Dalam makalah ini menjelaskan tentang, bagaimana sejarah perkembangan ekonomi, apa yang dimaksud dengan koperasi, apa tujuan dari koperasi, apa saja ciri-ciri dari koperasi, apa fungsi koperasi, darimanakah modal koperasi, apa arti shu ( sisa hasil usaba), bagaimana prosedur pendirian koperasi dan lain-lain.

1. Makalah Koperasi Indonesia
Disusun oleh :
1. Ananda Regita Dwi Wahyuni
2. Berliana Septyani Suganda
3. Keren Stelin Maliangkay
4. Ridha Syifa' Hamidah Gani
5. Tiara Khaylilla
X MIPA 3
SMAN 12 Kota Tangerang
Tahun pelajaran 2017/2018

2. Kata Pengantar
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuni-Nya dapat
menyelesaikan penyusunan makalah Ekonomi Koperasi.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan makalah
Ekonomi Koperasi ini. Semoga dengan adanya makalah Ekonomi Koperasi ini, dapat membantu
Mahasiswa atau Mahasiswi dalam memahami materi Ekonomi Koperasi.
Dalam pembuatan makalah ini, penulis masih sadar masih banyak terdapat kekurangan,
terutama sekali dalam hal penyajian materi. Untuk itu kritik dan saran pembaca saat penting bagi
penulis.
Akhir kata semoga Makalah Ekonomi Koperasi ini dapat berguna bagi diri penulis pada
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Tangerang, 16 November 2017
Tim Penyusun

3. Daftar isi
Bab1…...................................................................................................................................................i
I. Latar belakang masalah
Bab2…..................................................................................................................................................ii
II. Penyelesaian Maslaha
Bab3...................................................................................................................................................iii
III.Penutup
DaftarPustaka....................................................................................................................................iv

4. Bab 1
Pendahuluan
I. Latar Belakang Masalah
Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utama nya bukan mencari
keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk
kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama
dari para anggotannya.
Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-
orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan
kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah
Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.
Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam
sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan
untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih
menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.
Rumusan Masalah
Bagaimana sejarah perkembangan Koperasi?
Apa yang dimaksud dengan Koperasi?
Apa saja landasan dan asas Koperassi?
Apa tujuan dari Koperasi?
Apa saja ciri ciri dari Koperasi?
Apa prinsip prinsip Koperasi?
Apa fungsi dan peran Koperasi di Indonesia?
Apa saja jenis-jenis Koperasi yang ada di Indonesia?
Apa saja perangkat organisasi Koperasi?
Darimanakah sumber modal Koperasi?
Apa yang dimaksud SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi?
Bagaimana prosedur pendirian Koperasi?
Bagaiman tahap pengembangan Koperasi di sekolah?
Bagaimana simulasi pendirian Koperasi di sekolah?
i

5. Bab 2
Pembahasan
II. Pembahasan Maslah
A. Sejarah Koperasi
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan
hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.
Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial
yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang
penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan
dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya
sendiri dan manusia sesamanya.
Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto
mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya
untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang
memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan
koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh
De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu
cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan
Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai
negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para
pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia
pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada
musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun
berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah
Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan
Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-
lumbung desa baru, bank –bank Desa ,rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi
Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh
orang-orang Pemerintah.

6. Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan
penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik,
khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan
pemerintah jajahan itu.
Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia
Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan
Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula
Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan
Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum
Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya
diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun
1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan
berkoperasi.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr.Soetomo memberikan peranan bagi
gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan
Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe
Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Sarekat Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan
kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha Pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai
Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha
koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu
mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah
drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai
Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia
(SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki
oleh tentara Belanda).

7. B. Pengertian Koperasi
a. Pengertian Koperasi Menurut Istilah
Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang berarti bersama
dan ”operation” (operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama.
Sedangkan pengertian umum, Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang
mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan
dengan maksud mensejahterakan anggota.
b. Pengertian Koperasi Menurut Undang – Undang
UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
c. Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli
Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli :
1. Dr. Fay ( 1980 )
Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas
mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri
sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan
kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan
mereka terhadap organisasi.
2. R.M Margono Djojohadikoesoemo
Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
3. Prof. R.S. Soeriaatmadja
Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan
oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk
mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.
Jadi, Koperasi adalah Asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas
dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah
melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

8. C. Landasan dan Asas Koperasi
a. Landasan Koperasi
Sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, koperasi dianggap perlu (urgent)
untuk dibentuk. Maka muncullah landasan-landasan yang patut dipertimbangkan untuk
membuat koperasi. Ada banyak landasan yang menjadi pijakan untuk pendirian koperasi.
Dan dibawah ini ada beberapa landasan koperasi, diantaranya:
1. Landasan Idiil Pancasila
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera, koperasi
membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan landasan hukum untuk
koperasi Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila.
2. Landasan UUD 1945
Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai Soko Guru
perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi
dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet.
Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti
pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan
penanganan-penangan hukum apabila terjadi sesuatu.
3. Landasan Sosial (mental gotong-royong dan setia kawan)
Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak
peran masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi
demokrasi ekonomi, mandiri dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu membahu
membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan
organisasi, manajerial,pemasaran, dan membangun usaha anggotanya.
4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU
Koperasi No. 25 1999
UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 : “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluagaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan
bahwa kemakmuran masyaraktlah yang diutamakan bukan kemakmuran
perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

9. b. Asas - Asas Koperasi
Koperasi memiliki 2 asas, yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas
kekeluargaan artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang
terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota
dalam koperasi tersebut. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus
memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota
lainnya.
D. Tujuan Koperasi
Tujuan koperasi seperti tertuang dalam Bab II Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 adalah “Koperasi
memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
biasanya serta memajukan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945”.
E. Ciri-ciri Koperasi
Beberapa ciri dari koperasi ialah :
 Sifat sukarela pada keanggotannya
 Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi
 Koperasi bersifat nonkapitalis
 Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta (buatan
sendiri), swasembada (kemampuan sendiri)
 Perkumpulan orang
 Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi
 Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan
anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
 Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota
 Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi
dengan prinsip kebersamaan
 Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan
jumlah modal masing-masing
 Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi
tidak terdapat modal permanen
 Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi
mempunyai bentuk Badan Hukum

10.  Menjalankan suatu usaha
 Penanggungjawab koperasi adalah pengurus
 Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba
sebesar-besarnya
 Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota
berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota
 Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka
para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas
beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.
F. Prinsip-prinsip Koperasi
1. Keangotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Maksudnya setiap keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-
sendiri untuk di gabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
kenggotaan bersifat terbuka maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota
koperasi tersebut
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
Karena setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas
berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota.
Maksudnya setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari
masing-masing anggota ,jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai
karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal,selain investor anggota koperasi
adalah pemilik jasa sebagai pemakai / pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap
anggota koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia.
Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi
dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri.

11. 5. Kemandirian.
Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas
setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi di tuntut berperan secara aktif dalam
upaya mempertingi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.
6. Pendidikan perkoperasiaan
Maksudnya pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah
mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga
sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi
anggota sangat di hargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga
melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-
masing.
7. Kerjasama antar koperasi.
Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi
tersebut.
G. Fungsi dan Peran Koperasi
a. Fungsi koperasi adalah sebagai berikut:
1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
2) Sebagai alat pendemokrasian nasional.
3) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4) Sebagai alat memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.
Koperasi Indonesia memiliki fungsi ganda (dwi fungsi) dalam kegiatan usahanya. Fungsi
koperasi meliputi :
 Fungsi ekonomi meliputi upaya memperjuangkan kemakmuran bersama
secara adil dan merata bagi anggotanya.
 Fungsi sosial berkaitan dengan upaya memupuk rasa persaudaraan dan
kekeluargaan secara gotong royong.

12. b. Peran koperasi adalah sebagai berikut:
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
5) Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar
bangsa.
H. Jenis-jenis Koperasi
a. Pengelompokan jenis-jenis koperasi yang pertama adalah berdasarkan jenis
usahanya.
Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi,
koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (KSP). Simak penjelasan lengkapnya di
bawah ini
1) Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu
usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai
macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani,
peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu
usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-
kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu
menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan. Contoh lainnya koperasi juga bisa
membantu para petani dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk menanam padi.
Para pelaku usaha yang bergabung didalamnya juga bisa berdiskusi dengan koperasi
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama. Bentuk bantuan
yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para
anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya
bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya. Sebagai contoh koperasi

13. produksi membantu menampung hasil pertanian dari para anggotanya. Hasil
pertanian tersebut dapat berupa jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Selain
itu juga dapat menampung hasil dari para pengrajin dan peternak yang menjadi
anggotanya.
2) Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan
pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih
murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula,
tepung, kopi, dan lain sebagainya.
3) Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai
dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat
menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara
bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara
kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya
terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional. Berikut
beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank:
i. Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank.
ii. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur.
iii. Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan
cara bagi hasil.
4) Koperasi Serba Usaha
Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat
berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan
antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan
koperasi simpan pinjam.
b. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya
Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi
yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi
tersebut. Jenis-jenis koperasi ini sangat banyak, karena selama sekumpulan orang
yang mempunyai status yang sama dan mereka membuat koperasi maka koperasi
tersebut bisa menjadi salah satu jenis-jenis koperasi. Agar lebih jelas coba perhatikan
jenis-jenis koperasi di bawah ini:

14. 1. Koperasi Pegawai Negeri
Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri.
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi
Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama utama untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hampir setiap instansi
pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri.
Selain itu terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena
ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.
2. Koperasi Pasar (Koppas)
Koperasi Pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para
pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan
pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Sehingga bisa
mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir.
Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjerat pusaran rentenir.
Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjerat utang
dengan para rentenir.
3. Koperasi Unit Desa
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari
masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di
dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau
perikanan.
4. Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah
mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya
terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah.
Pada umumnya koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba
usaha. Jadi selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa
digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang.
5. Koperasi Ponok Pesantren
Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang dikelola oleh
pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang
dilakukan Kopontren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri
seperti kitab-kitab dan baju muslim.

15. c. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya
Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu koperasi
primer dan koperasi sekunder. Perbedaan koperasi primer dan sekunder dapat dilihat
dari jenis anggotanya. Agar lebih jelas simak penjelasan di bawah ini.
1. Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-seorang dengan
syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk
koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer
dan memiliki tujuan yang sama. Syaratnya adalah beranggotakan warga negara
Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum.
Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi bagi pelajar
dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi.
2. Koperasi Sekunder
Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi
koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah
koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar
kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh
koperasi sejenis atau pun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud
dengan tingkatan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, dimana
penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi
sekunder.
d. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya
Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi
konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Berdasarkan penamaan koperasi
tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda.
1. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-
barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya
barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.
2. Koperasi Jasa
Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang
dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi,
angkutan, dan lain-lain. Dimana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan
pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.

16. 3. Koperasi Produksi
Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku,
penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang
tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil
produksi para anggota koperasi.
I. Perangkat organisasi Koperasi
1. Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas.
Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu prinsip koperasi
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga misalnya rapat
anggota mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan
perundang-undangan yang berlaku maka keputusan itu akan gugur. Menurut pasal
23 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, rapat anggota menetapkan :
a. Anggaran dasar
b. Kebijaksanaan umum
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawasan
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta
pengesahan laporan keuangan
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
f. Pembagian sisa hasil usaha
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperas
h. Rapat anggota koperasi berhak meminta keterangan dan pertanggung
jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat
anggota ini diadakan sedikitnya sekali dalam setahun.
i. Rapat anggota koperasi dibedakan 2 macam, yaitu rapat anggota biasa dan
rapat anggota luar biasa.
 Rapat anggota biasa adalah rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk
mengesahkan pertanggung jawaban pengurus. Batas waktu penyelenggaraan rapat
anggota tahunan ini yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau,
namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.
 Rapat anggota luar biasa adalah rapat anggota yang diadakan apabila dalam
keadaan mengharuskan adanya keputusan segerayang wewenangnya ada pada rapat
anggota. Rapat anggota luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah

17. anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaaannya diatur dalam
anggaran dasar.
 Tugas dan peran dari rapat anggota dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Mengesahkan / menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran
Rumah Tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat
2. Memilih,mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi
dan arah kegiatan-kegiatan usahanya
4. Mensyaratkan agar pengurus, menejer dan karyawan memahami ketentuan dalam
anggaran dasar
5. Menetapkan / mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
organisasi
6. Menetapkan sisa hasil usaha
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi
8. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengururs yaitu menerima atau
menolak.
2. Pengurus
Pengurus dalam kopersai mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi
keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. pengurus
koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bagi
koperasi yang beranggotakan badan-badan hokum koperasi. Masa jabatan
pengurus paling lama 5 tahun, tentang persyaratan untuk dapat dipilih dan
diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut
pasal 30 Undang-undang Nomor 25 / 1992 tentang perkoperasian, tugas dan
wewenang pengurus adalah sebagai berikut :
1) Mengelola koperasi dan usahanya
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggran
pendapatan dan belanja koperasi

18. 3) Menyelenggarakan rapat anggota
4) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas
5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, sedangkan pengurus
berwenang
6) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan
anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi
sesuai dengan tanggung jawannya dan keputusan rapat anggota.
 Wewenang Pengurus
1) mewakili kopersai di dalam dan di luar negeri
2) memutukan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian
anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
3) melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota
 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
1) Mengelola organisasi dan usaha koperasi
Sebagai pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk mengelola organisasi dan
usaha koperasi, pengurus kopeasi harus berusaha menjalankan semua kebijakan
dan rencana kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota.
2) Memelihara buku daftar anggota
Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan administrasi yang teratur dan
sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan
oleh koperasi

19. 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota
Berbekal pengalaman selama menjadi pengurus, maka para pengurus koperasi
seharusnya memiliki bekal yang cukup untuk menyelenggarakan rapat anggota
koperasi
4) Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi
5) Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
kopeasi.
3. Pengawas
Sesuai dengan UU No 25 / 1992, keberadaan lembaga pengawas pada struktur
organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. artinya
pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para
anggota, tidak semua koperasi lembaga khusus yang bertugas melakukan
pengawasan.
Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Beberapa buku
menggunakan istilah pengendalian untuk fungsi ini. Dalam Undang-undang
Nomor 25 / 1992 pasal 29 dikatakan : “Pengawasan yang bertujuan untuk
mencegah kesalahan yang mungkin adalah lebih bijaksana daripada memberi
hukuman dan peringatan”. Jadi tugas pengawas (pasal 39 UU No 25 / 1992) ayat
1:
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolaan koperasi
2) Membuat laopran tertulis tentang hasil pengawasannya. Juga pengawal
mempunyai wewenang, ayat (2): (a) meneliti catatan yang ada pada
koperasi; dan (b) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 Fungsi Pengawas
Sesuai dengan namanya, pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi sebagai
berikut :
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh
pengurus.

20. 2) Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan
dan menyampaikannya kepada rapat anggota.
 Wewenang Pengawas
Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan, pengawas memiliki wewenang untuk
meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang
dianggap perlu.
 Masa Jabatan Pengawas
Sebagaimana halnya dengan masa jabatan pengurus, masa jabatan pengawas diatur
secara rinci dalam anggaran dasar koperasi. Dalam preaktek, beberapa koperasi mengatur
metode penggantian anggota pengawas secara bertahap. Tindakan ini pada umumnya
didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar diantara anggota pengawas senantiasa
ada seorang atau beberapa orang yang menguasai masalah – masalah penting yang
pernah terjadi sebelumnya.
J. Sumber-sumber Modal Koperasi
Ada dua sumber modal yang dapat dijadiakn modal usaha koperasi yaitu :
a. Secara Langsung
Dalam mendapatkan modal secara langsung ini ada tiga cara klasik yang dapat
dilakukan oleh para pengurus koperasi,yaitu :
 Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil penggunaan volume
penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota tersebut.
 Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota
 Mencari pinjaman dari pihak bank atau non-bank dalam menunjang kelancaran
operasional koperasi.
b. Secara tidak langsung
Modal yang didapat dari cara ini bukan merupakan modal yang langsung digunakan
oleh koperasi tetapi mengambil manfaat dari kemampuan koperasi itu sendiri dalam
rangka menekan biaya,caranya antara lain :
 Menunda Pembayaran yang seharusnya dikeluarkan
 Memupuk dana cadangan
 Melakukan Kerja Sama-Usaha
 Mendirikan Badan-Badan Bersubsidi

21. 1. Sumber-Sumber Modal Koperasi (UU NO.12/1967)
a) Simpanan pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi
oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan
pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang
bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.
b) Simpanan wajib
Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi
yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan
dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota
harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana
yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.
c) Simpanan Sukarela
Simpanan Sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak di tentukan, tetapi
bergantung kepada kemampuan anggota.Simpanan sukarela dapat di setorkan dan
diambil setiap saat.
d) Modal Sendiri
Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari dana simpanan pokok,simpanan
wajib, dan dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari
sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. tujuannya adalah untuk
memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi
membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Fungsi
cadangan: Menjaga Kemungkinan rugi dan memperkuat kedudukan finansial
koperasi terhadap pihak luar (kreditor).
2. Sumber-Sumber Modal Koperasi (UU No.25/1992)
a. Modal Sendiri (Equity Capital)
Terdiri dari modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan
wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan
simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, dana
cadangan, dan SHU yang belum dibagi.

22. b. Modal Pinjaman (Debt Capital)
a) Pinjaman dari Anggota
Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan
simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil
dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam
pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang
yang berasal dari anggota.
b)Pinjaman dari Koperasi Lain
Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan
usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk
dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam
lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.
c) Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi
mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada
koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang
bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha
koperasi.
d)Obligasi dan Surat Utang
Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang
kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum
diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat
utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.
e) Sumber keuangan Lain
Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang
tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.
K. Pengertian SHU (Sisa Hasil Usaha)
SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total
revenue ) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan
lambang (TC) dalam satu tahun waktu. Lebih lanjut pembahasan mengenai pengertian koperasi bila
ditinjau menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:
• SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan
biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

23. • SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang
dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan
pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
• Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
• Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh
Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
• Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi
modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
• Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU
yang akan diterima.
 Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa
informasi dasar diketahui sebagai berikut:
1. SHU total kopersi pada satu tahun buku
2. bagian (persentase) SHU anggota
3. total simpanan seluruh anggota
4. total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. jumlah simpanan per anggota
6. omzet atau volume usaha per anggota
7. bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.
 Rumus Pembagian SHU
MenurutUU No. 25/1992 pasal5 ayat1
 Mengatakan bahwa“pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan
perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan
perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
 Didalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan
koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana

24. pendidikan 5%, danasosial 5%, danapembangunanlingkungan 5%.
 Tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini
tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.
Perumusan :
SHU = JUA + JMA, dimana
SHU = Va/Vuk . JUA + Sa/Tms . JMA
Dengan keterangan sebagai berikut :
SHU : sisa hasil usaha
JUA : jasa usaha anggota
JMA : jasa modal sendiri
Tms : total modal sendiri
Va : volume anggota
Vak : volume usaha total kepuasan
Sa : jumlah simpanan anggota
L. Prosedur Pendirian Koperasi
Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan
koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi
Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi, adalah sebagai berikut :
a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama
b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia,
cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum
c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara
efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan

25. dilaksanakan oleh koperasi
e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.
Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan
dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran (2000:62) antara lain sebagai
berikut :
1) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota
koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya
tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan
pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan.
Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan
kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
2) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara
ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu
menghasilkan keuntungan usaha dengan mem-perhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal
dan teknologi.
3) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat
segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan
pinjaman dari pihak luar.
4) Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi.
Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang
yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yangdidirikan tersebut
sejak dini telah memiliki kepengurusan
Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan
telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan
pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga koperasi yang telah
didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan
tersebut diuraikan di bawah ini :
1) Tahap Persiapan Pendirian Koperasi
Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu
memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta

26. bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk
memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan,
struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi
pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya
membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :
a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan
pejabat koperasi.
b. Mempersiapakan acara rapat.
c. Mempersiapkan tempat acara.
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.
e. Tahap rapat pembentukan koperasi
Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal
yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi
harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer.
Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu
kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Hal-hal yang dibahas
pada saat rapat pembentukan koperasi , dapat dirinci sebagai berikut :
Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang
pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi
kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada
saat pembentukan koperasi.
Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat
tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat
rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia
pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat
rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya
mengemukakan:
Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut
dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi
tersebut berada.
Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan
landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.
Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.
Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan

27. dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas,
kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam,
koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi
serba usaha.
Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi.
Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan
dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan
prosedur menjadi anggota koperasi , kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-
ketentuan dalam mengakhiri status Keannggotaan pada koperasi.
Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi.
Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :
 Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam
koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam
rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat
anggota koperasi.
 Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi,
persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus
koperasi.
 Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi,
persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
 Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.
Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai
jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai
jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.
Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang
membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.
Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan
penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang
lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
atau aturan lainnya.
Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota,
pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap
Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.
Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana
dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

28. Penutup
Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan
dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi
Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal
pembentukan koperasi
Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta
rencana kerja koperasi pada masa akan datang.
 Pengesahan badan hukum
Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan
badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan
permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :
a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :
1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya
bermaterai)
2. Berita acara rapat pendirian koperasi.
3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi
4. Daftar hadir rapat.
5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.
6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi
riwayat hidup).
7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi
sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri
minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito
pada bank pemerintah.
10. Mengisi formulir isian data koperasi.
11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah).

29. c. Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan
bukti penerimaan.
d. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan
pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan
penelitian Anggaran dasar koperasi.
 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian, dan
 tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
a. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan
permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus
telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses
pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga)
minggu.
b. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan
pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di
daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte
Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran
tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
c. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya
koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan
pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia
d. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat
diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus
dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan
untuk hal di atas adalah Rp. 25.000
e. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan
diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
f. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat
mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya penolakan.
g. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka
waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

30. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik
Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri
Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta
Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta
pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan
hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan
notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang
melibatkan notaris yaitu :
a) Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa,
pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi,
yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris,
berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung),
serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang
ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.
b) Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri,
anggota atau kuasanya sebelum menandatangani akta tersebut.
c) Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi
disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
M. Tahap Pengembangan Koperasi di Sekolah
Untuk mendirikan koperasi sekolah, wajib kita ketahui terlebih dahulu hal-hal yang harus disiapkan
menyangkut pendirian dari koperasi tersebut serta langkah apa saja untuk mendirikan badan
usahakoperasi di sekolah ini. Untuk mengetahui tahap maupun prosedur pendirian dari koperasi
pada sekolah kalian, simaklah langkah-langkah berikut ini:
a. Persiapan
Dalam tahap persiapan koperasi, rencana serta program pendirian untuk koperasi perlu adanya
sosialisasi baik itu dari kepala sekolah maupun bersama guru serta komite sekolah. Peranan OSIS
juga sangat diperlukan dalam menyebarluaskan informasi pendirian mengenai koperasi yang akan
didirikan terutama kepada siswa siswi lainnya. Kemudian buatlah panitia kecil (tim kecil) yang

31. nantinya akan bertugas untuk menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi di area sekolah.
Panitia di tahap ini juga mempersiapkan beberapa hal seperti diantaranya sebagai berikut ini:
- Memilih ataupun menentukan tanggal, hari serta jam untuk pelaksanaan pembentukan
- Tempat atau lokasi diadakannya rapat pembentukan juga harus ditentukan
- Siapa saja yang akan mengikuti rapat sekolah ini juga wajib ditentukan
- Persiapan undangan rapat
- Menyiapkan perlengkapan atau alat rapat
- Menyiapkan apa saja bahan-bahan yang nantinya akan dibicarakan atau di diskusikan dalam rapat
- Merencanakan serta menyiapkan biaya penyelenggaraan rapat pembentukan untuk koperasi
tersebut
b. Pembentukan
Apabila tahap pertama yaitu persiapan telah selesai, maka hal berikutnya perlu diadakan rapat
pembentukan dari koperasi. Beberapa pihak yang wajib ada dalam rapat tahap ini diantaranya yaitu:
 Perwakilan dari masing-masing kelas, minimal 2 orang murid perkelas dan jumlah total
murid bisa ditambah hingga mencapai total 20 murid dari seluruh kelas
 Pihak guru terutama guru ekonomi sekolah maupun koperasi yang telah ditunjuk
 Kepala sekolah
 Pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kabupaten maupun Kota
 Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 Rapat dari pembentukan tahap ini akan memiliki hasil berupa:
1.Anggaran dasar dari koperasi
2.Susunan dari pengurus koperasi dimana terdiri dari ketua koperasi, sekretaris, serta
bendahara dimana biasanya diambil dari susunan para guru yang telah ditunjuk
3.Pengawas dengan jumlah 3 orang dari pihak siswa
4.Penetapan modal koperasi dimana terdiri dari simpanan pokok koperasi, simpanan wajib,
cadangan, serta hibah

32. 5.Penetapan pembagian SHU koperasi, dll
c. Pengesahan
Dalam tahapan dari pengesahan koperasi ini, maka pengurus koperasi wajib mengajukan pengakuan
dari Kantor Dinas Koperasi Kota maupun Kabupaten setelah koperasi terbentuk dengan lampiran
berupa:
Akta koperasi serta anggaran dasar pendirian dari koperasi dalam sekolah tersebut yang
dibuat rangkap 3 dengan yang asli diberi materai 6000 rupiah atau sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Berita acara dari pendirian atau pembentukan koperasi di sekolah tadi
Neraca permulaan koperasi maupun neraca awal dari koperasi tersebut
Jika kesemua tahap telah memenuhi persyaratan maka paling lambat dalam waktu 3 bulan dari
tanggal pengajuan tersebut akan diterima surat pengakuan atau surat keputusan pengesahan dan
akata dari pendirian untuk koperasi tersebut dari Dinas Kantor Koperasi.
N. Simulasi Pendirian Koperasi di Sekolah
Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam mendirikan koperasi sekolah, yaitu:
a. Tahap 1
Setelah pihak sekolah yang terdiri dari guru, siswa, dan pejabat koperasi setempat sepakat
untuk mendirikan koperasi; siswa, guru, dan kepala sekolah membentuk panitia
pembentukan koperasi sekolah. Dengan terbentuknya panitia yang terdiri dari beberapa
siswa dan guru, panitia tersebut mempersiapkan beberapa rencana dasar, yaitu sebagai
berikut.
 Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
 Rancangan dan program kerja.
 Undangan untuk rapat pembentukan.
 Berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan rapat pembentukan.
 Sebelum panitia mengadakan rapat, rencana di atas perlu dimatangkan terlebih

33. dahulu, sehingga memudahkan dan memperlancar rapat.
b. Tahap II
Setelah rencana disiapkan, mengundang beberapa pihak untuk mengadakan rapat. Adapun
peserta rapat yang diundang yaitu sebagai berikut.
 Beberapa orang siswa yang bertindak sebagai wakil calon anggota.
 Kepala sekolah dan guru-guru.
 Pengurus BP3 sebagai wakil orang tua siswa.
 Pejabat dari Direktorat koperasi setempat.
 Pejabat dari kantor Depdiknas.
 Di dalam rapat, dibicarakan hal-hal sebagai berikut.
 Penjelasan dan uraian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah
disiapkan oleh panitia sebelumnya.
 Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Sekolah.
 Susunan pengurus dan pengawas.
 Penentuan bidang usaha dan permodalan.
c. Tahap III
Setelah rapat berhasil menyusun dan menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
menetapkan pengurus, pengawas, bidang usaha dan permodalan, maka pembentukan
koperasi sekolah memasuki tahap akhir. Tahap akhir adalah pengajuan surat permohonan
pengakuan atau badan hukum pendirian koperasi sekolah oleh pengurus. Surat tersebut
ditujukan kepada dinas koperasi tingkat kabupaten/kotamadya dengan melampirkan:
 Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 berita acara rapat pembentukan koperasi sekolah.
 neraca awal yang berisikan jumlah modal/kekayaan pada awal pendirian koperasi
sekolah.
Setelah berkas surat permohonan tersebut disampaikan kepada dinas koperasi, paling lambat
dalam dua bulan pihak dinas koperasi akan mengirimkan surat yang berisikan tanda terima
berkas/dokumen tersebut. Tidak lama kemudian, pihak dinas koperasi akan mengutus salah seorang
atau beberapa orang petugasnya untuk meninjau keberadaan koperasi sekolah tersebut. Jika layak

34. atau memenuhi syarat, maka 2-3 bulan berikutnya dinas koperasi akan memberikan pengesahan atau
pengakuan koperasi sekolah yang bersangkutan dengan beberapa tembusan ke departemen terkait,
seperti Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi di Jakarta, Kepala Kantor Departemen Koperasi
Provinsi, dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional setempat.
Dengan demikian, koperasi sekolah yang bersangkutan telah resmi didirikan dan berbadan
hukum, di mana akta pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga telah disahkan dan
dicatat pada buku daftar khusus. Pengesahan tersebut dilengkapi dengan nomor, tanggal, dan tanda
pengakuan dari dinas koperasi kabupaten/kodya atas nama Kepala Dinas Koperasi Provinsi. Perlu
kita ketahui, dinas koperasi di tiap daerah terkadang berada di bawah atau bersama dinas lain.

35. Bab 3
Penutup
Kesimpulan
Koperasi bentuk organisasi yang tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari
kesejahteraan anggota, awalnya koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan
sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.
Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama
atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya
rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.
iii

36. Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://dianekaps.blogspot.co.id/2015/11/makalah-koperasi.html
http://pengertian-isp.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-koperasi-fungsi-tujuannya.html
http://ipsgampang.blogspot.co.id/2016/12/landasan-asas-dan-tujuan-koperasi.html
https://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/03/ekonomi-koperasi/
https://indhigo.wordpress.com/7-prinsip-koperasi/
https://informazone.com/jenis-jenis-koperasi/
https://riyan17.wordpress.com/2010/02/27/perangkat-organisasi-koperasi/
https://ahmadsayutinurreza.wordpress.com/2013/11/19/sumber-modal-koperasi/
http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9895/BAB+5.+SHU.ppt
https://007umkm.wordpress.com/2008/09/26/prosedur-pendirian-koperasi/
https://www.plengdut.com/tahap-tahap-dari-pendirian-sebuah-koperasi-di-sekolah/6909/
https://www.google.co.id/search?dcr=0&ei=fdQSWqDnJYzhvgT26rPQCQ&q=simulasi+pendirian
+koperasi+di+sekolah&oq=simulasi+pendirian+koperasi+&gs_l=psy-
ab.3.0.0i203k1j0i22i30k1l7.67827.85863.0.87418.31.29.0.0.0.0.415.4491.0j2j8j4j2.17.0..2..0...1.1.
64.psy-ab..14.17.4665.6..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j33i160k1.185.bKoUFA8-dY4#
iv