Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara digital."

1. Penerapan
Tanda Tangan
Elektronik
Tersertifikasi
1
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Jum’at, 1 September 2023
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

2. Dasar Hukum
1. PP nomor 71 Tahun 2019 “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”
• Pasal 60 "Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas
identitas penandatangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik”
2. Perpres nomor 95 Tahun 2018 “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik”
• Pasal 40 “Penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi dilakukan
melalui penerapan tanda tangan digital”
3. PMK nomor 171/PMK.05/2021 “Pelaksanaan Sistem SAKTI”
• Pasal 3 “Penyelenggaraan pengamanan secara elektronik dilakukan dalam bentuk tanda
tangan elektronik berupa one-time password, biometric, maupun bentuk lain”
4. PMK nomor 62 tahun 2023 “Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan”
• Pasal 224 dan 226 “Pengesahan SPP oleh PPK dan SPM oleh PPSPM dilakukan menggunakan
tanda tangan elektronik tersertifikasi”

3. Tujuan Penerapan Tanda Tangan
Elektronik Tersertifikasi (TTE)
1. Digitalisasi pengelolaan APBN bagi Pengguna Anggaran.
2. Akurasi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN.
3. Penyederhanaan dan kemudahan dalam pengelolaan APBN.
4. Meningkatkan keamanan informasi pada transaksi keuangan
negara.
5. Pengelolaan APBN berbasis ramah lingkungan.
6. Mendukung K/L untuk lebih fokus pada Fungsi Teknisnya

4. Dampak Penerapan TTE
1. Mekanisme pengesahan dokumen pembayaran dari manual
ke elektronik
2. Format dokumen pembayaran dalam bentuk Digital
3. Mekanisme dan prosedur pengujian dokumen pembayaran
menggunakan sistem

5. 5
Manual process (unduh,
cetak, tanda tangan basah,
pindai, dan unggah SPP
dan SPM)
Pengiriman Hardcopy SPM
ke KPPN
Percepatan pengiriman
SPM
Keamanan transaksi
pembayaran APBN
Kemudahan otorisasi SPP
dan SPM
Benefit Penerapan TTE
Efisiensi belanja APBN

6. Tahapan Penerapan TTE
Target
Tahapan Penerapan TTE
Tahap I *) Tahap II Tahap III
Jumlah K/L 7 45 34
Jumlah Satker 359 5.012 13.997
Jumlah Pejabat
Perbendaharaan 1.684 22.320 62.256
Implementasi Triwulan 4 2022 Triwulan 2 2023 Triwulan 3 2023
Kriteria
1. Satker Kemenkeu
Pusat
2. K/L dg satker sedikit
3. Memiliki PKS dengan
BSSN
1. Memiliki PKS dengan
BSSN
2. Satker Kemenkeu
Pusat dan Vertikal
3. K/L dg satker <100
1. Memiliki PKS dengan
BSSN
2. K/L dengan satker
sangat banyak
3. Satker Dekon dan TP
*) Piloting TTE Tersertifikasi telah dimulai sejak Desember 2022.

7. Target Penerapan TTE
Tahap
Piloting
Target Waktu
1. Pendaftaran TTE
BSSN
2. Implementasi
TTE
3. Monitoring dan
Evaluasi
Implementasi TTE
II Tgl. 1 s.d. 26 Mei 2023 Tgl. 1 Juni 2023 Tgl. 3 Juli 2023
III Tgl. 1 Juli - 31 Agt 2023 Tgl. 1 Sep 2023 Tgl. 2 Okt 2023
Ket.
Diawali dengan Perjanjian Kerja
Sama masing-masing K/L
dengan BSSN yang dikoordinir
oleh Pusdatin K/L
Dimulai sejak Cutoff proses tanda
tangan manual pada SPP dan
SPM untuk semua satker K/L)
Survei Evaluasi Piloting kepada
K/L Piloting, yang bekerja sama
dengan Tim Universitas
Indonesia

8. 8
Unit TIK K/L
Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik
Penerbitan TTE
Satker
Mengajukan kelengkapan
dokumen administrasi
yang diperlukan
Melakukan validasi
dokumen, dan melakukan
pemrosesan data secara
sistem atau Mekanisme
Internal K/L
Penyelenggara melakukan validasi
atas kelengkapan data dan
dokumen yang dipersyaratkan.
Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik menerbitkan tanda
tangan elektronik pejabat
yang bersangkutan
Satker
Satuan kerja menerima
notifikasi atas penerbitan
tanda tangan elektronik.
Proses Bisnis Registrasi Awal
Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi

9. PROSES BISNIS DIGITAL SIGNATURE
PEMBUATAN SPP SPM SAKTI
OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
PMRT
SP2D
Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Input SPP
Cetak SPP
Upload Dokumen
Pendukung
OTP
OTP
DS
DS
KPA/PPK/Bendahara
Pengeluaran
TTE Dokumen
Pendukung
Upload Dokumen
Pendukung
TTE Dokumen
Pendukung

10. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian
1. Implementasi TTE Tahap III dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023
2. Dokumen pendukung SPM Harus di tanda tangan secara elektronik
3. Dokumen pendukung yang terdapat materai dan menjadi bagian dokumen asli
harus disampaikan ke KPPN maka materia yang digunakan adalah materia
elektronik
1. Implementasi TTE meniadakan penggunaan tanda tangan manual dalam
penerbitan SPP dan SPM
2. Memastikan kesiapan TTE untuk transaksi APBN
a. Mempercepat proses pendaftaran DS BSSN bagi pejabat perbendaharaan (KPA,
PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP dan Pejabat yang melampirkan dokumen ke
KPPN);
b. Memastikan bahwa status Sertifikat Elektronik pejabat berkenaan telah aktif;
c. Proses pendaftaran, aktivasi, hingga pencabutan mengikuti prosedur yang berjalan
pada masing-masing K/L.

16. TERIMA
KASIH
Piloting Penerapan
Tanda Tangan Elektronik
(TTE) Tersertifikasi
pada SAKTI
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

17. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
96.66%
2.103 User
Belum ISSUE
34 K/L
TTE BSSN
Diterbitkan
60.855/62.958
user
Progres Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE
Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tahap I s.d. III
*Data MonSAKTI per-31 Agustus 2023 22.00 WIB
99.26%
45 K/L
TTE BSSN
Diterbitkan
23.326 /23.499 user
99.83%
7 K/L
TTE BSSN
Diterbitkan
1.751/1.754 user
Tahap I Transaksi mulai 28 Des 2022 Tahap II Transaksi mulai 1 Juni 2022 Tahap III Transaksi mulai 1 Sept
2022

18. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Progres Harian
Pendampingan Pendaftaran dan Aktivasi
Tanda Tangan Elektronik (TTE) BSrE
Tahap III
*Data MonSAKTI per-31 Agustus 2023 22.00 WIB

19. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
N
o
Ko
de
Nama K/L
Progr
ess
DS
Belum
Issue
1 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 100% -
2 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 100% -
3 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 100% -
4 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 100% -
5 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 100% -
6 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 100% -
7 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 100% -
8 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 100% -
9 118
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG
100% -
10 119 BADAN KEAMANAN LAUT 100% -
11 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 99.85% 9
12 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 99.63% 1
13 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 99.42% 8
14 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 99.34% 31
15 005 MAHKAMAH AGUNG 99.24% 57
16 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 98.60% 63
17 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 98.21% 44
18 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 97.58% 40
19 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 97.40% 5
20 025 KEMENTERIAN AGAMA 97.37% 614
20 K/L > 95 %
N
o
Ko
de
Nama K/L
Progr
ess
DS
Belum
Issue
1 065
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
94.97% 9
2 044
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH
92.61% 17
3 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 90.72% 79
3 K/L
90 - 95
%
N
o
Ko
de
Nama K/L
Progre
ss
DS
Belum
Issue
1 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 88.66% 134
2 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 87.50% 1
3 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 87.50% 111
4 126 OTORITA IBU KOTA NEGARA 87.50% 1
5 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 86.62% 21
6 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 86.29% 519
7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 85.68% 113
8 067
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
84.83% 64
9 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 82.28% 28
10 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 81.58% 98
11 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 81.54% 36
11 K/L < 90 %

20. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
No Regional Kanwil
Jumlah
User PP
DS Issue
Progres
s
Jumlah User
PP Satker
DKTP DS
Belum Issue
1
Regional
Sumatera
Kanwil DJPb Prov. Aceh 2,560 2,489 97.23% 21
2 Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung 866 863 99.65% 2
3 Kanwil DJPb Prov. Bengkulu 1,176 1,151 97.87% 13
4 Kanwil DJPb Prov. Jambi 1,448 1,446 99.86% 0
5 Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau 1,077 1,064 98.79% 0
6 Kanwil DJPb Prov. Lampung 1,555 1,547 99.49% 3
7 Kanwil DJPb Prov. Riau 1,537 1,506 97.98% 10
8 Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat 2,142 2,024 94.49% 10
9 Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan 1,774 1,703 96.00% 26
10 Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara 2,909 2,720 93.50% 47
11
Regional Jawa
Kanwil DJPb Prov. Banten 1,218 1,209 99.26% 0
12 Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta 1,187 1,172 98.74% 0
13 Kanwil DJPb Prov. Jakarta 5,534 5,115 92.43% 15
14 Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 4,035 3,959 98.12% 3
15 Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah 3,862 3,831 99.20% 12
16 Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur 4,539 4,411 97.18% 22
Progress Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE
Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Kanwil DJPN – KPPN
TAHAP III

21. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
No Regional Kanwil
Jumlah
User PP
DS Issue
Progre
ss
Jumlah
User PP
Satker DKTP
DS Belum
Issue
17
Regional
Kalimantan
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat 1,757 1,690 96.19% 17
18 Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan 1,865 1,845 98.93% 2
19 Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah 1,455 1,434 98.56% 19
20 Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur 1,379 1,335 96.81% 32
21 Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara 721 697 96.67% 12
22
Regional
Sulawesi
Kanwil DJPb Prov. Gorontalo 856 831 97.08% 20
23 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat 795 775 97.48% 12
24 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan 2,536 2,407 94.91% 36
25 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah 1,419 1,411 99.44% 6
26 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara 1,462 1,392 95.21% 32
27 Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara 1,404 1,388 98.86% 9
Progress Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE
Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Kanwil DJPN – KPPN
TAHAP III

22. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
No Regional Kanwil
Jumlah
User PP
DS Issue
Progre
ss
Jumlah
User PP
Satker DKTP
DS Belum
Issue
17
Regional
Bali – Nusra
Kanwil DJPb Prov. Bali 1,220 1,216 99.67% 1
18 Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat 1,260 1,250 99.21% 1
19 Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur 1,876 1,864 99.36% 4
20
Regional
Maluku -
Papua
Kanwil DJPb Prov. Maluku 1,312 1,233 93.98% 18
21 Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara 1,028 978 95.14% 25
22 Kanwil DJPb Prov. Papua 1,929 1,753 90.88% 60
23 Kanwil DJPb Prov. Papua Barat 1,265 1,146 90.59% 68
Progress Penerbitan Sertifikat Elektronik BSrE
Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Kanwil DJPN – KPPN
TAHAP III