4. Struktur KPU
KPU PUSAT
(7 anggota)
KPU Provinsi
(5 anggota)
KPU Kabupaten/Kota
(5 anggota)
Catatan:
Komposisi keanggotaan
KPU diwakili perempuan
minimal 30%.
Masa jabatan 5 tahun
dihitung setelah
mengucap janji.
5. Tugas dan wewenang
Berdasarkan Pasal 25 UU No. 12 tahun 2003:
merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan Pemilu;
menetapkan peserta Pemilu;
menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan
suara;
menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.
6. Hak
Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia
Pemilihan Distrik (PPD)
Menindaklanjuti Lembaga Survei yang menyimpang
Menghentikan kegiatan kampanye yang menyalahi aturan
Mengajukan judicial review (JR) terhadap pasal undang
undang yg berkaitan ttg pemilihan umum ke MK
7. Kewajiban
memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan Pemilu;
menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris
KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden selambat
lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR
dan DPR;
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
APBN;
melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.
8. Syarat menjadi anggota KPU
Warga Negara Indonesia
Berusia min. 35 th untuk calon anggota KPU Pusat dan min. 30 th
untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17
Agustus 1945
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu
Pendidikan min. S-1 untuk calon anggota KPU Pusat dan min.
SLTA/sederajat untuk calon anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
9. Syarat menjadi anggota KPU
Berdomisili di wilayah RI bagi calon anggota KPU Pusat dan di
wilayah provinsi/kabupaten/kota ybs. untuk calon anggota KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibuktikan dengan KTP
Mampu secara jasmani dan rohani
Mengundurkan diri dari parpol, jabatan politik, pemerintahan,
BUMN/BUMD saat mendaftar
Bersedia tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan,
BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan
Bersedia bekerja penuh waktu
Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu
10. Cara pengangkatan
Presiden membentuk Tim
Seleksi ≥ 11 orang, 6 bulan
sebelum berakhirnya masa
keanggotaan KPU.
Tim Seleksi menyeleksi dan
menetapkan 14 nama calon
anggota, disampaikan
kepada presiden
Presiden mengajukan nama
calon anggota tersebut ke
DPR
DPR menetapkan 7 calon
anggota KPU, disampaikan
kepada presiden kembali
Ditetapkan dalam
Keputusan Presiden
Anggota KPU terpilih
dilantik oleh Presiden
untuk periode 5 tahun
11. Hubungan KPU dengan lembaga lain
KPU
DPR
Presiden dan
Wakil
Presiden
DPD
MPR
Lembaga
Kehakiman
12. Pemberhentian anggota KPU
Anggota KPU dapat diberhentikan apabila:
Meninggal Dunia
Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
Berhalangan tetap lainnya.
Diberhentikan dengan tidak hormat
Pemberhentian anggota KPU harus didahului dengan verifikasi
oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena
adanya pengaduan dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu,
tim kampanye, masyarakat, pemilih atau karena adanya
rekomendasi dari DPR untuk memberhentikan anggota KPU
(dengan alasan yg logis).
