh Presiden;
3. Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretaris MA;
4. Gubernur di provinsi; dan
5. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota
6. PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di
lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam
PP ini atau peraturan perundang-undangan
7. Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari
K/L diberikan oleh pimpinan lembaga ybs kecuali CLTN
Wewenang Cuti yang diberikan PPK
Jenis
Cuti
Cuti
Tahunan
(CT)
Cuti Besar
(CB)
Cuti Sakit
(CS)
Cuti
Melahirkan
(CM)
Cuti karena
Alasan
Penting
(CAP)
Cuti
Bersam
a (CBer)
Cuti di Luar
Tanggungan
Negara
(CLTN)
Cuti Tahunan
6/17/2023 5
PNS dan calon PNS yang telah
bekerja paling kurang 1 tahun
secara terus menerus
A C
 Lamanya 12 hari kerja
 tidak digunakan dalam
tahun ybs diberikan paling
lama 18 hari kerja
 tidak digunakan 2 tahun
atau lebih berturut-turut
diberikan paling lama 24
hari kerja
 Cuti Tahunan yang akan
digunakan di tempat yang
sulit perhubungannya
diberikan paling lama 12
hari kalender
B
Dapat ditangguhkan untuk
paling lama 1 tahun apabila
ada kepentingan dinas
mendesak
Sisa hak atas cuti tahunan
untuk tahun berjalan dapat
dihitung penuh dalam tahun
berikutnya
Sisa hak atas cuti tahunan
untuk tahun berjalan dapat
dihitung penuh dalam tahun
berikutnya
Guru dan Dosen berhak atas
Cuti Tahunan
D
E
F
Cuti Besar
telah bekerja paling singkat
5 tahun secara terus menerus
telah menggunakan
hak atas cuti tahunan
pada tahun ybs
dapat ditangguhkan
paling lama
3 bulan
kurang dari 3 bulan
S
6/17/2023 7
Cuti Sakit
Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
1 hari dengan
melampirkan
surat
keterangan
sakit secara
tertulis kepada
atasan langsung
dan surat
keterangan
dokter
Lebih dari 1 hari
dengan
mengajukan
dan permintaan
secara tertulis
kepada PYBMC
+surat
keterangan
dokter
.
Cuti sakit
diberikan paling
lama 1 tahun
dapat ditambah
untuk paling
lama 6 bulan
dengan Surat
Keterangan dari
Tim Penguji
Kesehatan
Surat
keterangan
dokter
memuat
perlunya cuti,
lamanya cuti
dan
keterangan
lainnya
S
6/17/2023 8
Cuti Sakit
Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
tidak sembuh
dalam jangka
waktu cuti sakit
1 tahun 6 bulan
wajib diuji
kembali
kesehatannya
Belum sembuh
dari
penyakitnya,
diberhentikan
dengan hormat
dari jabatannya
dan diberikan
Uang Tunggu
.
PNS yang
mengalami
kecelakaan
dalam dan oleh
karena
menjalankan
tugas
kewajibannya
hingga sembuh
dan menerima
penghasilan
PNS yang
gugur
kandungan
diberikan Cuti
Sakit paling
lama 1 ½
bulan
Cuti Melahirkan
6/17/2023 9
2 3 4
1 5
Untuk
kelahiran anak
pertama s.d
ketiga pada
saat menjadi
PNS
Untuk
kelahiran anak
keempat dst.,
kepada PNS
diberikan CB
Lamanya Cuti
Melahirkan
Selama
3 Bulan
permintaan cuti tsb tidak
dapat ditangguhkan
mengesampingkan ketentuan
telah bekerja paling singkat 5
tahun secara terus-menerus
lamanya sama dengan lamanya
cuti melahirkan
Bisa juga
kurang dari
3 Bulan
melangsungkan perkawinan
Cuti Karena Alasan Penting
6/17/2023 10
Task 1
January - March
ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu
sakit keras atau meninggal dunia
Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan
menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus mengurus hak-hak dari
anggota keluarganya yang meninggal dunia
melangsungkan perkawinan
PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat
keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan
PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan
melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT.
PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau
berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs
melangsungkan perkawinan
Izin Sementara Karena Cuti Karena Alasan Penting
6/17/2023 11
Ketika mengajukan Cuti tidak dapat menunggu
keputusan dari PPK
Setelah melaksanakan Cuti Alasan Pensting
harus segera diberitahukan kepada PPK
Dapat diberikan Izin sementara oleh pejabat
yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja
Cuti
Bersama
Preside
n
tidak
mengurangi
hak cuti
tahunan
PNS yang
karena
Jabatannya tidak
diberikan hak
atas cuti bersama
Keppres
Cuti Bersama
Cuti Bersama
ditambahkan sebagai Hak
Cuti Tahunan Tambahan
dan Dapat digunakan
pada tahun berikutnya
Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
Telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus
karena alasan pribadi dan mendesak a.l :
a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas
negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan
perawatan khusus; dan/atau
f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang
sakit/uzur.
6/17/2023 13
Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
6/17/2023 14
 CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK
setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN
 paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama
1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting
memperpanjangnya
 Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat
dikabulkan atau ditolak
 PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian
CLTN
 PNS yang menjalani CLTN diberhentikan dari jabatannya
& jabatan tsb harus diisi
 tidak menerima penghasilan PNS
 tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Prosedur
Pengajuan CLTN & Perpanjangan CLTN
PNS mengajukan permintaan/permohonan
secara tertulis kepada PPK
PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan
persetujuan kepada Kepala BKN/Kakanreg BKN
untuk perpanjangan CLTN keputusan dpt dikabulkan atau ditolak
berdsrkan pertimbangan PPK
Kepala BKN/Kakanreg BKN
Disetujui → menandatangani persetujuan
Ditolak → usul persetujuan dikembalikan dg alasan
Keputusan PPK
Persetujuan Kepala BKN/Kakanreg BKN
Selesai CLTN
6/17/2023 16
 Selesai CLTN → wajib lapor diri → paling lama 1 bulan
 PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali
ke Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN
 PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS
 PNS yg lapor tetapi tidak dapat dalam jabatan pada
instansi induknya, disalurkan pd instansi lain
 koordinasi PPK & Kepala BKN
 mengajukan permintaan pengajuan penyaluran
pegawai
 Kepala BKN menyampaikan jabatan yg lowong
Ketentuan Lainnya
6/17/2023 17
dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan jangka
waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs
 Cuti yang diambil di luar negeri harus mendapatkan persetujuan
PPK
 Berlaku Pemberian Izin Sementara
 CS, CM, & CAP juga berlaku terhadap Calon PNS
 Selesai CLTN wajib melaporkan diri secara
tertulis kepada instansi induknya paling
lama 1 bulan
 PNS yang telah melaksanakan CLTN dapat
mengambil Cuti Tahunan telah bekerja
secara terus-menerus paling singkat 1 tahun
sejak diaktifkan kembali
CT, CB, CAP &
Cuber
CT, CB,
CS, CM, CAP
CLTN
Terimakasih

More Related Content

What's hot

1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptxwahyu120222
 
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANSOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANINDAHMAWARNI1
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...widarma atmaja i komang
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANBLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANINDAHMAWARNI1
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxAlish722569
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianTatang Suwandi
 
KD 3.16 CUTI PEGAWAI
KD 3.16 CUTI PEGAWAIKD 3.16 CUTI PEGAWAI
KD 3.16 CUTI PEGAWAIINDAHMAWARNI1
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAI
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAIKD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAI
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAIINDAHMAWARNI1
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Muhammad Sirajuddin
 
4071010 surat-perjanjian-kerja
4071010 surat-perjanjian-kerja4071010 surat-perjanjian-kerja
4071010 surat-perjanjian-kerjaAlexander Nikolas
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017KutsiyatinMSi
 
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)INDAHMAWARNI1
 
Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabeltemanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx1. Tugas Pokok  Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
1. Tugas Pokok Fungsi PPPK di Tempat Kerja.pptx
 
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANSOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
 
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...
Kebijakan Teknis Perka BKN No 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pan...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja KaryawanContoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
 
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIANBLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
BLANGKO KARTU SOAL USP XII OTKP_OTK KEPEGAWAIAN
 
Manajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptxManajemen PPPK (1).pptx
Manajemen PPPK (1).pptx
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
KD 3.16 CUTI PEGAWAI
KD 3.16 CUTI PEGAWAIKD 3.16 CUTI PEGAWAI
KD 3.16 CUTI PEGAWAI
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAI
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAIKD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAI
KD 3 6 SUMPAH/JANJI PEGAWAI
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
Draft Revisi UU ASN No 5 tahun 2014
 
4071010 surat-perjanjian-kerja
4071010 surat-perjanjian-kerja4071010 surat-perjanjian-kerja
4071010 surat-perjanjian-kerja
 
Kriteria Penilaian Perilaku Kerja
Kriteria Penilaian Perilaku KerjaKriteria Penilaian Perilaku Kerja
Kriteria Penilaian Perilaku Kerja
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
KD 3 7 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
 
Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabel
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 

Similar to PNS CUTI] Peraturan Cuti PNS

MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptxMATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptxRikaAnjaya
 
Cuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilCuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilEl Bach
 
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptxpaparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptxPegawaiPoltekkesMata
 
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptx
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptxBAB VI CUTI PEGAWAI.pptx
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptxLunarSolo
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFCvRaflesindo
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxAninditaKusuma1
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Yuanhun Soo
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021KutsiyatinMSi
 
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxc
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxcMateri Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxc
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxcrizkyaditama29
 
peraturanbknnomor7tahun2022.pdf
peraturanbknnomor7tahun2022.pdfperaturanbknnomor7tahun2022.pdf
peraturanbknnomor7tahun2022.pdf252085
 
Cuti_Sebab_Perubatan.pdf
Cuti_Sebab_Perubatan.pdfCuti_Sebab_Perubatan.pdf
Cuti_Sebab_Perubatan.pdfsiti331295
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptx
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptxSosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptx
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptxkemenagkotablitar
 
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bkn
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bknpenjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bkn
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bknRahmi Elviana
 

Similar to PNS CUTI] Peraturan Cuti PNS (20)

MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptxMATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
 
Cuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipilCuti pegawai negeri sipil
Cuti pegawai negeri sipil
 
CUTI
CUTICUTI
CUTI
 
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptxpaparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
 
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptx
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptxBAB VI CUTI PEGAWAI.pptx
BAB VI CUTI PEGAWAI.pptx
 
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDFMateri_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
Materi_Pemberhentian_PERATURAN_BKN_NOMOR_3_TAHUN_2020_compressed.PDF
 
Cuti ahsan
Cuti   ahsanCuti   ahsan
Cuti ahsan
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
 
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxTATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptx
 
Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)Perintah am bab c cuti (2)
Perintah am bab c cuti (2)
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
 
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxc
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxcMateri Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxc
Materi Pak Nura.pdfzxcvzxsvzgvzxcvzxcvzxcvzvzxc
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
 
peraturanbknnomor7tahun2022.pdf
peraturanbknnomor7tahun2022.pdfperaturanbknnomor7tahun2022.pdf
peraturanbknnomor7tahun2022.pdf
 
Cuti_Sebab_Perubatan.pdf
Cuti_Sebab_Perubatan.pdfCuti_Sebab_Perubatan.pdf
Cuti_Sebab_Perubatan.pdf
 
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pnsPp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptx
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptxSosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptx
Sosialisasi-Pemberhentian-Pensiun-PNS-Janda-Duda.pptx
 
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bkn
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bknpenjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bkn
penjelasan-cuti-format-baru berdssarkan peratiran bkn
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 

PNS CUTI] Peraturan Cuti PNS

  • 1. CUTI PNS Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang CUTI PNS
  • 2. PENGERTIAN Cuti Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC) PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti Tim Penguji Kesehatan Suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.
  • 3. 1. Menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri; 2. pimpinan lembaga di LPNK, termasuk Kepala BIN dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden; 3. Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretaris MA; 4. Gubernur di provinsi; dan 5. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota 6. PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam PP ini atau peraturan perundang-undangan 7. Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari K/L diberikan oleh pimpinan lembaga ybs kecuali CLTN Wewenang Cuti yang diberikan PPK
  • 4. Jenis Cuti Cuti Tahunan (CT) Cuti Besar (CB) Cuti Sakit (CS) Cuti Melahirkan (CM) Cuti karena Alasan Penting (CAP) Cuti Bersam a (CBer) Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  • 5. Cuti Tahunan 6/17/2023 5 PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus A C  Lamanya 12 hari kerja  tidak digunakan dalam tahun ybs diberikan paling lama 18 hari kerja  tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut diberikan paling lama 24 hari kerja  Cuti Tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya diberikan paling lama 12 hari kalender B Dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas mendesak Sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan dapat dihitung penuh dalam tahun berikutnya Sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan dapat dihitung penuh dalam tahun berikutnya Guru dan Dosen berhak atas Cuti Tahunan D E F
  • 6. Cuti Besar telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun ybs dapat ditangguhkan paling lama 3 bulan kurang dari 3 bulan
  • 7. S 6/17/2023 7 Cuti Sakit Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit 1 hari dengan melampirkan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dan surat keterangan dokter Lebih dari 1 hari dengan mengajukan dan permintaan secara tertulis kepada PYBMC +surat keterangan dokter . Cuti sakit diberikan paling lama 1 tahun dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan dengan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Surat keterangan dokter memuat perlunya cuti, lamanya cuti dan keterangan lainnya
  • 8. S 6/17/2023 8 Cuti Sakit Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit tidak sembuh dalam jangka waktu cuti sakit 1 tahun 6 bulan wajib diuji kembali kesehatannya Belum sembuh dari penyakitnya, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan Uang Tunggu . PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya hingga sembuh dan menerima penghasilan PNS yang gugur kandungan diberikan Cuti Sakit paling lama 1 ½ bulan
  • 9. Cuti Melahirkan 6/17/2023 9 2 3 4 1 5 Untuk kelahiran anak pertama s.d ketiga pada saat menjadi PNS Untuk kelahiran anak keempat dst., kepada PNS diberikan CB Lamanya Cuti Melahirkan Selama 3 Bulan permintaan cuti tsb tidak dapat ditangguhkan mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus lamanya sama dengan lamanya cuti melahirkan Bisa juga kurang dari 3 Bulan
  • 10. melangsungkan perkawinan Cuti Karena Alasan Penting 6/17/2023 10 Task 1 January - March ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia melangsungkan perkawinan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT. PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs
  • 11. melangsungkan perkawinan Izin Sementara Karena Cuti Karena Alasan Penting 6/17/2023 11 Ketika mengajukan Cuti tidak dapat menunggu keputusan dari PPK Setelah melaksanakan Cuti Alasan Pensting harus segera diberitahukan kepada PPK Dapat diberikan Izin sementara oleh pejabat yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja
  • 12. Cuti Bersama Preside n tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama Keppres Cuti Bersama Cuti Bersama ditambahkan sebagai Hak Cuti Tahunan Tambahan dan Dapat digunakan pada tahun berikutnya
  • 13. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) Telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak a.l : a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur. 6/17/2023 13
  • 14. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) 6/17/2023 14  CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN  paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya  Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak  PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN  PNS yang menjalani CLTN diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi  tidak menerima penghasilan PNS  tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
  • 15. Prosedur Pengajuan CLTN & Perpanjangan CLTN PNS mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis kepada PPK PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN/Kakanreg BKN untuk perpanjangan CLTN keputusan dpt dikabulkan atau ditolak berdsrkan pertimbangan PPK Kepala BKN/Kakanreg BKN Disetujui → menandatangani persetujuan Ditolak → usul persetujuan dikembalikan dg alasan Keputusan PPK Persetujuan Kepala BKN/Kakanreg BKN
  • 16. Selesai CLTN 6/17/2023 16  Selesai CLTN → wajib lapor diri → paling lama 1 bulan  PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali ke Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN  PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS  PNS yg lapor tetapi tidak dapat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pd instansi lain  koordinasi PPK & Kepala BKN  mengajukan permintaan pengajuan penyaluran pegawai  Kepala BKN menyampaikan jabatan yg lowong
  • 17. Ketentuan Lainnya 6/17/2023 17 dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs  Cuti yang diambil di luar negeri harus mendapatkan persetujuan PPK  Berlaku Pemberian Izin Sementara  CS, CM, & CAP juga berlaku terhadap Calon PNS  Selesai CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan  PNS yang telah melaksanakan CLTN dapat mengambil Cuti Tahunan telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali CT, CB, CAP & Cuber CT, CB, CS, CM, CAP CLTN