selamat berilmu

1. i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil alamin, penyusun memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga
dapat menyelesaikan makalah “Pembangunan Ekonomi Koperasi” ini tepat waktu.
Makalah ini sengaja disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Ekonomi
Pembangunan dan Koperasi” dan untuk menambah pengetahuan civitas akademik
mengenai peran ekonomi koperasi dalam pembangunan Indonesia beserta
permasalahan serta solusinya.
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun mohon kritik, saran
dan tegur sapa dari semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran yang
konstruktif demi penyempurnaan makalah selanjutnya, agar layak dilihat oleh
para mahasiswa untuk program studi kependidikan maupun non pendidikan.
Surabaya, April 2017
Penyusun

2. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
A.Latar Belakang Masalah................................................................... 3
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 2
C. Tujuan Penulisan ............................................................................. 3
BAB II KAJIAN PUSTAKA........................................................................... 4
A.................................................................................................Peng
ertian Koperasi................................................................................. 4
B. ................................................................................................Lamb
ang Koperasi Indonesia ................................................................... 5
C.................................................................................................Land
asan Koperasi Indonesia.................................................................. 6
D.................................................................................................Tujua
n dan Fungsi Koperasi..................................................................... 7
E. ................................................................................................Prinsi
p Koperasi........................................................................................ 8
F. ................................................................................................Bent
uk dan Jenis Koperasi...................................................................... 9
G.................................................................................................Orga
nisasi Koperasi................................................................................. 12
H.................................................................................................Mana
jemen Koperasi................................................................................ 13
I. .................................................................................................Perm
odalan Koperasi............................................................................... 16
J..................................................................................................Lapo
ran Keuangan Koperasi ................................................................... 17
BAB III PEMBAHASAN................................................................................ 18

3. iii
A.................................................................................................Peran
Ekonomi Koperasi dalam Pembangunan Indonesia ........................ 18
B. ................................................................................................Perm
asalahan dalam Ekonomi Koperasi Indonesia................................. 22
C.................................................................................................Solus
i Terhadap Permasalahan yang Ada di Koperasi Indonesia ............ 26
BAB IV SIMPULAN....................................................................................... 30
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 31

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sepanjang perjalanannya, perekonomian Indonesia telah mengalami
perubahan yang cukup besar. Struktur ekonomi yang semula sangat berat ke sektor
primer khususnya pertanian telah semakin merata ke sektor sekunder, industri
manufaktur, dan jasa-jasa. Produk yang dihasilkan pun semakin beragam dari yang
sangat sederhana dengan padat karya sampai ke produk dengan padat modal,
pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi, kemiskinan dalam jumlah yang cukup
besar dalam masyarakat kita masih menjadi pemandangan yang memilukan.
Upaya-upaya pemerataan pendapatan, akses, dan kesempatan masih sangat jauh
dari keberhasilan.
Perekonomian Indonesia tumbuh dengan mengesankan. Pendapatan
perkapita meningkat dari US$732,1 pada 2000 menjadi US$2.696 pada 2009,
sekitar US$3.000 pada 2010, dan US$3400 pada 2011, dan mungkin US$3700
pada 2012. Tahun 2013 diperkirakan akan menyentuh angka US$4000. Yang
jarang kita dengar tentang perekonomian kita yaitu bahwa sebenarnya Indonesia
harus bertumbuh lebih cepat untuk mempertahankan agar tetap berada di tempat
yang sama atau tumbuh lebih cepat lagi agar bisa pindah ke peringkat yang lebih
tinggi. Fenomena dualistic economy antara sektor formal dan non-formal
sebagaimana dilansir oleh Boeke pada tahun 1930-an masih berlanjut sampai
sekarang, baik pada sektor riil maupun sektor finansial. Kesenjangan antar-sektor
ini semakin berkembang dengan kesenjangan antar desa-kota, Jawa-Luar Jawa,
pertanian-nonpertanian, UMKM vs pengusaha konglomerasi (termasuk BUMN/D).
Sektor informal semakin bertambah dengan tingkat pendapatan yang semakin
rendah tanpa jaminan kesehatan, hari tua, dan pengangguran. Tingkat Kemiskinan
masih tetap tinggi yang semakin mengkhawatirkan dan merupakan bagian dari
“black-spot” yang cukup mengganggu kinerja ekonomi kita.
Kita menghadapi permasalahan yang sangat berat yaitu pertumbuhan
ekonomi kita yang tidak inklusif, pemilikan aset ekonomi yang semakin timpang,
kemiskinan yang masif, pasar yang tidak efisien, dan trickle down effect tidak
terjadi. Selain itu, sebagian besar masyarakat kita menghadapi persoalan akses

5. 2
kepada sumberdaya ekonomi yang melanggengkan ekonomi dualistik, kesenjangan
struktural baik di sektor riil maupun sektor keuangan. Fungsi alokasi dan distribusi
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Barang dan jasa publik yang diproduksi
pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar rakyat (misalnya,
infrastruktur perekonomian). Upaya peningkatan daya saing dan produktivitas yang
lama tertunda.
Oleh karena itu pendiri republik ini membangun suatu sistem ekonomi yang
dijadikan alat untuk lebih memeratakan pendapatan, yakni koperasi. Mereka
memimpikan suatu perekonomian yang disusun berasaskan kekeluargaan sehingga
kemakmuran bukan untuk orang perorang tetapi untuk semua. Sistem ekonomi
koperasi yang tumbuh dari perkembangan masyarakat dan berkembang serta
mengalami kemajuan untuk masyarakat itu sendiri. Koperasi secara mikro berasal
dari anggota, oleh dan untuk anggota. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan
bahwa “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran
orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”
Akan tetapi, sampai saat ini, kita belum terlalu gembira dengan peran yang
sudah dimainkan oleh koperasi dalam perekonomian kita. Kita mungkin cenderung
untuk bertanya-tanya seberapa besar peran koperasi dalam perekonomian kita. Kita
memerlukan data. Informasi yang ada agak cenderung kurang akurat dan mungkin
tidak cermat. Yang jelas peran koperasi dalam pembentukan PDB kita sangat kecil.
(Prof. Mubyarto pernah memperkirakan sekitar 2 %, Bambang Ismawan pernah
menyebut angka 5%). Bandingkan misalnya dengan Finlandia 21%, Selandia Baru
22%, Swiss 16,4% dan Swedia 13%, bahkan di Kenya yang baru berkembang,
koperasi mempunyai pangsa PDB 45%.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran ekonomi koperasi dalam pembanguna Indonesia?
2. Apa saja permasalahan ekonomi koperasi di Indonesia?
3. Bagaimana solusi penyelesaian masalah ekonomi koperasi di Indonesia?

6. 3
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk memahami peran ekonomi koperasi dalam pembanguna Indonesia
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi koperasi di Indonesia
3. Untuk memahami solusi penyelesaian masalah ekonomi koperasi di Indonesia

7. 4
4.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Koperasi
Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi
berasal dari Bahasa Latin coopere atau corporation dalam Bahasa Inggris.
Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti
bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi cooperation adalah
bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.
Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson (dalam
Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan
kepemilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta
pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang
menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”
Sedangkan menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun
2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi adalah badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.
Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan
kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan
perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam
koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya.
Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik
bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai
dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.
Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai
organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-

8. 5
norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah
tersebut dalam UU tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi
Indonesia sebagai:
1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional, dan alat untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
B. Lambang Koperasi Indonesia
Arti lambang Koperasi Indonesia:
1. Rantai: menggambarkan persahabatan yang kokoh
2. Gigi Roda: menggambarkan, Usaha Karya yang terus menerus dari golongan
Koperasi.
3. Kapas dan Padi: menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan
yang akan dicapai oleh koperasi.
4. Timbangan: menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
5. Bintang dan perisai: menggambarkan Pancasila dan merupakan landasan idiil
koperasi.

9. 6
6. Pohon Beringin: menggambarkan sifat kemasyarakatan dan berkepribadian
Indonesia dan koperasi yang kokoh dan berakar.
7. Koperasi Indonesia: menandakan bahwa lambang ini adalah lambang
kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. Warna merah dan warna putih: menggambarkan sifat nasional, golongan dan
warna putih karya koperasi.
C. Landasan Koperasi Indonesia
1. Landasan Pancasila
Landasan koperasi yaitu Pancasila yang merupakan pandangan
hidup bangsa dan negara serta merupakan sumber dari segala hukum yang
berlaku di Indonesia. Sudah menjadi itikad negara kita bahwa Pancasila
merupakan asas tunggal semua kekuatan politik dan sosial.
Cara-cara penerapan pengalaman Pancasila dalam Koperasi Indonesia,
yaitu:
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
1) Setiap anggota wajib menghayati agama yang dianutnya.
2) Selalu berlaku jujur dalam berkoperasi.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
1) Bertindak demokratis
2) Berasaskan kekeluargaan
3) Tidak membedakan status setiap anggota
c. Sila Persatuan Indonesia
1) Tidak membedakan suku bangsa dan paham politik setiap anggotanya.
2) Memajukan kebersamaan untuk mengembangkan koperasi.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyarawaratan/Perwakilan.
1) Demokrasi Pancasila paling diutamakan.
2) Mengutamakan musyawarah diantara sesama anggotanya.
3) Memiliki rasa tanggung jawab dan tenggang rasa.
e. Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia di antaranya :
1) Bertindak seadil-adilnya diantara sesama anggotanya.
2) Selain kepentingan anggota, kepentingan masayarakat sekitarnya perlu
mendapat perhatian. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan

10. 7
landasan yang mendasar diterapkan dalam kegiatan koperasi dapat
diharapkan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota maupun
masyarakat akan tercapai.
2. Landasan Undang Undang Dasar 1945
Landasan Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan”.
D. Tujuan dan Fungsi Koperasi
1. Tujuan Koperasi
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian
nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun, jika dirinci, koperasi
sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-
kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:
a. Rasa solidaritas
b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam
persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna
kepentingan bersama
d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus
didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan sosial
2. Fungsi Koperasi
Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para
anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para
anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang
sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu
atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada
anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi. Agar perusahaan koperasi dapat

11. 8
menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para
anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan
fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang
bermanfaat bagi para anggotanya, meliputi:
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang
merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran sebagai
antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat, Bung Hatta
menegaskan: “koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk
memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan pada dua sendi
yang saling memperkuat, yaitu sendi solidaritas (setia kawan) dan sendi
individualita (kesadaran akan harga diri sendiri). Kedua sendi itu
bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi, solidarita dan individualita
berkembang dalam hubungan yang harmonis.”
E. Prinsip Koperasi
Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana
hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara
prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 17 tahun
2012 Pasal 6 merinci ada 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, yaitu:
1. Kanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.

12. 9
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas,
Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat
tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan
Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat
lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan
masyarakatnya melalui kebijakan yangdisepakati oleh Anggota.
F. Bentuk dan Jenis Koperasi
1. Bentuk-Bentuk Koperasi
Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No. 17
Tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi
sekunder.
a. Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang
memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya
20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan
kehidupan koperasi.
b. Koperasi Sekunder
Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam
koperasi yang beranggotakan:
1) Badan hukum koperasi primer
Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi
Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer
disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer
yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal).
Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD)
yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).
2) Badan hukum koperasi sekunder
Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk
koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder

13. 10
yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama
antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal.
Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD
(INKUD).
2. Jenis-Jenis Koperasi
Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat
dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi
konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih
mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.
b. Koperasi Produksi
Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi
didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti
petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.
c. Koperasi Jasa
Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya,
usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.
d. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan
anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan
finansial lainnya.
e. Koperasi Unit Desa
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang berwatak
sosial yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan
ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan untuk masyarakat
pedesaan guna meningkatkan pelayanan kepada anggota masyarakat dan
masyarakat pedesaan.
KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomiaan pedesaan
memiliki dan melaksanakan fungsi:

14. 11
1) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan
modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga
desa umumnya.
2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana
sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan
industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-
barang keperluan sehari-hari khususnya sembilan bahan pokok dan jasa-
jasa lainnya.
3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari
para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkatan, dan
sebagainya.
Tugas Koperasi Unit Desa adalah:
1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan secara teratur.
2) Memberikan pinjaman kepada anggota untuk memajukan usaha.
3) Memberikan penyuluhan teknik pertanian, peternakan, perikanan, dan
lain-lain yang berhubungan dengan usaha anggota.
4) Mengadakan penyuluhan, pengolahan pergudangan, dan
menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil anggota.
5) Mengadakan atau menyalurkan barang-barang konsumsi keperluan
anggota.
6) Menambah pengetahuan perkoperasian anggota.
f. Single Purpose dan Multi purpose
Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari
satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat
pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi
Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk
dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-
lain.

15. 12
Gambar 2.1 Jaringan Kerja Sama Koperasi
Salah satu koperasi multi purpose paling berjaya saat ini versi
majalah PIP ialah Kopindosat (Koperasi Pegawai PT Indosat). Usaha yang
dikelolanya meliputi sembilan unit usaha; outsourcing, kartu selular, konstruksi,
rental mobil, jasa layanan/catering, general trading, simpan pinjam, printing
and billing, dan farmasi. Usaha yang dikembangakan ini belum termasuk anak
perusahaan dalam bentuk penyertaan modal.
G. Organisasi Koperasi
Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur
organisasi adalah susunan dan hubungan antarkomponen dan antarposisi dalam
sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hirarki organisasi dan
wewenang serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu
organisasi juga memiliki struktur hirarki dan garis komando. Organisasi
koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang
terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem
organisasi koperasi, yaitu:

16. 13
1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan
konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang
memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.
Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi.
1. Anggota Koperasi
Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan
koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2. Badan Usaha Koperasi
Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan
pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi
anggotanya melalui perusahaan koperasi.
3. Organisasi Koperasi
Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang
melayani anggotanya maupun non anggota.
Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari
perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2012.
Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat
Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
1. Rapat Anggota
Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal
mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak
satu suara.
Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali,
menetapkan (a) Anggaran Dasar, (b) Kebijakan umum di bidang
organisasi, (c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan
pengawas, (d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (e) Pengesahan

17. 14
pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (f) Pembagian
sisa hasil usaha, (g) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran
koperasi.
Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat
Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera
yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat
diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan
pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
2. Pengurus
Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat
dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa
jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama
anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi
mengemban tugas sebagai berikut: (a) Mengelola koperasi berdasarkan
anggaran dasar, (b) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (c) Menyusun
rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (d) Menyusun laporan
keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada
rapat anggota, (e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan
komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (f)
Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (g)
Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (h)
Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar
pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat
anggota, (i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan
kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat
anggota.
3. Pengawas
Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota
dan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda orgnisasi dan

18. 15
usaha koperasi. Pasal 50 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa
tugas pengawas adalah;
a. mengusulkan calon pengurus,
b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus,
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
koperasi yang dilakukan oleh pengurus,
d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
H. Manajemen Koperasi
Struktur organisasi koperasi yang unik membawa konsekuensi bahwa
karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter
manajemen koperasi adalah model manajemen partisipasi yang
memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi.
Masing-masing unsur ada uraian tugas (job description). Pada setiap unsur
manajemen memiliki lingkup keputusan yang berbeda, meskipun tetap ada lingkup
keputusan yang dilakukan secara bersama. Pakar manajemen koperasi A.H.
Gophar mengemukakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat
ditelaah dari tiga perspektif, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut
pandang organisasi, manajemen koperasi pada hakekatnya terbentuk dari tiga
unsur, yaitu anggota, pengurus, dan karyawan. Perlu digaris bawahi di sini struktur
atau alat kelengkapan koperasi (rapat anggota, pengurus dan pengawas) berbeda
dengan unsur manajemen. Alat kelengkapan organisasi menggambarkan fungsi
organisasi. Sedangkan unsur manajemen menjalankann fungsi manajemen.
Menurut Gophar, tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat
ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergi antara pengurus, pengawas, dan
pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional,
manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip

19. 16
demokrasi koperasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya, harus berdasakan
prinsip satu orang satu suara.
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Koperasi
I. Permodalan Koperasi
Dalam teori manajemen, modal meliputi tiga bentuk. Ketiga modal
perusahaan itu berbentuk modal keuangan, modal fisik atau barang, modal sosial.
Pembahasan berikut terfokus pada aspek modal keuangan. Sebagai badan usaha
yang menjalankan bisnis, koperasi membutuhkan modal. Modal dibutuhkan untuk
membiayai kegiatan organisasi maupun bisnis koperasi. Modal usaha bisnis terdiri
dari modal kerja dan modal investasi.
Modal kerja adalah sejumlah uang yang tersimpan dalam aktiva lancar
perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek
perusahaan. Misalnya, biaya tenaga kerja, pengadaan bahan baku, listrik, dan
pajak. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar
adalah harta perusahaan yang bisa dicairkan menjadi uang kas paling lama setahun.
Misalnya, uang kas, persediaan barang, piutang-piutang dagang, dan deposito
jangka pendek. Modal kerja sangat vital bagi sebuah badan usaha koperasi atau
perusahaan perseroan karena berputar secara terus-menerus di dalam perusahaan.
Dengan demikian, modal kerja dipakai untuk mengukur likuiditas – kemampuan
perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka pendek sebuah
perusahaan.
Sedangkan modal invetasi adalah sejumlah uang yang dipergunakan
untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional koperasi yang bersifat tetap
dan tidak mudah untuk diuangkan, seperti tanah, bangunan kantor, mesin,
peralatan kantor, dan lain-lain. Untuk memenuhi modal investasi, sebuah
perusahan, termasuk koperasi, berusaha mendapatkan uang dari luar, baik dari
investor maupun pinjaman. Modal yang diterima sebagai pinjaman jangka panjang
umumnya dipakai untuk modal investasi.

20. 17
Gambar 2.3 Permodalan Koperasi di Indonesia
J. Laporan Keuangan Koperasi
Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk anggotanya.
Keterbukaan manajemen koperatif dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi
pertanggungjawaban pengurus koperasi. Keterbukaan tidak dimaksudkan semua
informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat
diungkapkan secara bebas. Yang dimaksudkan disini adalah pengurus
bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu
yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah
satu dari aspek-aspek yang tercangkup dalam tata kehidupan koperasi.
Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem
pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban
pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat dari fungsi
manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat
evaluasi kemajuan koperasi. Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi
adalah: (1) para anggota koperasi, (2) pejabat koperasi, (3) calon anggota
koperasi, (4) bank, (5) kreditur, dan (6) kantor pajak.
Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi,
adalah:
a. Menilai pertanggungjawaban pengurus,
b. Menilai prestasi pengurus,
c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya,
d. Menilai kondisi keuangan koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas),

21. 18
e. Sebagai badan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa
yang akan diberikan kepada koperasi.
Butir pertama hingga keempat pada hakekatnya ditujukan pada pemilik
koperasi itu sendiri daripada untuk pihak eksternal (non anggota). Sedangkan butir
kelima selain untuk anggota, juga perlu bagi pihak eksternal seperti perbankan.

22. 19
BAB III
PEMBAHASAN
A. Peran Ekonomi Koperasi dalam Pembangunan Indonesia
Membangun perekonomian di dalam negeri seperti di Indonesia ini, terlebih
dahulu hendaklah ditimbulkan tenaga produktif rakyat. Kepercayaannya kepada
diri sendiri harus dikembalikan, barulah timbul aktivitas ekonominya, yang hanya
dapat dicapai dengan gerakan koperasi tersebut. Memang usaha yang besar-besar,
seperti membangun apartemen, membangun jalan tol, pengeboran minyak, harus
dikerjakan oleh pemerintah atau pemodal besar. Akan tetapi membangun
perekonomian yang kecil-kecil dan yang sedang besarnya hendaklah dapat
diselenggarakan oleh rakyat. Oleh karenanya kekuatan bagi rakyat yang lemah
ekonominya hanya dapat ditimbulkan dengan jalan koperasi, maka koperasi
menjadi conditio sine qua non sebagai dasar perekonomian rakyat (Hatta, 1987).
Koperasi sebagai Sarana Pendidikan
Berdasarkan posisi koperasi tersebut dijadikan koperasi harus sebagai
bagian dari pendidikan rakyat, untuk memperkuat ekonomi dan moral. Koperasi
dapat mendidik keinsafan ekonomi dan moral karena koperasi berdasar atas dua
sendi yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi yang mendasari moral adalah
solidaritas setia kawan, dan individualitas keinsafan akan harga diri sendiri.
Koperasi untuk memperkuat moral berdasarkan dua sendi solidaritas dan
individualitas, sebaliknya kedua sendi bertambah kuat karena senantiasa dipupuk
didalam pergaulan koperasi. Hanya di dalam koperasi, sendi solidaritas dan sendi
individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan
menghidupkan dan memupuk kedua sendi tersebut, yaitu solidaritas dan
individualitas, maka koperasi senantiasa mendidik dalam rasa tanggung jawab
sosial.
Solidaritas sudah ada dalam jiwa rakyat Indonesia, rasa saling tolong
menolong, sifat gotong royong yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat
Indonesia terutama di pedesaan-pedesaan Indonesia. Solidaritas ini memang akan

23. 20
mampu memelihara persekutuan dalam masyarakat yang relatif statis, jadi hanya
dengan solidaritas kurang dapat mendorong kemajuan ke arah yang lebih optimal.
Oleh karenanya kalau solidaritas saja, hanya dapat memelihara koperasi sosial,
tetapi tidak dapat menghidupkan koperasi ekonomi untuk mempertinggi derajat
penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu koperasi ekonomi memerlukan
individualitas selain solidaritas tersebut.
Sendi individualitas ini tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan
harus dipupuk lewat jalur pendidikan dan asuhan. Pola pendidikan dan asuhan ini
dilakukan sehari-hari dalam koperasi, yang memerlukan waktu yang lama.
Individualitas tidak sama dengan individualisme. Faham individualisme adalah
faham atau filsafat hidup yang mendahulukan kepentingan orang per orang
dibanding masyarakat. Individualitas adalah sifat pada seseorang yang insaf akan
harga dirinya, yang percaya kepada dirinya sendiri. Kepercayaan kepada diri
sendiri ini penting karena akan menimbulkan keyakinan dan perasaan sanggup
untuk memperbaiki nasib sendiri dengan usaha dan kekuatan sendiri. Individualitas
menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pejuang yang ulet dan pembela yang
gigih untuk koperasinya. Dengan koperasinya yang maju, maka akan berdampak
terhadap kenaikan dan kemajuan dirinya.
Jadi koperasi tergabung solidaritas dan individualitas sebagai dua sendi
yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengawasi agar selalu dalam
jalur tujuan koperasi. Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan
bersama dalam mengejar kepentingan sendiri, mendidik seseorang bekerja untuk
kepentingan bersama, dengan tidak menekan kepentingan individu sekedar menjadi
alat dari organisasi koperasi semata-mata. Oleh karenanya koperasi tidak saja tidak
mendahulukan kepentingan perorangan, tetapi juga tidak mengejar kepentingan
organisasi koperasi. Jadi koperasi walaupun merupakan suatu organisasi untuk
membela anggota-anggotanya, juga untuk kepentingan umum.
Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, memandang koperasi sebagai soko
guru ekonomi Indonesia. Dalam pasal 33 terkandung adanya dasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua dibawah
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab

24. 21
itu perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Bangun badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi sebagai
organisasi ekonomi dengan watak sosial harus selalu mengutamakan melayani
kebutuhan anggota dan masyarakat dari pada mengejar keuntungan belaka.
Perekonomian rakyat yang kecil-kecil terutama di pedesaan hendaklah
mengambil bentuk koperasi dan mulai mengupayakan usaha yang kecil-kecil
terlebih dahulu. Saat ini bentuk koperasi yang dibangun di desa dikenal Koperasi
Unit Desa (KUD). Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan
koperasi akan memberikan jaminan bagi kedudukan dan perkembangan koperasi.
Dari bentuk koperasi yang kecil tersebut, yang masing-masing dilaksanakan
dengan usaha yang teratur dan solidaritas perekonomian yang tinggi, maka usaha
koperasi yang kecil-kecil tersebut akan meningkat berangsur-angsur memasuki
medan perekonomian pertengahan. Selanjutnya perekonomian rakyat yang teratur
tersebut dengan organisasi koperasinya akan dapat memasuki medan
perekonomian yang lebih besar, seperti koperasi yang dilahirkan dan
dikembangkan oleh organisasi koperasi di Swedia, Denmark, dan Jerman (Hatta,
1987).
Usaha Koperasi dan Penurunan Penduduk Miskin
Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa
yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Tujuan penyusunan inflasi adalah
untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang
perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut
dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat
ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Untuk perusahaan
informas nilai inflasi dapat dimanfaatkan untuk membandingkan kemajuan usaha
perusahaan dengan usaha lain atau untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak
perusahaan (Herlambang, 2002). Pada tingkat mikro, rumah tangga/ masyarakat
misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai
pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap
(BPS, 2009).
Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (2012), pada bulan
Februari 2012 terjadi inflasi 0,05%. Kontribusi terhadap inflasi umum, kelompok
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberikan kontribusi sebesar

25. 22
0,06%, sedangkan bahan makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi
adalah beras sebesar 0,05 %, bawang merah 0,02 %, ikan segar 0,01 %, dan telur
ayam ras 0,01 %. Maka kalau dijumlahkan kontribusi yang diberikan oleh
kelompok tersebut mencapai 0,15 %.
Indonesia mempunyai total desa sebanyak 72.000 desa
(www.depkominfo.go.id). Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011
sebesar 30,018 juta orang (12,49 persen). Penduduk miskin yang berada di daerah
pedesaan sebesar 18,972 juta atau sebesar 15,72 %, sedangkan penduduk miskin
diperkotaan sebesar 11,046 juta atau sebesar 9,32%.
Pola inflasi yang selama ini terjadi di Indonesia ditandai oleh inflasi
makanan yang hampir selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Dengan alasan
tersebut, maka inflasi pangan digunakan sebagai acuan, karena menghasilkan
perhitungan yang cermat dalam memperkirakan dampaknya terhadap peningkatan
jumlah penduduk miskin. Hitungan kasarnya: jika harga pangan naik 25 %, maka
jumlah penduduk miskin akan naik lebih dari 2 x lipat atau persisnya 129 %,
seandainya harga pangan naik 50 %, jumlah orang miskin naik 2,5 x lipat (Basri,
2002).
Dengan menekan inflasi pangan tetap, diharapkan jumlah orang miskin
akan tetap bahkan dapat menurun. Dengan mendirikan Koperasi Unit Desa di
72.000 desa, yang bergerak usahanya lebih ditekankan pada usaha bidang
konsumsi, akibatnya harga pangan yang dikonsumsi anggotanya dapat ditekan atau
dipertahankan, dengan harapan terjadinya penurunan inflasi pangan dan akan
berdampak terhadap penurunan inflasi umum.
Sebagai dampaknya jumlah orang miskin 18,972 juta di pedesaan seperti
tersebut di atas menjadi tidak bertambah. Dengan didirikannya Koperasi yang
bergerak pada usaha bidang konsumsi di kantong-kantong kemiskinan kota
diharapkan akan membuat jumlah orang miskin di kota sejumlah 11,046 juta
tersebut di atas tidak bertambah lagi.
Jadi koperasi yang bergerak usahanya di bidang konsumsi khususnya
komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi umum, akan
memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Dengan menekan atau
mengendalikan komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi umum
tersebut, maka akibatnya akan terjadi penurunan inflasi umum. Turunnya inflasi
umum akan membuat rumah tangga/masyarakat, dapat memanfaatkan angka inflasi

26. 23
tersebut untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan
pendapatan mereka yang relatif tetap. Akibatnya masyarakat akan mampu
memperbaiki kondisi ekonominya.
Selanjutnya koperasi yang dikelola oleh masyarakat di desa maupun oleh
masyarakat di kantong-kantong kemiskinan kota dapat dikembangkan kearah
penganekaragaman usaha yang akan memperbaiki perekonomiannya. Komoditas
yang dapat disediakan oleh koperasi, baik Koperasi Unit Desa atau koperasi di kota
dilingkungan menengah ke bawah adalah meliputi kelompok makanan jadi,
minuman, rokok, tembakau, beras, bawang merah, ikan segar, dan telur ayam ras,
maka peranan koperasi ini akan mampu mengurangi angka kemiskinan baik di desa
maupun dikota. Khususnya koperasi di kota akan mampu mengembangkan
koperasinya dengan menjembatani daerah belakangnya dengan
menyerap/memasarkan produksi daerah pedalaman dan sekaligus memenuhi
kebutuhan daerah pedalaman yang berarti tempat pemasaran untuk produk yang
dihasilkan di perkotaan (Tarigan, 2004).
Jadi koperasi di pedesaan dan koperasi yang di perkotaan dapat
bekerjasama dan bersifat saling manguntungkan atau saling mengembangkan. Oleh
karenanya perwujudan perekonomian kerakyatan yang sesuai dengan kondisi
masyarakat Indonesia adalah dengan mengembangkan bangun badan usaha
koperasi yang juga telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 33.
B. Permasalahan Ekonomi Koperasi Indonesia
Bersumber data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Kemenkop UKM), tercatat jumlah total koperasi di Indonesia per Desember 2015
sebanyak 212. 135. Jumlah ini mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan
jumlah koperasi terbesar di dunia.
Jumlah koperasi tersebut terbagi atas 150.223 koperasi aktif dan 61.912
unit koperasi tidak aktif (dalam laporan statistiknya, Kemenkop menyebut angka
ini sangat sementara). Koperasi sebanyak itu tersebar di 34 provinsi dengan
jumlah keseluruhan anggota mencapai 37,78 juta orang.
Menilik laporan Badan Pusat Statistik, perkembangan jumlah koperasi aktif
di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tercatat sejak 2006
hingga 2015, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan setiap

27. 24
tahunnya. Pada empat tahun terakhir, 2011 hingga 2015, rata-rata peningkatan
jumlah koperasi aktif sebanyak 4139 unit. (sumber: olah data).
Namun, besarnya jumlah koperasi di Indonesia masih belum memberi
kontribusi signifikan. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia
terhadap negara hanya 1,7 persen. Dibandingkan negara lain, semisal Denmark,
sumbangan koperasi terhadap PDB negaranya mencapai 6,7 persen.
Berdasarkan data-data di atas, kiprah koperasi secara kuantitatif
menunjukan grafik yang terus meningkat. Aktivitas koperasi berkembang di
berbagai wilayah nusantara. Namun secara kualitatatif, pertumbuhan koperasi
masih perlu dipertanyakan. Fakta menunjukan bahwa hasil kontribusi koperasi
dibandingkan pelaku ekonomi lain yakni BUMN dan BUMS masih jauh tertinggal.
Masih rendahnya nilai pendapatan ekonomis koperasi tersebut menempatkan
lembaga ini hanya menjadi sektor marjinal dalam perekonomian nasional dan
keberadaannya pun kadang kurang diperhitungkan.
Secara umum permasalahan atau kendala yang juga bisa dianggap kritik
yang dihadapi oleh koperasi ada dari berbagai sisi sebagaimana berikut:
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Banyak sekali kenyataan di lapangan yang mengungkapkan bahwa SDM
yang ikut terlibat di dalamnya baik sebagai anggota, pengurus, maupun pengelola
koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini
maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan
sesuai dengan kaidah sebagaimana badan usaha lainnya.
Dari sisi keanggotaan, seringkali pendirian koperasi itu didasarkan pada
dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi
didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas sehingga pelaksanaan koperasi
juga tidak sepenuh hati.
Pengurus yang dipilih dalam Rapat Anggota (RA) sering kali dipilih
berdasarkan status sosial (baik strata ekonomi ataupun adat) dalam masyarakat itu
sendiri. Dengan demikian pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya
kontrol yang ketat dari para anggotanya. Hal ini disebabkan karena adanya rasa
keengganan dari para anggota itu sendiri.
Sedangkan pengelola yang ditunjuk oleh pengurus seringkali diambil dari
kalangan yang kurang profesional. Seringkali pengelola yang diambil bukan dari
kalangan yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam

28. 25
wirausaha melainkan dari orang-orang yang kurang atau bahkan tidak mempunyai
pekerjaan.
2. Konflik Kepentingan dari Sisi Konsep Koperasi
Koperasi pada dasarnya adalah badan hukum sebagaimana badan usaha
lainnya seperti CV, PT, Firma dan sebagainya. Namun di sisi lain koperasi dituntut
untuk mensejahterakan anggotanya. Di satu sisi koperasi jelas membutuhkan
keuntungan untuk kelangsungan usahanya namun di sisi lain keberadaan
berdasarkan didirikannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
Ketika koperasi dipandang sebagai badan usaha maka tentunya koperasi
(dalam hal ini pengelola) dituntut untuk mengoptimalkan keuntungan dengan cara
mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Namun mengingat semangat
didirikannya koperasi adalah untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti
halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa
mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen) atau tidak dapat
menetapkan tingkat pengembalian yang besar (untuk koperasi simpan pinjam).
Sebab koperasi ini tentunya beroperasi untuk melayani konsumen yang notabene
adalah anggotanya sendiri.
3. Keuangan
Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi
keuangan (financial condition) badan usaha tersebut. Seringkali kendala modal
yang dimiliki menjadi perkembangan koperasi terhambat. Kendala modal itu bisa
jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau bahkan
sebaliknya terlalu tergantungnya modal dari sumber di luar koperasi itu sendiri.
Kendala modal dari dalam tidak kuat biasanya kurang bisa ditutupi dengan
sumber modal dari luar akibat kurang profesional pengelolaan manajemen
koperasi. Hal ini bisa disebakan karena kurang adanya pengelolaan seperti
pembukuan yang kurang baik ataupun dari segi keuangan koperasi yang kurang
sehat. Akibatnya ketika koperasi itu ingin mengajukan permohonan modal
terhadap pihak luar seperti bank ataupun lembaga keuangan lainnya maka
seringkali ditolak.Sedangkan ketika menumpukan modal dari dalam keuangan

29. 26
koperasi maka kurang memungkinkan untuk melakukan ekspansi usaha akibat
terlalu sedikitnya tingkat pengembalian yang diperoleh.
Sebaliknya ketika terlalu menggantungkan modal dari luar seringkali biaya
yang menjadi beban kegiatan koperasi itu menjadi lebih besar dari tingkat
pengembaliannya sehingga dari segi keuangan malah semakin memberatkan.
4. Rendahnya Etos Kerja Personal dalam Koperasi
Rendahnya etos kerja ini selain berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM
juga bisa disebabkan karena kurang adanya rangsangan untuk meningkatkan gairah
kerja para personel yang terlibat dalam kegiatan koperasi sendiri. Secara organisasi
anggota koperasi (yang hanya sebatas sebagai anggota saja) hanya punya andil
dalam pengumpulan modal baik itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib
atau simpanan lainnya. Namun di sisi lain yang bertanggung jawab dan banyak
mengeluarkan keringat dan pikiran adalah para personel yang terlibat dalam
pengelolaan koperasi mulai dari pengawas, pengurus, ataupun pengelolanya
(manajer).
Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari laba bersih yang dihasilkan dari
kegiatan koperasi. SHU ini selanjutnya akan dipotong dana cadangan yang telah
ditetapkan dalam rapat anggota untuk kepentingan ekspansi kegiatan usaha
koperasi. SHU yang telah dikurangi tadi selanjutnya kan dibagikan kepada para
anggotanya berdasarkan andilnya (modal yang telah disetorkannya).
Dari skema pembagian SHU ini jelas terlihat bahwa personel yang telah
berbuat banyak untuk koperasi (pengawas, pengurus, dan pengelola) mandapatkan
reward (penghargaan) yang lebih rendah daripada para anggota yang justru lepas
tangan dalam pengelolaan koperasi. Skema ini tentunya memberi dampak negatif
bagi semangat kerja orang-orang yang paling berjasa tadi.
5. Kurang Bisa Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) Baik
dalam Pengembangan Produk Maupun Pemasaran
Untuk koperasi produsen seringkali terjadi adanya dalam sisi pemasaran.
Kebanyakan koperasi yang ada hanya mengandal pemasarannya berdasarkan
sistem konvensional misalnya kurangnya publikasi baik melalui selebaran, media
cetak, elektronik ataupun internet. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada
yang sudah menggunakan media internet, televise, radio, dan lain-lain. Namun

30. 27
banyak sekali yang masih mengandalkan cara-cara lama yaitu menyebarkan
informasi dari mulut kemulut.
Karena kita sudah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas maka
sewajarnyalah untuk mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI).
Sebab tidak menutup kemungkinan yang akan bersaing di Indonesia adalah
perusahaan-perusahaan besar yang juga menghasilkan produk yang serupa dengan
yang dihasilkan dengan UMKM. Sedangkan UMKM di Indonesia seringkali
menggunakan teknologi turun-temurun yang tidak berkembang sehingga nantinya
akan kalah dengan produk asing baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga
penting sekali untuk memanfaatkan TI baik untukkepentingan pengembangan
produk maupun pemasarannya. Menurut hasil studi lembaga riset AMI Partners,
hanya 20% UKM di Indonesia yang memiliki komputer. Hal ini diduga karena
rendahnya adopsi TI oleh UKM di Indonesia. Sekali lagi ini berkaitan dengan
SDM dan tentunya juga keterbatasan modal.
C. Solusi Terhadap Permasalahan yang Ada Dalam Koperasi
Berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, terdapat
beberapa solusi yang bisa diimplementasikan dalam koperasi sehingga unit usaha
UMKM yang bernaung dibawahnya semakin maju dan kuat. Jika kinerja koperasi
tidak dibenahi maka besar kemungkinan UMKM yang bernaung dibawahnya
semakin lemah dan keropos karena adanya efek negatif karena bergabungnya
dalam koperasi.
1. Peningkatan Kualitas SDM dalam Koperasi
Anggota-anggota koperasi tidak dipungkiri berasal dari SDM yang kurang
berkualitas oleh karenanya hal ini tidak bisa dipaksakan untuk meningkat dengan
perkembangan yang baik. Yang paling penting untuk dijadikan fokus peningkatan
SDM adalah personel yang terlibat dalam kegiatan operasional koperasi. Personel
tersebut adalah pengawas, pengurus, dan pengelola.
a. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
Untuk pengawas dan pengurus yang notabene adalah anggota koperasi
maka sebaiknya dipilih bukan dari anggota yang semata-mata tinggi dari strata
sosialnya, namun adalah orang-orang yang dipandang cakap dan mempunyai
logika yang cukup dalam mengawasi dan menjalankan koperasi sebagaimana
komisaris dan direksi dalam badan usaha lainnya.

31. 28
Hal ini memang cukup pelik, namun pemerintah yang punya
kepentingan dan wewenang dalam hal ini seperti yang bernaung dalam
Departemen atau Dinas yang bersangkutan serta kelompok Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang punya kepentingan dan konsen dalam bidang ini bisa
melakukan pendampingan dalam pendirian dan jalannya koperasi.
Pendampingan itu bisa berbentuk sosialisasi terhadap anggota tentang konsep
koperasi ketika koperasi itu akan didirikan serta pelatihan terhadap para
personel tersebut.
b. Pemilihan pengelola koperasi
Sedangkan untuk pengelola koperasi (manajer), sebaiknya dipilih dari
kalangan yang terpelajar ataupun dari kalangan yang berpengalaman.
Kelompok ini dipandang masih relatif punya idealisme dan dedikasi serta
kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi. Selain itu dari segi
mental kelompok ini relatif masih bisa diarahkan sehingga juga sangat
diperlukan pendampingan dari pihak pemerintah dan LSM tadi.
c. Diadakannya magang mahasiswa
Alternatif untuk penyediaan dan peningkatan SDM dalam koperasi
adalah dilakukannya magang bagi mahasiswa tingkat akhir atau yang telah
lulus (khususnya dengan displin ilmu yang berkaitan dengan koperasi yang
bersangkutan) untuk mengikuti kegiatan koperasi. Alternatif ini bisa
dilakukannya dengan cara dibuatkan alternatif magang sebagai pendamping
UMKM. Dengan cara ini maka terjadi simbiosis mutualisme yaitu koperasi
mendapatkan tenaga yang terampil dan di sisi lain mahasiswa mendapatkan
ilmu dan menerapkannya pada dunia usaha secara nyata. Hal ini telah
dilakukan di UGM dengan lembaganya yang bernama SMEDC.
2. Penguatan dari Sisi Finansial
Untuk membentuk finansial koperasi yang sehat maka diperlukan beberapa
langkah sebagaimana berikut.
a. Perlunya pembinaan untuk mempunyai tata buku yang lebih baik
Langkah ini merupakan langkah awal untuk melakukan penguatan dari
sisi finansial. Jika pencatatan serta pembuatan neraca dan laporan rugi yang
baik maka pengurus mempunyai informasi yang cukup dari sisi keuangan yang
sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan koperasi.

32. 29
Dengan sistem tata buku (akuntansi) yang baik sebagaimana badan
usaha lainnya maka pengelola koperasi mudah memantau pengeluaran dan
menentukan pendapatan yang mana sekiranya bisa dioptimalkan. Selain itu
pengelola koperasi bisa menghindari cash flow (aliran dana yang masuk dan
keluar) yang sekiranya menimbulkan resiko yang lebih tinggi. Tentunya ini
berdampak untuk mendapatkan dana eksternal. Dengan adanya tata buku yang
baik maka tentunya secara administratif akan memudahkan koperasi utnuk
mendapatkan dukungan dana di luar modal anggotanya seperti pinjaman dari
bank atau lembaga keuangan lainnya. Langkah pembinaan ini bisa dilakukan
mandiri dan juga perlu pendampingan dari pemerintah dan LSM yang punya
kepentingan dan konsen dalam koperasi.
b. Perlunya diterapkan sistem syariah (bagi hasil) dalam operasional koperasi
Sistem ini bisa dijadikan alternatif atauopsi bagi konsumen terutama
untuk koperasi simpan pinjam. Pola ini ditujukan selain untuk merangsang
para anggota memanfaatkan dana di koperasi juga untuk menghindari resiko
yang lebih besar. Terlebih pola ini sekarang menjadi tren dan dirasa aman dari
sisi spiritual.
Dengan sistem syariah maka baik koperasi maupun konsumen merasa
untung satu sama lain sesuai dengan akad yang dibuat sebelumnya. Ketika
usaha yang dijalankan konsumen merugi maka ruginya bisa ditanggung
bersama. Sebaliknya ketika konsumen untung maka imbal balik yang didapat
koperasi relatif lebih besar jika menerapkan sistem bunga.
Oleh karena itu untuk menghindari kerugian dan mengoptimalkan
keuntungan maka pihak koperasi tentunya perlu pendampingan terhadap
konsumen, dengan begitu maka kegiatan konsumen lebih terarah dan bisa
mencapai tujuannya.
3. Perlunya Ketegasan Dalam Konsep Koperasi
Walaupun organisasi koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
anggotanya namun operasional dari koperasi bukannya berasaskan sebagaimana
organisasi sosial melainkan harus tetap dijalankan secara profesional. Sehingga
perlu ditanamkan kepada personel yang terlibat langsung dalam koperasi bahwa
koperasi harus dijalankan secara profesional dengan menjalakan kedisplinan dan
menerapkan sikap kehati-hatian sebagaimana badan usaha lainnya. Dengan

33. 30
demikian maka tidak ada keteledoran terlebih penyelewengan yang nantinya
berakibat meruntuhkan koperasi itu sendiri.
4. Diperlukan Perombakan Sistem Pembagian SHU
Sebagaimana badan usaha lainnya dimana para direksi mempunyai reward
yang tinggi maka di koperasi pun perlu diterapkan pembagian reward yang seadil-
adilnya. Sebagaimana pola pendelegasian dalam dunia usaha UMKM biasanya
pengelola versus pemilik modal mendapatkan reward sebesar 60%: 40% atau
50%:50%. Dengan porsi ini maka perlu dilakukan revisi terhadap pembagian SHU
yang sudah mentradisi.
Pola alur pemerolehan SHU yang dibagikan kepada anggota merujuk pada
UU Koperasi dimana SHU diperoleh dari laba bersih yang dikurangi dengan dana
cadangan. Dana cadangan ini ditetapkan dalam RA. Namun pada pelaksanaannya
pemerolehan SHU yang dibagikan kepada para anggota bisa bervariasi sesuai
dengan kesepakatan dalam RA tanpa melanggar pola yang tertulis dalam UU
koperasi. Bisa jadi SHU sebelum dibagikan kepada para anggota dialokasikan
untuk pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.
5. Peningkatan Pemanfaatan TI
Memang koperasi memang terkendala dari sisi SDM dan permodalan.
Namun sisi pemanfaatan TI ini perlu dipaksakan demi kemajuan koperasi itu
sendiri. Selain peningkatan kualitas SDM yang bisa dilakukan dengan
pendampingan oleh instansi yang berkaitan dan LSM yang berkepentingan maka
juga harus didukung turun tangannya pihak BUMN seperti halnya Telkom untuk
membantu penyediaan sarana internet serta perlengkapannya.
Perusahaan-perusahaan besar khususnya BUMN perlu didorong untuk
memberikan penyediaan sarana tersebut sebagaimana didengungkannya semangat
Corporate Social Responsibility (CSR). BUMN seperti Telkom terlebih lagi yang
punya keterkaitan sebagai penyedia prasarana internet didorong untuk membantu
penyediaan TI ini. Familiarnya kalangan koperasi dengan TI dan menikmati
hasilnya sehingga secara tidak langsung dapat mendorong adanya kebutuhan akan
internet sehingga jasa internet sangat diperlukan. Dengan meningkatnya kebutuhan
akan internet maka nantinya akan mendongkrak omzet Telkom dalam bisnis ini.

34. 31
Dengan demikian, kita boleh berharap bahwa koperasi di masa depan akan
menjadi organisasi ekonomi yang sehat, mampu beroperasi secara dinamis, mandiri dan
mampu menghadapi tantangan/tangguh, memiliki daya saing kuat, dan terpercaya
sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi
serta sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan yang
didukung oleh manajemen modern.

35. 32
BAB IV
SIMPULAN
Membangun perekonomian di dalam negeri seperti di Indonesia ini, terlebih
dahulu hendaklah ditimbulkan tenaga produktif rakyat. Oleh karenanya kekuatan bagi
rakyat yang lemah ekonominya hanya dapat ditimbulkan dengan jalan koperasi.
Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan bersama dalam mengejar
kepentingan sendiri, mendidik seseorang bekerja untuk kepentingan bersama, dengan
tidak menekan kepentingan individu sekedar menjadi alat dari organisasi koperasi
semata-mata. Bentuk koperasi yang kecil, yang masing-masing dilaksanakan dengan
usaha yang teratur dan solidaritas perekonomian yang tinggi, maka usaha koperasi yang
kecil-kecil tersebut akan meningkat berangsur-angsur memasuki medan perekonomian
pertengahan. Koperasi yang dikelola oleh masyarakat di desa maupun oleh masyarakat
di kantong-kantong kemiskinan kota dapat dikembangkan kearah penganekaragaman
usaha yang akan memperbaiki perekonomiannya.
Secara umum permasalahan atau kendala yang juga bisa dianggap kritik yang
dihadapi oleh koperasi antara lain: rendahnya sumber daya manusia; konflik
kepentingan dari sisi konsep koperasi; keuangan; rendahnya etos kerja personel dalam
koperasi; serta kurang bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi baik
dalam pengembangan produk maupun pemasaran.
Berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, terdapat beberapa
solusi yang bisa diimplementasikan dalam koperasi, diantaranya: peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam koperasi; penguatan dari sisi finansial; perlunya ketegasan
dalam konsep koperasi; diperlukan perombakan sistem pembagian sisa hasil usaha;
serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

36. 33
DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, Panji & Ninik Widiyanti. 1998. Dinamika Koperasi. Jakarta: PT Rineka
Cipta.
Badan Pusat Statistik. 2009. Data Strategis BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. 2012. Perkembangan Indeks Harga Konsumsi/Inflasi Pebruari
2012 Inflasi 0,05 Persen. Berita Resmi Statistik No.15/03/Th.XV. 1 Maret 2012.
Jakarta.
Basri, Faisal H. 2002. Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan Bagi
Kebangkitan Ekonomi Indonesia). Jakarta: Erlangga.
Boeke, J.H & Burger, D.H. 1973. Ekonomi Dualistis: Dialog Antara Boeke dan Burger.
Jakarta: Bhratara.
Chaniago, Arifinal. 1985. Perekonomian Indonesia. Bandung: Angkasa.
Hanel, Alfred. 2005. Organisasi Koperasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hatta, Mohammad. 1987. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun
(Kumpulan Pidato Bapak Koperasi dalam rangka Menumbuhkan dan
Menggiatkan Koperasi di Indonesia). Edisi Kedua. Jakarta: Inti Idayu Press.
Hendrojogi, 2012. Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek. Depok: Rajagrafindo
Persada.
Herlambang, Tedy dkk. 2002. Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan.
Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kementerian Koperasi dan UKM. 2011. Tabel Rekapitulasi Data Koperasi
Berdasarkan Provinsi.
Http://www.depkop.go.id/index.php?option=comphocadownload&view
=category&id=93;data-koperasi-2011&itemid=93/ [18 April 2017]
Mubyarto. 2003. “Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berkoperasi”, Jurnal Ekonomi
Rakyat. Artikel-Th. II - No. 4 - Juli.
Prawirokusumo, Soeharto. 2001. Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi.
Yogyakarta: BPFE.
Sri, Ariffin Djatnika. 2003. Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen. Jakarta:
Salemba Empat.
Sumarsono, Sonny. 2003. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek. Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu.
Swasono, Sri Edi. 2002. “Sistem Ekonomi Indonesia”. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel
- Th. I - No. 2 – April.
Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

37. 34